Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dia membantah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Dari pantauan Bisnis di lokasi, dia turun dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi oranye dan dikawal dua petugas KPK.

"Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil, dan pada saat penangkapan saya apa mereka menggerebek ke rumah," katanya, Rabu (4/3/2026).

Dia membantah menerima uang dari pengadaan barang dan jasa yang salah satunya di sektor outsourcing.

"Nggak, saya tidak ikut. Itu, bukan punya saya, saya nggak pernah ikut," jelasnya

Dia menyebut akan berdiskusi dengan kuasa hukumnya untuk mengajukan praperadilan. Sebagai informasi, Fadia ditangkap di Semarang pada Selasa (4/3/2026) dini hari bersama ajudan dan orang kepercayaannya.

Pada hari yang sama, KPK kembali mengamankan 11 orang dan diperiksa lebih lanjut di Jakarta. KPK juga menyita sejumlah kendaraan dan perangkat elektronik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan akan menjelaskan konstruksi perkara secara detail pada hari ini.

"Untuk kronologi, konstruksi, dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kami akan sampaikan lengkap nanti melalui konferensi pers," ucapnya.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menuturkan, setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan diminta menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada PT RNB di awal, agar PT RNB bisa menyesuaikan nilai penawaran yang mendekati angka HPS.

Sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 Perangkat Daerah, 3 RSUD, dan 1 Kecamatan.

Asep menguraikan, sepanjang tahun 2023 - 2026, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan Perangkat Daerah di Pemkab Pekalongan.

Dari uang tersebut, sebanyak Rp22 miliar digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing. Sisa diantaranya, dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Bupati dengan total mencapai Rp19 miliar (sekitar 40%) dari total transaksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa sejumlah perusahaan rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diduga menggunakan cukai ilegal.

Perkara ini terkait dugaan suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk meloloskan barang impor dan cukai. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas perusahaan yang menggunakan cukai ilegal.

"Saat ini, di antaranya dari Jawa Tengah dan juga ada dari Jawa Timur. Tentu nanti kita akan melihat lagi, kita akan mintai keterangan para tersangka maupun saksi, pemberian uang itu dari perusahaan rokok mana saja," kata Budi, Senin (2/3/2026).

Budi menjelaskan langkah ini sebagai upaya untuk mengetahui mekanisme penerapan cukai sehingga sejumlah rokok ilegal dapat beredar di Tanah Air.

Tidak hanya rokok, KPK juga mengendus dugaan penggunaan cukai yang tidak semestinya terhadap produk minuman keras. Hanya saja, dia belum mencapai secara detail identitas perusahaan tersebut.

"Penyidik tentunya nanti akan cross check, akan mendalami, akan memanggil produsen atau perusahaan-perusahaan rokok ataupun minuman keras yang kemudian berkaitan dengan tindak pidana korupsi terkait dengan penerimaan gratifikasi dari cukai tersebut," jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya akan menjadwalkan pemeriksaan kepada sejumlah pegawai Bea dan Cukai yang ditugaskan di kantor-kantor perwakilan di tingkat provinsi.

"Apakah juga ada peran dari para kantor wilayah-wilayah Nini sebelum sampai ke pusat? Apakah proses itu atau mekanisme cukai itu itu berangkat dari kewilayahan kemudian ke pusat atau seperti apa, sehingga nanti tentu terbuka kemungkinan untuk melakukan pendalaman kepada kantor-kantor wilayah Ditjen Bea Cukai," ucapnya.

Sebagai informasi, kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan tindakan rasuah di DJBC dengan menetapkan tersangka baru, yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP).

Sebab Budiman menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir. Salah satunya dari pengusaha rokok.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) dan berlanjut pada Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024—Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR)

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga “safe house” dalam kasus dugaan suap importasi dan cukai yang melibatkan empat pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Total suap mencapai Rp45,69 miliar.
Rumah aman digunakan untuk menyimpan harta suap di mana penyimpangan ini bertujuan untuk meloloskan sejumlah barang impor agar bisa dipasarkan di Tanah Air. “Safe house” pertama ditemukan saat tim lembaga antirasuah menggelar operasi tangkap tangan dan menggeledah apartemen di kawasan Jakarta Utara, Rabu (4/2/2026).
Penyidik menyita uang dalam pecahan mata uang asing dan rupiah, serta emas dengan berat lebih dari 3 kg yang totalnya mencapai Rp40,5 miliar. Adapun rincian sebagai berikut:
1. Uang tunai dalam bentuk Rupiah sejumlah Rp1,89 miliar
2. Uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sejumlah US$3.900.
4. Uang tunai dalam bentuk Dollar Singapura sejumlah SG$1,48 juta.5. Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY 550.000.
6. Logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp7,4 miliar.
7. Logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp8,3 miliar.
8. 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta
Suap diberikan oleh PT Blueray (PT BR) agar barang impor yang lewat pemeriksaan di jalur merah dapat lolos. Sebab, barang di jalur tersebut harus melalui pemeriksaan ketat. Petugas Bea dan Cukai bersekongkol mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan terjadi penyesuaian parameter jalur merah dengan menyusun rule set pada angka 70%.
“Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan & Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang),” kata Asep, Kamis (5/2/2026).

Alhasil ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik kemudian melakukan pengembangan kasus dengan memeriksa sejumlah saksi, dokumen, maupun pihak yang telah diamankan.

Sekitar tiga minggu setelah peristiwa tertangkap tangan, KPK menangkap dan menetapkan Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC sebagai tersangka, Kamis (26/2/2026) karena menerima suap dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai
Budiman menyimpan uang haram senilai Rp5,19 miliar di “safe house” yang terletak di Jakarta Pusat lalu memindahkan ke Ciputat, Tangerang Selatan. Duit itu disimpan dalam lima koper. Atas rangkaian peristiwa tersebut maka suap yang sementara disita KPK senilai Rp45,69 miliar dengan menetapkan 7 tersangka, yakni:
1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026
2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).
5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.
6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.
7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi identitas produsen rokok yang diduga menggunakan cukai ilegal. Dalam jangka waktu dekat, lembaga antirasuah akan segera memeriksa produsen berdasarkan informasi yang telah dihimpun.

Pemeriksaan ini setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan menetapkan tersangka baru yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Kamis (26/2/2026).

Pasalnya, Budiman menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir. KPK mengendus dugaan kuat bahwa pejabat Bea dan Cukai meloloskan cukai rokok sehingga peredaran rokok ilegal di Tanah Air semakin masif.

“Apakah produsen rokok akan dipanggil? Tentu. Ya. Terkait dengan, nanti, keterangan-keterangan dari orang ini. Dari siapa saja nih. Itu perusahaan mana, siapa saja? Seperti itu,” kata Deputi Penindakan dan Pencegahan KPK, Asep Guntur Rahayu, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Modus para produsen adalah membeli cukai palsu atau dipalsukan, serta membeli cukai dalam jumlah banyak dengan harga rendah.

Meskipun sudah mengantongi informasi, Asep belum dapat menyampaikan secara rinci identitas produsen rokok yang dimaksud untuk kepentingan penyidikan.

“Namun saat ini memang belum bisa kita ungkap. Tapi bukan dalam artian tidak akan. Kita akan susuri informasi tersebut gitu. Kita sudah memiliki informasi-informasinya, tetapi tentunya saat ini belum bisa disampaikan,” ucapnya.

Dalam perkara ini, Budiman memerintahkan rekannya memindahkan 5 koper berisi Rp5,19 miliar dari "safe house" di Jakarta Pusat ke "safe house" di Ciputat, Tangerang Selatan. Uang tersebut diduga berasal dari suap pengusaha untuk meloloskan barang yang dikenai cukai.

Tindakan untuk menghilangkan barang bukti tersebut menjadi salah satu alasan KPK menetapkan Budiman sebagai tersangka.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) dan berlanjut pada Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penyitaan Rp5 miliar dalam kasus dugaan suap impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diamankan di "Safe House" yang terletak di Ciputat, Tangerang.

Adapun penyitaan berlangsung pada Jumat, (13/2/2026) yang menyita uang dalam bentuk pecahan Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Hong Kong Dolar, hingga Ringgit.

"Uang dalam koper yang diamankan pada saat penyidik melakukan giat geledah adalah di safe house. Penyidik tentunya akan mendalami temuan 5 koper berisi uang tersebut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2/2026).

Budi menjelaskan pendalaman juga menyasar penggunaan safe house. Termasuk aliran dana dan peran-peran pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Pasalnya, ini merupakan safe house kedua yang ditemukan penyidik KPK di mana yang pertama saat tim lembaga antirasuah melakukan kegiatan tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026), dengan menyita sejumlah uang dan emas yang total nilainya mencapai Rp40,5 miliar.

"Betul, beda dengan sebelumnya," jelas Budi.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan 6 tersangka dengan rincian sebagai berikut:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan pada Oktober 2025, Orlando, Sisprian, John, Andri, dan Dedy merencanakan upaya meloloskan barang impor.

Orlando memerintahkan Filar selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun ruleset pada angka 70%. Sebab, barang yang melewati jalur merah harus diperiksa secara fisik dengan ketat oleh petugas.

"Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan &Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untukdimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesinpemeriksa barang)," jelas Asep.

Pengkondisian tersebut membuat barang-barang PT BR diduga masuk tanpa pemeriksaan fisik sehingga barang ilegal berpotensi masuk ke Indonesia.

Asep menyebutkan bahwa pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai selama Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Bahkan terkuak bahwa oknum pegawai DJBC menyewa "safe house" untuk menyimpan uang hingga emas. Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 tersangka termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok hingga Direktur Utama PT Karabha Digdaya (PT KD) dalam kasus dugaan suap untuk mengurus sengketa lahan di Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat.

Mereka adalah I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok; Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok; Yohansyah Marunaya selaku Jurusita PN Depok; Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT KD; dan Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 6-25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Jumat (6/2/2026) malam.

Asep menjelaskan bahwa Eka dan Bambang memerintahkan Yohansyah bertemu dengan Berliana untuk membahas percepatan pembebasan sengketa lahan yang diajukan PT KD dan masyarakat seluas 6.500 meter persegi di Tapos.

Pertemuan itu membahas pemberian fee Rp1 miliar agar pengurusan sengketa dapat berjalan lancar. Berliana kemudian menyambungkan informasi kepada Trisnadi.

"Namun demikian, pihak PT KD melalui BER [Berliana] menyatakan keberatan atas besaran nilai Rp 1 miliar. Dalam prosesnya, BER [Berliana] dan YOH [Yohansyah] mencapai kesepakatan besaran fee untuk percepatan eksekusi senilai Rp850 juta," jelas Asep.

Bambang kemudian membuat resume pengurusan lahan sengketa. Setelah dokumen pengurusan lahan selesai, Yohansyah melakukan pembebasan lahan setelah Berliana memberikan uang Rp20 juta ke Yohansyah.

Berliana kembali bertemu dengan Yohansyah dan menyerahkan uang senilai Rp850 juta yang bersumber dari pencairan cek dengan underlying pembayaran invoice fiktif PT SKBB Consulting Solusindo (konsultan PT KD) kepada bank.

"Tim KPK mendapatkan data dari PPATK, bahwa saudara Bambang juga diduga menerima penerimaan lainnya (gratifikasi) yang bersumber dari setoran atas penukaran valas senilai Rp2,5 Miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026," tandas Asep.

Atas perbuatannya, terhadap Wayan Eka dan Bambang bersama-sama dengan Yohansyah; dan Trisnadi bersama-sama dengan Berliana disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, terkait penerimaan lainnya yang dilakukan oleh Bambang disangkakan telah melanggar pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan tertangkap tangan di Depok, Jawa Barat.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan uang ratusan juta disita dari operasi senyap itu.

"Ada ratusan juta," kata Fitroh dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Perkara ini diduga terkait suap dan salah satu pihak yang diamankan adalah seorang Aparat Penegak Hukum (APH).

Kendati demikian, lembaga antirasuah belum memberikan detail konstruksi perkara dan memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum bagi pihak yang diamankan.

Sebelumnya pada Rabu (4/2/2026), KPK melakukan operasi senyap yang menyasar anak buah Menteri Keuangan Purbaya, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait impor barang dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin terkait suap pengkondisian restitusi pajak.

Dalam kasus KPP Madya Banjarmasin, KPK telah menetapkan 3 tersangka, ketiganya adalah Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Mulyono meminta kepada Venasius Rp1,5 miliar agar restitusi pajak dapat dilakukan. Uang dibagi-bagi kepada tiga orang itu. Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta. Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar OTT atau operasi tertangkap tangan di Depok, Jawa Barat.

"Yang pasti memang benar ada [OTT] penangkapan di wilayah Depok," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Kamis (5/2/2026) malam.

Namun lembaga antirasuah belum menjelaskan perkara OTT KPK di Depok yang ditangani. Dia juga enggan menjelaskan siapa saja pihak yang diamankan.

Sebelumnya pada Rabu (4/2/2026), KPK melakukan operasi senyap yang menyasar anak buah Menteri Keuangan Purbaya, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait impor barang dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin terkait suap pengkondisian restitusi pajak.

Dalam kasus KPP Madya Banjarmasin, KPK telah menetapkan 3 tersangka dalam OTT KPK, ketiganya adalah Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Mulyono meminta kepada Venasius Rp1,5 miliar agar restitusi pajak dapat dilakukan. Uang dibagi-bagi kepada tiga orang itu. Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta. Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tertangkap tangan atau OTT. Kali ini menyasar wilayah Depok, Jawa Barat.

"Yang pasti memang benar ada penangkapan di wilayah Depok," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Kamis (5/2/2026) malam.

Namun lembaga antirasuah belum menjelaskan perkara OTT KPK di Depok yang ditangani. Dia juga enggan menjelaskan siapa saja pihak yang diamankan.

Sebelumnya pada Rabu (4/2/2026), KPK melakukan operasi senyap yang menyasar anak buah Menteri Keuangan Purbaya, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait impor barang dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin terkait suap pengkondisian restitusi pajak.

Dalam kasus KPP Madya Banjarmasin, KPK telah menetapkan 3 tersangka dalam OTT KPK, ketiganya adalah Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Mulyono meminta kepada Venasius Rp1,5 miliar agar restitusi pajak dapat dilakukan. Uang dibagi-bagi kepada tiga orang itu. Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta. Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi restitusi pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Tindakan rasuah berupa pemberian "uang apresiasi" sebesar Rp1,5 miliar atas pengkondisian restitusi pajak. Perlu diketahui, restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh negara kepada wajib pajak. Penetapan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti.

Ketiganya adalah Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Awalnya, PT BKB melaporkan adanya restitusi pajak untuk lapor pajak tahun 2024 ke KPP Madya Banjarmasin. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar, dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar sehingga restitusi pajaknya menjadi Rp48,3 miliar.

Pada November 2025, Mulyono melakukan pertemuan dengan Venasius di mana Mulyono menyampaikan bahwa ada "uang apresiasi" agar restitusi dapat dikabulkan yang nilainya Rp1,5 miliar.

"Pada Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dengan nilai restitusi yang disetujui sebesar Rp48,3 miliar," jelas Asep.

Restitusi berhasil dicairkan pada Januari 2026, Dian menghubungi staf Venasius agar "uang apresiasi" dicairkan. PT BKB membuat kontrak fiktif agar uang tersebut dapat disalurkan.

Asep mengatakan Venasius bertemu dengan Mulyono di sebuah hotel untuk membahas pembagian jatah dengan rincian sebagai berikut: Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta.

Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Pati, Sudewo (SDW) diduga mematok harga pendaftaran Calon Perangkat Desa (Capredes) hingga Rp225 juta.

Hal itu terungkap dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026). Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi menjelaskan mulanya Pemerintah Kabupaten Pati membuka 601 jabatan perangkat desa yang kosong.

Sudewo kemudian memanfaatkan momen tersebut dengan meminta uang kepada Capredes dengan membentuk tim 8 yang berisikan para timsesnya. Termasuk Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

"Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta sampai dengan Rp225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah dimark-up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta," kata Asep.

Pengumpulan tersebut setelah YON dan JION menghubungi kepala desa di setiap kecamatan. Harga Rp125 juta untuk posisi Kepala Urusan dan Kepala Seksi, sedangkan Rp150 juta untuk posisi Sekretaris Desa.

Adapun ancaman bagi pihak yang tidak menaati aturan berupa penutupan pendaftaran Capredes di tahun berikutnya.

Alhasil, uang terkumpul sebanyak Rp2,6 miliar yang berasal dari 8 Kepala Desa di Kecamatan Jaken dan telah disita oleh tim KPK.

"Uang tersebut dikumpulkan oleh JION dan JAN (Karjan) selaku Kades Sukorukun yang juga bertugas sebagai pengepul dari para Caperdes, untuk kemudian diserahkan kepada YON, yang selanjutnya diduga diteruskan kepada SDW," ucap Asep.

KPK kemudian menetapkan Bupati Pati Sudewo; Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan sebagai tersangka.

Pihak KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari-8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) meminta maaf dan berjanji untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh usai tiga orang pegawainya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk diketahui, berawal dari operasi tangkap tangan (OTT), KPK resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka pada kasus dugaan suap pemeriksaan pajak. Tiga dari lima tersangka adalah pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Utara.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung penuh langkah penegakan hukum KPK.

"DJP memandang peristiwa ini sebagai pelanggaran serius terhadap integritas dan tidak akan menoleransi korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun," terang Rosmauli melalui siaran pers, Minggu (11/1/2026).

Untuk itu, DJP Kemenkeu disebut akan kooperatif dan koordinatif dalam memberikan dukungan penuh kepada KPK. Otoritas pajak juga berjanji memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses penyidikan.

Adapun secara administrasi kepegawaian, DJP sesuai pasal 53 ayat (2) Undang-Undang (UU) No.20/2023 memberhentikan sementara tiga orang pejabat dan pegawai yang kini mendekam di rumah tahanan (rutan) KPK itu.

Salah satu unit Kemenkeu itu pun bakal berkoordinasi dengan lembaga antirasuah guna mengusut tuntas siapapun oknum pegawai yang terlibat. Apabila terbukti bersalah, maka mereka akan dijatuhi sanksi semaksimal mungkin sesuai ketentuan yang berlaku.

"Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses bisnis, tata kelola pengawasan, dan pengendalian internal pada unit terkait, termasuk penguatan langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak berulang," lanjut Rosmauli.

Di sisi lain, DJP turut mendukung pula penegakan kode etik profesi dan penindakan administratif kepada pihak eksternal yakni konsultan pajak berupa pencabutan izin praktik oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Pencabutan izin itu dilakukan dengan berkoordinasi bersama DJP dan asosiasi profesi, sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf g PMK No.175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas PMK No.111/PMK.03/2014.

Bagi para petugas pajak, kantor pusat DJP mengimbau agar memperkuat integritas, profesionalisme, akuntabilitas serta marwah institusi. Sementara itu, kepada publik, DJP memastikan proses hukum di KPK tidak mengganggu layanan terhadap wajib pajak.

"DJP menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. DJP terus melakukan pembenahan secara nyata dan tegas, sekaligus memastikan pelayanan perpajakan tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha," tutur Rosmauli.

Lima Tersangka

Adapun KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan suap pemeriksaan pajak terhadap WP badan yakni PT Wanatiara Persada, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan (smelting) nikel di Maluku Utara.

Lima orang tersangka itu yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin; serta Staf PT WP Edy Yulianto.

Berdasarkan konstruksi perkaranya, KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan PT Wanatiara Persada Rp75 miliar.

Namun, bukannya melakukan penagihan, tersangka Agus justru diduga meminta agar PT WP membayarkan pajak "all in" sebesar Rp23 miliar. Kode "all in" itu diduga merujuk pada jatah Rp8 miliar dari total Rp23 miliar, yang akan dibagi-bagikan ke petugas pajak.

Usai PT WP keberatan, pada Desember 2025 tercapai kesepakatan untuk pembayaran Rp15,7 miliar. Nilai tersebut turun sekitar Rp59,3 miliar atau sebesar 80% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang signifikan.

Sebagai modus untuk memenuhi fee itu, maka PT WP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan yang dimiliki oleh tersangka Abdul.Fee yang diterima oleh para tersangka yakni Rp4 miliar dan ditukarkan dalam bentuk mata uang Singapura.

"Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya," terang Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Adapun KPK dalam proses tangkap tangan menemukan bukti dengan total nilai mencapai Rp6,38 miliar, dengan rincian uang tunai Rp793 juta; SGD165.000 atau setara Rp2,16 miliar; dan Logam Mulia seberat 1,3 kg atau senilai Rp3,42 miliar.

Kedua pemberi suap disangkakan melanggar telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 Undang-Undang No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, ketiga pejabat pajak selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) UU No.1/2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 UU No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).