REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjalankan strategi distribusi langsung cabai rawit merah dari daerah produsen ke pasar induk sebagai langkah menekan fluktuasi harga pada momen Ramadhan 2026. Pasokan difokuskan ke Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Tanah Tinggi agar harga di tingkat perdagangan segera terkoreksi.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan, pemerintah menjembatani pasokan dari Champion Cabai binaan Kementerian Pertanian kepada pedagang di pasar induk. Sumber pasokan dipetakan dari sentra produksi di Bandung dan sekitarnya, termasuk Lembang, sebelum didorong masuk ke pusat distribusi utama.

“Kita dorong ke pasar induk. Jadi pasar induk kita suplai cabai lebih dulu agar harga bisa turun di tingkat grosir,” kata Ketut di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Langkah percepatan distribusi dilakukan untuk memastikan pasokan tersedia dalam jumlah cukup di tingkat grosir. Pemerintah menargetkan volume yang masuk mampu memicu penyesuaian harga secara bertahap dari tingkat perdagangan hingga konsumen. Cabai yang dikirim direncanakan dibeli di tingkat petani sekitar Rp 45.000 per kilogram. Pedagang pasar induk siap menyerap di kisaran Rp 50.000 per kilogram dan melepas ke konsumen pada rentang Rp 60.000 hingga Rp 65.000 per kilogram.

Pasokan berasal dari berbagai daerah, antara lain Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Enrekang di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Solok di Sumatera Barat, hingga Aceh. Volume distribusi ditargetkan minimal dua ton per hari selama dua pekan ke depan. Ketut mengakui fluktuasi harga saat ini dipicu faktor cuaca yang menghambat proses panen di tingkat petani, meski ketersediaan tanaman siap panen sebenarnya mencukupi.

“Barang sangat banyak di standing crop, tetapi petani tidak berani memetik karena hujan. Curah hujan tinggi membuat proses panen sulit dilakukan. Ini menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.

Ia menilai penggelontoran stok menjadi kunci menahan kenaikan harga. Tanpa intervensi distribusi, harga di tingkat konsumen berpotensi bertahan tinggi bahkan meningkat lebih tajam. “Kalau tidak kita intervensi, harga bisa tetap di posisi Rp 75.000 sampai Rp 80.000 per kilogram. Bahkan di hilir bisa mencapai ratusan ribu. Dua pasar ini harus kita dorong dulu agar harga bisa turun Rp 10.000 sampai Rp 15.000,” jelas Ketut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rerata harga cabai rawit nasional pada pekan kedua Februari 2026 mencapai Rp 67.038 per kilogram. Indeks Perubahan Harga meningkat di 58,33 persen wilayah Indonesia atau sekitar 210 kabupaten/kota.

Meski mengalami tekanan, kondisi tahun ini dinilai lebih terkendali dibandingkan awal Ramadhan 2025. Saat itu, harga rata-rata sempat mencapai Rp 85.694 per kilogram dengan kenaikan di sekitar 65 persen wilayah.

BPS mencatat setelah periode Idul Fitri 2025, harga berangsur turun menjadi Rp 76.793 per kilogram dengan penurunan tekanan harga di 46,95 persen wilayah. Dari 210 daerah yang mengalami kenaikan pada Februari 2026, sekitar 30 persen masih berada dalam batas Harga Acuan Penjualan (HAP) maksimal Rp 57.000 per kilogram.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan stabilitas harga pangan menjadi prioritas pemerintah selama Ramadhan hingga Idul Fitri. Kebijakan penguatan pasokan dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.

Distribusi langsung ke pasar induk diharapkan mempercepat penurunan harga di tingkat perdagangan dan eceran. Langkah ini menjadi instrumen utama pemerintah menjaga stabilitas harga cabai selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan penyebab harga komoditas cabai rawit meningkat hingga 16,6% pada pekan kedua Februari 2026.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan bahwa intensitas hujan yang tinggi di berbagai daerah membuat distribusi cabai rawit menjadi terhambat. Akibatnya, harga cabai rawit di sejumlah daerah disebutnya melampaui Rp80.000 per kilogram.

“Nah, ini hujan yang menyebabkan memang. Bukan tidak ada barang, barang sangat banyak di standing crop-nya, tapi tidak ada yang mulai dipetik,” kata Ketut dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, disiarkan langsung di YouTube Kemendagri, Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bapanas dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan langkah pengendalian harga cabai, kendati penurunan harga mulai tampak pada hari ini.

Dia menyebut bahwa Bapanas akan melakukan langkah intervensi dengan mendorong stok cabai di sejumlah daerah sentra produksi menuju pasar-pasar induk, dengan harapan harga penjualan cabai dapat melandai.

Ketut menggambarkan bahwa pihaknya akan mengumpulkan stok cabai di kawasan Jawa Barat seperti Bandung hingga Garut, lantas mendistribusikannya ke Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Induk Tanah Tinggi.

“Dua ini harus kita dorong dulu, sehingga mereka bisa menurunkan posisi [harga cabai rawit] mungkin Rp10.000, Rp15.000, kecenderungannya itu,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono menyampaikan bahwa harga rata-rata nasional cabai rawit pada pekan kedua bulan ini mencapai Rp67.038 per kilogram, meningkat 16,6% dibandingkan dengan Januari 2026.

“Kalau kita bandingkan dengan HAP [harga acuan penjualan]-nya Rp57.000, maka relatif cukup jauh di atas HAP. Bahkan harga ini cukup tinggi dibandingkan pada posisi Desember,” kata Ateng dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, peningkatan IPH alias indeks perkembangan harga cabai rawit tampak di 210 kabupaten/kota di Tanah Air, melonjak dari 189 kabupaten/kota pada pekan sebelumnya.

BPS juga mencatat harga cabai rawit paling tinggi tercatat di Kabupaten Nduga, yakni mencapai Rp200.000 per kilogram. Sementara itu, harga terendah tercatat sebesar Rp22.500 per kilogram hingga pekan kedua Februari 2026.

kita minta Kasat Reskrim untuk menelusuri kenapa kemudian harga bisa di atas itu

Kota Jambi (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) minta satuan tugas (satgas) pangan Provinsi Jambi menelusuri temuan harga jual Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) di wilayah Kabupaten Merangin saat kegiatan inspeksi mendadak (sidak) harga kebutuhan pokok.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal ketika ikut mendampingi sidak Wakil Gubernur (Wagub) Jambi di Pasar Induk Angso Duo, Rabu, minta tim satgas pangan melakukan penelusuran penyebab kenaikan harga tersebut.

“Sampai sejauh ini, kami menemukan ada beberapa, kemarin di Kabupaten Merangin ya, kita menemukan ada harga untuk Minyakita yang seharusnya Rp15.700, tetapi kemudian ada pedagang yang juga menjual di atas itu. Nah, kita minta Kasat Reskrim untuk menelusuri kenapa kemudian harga bisa di atas itu," kata Rinna Syawal.

Agar kejadian serupa tidak berulang, pemerintah telah melakukan langkah edukasi kepada masyarakat, salah satunya dengan memasang pasang papan informasi harga kebutuhan pokok di seluruh pasar pantauan di Provinsi Jambi.

Langkah itu dilakukan agar masyarakat mengetahui harga resmi yang telah ditetapkan pemerintah serta mekanisme laporan jika menemukan pelanggaran di lapangan.

Lanjut dia, selain pengawasan pemerintah turut melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga, di antaranya melalui gerakan pangan murah (GPM) dan operasi pasar. Langkah itu dilakukan agar masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Pemerintah berharap, upaya pengawasan dan intervensi tersebut mampu menjaga stabilitas harga, terutama menjelang sejumlah hari besar keagamaan seperti perayaan Imlek, bulan Ramadhan, Nyepi, hingga Idulfitri.

"Mudah-mudahan pemerintah mampu untuk menstabilkan harga sehingga kemudian masyarakat dengan tenang bisa merayakan hari Imlek, kemudian bulan puasa, nanti Nyepi, dan Lebaran. Jadi tujuannya memang menjamin agar kemudian harga stabil di pasar," tutupnya.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, memastikan harga bawang merah dan daging sapi masih berada dalam rentang Harga Acuan Pemerintah (HAP). Namun, cabai rawit merah tercatat masih berada di atas batas acuan. Kepastian itu disampaikan usai inspeksi di Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Kramat Jati, dan Pasar Minggu pada awal pekan ini.

Hasil pemantauan menunjukkan harga bawang merah berada di kisaran Rp35.000 per kilogram. Daging sapi terpantau Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual Rp12.500 per kilogram sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Secara prinsip yang harus kita pastikan adalah pasokan relatif bagus. Di Pasar Kramat Jati, pasokan cabai, bawang putih, dan bawang merah relatif bagus karena suplai harian masih ada,” kata Ketut, di Jakarta dikutip pada Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan, distribusi harian ke pasar induk masih berjalan sehingga stok komoditas strategis tetap terjaga bertepatan dengan momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Imlek dan menjelang puasa. Kondisi tersebut menjadi indikator stabilitas pasokan di tingkat pedagang.

Meski mayoritas komoditas terkendali, harga cabai rawit merah masih berada di atas HAP. Di Pasar Induk Kramat Jati, harga turun dari Rp90.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram.

“Langkah stabilisasi dilakukan salah satunya melalui FDP (Fasilitasi Distribusi Pangan) yang kita harapkan bisa mengoreksi harga komoditas pangan yang kenaikannya signifikan,” ujar Ketut.

Pengawasan terpadu juga melibatkan aparat penegak hukum. Brigjen Zain Dwi Nugroho dari Satgas Pangan Polri menyampaikan koordinasi lintas instansi terus diperkuat untuk memantau ketersediaan dan stabilitas harga.

“Kami dari Satgas Pangan Polri bersama Bapanas dan dinas terkait terus memonitor dan melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan stabilitas harga,” ujarnya.

Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan mengintensifkan pengawasan pada momentum puasa dan Idulfitri. Pemerintah menegaskan tidak memberi ruang bagi praktik penimbunan maupun kenaikan harga yang tidak wajar.

“Sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional, tidak boleh ada penimbunan dan tidak boleh ada kenaikan harga yang tidak wajar. Jika kendalanya distribusi akibat hujan, kita carikan solusi melalui FDP,” kata Ketut.

Pemerintah terus memantau dinamika harga di pasar induk sebagai barometer pergerakan komoditas. Stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat menjelang HBKN.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional memperkuat stabilisasi pangan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, melalui pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan (FDP) sehingga masyarakat mengakses pangan yang mudah dan terjangkau menjelang Ramadhan 1447 Hijriah.

"Dengan FDP, dapat menekan harga komoditas cabai rawit di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang masih berada di atas harga acuan penjualan (HAP)," kata Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Bapanas Budi Waryanto dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan berdasarkan hasil pemantauan di Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, harga cabai rawit merah tercatat berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram, melampaui HAP yang berada pada rentang Rp40.000 sampai Rp57.000 per kilogram.

Sementara itu, komoditas lain seperti bawang putih, daging ayam ras, gula konsumsi, dan Minyakita masih bergerak di sekitar harga eceran tertinggi (HET) atau HAP, meskipun penguatan distribusi tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) puasa Ramadhan.

"Langkah intervensi stabilisasi melalui FDP diperlukan guna menekan ongkos logistik pengiriman dari distributor di daratan menuju wilayah kepulauan," ujar dia.

Diketahui, wilayah Kepulauan Seribu, khususnya Kecamatan Kepulauan Seribu Utara yang meliputi Pulau Harapan, Pulau Kelapa, dan Pulau Panggang dengan jumlah penduduk sekitar 17.817 jiwa atau 61 persen dari total populasi Kepulauan Seribu, memiliki karakteristik ketergantungan distribusi melalui transportasi laut.

Kondisi itu berdampak pada tambahan biaya logistik sekitar Rp10.000 per karung dari daratan Jakarta.

Oleh karena itu, lanjut Budi, pihaknya mendorong FDP guna menekan harga cabai yang mengalami fluktuasi menjelang momentum puasa.

Ia menekankan apabila FDP diterapkan dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, maka penurunan harga dapat terjadi dalam dua tahap, mulai dari sentra pasok hingga sampai ke konsumen di wilayah kepulauan.

Selain itu, dalam jangka menengah, Bapanas juga mendorong penyediaan fasilitas gudang penyimpanan di Kepulauan Seribu dengan dukungan pemerintah daerah.

"Keberadaan gudang ini akan memperkuat buffer stock pangan strategis serta dapat melibatkan Perum Bulog maupun BUMD pangan," tambahnya.

Sebelumnya Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pangan, khususnya menjelang HBKN puasa dan Lebaran, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan sesuai harga yang ditentukan pemerintah.

Pengawasan dilakukan Tim Satgas Saber Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang dibentuk pada awal Februari 2026 dengan kolaborasi kementerian/lembaga terkait, Satgas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bulog, serta pemerintah daerah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di bidang ekonomi yang disiarkan sepanjang Selasa (17/2) masih hangat serta relevan untuk disimak kembali pada Rabu pagi ini.

Mulai dari soal pergerakan Angkutan Lebaran 2026 secara nasional yang berpeluang melampaui angka survei hingga penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelamatan Pangan.

Berikut rangkuman berita pilihan.

Menhub: Pergerakan Angkutan Lebaran 2026 berpeluang melampaui survei

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pergerakan Angkutan Lebaran 2026 secara nasional berpeluang lebih tinggi dari angka survei.

"Angka prakiraan pergerakan masyarakat pada periode Lebaran 2026 sebesar 143,9 juta orang, atau ada penurunan sekitar 1,75 persen dibandingkan 2025 sebesar 146,4 juta orang," ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Bandarlampung, Selasa.

Baca selengkapnya.

FKBI ajak konsumsi kebutuhan pokok secara wajar selama Ramadhan

Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mengajak masyarakat mengonsumsi kebutuhan pokok secara wajar dan sesuai kebutuhan selama bulan Ramadhan dalam rangka menjaga stabilitas pasar.

"Agar masyarakat berkonsumsi secara wajar sesuai kebutuhan, jangan berlebih-lebihan, jangan pula melakukan panic buying. Konsumsi yang melebihi kewajaran adalah menjurus pada perilaku egois, dan pasar bisa terdistorsi, seperti harga yang melambung, bahkan kelangkaan pasokan barang," ujar Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya.

Dua investor asing masuk di Lombok Tengah pada awal 2026

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat dua investor asing asal Maroko dan Australia pada awal 2026 masuk untuk melakukan investasi pembangunan akomodasi pendukung pariwisata di daerah setempat.

"Di awal 2026 ini, sementara ada dua investor asing yang melakukan investasi di Lombok Tengah," kata Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2T) Kabupaten Lombok Tengah Helmi Qazwaini di Lombok Tengah, Selasa.

Baca selengkapnya.

Mentrans sebut situasi di Rempang cenderung aman dan damai

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan situasi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, cenderung aman dan damai.

“Selama satu tahun terakhir ini kan situasinya juga lebih cenderung, damai, peaceful, sehingga menghadirkan iklim investasi yang juga cukup nyaman untuk semuanya. Itu yang nanti akan kami terus bangun,” ujarnya usai perayaan Imlek 2557/2026 di Batam yang dikutip pada Selasa.

Baca selengkapnya.

Bapanas susun Rancangan Perpres tentang Penyelamatan Pangan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelamatan Pangan.

"Untuk tahun ini Badan Pangan Nasional kembali diberikan amanah untuk menyusun (Rancangan) Perpres tentang Penyelamatan Pangan," ujar Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Yusra Egayanti dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pengamat Pertanian dan Pangan Khudori menyoroti wacana penguatan peran Bulog yang dinilai mengarah pada model kelembagaan seperti era pemerintahan Presiden Soeharto melalui Revisi Undang-Undang Pangan.

Dia menjelaskan, revisi UU tersebut setidaknya memuat beberapa opsi dalam rangka memperkuat institusi pangan, misalnya memperkuat Bapanas sebagai regulator dengan Bulog sebagai operator, menggabungkan Bapanas dan Bulog, serta mentransformasi Bulog sepenuhnya.

"Opsi yang direkomendasikan itu adalah opsi ketiga, yaitu Bapanas digabung dengan Bulog," kata Khudori dalam diskusi virtual, Selasa (17/2/2026).

Menurut Khudori, dalam draf revisi terbaru, Bulog tidak lagi berbentuk Perusahaan Umum (Perum) seperti saat ini, melainkan akan menjadi lembaga baru yang akan menjalankan dua tugas sekaligus yaitu operator dan regulator pangan, persis seperti era Presiden Soeharto.

Menurut Khudori, pada masa Orde Baru, Bulog menjadi lembaga yang sangat kuat karena didukung perlindungan langsung dari presiden serta lingkungan politik yang terpusat. Struktur kekuasaan yang monolitik membuat koordinasi dari pusat hingga daerah berjalan dalam satu garis komando.

Fokus kebijakan saat itu lebih menitikberatkan pada efektivitas kerja dibanding transparansi dan akuntabilitas.

Menurutnya, kekuatan Bulog kala itu juga ditopang oleh penggabungan fungsi regulator dan operator dalam satu institusi, sehingga lembaga tersebut berperan sekaligus sebagai pembuat aturan, pelaksana, hingga pengawas.

"Kalau Pak Presiden mengimajinasikan Bulog sekarang dan ke depan itu kuat seperti di zaman orde baru, menurut saya situasi ekonomi politik strategisnya itu sudah sangat-sangat berubah," katanya.

Selain itu, Bulog pada masa tersebut memiliki kepastian saluran distribusi, terutama untuk beras bersubsidi, yang memperkuat perannya dalam stabilisasi pangan nasional. Namun, setelah berubah status menjadi Perum, fungsi Bulog bergeser lebih dominan sebagai operator.

Program penyaluran beras bersubsidi tetap berjalan, tetapi orientasi lembaga menjadi kombinasi antara tugas pelayanan publik (public service obligation/PSO) dan target keuntungan.

Khudori menilai upaya membangun kembali Bulog yang kuat seperti masa lalu harus mempertimbangkan realitas baru, terutama sejak era reformasi dan otonomi daerah. Sejak awal 2000-an, pemerintah pusat tidak lagi menjadi satu-satunya pusat kekuasaan karena kewenangan telah dibagi dengan pemerintah daerah.

"Konsen utama saat ini itu tidak tata kelola kelembagaan, tata kelola pemerintahan, tata kelola korporasi yang baik, transparansi, akuntabilitas. Kalau fungsi operator dan regulator itu jadi satu, itu menurut saya kita akan sulit," kata Khudori.

Dia juga menekankan, desain kelembagaan pangan ke depan perlu mempertimbangkan prinsip tata kelola modern agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, terutama bila satu lembaga memegang sekaligus kewenangan pengaturan dan pelaksanaan. Menurutnya, penguatan institusi pangan tetap penting, tetapi harus disesuaikan dengan konteks demokrasi, desentralisasi, dan standar akuntabilitas masa kini.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Pemerintah menggaungkan rencana perubahan besar dalam tata kelola pangan nasional melalui revisi Undang-Undang Pangan. Salah satu poin utama revisi tersebut adalah meleburkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke dalam Perum Bulog.

Pegiat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) sekaligus anggota Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP) Khudori mengatakan, dalam draf revisi terbaru, Bulog tidak lagi berbentuk Perusahaan Umum (Perum) seperti saat ini, melainkan akan menjadi lembaga baru setara institusi negara independen, seperti Bank Indonesia, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Di revisi Undang-Undang Pangan yang baru, ini diubah gitu. Jadi, Badan Pangan Nasional akan dilebur menjadi bagian dari Bulog, dan Bulog itu bukan Perum yang seperti sekarang," ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (17/2/2026).

Dia menilai perubahan struktur ini akan berdampak besar pada tata kelola pangan nasional, terutama karena fungsi regulator dan operator yang sebelumnya dipisahkan akan disatukan dalam satu lembaga. Jika sebelumnya Bapanas bertindak sebagai regulator sementara Bulog dan BUMN pangan lain berperan sebagai operator, maka dalam skema baru Bulog akan menjalankan kedua fungsi tersebut sekaligus.

Khudori menjelaskan, dalam Naskah Akademik RUU Pangan versi 15 September 2025 terdapat empat opsi kelembagaan yang dikaji penyusun. Opsi tersebut meliputi mempertahankan struktur saat ini, memperkuat Bapanas sebagai regulator dengan Bulog sebagai operator, menggabungkan Bapanas dan Bulog, serta mentransformasi Bulog sepenuhnya.

"Opsi yang direkomendasikan itu adalah opsi ketiga, yaitu Bapanas digabung dengan Bulog," kata Khudori.

Rekomendasi tersebut disebut muncul setelah analisis rasio biaya dan manfaat melalui pendekatan Regulatory Impact Analysis (RIA). Namun Khudori mengkritik analisis tersebut belum komprehensif. Dia menilai elaborasi kajian belum menyeluruh hingga mendukung rekomendasi penggabungan lembaga.

"Kalau merujuk pedoman RIA, analisis seharusnya tidak hanya kualitatif, tetapi juga kuantitatif. Dalam naskah itu menurut saya belum lengkap," katanya.

Dia menegaskan, perubahan struktur kelembagaan pangan bukan sekadar soal efisiensi birokrasi, melainkan juga menyangkut mekanisme pengawasan, akuntabilitas, serta keseimbangan fungsi pengaturan dan pelaksanaan kebijakan.

Karena itu, dia mendorong agar pembahasan revisi UU Pangan dilakukan secara lebih terbuka dengan kajian yang lebih mendalam sebelum keputusan final diambil.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Pengamat Pertanian dan Pangan Khudori menilai rencana peleburan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan Perum Bulog melalui revisi Undang-Undang Pangan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam tata kelola sektor pangan nasional.

Menurutnya, revisi beleid yang tengah berjalan menunjukkan pendekatan pragmatis secara politik. Dia menilai apabila pemerintah benar-benar ingin membentuk lembaga pangan yang kuat dan visioner, seharusnya pembentukan itu dilakukan melalui undang-undang baru, bukan dengan menyisipkan pasal-pasal baru dalam revisi regulasi yang judulnya berfokus pada pangan secara umum.

"Tadi saya jelaskan bahwa dalam keseluruhan tambahan pasal di draft revisi undang-undang pangan, itu mayoritas mengatur soal Perum Bulog. Ini aneh, karena judul undang-undangnya undang-undang pangan," ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (17/2/2026).

Khudori menyoroti sebagian besar tambahan pasal dalam draf revisi justru mengatur soal Bulog secara detail dan rigid. Dia menilai hal tersebut janggal karena substansi undang-undang seharusnya mengatur sistem pangan secara menyeluruh, bukan menitikberatkan pada satu institusi.

Penyatuan dua fungsi strategis itu, kata dia, akan menjadi ujian serius bagi potensi konflik kepentingan. Walaupun dalam draf terdapat mekanisme pengawasan melalui Dewan Pengawas yang bertugas memastikan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik, ia menilai sistem tersebut belum tentu efektif.

"Langkah ini, menggabungkan operator dan regulator, itu menurut saya akan menguji conflict of interest," kata dia.

Khudori menyoroti proses pemilihan pengawas yang melibatkan persetujuan politik di parlemen. Ia menilai proses fit and proper test oleh Dewan Perwakilan Rakyat sering kali tidak sepenuhnya steril dari kepentingan politik.

"Secara konsep memang ada pengawasan. Tapi pengalaman menunjukkan, proses penentuan pimpinan lembaga melalui mekanisme politik sering memunculkan kompromi atau transaksi di belakang layar," katanya.

Dia menegaskan penataan kelembagaan pangan seharusnya dirancang dengan pendekatan sistemik dan jangka panjang, bukan sekadar solusi cepat. Menurutnya, desain kelembagaan yang tidak matang justru berisiko melemahkan fungsi pengawasan serta mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pangan nasional.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelamatan Pangan.

"Untuk tahun ini Badan Pangan Nasional kembali diberikan amanah untuk menyusun (Rancangan) Perpres tentang Penyelamatan Pangan," ujar Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Yusra Egayanti dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal tersebut sudah masuk dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026.

"Badan Pangan Nasional saat ini sedang menyusun Panitia Antar Kementerian dan segera akan berproses untuk penyusunan perpres sebagai amanah dari Keppres 38 Tahun 2025," katanya.

Rancangan Perpres tentang Penyelamatan Pangan tersebut nantinya memuat arah kebijakan, penyelenggaraan penyelamatan pangan, pemantauan, evaluasi, pendanaan, dan pembagian peran kementerian/lembaga dalam lampiran.

Bapanas terus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi pangan berlebih melalui penguatan standar redistribusi pangan di Indonesia.

Upaya ini dilakukan agar pangan yang masih layak dan aman dikonsumsi tidak berakhir sebagai limbah, melainkan bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Bapanas Budi Waryanto mengatakan komitmen tersebut telah menjadi bagian dari arah kebijakan nasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pengelolaan Susut dan Sisa Pangan (SSP) ditetapkan sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo di bawah Program Prioritas Ekosistem Ekonomi Sirkular pada Prioritas Nasional ke-2.

Menurutnya, penyelamatan pangan menjadi langkah mendesak di tengah masih tingginya pangan berlebih yang sebenarnya layak konsumsi. Jika dikelola dengan baik, pangan tersebut dapat segera disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menekan praktik pemborosan pangan.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Bapanas mendorong aksi SSP melalui fasilitasi mobil penyelamatan pangan.

"Fasilitasi mobil ini merupakan intervensi nyata pemerintah untuk memperkuat gerakan penyelamatan pangan di daerah,” kata Budi.

Pada 2025, bantuan mobil penyelamatan pangan disalurkan kepada lima provinsi yang dinilai aktif melakukan aksi penyelamatan pangan bersama penggiat dan bank pangan lokal, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Utara.

Mobil tersebut dimanfaatkan untuk menjemput donasi pangan sekaligus menyalurkan pangan yang berhasil diselamatkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Bapanas juga meluncurkan platform digital Stop Boros Pangan melalui laman sbp.badanpangan.go.id. Platform ini memungkinkan pemantauan secara seketika terhadap pangan yang berhasil diselamatkan dan didistribusikan, sekaligus memperkuat ekosistem penyelamatan pangan yang berkelanjutan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) direncanakan akan dibubarkan dan dilebur ke dalam Bulog melalui revisi Undang-Undang Pangan yang tengah digodok pemerintah. Dalam skema baru tersebut, Bulog diproyeksikan bertransformasi dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi lembaga negara independen yang setara dengan Bank Indonesia atau BPJS.

"Di revisi undang-undang pangan yang baru, ini diubah gitu. Jadi, Badan Pangan Nasional akan dilebur menjadi bagian dari Bulog, dan Bulog itu bukan perum yang seperti sekarang," ujar Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, dalam sebuah diskusi, dikutip Selasa (17/2/2026).

Khudori menjelaskan rencana perubahan struktur ini akan berdampak besar pada tata kelola pangan nasional. Hal ini disebabkan adanya penyatuan fungsi regulator dan operator dalam satu atap. Jika selama ini Bapanas bertindak sebagai pengatur kebijakan dan Bulog sebagai pelaksana, maka lembaga baru ini nantinya akan menjalankan kedua peran tersebut sekaligus.

Berdasarkan Naskah Akademik RUU Pangan versi 15 September 2025, terdapat empat opsi kelembagaan yang dikaji oleh penyusun. Opsi tersebut meliputi mempertahankan struktur yang ada, memperkuat peran Bapanas, menggabungkan kedua lembaga, atau melakukan transformasi total terhadap Bulog sebagai institusi tunggal.

"Opsi yang direkomendasikan itu adalah opsi ketiga, yaitu Bapanas digabung dengan Bulog," kata Khudori mengonfirmasi arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan tersebut.

Rekomendasi penggabungan ini disebut muncul setelah adanya analisis rasio biaya dan manfaat melalui pendekatan Regulatory Impact Analysis (RIA). Namun, Khudori mengkritik bahwa analisis tersebut belum komprehensif karena hanya bersifat kualitatif tanpa didukung data kuantitatif yang kuat.

Ia menilai elaborasi kajian dalam naskah akademik tersebut belum menyeluruh untuk mendukung keputusan penggabungan dua lembaga besar ini. Menurutnya, perubahan kelembagaan bukan sekadar persoalan efisiensi birokrasi, melainkan menyangkut mekanisme pengawasan, akuntabilitas, serta keseimbangan antara fungsi pengaturan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Pihaknya mendorong agar pembahasan revisi UU Pangan dilakukan secara lebih transparan dan terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kajian mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan struktur ini benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, bukan justru melemahkan sistem pengawasan yang sudah ada.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga komoditas cabai di Pasar Induk Tanah Tinggi dan Karang Anyar di Kota Tangerang, Banten, mulai menunjukkan tren penurunan, menjelang Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan secara umum pasokan pangan di dua pasar tersebut relatif lancar dan harga dalam kondisi stabil.

"Untuk cabai memang sempat terkoreksi, tetapi kondisi sudah mulai membaik karena hujan mulai berkurang. Pasokan sudah mulai naik dan harga pun mulai melandai," kata Ketut saat sidak bersama Satgas Pangan Polri di Pasar Induk Tanah Tinggi dan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Selasa.

Para pedagang mengakui harga komoditas tersebut saat ini sudah lebih rendah dibandingkan beberapa hari sebelumnya.

Cabai merah besar dan cabai merah keriting relatif stabil, sedangkan cabai rawit merah yang sebelumnya sempat berada di kisaran Rp110.000–Rp120.000 per kilogram kini mulai menunjukkan tren penurunan.

Iim, pedagang cabai di Pasar Induk Tanah Tinggi, menyampaikan harga cabai saat ini berada di kisaran Rp75 ribu hingga Rp80 ribu per kilogram.

"Dibandingkan harga beberapa hari lalu, harga saat ini turun, sekarang saya jual di kisaran Rp75 ribu sampai Rp80 ribu per kg, sebelumnya Rp90 ribu lebih per kg," ujar Iim.

Selain cabai, komoditas bawang merah juga terpantau stabil bahkan cenderung masih di bawah harga acuan penjualan (HAP).

Tarlan, pedagang bawang di Pasar Induk Tanah Tinggi, menuturkan pasokan dari Brebes berjalan lancar.

Dirinya bisa menjual bawang merah hingga 20 karung per hari dengan harga rata-rata pembelian Rp31-32 ribu per kg. Komoditas itu lalu dijual hingga Rp45 ribu per kg.

Sementara itu, harga bawang putih tercatat sekitar Rp32.000 per kilogram di tingkat grosir dan Rp35.000-Rp37.000 per kilogram di tingkat eceran.

Untuk komoditas protein hewani, harga telur ayam ras berada di kisaran Rp30.000-Rp31.000 per kilogram.

Daging sapi tercatat Rp135.000-Rp140.000 per kilogram, dan daging ayam ras sekitar Rp40.000 per kilogram atau di bawahnya.

Minyakita dijual sekitar Rp15.700 per liter, sesuai harga eceran tertinggi (HET). Beras premium berada di kisaran Rp13.500-Rp13.700 per kilogram, sedangkan beras medium Rp14.900-Rp15.000 per kilogram.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Nasir memastikan ketersediaan beras di wilayahnya dalam kondisi cukup, terutama karena sejumlah sentra produksi seperti Pandeglang tengah memasuki masa panen.

"Beberapa kabupaten kami sedang panen, dan puncaknya di bulan Ramadan. Saya kira tidak ada masalah untuk pasokan beras di Banten," kata Nasir.

Dari sisi pengawasan, Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho menegaskan pihaknya terus melakukan monitoring dan pendampingan guna mencegah penimbunan maupun kenaikan harga yang tidak wajar menjelang hari puasa Ramadhan hingga Idul Fitri.

"Kita terus melakukan upaya-upaya imbauan kepada para pedagang untuk tetap menjual dengan harga sesuai dengan HET maupun HAP," kata Zain.

Zain berharap semua pihak bersama-sama saling menjaga dan terus melakukan pemantauan, sehingga tidak ada oknum yang memanfaatkan momentum Ramadhan dalam memainkan harga pangan.

"Jangan sampai ada penimbunan, kemudian menaikkan harga dengan seenaknya. Tentunya, dari Satgas Pangan Polri terus bersama-sama teman-teman untuk terus melakukan pemantauan," ujarnya.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengingatkan pihaknya akan menindak tegas para pelaku usaha yang semaunya menaikkan harga dan tidak mematuhi regulasi harga di sektor pangan yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang dilakukan di pasar merupakan entry point untuk menyasar pelaku usaha hingga ke hulu, sehingga harga di hilir dapat terkoreksi.

"Pengawasan fokus pada sumber distribusi besar, bukan pedagang kecil. Yang diperiksa adalah pabrik, distributor utama, dan rantai pasok hulunya," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026