Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di bidang ekonomi yang terjadi sepanjang Rabu (18/2) masih hangat serta relevan untuk disimak kembali pada Kamis pagi ini.

Mulai dari soal pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang sudah mencapai 1.000 unit hingga alasan penyematan kembali status Persero terhadap PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA).

Berikut rangkuman berita pilihan.

Menkop: 1.000 Kopdes Merah Putih sudah selesai dibangun

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan progres pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih telah mencapai 1.000 unit yang selesai dibangun dari target 80 ribu unit.

Ferry, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan hingga Februari 2026 jumlah Kopdes Merah Putih yang sedang dalam proses pembangunan mencapai hampir 20 ribu unit, dengan progres fisik rata-rata mencapai 20 persen.

Baca selengkapnya.

Purbaya nilai rasio utang RI yang mencapai 40 persen masih aman

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi utang Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih dalam batas aman meski nominalnya meningkat.

Sebagaimana diketahui, hingga 31 Desember 2025 total utang pemerintah tercatat sebesar Rp9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca selengkapnya.

Kementan bidik investasi peternakan 200 ribu ekor sapi di Kalteng

Kementerian Pertanian menargetkan investasi peternakan sapi skala besar di Kalimantan Tengah dengan populasi hingga 200 ribu ekor, dikembangkan dalam ekosistem usaha terintegrasi untuk memperkuat pasokan daging nasional secara berkelanjutan.

"Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional mempercepat swasembada daging dan susu sekaligus membangun sentra peternakan modern berbasis kemitraan," kata Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya.

Menhub sebut 255 unit kapal disiapkan dukung angkutan Lebaran

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut sebanyak 255 unit kapal telah disiapkan untuk mendukung kelancaran angkutan Lebaran 2026, guna memastikan keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran mobilitas penumpang di lintas penyeberangan nasional.

"Terkait kesiapan angkutan penyeberangan secara nasional, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 255 unit kapal dengan kapasitas angkut 6,15 juta penumpang dan 770 ribu kendaraan melalui 15 lintas penyeberangan," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya.

Danantara ungkap alasan Antam dan PTBA kembali berstatus Persero

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) mengungkapkan terkait dengan alasan menyematkan kembali status Persero (Perusahaan Perseroan) terhadap PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA).

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan langkah itu dilakukan sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025, yaitu adanya penyesuaian hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna pada BUMN yang dikantongi oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Baca selengkapnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam mengelola dan menggeser anggaran untuk pemulihan pascabencana di Sumatra patut menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya.

Dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Senayan, Jakarta, Rabu, Dasco mengapresiasi langkah Mentan yang menyiapkan kebutuhan beras bagi masyarakat terdampak, sekaligus melakukan penyesuaian alokasi anggaran guna memenuhi kebutuhan mendesak di lokasi bencana.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas dipersiapkannya lebih dari cukup kebutuhan beras saudara-saudara kita di sana (lokasi bencana) dan juga pergeseran-pergeseran anggaran yang dianggap mungkin untuk memenuhi sementara kebutuhan yang mungkin bisa dicontoh oleh kementerian lain,” kata Dasco.

Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bantuan untuk wilayah terdampak bencana terdiri dari bantuan reguler melalui Bapanas sekitar Rp1 triliun serta bantuan nonreguler melalui mitra dan program Kementan Peduli sebesar Rp75,8 miliar.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga melakukan langkah strategis dengan menggeser anggaran reguler guna mempercepat pemulihan sektor pertanian. Kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp4,7 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementan telah menggeser anggaran reguler sebesar Rp1,4 triliun.

“Kami sudah sampaikan ke Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan juga Menteri Keuangan," jelasnya.

Amran juga memastikan ketersediaan pangan di wilayah terdampak. Tercatat stok beras untuk wilayah terdampak mencapai sekitar 100 ribu ton atau setara tiga bulan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Insya Allah sektor pertanian khususnya ketersediaan pangan di lapangan cukup untuk tiga bulan ke depan,” ucap Amran.

Dia juga melaporkan progres pemulihan lahan sawah terdampak bencana di Sumatra. Dari total 94 ribu hektare lahan sawah rusak, sebesar 39 ribu hektare telah dilakukan penanaman kembali.

“Tingkat kerusakan sawah yang terdampak ada 94 ribu hektare. Hari ini kita sudah kirim dan penanaman kurang lebih 39 ribu hektare,” bebernya.

Menurutnya progres pemulihan menunjukkan hasil yang baik. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, lahan yang tertimbun justru mengandung humus yang subur sehingga hanya memerlukan perbaikan irigasi.

“Ada kabar yang menggembirakan. Untuk sawah-sawah yang rusak dan direhab, tanah longsoran itu adalah humus dan cukup subur, sehingga hanya irigasi yang kita perbaiki dan langsung kita melakukan penanaman,” terangnya.

Mentan menekankan dengan percepatan rehabilitasi dan dukungan anggaran yang fleksibel, sektor pertanian khususnya pangan dipastikan tetap aman. Apalagi stok pangan nasional dalam kondisi kuat yaitu mencapai 3,5 juta ton.

Langkah cepat dan terukur Kementerian Pertanian dalam memastikan ketersediaan pangan sekaligus mempercepat pemulihan lahan terdampak, lanjut Amran, menunjukkan komitmen pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional di tengah situasi darurat.

Ia menambahkan sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sekitar 94 ribu hektare lahan sawah terdampak pascabencana banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Meski demikian, sebagian besar lahan bisa segera ditanami kembali setelah perbaikan irigasi.

“Untuk sawah-sawah yang rusak ada kabar yang menggembirakan. Tanah longsoran itu adalah humus dan cukup subur. Sehingga tidak perlu perlakuan khusus, hanya irigasinya kita perbaiki dan langsung lakukan penanaman,” ujar Amran dalam rapat bersama DPR RI, Rabu (18/2).

Ia menyampaikan, Kementerian Pertanian telah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi serta mengirim bantuan sarana produksi. Hingga saat ini, proses penanaman kembali telah dilakukan di sekitar 39 ribu hektare lahan.

Dari sisi dukungan anggaran, menurut Amran, terdapat bantuan reguler yang bersumber dari Bappenas mencapai sekitar Rp 1 triliun. Selain itu, ada bantuan nonreguler dari mitra sebesar Rp75,8 miliar sehingga total realisasi bantuan yang telah digelontorkan mencapai Rp 1,52 triliun.

Untuk pemulihan lanjutan, Kementerian Pertanian telah menyampaikan rencana kebutuhan anggaran kepada Bappenas dan Menteri Keuangan.

Anggaran reguler 2025 sebesar Rp1,49 triliun telah digeser ke 2026. Selain itu, dibutuhkan tambahan anggaran Rp2,1 triliun pada 2026 dan Rp1,1 triliun pada 2027, sehingga total kebutuhan mencapai Rp4,7 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp 1,4 triliun telah dialokasikan dari anggaran reguler Kementerian Pertanian.

Amran juga memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi aman. Ia menyebut stok beras nasional saat ini mencapai 3,5 juta ton, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Sedamhla stok beras di lapangan diperkirakan sekitar 100 ribu ton, atau setara kebutuhan tiga bulan ke depan di wilayah terdampak.

“Kami lihat di lapangan cukup untuk tiga bulan ke depan. Dan stok nasional kita hari ini, alhamdulillah, tertinggi, yaitu 3,5 juta ton,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia bersama Denmark membangun kolaborasi memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan pakan nasional, guna melindungi peternak sekaligus meningkatkan daya saing produk peternakan di dalam negeri.

"Langkah ini penting karena kualitas pakan sangat menentukan produktivitas ternak, efisiensi biaya produksi, serta keamanan pangan asal hewan yang dihasilkan," kata Ketua Tim Delegasi Indonesia dari Direktorat Pakan Kementerian Pertanian, Sapta, dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian melalui Direktorat Pakan dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) melakukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui kerja sama teknis internasional dengan Danish Veterinary Food Agriculture and Fishery Agency (DVFAFA), di Copenhagen, Denmark.

"Fokus utama kegiatan ini adalah memperbaiki sistem pengawasan pakan agar lebih modern, transparan, dan berbasis risiko," ujar Sapta.

Menurut Sapta, pembelajaran dari dunia internasional menjadi referensi penting dalam penyempurnaan regulasi nasional. Pihaknya melihat bagaimana pendekatan berbasis risiko diterapkan secara konsisten, mulai dari regulasi hingga pengawasan di lapangan.

"Contoh baik ini akan kami adaptasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik subsektor peternakan Indonesia,” tutur Sapta.

Kementerian Pertanian menegaskan, penguatan sistem pengawasan pakan bukan sekadar agenda regulasi, melainkan upaya konkret melindungi peternak dari kerugian akibat pakan bermutu rendah atau tercemar.

Dengan sistem monitoring yang lebih ketat, lanjut Sapta, peternak diharapkan memperoleh kepastian pakan yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan mutu. Hal itu, berdampak langsung pada peningkatan performa ternak, penurunan angka penyakit, efisiensi konversi pakan, serta peningkatan produksi susu dan daging.

Bagi peternak sapi perah, misalnya, kualitas pakan menentukan volume dan kualitas susu yang dihasilkan. Dalam jangka panjang, sistem yang kredibel juga memperkuat posisi tawar peternak di pasar, termasuk untuk produk susu organik yang mensyaratkan jaminan mutu pakan yang ketat.

Sapta menjelaskan, Kementerian Pertanian tengah merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pakan, menyusun policy paper keamanan pakan, membentuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Pakan, serta mengembangkan sistem monitoring mutu dan keamanan pakan nasional.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi pengawasan agar lebih terintegrasi dan akuntabel. Sistem berbasis risiko akan memprioritaskan pengawasan pada titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi peternak.

Secara paralel, penguatan kapasitas laboratorium juga dilakukan, khususnya dalam mendeteksi cemaran mikotoksin, logam berat, residu pestisida, dan antibiotik pada pakan.

Kemampuan analisis yang lebih akurat dan komprehensif dinilai penting untuk mendukung penetapan batas maksimum residu (MRL) serta memastikan pakan yang beredar aman digunakan.

Sebelumnya, Direktur Pakan Kementerian Pertanian RI Tri Melasari menegaskan mutu dan keamanan pakan berperan langsung terhadap kesehatan ternak, produktivitas, serta keberlanjutan sektor peternakan nasional.

“Mutu dan keamanan pakan sangat menentukan kesehatan ternak. Jika ternaknya sehat, maka produksi susu, telur, dan daging juga optimal,” ujar Tri.

Tri juga menyoroti pentingnya pemanfaatan potensi bahan pakan lokal di setiap daerah. Menurutnya, pendataan dan pemetaan bahan baku lokal perlu diperkuat untuk mendukung efisiensi biaya sekaligus memperkuat ketahanan pakan nasional.

Kementerian Pertanian menekankan negara bertanggung jawab memastikan ekosistem usaha peternakan berjalan adil. Peternak tidak boleh dirugikan akibat upaya distribusi pakan yang tidak sesuai standar.

Dengan sistem sertifikasi, inspeksi, dan pengujian yang diperkuat, pemerintah ingin menciptakan kepastian usaha. Peternak memperoleh perlindungan hukum dan jaminan mutu input produksi, sementara konsumen mendapatkan produk hewani yang aman dan berkualitas.

Melalui kolaborasi teknis itu, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya membangun sistem pengawasan pakan nasional yang selaras dengan praktik internasional, namun tetap disesuaikan dengan karakteristik peternakan Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian menargetkan investasi peternakan sapi skala besar di Kalimantan Tengah dengan populasi hingga 200 ribu ekor, dikembangkan dalam ekosistem usaha terintegrasi untuk memperkuat pasokan daging nasional secara berkelanjutan.

"Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional mempercepat swasembada daging dan susu sekaligus membangun sentra peternakan modern berbasis kemitraan," kata Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan program itu merupakan bagian dari agenda jangka panjang pemerintah dalam memperkuat kedaulatan protein hewani menuju Indonesia Emas 2045.

Pengembangan kawasan difokuskan di peternakan terpadu di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, sebagai sentra peternakan sapi terintegrasi skala besar yang dikembangkan di lahan seluas sekitar 40.006 hektare dengan populasi awal kurang 1.000 ekor sapi.

"Dan target pengembangan hingga 200.000 indukan produktif," ujarnya.

Konsep industri sapi terpadu (Integrated Cattle Industry) dijalankan dengan menggabungkan sapi potong, sapi perah, serta industri pengolahan dalam satu kawasan.

Model itu diperkuat dengan integrated farming sapi–kelapa sawit, di mana penggembalaan dilakukan di area perkebunan untuk efisiensi pakan sekaligus menghasilkan pupuk organik, sehingga meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan usaha.

Pengembangan dilakukan dengan sistem penggembalaan modern berbasis penelitian rumput adaptif lahan marginal, didukung fasilitas pengolahan produk seperti daging olahan dan produk susu, serta infrastruktur kawasan yang dirancang untuk memastikan operasional berjalan efisien dan berkelanjutan.

Amran menegaskan Indonesia sebagai negara agraris dengan sumber daya alam yang luas harus mampu mengoptimalkan potensi peternakan secara mandiri dan berkelanjutan.

“Indonesia ini negeri agraris. Tanahnya luas, rumput tumbuh, sumber daya ada. Yang penting bagaimana kita kelola dengan baik dan kita buat nyaman para investor untuk bergerak cepat. Saya harap 100 ribu untuk pengembangan dan ditambah 100 ribu plasma, jadi 200 ribu,” ujarnya.

Menurutnya, kunci percepatan terletak pada penyederhanaan regulasi dan kepastian usaha. Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif agar pelaku usaha dapat fokus membangun industri, memperluas populasi ternak, serta memperkuat hilirisasi produk.

“Indonesia adalah negeri agraris yang besar. Tanahnya subur, alamnya luas. Tapi kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, akhirnya kita lambat sendiri. Padahal pelihara sapi itu sederhana. Tanam rumput, sapi minum, hidup, selesai. Yang bikin ribet kadang izinnya,” lanjut Amran.

Ia juga mendorong pengembangan usaha peternakan dalam skala besar dan terintegrasi agar mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan populasi sapi nasional.

Ia menilai kolaborasi pemerintah dan swasta harus diarahkan pada pembangunan kawasan produksi yang modern, efisien, serta berorientasi jangka panjang.

“Kalau investor itu nyaman, dia akan tanam lebih besar. Tapi kalau tidak nyaman, dua kali maju, dua kali mundur. Sepuluh tahun habis di izin. Ini yang harus kita benahi,” tegasnya.

Untuk memperluas manfaat ekonomi, pemerintah menyiapkan pola kemitraan inti–plasma. Skema itu memungkinkan perusahaan besar menjadi inti yang bermitra dengan peternak rakyat sebagai plasma.

Dukungan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian serta perlindungan asuransi disiapkan guna menjaga keberlanjutan usaha dan meminimalkan risiko.

“Kalau dikelola bersama, inti kuat, plasma tumbuh, maka ekonomi bergerak. Negara hadir mendukung pembiayaan dan perlindungan. Pengusaha berkembang, masyarakat ikut sejahtera,” tegasnya.

Target pengembangan diarahkan untuk meningkatkan populasi indukan produktif, memperkuat produksi daging dan susu nasional, menyerap tenaga kerja lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menggelontorkan anggaran Rp 336 miliar untuk memperbaiki lahan sawah terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Hermanto, mengatakan dana itu akan digunakan untuk merehabilitasi sawah rusak ringan hingga sedang sehingga bisa segera kembali bercocok tanam.

Alokasi anggaran itu menjadi tindak lanjut groundbreaking rehabilitasi lahan sawah yang dimulai pada 15 Januari 2026.

KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO Area Daerah Irigasi Jamuan di Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh yang rusak pascabanjir, Sabtu (31/1/2026)

Program tetap dijalankan meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hujan Januari hingga Maret 2026 akan turun dengan intensitas menengah sampai tinggi.

“Tantangan saat ini adalah masih adanya hujan yang intensitasnya cukup besar di sejumlah lokasi desa di Aceh, Sumut dan Sumbar,” kata Hermanto sebagaimana dikutip dari keterangan resminya, Senin (16/2/2026).

Hujan itu membuat lahan sawah yang tengah atau sudah diperbaiki kembali tertimpa sedimentasi akibat luapan sungai maupun aliran air hujan.

Kondisi ini menuntut tim teknis menyesuaikan strategi dalam memulihkan lahan sawah di Sumatera.

Saat ini, Kementan akan menggelar survei ulang untuk mengidentifikasi sedimen atau endapan lumpur baru.

“Akan mempengaruhi biaya penanganannya seperti pembuangan sedimen di lahan, di saluran irigasi dan lain-lain,” ujar Hermanto.

Lebih lanjut, Hermanto menjelaskan pihaknya melakukan berbagai intervensi perbaikan lahan sawah di Sumatera.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Petani gampong Pinto Makmur, Muara Batu, Aceh Utara, Mahmudi Ilyas yang tengah berdiri di pematang dan Ridwan yang tengah kesulitan berjalan di sawah terdampak banjir bandang, Kamis (15/1/2026).

Sawah rusak ringan diperbaiki dengan optimasi lahan. Sementara, sawah rusak sedang sampai berat diperbaiki dengan rehabilitasi khusus.

Pemulihan lahan rusak berat berdasar pada dokumen rencana teknis dan pagu anggaran.

Menurut Hermanto, perbaikan lahan ini selaras dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang meminta optimasi lahan sawah terdampak mencapai Rp 32.000 hektar.

Kegiatan itu meliputi pembersihan lahan, perbaikan infrastruktur, penataan lahan, pengolahan dan pemanfaatan lahan.

Sementara, rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana dialokasikan 9,9 ribu hektar.

Perbaikan meliputi pembersihan, perapihan dan perataan tanah, pembuatan pematang, penggalian drainase, dan lainnya yang dilaksanakan melalui penyusunan rancangan teknis, konstruksi, dan olah lahan.

Dokumen kontrak saat ini masih diproses dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi sehingga sebagian rencana anggaran direvisi karena disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

“Program dilaksanakan dengan melibatkan petani lokal dan pemerintah daerah agar penanganan sesuai kondisi riil di lapangan,” tutur Hermanto.

Sebelumnya, Hermanto menjelaskan jumlah seluruh lahan sawah rusak ringan hingga sedang di Aceh, Sumut, dan Sumbar mencapai 69.240 hektar.

Pada perbaikan tahap pertama, Kementan menyasar 13.702 hektar dengan harapan petani bisa segera kembali bercocok tanam.

IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengembangan komoditas jagung pangan. Salah satunya untuk mendukung kebutuhan industri.

“Melalui penguatan kemitraan dan hilirisasi, jagung tidak hanya menjadi komoditas pakan, tetapi juga sumber bahan baku industri pangan bernilai tambah tinggi bagi ekonomi nasional,” kata Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, Sabtu (15/2/2026).

Dia menambahkan, kebijakan pengembangan komoditi jagung menjadi bagian dari target swasembada jagung 2026 dengan proyeksi produksi mencapai 18 juta ton pipilan kering

Program pengembangan jagung pangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memperluas pemanfaatan jagung tidak hanya sebagai pakan ternak, tetapi juga sebagai bahan baku industri pangan nasional.

Dia melanjutkan, pengembangan jagung pangan sangat memungkinkan didukung teknologi pengolahan yang semakin maju.

"Peningkatan produksi terus menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik memproyeksikan potensi produksi jagung pada periode Januari-Maret 2026 mencapai 4,94 juta ton, naik 4,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," katanya.

Ditopang surplus dan stok carry over sekitar 4,5 juta ton berdasarkan perhitungan neraca pangan nasional, pemerintah memastikan kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi tanpa impor.

Kebutuhan jagung pangan untuk industri nasional diperkirakan mencapai sekitar 450.000 ton per tahun, terutama untuk industri pengolahan pati dan turunan pangan.

Ketersediaan produksi tersebut menjadi dasar pemerintah memperluas pemanfaatan jagung ke sektor industri pangan. Selama ini jagung nasional didominasi untuk pakan ternak, terutama ayam petelur dan pedaging.

Pemerintah kini mendorong pemanfaatannya sebagai bahan baku industri pangan domestik untuk mengurangi ketergantungan pasokan luar negeri sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas jagung.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Anggaran tersebut digunakan untuk memulihkan sawah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang agar dapat segera kembali berproduksi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran sekitar Rp336 miliar untuk mempercepat rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Anggaran tersebut digunakan untuk memulihkan sawah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang agar dapat segera kembali berproduksi dan menjaga pasokan pangan daerah," kata Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan program itu merupakan tindak lanjut kegiatan groundbreaking rehabilitasi yang dilaksanakan serentak pada 15 Januari 2026.

Percepatan rehabilitasi menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Langkah itu tetap dijalankan meskipun berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan Januari hingga Maret 2026 masih berada pada intensitas menengah hingga tinggi yang terus diantisipasi agar pelaksanaan rehabilitasi tetap berjalan optimal.

"Harapan pemerintah ke depan adalah segera merehabilitasi lahan sawah dan memperbaiki irigasi pertanian yang rusak agar dapat dimanfaatkan kembali oleh petani untuk menanam," ujarnya.

Ia menjelaskan kondisi curah hujan yang masih tinggi di sejumlah wilayah menjadi faktor yang terus diantisipasi dalam pelaksanaan program di lapangan.

Dia menuturkan tantangan saat ini adalah masih adanya hujan dengan intensitas cukup tinggi di sejumlah lokasi desa di Aceh, Sumut dan Sumbar sehingga berdampak pada lahan sawah yang harusnya dipersiapkan untuk dilakukan pengangkatan endapan lumpur.

Kondisi tersebut, lanjut Hermanto, membuat tim teknis harus melakukan penyesuaian strategi penanganan di lapangan.

“Sehingga saat ini kita akan melakukan survei ulang di lapangan untuk mengidentifikasi sedimen/ endapan lumpur baru yang ke depan akan mempengaruhi biaya penanganannya seperti pembuangan sedimen di lahan, di saluran irigasi dan lain-lain,” ucapnya

Berbagai intervensi rehabilitasi dilakukan sesuai tingkat kerusakan lahan. Sawah dengan kerusakan ringan ditangani melalui kegiatan optimasi lahan, sedangkan kerusakan sedang hingga berat melalui program rehabilitasi khusus dengan prioritas pembersihan lahan berdasarkan dokumen rencana teknis dan pagu anggaran.

Lebih lanjut dia mengatakan rehabilitasi irigasi pertanian turut dikombinasikan dengan perbaikan infrastruktur irigasi dalam menu program Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementan.

Langkah itu, kata Hermanto, sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar kegiatan optimasi lahan pada sawah terdampak bencana dialokasikan seluas 32 ribu hektar dengan komponen kegiatan konstruksi meliputi pembersihan lahan, penataan lahan, perbaikan infrastruktur, pengolahan lahan hingga pemanfaatan lahan.

Sementara itu, kegiatan rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana dialokasikan seluas 9,9 ribu hektare dengan komponen kegiatan konstruksi meliputi pembersihan lahan, perapihan dan perataan tanah.

Selanjutnya pekerjaan tanah dengan galian saluran irigasi, pembuatan pematang dan galian saluran pembuangan/drainase, pengolahan lahan hingga pekerjaan rehabilitasi infrastruktur pendukung lain di tingkat usaha tani.

Program ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu penyusunan rancangan teknis, konstruksi, dan olah lahan.

"Saat ini ketiga provinsi masih berproses dalam kontraktual penyusunan dokumen rancangan teknis yang dikerjasamakan dengan sejumlah perguruan tinggi, serta sebagian melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan penanganan di lapangan," bebernya.

Secara umum, intervensi Kementerian Pertanian tidak hanya berfokus pada percepatan pekerjaan fisik, tetapi juga penguatan tata kelola, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi berkala.

Program dilaksanakan dengan melibatkan petani lokal dan pemerintah daerah agar penanganan sesuai kondisi riil di lapangan.

"Pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi lahan sawah secara optimal, memperluas areal tanam, serta meningkatkan kesejahteraan petani," bebernya.

Melalui langkah kolaboratif dengan pemerintah daerah dan petani, tambah Hermanto, Kementan menegaskan komitmennya memastikan rehabilitasi berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berita ekonomi yang tayang sepekan terakhir masih menarik untuk dibaca pada hari Minggu ini. Mulai dari penerapan Work From Anywhere (WFA) saat periode Lebaran 2026 hingga soal THR bagi aparatur sipil negara (ASN).

Berikut rangkumannya:

Pemerintah tetapkan WFA lebaran, perusahaan diimbau tak potong cuti

Pemerintah resmi menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA/kerja dari mana saja) pada periode libur Lebaran 2026 dan mengimbau perusahaan untuk tidak memotong jatah cuti tahunan pegawai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci skema WFA berlaku pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026 pada arus mudik serta 25, 26, dan 27 Maret 2026 pada arus balik.

Baca selengkapnya

Kementan perkuat pengendalian penyakit hewan ternak jelang Ramadhan

Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengendalian penyakit hewan ternak menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H, dengan meningkatkan kesiapsiagaan nasional, koordinasi lintas wilayah, serta penguatan deteksi dini guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis.

Baca selengkapnya

Thomas resmi Deputi Gubernur BI, Prabowo berpesan agar kerja untuk rakyat

Presiden Prabowo Subianto berpesan agar Thomas Djiwandono yang resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara dalam mengemban amanah barunya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya setiap pejabat negara menjalankan tugas dengan fokus mengabdi kepada negara dan kepentingan rakyat.

Baca selengkapnya

Ada program diskon, Purbaya yakin ekonomi kuartal I tumbuh 5,6 persen

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis perekonomian Indonesia mampu mencetak pertumbuhan sebesar 5,6 persen pada kuartal I-2026 lantaran ada stimulus diskon transportasi pada periode libur Hari Besar Nasional (HBN) Idul Fitri 2026.

“Kami kasih diskon itu agar menggeret perekonomian,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya

Pemerintah siapkan THR ASN Rp55 triliun, cair awal Ramadhan

Pemerintah menyiapkan tunjangan hari raya (THR) tahun 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, serta anggota Polri sebesar Rp55 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan pada awal Ramadhan.

“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tau tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa saat dijumpai media setelah acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengembangan komoditas jagung pangan untuk mendukung kebutuhan industri pangan nasional sekaligus memperkuat pasokan di dalam negeri.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro mengatakan kebijakan pengembangan komoditi jagung menjadi bagian dari target swasembada jagung 2026 dengan proyeksi produksi mencapai 18 juta ton pipilan kering.

“Melalui penguatan kemitraan dan hilirisasi, jagung tidak hanya menjadi komoditas pakan, tetapi juga sumber bahan baku industri pangan bernilai tambah tinggi bagi ekonomi nasional,” kata Yudi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan program pengembangan jagung pangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memperluas pemanfaatan jagung tidak hanya sebagai pakan ternak, tetapi juga sebagai bahan baku industri pangan nasional guna meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

Menurutnya pengembangan jagung pangan sangat memungkinkan didukung teknologi pengolahan yang semakin maju.

"Peningkatan produksi terus menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik memproyeksikan potensi produksi jagung pada periode Januari-Maret 2026 mencapai 4,94 juta ton, naik 4,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ujarnya.

Ditopang surplus dan stok carry over sekitar 4,5 juta ton berdasarkan perhitungan neraca pangan nasional, pemerintah memastikan kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi tanpa impor. Untuk melindungi produsen, harga pembelian di tingkat petani ditetapkan Rp5.500 per kilogram.

Ketersediaan produksi tersebut menjadi dasar pemerintah memperluas pemanfaatan jagung ke sektor industri pangan. Selama ini jagung nasional didominasi untuk pakan ternak, terutama ayam petelur dan pedaging.

Pemerintah kini mendorong pemanfaatannya sebagai bahan baku industri pangan domestik untuk mengurangi ketergantungan pasokan luar negeri sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas jagung.

Kebutuhan jagung pangan untuk industri nasional diperkirakan mencapai sekitar 450.000 ton per tahun, terutama untuk industri pengolahan pati dan turunan pangan.

Salah satu industri yang membutuhkan pasokan jagung berdaya pati tinggi adalah PT Tereos FKS Indonesia. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Kementan berkoordinasi dengan produsen benih nasional, termasuk PT Restu Agropro Jayamas di Kediri, Jawa Timur.

Sementara itu, Direktur Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Tiurmauli Silalahi menambahkan pemerintah memperkuat sinergi antara petani dan industri melalui pengembangan varietas jagung pangan sesuai kebutuhan industri.

“Saat ini Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan sosialisasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai provinsi sentra jagung untuk memastikan pasokan industri berjalan berkelanjutan,” kata Tiurmauli

Kementan optimistis strategi itu menempatkan jagung sebagai komoditas strategis yang tidak hanya menopang sektor peternakan, tetapi juga menjadi fondasi pertumbuhan industri pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyewa gudang Perum Bulog. Hal ini seiring melonjaknya produksi dan stok beras nasional yang kini berada di level tertinggi sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kapasitas penyimpanan Bulog semakin terbatas di tengah peningkatan produksi beras yang signifikan dalam beberapa bulan ke depan.

“Ini stok kita tertinggi sepanjang sejarah 4 juta [ton]. Kami prediksi Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa] mungkin izin kalau ada tambahan sedikit dana untuk Bulog, bukan kami dana untuk Pak Rosan [CEO Danantara] dengan Pak Dony [COO BPI Danantara],” kata Amran dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Amran menjelaskan, saat ini Bulog telah menyewa gudang dengan kapasitas sekitar 1 juta ton. Namun, produksi beras nasional diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 6 juta ton dalam tiga bulan mendatang, sedangkan total kapasitas gudang yang tersedia hanya sekitar 3 juta ton.

Bahkan, Amran memperkirakan dalam waktu dekat, stok beras nasional diperkirakan menyentuh hampir 4 juta ton. Kondisi ini membuat kebutuhan tambahan anggaran untuk penyewaan gudang menjadi tak terelakkan.

“Ini mungkin butuh dana tambahan, Pak Dony dengan Pak Rosan. Aku yang mintakan. ini bukan pertanyaan untuk Pak Rosan. Jadi sekarang ini, bulan ini kemungkinan 3,94 juta ton [beras],” ucapnya.

Selain itu, Amran juga menyoroti tingginya cadangan beras di sektor swasta, termasuk hotel, restoran, dan perumahan, yang kini mencapai 12 juta ton atau melonjak 47% dibandingkan posisi sebelumnya di kisaran 7 juta ton.

Menurut Amran, lonjakan produksi dan stok beras tersebut tidak lepas dari kebijakan deregulasi dan penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) yang dilakukan Kementan. Penetapan HPP beras di level Rp6.500 per kilogram disebut telah mendongkrak pendapatan petani secara signifikan.

“HPP kemarin yang dikeluarkan Bapak Presiden harga pembelian pemerintah beras itu harga dasarnya adalah Rp6.500, petani mendapatkan Rp132 triliun pendapatan petani sehingga NTP-nya [nilai tukar petani] naik 125,” tuturnya.

Adapun, deregulasi yang dilakukan Kementan adalah dengan mencabut total 547 regulasi internal untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memperlancar distribusi sarana produksi, khususnya pupuk.

Salah satu dampak signifikan deregulasi tersebut terlihat pada sistem penyaluran pupuk yang kini dipangkas drastis dari rantai birokrasi panjang menjadi lebih sederhana dan cepat.

Kini, Amran menyampaikan distribusi pupuk hanya melalui tiga tahap, yakni dari Pupuk Indonesia, Kementan, dan petani.

“Dulu pupuk 12 menteri harus tanda tangan, 38 gubernur, kemudian 514 bupati dan walikota dan 145 regulasi yang mengatur,” pungkasnya.