Tanjung, Kalsel (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan mengungkapkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi daerah yang tercepat tingkat nasional dalam menyalurkan dana desa tahap pertama 2026.

Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi mengatakan capaian Kabupaten HSU sebagai daerah tercepat penyaluran dana desa selama tiga tahun berturut-turut.

“Kami apresiasi Pemkab HSU dan seluruh perangkat desa atas kinerja dan komitmen kuat dalam mendukung percepatan pembangunan desa,” ujar Sigid, di Tanjung, Kamis.

Sebelumnya Kabupaten HSU juga menjadi kabupaten tercepat dalam penyaluran dana desa pada tahun 2024 (20 desa) dan tahun 2025 (86 desa), sehingga pencapaian tahun ini mengukuhkan rekor tiga tahun beruntun.

Sigid menyebutkan KPPN Tanjung telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada 20 desa di Kabupaten HSU sebesar Rp2,86 miliar.

Keberhasilan 20 Desa di HSU memenuhi seluruh syarat lebih cepat dibanding desa lainnya, menunjukkan kesiapan perangkat desa dalam mengimplementasikan tata kelola dana desa sesuai regulasi yang berlaku.

"Percepatan pencairan harus diiringi dengan pemanfaatan yang tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi hasil sesuai ketentuan penggunaan dana desa," tambah Sigid.

Dana tersebut merupakan bagian dari alokasi Dana Desa reguler tahun 2026, yang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung prioritas nasional dan kewenangan desa.

PMK Nomor 7 Tahun 2026 menegaskan penyaluran dana desa hanya dapat dilakukan jika desa memenuhi prasyarat administrasi, seperti penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), penyampaian laporan capaian output tahun sebelumnya, dan pemutakhiran data.

Pewarta: Imam Hanafi/herlina
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) mendesak adanya Focus Group Discussion (FGD) resmi dengan pemerintah terkait enam isu perpajakan yang krusial. Isu-isu itu tidak kunjung dibahas imbas ketidakjelasan respons Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait permintaan yang diajukan sejak April 2024.

Ketua Umum PAAI M. Idaham menegaskan telah mengajukan permohonan pertemuan dengan Dirjen Pajak untuk membahas enam poin krusial. Poin-poin tersebut meliputi peninjauan kembali PMK-168, kejelasan status perpajakan agen asuransi sebagai pekerja lepas tapi terikat pada satu pemberi kerja, hal ini sama dengan karyawan lepas.

Kemudian, lanjutnya, mengenai pembukaan kembali akses Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) tanpa batasan omzet, penyesuaian sistem Core Tax, serta klarifikasi atas pemberitaan yang keliru mengenai kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi agen berdasarkan interpretasi PMK 81/2024.

“Kami mendesak adanya Focus Group Discussion [FGD] resmi dengan pemerintah agar tidak terjadi perbedaan tafsir yang berlarut-larut," ujar Idaham dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).

Idaham mengatakan organisasi yang mewadahi puluhan ribu agen asuransi ini berpandangan bahwa isu perpajakan bukan sekadar persoalan administratif.

“Melainkan telah menyentuh aspek kepastian hukum dan keberlangsungan profesi agen asuransi di Indonesia,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Investasi dan Perpajakan PAAI Henny Dondocambey mengungkapkan hingga saat ini PAAI belum menerima respons resmi dari Ditjen Pajak atas surat-surat permohonan audiensi yang telah disampaikan.

Bagi PAAI, imbuhnya, ini soal kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, pihaknya akan meningkatkan langkah advokasi kebijakan secara terukur, termasuk penguatan kajian hukum dan perluasan komunikasi kelembagaan.

Dia menambahkan, jika tidak ada kejelasan, risikonya bukan hanya ketidakpastian hukum. Namun, juga berpotensi menurunkan keberlangsungan profesi dan meningkatnya beban kepatuhan yang tidak seimbang.

“Hingga melemahnya ekosistem perlindungan keuangan masyarakat. Dampak luasnya bisa pada menurunnya literasi dan penetrasi asuransi nasional,” ucap Henny.

Sebab demikian, Henny ingin ada ruang dialog konstruktif yang diiringi dengan respons kebijakan yang cepat, jelas, dan berkeadilan demi kepastian hukum.

“Serta keberlanjutan profesi agen asuransi sebagai bagian penting dari inklusi dan perlindungan keuangan nasional,” tegasnya.

Di lain sisi, Wakil Ketua Umum PAAI Wong Sandy Surya menekankan bahwa agen asuransi adalah pekerja lepas yang terikat di satu perusahaan. Dengan demikian, PPh dan PPN sebenarnya sudah dipungut oleh perusahaan asuransi

“Kami sudah memberi masukan ke DJP, tetapi mereka tetap pada pendirian sesuai UU. Akibatnya, agen dengan omzet di atas Rp4,8 miliar tidak bisa melapor SPT Tahunan dengan norma karena sistem Core Tax mengunci dan mewajibkan pembukuan,” beber Sandy.

Menurutnya, pemaksaan penggunaan pembukuan justru membuka celah bagi agen untuk membebankan biaya sebesar-besarnya demi pengembangan agensi, yang berpotensi menimbulkan sengketa (dispute) di kemudian hari.

“Menurut saya, mereka belum tahu karena kita belum ditemui. Kami berharap Dirjen Pajak segera menemui kami. Jika bertemu, saya akan tanyakan mengapa dari April 2024 lalu hingga tahun 2026 ini tidak ada respons,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penyerapan anggaran belanja mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026. Belanja itu diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini.

Pada acara Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan belanja pemerintah Rp809 triliun bisa membantu ekonomi tumbuh pada kisaran 5,5% sampai dengan 6,6% pada kuartal I/2026.

Saat ditemui usai acara tersebut, Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menyebut realisasi tersebut akan sangat tergantung dengan realisasinya. Dia enggan memperkirakan berapa dampaknya ke perekonomian.

"Namanya perkiraan, itu tergantung eksekusinya," ujarnya saat ditemui pada sela-sela acara yang diselenggarakan di Wisma Danantara itu, dikutip Senin (17/2/2026).

Adapun target pemerintah belanja Rp809 triliun, atau 21% dari total belanja negara 2026 yakni Rp3.842,7 triliun itu salah satunya meliputi stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Berdasarkan stimulus yang telah diumumkan, paket insentif yang akan disalurkan pemerintah dalam rangka Idulfitri adalah insentif PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk tiket pesawat sebesar 11%, diskon tiket transportasi, bantuan pangan dan kebijakan WFA bagi ASN maupun swasta.

Adapun untuk ASN dan TNI-Polri, pemerintah juga menyiapkan THR dengan total anggaran Rp55 triliun. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan THR bisa dicairkan dalam waktu dekat.

"Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan udah bisa kami salurkan," terangnya kepada wartawan pada acara yang sama.

Pada sisi program prioritas, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun.

Sementara itu, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dianggarkan Rp6 triliun.

Tidak hanya APBN, berkolaborasi dengan Danantara, pemerintah juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit senilai Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.

"Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat tahun 2025 akan terus berlanjut hingga tahun 2026. Prediksi kami di triwulan pertama, di triwulan pertama ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5% sampai dengan 6%," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan bahwa penunjukan perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar atau marketplace sudah dilakukan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya sudah siap untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun, hal tersebut baru akan dilakukan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan lampu hijau.

"[Penunjukan PMSE lokal sebagai pemungut] sudah siap, tinggal nunggu Pak Menteri berkenan untuk me-launching kebijakan ini," terang Bimo di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Saat ditanya apabila Menkeu Purbaya sudah memberikan restu terhadap upaya ekstensifikasi penerimaan pajak itu, Bimo enggan memerinci lebih lanjut.

"Ya kami tunggu," ujar Dirjen Pajak yang pernah malang di berbagai kementerian/lembaga seperti Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Perekonomian.

Tidak Ada Pajak Baru

Pada keterangan sebelumnya, Menkeu Purbaya mengaku saat ini pemerintah memutuskan tidak mengenakan jenis pajak baru atau menaikkan tarif pajak guna memberikan ruang ekonomi untuk bergerak. Utamanya setelah demonstrasi besar-besaran akhir Agustus 2025 lalu.

Purbaya mengaku tidak ingin kondisi ekonomi melemah. Oleh sebab itu, dia menunda implementasi pemungutan pajak merchant e-commerce melalui marketplace lokal tahun lalu.

"Kami ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat. Kenapa saya enggak naikkan tarif pajak, terus pajak online saya tunda dulu, terus [cukai] minumas manis saya tunda juga?. Karena saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi. Harusnya memberi stimulus," ujarnya pada suatu acara di Financial Forum, Kamis (12/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan bahwa penunjukan perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar atau marketplace sudah dilakukan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya sudah siap untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun, hal tersebut baru akan dilakukan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan lampu hijau.

"[Penunjukan PMSE lokal sebagai pemungut] sudah siap, tinggal nunggu Pak Menteri berkenan untuk me-launching kebijakan ini," terang Bimo di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Saat ditanya apabila Menkeu Purbaya sudah memberikan restu terhadap upaya ekstensifikasi penerimaan pajak itu, Bimo enggan memerinci lebih lanjut.

"Ya kami tunggu," ujar Dirjen Pajak yang pernah malang di berbagai kementerian/lembaga seperti Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Perekonomian.

Tidak Ada Pajak Baru

Pada keterangan sebelumnya, Menkeu Purbaya mengaku saat ini pemerintah memutuskan tidak mengenakan jenis pajak baru atau menaikkan tarif pajak guna memberikan ruang ekonomi untuk bergerak. Utamanya setelah demonstrasi besar-besaran akhir Agustus 2025 lalu.

Purbaya mengaku tidak ingin kondisi ekonomi melemah. Oleh sebab itu, dia menunda implementasi pemungutan pajak merchant e-commerce melalui marketplace lokal tahun lalu.

"Kami ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat. Kenapa saya enggak naikkan tarif pajak, terus pajak online saya tunda dulu, terus [cukai] minumas manis saya tunda juga?. Karena saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi. Harusnya memberi stimulus," ujarnya pada suatu acara di Financial Forum, Kamis (12/2/2026).

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng menandatangani Nota Kesepakatan dengan Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Jawa Tengah terkait dengan dukungan program pembangunan 3 juta rumah yang digulirkan oleh pemerintah.

Penandatanganan kerja sama antara Bank Jateng dan DPD REI Jateng telah dilaksanakan di Wisma Perdamaian, Semarang, pada Selasa (11/2/2026). Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Bank Jateng hadir sebagai mitra pembiayaan utama yang memberikan kemudahan akses bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP untuk tahun anggaran 2026.

Direktur Digital dan Bisnis Konsumer Bank Jateng Eko Tri Prasetyo menyampaikan bahwa Bank Jateng berkomitmen memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah melalui integrasi layanan digital serta jaringan kantor yang luas.

“Sinergi dengan REI ini adalah kunci untuk memastikan penyaluran KPR FLPP tepat sasaran, sehingga masyarakat Jawa Tengah tidak hanya mendapatkan rumah yang terjangkau, tetapi juga proses yang transparan dan efisien," ujar Eko dalam siaran pers, Sabtu (14/2/2026).

Melalui skema KPR Sejahtera FLPP di Bank Jateng, para debitur dapat mengakses pembiayaan rumah dengan suku bunga tetap 5% per tahun hingga masa tenor berakhir atau maksimal selama 20 tahun.

Selain itu, beban awal masyarakat semakin diringankan dengan uang muka mulai dari 1%, pemberian Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta, ditambah dengan fasilitas bebas PPN.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mendorong perputaran uang di masyarakat hingga Rp29 triliun dalam waktu sekitar satu setengah bulan.

Ia menyebut anggaran program yang disalurkan ke berbagai daerah memberikan dampak ekonomi langsung di tingkat lokal.

"Kalau kita lihat di proyeksi uang beredar saat ini satu setengah bulan itu kita sudah proyeksikan ada Rp29 triliun uang sudah beredar di masyarakat dan masing-masing ini dimiliki dan menyebar merata di seluruh provinsi," ujar Dadan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Dadan menjelaskan BGN pada tahun ini mengelola anggaran sekitar Rp268 triliun dengan tambahan dana cadangan Rp67 triliun.

Dari total anggaran tersebut, sekitar 93 persen disalurkan langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG di berbagai provinsi hingga tingkat desa.

Menurutnya, dana yang diterima setiap SPPG rata-rata mencapai hampir Rp1 miliar per bulan.

Dana tersebut digunakan sekitar 70 persen untuk pembelian bahan baku, 20 persen untuk biaya operasional termasuk gaji relawan, serta 10 persen sebagai insentif bagi pihak yang membangun SPPG.

Ia mencontohkan sebaran SPPG di berbagai daerah mencerminkan besarnya perputaran dana di wilayah tersebut.

Di Aceh, misalnya, terdapat 608 SPPG yang disebut menggerakkan sekitar Rp608 miliar per bulan, sementara di Jawa Barat dengan 5.295 SPPG perputaran dana mencapai sekitar Rp5,29 triliun setiap bulan.

Selain mendorong sektor pangan dan pertanian, Dadan mengklaim program MBG juga berdampak pada sektor ekonomi lain, termasuk penjualan kendaraan bermotor.

"Ternyata dari data AHM (Astra Honda Motor), kita melihat angka penjualan motor mencapai 4,9 juta tahun 2025 dan ini terdongkrak oleh program MBG. Karena saya dapat laporan, di SPPG itu pegawainya sekarang 60 persen beli motor," ujarnya.

Ia juga menyebut kebutuhan operasional SPPG berdampak pada peningkatan permintaan kendaraan roda empat. Menurut Dadan, setiap unit SPPG membutuhkan kendaraan operasional, sehingga bertambahnya jumlah SPPG mendorong permintaan mobil di pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berambisi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di atas target di tengah sempitnya ruang APBN untuk bergerak lebih jauh. Di tengah kinerja penerimaan yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah mengandalkan belanja agar konsumsi masyarakat meningkat.

Purbaya menginginkan pertumbuhan ekonomi 2026 bisa mencapai 6%, kendati pada APBN tahun ini yang juga dirancang olehnya hanya ditargetkan tumbuh 5,4%. Pada kuartal I/2026, kementeriannya berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,65%.

Salah satu cara yang diandalkan adalah dengan menggelontorkan belanja pada momen liburan Idulfitri. Masyarakat diberikan stimulus utamanya untuk memberikan ruang bagi mobilitas mereka. Contohnya, melalui insentif PPN DTP tiket pesawat serta diskon transportasi.

Hal ini bukan tanpa dasar. Pada Kamis (5/2/2026), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan distribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB mencapai 53,88% pada 2025. Hal ini didukung oleh mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun, sehingga terlihat dari pertumbuhan kuartal IV/2025 sebesar 5,39% merupakan yang tertinggi pascapandemi.

Capaian ini yang ingin diulang pemerintah pada kuartal I/2026. Stimulusnya diperbanyak, seperti insentif PPN tiket pesawat yang tahun lalu hanya ditanggung pemerintah 6%, kini menjadi keseluruhan atau 11%.

Purbaya mengaku fokus untuk memperbaiki ekonomi domestik. Selain belanja untuk konsumsi masyarakat, dia ingin memperbaiki iklim usaha dan memastikan likuiditas di pasar cukup agar dampaknya bisa terasa di sektor riil.

"Kami akan inject semua stimulus yang ada di pemerintah maupun bank pemerintah maupun yang lain-lain untuk belanja habis-habisan dan memperbaiki equilibrium besar supaya dunia usaha juga bisa ekspansi. Jadi harusnya kita akan Lumayan oke tahun ini, di APBN 5,4% pertumbuhannya, tetapi saya akan coba dorong ke arah 6%," tuturnya pada acara Economic Outlook di Financial Club, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Optimisme Purbaya juga bukan hanya dari data pertumbuhan ekonomi BPS. Menurutnya, kinerja penerimaan pajak APBN Januari 2026 yang tumbuh 30,8% dari Januari 2025 dinilai merepresentasikan perbaikan ekonomi yang diklaimnya sudah terjadi secara berangsur sejak kuartal IV/2025 lalu.

Bahkan, mantan ekonom berlatar belakang insinyur ITB itu pun memprediksi penerimaan pajak tahun ini bisa melampaui target Rp2.357,7 triliun. Syaratnya, pertumbuhannya harus konsisten sekitar 30% sepanjang 11 bulan ke depan.

"Kalau ini bisa saya jaga, ceteris paribus pertumbuhan ekonomi bagus, momentum pertumbuhannya bagus, segala macam kami tahan [pertumbuhan] 30% terus, itu aja udah melebihi target dari APBN. Defisit-nya [APBN] akan turun," terangnya.

Purbaya berkomitmen untuk tidak melanggar batas defisit APBN 3% terhadap PDB. Hal ini sudah berkali-kali disampaikan olehnya kepada wartawan maupun dalam forum terbuka publik. Dia pun membuka peluang untuk merasionalisasi belanja pada akhir kuartal II/2026 apabila penerimaan pajak ternyata tidak sesuai harapannya.

"Nanti habis triwulan kedua saya hitung berapa sih prediksi pajak saya sampai akhir tahun dengan data yang ada. Harusnya makin clear. Kalau itu kan saya bisa hitung berapa anggaran yang bisa saya kurangin. Jadi masalah defisit tuh bukan sesuatu yang tidak bisa kami kontrol," jelasnya.

Dari segi pembiayaan, ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden itu tidak mempermasalahkan besarnya kebutuhan penerbitan utang maupun pembayaran bunga utang.

Pada tahun ini, untuk menutup defisit yang ditargetkan Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB, pemerintah menargetkan pembiayaan penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp799,5 triliun. Di samping itu, ada kewajiban pembayaran bunga utang sebesar Rp599,4 triliun.

Purbaya hanya memastikan bahwa utang pemerintah Indonesia masih sustainable. Dia kembali mengingatkan bahwa lembaga asing pun turut melihat kondisi perekonomian Indonesia dalam memberikan rating kredit.

Dia meyakini dengan komitmen defisit dijaga di bawah 3%, serta rasio utang saat ini masih 40% terhadap PDB, maka SBN pemerintah masih akan diminati oleh investor.

"Kalau saya kondisinya masih oke dan dilihat ini masih stabil dan masih bayar utang, mereka akan mau beli bond-nya. Jadi yang dipakai adalah debt to GDP ratio dan deficit to GDP ratio, itu yang dilihat banyak orang yang saya tahu," tuturnya.

DERETAN PERSOALAN FISKAL

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai struktur persoalan fiskal Indonesia bukan semata-mata ihwal besarnya defisit APBN, yang pada 2025 lalu melebar hingga Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

Persoalan yang dihadapi adalah ketidakcocokan (mismatch) antara rigiditas belanja dan elastisitas penerimaan. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman menyebut bahwa dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak sangat sensitif terhadap harga komoditas, bukan terhadap aktivitas ekonomi domestik.

Tidak seperti yang diyakini Purbaya, Rizal melihat bahwa ketika ekonomi tumbuh 5%, penerimaan belum tentu naik proporsional. Pada saat yang sama, belanja APBN dinilai semakin 'terkunci' untuk belanja wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, subsidi, bansos, serta belanja prioritas politik dan meningkatnya pembayaran bunga maupun utang jatuh tempo.

"Akibatnya ruang fiskal efektif kian menyempit, sehingga setiap shock kecil pelemahan rupiah, kenaikan yield SBN, atau perlambatan global langsung meningkatkan kebutuhan pembiayaan," terangnya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan otoritas fiskal, terang Rizal, adalah merasionalisasi belanja. Rasionalisasi dilakukan bukan hanya memotong anggaran, namun lebih penting yakni untuk melakukan rekomposisi kualitas belanja.

Saat ini, lanjutnya, APBN relatif berat di konsumsi pemerintah (program populis jangka pendek, bantuan bersifat karitatif, dan belanja operasional).

Sementara itu, belanja yang menaikkan kapasitas ekonomi seperti produktivitas industri, logistik pangan, hilirisasi berbasis teknologi, dan human capital yang benar-benar linked ke pasar kerja masih terbatas.

"Tanpa pergeseran kualitas belanja, masalah elastisitas pajak tidak akan pernah selesai karena basis pajak tidak ikut melebar," ujar ekonom yang juga dosen di Universitas Trilogi itu.

Kinerja penerimaan negara juga disorot oleh lembaga pemeringkat yakni Moody's Ratings, yang menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil ke negatif. Kendati peringkatnya masih Baa2 atau investment grade, lembaga itu mengingatkan salah satu alasan turunnya outlook kredit RI adalah pengelolaan fiskal.

Lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan. Sebagaimana diketahui, APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB atau melebar dari yang ditetapkan di UU yakni 2,53%.

Tekanan-tekanan terhadap sempitnya ruang pemerintah memperluas basis penerimaan disertai dengan semakin besarnya program-program rakyat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Rakyat. Masalahnya, Moody's menilai pendanaan program-program tersebut justru berasal dari pemotongan dan pengalihan prioritas anggaran.

Perubahan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi, mandat tambahan untuk Bank Indonesia (BI) serta arah kebijakan dan investasi Danantara turut berkontribusi pada penurunan outlook kredit Indonesia.

"Perkembangan ini berpotensi untuk mengurangi investasi langsung asing dan melemahkan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan," dikutip dari laporan Moody's, Kamis (5/2/2026).

PT Unilever Indonesia Tbk mengungkapkan telah mengantongi dana sebesar Rp8,5 triliun dari pelepasan dua unit usahanya, yakni bisnis es krim dan teh Sariwangi.

Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap mengatakan hasil tersebut berasal dari transaksi divestasi yang rampung pada 2025 dan menjadi bagian dari strategi penataan portofolio bisnis perusahaan.

"Total hasil penjualan, di luar PPN (pajak pertambahan nilai), mencapai Rp8,5 triliun, yakni Rp7 triliun dari bisnis es krim dan Rp1,5 triliun dari Sariwangi," ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Kamis (12/2).

Menurut dia, dari transaksi tersebut perusahaan memperkirakan keuntungan bersih sekitar Rp4,6 triliun, terdiri dari Rp3,8 triliun dari divestasi es krim dan sekitar Rp800 miliar dari Sariwangi.

Benjie menyebut kontribusi unit usaha yang telah dilepas itu sebelumnya cukup signifikan terhadap kinerja penjualan.

Operasi yang kini dikategorikan sebagai bisnis yang dihentikan tersebut tercatat menyumbang sekitar 12,2 persen terhadap total penjualan berdasarkan laporan keuangan penuh 2025.

Setelah dipisahkan, margin kotor meningkat 21 basis poin dan margin laba sebelum pajak naik 63 basis poin, yang mencerminkan profil margin inti perusahaan menjadi lebih kuat.

Selain dampak divestasi, kinerja operasional perusahaan juga menunjukkan tren pemulihan. Penjualan domestik dari operasi berkelanjutan tercatat Rp7,7 triliun pada kuartal IV-2025 atau tumbuh 17,2 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun, penjualan domestik mencapai Rp31 triliun atau meningkat sekitar 4 persen dibanding 2024.

"Pemulihan laba sepanjang 2025 berlangsung kuat dan konsisten, mencerminkan perbaikan kinerja bisnis inti kami," kata Benjie.

Dari sisi laba, perusahaan membukukan laba bersih kuartal IV-2025 sebesar Rp538 miliar yang terdampak biaya transformasi senilai Rp460 miliar. Tanpa biaya tersebut, laba bersih kuartalan diperkirakan mencapai Rp1 triliun.

Untuk sepanjang 2025, laba bersih tercatat Rp3,53 triliun atau tumbuh 21,8 persen secara tahunan.

Perusahaan menilai pelepasan bisnis non-inti tersebut memberi dampak finansial sekaligus strategis. Ia menambahkan meski pemisahan unit usaha mengurangi skala bisnis dalam jangka pendek, langkah itu justru memperjelas fokus strategi dan memperkuat kinerja operasi utama.

"Divestasi ini memberikan nilai tambah secara finansial dan strategis karena memperbaiki struktur margin, menghasilkan kas yang besar, serta menempatkan kami pada posisi yang lebih kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan," ujarnya.

PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mencatat 442 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah menjual LPG hingga minyak tanah.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan hingga 1 Februari 2026, terdapat 2.592 KDMP yang telah teregistrasi dalam sistem. Dari jumlah tersebut sebanyak 442 menjual LPG dan juga minyak tanah.

"Ini terdapat 442 KDMP yang sudah menjual LPG dengan 429 KDMP menjadi outlet LPG, dan 13 KDMP menjadi outlet pangkalan minyak tanah, karena lokasinya memang belum konversi minyak tanah," ujar Mars Ega dalam Rapat Komisi VI DPR RI, Rabu (11/2).

Pertamina, sambung Mars Ega, terus berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan kementerian lainnya untuk memverifikasi para pemohon KDMP yang mengajukan sebagai outlet LPG ini. Pasalnya, KDMP yang mendaftar mencapai 5.689.

Tak hanya itu, Mars Ega menekankan penjualan LPG dan minyak tanah melalui KDPM akan tetap sesuai aturan yakni wajib menggunakan tanda pengenal atau KTP.

"Tentunya sesuai dengan ketentuan di mana setiap transaksi di KDMP ini tetap akan melakukan pencatatan KTP menggunakan sistem MAP yang ada di Pertamina," tegasnya.

Pemerintah memang tengah menyusun aturan baru pendistribusian LPG, terutama subsidi. Tujuannya agar semua harga di seluruh Indonesia merata.

Saat ini, harga LPG 3 kg jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah masih banyak ditemukan. Selain itu, banyak pula orang menengah ke atas yang menggunakan padahal sasarannya adalah kelompok tak mampu atau miskin.

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster memanfaatkan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk meminta dukungan dalam pembangunan sejumlah infrastruktur.

"Saat ini kami fokus pada peningkatan infrastruktur di sejumlah wilayah seperti Buleleng, Karangasem, Tabanan dan lainnya, ini bertujuan untuk pemerataan, saya mohon Pak Menteri mendorong agar lebih mantap lagi," kata Koster.

Ia dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Kamis, terlebih dahulu memaparkan capaian Bali tahun 2025 seperti pertumbuhan ekonomi Bali yang secara kumulatif tercatat sebesar 5,82 persen, meningkat 0,34 persen dibandingkan tahun 2024.

Pendapatan per kapita masyarakat Bali pada 2025 juga meningkat mencapai Rp72,66 juta, naik Rp5,34 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp67,32 juta.

Di tengah peningkatan tersebut, Pemprov Bali terus memperkuat infrastruktur sebagai program prioritas, sehingga Koster membutuhkan bantuan pemerintah pusat.

Sebelumnya, Gubernur Koster sudah menemui Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta untuk mendapatkan dukungan, sehingga ia berharap dorongan juga datang dari Menteri PPN Rachmat Pambudy.

Adapun pembangunan infrastruktur yang menurutnya butuh dukungan adalah kepastian keberlanjutan Tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,84 km.

"Kami butuh kepastian keberlanjutan pembangunan jalan tol ini karena sangat penting untuk mengurai kemacetan," kata dia.

Tak hanya jalur darat, Pemprov Bali juga membutuhkan peningkatan kapasitas di tiga pelabuhan yaitu Celukan Bawang, Amed dan Kusamba sebagai jalur logistik.

Gubernur Koster menilai ini sangat penting, agar kendaraan logistik dari Ketapang bisa turun di Pelabuhan Celukan Bawang.

Jika keberadaan tiga pelabuhan ini bisa diperkuat, maka akan mengurangi volume kendaraan logistik yang melalui jalur darat dan selama ini sering menimbulkan kemacetan.

“Ini (tiga pelabuhan) akan mengurai kemacetan yang biasanya terjadi akibat tingginya mobilitas angkutan logistik," ucapnya.

Atas permintaan dukungan pembangunan infrastruktur ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan untuk membantu Bali lebih maju dan berkembang.

Menurut dia, Bali adalah cermin Indonesia di mata dunia, sehingga pemerintah siap mendukung pembangunan infrastruktur yang merupakan penunjang di daerah.

"Bukan hanya darat dan laut, udara juga, termasuk infrastruktur digitalisasi juga mesti dipercepat," kata Menteri Pambudy.

Sebagai bukti keseriusan, di tengah pertemuan Menteri Pambudy langsung menelepon beberapa menteri terkait.

Namun, ia tetap mengingatkan Pemprov Bali agar memperkuat sektor lain seperti pertanian, sebab dari catatannya ketika COVID-19 sektor pertanian menjadi penyangga perekonomian Bali.

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN Eka Chandra Buana menambahkan, sejumlah proyek infrastruktur Bali dipastikan sudah masuk agenda perencanaan nasional termasuk keberlanjutan Tol Gilimanuk-Mengwi.

"Ada LRT (Lintas Raya Terpadu), sementara untuk bandara baru masih dalam tahap skema," ucapnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan berbagai masukan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Bappenas.

Dia menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut tidak hanya mendorong peningkatan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, tetapi juga membangun budaya pengelolaan keuangan yang lebih disiplin dan transparan.

“Kondisi ini tercermin dari capaian Kementerian PPN/Bappenas yang secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama beberapa tahun berturut-turut. Meski demikian, capaian tersebut tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai pengingat untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan,” ungkapnya dalam entry meeting bersama Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing di Kantor Bappenas, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, pihaknya menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Tahun Anggaran (TA) 2025. Pemeriksaan atas LK Kementerian PPN/Bappenas TA 2025 dilaksanakan selama 77 hari, terhitung sejak 26 Januari hingga 29 Mei 2026.

Febrian mengungkapkan bahwa Tahun Anggaran 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi Kementerian PPN/Bappenas.

Selain mengawal agenda perencanaan pembangunan nasional, pihaknya juga mengemban mandat besar untuk mengawal program prioritas Presiden, salah satunya program Makan Bergizi Gratis. Program MBG disebut memiliki skala yang besar dan menuntut ketelitian perencanaan, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas pelaksanaan yang tinggi.

Di samping itu, Kementerian PPN/Bappenas turut berperan penting dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan World Expo 2025 di Osaka. Ajang internasional itu dinilai menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk menampilkan kekayaan budaya, kreativitas, dan potensi bangsa di tingkat global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.

Sejalan dengan berbagai tanggung jawab tersebut, Wamen PPN memandang pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sebagai ruang dialog dan pembelajaran bersama. Melalui proses pemeriksaan ini, kata dia, potensi permasalahan diharapkan dapat diantisipasi lebih dini dan ditangani secara lebih tepat, sehingga pengelolaan keuangan negara semakin akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemeriksaan BPK bukanlah sekadar kewajiban formal. Pemeriksaan ini kami pandang sebagai bagian penting dari upaya kita bersama untuk terus memperbaiki tata kelola, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara tertib dan bertanggung jawab,” ujar Wakil Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026