JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Perpanjangan ini merupakan kali kedua perpanjangan masa tahanan bagi Gus Yaqut.

Perpanjangan pertama diteken pada 31 Maret 2026 yang lalu untuk 40 hari ke depan. Artinya, perpanjangan itu akan berakhir pada 9 Mei 2026. "Perpanjangan penahanan kedua ini, untuk 30 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Budi melanjutkan, perpanjangan dilakukan lantaran proses penyidikan belum rampung. Menurutnya, proses penyidikan perkara ini masih mengumpulkan keterangan saksi.

"Perpanjangan ini dibutuhkan, karena penyidikan masih berprogress, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi," ujarnya.

Seusai perpanjangan ini, Gus Yaqut sempat menyampaikan salam kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Diketahui, Gus Ipul tengah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk minta saran terkait pengadaan di Kemensos. "Salam buat Gus Ipul ya," kata Gus Yaqut saat meninggalkan kantor KPK, Jumat (8/5/2026).

JAKARTA - Masa penahanan Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR) diperpanjang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penambahan masa penahanan kedua ini diperpanjang selama 30 hari.

"Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Kabupaten Pekalongan TA 2023-2026, hari ini, Rabu (29/4), Penyidik melakukan perpapanjangan kedua penahanan tersangka saudari FAR eks Bupati Pekalongan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

"Perpanjangan penahanan kedua ini untuk 30 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 3 Mei sampai dengan 1 Juni 2026," sambungnya.

Budi menjelaskan, perpanjangan dilakukan lantaran masa penahanan yang bersangkutan akan berakhir pada 2 Mei nanti. Di sisi lain, perpanjangan guna melengkapi berkas penyidikan.

"Baik pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kepada para pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, swasta, maupun pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat dari saudari FAR yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Penetapan ini seusai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang pada Selasa (3/3/2026). Dalam operasi senyap tersebut, total 14 orang ditangkap di Semarang dan Pekalongan.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026).

FAR disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta majelis hakim mengabulkan permohonan dirinya terkait pengalihan penahanan. Sebab, dia mengaku bahwa kondisi kesehatannya belum stabil.

Hal itu disampaikan Nadiem dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks dan Chrome Device Management (CDM) pada Senin (20/4/2026). "Baik terdakwa ya, untuk hari ini Saudara sehat?" tanya Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah.

"Walaupun saya siap menghadapi persidangan Yang Mulia, tetapi kondisi kesehatan saya masih naik turun. Kemarin saya demam dua hari karena imunitas drop, jadi harus dibantarkan dari hari Selasa sampai hari Minggu," jawab Nadiem.

Nadiem menyatakan, dirinya perlu operasi lanjutan agar benar-benar pulih dari masalah kesehatan yang ia alami ini. Namun, operasi lanjutan tidak bisa dilakukan jika dirinya tidak dalam kondisi steril.

Akan hal itu, ia memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan pengalihan tahanan. "Jadi karena itu dengan segala kerendahan hati, saya ingin memohon dikabulkan permintaan kami untuk penggantian status tahanan Yang Mulia," kata Nadiem.

Nadiem mengungkapkan dirinya sempat dilarikan ke IGD lantaran mengalami demam tinggi mencapai 41°c.

Diketahui, Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Jumlahnya mencapai Rp809.596.125.000 atau Rp809 miliar.

Angka itu terungkap berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1/2026). "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000," ujar jaksa.

Jaksa mengatakan dugaan perbuatan melawan hukum Nadiem itu dilakukan bersama mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias IBAM, mantan Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, dan mantan Direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsyah.

Selain itu, kata jaksa, Nadiem diduga memperkaya pihak lain yang merupakan perorangan atau pun korporasi. Dalam dakwaan disebutkan, terdapat 25 orang yang diduga diperkaya dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

Jaksa mengatakan kerugian negara dalam perkara ini mencapai total Rp2,1 triliun. Hasil penghitungan kerugian berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1.567.888.662.716,74 (Rp1,5 triliun) serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp621.387.678.730 (Rp621 miliar) berdasarkan kurs terendah pada kurun waktu Agustus 2020-Desember 2022.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP. Pada intinya, pasal itu mengatur tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau bertindak melawan hukum yang merugikan keuangan negara, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Staf Khusus (stafsus) Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex selama 40 hari ke depan. Perpanjangan penahanan ini dilakukan setelah Gus Alex menjalani penahanan 20 hari pertama sejak 17 Maret 2026.

"Hari ini penyidik melakukan perpanjangan pertama penahanan untuk tersangka saudara IAA untuk 40 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

Budi mengungkapkan, perpanjangan penahanan guna melengkapi proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. "Penyidik juga masih akan terus fokus melakukan pengumpulan keterangan-keterangan tambahan untuk mengelengkapi berkas penyidikannya," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK juga telah memperpanjang penahanan terhadap satu tersangka lain, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut pada 31 Maret 2026. Ia pun diperpanjang selama 40 hari ke depan.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut, dua tersangka baru tersebut berasal dari klaster swasta.

Mereka adalah Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri.

"Sehingga sampai saat ini jumlah yang telah ditetapkan sebagai tersangka berjumlah empat orang," katanya.

JAKARTA - Pelapor kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Lechumanan menyatakan bakal mengirimk surat ke Dirreskrimum Polda Metro Jaya. Surat itu untuk meminta polisi segera menahan Roy Suryo Cs (Roy Suryo, Rismon Sianipar, hingga Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa) mengingat berkas kasusnya sudah hampir P21.

"RRT (Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dokter Tifa) siap-siap kau ya, saya hari ini datang ke Polda Metro Jaya, bawa rekan saya untuk diperiksa tambahan karena dia merupakan saksi atas laporan saya. Kedua, hari ini juga saya bawa surat, saya akan menyampaikan surat ke Ditreskrimum untuk segera melakukan penahanan terhadap RRT," ujar Lechumanan kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

Dia meminta agar Ditreskrimum Polda Metro Jaya meneruskan surat tersebut ke Jaksa di Kejaksaan. Sehingga, Jaksa juga bisa melakukan penahanan terhadap Roy Suryo Cs.

Diharapkan saat berkas ijazah Jokowi itu dinyatakan lengkap, Jaksa bisa segera menahan Roy Suryo Cs. "Saya minta juga Ditreskrimum meneruskan surat saya nantinya pada Kejaksaan agar Jaksa juga melakukan penahanan terhadap RRT. Karena kenapa? Berkas minggu depan saya minta untuk dikirim. Apabila sudah dikirim dan dinyatakan lengkap, maka segera lakukan penahanan terhadap RRT," sebut Lechumanan.

Sementara itu, Ketua Team Hukum Jokowi, Ade Darmawan menambahkan, dalam kasus itu, mantan Presiden RI, Jokowi menitip pesan agar tetap berada pada jalurnya alias koridor hukum. Terakhir, Jokowi lebih memilih untuk bertemu di pengadilan kelak dengan orang-orang yang dinilai telah memfitnahnya itu.

"Pesan Pak Jokowi, On the track, tetap pada koridor hukum. Pesan Pak Jokowi paling utama kita ketemu di pengadilan dan itu ranah dimana nama baik beliau bisa kembali pulih karena itu instrumen atau memang tempatnya untuk membuktikan apakah itu menurut mereka palsu atau sesuai dengan keterangan UGM dan otoritas yang lain. Jadi Pak Jokowi berpesan bahwa ini harus masuk rana peradilan," tandasnya.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri melakukan penahanan terhadap Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesa (DSI), TA dan Komisaris PT DSI, ARL. Keduanya ditahan terkait kasus dugaan penipuan atau fraud senilai Rp2,4 triliun.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyebut, TA dan ARL dilakukan penahanan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, pada Senin, 9 Februari 2026.

"Selanjutnya untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penahanan terhadap dua orang tersangka, TA dan ARL di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari Selasa, tanggal 10 Februari 2026 di Rutan Bareskrim Polri," kata Ade kepada awak media, Selasa (10/2/2026).

Ade menyebut, dalam proses pemeriksaan, TA selaku Dirut PT DSI dicecar oleh penyidikan terkait perkara tersebut dengan sebanyak 85 pertanyaan.

"Sedangkan tersangka atas nama ARL, penyidik mengajukan 138 pertanyaan kepada tersangka," ujar Ade.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan total tiga orang sebagai tersangka. Ade Safri menyebut aksi penipuan itu dilakukan PT DSI dengan membuat proyek fiktif.

Ketiga tersangka dalam perkara ini adalah, TA selaku Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI, MY selalu mantan Direktur dan pemegang saham PT DSI serta Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari, kemudian ARL selaku Komisaris dan pemegang saham PT DSI.

Proyek fiktif itu dibuat PT DSI dengan memakai data penerima investasi (Borrower) yang sudah ada dan dicatut seolah-olah memiliki proyek baru. Akibat aksi penipuan itu terdapat 15 ribu korban dengan total nilai kerugian mencapai Rp2,4 triliun selama periode 2018-2025.

Dalam kasus ini, Bareskrim telah memblokir total 63 rekening milik PT DSI dan afiliasinya dan menyita uang sebesar Rp4 miliar dari total 41 rekening perbankan. Serta menyita sejumlah kendaraan bermotor yang terindikasi hasil penipuan PT DSI.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 299 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP.

WASHINGTON - Para agen Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) Amerika Serikat (AS) telah menahan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang pulang dari prasekolah di Minnesota. Bocah itu dibawa para agen federal bersama ayahnya ke fasilitas penahanan di Texas.

Bocah bernama Liam Conejo Ramos itu menjadi siswa keempat dari pinggiran kota Minneapolis yang ditahan oleh ICE dalam beberapa minggu terakhir.

Para agen federal Liam Conejo Ramos dari mobil yang mesinnya masih menyala di jalan masuk rumah keluarga pada Selasa sore. Demikian diungkap Kepala Columbia Heights Public Schools, Zena Stenvik, kepada wartawan, yang dilansir AP, Jumat (23/1/2026).

"Para petugas menyuruhnya mengetuk pintu rumahnya untuk melihat apakah ada orang lain di dalam, pada dasarnya menggunakan anak berusia 5 tahun sebagai umpan," kata Stenvik.

Menurut Stenvik, sang ayah mengatakan kepada ibu anak itu, yang berada di dalam rumah dan namanya tidak disebutkan, untuk tidak membuka pintu. Menurutnya, keluarga tersebut, yang datang ke AS pada tahun 2024, memiliki kasus suaka yang aktif dan belum diperintahkan untuk meninggalkan AS.

"Mengapa menahan anak berusia 5 tahun?" tanya Stenvik. "Anda tidak bisa mengatakan kepada saya bahwa anak ini akan diklasifikasikan sebagai penjahat kekerasan."

Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), Tricia McLaughlin, mengatakan dalam sebuah pernyataan: "ICE tidak menargetkan seorang anak."

Dia mengatakan bahwa ICE menangkap ayah anak tersebut, Adrian Alexander Conejo Arias, yang menurutnya berasal dari Ekuador dan berada di AS secara ilegal. "Dia melarikan diri dengan berjalan kaki, meninggalkan anaknya," katanya.

"ICE tidak menargetkan, menangkap anak, atau menggunakan anak sebagai umpan. Petugas penegak hukum ICE adalah satu-satunya orang yang terutama peduli dengan kesejahteraan anak ini. Ayah dan ibu yang diduga meninggalkan anak tersebut. Para penghasut menakut-nakuti anak tersebut," kata McLaughlin.

"Demi keselamatan anak, salah satu petugas ICE kami tetap bersama anak tersebut sementara petugas lainnya menangkap Conejo Arias," lanjut McLaughlin, menambahkan bahwa orang tua diberi pilihan untuk dideportasi bersama anak-anak mereka atau menempatkan mereka dengan orang pilihan mereka.

Minnesota telah menjadi fokus utama operasi penangkapan imigran federal. Greg Bovino, seorang pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS yang telah menjadi wajah dari penindakan tersebut, mengatakan bahwa petugas imigrasi telah melakukan sekitar 3.000 penangkapan di Minnesota dalam enam minggu terakhir.

Stenvik menyatakan bahwa sang ayah tidak melarikan diri. Dia mengatakan bahwa orang dewasa lain yang tinggal di rumah tersebut berada di luar ketika ayah dan anak itu dibawa pergi, tetapi agen tidak mau meninggalkan Liam bersama orang tersebut.

DHS tidak segera menanggapi email yang dikirim pada hari Kamis yang menanyakan apakah Conejo Arias meminta untuk tetap bersama putranya.

Mary Granlund, ketua dewan sekolah untuk Columbia Heights Public Schools, mengatakan dia telah memberi tahu agen bahwa dia akan membawa anak itu sebelum mereka pergi bersamanya.

Rachel James, anggota dewan kota Columbia Heights yang tinggal di dekat keluarga itu, mengatakan dia melihat tetangga lain dari seberang jalan memberi tahu agen bahwa mereka memiliki surat-surat yang mengizinkan mereka untuk merawat Liam atas nama orang tuanya. Agen mengabaikan mereka, kata James.

Pengacara keluarga, Marc Prokosch, mengatakan pada hari Kamis bahwa Liam dan ayahnya dibawa ke pusat penahanan imigrasi di Dilley, Texas, dan dia berasumsi mereka berada di sel tahanan keluarga. Dia mengatakan mereka belum dapat melakukan "kontak langsung" dengan mereka.

"Kami sedang mempertimbangkan opsi hukum kami untuk melihat apakah kami dapat membebaskan mereka baik melalui beberapa mekanisme hukum atau melalui tekanan moral," katanya dalam konferensi pers.

Wakil Presiden JD Vance bertemu dengan para pemimpin Minneapolis pada hari Kamis dan mengatakan dia mendengar "kisah mengerikan" tersebut tetapi kemudian mengetahui bahwa anak laki-laki itu hanya ditahan, bukan ditangkap.

"Lalu, apa yang seharusnya mereka lakukan? Apakah mereka seharusnya membiarkan anak berusia 5 tahun membeku sampai mati? Apakah mereka tidak seharusnya menangkap imigran ilegal di Amerika Serikat?" kata Vance, seraya menambahkan bahwa dia adalah orang tua dari seorang anak berusia 5 tahun.

Leecia Welch, kepala penasihat hukum di Children's Rights, mengatakan para keluarga melaporkan bahwa anak-anak kekurangan gizi, sangat sakit, dan sangat menderita akibat penahanan yang berkepanjangan di penjara Dilley, di mana kondisinya lebih buruk dari sebelumnya. Welch mengunjungi fasilitas tersebut minggu lalu sebagai bagian dari gugatan atas kesejahteraan anak-anak imigran dalam tahanan federal.

"Jumlah anak-anak telah meningkat pesat dan sejumlah besar anak telah ditahan selama lebih dari 100 hari," kata Welch. Pemerintah pada bulan Desember mengakui bahwa sekitar 400 anak telah menghadapi penahanan yang berkepanjangan," ujarnya.

"Hampir setiap anak yang kami ajak bicara sakit," kata Welch.

Columbia Heights Public Schools memiliki lima sekolah dan sekitar 3.400 siswa dari pra-sekolah hingga kelas 12, menurut situs webnya. Sebagian besar berasal dari keluarga imigran, kata Stenvik.

Sebelum Liam, seorang remaja berusia 17 tahun dibawa pergi pada hari Selasa saat menuju sekolah, dan seorang anak berusia 10 tahun dan seorang anak berusia 17 tahun juga telah dibawa pergi, kata Stenvik. Kehadiran siswa menurun selama dua minggu terakhir, termasuk satu hari di mana sekitar sepertiga siswa tidak masuk sekolah, katanya.

"Selama beberapa minggu terakhir, agen ICE telah berkeliaran di lingkungan kami, mengelilingi sekolah kami, mengikuti bus kami, datang ke tempat parkir kami beberapa kali dan membawa anak-anak kami," kata Stenvik, menambahkan bahwa ini menyebabkan "trauma".

Ella Sullivan, guru Liam, menggambarkannya sebagai "baik dan penyayang". "Teman-teman sekelasnya merindukannya," katanya. "Dan yang saya inginkan hanyalah agar dia selamat dan kembali ke sini."

JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional LPEI periode 2015-2023 dengan kerugian mencapai Rp919 miliar. Dengan demikian, total ada 8 tersangka dalam kasus tersebut.

"Hari ini, kita merilis penetapan tersangka perkembangan dari penyidikan LPEI 2015-2023, yang mana penyidik Kejati Daerah Khusus Jakarta menetapkan 4 tersangka hasil pengembangan dari penyidikan Pembiayaan Ekspor Nasional 2015-2023," ujar Aspidsus Kejati Jakarta, Nauli Rahim Siregar, Rabu (14/1/2026).

Menurut Nauli, keempat tersangka yang baru ditetapkan sebagai tersangka itu berinisial AMA selaku Kepala Departemen Divisi Pembiayaan Syariah LPEI periode 2011-2017, lalu IA selaku Kadiv. Pembiayaan Syariah LPEI periode 2007-2016. Kemudian, GG selaku Kadep. Syariah 1 LPEI periode 2017-2018 dan KRZ selaku Kadep. Pembiayaan Syariah 2 periode 2011-2016.

"Peranan masing-masing tersangka tersebut bersama-sama dengan RW membuat kajian tanpa didasari data yang valid, tidak melakukan verifikasi secara layak atas agunan yang telah di mark-up, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak melakukan pengikatan jaminan secara patut. Sehingga, dicairkan pembiayaan secara melawan hukum kepada PT TI da PT PAS sebesar sekitar Rp919 miliar," jelas Nauli.

Nauli menerangkan, perbuatan tersebut disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 hurufc dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK.

"Terhadap Tersangka IA dan GG dilakukan penahanan dimulai sejak hari ini Rabu, 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 02 Februari 2026, di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DK Jakarta Nomor: Print-01&02/M.1/Fd.1/01/2026 tanggal 14 Januari 2026," bebernya.

Nauli menerangkan, dua tersangka lainnya, AMA dan KRZ belum dilakukan penahanan karena tidak menghadiri panggilan penyidik. Maka itu, Kejati Jakarta meminta keduanya segera menghadiri panggilan Penyidik untuk segera dilakukan proses hukum.

"Namun, apabila tidak segera hadir, Penyidik akan melakukan langkah hukum sesui KUHAP guna memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya," paparnya.

Dia mengungkap, dalam penyidikan perkara tersebut, Penyidik telah melaksanakan penggeledahan, penyitaan dan pengumpulan bukti-bukti serta juga telah melakukan pelacakan, pemblokiran, dan penyitaan aset dalam bentuk Kebun Sawit di Tebo, Tanah dan Bangunan di Jakarta Barat, Bogor, Lebak, Karawaci, Bekasi, dan Mobil mewah sebanyak 4 unit serta perhiasan emas dengan perkiraan nilai total aset sebesar Rp566 miliar.

"Saat ini, Penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, dan tersangka serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara," ungkapnya.

Adapun dalam kasus tersebut, sejatinya Kejati Jakarta telah menetapkan 4 orang tersangka sebelumnya, yakni LR selaku Direktur PT Tebo Indah, DW selaku Direktur Pelaksana 1 tahun 2009-2018, RW selaku relationship manager Pembiayaan Syariah 1 LPEI, dan HL selaku pemilik manfaat PT TI dan PT PAS. Maka itu, total tersangka dalam kasus tersebut kini ada sebanyak 8 orang, yang mana 2 orang di antaranya belum dilakukan penahanan.

"Di kluster pertama itu kurang lebih 4 orang tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Sekarang 4 orang dan dilakukan penahanan 2 tersangka, karena yang 2 belum hadir pada panggilan kami. Jadi total itu 8 tersangka," kata Nauli.

JAKARTA - Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Hulu Sungai Utara Taruna Fariadi selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/12/2025). Dia diperiksa usai kabur dan menabrak petugas KPK saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan.

Taruna Fariadi keluar dari Gedung Merah Putih KPK pukul 19.38 WIB. Dia mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol.

Saat digiring menuju mobil tahanan, dia tidak mengindahkan sejumlah pertanyaan awak media. Dia hanya mengatupkan kedua tangan sambil berjalan menuju mobil yang akan mengantarnya ke Rumah Tahanan (Rutan).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya langsung menahan Taruna Fariadi setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Pascapemeriksaan secara intensif terhadap TAR dalam kapasitas sebagai tersangka terkait dugaan tindak pemerasan di lingkungan Kejari HSU malam ini penyidik langsung menahan TAR," kata Budi.

"Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak hari ini, Senin 22 Desember sampai 10 Januari 2026," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait OTT di Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa waktu lalu. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Hulu Sungai Utara Albertinus P Napitupulu; Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Asis Budianto, serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Taruna Fariadi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berjalan. KPK segera menahan anggota DPR yang telah berstatus tersangka.

Lembaga antirasuah itu telah menetapkan 2 anggota DPR yakni Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka. Namun, hingga pertengahan Desember 2025, keduanya belum ditahan oleh penyidik.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penahanan tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya menargetkan penahanan 2 tersangka dapat dilakukan sebelum 2025 berakhir atau bukan pada tahun 2026. “Dalam waktu dekat semoga tidak menyeberang bulan atau tahun,” ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Proses penyidikan yang masih berjalan lamban akibat KPK juga menghadapi kendala saksi yang mangkir dari pemeriksaan. Jaringan Aktivis dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (JAMKI) menilai ketidakhadiran saksi berpotensi menghambat pengungkapan perkara. Mereka meminta KPK bertindak tegas sesuai ketentuan hukum acara pidana.

“Dua anggota DPR yakni FA dan CM tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa keterangan yang dinilai cukup. Kami mendesak KPK menggunakan kewenangan melakukan pemanggilan paksa terhadap keduanya,” kata Koordinator JAMKI Agung Wibowo Hadi, Rabu (17/12/2025).

Di sisi lain, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong KPK memanfaatkan momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 untuk mempercepat penanganan kasus ini, termasuk melakukan penahanan terhadap tersangka apabila alat bukti dinilai telah mencukupi.

Kasus CSR BI–OJK diduga berkaitan dengan penyaluran dana sosial melalui sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan pihak tertentu. Dana tersebut diduga tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukkan dan diselewengkan untuk kepentingan lain.

Penyidik KPK saat ini mendalami dugaan tindak pidana gratifikasi, suap, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK tidak menutup peluang adanya tersangka baru seiring pendalaman aliran dana dan keterlibatan pihak lain baik dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Utara langsung menahan sopir pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) Adi Irawan (AI) yang menabrak puluhan siswa-guru SDN 01 Kalibaru. Polisi menjerat AI karena kelalaian yang menyebabkan orang mengalami luka berat dengan ancaman 5 tahun penjara.

"Untuk tersangka AI sudah kita lakukan penanganan sesuai yang disampaikan Bapak Kapolres. Kita kenakan Pasal 360 Ayat 1 atas kelalaiannya," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar dalam konferensi pers, Jumat (12/12/2025).

Kelalaian AI ketika mengemudi, tersangka menabrak gerbang dan melaju ketika seluruh siswa SDN 01 Kalibaru tengah melakukan kegiatan literasi di lapangan sekolah. Akibat kejadian ini, 21 pelajar dan seorang guru mengalami luka.

"Sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan di mana mobil menabrak pagar kemudian menabrak ke beberapa orang yang kita ketahui bersama terdiri dari beberapa siswa dan guru," katanya.

Onkoseno menyampaikan tidak ada kendala pada bagian kendaraan. Peristiwa ini murni kelalaian sang sopir. "Sudah dilakukan pengecekan bahwa kendaraannya itu layak pakai. Namun di sini faktornya adalah faktor dari pengemudinya itu sendiri yang melakukan kelalaian," ungkapnya.

Pihaknya masih mendalami apakah Adi merupakan sopir utama dari SPPG tersebut. Keterangan sementara yang didapatkan, tersangka baru dua kali mengantar makanan.

Insiden mobil pengangkut MBG menabrak puluhan siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 terjadi pada Kamis (11/12/2025). Ketika itu seluruh siswa sedang melakukan kegiatan literasi di lapangan sekolah.

Dari rekaman CCTV, mobil itu melaju menabrak pagar sekolah. Setelah menabrak pagar, mobil kembali melaju hingga menabrak guru dan siswa yang sedang beraktivitas di lapangan sekolah.

Akibat kejadian ini, sebanyak 22 orang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kini 10 orang dipulangkan ke rumah karena kondisinya kian membaik.

Data terbaru yang memetakan populasi penjara global mengungkap fakta yang mencengangkan. Skala penahanan di seluruh dunia menunjukkan angka yang masif, di mana dua negara saja, China dan Amerika Serikat (AS), secara gabungan menampung lebih dari 3,6 juta orang di balik jeruji besi.