JAKARTA - Polisi masih mematikan keselamatan pilot pesawat yang jatuh di Krayan Timur, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Saat ini tim masih berada di lapangan untuk melakukan penyelidikan.

"Keselamatan crew pesawat masih dipastikan oleh personel SAR di lapangan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Kamis (19/2/2026).

Isir berharap, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. "Namun kita semua berdoa semoga crew pesawat tetap selamat dan semoga tidak ada korban jiwa," ujarnya.

Diketahui insiden pesawat jatuh itu, dalam rekaman juga terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi dari arah puncak gunung yang disebut-sebut sebagai lokasi dugaan jatuhnya pesawat tersebut. Peristiwa itu pun sontak menjadi perhatian warga sekitar.

YOGYAKARTA - Masjid Jogokariyan Yogyakarta kembali membagikan takjil berupa makanan gratis kepada masyarakat. Setiap harinya ada 3.800 porsi makanan siap santap yang dibagikan mulai 18 Februari sampai 19 Maret 2026.

"Tahun lalu masih 3.500 dan tahun ini meningkat menjadi 3.800 takjil yang dibagikan setiap hari," kata Humas Kampung Ramadan Jogokariyan, Ahmeda Edo, dikutip Kamis (19/2/2026).

Peningkatan jumlah ini tidak lepas dari antusias masyarakat yang ingin berbuka di masjid yang cukup terkenal ini. Menu makanan juga abervariasi, yang bisa dipantau masyarakat melalui akun media sosial mereka. Mulai dari opor ayam, bistik, bakmoy, brongkos, empal gentong, hingga tongseng.

Untuk menyiapkan kebutuhan ini, takmir masjid bekerja sama dengan 24 kelompok ibu-ibu PKK/Dasawisma. Setiap kelompok akan melibatkan sekitar 20-30 orang. Uniknya setiap kelompok justru saling berlomba memberikan hidangan yang paling istimewa. “Semua masyarakat terlibat dalam kegiatan ini,” katanya.

Selain menikmati takjil gratis pengunjung juga bisa berbelanja aneka makanan dan minuman yang ada di Pasar Ramadhan. Setidaknya ada 350 pedagang dari warga lokal yang ikut berjualan.

Program Kampung Ramadhan Jogokariyan mendapat dukungan dari Pertamina Patra Niaga. Setiap harinya mereka memberikan lima tabung bright gas ukuran 12 kilogram untuk mmebantu memasak 3.800 porsi makanan yang dibagikan gratis kepada masyarakat.

JAKARTA - Hari ini Kamis (19/2/2026) DPR RI khususnya Komisi III mengaktifkan kembali anggota DPR Ahmad Sahroni sekaligus menjadikannya kembali sebagai Wakil Ketua Komisi III. Posisi ini kembali ditempati Sahroni setelah Wakil Ketua Komisi sebelumnya Rusdi Masse Mapasessu mundur dari Partai Nasdem.

Menurut Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, langkah ini sudah sesuai aturan. “Ya kita hormati karena prinsipnya kemarin dinonaktifkan jangka waktu tertentu, enam bulan. Dan sekarang kalau sudah enam bulan ya diaktifkan lagi. Karena kan memang haknya dia, kalau tidak malah salah,” ujar Boyamin, Kamis (19/2/2026).

“Perbuatannya kemarin memang dianggap melanggar kode etik dan sudah dihukum dengan dinonaktifkan. Nah, kalau sudah diaktifkan memang harus bekerja kembali. Karena dia dipilih oleh rakyat dalam pemilu dan jangka waktu atau periodenya lima tahun. Ya makanya harus bekerja, kalau dia tidak bekerja justru dia salah. Nanti bisa kena kode etik lagi,” tambahnya.

Dia berharap Sahroni ke depan lebih hati-hati dalam berbicara, bersikap dan lebih giat lagi menyalurkan aspirasi masyarakat, terutama di dapilnya Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

“Banyak yang masih harus diperjuangkan. Maka itu, justru dia harus menebus salah atau menebus dosa masa lalu dengan berbuat lebih baik,” kata Boyamin.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang berlokasi di Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 yang ditetapkan pada Rabu, 18 Februari 2026.

Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan, bahwa langkah ini merupakan bagian dari penguatan industri perbankan serta upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan di Bali.

Pencabutan izin dilakukan setelah OJK menemukan adanya permasalahan mendalam pada internal BPR Kamadana. Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan adanya praktik fraud serta pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

“Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap PT BPR Kamadana, OJK telah mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola PT BPR Kamadana. Permasalahan tersebut mencakup fraud dan tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian,” ungkap Kristrianti Puji Rahayu dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (19/2/2026).

Masalah pada BPR Kamadana sebenarnya telah terdeteksi sejak akhir 2024. Pada 18 Desember 2024, BPR ditetapkan sebagai BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio permodalan (KPMM) di bawah 12% dan predikat "Tidak Sehat".

Kemudian pada 16 Desember 2025, status ditingkatkan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) karena manajemen dan pemegang saham gagal melakukan perbaikan modal yang signifikan. 7 Bank Bangkrut Sepanjang 2025, Begini Kondisinya



Terakhir, 5 Februari 2026, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Kamadana dan meminta OJK mencabut izin usahanya. Kristrianti menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan pembenahan, namun hasilnya tidak memadai.

“Hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai. OJK juga telah menindaklanjuti temuan pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pemberian sanksi,” jelasnya.

Pasca-pencabutan izin usaha ini, LPS akan segera menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan melakukan proses likuidasi sesuai undang-undang yang berlaku. OJK memastikan bahwa perlindungan terhadap nasabah tetap menjadi prioritas utama.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Kamadana agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas Kristrianti.

OJK Bali menegaskan akan terus memantau industri perbankan secara ketat berlandaskan nilai profesionalisme dan akuntabilitas demi mewujudkan industri jasa keuangan yang stabil dan terpercaya.

Sebelumnya, tiga bank di Indonesia bangkrut dalam dua bulan di 2026. Terbaru, Perumda BPR Bank Cirebon menambah daftar panjang bank bangkrut dari Januari hingga Februari 2026 menjadi tiga bank.

Sebelumnya, pada Januari 2026 terdapat izin dua bank yang dicabut yakni BPR Suliki Gunung Mas dan BPR Prima Master Bank.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan Indonesia mengecam keras pendudukan Israel di Tepi Barat, Palestina. Tindakan tersebut dinilai melanggar hukum internasional dan menghambat upaya perdamaian jangka panjang.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam rapat Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai situasi Timur Tengah, termasuk Palestina, di New York, Rabu, 18 Februari 2026 waktu setempat.

Sugiono menegaskan pendudukan Israel di Tepi Barat tidak memiliki legitimasi menurut hukum internasional dan bertentangan dengan sejumlah resolusi DK PBB, khususnya Resolusi 2334.

Resolusi tersebut menegaskan pembangunan permukiman Israel di wilayah yang diduduki sejak 1967 melanggar hukum internasional dan menghambat terwujudnya solusi dua negara (two-state solution).

“Indonesia mengecam keras aksi tersebut. Mereka (Israel) tidak memiliki legitimasi di bawah hukum internasional dan melanggar resolusi Dewan Keamanan," kata Sugiono dalam pertemuan tersebut.

Sugiono menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons atas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Beberapa waktu lalu, Israel telah menyetujui keputusan untuk mendaftarkan lahan di wilayah pendudukan Tepi Barat, utamanya Area C, sebagai properti negara.

Lihat video: Israel Perluas Kawasan di Tengah Ramadan



Hanya saja, dunia internasional mengecam kebijakan ini karena membuka jalan bagi Israel untuk menyita lahan milik warga Palestina jika mereka tidak dapat membuktikan kepemilikan.

Menurut Sugiono, langkah tersebut berisiko mendorong aneksasi secara de facto serta menciptakan kondisi yang dapat menghambat terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan. "Dalam hal ini, mereka (Israel) secara sistematis mengerdilkan ruang untuk perdamaian," ujarnya.

Sugiono menegaskan, status historis dan hukum wilayah Palestina tidak dapat diubah melalui langkah sepihak, khususnya oleh pihak yang tidak memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut.

"Aksi pendaftaran tanah tersebut bukanlah sebuah prosedur teknis biasa. Tindakan tersebut menciptakan realitas hukum dan administratif baru di lapangan, serta memperkuat kontrol (Israel) atas wilayah yang diduduki," jelas Sugiono.

WASHINGTON - Para pejabat keamanan nasional terkemuka telah memberi tahu Donald Trump bahwa militer Amerika Serikat dapat siap melancarkan serangan terhadap Iran paling cepat pada hari Sabtu. Kabar itu menurut laporan CBS News.

Namun, jangka waktunya berpotensi melampaui akhir pekan. “Trump belum menyetujui apa pun,” kata pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada media tersebut.

Sumber itu menambahkan Iran menjadi pusat perhatian di Ruang Situasi Gedung Putih pada hari Rabu.

Setiap pasukan AS yang ditugaskan di wilayah tersebut dilaporkan dijadwalkan berada di posisi mereka pada pertengahan Maret.

Sementara itu, Pentagon untuk sementara memindahkan beberapa personel AS dari Timur Tengah — sebagian besar ke Eropa atau kembali ke negara asal — untuk mengurangi risiko sebelum potensi operasi atau kemungkinan pembalasan Iran.

Menurut sumber internal, ini adalah protokol pra-aksi standar.

Diplomasi juga belum meninggalkan ruangan. Menteri Luar Negeri Marco Rubio dilaporkan berencana mengunjungi Israel dalam waktu sekitar dua minggu untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Selama pertemuan Desember di Mar-a-Lago, Trump diduga mengatakan kepada Netanyahu bahwa ia akan mendukung serangan Israel terhadap program rudal balistik Iran jika AS dan Republik Islam gagal mencapai kesepakatan.

Dengan kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln yang sudah berada di wilayah tersebut dan kelompok kapal induk lainnya, USS Gerald Ford, yang sedang dalam perjalanan ke Timur Tengah, Iran telah memperingatkan akan melakukan pembalasan jika terjadi serangan.

Mengirim kapal induk adalah demonstrasi kekuatan — tetapi menenggelamkannya akan menjadi demonstrasi kemampuan, demikian peringatan Pemimpin Tertinggi Iran Khamenei.

Kisah hikmah ini tentang kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam, Tsabit Al-Anshari Radhiyallahu'anhu. Kisahnya benar-benar sangat mengagumkan. Bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi pujian kepadanya.

Kisah Tsabit Al-Anshariini, tentang beliau yang berpura-pura berbuka puasademi memuliakan tamunya. Tsabit merupakan salah satu penulis wahyu dan surat-surat Rasulullah SAW. Beliau berasal dari Bani Khazraj dan ikut menemani Rasulullah SAW saat hijrah ke Madinah.

Diceritakan dari Dakwah Islamiyyah, menjelang waktu Maghrib tiba-tiba rumah Tsabit Al-Anshari kedatangan tamu seorang musafir yang tidak memiliki perbekalan. Musafir ini mampir tanpa bekal yang bisa dimakan untuk berbuka puasa.

Tsabit pun bingung. Di satu sisi, ia teringat pesan Nabi tentang kesunnahan memuliakan tamu. Namun saat itu kondisi ekonominya sedang sulit.

Selepas mempersilakan masuk orang yang bertandang ke rumahnya itu, Tsabit berbisik kepada sang istri: "Apakah ada makanan untuk petang ini?"

Sang istri turut gundah. Ia pun menjawab: "Demi Allah wahai suamiku. Tidak ada lagi makanan yang kusimpan, terkecuali sedikit."

Tsabit terdiam sejenak, memutar otak. Akhirnya ia sampaikan sebuah siasat kepada sang istri agar mematikan lampu saat waktu berbuka tiba.

"Aku membawa seorang tamu. Jika kami mulai makan, padamkanlah lampu dan berpura-puralah memperbaikinya. Selama perut tamu kita belum kenyang, jangan makan sedikit pun dari makanan itu," bisik Tsabit, dibalas anggukan istrinya.

Sang tamu pun dipersilakan menyantap hidangan yang serba pas-pasan itu. Namun, Tsabit dan istrinya cuma berkecap-kecap seolah ikut bersantap, padahal tangan keduanya sama sekali tak menyentuh hidangan.

Esok harinya, sang tamu pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Tsabit pun kembali menghadiri majelis untuk mendapatkan berkah dan pencerahan dari Nabi. Ketika Tsabit dan Rasulullah bertemu, Rasulullah tersenyum dan berkata:

"Wahai Tsabit, Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam."

Mendengar perkataan Nabi, Tsabit terkejut diliputi rasa malu dan bahagia. Demikian kisah sahabat Nabi yang berpura-pura berbuka demi memuliakan tamunya. Semoga kisah ini bermanfaat.

Referensi:

Kitab Ad-Durr Al-Mantsur fi Tafsir Al-Ma'tsur (Jilid 1), karya Imam Jalaluddin Abdurrahman asy-Syuyuti

JAKARTA - Langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membatasi anak dan remaja di media sosial (medsos) diapresiasi sejumlah kalangan. Meski demikian, orang tua tidak bisa sepenuhnya bergantung pada Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, penerbitan PP Tunas adalah wujud keseriusan negara dalam melindungi anak-anak di ruang digital. Langkah ini diambil didasari oleh data yang sangat mengkhawatirkan.

Penggunaan media sosial yang semakin dini karena akses mudah telah meningkatkan risiko anak menjadi korban kejahatan siber. Laporan National Center For Missing and Exploited Children (NCMEC) 2024 mengungkap fakta kelam, ditemukan 5.566.015 konten kasus pornografi anak di Indonesia hanya dalam periode 2021-2024.

Wiwik Ningsih (44), ibu dari seorang remaja yang baru saja mulai memahami dan menapaki jagad digital mengaku menghadapi sebuah situasi yang dilematis yakni bagaimana melindungi anaknya di internet tanpa harus memenjarakan rasa ingin tahunya.

Pemerintah saat ini memang sedang berupaya membatas akses remaja dan anak pada media sosial lewat PP Tunas. Bagi Wiwik, regulasi yang digagas Komdigi ini hanyalah sekadar pembuka jalan bukan solusi yang pas untuk remaja dan anak-anak hari ini, yang didaulat akan menjadi bagian penting dari generasi emas 2045.

“PP Tunas itu memang perlu, dan saya apresiasi langkah Komdigi yang mulai mengajak platform digital untuk memiliki tanggung jawab sosial pada perlindungan remaja dan anak-anak Indonesia. Tapi jujur saja, saya khawatir,” ucapnya, Kamis (19/2/2026).

Lihat video: Penjaga Masa Depan Bangsa, Tantangan Guru Kian Kompleks di Era Digital



“Jangan sampai dengan adanya aturan ini, kita sebagai orang tua malah berpikir tugas kita sudah selesai. Seolah-olah kalau sudah ada hukumnya, anak kita otomatis aman. Itu pola pikir yang berbahaya,” tambahnya.

Wiwik menekankan, perlindungan anak tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada kontrol administratif atau algoritma platform sebagaimana yang pemerintah maksudkan. Wiwik merefleksikan apa yang terjadi di Australia, di mana pelarangan total akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun justru memicu aksi kucing-kucingan digital secara masif.

“Kalau aturan sekeras itu saja tidak bisa sepenuhnya mencegah anak masuk ke media sosial, maka kita harus jujur bertanya, apa sebenarnya yang ingin kita capai? Apakah kita hanya ingin membersihkan layar ponsel anak-anak kita, atau kita ingin membangun karakter mereka,” ujarnya.

Di Australia, kata Wiwik, anak-anak tetap bisa akses dengan akun palsu atau mengakali verifikasi. Itu bukti kalau sekadar melarang itu sering kali cuma jadi simbolis, tapi belum tentu efektif di lapangan.

“Di rumah, saya tidak pakai cara pokoknya tidak boleh. Kami berdiskusi. Saya tanya anak saya, ‘Kamu tahu tidak risiko hoaks itu apa? Menurutmu kalau ada orang bicara kasar di kolom komentar, kamu harus gimana?’ Kami bahas topik tentang kekerasan, konten dewasa, sampai cyber bullying. Kami sepakat tentang aturan kapan dia boleh online di medsos, tapi yang paling penting adalah anak saya merasa aman untuk bercerita ke saya seandainya dia menemukan sesuatu yang mengganggu saat berselancar di medsos dan dunia maya,” tuturnya.

Bagi Wiwik, komunikasi yang sehat adalah kunci. Menurutnya, persoalan ini bukanlah soal memutus akses, melainkan membangun kepercayaan. Menurut Wiwik media sosial juga memiliki sisi positif sebagai ruang belajar dan belajar mengekspresikan diri, asalkan anak dibekali dengan etika dan pemikiran kritis.

“Menurut saya, peran negara adalah sebagai wasit bagi ekosistem, memastikan platform digital tidak nakal. Sekolah formal perlu dan sebagian telah mengajarkan etika digital. Tapi ujung-ujungnya, tetap orang tua yang jadi pendamping pertama dan utama. Kita tidak bisa cuma pasang pagar tinggi-tinggi karena anak-anak kita itu kreatif, mereka akan selalu menemukan cara untuk melompatinya kalau mereka tidak paham kenapa pagar itu ada,” tambahnya.

Wiwik berharap implementasi PP TUNAS nantinya tidak hanya membatasi secara teoritis, tapi benar-benar mendorong kolaborasi nyata yang memberdayakan orang tua seperti dirinya. Baginya, tanpa keterlibatan aktif keluarga, regulasi hanya akan menjadi selembar dokumen yang dingin, sementara anak-anak tetap berkelana di ruang digital tanpa petunjuk yang kuat

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa sinergi kebijakan antara Pemerintah dan bank sentral telah berhasil membawa ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi pada tahun 2025, dan tren positif ini diprediksi akan semakin kuat sepanjang tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keberhasilan tersebut didorong oleh solidnya permintaan domestik, baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun investasi, yang mendapatkan stimulus dari bauran kebijakan fiskal dan moneter.

"Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2026 meningkat dalam kisaran 4,9–5,7% (yoy) sejalan dengan berbagai kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Perry memaparkan bahwa ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11% (yoy), melampaui capaian tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,03% (yoy). Akselerasi ini didorong oleh performa kuat pada triwulan IV 2025 yang tumbuh hingga 5,39% (yoy).

Peningkatan pertumbuhan tersebut tidak hanya terlihat secara angka, tetapi juga diikuti dengan perbaikan kualitas ketenagakerjaan nasional yang semakin sehat. BI memproyeksikan momentum pertumbuhan yang lebih tinggi akan berlanjut sejak kuartal I 2026. Konsumsi rumah tangga meningkat berkat pelonggaran kebijakan moneter, ekspektasi konsumen yang membaik, serta dampak berantai dari perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Tahun Baru Imlek, Nyepi, dan Idulfitri 1447 H.

Investasi pemerintah fokus pada hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan pembangunan infrastruktur digital terus menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk menanamkan modal. Adapun berbagai program bantuan dan stimulus pemerintah dipandang efektif menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika global.

Perry menegaskan komitmen Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan melalui bauran kebijakan yang inklusif. "Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan," pungkasnya.

JAKARTA - Polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencuat setelah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan terbaru terkait undang-undang tersebut. Jokowi mengaku setuju jika UU KPK dikembalikan ke versi sebelum revisi 2019.

Pernyataan itu langsung memicu perdebatan karena revisi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Kronologi lengkap sejak awal pengajuan hingga polemik terbaru:

- Wacana Revisi Muncul Sejak 2015

Revisi UU KPK sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2015. Saat itu, DPR dan pemerintah menilai perlu ada penguatan kelembagaan serta mekanisme pengawasan KPK. Namun, setiap wacana revisi muncul, gelombang penolakan publik selalu terjadi. Kritik utama menyebut revisi berpotensi melemahkan independensi lembaga antirasuah tersebut.

1. 5 September 2019: DPR Ajukan RUU

Pada 5 September 2019, DPR mengajukan RUU Perubahan UU KPK sebagai inisiatif DPR. Langkah ini dinilai mengejutkan karena dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan DPR periode 2014–2019.

2. 11 September 2019: Disetujui Jadi Usul Inisiatif

Dalam Rapat Paripurna 11 September 2019, RUU disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Pemerintah kemudian mengirimkan Surat Presiden (Surpres) untuk membahas RUU tersebut bersama DPR.

3. 12–16 September 2019: Pembahasan Kilat

Pembahasan dilakukan secara maraton dalam hitungan hari. Sejumlah perubahan krusial disepakati, antara lain:

• Pembentukan Dewan Pengawas KPK

• Izin penyadapan harus melalui Dewan Pengawas

• Status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)

• Kewenangan penghentian penyidikan (SP3)

Proses yang berlangsung cepat ini menuai kritik keras dari kalangan akademisi, aktivis, dan mahasiswa.

4. 17 September 2019: Disahkan DPR

RUU resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019. Pengesahan tersebut terjadi di tengah demonstrasi besar mahasiswa di berbagai kota.

5. 17 Oktober 2019: Resmi Berlaku

Presiden tidak menandatangani RUU tersebut dalam waktu 30 hari. Namun sesuai Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, RUU tetap sah menjadi undang-undang. Pada 17 Oktober 2019, revisi resmi berlaku sebagai UU No 19 Tahun 2019. Sejumlah pihak kemudian mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan Terbaru Jokowi

Tahun 2026, isu ini kembali memanas setelah Jokowi menyatakan setuju jika UU KPK dikembalikan ke versi lama sebelum revisi 2019. Ia juga menegaskan revisi tersebut merupakan inisiatif DPR dan dirinya tidak menandatangani undang-undang tersebut.

Pernyataan ini memicu respons beragam dari kalangan politikus dan pegiat antikorupsi. Sejumlah anggota DPR menilai revisi tetap melibatkan pemerintah karena pembahasan dilakukan bersama dan diawali Surpres dari Presiden.

Sementara itu, pemerintah saat ini menyatakan belum ada rencana merevisi kembali UU KPK.

Polemik yang Belum Usai

Revisi UU No 19 Tahun 2019 menjadi salah satu produk legislasi paling kontroversial dalam satu dekade terakhir. Di satu sisi, revisi disebut sebagai langkah penataan kelembagaan. Di sisi lain, kritik terus menguat karena dinilai berdampak pada independensi KPK.

Kini, pernyataan terbaru Jokowi kembali membuka ruang perdebatan: apakah UU KPK perlu dikembalikan ke versi awal, atau tetap berjalan dengan regulasi yang berlaku saat ini?

Perjalanan UU KPK pun belum benar-benar usai. Polemiknya terus hidup dalam dinamika politik dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75%, yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 18-19 Februari 2026. BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%.

"Dengan melihat berbagai perkembangan dan prospek-prospek tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75 persen," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Modal Asing Deras Keluar, BI Diramal Tahan Suku Bunga Acuan 4,75%



Keputusan ini, lanjut Perry, konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global guna mendukung capaian sasaran inflasi 2026 dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini dengan tetap mencermati ruang penurunan BI Rate lebih lanjut," jelasnya.

Perlu diketahui, BI Rate telah turun sebesar 150 bps, yaitu 25 bps pada September 2024 dan 125 bps selama tahun 2025 menjadi 4,75 persen hingga November 2025, yang merupakan level terendah sejak tahun 2022.

TEHERAN - Citra satelit menunjukkan bahwa Iran baru-baru ini membangun perisai beton di atas fasilitas baru di situs militer yang sensitif dan menutupinya dengan tanah. Upaya perlindungan ini dilakukan di tengah ancaman serangan Amerika Serikat yang telah dilontarkan Presiden Donald Trump.

Gambar-gambar dari satelit juga menunjukkan bahwa Iran telah mengubur pintu masuk terowongan di lokasi nuklir yang dibom oleh AS selama perang 12 hari Israel dengan Iran pada Juni lalu. Pangkalan rudal Iran yang terkena dampak serangan juga diperbaiki.

Gambar-gambar tersebut memberikan gambaran sekilas tentang aktivitas Iran di beberapa lokasi yang menjadi pusat ketegangan dengan Israel dan AS, sementara Washington berupaya untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Teheran tentang program nuklirnya sambil mengancam tindakan militer jika pembicaraan gagal.

Situs-situs Iran yang Dibentingi

1. Kompleks Militer Parchin

Sekitar 30 km (20 mil) tenggara Teheran, kompleks Parchin adalah salah satu lokasi militer Iran yang paling sensitif. Intelijen Barat telah mengindikasikan bahwa Teheran melakukan uji coba yang relevan dengan peledakan bom nuklir di sana lebih dari dua dekade lalu.

Iran selalu membantah berupaya mengembangkan senjata atom.

Israel dilaporkan menyerang Parchin pada Oktober 2024.

Citra satelit yang diambil sebelum dan sesudah serangan itu menunjukkan kerusakan luas pada bangunan persegi panjang di Parchin, dan rekonstruksi yang tampak dalam citra dari 6 November 2024.

Citra dari 12 Oktober 2025 menunjukkan perkembangan di lokasi tersebut, dengan kerangka struktur baru yang terlihat dan dua struktur yang lebih kecil di sebelahnya. Kemajuan terlihat jelas dalam citra dari 14 November, dengan apa yang tampak seperti atap logam yang menutupi struktur besar tersebut.

Namun citra dari 13 Desember 2025 menunjukkan fasilitas tersebut sebagian tertutup. Pada 16 Februari, fasilitas tersebut sama sekali tidak terlihat, tersembunyi oleh apa yang menurut para pakar adalah struktur beton.

Institute for Science and International Security (ISIS), dalam analisis citra satelit pada 22 Januari, menunjukkan kemajuan dalam pembangunan "sarkofagus beton" di sekitar fasilitas yang baru dibangun di lokasi tersebut, yang diidentifikasi sebagai Taleghan 2.

ISIS melaporkan pada bulan November bahwa citra menunjukkan konstruksi yang sedang berlangsung dan keberadaan sesuatu yang tampak menyerupai ruang silindris panjang, mungkin bejana penampung bahan peledak tinggi, kemungkinan berukuran sekitar 36 meter panjang dan 12 meter diameter, ditempatkan di dalam sebuah bangunan.

"Bejana penampung bahan peledak tinggi sangat penting untuk pengembangan senjata nuklir," imbuh laporan ISIS. "Tetapi juga dapat digunakan dalam banyak proses pengembangan senjata konvensional lainnya," imbuh ISIS, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (19/2/2026).

William Goodhind, seorang analis citra forensik di Contested Ground, mengatakan atap tersebut memiliki warna yang mirip dengan area sekitarnya. "Kemungkinan besar telah ditutupi dengan tanah untuk menyamarkan warna beton," katanya.

Pendiri ISIS, David Albright, menulis di X: "Menunda negosiasi memiliki manfaatnya: Selama dua hingga tiga minggu terakhir, Iran sibuk mengubur fasilitas Taleghan 2 yang baru...Lebih banyak tanah tersedia, dan fasilitas tersebut mungkin segera menjadi bunker yang sama sekali tidak dapat dikenali, memberikan perlindungan signifikan dari serangan udara."

2.Situs Nuklir Isfahan

Kompleks Isfahan adalah salah satu dari tiga pabrik pengayaan uranium Iran yang dibom oleh Amerika Serikat pada bulan Juni.

Selain fasilitas yang merupakan bagian dari siklus bahan bakar nuklir, Isfahan mencakup area bawah tanah tempat para diplomat mengatakan sebagian besar uranium yang diperkaya Iran telah disimpan.

Citra satelit yang diambil pada akhir Januari menunjukkan upaya baru untuk mengubur dua pintu masuk terowongan di kompleks tersebut, lapor ISIS pada 29 Januari. Dalam pembaruan 9 Februari, ISIS mengatakan pintu masuk ketiga juga telah ditimbun dengan tanah, yang berarti semua pintu masuk ke kompleks terowongan sekarang "benar-benar terkubur".

Gambar 10 Februari, kata Goodhind, menunjukkan ketiga terowongan tersebut terkubur.

ISIS melaporkan pada tanggal 9 Februari bahwa pengurugan pintu masuk terowongan akan membantu meredam potensi serangan udara dan juga mempersulit akses darat dalam serangan pasukan khusus untuk merebut atau menghancurkan uranium yang sangat diperkaya yang mungkin disimpan di dalamnya.

3. Kompleks Dekat Situs Natanz

ISIS melaporkan bahwa citra satelit menunjukkan upaya yang sedang berlangsung sejak 10 Februari untuk "memperkuat dan memperkuat pertahanan" dua pintu masuk ke kompleks terowongan di bawah gunung sekitar 2 km (1,2 mil) dari Natanz—situs yang menampung dua pabrik pengayaan uranium Iran lainnya.

"Citra menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung di seluruh kompleks terkait dengan upaya ini, yang melibatkan pergerakan banyak kendaraan, termasuk truk pengangkut, pengaduk semen, dan peralatan berat lainnya," tulis ISIS.

Rencana Iran untuk fasilitas tersebut, yang disebut Gunung Pickaxe, masih belum jelas, kata ISIS.

4. Pangkalan Rudal Shiraz Selatan

Sekitar 10 km (6 mil) selatan Shiraz di Iran selatan, ini adalah salah satu dari 25 pangkalan utama yang mampu meluncurkan rudal balistik jarak menengah, menurut Alma Research and Education Center, sebuah organisasi Israel. Alma menilai situs tersebut mengalami kerusakan ringan di permukaan tanah dalam perang tahun lalu.

Perbandingan gambar yang diambil pada 3 Juli 2025 dan 30 Januari 2026 menunjukkan upaya rekonstruksi dan pembersihan di kompleks logistik utama dan kemungkinan kompleks komando di pangkalan tersebut, kata Goodhind.

"Kesimpulan utamanya adalah bahwa kompleks tersebut belum kembali ke kapasitas operasional penuhnya seperti sebelum serangan udara," paparnya.

5. Pangkalan Rudal Qom

Sekitar 40 km di utara kota Qom, pangkalan ini mengalami kerusakan sedang di atas permukaan tanah, menurut Alma.

Menurut Goodhind, perbandingan gambar yang diambil antara 16 Juli 2025 dan 1 Februari 2026 menunjukkan atap baru di atas bangunan yang rusak. Perbaikan atap tampaknya dimulai pada 17 November dan kemungkinan besar selesai 10 hari kemudian.