Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyerap sekitar Rp152 triliun dari 4 kali lelang Surat Utang Negara (SUN) yang berlangsung selama 2 bulan terakhir.

Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) secara reguler di situs resmi, lelang SUN sejak awal tahun ini telah dilakukan masing-masing pada 2 Januari, 20 Januari, 3 Februari dan 18 Februari.

Pada keempat lelang tersebut, pemerintah masing-masing menetapkan target indikatif lelang SUN baik dari jangka pendek maupun fixed rate Rp33 triliun. Hasilnya, untuk lelang 2 Januari 2026, penawaran yang masuk ke DJPPR Kemenkeu adalah Rp90,9 triliun. DJPPR kemudian memutuskan untuk menyerap Rp40 triliun.

Kemudian, pada 20 Januari 2026, penawaran yang masuk turun yakni Rp82,9 triliun dan dimenangkan atau diserap sebesar Rp36 triliun. Selanjutnya, penawaran yang masuk pada lelang 3 Februari 2026 adalah Rp76,5 triliun dan dimenangkan Rp36 triliun.

Adapun dalam lelang 18 Februari 2026, penawaran yang masuk yakni Rp63,06 triliun sementara yang dimenangkan Rp40 triliun.

Di luar SUN, pemerintah turut menerbitkan sejumlah instrumen lain untuk menutupi target pembiayaan pada APBN 2026 yakni Rp689,1 triliun. Misalnya, lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 1 Januari, 27 Januari dan 10 Februari total menghasilkan Rp36 triliun.

Permintaan Masih Stabil

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan penawaran atau incoming bids SUN khususnya pada lelang teranyar 18 Februari lalu masih cukup solid. Hal itu, menurutnya, mencerminkan permintaan yang tetap kuat di tengah kondisi pasar global yang masih merayakan Chinese New Year di beberapa negara seperti Singapura, dan Hong Kong.

Suminto melihat bahwa permintaan investor masih terkonsentrasi pada tenor menengah, khususnya seri 5 tahun dan 10 tahun yang mencatat incoming bids masing-masing sebesar Rp24,16 triliun dan Rp21,07 triliun.

Hal ini menunjukkan preferensi investor terhadap tenor yang likuid dan menjadi benchmark di pasar sekunder.

Sementara itu, partisipasi investor domestik dipandang tetap kuat terutama di sektor perbankan yang mendominasi porsi pemenang lelang. Di sisi lain, walaupun beberapa pasar keuangan libur, investor asing juga tetap berpartisipasi dengan awarded bids sekitar 15,50% dari total dimenangkan sehingga dinilai mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kredibilitas pengelolaan fiskal.

"Meskipun incoming bids menurun dibandingkan dengan lelang SUN sebelumnya, yield yang diminta investor masih cukup kompetitif. Penurunan incoming bids terutama berasal dari SPN tenor pendek, seiring strategi perbankan dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas menjelang Lebaran," terangnya melalui keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rasio utang pemerintah sebesar 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto masih dalam batas aman. Posisi utang per 31 Desember 2025 tercatat Rp 9.637,90 triliun.

Purbaya membandingkan rasio tersebut dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Thailand mencatat rasio utang 63,5 persen. Malaysia 64 persen. Singapura berada di kisaran 165 hingga 170 persen.

"Dengan standar itu, kita (RI) masih aman. Enggak apa-apa, memang kenapa? Singapura berapa? 100 persen, Malaysia berapa? Lebih dari 60 persen. Thailand berapa? Kalau dengan standar itu kita masih aman," tegas Purbaya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Purbaya menjelaskan strategi pemerintah berfokus pada dorongan pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara. Pemerintah memaksimalkan ruang defisit fiskal untuk menggerakkan ekonomi.

Defisit fiskal mendekati batas 3 persen dipilih sebagai bagian dari strategi tersebut.

"Strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada, untuk memaksimalkan ekonomi berbalik arah. Itu di triwulanan IV tahun lalu, kan? Dan terbukti, kan, ekonomi berbalik arah, kan? Itu sebetulnya strategi yang amat pintar. Kita enggak lewatin 3 persen," lanjutnya.

Pemerintah, kata dia, sengaja memperlebar defisit untuk memperkuat ekspansi fiskal melalui stimulus ekonomi bagi masyarakat.

"Ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik. Tinggal kita lari. Kita tinggal atur ke depan seperti apa yang nama ekonominya. (Tapi) enggak seperti kemarin lagi, di mana kita mau hancur," tutup Purbaya.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menunjukkan posisi utang pemerintah akhir 2025 sebesar Rp 9.637,90 triliun.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di laman resminya, dikutip Jumat (13/2/2026).

Komposisi utang didominasi Surat Berharga Negara senilai Rp 8.387,23 triliun atau 87,02 persen dari total utang. Pinjaman menyumbang Rp 1.250,67 triliun atau 12,98 persen.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) memasukkan kenaikan pajak penghasilan (PPh) tenaga kerja sebagai salah satu skema pembiayaan dalam simulasi peningkatan investasi publik Indonesia menuju target negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Dalam laporan bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment, IMF mensimulasikan skenario peningkatan investasi publik secara bertahap dari 0,25 hingga 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dalam dua dekade ke depan.

IMF menjelaskan, pada tahap awal peningkatan investasi tersebut sepenuhnya dibiayai melalui defisit anggaran. Namun seiring waktu, pajak penghasilan tenaga kerja dinaikkan secara bertahap guna mengurangi ketergantungan pada pembiayaan defisit.

"Pada awalnya, peningkatan investasi publik sepenuhnya dibiayai melalui defisit. Namun seiring waktu, pajak penghasilan tenaga kerja dinaikkan secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan defisit. Urutan reformasi ini memungkinkan dampak negatif terhadap ekonomi pada tahap awal akibat beban pajak yang lebih tinggi dapat diminimalkan," tulis IMF dalam laporannya, dikutip Kamis (19/2).

Lembaga keuangan internasional itu menambahkan pilihan penggunaan pajak penghasilan tenaga kerja tersebut bersifat ilustratif dalam skema pembiayaan untuk memobilisasi penerimaan negara.

Di sisi lain, lembaga tersebut menilai peningkatan investasi publik dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja dalam jangka panjang.

Namun, langkah itu membutuhkan sumber pembiayaan berkelanjutan agar defisit tetap terjaga di bawah batas 3 persen PDB.

Dalam laporan yang sama, IMF mencatat defisit anggaran Indonesia pada 2025 diperkirakan berada di kisaran 2,92 persen terhadap PDB, mendekati batas maksimal 3 persen yang ditetapkan pemerintah.

Menanggapi usulan tersebut, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) karyawan dalam waktu dekat.

Ia menyatakan defisit APBN saat ini masih berada di bawah ambang batas 3 persen PDB, sehingga belum diperlukan perubahan tarif pajak.

"Kan selama ini (defisit) kita (enggak) 3 persen. Ya bagus usulan IMF, itu bagus untuk naikin pajak. Tapi saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2) kemarin.

Purbaya menegaskan pemerintah lebih memilih memperluas basis pajak dan menutup kebocoran penerimaan dibanding menaikkan tarif pajak pekerja.

Pemerintah juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan meningkat secara alami dan defisit dapat ditekan.

"Kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain. Yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi, sehingga (defisit) 3 persen itu bisa dihindari secara otomatis," ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan kecurigaannya isu dugaan pemberian hadiah (gratifikasi) berupa mobil mewah Alphard kepada pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sengaja diembuskan.

Purbaya menjelaskan kecurigaan tersebut berangkat dari kemunculan isu gratifikasi yang berbarengan dengan rencana penarikan pejabat tersebut ke jajaran manajemen Kemenkeu.

Ia menduga ada pihak-pihak yang sengaja mengembuskan isu gratifikasi mobil mewah demi menjegal orang tersebut masuk jajaran manajemen Kemenkeu.

"Ada beberapa kalangan yang sengaja mengembuskan itu, karena sepertinya pejabat itu akan saya tarik ke dalam manajemen Kementerian Keuangan, tapi sepertinya ada yang enggak setuju, sehingga mulai mengembuskan seperti itu. Tapi kan kita lihat case-nya seperti apa," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Purbaya mengaku sudah mengetahui inisial pejabat dilaporkan dalam kasus dugaan gratifikasi mobil mewah itu, dan berencana melakukan komunikasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hal ini.

"Nanti saya diskusi dengan KPK seperti apa," imbuhnya.

Purbaya menegaskan akan melihat fakta kasus dugaan gratifikasi mobil mewah pejabat Kemenkeu secara objektif, serta berkoordinasi dengan KPK.

"Kita kan melihat dari pejabat terkait secara fair, betul enggak seperti itu," ujar Purbaya.

Dugaan gratifikasi mencuat setelah Himpunan Aktivis Milenial Indonesia melaporkan dugaan gratifikasi mobil Toyota Alphard yang diterima pejabat berinisial RLM dari pihak swasta. Kasus itu dilaporkan kepada KPK pada 26 Januari 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat melalui proses verifikasi dan analisis sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

"Kami memastikan bahwa setiap aduan akan ditindaklanjuti dengan memverifikasi validitas informasi dan data yang disampaikan," kata Budi.

Ia menjelaskan laporan masyarakat menjadi salah satu pintu masuk penting dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Namun, KPK tidak membuka identitas pelapor maupun substansi laporan karena termasuk informasi yang bersifat tertutup.

KPK menyatakan tindak lanjut laporan dapat berujung pada langkah penindakan, pencegahan, pendidikan, atau koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi utang Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih dalam batas aman meski nominalnya meningkat. Sebagaimana diketahui, hingga 31 Desember 2025 total utang pemerintah tercatat sebesar Rp 9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu (18/2/2026), Purbaya membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan. Rasio utang Malaysia tercatat berada di kisaran 64 persen terhadap PDB pada 2025. Thailand mencatat rasio utang sekitar 63,5 persen terhadap PDB. Sementara itu, Singapura mencatat rasio utang jauh lebih tinggi, sekitar 165–170 persen terhadap PDB.

"Dengan standar itu, kita masih aman," kata Purbaya.

Ia juga menegaskan defisit anggaran tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB. Pemerintah sengaja memanfaatkan ruang defisit yang tersedia untuk mendorong pemulihan dan pembalikan arah ekonomi.

"Jadi strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada untuk memastikan ekonomi berbalik arah. Dan memastikan ekonomi berbalik arah kan. Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kita enggak lewatin 3 persen, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik," tuturnya.

Ia memandang pendekatan tersebut sebagai langkah yang tepat untuk menjaga momentum pertumbuhan tanpa melampaui batas disiplin fiskal.

Pemerintah, lanjutnya, tidak ingin gegabah mengambil kebijakan yang justru berisiko menekan daya beli dan membuat ekonomi kembali terpuruk. Adapun sepanjang 2025 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya penurunan penawaran dalam lelang Surat Utang Negara alias SUN dalam lelang yang berlangsung pada Rabu (18/2/2026).

Kemenkeu mencatat jumlah penawaran yang masuk dalam lelang kemarin mencapai Rp63,06 triliun atau turun sekitar 17,6% dari periode lelang 3 Februari 2026 yang mencapai Rp76,58 triliun. Jumlah itu juga menyusut jauh dibandingkan penawaran yang masuk pada lelang 20 Januari 2026 senilai Rp82,9 triliun.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah surat utang dilelang pada Rabu kemarin mencakup 9 seri yakni SPN01260322 (new issuance), SPN03260521 (new issuance), SPN12270204 (reopening), FR0109 (reopening), FR0108 (reopening), FR0106 (reopening), FR0107 (reopening), FR0102 (reopening) dan FR0105 (reopening).

Adapun jika dirinci, total penawaran yang masuk untuk seri SPN01260322 mencapai Rp700 miliar, SPN03260521 Rp300 miliar, SPN12270204 Rp4,77 triliun, FR0109 Rp24,16 triliun, FR0108 Rp21,07 triliun, FR0106 Rp4,33 triliun, FR0107 Rp3,29 triliun, FR0102 Rp2,23 triliun, dan FR0105 Rp2,18 triliun.

Akibat lesunya penawaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun akhirnya menaikkan jumlah penetapan lelang surat utang yang dimenangkan yang awalnya ditarget senilai Rp33 triliun menjadi Rp40 triliun. Penetapan hasil lelang itu juga lebih tinggi dibandingkan periode lelang 3 Februari 2026 lalu, yang hanya sebesar Rp36 triliun.

Penurunan penawaran itu terjadi di mayoritas surat utang kecuali seri Fix Rate atau FR0108 yang jumlah penawarannya mencapai Rp21,07 triliun.

Sementara itu, seri Surat Perbendaharaan Negara atau SPN12270204 dengan yield rata-rata tertimbang 4,48%, misalnya, yang pada lelang 3 Februari 2026 mampu membukukan penawaran sebesar Rp6,92 triliun pada lelang 18 Februari 2023 turun menjadi Rp4,77 triliun.

Kondisi serupa juga terjadi pada seri Fix Rate atau FR dengan yield di kisaran 5,67%-6,77%, penawaran seri FR0109 turun dari Rp25,39 triliun menjadi Rp24,16 triliun, FR0106 turun dari Rp8,93 triliun menjadi Rp4,33 triliun, FR0107 dari Rp4,13 triliun ke Rp3,29 triliun, FR0102 yang semula Rp3,78 triliun menjadi Rp2,23 triliun, serta seri FR0105 turun dari Rp34,74 triliun menjadi Rp2,18 triliun.

Pengumuman Lelang

Sebelumnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menargetkan dana senilai Rp33 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu (18/2/2026).

Melansir laman resmi DJPPR, lelang akan digelar terhadap 9 jenis SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan Obligasi Negara (ON).

Ketiga jenis SPN yang akan dilelang antara lain SPN01260322 (New Issuance), SPN03260521 (New Issuance), dan SPN12270204 (Reopening). Ketiga seri ini memiliki tenggat jatuh tempo 1-12 bulan. Tingkat imbal hasil ketiga produk ini diskonto.

Sementara keenam produk obligasi lainnya antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening). Tenggat jatuh tempo keenam produk ini berkisar pada 5-38 tahun.

Produk dengan tenor terpanjang digenggam oleh FR0105 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Produk ini menawarkan imbal hasil sebesar 6,87%, menjadi kedua tertinggi setelah FR0107 dan FR0106.

Di satu sisi, FR0106 memiliki tenggat jatuh tempo pada 15 Agustus 2040 dan FR0107 dengan tenggat jatuh tempo 15 Agustus 2045. Kedua produk ini menawarkan imbal hasil tertinggi 7,12%.

Produk dengan imbal hasil terendah ditawarkan oleh FR0109 dengan besaran 5,87%. Produk ini sekaligus menggenggam maturity date terpendek di antara penerbitan Obligasi Negara, yaitu pada 15 Maret 2031.

"Target indikatif Rp33 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif," tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (16/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya penurunan penawaran dalam lelang Surat Utang Negara alias SUN dalam lelang yang berlangsung pada Rabu (18/2/2026).

Kemenkeu mencatat jumlah penawaran yang masuk dalam lelang kemarin mencapai Rp63,06 triliun atau turun sekitar 17,6% dari periode lelang 3 Februari 2026 yang mencapai Rp76,58 triliun.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah surat utang dilelang pada Rabu kemarin mencakup 9 seri yakni SPN01260322 (new issuance), SPN03260521 (new issuance), SPN12270204 (reopening), FR0109 (reopening), FR0108 (reopening), FR0106 (reopening), FR0107 (reopening), FR0102 (reopening) dan FR0105 (reopening).

Adapun jika dirinci, total penawaran yang masuk untuk seri SPN01260322 mencapai Rp700 miliar, SPN03260521 Rp300 miliar, SPN12270204 Rp4,77 triliun, FR0109 Rp24,16 triliun, FR0108 Rp21,07 triliun, FR0106 Rp4,33 triliun, FR0107 Rp3,29 triliun, FR0102 Rp2,23 triliun, dan FR0105 Rp2,18 triliun.

Akibat lesunya penawaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun akhirnya menaikkan jumlah penetapan lelang surat utang yang dimenangkan yang awalnya ditarget senilai Rp33 triliun menjadi Rp40 triliun. Penetapan hasil lelang itu juga lebih tinggi dibandingkan periode lelang 3 Februari 2026 lalu, yang hanya sebesar Rp36 triliun.

Penurunan penawaran itu terjadi di mayoritas surat utang kecuali seri Fix Rate atau FR0108 yang jumlah penawarannya mencapai Rp21,07 triliun.

Sementara itu, seri Surat Perbendaharaan Negara atau SPN12270204 dengan yield rata-rata tertimbang 4,48%, misalnya, yang pada lelang 3 Februari 2026 mampu membukukan penawaran sebesar Rp6,92 triliun pada lelang 18 Februari 2023 turun menjadi Rp4,77 triliun.

Kondisi serupa juga terjadi pada seri Fix Rate atau FR dengan yield di kisaran 5,67%-6,77%, penawaran seri FR0109 turun dari Rp25,39 triliun menjadi Rp24,16 triliun, FR0106 turun dari Rp8,93 triliun menjadi Rp4,33 triliun, FR0107 dari Rp4,13 triliun ke Rp3,29 triliun, FR0102 yang semula Rp3,78 triliun menjadi Rp2,23 triliun, serta seri FR0105 turun dari Rp34,74 triliun menjadi Rp2,18 triliun.

Pengumuman Lelang

Sebelumnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menargetkan dana senilai Rp33 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu (18/2/2026).

Melansir laman resmi DJPPR, lelang akan digelar terhadap 9 jenis SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan Obligasi Negara (ON).

Ketiga jenis SPN yang akan dilelang antara lain SPN01260322 (New Issuance), SPN03260521 (New Issuance), dan SPN12270204 (Reopening). Ketiga seri ini memiliki tenggat jatuh tempo 1-12 bulan. Tingkat imbal hasil ketiga produk ini diskonto.

Sementara keenam produk obligasi lainnya antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening). Tenggat jatuh tempo keenam produk ini berkisar pada 5-38 tahun.

Produk dengan tenor terpanjang digenggam oleh FR0105 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Produk ini menawarkan imbal hasil sebesar 6,87%, menjadi kedua tertinggi setelah FR0107 dan FR0106.

Di satu sisi, FR0106 memiliki tenggat jatuh tempo pada 15 Agustus 2040 dan FR0107 dengan tenggat jatuh tempo 15 Agustus 2045. Kedua produk ini menawarkan imbal hasil tertinggi 7,12%.

Produk dengan imbal hasil terendah ditawarkan oleh FR0109 dengan besaran 5,87%. Produk ini sekaligus menggenggam maturity date terpendek di antara penerbitan Obligasi Negara, yaitu pada 15 Maret 2031.

"Target indikatif Rp33 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif," tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (16/2/2026).

Kepastian waktu pencairan tunjangan hari raya (THR) sangat dinantikan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS. Benarkah THR PNS 2026 cair awal Ramadan?

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan THR PNS akan mulai dicairkan pada awal Ramadan. Pencairan THR ditargetkan berlangsung paling lambat pada pekan pertama bulan puasa.

"(Jadwal pencairan THR) minggu pertama puasa. Bentar lagi," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR PNS 2026.

Anggaran tersebut dialokasikan bagi ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota TNI dan Polri, hakim, serta para pensiunan.

Sebelumnya, Purbaya sempat menyampaikan pencairan THR ditargetkan pada awal Ramadan sebagai bagian dari belanja negara kuartal I 2026, yang mencapai Rp809 triliun. Nilai anggaran THR tahun ini meningkat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp49,9 triliun.

Pada 2025, pemerintah menyalurkan THR kepada sekitar 9,4 juta aparatur negara yang terdiri dari ASN, PPPK, prajurit TNI-Polri, hakim, hingga pensiunan.

Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025. Dalam kebijakan tersebut, komponen THR meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi ASN pusat, anggota TNI-Polri, dan hakim.

Sementara ASN daerah menerima THR dengan skema serupa yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah, sedangkan pensiunan memperoleh THR sebesar uang pensiun bulanan.

Pemerintah menargetkan pencairan THR dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat menjelang perayaan Idulfitri sekaligus mendukung aktivitas ekonomi pada periode Ramadan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak saran Dana Moneter Internasional (IMF) agar menaikkan pajak penghasilan (PPh) karyawan sebagai salah satu upaya untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Hal tersebut disampaikan Purbaya menanggapi simulasi IMF yang mengusulkan kenaikan bertahap PPh karyawan sebagai salah satu opsi pembiayaan investasi publik.

"Kan kita (defisitnya) enggak 3 persen selama ini juga. Kan selama ini kita (jaga defisit) 3 persen, ya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Ia memastikan, pemerintah tidak akan mengubah tarif pajak sebelum kondisi ekonomi benar-benar menguat.

"Anda mau dipajakin? Mau dipajakin, mau naikin pajak? Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak," ujarnya.

Menurut dia, strategi fiskal pemerintah saat ini difokuskan pada perluasan basis pajak, penutupan kebocoran penerimaan, serta pembenahan sistem perpajakan. Selain itu, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat secara alami seiring ekspansi ekonomi.

Sebelumnya, IMF memuat simulasi tersebut dalam laporan Selected Issues Paper berjudul Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment. Dalam dokumen itu, IMF memproyeksikan kenaikan investasi publik sebesar 0,25 persen hingga 1 persen PDB dalam jangka waktu 20 tahun.

Pada tahap awal, peningkatan investasi diasumsikan dibiayai melalui pelebaran defisit anggaran. Selanjutnya, pembiayaan dilakukan melalui mobilisasi penerimaan negara, termasuk lewat kenaikan bertahap pajak penghasilan karyawan.

IMF memperkirakan tambahan penerimaan sekitar 0,3 persen PDB dapat dihimpun secara gradual untuk memastikan defisit tetap berada di bawah batas 3 persen.

"Pilihan menggunakan pajak penghasilan karyawan di antara skema pembiayaan untuk mengumpulkan pendapatan merupakan contoh yang ilustratif," tulis IMF dalam laporannya, Minggu (15/2/2026).

IMF menilai kombinasi peningkatan investasi publik dan penyesuaian pajak tetap sejalan dengan aturan fiskal yang berlaku.

Sebagai informasi, pajak penghasilan karyawan diatur dalam PPh Pasal 21 dengan tarif progresif sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tarif yang berlaku yakni 5 persen untuk penghasilan kena pajak hingga Rp 60 juta per tahun. Kemudian 15 persen untuk penghasilan Rp 60 juta sampai Rp 250 juta, 25 persen untuk Rp 250 juta sampai Rp 500 juta, 30 persen untuk Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar, dan 35 persen untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengetahui siapa pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilaporkan  ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan menerima gratifikasi mobil mewah Alphard.

Purbaya pun akan segera berkonsultasi langsung dengan KPK soal dugaan gratifikasi tersebut.

"Nanti saya diskusi dengan KPK seperti apa," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Ia menegaskan akan melihat fakta kasus dugaan gratifikasi mobil mewah pejabat Kemenkeu secara objektif, serta berkoordinasi dengan KPK.

"Kita kan melihat dari pejabat terkait secara fair, betul enggak seperti itu," ujarnya.

Ia juga menyinggung dugaan adanya pihak-pihak yang sengaja mengembuskan isu gratifikasi mobil mewah tersebut. Sebab, informasi itu muncul di tengah rencana penarikan pejabat terkait ke jajaran manajemen Kemenkeu.

"Ada beberapa kalangan yang sengaja mengembuskan itu, karena sepertinya pejabat itu akan saya tarik ke dalam manajemen Kementerian Keuangan, tapi sepertinya ada yang enggak setuju, sehingga mulai mengembuskan seperti itu. Tapi kan kita lihat case-nya seperti apa," ungkap Purbaya.

Dugaan gratifikasi mencuat setelah Himpunan Aktivis Milenial Indonesia melaporkan ke KPK soal dugaan pemberian mobil Toyota Alphard kepada pejabat berinisial RLM dari pihak swasta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat melalui proses verifikasi dan analisis sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

"Kami memastikan bahwa setiap aduan akan ditindaklanjuti dengan memverifikasi validitas informasi dan data yang disampaikan," kata Budi.

Ia menjelaskan laporan masyarakat menjadi salah satu pintu masuk penting dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Namun, KPK tidak membuka identitas pelapor maupun substansi laporan karena termasuk informasi yang bersifat tertutup.

KPK menyatakan tindak lanjut laporan dapat berujung pada langkah penindakan, pencegahan, pendidikan, atau koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sebagian pendaftar calon anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai belum berasal dari kandidat terbaik.

Penilaian itu disampaikannya setelah meninjau daftar pelamar yang masuk dalam proses seleksi yang masih berlangsung.

"Saya sempat lihat list-nya tadi pagi, saya lihat, saya browse, orang-orangnya siapa saja. Mungkin masih kita tunggu orang-orang yang lain, yang lebih berkualitas untuk masuk," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Ia menilai kualitas sebagian pelamar yang telah mendaftar belum sepenuhnya sesuai dengan harapan panitia seleksi.

"Saya masih lihat sebagian masih bukan orang jago-jagonya," ujarnya.

Purbaya juga sebelumnya menjelaskan proses pendaftaran calon ADK OJK masih berjalan sehingga daftar lengkap pelamar belum diumumkan secara resmi kepada publik. Panitia seleksi masih membuka peluang bagi kandidat lain untuk mendaftar hingga batas waktu yang ditentukan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya membentuk Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti ADK OJK melalui Keputusan Presiden Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026. Dalam keputusan tersebut, Menkeu Purbaya ditetapkan sebagai Ketua Pansel merangkap anggota bersama delapan anggota lainnya.

Pendaftaran calon ADK OJK dibuka sejak 11 Februari 2026 hingga 2 Maret 2026 melalui laman resmi panitia seleksi.

Proses seleksi dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi strategis, antara lain Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota.

Sesuai ketentuan, calon pejabat OJK harus memiliki pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 tahun. Seleksi dilakukan panitia sebelum nama calon diusulkan kepada Presiden dan selanjutnya dipilih oleh DPR RI.

Pengisian jabatan tersebut dilakukan setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri, sehingga pemerintah membuka proses seleksi untuk menentukan pimpinan OJK yang baru.

IDXChannel- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan dana siap pakai (DSP) senilai Rp4,63 triliun bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah terealisasi.

Kucuran anggaran untuk kepentingan penanggulangan bencana tersebut direalisasikan pada 6 Februari 2026.

Dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di DPR pada Rabu (18/2/2026), Purbaya memaparkan bahwa pagu anggaran BNPB tahun ini ditetapkan sebesar Rp490 miliar.

“Di dalamnya termasuk dana siap pakai untuk penanganan darurat bencana sebesar Rp250 miliar,” ujar Purbaya.

Dari total ketersediaan dana siap pakai itu, sebagian besar yakni Rp4,35 triliun, diperuntukkan bagi penanganan darurat di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sementara itu, sisa dana sebesar Rp270 miliar disiapkan untuk wilayah lainnya.

Purbaya pun memastikan bahwa jumlah tersebut masih fleksibel dan dapat ditambah jika situasi mendukung. Dia menguraikan bahwa distribusi anggaran pemulihan bencana dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu lewat BNPB, melalui tim Satgas Pemulihan Pasca Bencana, serta melalui mekanisme penambahan Transfer ke Daerah (TKD).

Pemerintah telah menyetujui penambahan TKD senilai Rp10,65 triliun khusus untuk ketiga provinsi di Sumatera tersebut.

Adapun proses transfer tambahan TKD ini akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tiga bulan. “Mulai Februari sebesar 40 persen, Maret sebesar 30 persen, April sebesar 30 persen,” tuturnya.

Pada akhir Februari nanti, diperkirakan penyaluran TKD tambahan akan menyentuh angka Rp4,2 triliun. Dana transfer daerah ini nantinya akan diprioritaskan untuk menutup belanja pokok pemerintah daerah, membiayai penanggulangan bencana, serta memenuhi berbagai kebutuhan mendesak lainnya.

Sementara, soal kucuran anggaran untuk BNPB berasal dari total dana yang dimiliki negara sebesar Rp60 triliun. Jumlah dana ini didapati Kementerian Keuangan saat menyisir anggaran dari sejumlah pos.

(kunthi fahmar sandy)