Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) memasukkan kenaikan pajak penghasilan (PPh) tenaga kerja sebagai salah satu skema pembiayaan dalam simulasi peningkatan investasi publik Indonesia menuju target negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Dalam laporan bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment, IMF mensimulasikan skenario peningkatan investasi publik secara bertahap dari 0,25 hingga 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dalam dua dekade ke depan.

IMF menjelaskan, pada tahap awal peningkatan investasi tersebut sepenuhnya dibiayai melalui defisit anggaran. Namun seiring waktu, pajak penghasilan tenaga kerja dinaikkan secara bertahap guna mengurangi ketergantungan pada pembiayaan defisit.

"Pada awalnya, peningkatan investasi publik sepenuhnya dibiayai melalui defisit. Namun seiring waktu, pajak penghasilan tenaga kerja dinaikkan secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan defisit. Urutan reformasi ini memungkinkan dampak negatif terhadap ekonomi pada tahap awal akibat beban pajak yang lebih tinggi dapat diminimalkan," tulis IMF dalam laporannya, dikutip Kamis (19/2).

Lembaga keuangan internasional itu menambahkan pilihan penggunaan pajak penghasilan tenaga kerja tersebut bersifat ilustratif dalam skema pembiayaan untuk memobilisasi penerimaan negara.

Di sisi lain, lembaga tersebut menilai peningkatan investasi publik dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja dalam jangka panjang.

Namun, langkah itu membutuhkan sumber pembiayaan berkelanjutan agar defisit tetap terjaga di bawah batas 3 persen PDB.

Dalam laporan yang sama, IMF mencatat defisit anggaran Indonesia pada 2025 diperkirakan berada di kisaran 2,92 persen terhadap PDB, mendekati batas maksimal 3 persen yang ditetapkan pemerintah.

Menanggapi usulan tersebut, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) karyawan dalam waktu dekat.

Ia menyatakan defisit APBN saat ini masih berada di bawah ambang batas 3 persen PDB, sehingga belum diperlukan perubahan tarif pajak.

"Kan selama ini (defisit) kita (enggak) 3 persen. Ya bagus usulan IMF, itu bagus untuk naikin pajak. Tapi saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2) kemarin.

Purbaya menegaskan pemerintah lebih memilih memperluas basis pajak dan menutup kebocoran penerimaan dibanding menaikkan tarif pajak pekerja.

Pemerintah juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan meningkat secara alami dan defisit dapat ditekan.

"Kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain. Yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi, sehingga (defisit) 3 persen itu bisa dihindari secara otomatis," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian mengungkapkan, ada bantuan untuk korban bencana Aceh dari diaspora di Malaysia yang hingga kini masih tertahan di Bea Cukai.

Menyikapi hal ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Direktorat Bea Cukai akan membebaskan bantuan tersebut asalkan ada keterangan dari BNPB bahwa bantuan itu untuk korban bencana.

"Selama ada keterangan dari BNPB ini bisa kita bebaskan pak. Jadi BNPB bilang ini barang untuk bantuan bencana, bea cukai akan lepaskan itu," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemerintah, Rabu (18/2/2026).

Sehingga menurut Purbaya harus dipastikan dulu tujuan pembebasan cukai ini sebelum dilakukan usai proses administrasi dan pemeriksaan oleh Bea Cukai.

Adapun diberitakan sebelumnya, Tito mengatakan, bantuan tersebut berasal dari warga Aceh yang bekerja di Malaysia dan memiliki hubungan keluarga dengan para korban di daerah terdampak bencana.

“Mohon izin arahan juga dari DPR RI, saat ini ada bantuan dari diaspora Aceh. Kita tahu bahwa di Malaysia ada lebih kurang hampir 500.000 warga Aceh yang bekerja di sana, yang memiliki hubungan keluarga,” kata Tito, dalam rapat bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rabu (18/2/2026).

Menurut Menteri Dalam Negeri itu selama ini para diaspora tersebut tidak hanya membantu keluarganya melalui uang, tetapi juga mengumpulkan bantuan berupa bahan pangan.

Dia mengatakan, bantuan itu rencananya dikirim dari Port Klang, Kuala Lumpur, menuju Pelabuhan Krueng Geukueh di Lhokseumawe, Aceh.

Namun, pengiriman tersebut belum bisa dilakukan karena belum mendapat izin dari Bea Cukai.

“Mereka sudah siap barangnya dikirim dari Port Klang di Kuala Lumpur, akan dikirim ke pelabuhan di Lhokseumawe, Pelabuhan Krueng Geukueh namanya. Tapi, sekarang masih tertahan karena dari Bea Cukai belum mengizinkan masuk,” tutur Tito.

Tito pun meminta dukungan pimpinan DPR agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Pemerintah memastikan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) , termasuk guru PNS dan PPPK, telah disiapkan dalam APBN 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp55 triliun.

Angka tersebut naik 10,22 persen dibandingkan anggaran THR tahun sebelumnya yang sebesar Rp49 triliun. Kenaikan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026.

“Ada pasti nanti, tapi saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dengan rencana pencairan pada awal Ramadan 2026, para PNS termasuk guru PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat berharap menerima tunjangan untuk kebutuhan Lebaran lebih awal.

Besaran THR Guru PNS dan PPPK 2026

Meski belum ada peraturan pemerintah terbaru yang mengatur secara spesifik besaran THR 2026, nominal yang diberikan akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Mengacu pada regulasi tahun sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, komponen THR ASN terbagi berdasarkan instansi pusat dan daerah.

1. Guru PNS dan PPPK Instansi Pusat (Sumber APBN)

Komponen THR meliputi:

Gaji pokok

Tunjangan keluarga

Tunjangan pangan

Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Tunjangan kinerja

2. Guru PNS dan PPPK Instansi Daerah (Sumber APBD)

Komponen THR terdiri dari:

Gaji pokok

Tunjangan keluarga

Tunjangan pangan

Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Tambahan penghasilan sesuai kemampuan fiskal daerah

Untuk guru ASN yang telah tersertifikasi, tunjangan kinerja dapat diberikan dalam bentuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar satu kali gaji pokok per bulan sesuai golongan dan masa kerja, sebagaimana diatur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rincian Gaji Guru PNS 2026

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024, berikut kisaran gaji pokok guru PNS:

Golongan I: Rp1.685.700 – Rp2.901.400

Golongan II: Rp2.184.000 – Rp4.125.600

Golongan III: Rp2.785.700 – Rp5.180.700

Golongan IV: Rp3.287.800 – Rp6.373.200

Besaran tersebut belum termasuk tunjangan yang menjadi komponen THR.

Rincian Gaji Guru PPPK 2026

Sementara itu, gaji guru PPPK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Golongan I: Rp1.938.500 – Rp2.900.900

Golongan V: Rp2.511.500 – Rp4.189.900

Golongan IX: Rp3.203.600 – Rp5.261.500

Golongan XIII: Rp3.781.000 – Rp6.209.800

Golongan XVII: Rp4.462.500 – Rp7.329.900

Nominal tersebut juga belum termasuk tunjangan yang menjadi bagian dari komponen THR.

Menkeu berharap pencairan THR di awal Ramadan dapat membantu masyarakat mempersiapkan kebutuhan Lebaran sekaligus mendorong masyarakat mudik lebih awal untuk mengurai kepadatan arus mudik.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan kondisi fiskal Indonesia saat ini dalam batas aman. Sehingga tidak perlu menaikkan pajak kelas pekerja demi menjaga defisit di bawah 3 persen seperti yang diusulkan Dana Moneter Internasional atau IMF.

"Saya bilang sebelum ekonominya (Indonesia) kuat, kami tidak akan ubah-ubah itu tarif pajak," kata Purbaya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Menurut Purbaya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana menutup kebocoran penerimaan pajak. Optimalisasi penerimaan pajak disebutnya bakal berkorelasi baik dengan fundamental perekonomian nasional.

"Kami akan eksentrikasi tutup kebocoran pajak dan lain-lain. Dan yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi, sehingga 3 persen (defisit) itu bisa dihindari secara otomatis," kata Purbaya.

Adapun IMF mengilustrasikan kenaikan pajak penghasilan karyawan secara bertahap sebagai alternatif pembiayaan investasi publik nasional. Skenario ini tercantum dalam laporan Selected Issues Paper berjudul “Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment”.

IMF memprediksikan pemerintah bisa mengerem investasi publik senilai 0,25 persen sampai 1 persen produk domestik bruto dalam setidaknya 20 tahun ke depan. Dalam tahapan menjaga pelebaran defisit, IMF memasukkan instrumen penerimaan negara melalui penyesuaian nilai pajak penghasilan karyawan.

AdapunPurbaya sempatmenyatakan bahwa defisit APBN pada tahun lalu yang menyentuh 2,92 persen terhadap PDB merupakan dampak dari berbagai stimulus fiskal untuk mendorong perekonomian.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2020-2025 itu menuturkan, anggaran yang dikeluarkan ditujukan untuk mendongkrak daya beli masyarakat di antaranya program bantuan sosial (bansos) hingga magang berbayar.

(kunthi fahmar sandy)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan isi pertemuannya bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (15/2).

Pertemuan tersebut membahas persiapan kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu Presiden AS Donald Trump, sekaligus penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/2).

“Umumnya tarif, seperti apa, saya dengerin aja, kasih masukan dikit-dikit,” kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Purbaya menegaskan tidak ada arahan khusus dari Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pemerintah saat ini masih mencermati perkembangan lanjutan terkait kebijakan dan keputusan pemerintah AS.

Dalam kesepakatan perdagangan dengan AS, Purbaya meyakini hasil akhir perundingan akan menguntungkan kedua negara dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

“Kita lihat gimana presiden Amerika Serikat, saya pikir akan bagus,” ujarnya.

IDXChannel- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan dana siap pakai (DSP) senilai Rp4,63 triliun bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah terealisasi.

Kucuran anggaran untuk kepentingan penanggulangan bencana tersebut direalisasikan pada 6 Februari 2026.

Dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di DPR pada Rabu (18/2/2026), Purbaya memaparkan bahwa pagu anggaran BNPB tahun ini ditetapkan sebesar Rp490 miliar.

“Di dalamnya termasuk dana siap pakai untuk penanganan darurat bencana sebesar Rp250 miliar,” ujar Purbaya.

Dari total ketersediaan dana siap pakai itu, sebagian besar yakni Rp4,35 triliun, diperuntukkan bagi penanganan darurat di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sementara itu, sisa dana sebesar Rp270 miliar disiapkan untuk wilayah lainnya.

Purbaya pun memastikan bahwa jumlah tersebut masih fleksibel dan dapat ditambah jika situasi mendukung. Dia menguraikan bahwa distribusi anggaran pemulihan bencana dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu lewat BNPB, melalui tim Satgas Pemulihan Pasca Bencana, serta melalui mekanisme penambahan Transfer ke Daerah (TKD).

Pemerintah telah menyetujui penambahan TKD senilai Rp10,65 triliun khusus untuk ketiga provinsi di Sumatera tersebut.

Adapun proses transfer tambahan TKD ini akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tiga bulan. “Mulai Februari sebesar 40 persen, Maret sebesar 30 persen, April sebesar 30 persen,” tuturnya.

Pada akhir Februari nanti, diperkirakan penyaluran TKD tambahan akan menyentuh angka Rp4,2 triliun. Dana transfer daerah ini nantinya akan diprioritaskan untuk menutup belanja pokok pemerintah daerah, membiayai penanggulangan bencana, serta memenuhi berbagai kebutuhan mendesak lainnya.

Sementara, soal kucuran anggaran untuk BNPB berasal dari total dana yang dimiliki negara sebesar Rp60 triliun. Jumlah dana ini didapati Kementerian Keuangan saat menyisir anggaran dari sejumlah pos.

(kunthi fahmar sandy)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usulan Dana Moneter Internasional (IMF) yang mensimulasikan skenario kenaikan bertahap pajak penghasilan (PPh) karyawan atau PPh Pasal 21 sebagai salah satu opsi menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Usulan tersebut dimuat dalam laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making the Most Out of Public Investment, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi sumber pembiayaan tambahan untuk peningkatan investasi publik di Indonesia.

“Kan kita nggak 3% (defisit) selama ini juga, kan selama ini 3%-nya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak,” kata Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Meski demikian, Purbaya menegaskan fokus pemerintah saat ini bukan pada kenaikan tarif pajak, melainkan pada upaya memperluas basis pajak serta menutup kebocoran penerimaan negara.

“Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita nggak akan ubah-ubah itu tarif pajak. Tapi kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak, dan lain-lain,” tuturnya.

Ia menjelaskan strategi utama pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat agar penerimaan pajak meningkat secara alami, sehingga tekanan terhadap defisit dapat ditekan tanpa penyesuaian tarif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi mematok pengalokasian anggaran Dana Desa 2026 sebanyak 58,03 persen untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 dan berlaku sejak diundangkan pada 12 Februari lalu.

"Penyesuaian alokasi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah mendukung implementasi KDMP. Di mana, angka penyesuaian tersebut dihitung sebesar 58,03 persen dari pagu Dana Desa setiap Desa, atau senilai Rp34,57 triliun," menurut pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026.

Aturan itu menyebut pengalokasian Dana Desa akan diprioritaskan untuk mendukung pembangunan keberlanjutan, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, serta peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa.

Selain itu, alokasi Dana Desa juga diperuntukkan bagi program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, serta lembaga ekonomi desa.

Selanjutnya, dukungan implementasi Kopdes Merah Putih, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur melalui program padat karya tunai, hingga pembangunan infrastruktur digital dan teknologi, serta program sektor prioritas lainnya.

Dana tersebut rencananya akan dialokasikan kepada 75.260 Desa di 434 kabupaten/ kota. Adapun dalam pengalokasian insentif Desa akan ditentukan berdasarkan kinerja usaha Kopdes Merah Putih, kawasan pedesaan prioritas, hingga desa dengan kemampuan fiskal dalam rangka pembiayaan atas pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDMP.

"Rincian Desa sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada Menteri paling lambat 31 Juli 2026," jelas peraturan tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara atau THR ASN akan cair pada pekan pertama Ramadhan 2026.

“Minggu pertama puasa,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).

Ketika ditanyai mengenai kepastian apakah THR ASN akan cair pada pekan ini, Purbaya hanya menjawab bahwa tunjangan tersebut akan cair dalam waktu dekat. “Bentar lagi,” kata dia.

Di sisi lain, Purbaya belum dapat memastikan besaran THR yang akan diasalurkan. Namun, ia memastikan THR ASN akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026.

"Saya lupa angkanya, tapi cukup besar. Itu untuk mendorong ekonomi dikuartal pertama tahun ini juga. Jadi, kita harapkan yang ada stimulus seperti itu," kata dia.

Pemerintah sebelumnya menyiapkan tunjangan hari raya (THR) tahun 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, serta anggota Polri sebesar Rp 55 triliun pada tahun ini.

THR PNS ini ditargetkan dapat disalurkan pada awal Ramadan. “Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” kata Purbaya di Wisma Danantara akhir pekan lalu.

Pada kuartal I 2026, pemerintah memproyeksi belanja pemerintah mencapai Rp 809 triliun, termasuk anggaran untuk THR bagi ASN, TNI, dan Polri. Pemerintah juga mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 62 triliun, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera Rp 6 triliun, serta paket stimulus Rp 13 triliun.

Purbaya menjelaskan belanja pemerintah pada triwulan I 2026 termasuk di momen lebaran dijalankan secara tepat waktu guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat pada 2025 diperkirakan terus berlanjut hingga 2026.

“Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5% sampai 6%,” kata dia.

Purbaya mengatakan target pertumbuhan ini merupakan angka yang luar biasa. Apabila hal ini tercapai, ujar Purbaya, Indonesia berhasil keluar dari jebakan pertumbuhan 5%.

Pemerintah juga terus mendorong konsumsi rumah tangga yang diyakini semakin menguat pada triwulan I 2026, terutama didukung momentum libur dan cuti bersama Imlek serta Idul Fitri serta kebijakan Work From Anywhere (WFA).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tunjangan hari raya (THR) tahun 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, serta anggota Polri akan mulai disalurkan pada pekan pertama bulan Ramadhan.

“(Pencairan THR) Minggu pertama puasa,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu.

Dia tidak merinci lebih lanjut terkait tanggal pasti pencairan THR bagi ASN dan TNI/Polri. Hanya saja, dia menyebut penyaluran tunjangan lebaran itu bakal dimulai dalam waktu dekat.

“Bentar lagi,” ujarnya menambahkan.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp55 triliun untuk THR ASN dan TNI/Polri.

Nilai itu terungkap dalam paparan Menkeu Purbaya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan,” kata Purbaya.

Adapun proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 mencapai Rp809 triliun, dimana anggaran untuk THR bagi ASN, TNI, dan Polri termasuk diantaranya.

Secara rinci, pemerintah juga mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera Rp6 triliun, serta paket stimulus Rp13 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa belanja pemerintah pada triwulan I 2026, dijalankan secara tepat waktu guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat pada 2025 diperkirakan terus berlanjut hingga 2026.

“Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 persen sampai 6 persen,” kata dia.

Menurutnya, target pertumbuhan ini merupakan angka yang luar biasa. Apabila hal ini tercapai, ujar Purbaya, Indonesia berhasil keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen.

Pemerintah juga terus mendorong konsumsi rumah tangga yang diyakini semakin menguat pada triwulan I 2026, terutama didukung momentum libur dan cuti bersama Imlek serta Idul Fitri serta kebijakan Work From Anywhere (WFA).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 atas alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Purbaya, saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu, mengatakan dirinya sejauh ini hanya memantau perkembangan proses gugatan tersebut, mengingat tak semua gugatan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski begitu, dia berpendapat uji materiil terhadap Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 itu terbilang lemah, sehingga besar kemungkinan gugatan itu akan kalah di persidangan.

“Kita lihat hasilnya seperti apa. Gugatan bisa kalah, bisa menang, kan. Saya rasa (uji materiil) lemah. Kalau lemah, ya pasti kalah. Tapi, nanti kita lihat hasilnya seperti apa,” ujarnya.

Diketahui, MK tercatat menerima setidaknya tiga permohonan pengujian Undang-Undang 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang mempersoalkan pembiayaan program MBG.

Ketiga permohonan itu, antara lain, perkara nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dimohonkan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara, nomor 52/PUU-XXIV/2026 dengan pemohon seorang dosen Rega Felix, serta nomor 55/PUU-XXIV/2026 yang diajukan guru honorer Reza Sudrajat.

Seluruh permohonan tersebut kompak mempersoalkan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 beserta penjelasannya yang memasukkan program MBG ke dalam pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan yang diambil dari anggaran pendidikan.

UU tersebut sejatinya mengatur bahwa anggaran pendidikan dialokasikan sekitar 20 persen dari total APBN. Namun, pengelompokan MBG sebagai bagian dari biaya operasional penyelenggaraan pendidikan dikhawatirkan oleh para pemohon akan mengurangi alokasi anggaran untuk kebutuhan esensial pendidikan lainnya.

Maka dari itu, para pemohon dalam ketiga perkara tersebut meminta Mahkamah untuk menyatakan program MBG tidak termasuk ke dalam pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Pewarta: Imamatul Silfia, Fath Putra Mulya
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya buka suara tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi berupa satu unit mobil mewah yang menyeret nama seorang pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berinisial RLM.

Purbaya mempertanyakan alasan pihak tertentu mengincar pejabat tersebut dan menegaskan bahwa penilaian akan dilakukan secara adil.

Menurut dia, terdapat indikasi bahwa isu tersebut sengaja dihembuskan oleh sejumlah kalangan, kemungkinan karena rencana penarikan pejabat itu ke dalam manajemen Kementerian Keuangan tidak mendapat persetujuan dari pihak tertentu.

"Kenapa Anda incar yang itu? Karena sepertinya pejabat itu akan saya tarik ke dalam manajemen Kemenkeu tapi sepertinya ada yang enggak setuju sehingga ada yang menghembus-hembuskan itu. Tapi akan kita lihat case nya seperti apa," kata Purbaya kepada awak media di Kompleks Parlemen pada Rabu (18/2/2026).

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melihat kasus tersebut secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

Saat ditanya apakah pejabat yang dimaksud berinisial RLM, ia mengaku sudah mengetahui hal tersebut dan menyatakan akan menghubungi serta berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Iya sudah tau, nanti saya telpon diskusi dengan KPK deh," katanya

Sebelumnya dilansir dari Tribunnews, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi berupa satu unit mobil mewah yang menyeret nama seorang pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berinisial RLM.

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, merespons pertanyaan mengenai perkembangan laporan dugaan penerimaan fasilitas Toyota Alphard oleh pejabat tersebut dari pihak swasta.

Budi menegaskan, KPK mengapresiasi peran serta masyarakat yang aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Menurutnya, laporan masyarakat seringkali menjadi pintu masuk operasi tangkap tangan (OTT) dan pengungkapan kasus besar.

"Kami memastikan, bahwa setiap aduan akan ditindaklanjuti dengan memverifikasi validitas informasi dan data yang disampaikan," kata Budi kepada wartawan, Sabtu (14/2/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang