Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menuturkan proses pemilihan kepemimpinan baru di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) harus dilakukan secara transparan dan profesional.

Mari menuturkan proses pemilihan yang kredibel akan menghasilkan figur pemimpin yang berintegritas tinggi dan profesional.

“Pemilihan dari kepemimpinan baru di OJK dan di Bursa itu perlu dilakukan dengan proper, baik, transparan, dan prosesnya menghasilkan leadership baru yang profesional dan tinggi integritasnya,” kata Mari dalam Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan OJK Institute, Kamis (19/2/2026).

Mari juga menuturkan gejolak pasar modal terkait MSCI harus dijadikan momentum reformasi di pasar modal. Menurutnya, kasus tersebut sempat memengaruhi tingkat kepercayaan investor dan memicu arus keluar modal atau capital outflow.

Menurut Mari, saat ini yang paling ditunggu investor adalah implementasi dari reformasi tersebut.

“Yang paling ditunggu investor adalah benar-benar itu [reformasi] diimplementasikan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mari mencontohkan pengalaman India yang sempat menghadapi kasus serupa beberapa tahun lalu dan mengalami tekanan capital outflow.

Namun, India melakukan reformasi pasar modal secara menyeluruh, dengan dukungan penuh dari Perdana Menteri Narendra Modi.

“Hasilnya setelah dua tahun, arus modal kembali masuk hingga US$60–US$70 miliar. Jadi ini adalah momen bagi kita untuk melakukan reformasi,” ujarnya.

Adapun Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan OJK telah merancang delapan rencana aksi yang terbagi dalam empat klaster utama.

Klaster pertama diarahkan pada penguatan likuiditas pasar. OJK berencana menaikkan ketentuan porsi saham beredar di publik (free float) dari minimal 7,5% menjadi 15%.

Pada klaster kedua, fokus pembenahan menyasar aspek transparansi. OJK akan mewajibkan pengungkapan Ultimate Beneficial Owner (UBO) atau pemilik manfaat akhir, serta memperketat keterbukaan afiliasi pemegang saham.

Ambang batas kepemilikan saham yang wajib dilaporkan kepada publik juga diturunkan dari 5% menjadi 1%, sehingga struktur kepemilikan emiten menjadi lebih terbuka.

Friderica menyatakan, penguatan pengungkapan UBO dan afiliasi pemegang saham ditujukan untuk meningkatkan kredibilitas pasar, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Selain itu, OJK akan memperluas klasifikasi tipe investor.

Klaster ketiga mencakup penguatan tata kelola dan penegakan hukum. Salah satu agenda utama ialah rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia. OJK juga menegaskan akan memperketat enforcement, termasuk pemberian sanksi serta peningkatan standar tata kelola bagi emiten. Adapun klaster terakhir akan berfokus pada sinergi antarotoritas dan pelaku industri.

Arus dana asing yang akan masuk ke pasar modal RI diproyeksikan mencapai US$ 70 miliar atau sekitar Rp 1.1184 triliun. Potensi masuknya dana jumbo itu muncul di kala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama jajaran self-regulatory organization (SRO) tengah melakukan sejumlah pembenahan terhadap pasar modal nasional.

Sebelumnya, capitaloutflow atau arus modal asing yang keluar dari pasar modal RI terjadi secara masif menyusul langkah MSCI membekukan indeks terkait saham-saham Indonesia, akhir Januari lalu.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah perlu menjaga kepercayaan pasar pascakasus MSCI itu. Ia menilai isu tersebut sempat menekan kepercayaan investor sehingga memicu capital outflow.

Kendati demikian, Mari menegaskan, respons terhadap MSCI harus dijadikan momentum untuk melakukan reformasi menyeluruh di pasar modal. Menurutnya, pembenahan tata kelola, transparansi, serta penguatan regulasi menjadi kunci untuk mendorong kepercayaan investor dan menarik kembali aliran modal masuk alias capital inflow.

“Yang ditunggu oleh investor adalah benar-benar itu diimplementasikan dan pemilihan leadership baru di OJK dan BEI itu perlu dilakukan dengan proper, baik, transparan, dan prosesnya menghasilkan leadership baru yang profesional dan tinggi integritasnya,” kata Mari dalam diskusi OJK: Economic Outlook 2026 yang berlangsung secara virtual, Kamis (19/2).

Dia menuturkan, apabila Indonesia mampu merespons kasus MSCI dengan reformasi menyeluruh dan tepat sasaran, potensi capital inflow ke pasar modal nasional diperkirakan mencapai US$ 60–70 miliar. “Jadi, ini adalah momen buat kita melakukan reformasi,” ucapnya.

Jika melihat kasus India saat menghadapi isu Adani vs Hindenburg, saat itu arus modal asing yang keluar dari Negeri Anak Benua mencapai US$ 4 miliar atau Rp 67,73 triliun. Namun setelah otoritas pasar melakukan reformasi dan penyesuaian kebijakan, termasuk pembekuan sementara penyesuaian indeks oleh MSCI serta penguatan aturan disclosure oleh regulator, arus modal asing justru berbalik arah ke negara itu.

Kemudian, arus masuk kumulatif investasi ekuitas asing ke India melonjak hingga US$ 37 miliar, atau sekitar sembilan kali lipat dibandingkan arus keluar yang sempat terjadi sebelumnya.

Benah-Benah Pasar Modal RI

Agenda reformasi yang dirancang OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) saat ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kredibilitas, adaptabilitas, dan daya saing ekosistem pasar modal RI. Langkah itu juga bertujuan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan investor domestik maupun global.

Salah satu kebijakan utamanya yakni menyesuaikan peraturan pencatatan saham oleh BEI yang direncanakan mulai berlaku efektif pada Maret 2026. Saat ini, prosesnya memasuki tahap penghimpunan masukan dari para pemangku kepentingan hingga 19 Februari 2026.

Dalam usulan perubahan regulasi, otoritas berencana menaikkan ketentuan minimum free float perusahaan tercatat dari 7,5% menjadi 15%. Pemenuhan batas minimum tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui penetapan target antara pada setiap fase implementasi.

BEI juga memperkuat aspek transparansi dengan memperluas keterbukaan data kepemilikan saham. Sebelumnya, publikasi masih fokus pada kepemilikan di atas 5%. Kini, bursa bakal membuka data kepemilikan saham di atas 1% yang akan disampaikan setiap bulan.

Langkah ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur pemegang saham sekaligus membantu investor mengambil keputusan investasi secara lebih informatif.

Dari sisi infrastruktur data, KSEI melakukan penyempurnaan klasifikasi investor pada sistem Single Investor Identification (SID). Saat ini, sistem KSEI mencatat sembilan jenis investor. Ke depan, lembaga itu akan menambahkannya hingga menjadi 28 klasifikasi investor, termasuk kategori investor korporasi dan kategori lainnya di dalam SID.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya reformasi menyeluruh di pasar modal Indonesia sebagai kunci menjaga kepercayaan investor dan mendukung pertumbuhan ekonomi 2026. Arah kebijakan fiskal, transparansi, dan tata kelola pasar menjadi faktor utama untuk menarik investasi serta memperkuat daya saing nasional.

Mari menyoroti sejumlah dinamika awal tahun ini sebagai alarm bagi pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal dan konsistensi reformasi. “Menghadapi arah kebijakan, kita harus lihat akan berkembang di 2026. Saya mulai dengan isu confidence, karena di awal tahun ini Moody’s menurunkan outlook pemerintah dari stable menjadi negatif,” ujar Mari dalam webinar “Outlook Ekonomi di 2026” di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Ia menjelaskan, penurunan outlook tersebut dipengaruhi oleh persepsi risiko fiskal, ketidakpastian kebijakan, serta isu terkait BPI Danantara. Meski demikian, survei Indikator menunjukkan publik masih relatif puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Mari menilai situasi ini harus menjadi momentum bagi reformasi menyeluruh di pasar modal, termasuk implementasi delapan langkah strategis OJK dan pemilihan pimpinan OJK dan BEI secara transparan dan profesional.

“Kita bisa mencontoh India, yang beberapa tahun lalu mengalami capital outflow. Setelah melakukan reformasi serius yang didukung penuh pemerintah, modal kembali masuk dalam jumlah besar dalam dua tahun,” ujar Mari.

Selain itu, Mari menekankan dua agenda penting lain: GovTech dan deregulasi. GovTech memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, akurasi program pemerintah, dan mengurangi risiko korupsi. Ia mencontohkan pilot project perlindungan sosial di Banyuwangi, di mana masyarakat diverifikasi melalui digital ID agar bantuan sosial tepat sasaran. Program ini direncanakan roll out nasional sepanjang 2026.

Deregulasi, menurut Mari, menjadi kunci menarik investasi, terutama di tengah relokasi rantai pasok global akibat dinamika geopolitik.

“Kalau kita ingin investasi masuk, kita perlu deregulasi, perbaikan iklim investasi, dan mengurangi high cost economy,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sektor keuangan mencatatkan peningkatan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian seiring rasio aset dan produk keuangan yang sudah mencapai 184% dari produk domestik bruto (PDB).

Hal tersebut diungkapkan Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Economic Outlook 2025 secara daring, Kamis (19/2/2026).

“Kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional juga terus meningkat. Hal ini tercermin dari rasio aset dan produk keuangan Indonesia yang saat ini sudah mencapai 184% dari PDB Indonesia,” ungkap Kiki dalam sambutannya, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, perkembangan tersebut sejalan dengan meningkatnya peran pasar modal dalam pembiayaan perekonomian nasional serta semakin luasnya diversifikasi produk keuangan yang tersedia bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Di sisi lain, Kiki tidak menampik bahwa saat ini struktur perekonomian domestik masih didominasi oleh sektor perbankan. Untuk itu, pendalaman pasar keuangan menjadi fokus utama OJK dengan meningkatkan peran pasar modal, mendiversifikasi sumber pembiayaan, serta mengurangi risiko maturity and funding mismatch dalam sistem keuangan nasional.

Adapun pada akhir Januari 2026, OJK bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah memformulasikan delapan rencana aksi yang dikelompokkan ke dalam empat klaster.

Pertama, terkait dengan likuiditas yaitu kebijakan baru free float melalui kenaikan batas minimum dari 7,5% menjadi 15% untuk memperkuat likuiditas dan daya tarik investasi di pasar modal Indonesia.

“Kedua terkait transparansi, jadi setelah likuiditas kami mengedepankan pentingnya untuk transparansi di sektor jasa keuangan kita,” ujar Kiki.

Rencana aksi ketiga yaitu penguatan data kepemilikan saham. Keempat demutualisasi BEI. Kelima, penegakan peraturan dan sanksi serta yang keenam adalah peningkatan tata kelola emiten.

Selanjutnya, pendalaman pasar secara terintegrasi untuk memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang serta rencana aksi kedelapan yakni penguatan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder dan pelaku di sektor jasa keuangan.

“Jadi itu semua adalah delapan rencana aksi yang kita lakukan dalam reformasi integritas di pasar modal Indonesia,” pungkasnya.

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali ngebut pada pembukaan perdagangan.

Pada pembukaan perdagangan Kamis, 19 Februari 2026, IHSG naik 0,59 persen dengan berada pada level 8360.

Indeks saham unggulan seperti LQ45 dan JII naik pada hari ini. Saham MBMA, MEDC, MDKA, NCKL, EMTK dan SCMA, serta INCO menduduki jajaran top gainers pada hari ini.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih menuturkan sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG positif di awal perdagangan pekan ini dengan inflow Rp1,44 triliun di seluruh pasar ekuitas kemarin.

Saham Blue Chip dan konglomerasi menopang IHSG. Indeks LQ45 +1,07% dan dan IDX 30 +1,42% (18/2/2026).

Di pasar reguler, investor asing akumulasi saham Big Banks BMRI (Rp664 miliar) dan BBRI (Rp164 miliar) menjelang RUPST dan pengumuman dividen.

Dari makro, Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada 4Q25 sebesar USD 431,7 miliar (29,9% dari PDB), dibandingkan dari 3Q25 sebesar USD 427,6 miliar (29,5% dari PDB). ULN tetap sehat karena struktur utang jangka panjang mendominasi dan dikelola dengan prudent.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp16.884 per dolar AS berdasarkan Jisdor, melemah sekitar 0,24 persen. Indeks dolar AS naik 0,22 persen ke 97,13.

Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS tenor dua tahun naik ke 3,466 persen dan tenor 10 tahun ke 4,084 persen, mencerminkan ekspektasi suku bunga yang masih relatif tinggi. Sebaliknya, yield obligasi Indonesia tenor 10 tahun turun tipis ke 6,3911 persen.

Credit default swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun naik ke 82,41 basis poin, mengindikasikan peningkatan persepsi risiko meski masih dalam rentang terkendali.

Wall Street Menguat

Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada Rabu, 19 Februari 2026 waktu setempat, di tengah sikap hati-hati pelaku pasar mencermati risalah rapat terbaru bank sentral AS.

Indeks S&P 500 naik 38,1 poin atau 0,56 persen ke level 6.881, ditopang penguatan saham-saham teknologi, termasuk Nvidia. Sementara itu, Dow Jones Industrial Average bertambah 129,5 poin atau 0,26 persen ke 49.663 dan Nasdaq Composite melesat 175,3 poin atau 0,78 persen ke 22.754.

Kenaikan ini terjadi meski arah kebijakan suku bunga The Fed masih dibayangi ketidakpastian. Pelaku pasar menimbang sinyal lanjutan terkait inflasi dan waktu pemangkasan suku bunga acuan.

Sentimen positif juga menjalar ke bursa Eropa. Indeks FTSE 100 di London naik 1,23 persen ke 10.686, DAX Jerman menguat 1,12 persen ke 24.278, dan CAC 40 Prancis bertambah 0,81 persen ke 8.429.

Dari Asia, indeks Nikkei 225 Jepang melonjak 1,02 persen ke 57.144. Sementara itu, Hang Seng Hong Kong dan Shanghai Composite ditutup relatif stagnan.

Minyak dan Emas Kompak Menguat

Harga minyak mentah dunia melonjak lebih dari 3 persen. Minyak WTI ditutup di USD65,04 per barel, sementara Brent di USD70,18 per barel.

Harga emas juga menguat signifikan. Emas Comex naik 2,06 persen ke USD5.000,60, sedangkan emas spot berada di USD4.980,32 per troy ounce.

Di pasar logam, nikel melonjak 3,61 persen dan perak melesat 4,96 persen. Tembaga naik 1,72 persen, sementara bijih besi relatif tidak berubah.

Secara keseluruhan, pergerakan pasar menunjukkan sentimen risk-on yang masih bertahan, didorong saham teknologi dan penguatan harga komoditas, meski pelaku pasar tetap mencermati arah kebijakan moneter global dalam beberapa bulan ke depan.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama self-regulatory organization (SRO) berpacu dengan waktu untuk membenahi pasar modal Tanah Air menyusul keputusan penyedia indeks global, MSCI, yang membekukan rebalancing terhadap saham Indonesia.

Manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan sejumlah langkah perbaikan tengah dilakukan, sekaligus memastikan kesiapan perusahaan tercatat dalam proses transformasi pasar.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan, setidaknya terdapat empat upaya yang saat ini dijalankan regulator untuk memperkuat kredibilitas ekosistem pasar modal domestik. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing pasar serta menjaga kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Salah satu upaya yang dilakukan regulator adalah penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Dalam rencana itu, salah satunya BEI akan mengerek ketentuan free float menjadi minimum 15%.

Saat ini, proses penyesuaian aturan tengah dalam tahap pengumpulan masukan dari pemangku kepentingan hingga tenggat waktu 19 Februari 2026. Aturan tersebut direncanakan efektif berlaku pada Maret 2026. Hanya saja, penerapan aturan ini akan dilakukan secara bertahap.

”Kami memahami setiap perusahaan memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, BEI menyiapkan fase transisi, pemantauan, dan pendampingan agar implementasi berjalan terukur sekaligus tetap menjaga stabilitas perdagangan,” kata Jeffrey dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menerangkan, upaya menaikkan batas minimum free float dilakukan guna memperdalam pasar dan sejalan dengan 8 rencana strategis percepatan reformasi pasar modal oleh OJK.

Selain itu, BEI juga bakal mempublikasikan data kepemilikan saham di atas 1% dengan harapan mampu memperkuat transparansi di pasar modal Tanah Air. Jeffrey menilai, aturan ini dilakukan dalam harapan mampu memberikan gambaran yang lebih terang mengenai struktur pemegang saham di suatu perusahaan tercatat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan fairness dalam perdagangan pasar bebas.

”Investor membutuhkan informasi yang jelas, konsisten, dan mudah diakses. Dengan transparansi yang semakin baik, kita memperkuat fairness sekaligus reputasi pasar modal Indonesia,” katanya.

Di satu sisi, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) turut merinci klasifikasi investor pada sistem Single Investor Identification (SID). Semula, SID hanya mengenal 9 jenis investor dan kini KSEI akan melakukan penambahan 28 klasifikasi investor dalam subkategori pada jenis investor Corporate dan Others.

Hal ini sejalan dengan concern MSCI mengenai kepemilikan saham terkonsentrasi pada saham-saham Tanah Air.

Sementara itu, BEI juga bakal mewajibkan pelatihan guna meningkatkan aspek good corporate governance bagi jajaran direksi, komisaris, hingga komite audit perusahaan tercatat. Terhadap calon emiten, BEI juga bakal melakukan peningkatan persyaratan keuangan, operasional, dan governance guna menyelaraskan kualitas calon emiten.

Dalam penerapan rencana tersebut, Jeffrey mengklaim bahwa pihaknya bakal memastikan seluruh inisiatif akan disusun melalui proses yang partisipatif. Selain itu, BEI juga bakal memastikan kesiapan perusahaan tercatat dalam proses transformasi ini.

”Seluruh inisiatif ini disusun melalui proses yang partisipatif. Untuk mendukung implementasi, BEI menyediakan layanan hot desk sebagai pusat konsultasi agar setiap kebutuhan klarifikasi dapat direspons secara cepat dan tepat,” kata Jeffrey.

Bisnis.com, JAKARTA — Proyeksi indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga akhir 2026 menunjukkan jurang pandangan yang lebar di kalangan analis. Di tengah volatilitas pasar pada awal tahun, sebagian analis tetap optimistis terhadap potensi reli indeks, sementara lainnya mulai menyiapkan skenario risiko jika sentimen global berbalik arah.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia menjadi salah satu institusi yang masih mempertahankan target agresif. Head of Research dan Chief Economist Rully Wisnubroto menilai IHSG masih memiliki ruang penguatan yang cukup tinggi hingga akhir tahun, ditopang fundamental domestik yang dinilai solid serta potensi akselerasi belanja dan investasi.

Menurutnya, pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait arah kebijakan ekonomi berbasis penguatan fondasi domestik dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 dapat menjadi katalis lanjutan bagi sektor industri.

“Perjalanan masih panjang, ini baru Februari. Jadi belum melihat revisi. Dalam skenario positif, masih di level 10.500. Kalau skenario paling pesmistis di level 8.000-an,” ujarnya dikutip, Rabu (18/2/2026).

Meski demikian, sejumlah analis lain mulai menyoroti faktor risiko eksternal, terutama potensi perubahan status pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Risiko ini dinilai dapat memicu arus keluar dana asing jika bobot saham domestik di indeks global dipangkas.

Pandangan lebih moderat disampaikan oleh BRI Danareksa Sekuritas. Head of Equity Research Erindra Krisnawa mengatakan pihaknya masih mempertahankan target IHSG 2026 di level 9.440, dengan asumsi fundamental domestik tetap terjaga.

“Namun terdapat risiko koreksi IHSG ke kisaran 8.900–9.175 apabila flow premium pada saham-saham kelompok konglomerasi mulai berkurang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa skenario terburuk bagi pasar adalah jika MSCI menurunkan status Indonesia dari emerging market. Namun skenario tersebut dinilai masih ekstrem dan belum menjadi asumsi utama.

MSCI sendiri masih memberi tenggat hingga Mei untuk menilai progres reformasi struktur dan transparansi pasar. Jika tidak memenuhi ekspektasi, Indonesia berpotensi mengalami pengurangan bobot di indeks global bahkan turun kategori menjadi frontier market—situasi yang dapat membatasi aliran dana investor institusional global.

Nada optimistis juga datang dari Sinarmas Sekuritas. Head of Retail Research Ike Widiawati melihat tren IHSG masih bullish dengan target moderat sekitar 9.000 dan potensi mencapai 9.600 pada skenario terbaik.

Menurut Ike, katalis domestik meliputi peningkatan alokasi investasi saham oleh dana pensiun dan asuransi, peluang pelonggaran suku bunga, serta potensi rebound saham blue chip berfundamental kuat.

Sementara itu, RHB Sekuritas mengambil pendekatan lebih hati-hati. Head of Research Analyst Andrey Wijaya menyebut pihaknya sedang meninjau ulang proyeksi IHSG seiring perkembangan terbaru data ekonomi dan dinamika pasar.

“Sebelumnya target IHSG kami berada di level 9.400 untuk 2026, dan saat ini sedang dalam proses review,” katanya.

Perbedaan proyeksi tersebut mencerminkan fase transisi pasar saham domestik: di satu sisi fundamental ekonomi masih menjadi bantalan optimisme, tetapi di sisi lain ketidakpastian global dan faktor struktural pasar tetap menjadi variabel penentu arah indeks hingga akhir tahun.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana merilis Shareholders Concentration List atau Daftar Konsentrasi Pemegang Saham pada akhir Februari ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi pasar modal. Namun, kebijakan tersebut menuai sorotan tajam karena dinilai rentan menjadi instrumen bagi modal global untuk mengekstraksi likuiditas domestik di tengah tekanan sentimen indeks internasional.

"Dengan aset terindeks sekitar USD18 triliun, MSCI memiliki daya tekan luar biasa terhadap arus modal pasif global. Ketika status Indonesia dipertanyakan atas nama transparansi, itu bukan hanya isu tata kelola. Itu adalah instrumen leverage politik pasar," ujar analis ekonomi politik pasar modal, Kusfiardi dalam pernyataannya dikutip Rabu (18/2/2026).

Kusfiardi mengungkapkan, ancaman peninjauan status Indonesia oleh lembaga pemeringkat pada Januari lalu telah memicu aliran modal keluar (net outflow) sekitar Rp13 triliun. Hal ini membuktikan betapa kuatnya pengaruh indeks global terhadap stabilitas pasar keuangan nasional, sehingga setiap kebijakan transparansi harus dibarengi dengan proteksi struktural yang kuat.

Secara teknis, pembukaan data Ultimate Beneficial Owner (UBO) dan daftar pemegang saham di bawah 5 persen memang bertujuan memberantas manipulasi pasar. Namun, Kusfiardi memperingatkan bahwa data tersebut berisiko dimanfaatkan oleh algoritma high-frequency trading dan robot trading asing untuk mengoptimalkan strategi akumulasi maupun distribusi saham secara presisi.

Kusfiardi menegaskan, struktur pasar negara berkembang (emerging markets) saat ini sangat terbuka terhadap arus modal jangka pendek yang menjadi sumber utama volatilitas. Tanpa adanya firewall atau benteng struktural, transparansi yang berlebihan justru dapat merugikan kedaulatan pasar modal Indonesia dalam jangka panjang.

Hingga saat ini, data menunjukkan jumlah investor ritel telah menembus angka 21 juta dengan kontribusi transaksi harian mencapai lebih dari 50 persen. Sayangnya, inklusivitas kuantitatif tersebut dinilai belum diimbangi oleh perlindungan yang memadai, sehingga investor domestik sering kali hanya menjadi penyangga likuiditas saat investor asing melakukan strategi keluar.

"Investor ritel domestik berpotensi menjadi bantalan likuiditas saat investor asing melakukan exit strategy. Demokratisasi pasar tidak boleh berhenti pada kuantitas partisipasi, tetapi harus menjamin distribusi risiko yang adil," jelas Kusfiardi.

Ia mengingatkan bahwa volatilitas tinggi kerap memberikan keuntungan bagi institusi global, sementara ritel domestik menanggung risiko yang tidak proporsional. Persoalan lain yang membayangi adalah implementasi kebijakan batas free float minimum 15 persen yang akan berlaku penuh pada 2026. Kebijakan ini berpotensi memaksa pemegang saham pengendali lokal melepas kepemilikan dalam jumlah besar, yang dikhawatirkan akan berpindah tangan ke institusi global seperti BlackRock dengan valuasi harga yang terdiskon.

Dia menekankan reformasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI tidak boleh hanya menyentuh aspek administratif, tetapi harus menyentuh akar persoalan struktur pasar. Penguatan manajemen risiko perlu dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap perdagangan algoritmik yang sering kali memicu pergerakan harga tidak wajar.

Guna memperkuat ketahanan pasar, Kusfiardi menawarkan tiga rekomendasi kebijakan utama kepada otoritas terkait. Pertama adalah penerapan instrumen makroprudensial terhadap hot money, termasuk pajak progresif atas modal spekulatif jangka pendek untuk meredam volatilitas.

Kedua, perlunya audit independen atas tata kelola OJK dan BEI oleh lembaga internasional yang bebas konflik kepentingan guna menjamin akuntabilitas. Ketiga, penguatan dana stabilisasi pasar yang dikelola secara transparan guna melindungi investor domestik saat pasar mengalami tekanan ekstrem akibat faktor eksternal.

Menurut dia jika kemudian hanya menjadi respons simbolik terhadap tekanan luar, pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dikhawatirkan akan bersifat semu dan rapuh secara kedaulatan.

"Indonesia tidak boleh menjadi koloni finansial. Reformasi pasar modal harus memastikan kedaulatan struktural, bukan sekadar memenuhi standar global yang belum tentu netral," kata dia.

Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti tingginya konsentrasi kapitalisasi pasar sejumlah emiten dengan valuasi yang dinilai terlalu mahal. Ia menyebut sekitar 40% kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) dikuasai oleh 10 perusahaan dengan price to earnings ratio (PER) di atas 100 kali.

Menurut Wijayanto, PER sebesar 100 kali mencerminkan harga saham yang sangat tinggi. Dengan asumsi seluruh laba dibagikan sebagai dividen, investor membutuhkan waktu hingga 100 tahun untuk mengembalikan modal awal, tanpa memperhitungkan nilai waktu uang.

“Jadi (PER) 100 itu mahal sekali. Jadi sekali lagi, saya ulangi. 40% market cap saham kita itu dikuasai oleh 10 perusahaan, dengan PE ratio di atas 100,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s yang digelar secara virtual, Rabu (18/2).

Ia juga menilai perusahaan-perusahaan dengan valuasi tinggi tersebut tidak memiliki kinerja operasional yang luar biasa. Selain itu, porsi saham beredar di publik atau free float relatif kecil dan tingkat transparansi masih rendah sehingga memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian saham.

Kondisi ini memicu kecurigaan adanya transaksi antarpihak terafiliasi yang mendorong harga saham naik. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi merugikan investor ritel yang membeli saham pada level valuasi tinggi.

Sebagai pembanding, Wijayanto menyinggung valuasi saham sejumlah perusahaan teknologi besar di Amerika Serikat yang kerap disebut mengalami bubble. Saham-saham itu dikenal sebagai kelompok The Magnificent Seven yang terdiri dari Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Nvidia, Amazon dan Tesla.

Ia menyebut PER perusahaan-perusahaan itu umumnya berada di kisaran 25–65 kali. Tesla menjadi pengecualian dengan PER sekitar 200 kali.

“Magnificent Seven di luar Tesla PER-nya hanya 25 sampai 65. Di Indonesia banyak yang di atas 100, bahkan 200 hingga 500,” katanya.

Dengan struktur pasar seperti itu, ia menilai peringatan MSCI terhadap pasar modal Indonesia menjadi kredibel karena mencerminkan kondisi fundamental yang ada.

Selain MSCI, Wijayanto juga menyoroti sejumlah masukan dari Moody’s, terutama terkait kepastian arah kebijakan dan risiko fiskal. Ia menilai kebijakan yang muncul secara tiba-tiba tanpa perhitungan matang dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor karena mengurangi predictability.

Di sisi fiskal, ia menyoroti proyeksi pertumbuhan penerimaan pajak 2026 yang mencapai 21,5%, jauh di atas realisasi tahun sebelumnya yang justru turun 0,6% dan tidak pernah mencapai level tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, asumsi yang terlalu optimistis dapat menjadi perhatian lembaga pemeringkat karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah membayar utang.

Ia juga menyoroti penurunan porsi transfer ke daerah dari sekitar 35% belanja menjadi 18%. Kondisi ini berpotensi membuat sekitar 90% pemerintah daerah tidak mampu membiayai belanja rutinnya.

Permasalahan fiskal daerah tersebut dinilai dapat memicu disrupsi politik di tingkat lokal dan pada akhirnya menjadi beban pemerintah pusat karena daerah tidak memiliki kewenangan menerbitkan surat utang.

“Ujungnya tetap ke fiskal pemerintah pusat,” ujar Wijayanto.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 8.310 pada perdagangan Rabu (18/2) sore. Indeks saham menguat 97,95 poin atau naik 1,19 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp25,09 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 52,70 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 454 saham menguat, 216 terkoreksi, dan 145 stagnan.

Terpantau, kesebelas indeks sektoral menguat, dipimpin oleh sektor transportasi yang naik 3,12 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham di kawasan Asia terpantau dominan hijau.

Tercatat, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,52 persen dan indeks Nikkei 225 di Jepang naik 1,02 persen. Di sisi lain, indeks Shanghai Composite di China turun 1,26 persen, sedangkan indeks Straits Times di Singapura stagnan di posisi sebelumnya.

Senada, bursa saham Eropa terpantau kompak menguat. Tercatat indeks DAX di Jerman menguat 0,51 persen dan indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,68 persen.

Setali tiga uang, bursa Amerika terpantau dominan hijau. Indeks NASDAQ Composite menguat 0,14 persen, indeks Dow Jones naik 0,07 persen, dan indeks S&P;500 plus 0,14 persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tengah melakukan sejumlah pembenahan terhadap pasar modal nasional. Langkah itu demi memperkuat transparansi dan integritas bursa saham Indonesia.

Aksi tersebut sebagai tindak lanjut dari dialog antara otoritas pasar modal RI dengan MSCI. Adapun MSCI akan melakukan peninjauan indeks saham Indonesia pada Mei nanti.

Upaya OJK bersama BEI dan KSEI ini juga menjadi bagian dari agenda reformasi untuk memperkuat kredibilitas, adaptabilitas, dan daya saing ekosistem pasar modal bagi investor domestik maupun global.

Salah satu kebijakan utamanya yakni menyesuaikan peraturan pencatatan saham oleh BEI yang direncanakan mulai berlaku efektif pada Maret 2026. Saat ini, prosesnya memasuki tahap penghimpunan masukan dari para pemangku kepentingan hingga 19 Februari 2026.

Free Float Naik Jadi 15%

Dalam usulan perubahan regulasi, otoritas berencana menaikkan ketentuan minimum free float perusahaan tercatat dari 7,5% menjadi 15%. Pemenuhan batas minimum tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui penetapan target antara pada setiap fase implementasi.

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan, pemenuhan secara bertahap itu bertujuan agar perusahaan tercatat memiliki waktu cukup untuk menyesuaikan struktur kepemilikan dan rencana korporasi. Otoritas akan melakukan pemantauan dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan perusahaan tercatat mampu mencapai target akhir sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

“BEI menyiapkan fase transisi, pemantauan, dan pendampingan agar implementasi berjalan terukur sekaligus tetap menjaga stabilitas perdagangan,” kata Jeffrey dalam keterangannya, Rabu (18/2).

Ia berharap kebijakan ini dapat memperdalam pasar sekaligus mendukung penyelarasan dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia.

Buka Data Kepemilikan Saham hingga 1%

BEI juga memperkuat aspek transparansi dengan memperluas keterbukaan data kepemilikan saham. Sebelumnya, publikasi masih fokus pada kepemilikan di atas 5%.

Kini, bursa bakal membuka data kepemilikan saham di atas 1% yang akan disampaikan setiap bulan. Langkah ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur pemegang saham sekaligus membantu investor mengambil keputusan investasi secara lebih informatif.

Jeffrey menyebut peningkatan kualitas data menjadi hal penting dalam membangun kepercayaan pasar. Menurutnya, investor membutuhkan informasi yang jelas, konsisten, dan mudah diakses agar dapat menilai peluang investasi secara lebih akurat.

“Dengan transparansi yang semakin baik, kami memperkuat fairness sekaligus reputasi pasar modal Indonesia,” ujarnya.

28 Klasifikasi Investor

Dari sisi infrastruktur data, KSEI melakukan penyempurnaan klasifikasi investor pada sistem Single Investor Identification (SID). Saat ini, sistem KSEI mencatat sembilan jenis investor.

Ke depan, lembaga itu akan menambahkannya hingga menjadi 28 klasifikasi investor, termasuk kategori investor korporasi dan kategori lainnya di dalam SID. Langkah tersebut diharapkan memperkaya kualitas data investor sekaligus mendukung transparansi dan analisis pasar yang lebih akurat.

Perkuat Calon IPO

BEI juga berencana mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, dewan komisaris, dan komite audit, sekaligus menegaskan pentingnya kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan bagi pejabat yang menjalankan fungsi tersebut.

Otoritas pasar modal itu juga mendorong kenaikan kualitas calon emiten alias calon perusahaan tercatat melalui pengetatan persyaratan keuangan, operasional, dan tata kelola. Langkah ini untuk memperkuat kepercayaan investor dan meningkatkan kualitas pelaporan dan keterbukaan informasi agar selaras dengan praktik terbaik global.

Di samping itu, BEI akan aktif berdialog dengan para pemangku kepentingan pasar modal, termasuk asosiasi, perusahaan tercatat, dan anggota bursa. Otoritas berkomitmen untuk menjalankan reformasi pasar modal secara konsisten dan berkelanjutan.

“Serangkaian langkah ini diharapkan mampu memberikan peningkatan nyata terhadap transparansi, memperkuat kepercayaan investor, dan membawa pasar modal Indonesia semakin kompetitif di panggung global,” ucap Jeffrey.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai peringatan dari lembaga indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) telah memicu dinamika signifikan di pasar modal Indonesia. Menurutnya, kondisi yang terjadi di capital market saat ini bukan sekadar gejolak sesaat, melainkan bagian dari fenomena besar yang lebih mendalam.

“Yang terjadi di capital market itu hanya ujung dari suatu fenomena besar. Dan sejarah selalu menunjukkan pola seperti itu,” ujarnya dalam diskusi Prospek Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s yang digelar secara daring, Rabu (18/2/2026).

Wijayanto menegaskan bahwa pasar modal selama ini dikenal sebagai sektor dengan standar regulasi dan penegakan hukum paling ketat. Di banyak negara, capital market kerap dijadikan tolok ukur kredibilitas tata kelola.

“Pasar modal itu full standard penegakan regulasi dan hukum. Biasanya standar masalah regulasi dan implementasinya paling tinggi dibandingkan sektor lain,” jelasnya.

Artinya, kata dia, jika sektor yang selama ini dianggap sebagai gold standard saja menghadapi persoalan serius, maka hampir dapat dipastikan sektor lain yang pengawasannya lebih longgar berpotensi menghadapi masalah yang lebih besar.

Wijayanto mengakui bahwa persoalan di pasar modal tidak hanya terjadi di Indonesia. Berbagai negara juga menghadapi pelanggaran. Namun, menurutnya, terdapat perbedaan mendasar.