Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis untuk membuka akses ekspor produk perikanan budidaya ke Arab Saudi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jamaah haji Indonesia.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengungkapkan upaya ini dilakukan melalui tim terpadu yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam kerangka ekosistem pangan haji dan umrah, dan KKP menjadi salah satu anggota tim tersebut.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, Ishartini menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sedang bernegosiasi dengan Saudi Food and Drug Authority (SFDA) untuk memperoleh persetujuan masuknya produk ikan budidaya ke pasar Saudi.

“Memang kita belum mendapatkan persetujuan, tetapi ini sudah dalam proses. Seluruh persyaratan yang diminta SFDA sudah kami penuhi,” katanya.

Ia menambahkan Badan Mutu KKP sebagai otoritas kompeten dalam pengawasan mutu hasil perikanan telah berkomunikasi aktif dengan otoritas Saudi.

Dengan adanya tim terpadu ekosistem pangan haji dan umrah, ia optimistis produk budidaya Indonesia dapat segera memasuki pasar Arab Saudi.

“Jadi kita tinggal menunggu saja, mudah-mudahan dengan adanya tim terpadu untuk ekosistem haji dan umroh ini, produk budidaya bisa segera bisa memasuki pasar Saudi,” ujar Ishartini.

Data KKP menunjukkan bahwa produksi ikan budidaya nasional pada 2024 mencapai 15,75 juta ton. Komoditas terbesar adalah rumput laut dengan 9,85 juta ton, disusul nila 1,56 juta ton, lele 1,15 juta ton, bandeng 792.864 ton, ikan mas 523.796 ton, dan patin 381.969 ton.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya tengah mengupayakan ekspor komoditas ikan dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (10/2), ia mendorong agar ikan dari Indonesia seperti ikan patin bisa masuk ke pasar Saudi sebagai bagian dari penyediaan pangan jamaah haji dan umrah.

Langkah ini menyusul persetujuan pemerintah untuk mengekspor beras ke Arab Saudi pada tahun ini.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan industri hilir sebelum merealisasikan rencana penghentian ekspor timah, khususnya dalam bentuk ingot.
Ketua Umum AETI Harwendro Adityo Dewanto menegaskan, perlu ada pembedaan yang jelas antara bijih timah dan ingot timah dalam kebijakan ekspor. Menurutnya, ekspor bijih timah memang sudah dilarang, sementara ekspor ingot hingga kini masih berjalan.
Dia menjelaskan, serapan domestik terhadap produksi ingot timah nasional saat ini masih sangat terbatas. Berdasarkan data AETI, penyerapan dalam negeri baru berkisar 5%–7% dari total produksi, sehingga sekitar 95% masih bergantung pada pasar ekspor.
“Tahun lalu produksi kita sekitar 52.000 ton. Yang diserap di dalam negeri itu di bawah 10%, sekitar 5% sampai 7%. Artinya hampir 95% masih ekspor,” kata Harwendro kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).
Harwendro mengaku mendukung cita-cita pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Namun, target agar 100% produksi ingot timah terserap di pasar domestik belum realistis dalam waktu dekat.
Pasalnya, jumlah pelaku industri hilir timah di Indonesia masih sangat terbatas.
“Kalau kita data, perusahaan hilirisasi timah di Indonesia itu tidak sampai 10. Jadi bagaimana mungkin seluruh produksi bisa terserap kalau industrinya saja belum banyak,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya menilai langkah penghentian ekspor ingot timah seharusnya dilakukan setelah ada kepastian pasar dalam negeri mampu menyerap produksi secara signifikan.
Selain keterbatasan jumlah industri, pelaku usaha juga menghadapi kendala regulasi teknis. Harwendro mencontohkan aturan spesifikasi produk yang dinilai masih kaku, sehingga menyulitkan produsen hilir memenuhi kebutuhan pasar.
“Kita punya produk, tapi tidak bisa dijual karena pembeli minta spesifikasi tertentu—kadar dan kandungan tertentu—sementara aturan masih belum fleksibel mengikuti kondisi pasar,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, Harwendro menilai rencana penghentian ekspor ingot timah belum ideal untuk diterapkan tahun ini.

Dia pun mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk lebih dulu memperkuat ekosistem hilir, memperbanyak pelaku industri, serta membenahi regulasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar.
“Kalau melihat serapan industri di dalam negeri yang masih rendah, saya menilai tahun ini masih belum bisa. Harus dipastikan dulu industri hilirnya siap dan mampu menyerap,” kata Harwendro.
Dia menekankan, tanpa kesiapan industri hilir yang memadai, kebijakan setop ekspor berisiko menekan produsen dalam negeri dan mengganggu keberlanjutan usaha, alih-alih mempercepat hilirisasi.

Di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya proteksionisme dari pihak eksternal, kinerja perdagangan internasional Indonesia sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan yang solid

Jakarta (ANTARA) - Di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya proteksionisme dari pihak eksternal, kinerja perdagangan internasional Indonesia sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan yang solid.

Total ekspor nasional mencapai sekitar 282,91 miliar dolar AS, sementara impor berada di kisaran 241,86 miliar dolar AS. Neraca perdagangan nasional mencatat surplus sebesar 41,05 miliar dolar AS, memperpanjang tren positif beberapa tahun terakhir dan menjadi bantalan penting bagi stabilitas makroekonomi nasional.

Dalam konteks bilateral, Amerika Serikat tetap menjadi mitra strategis. Ekspor Indonesia ke AS sepanjang 2025 tercatat sekitar 30,96 miliar dolar AS, sedangkan impor dari AS sebesar 12,85 miliar dolar AS.

Perdagangan internasional Indonesia membukukan surplus sekitar 18,11 miliar dolar terhadap AS, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa di tengah dinamika tarif dan tekanan kebijakan global, daya saing ekspor Indonesia ke pasar Amerika tetap terjaga.

Momentum inilah yang menjadi landasan penting bagi penandatanganan Agreement on Resiprokal Trade (ART) tahun 2026. Di mana Indonesia memasuki fase tersebut dengan fondasi perdagangan yang kuat, bukan dalam kondisi defisit atau tekanan struktural.

Hubungan perdagangan Indonesia–Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari perubahan kebijakan tarif di bawah Presiden Donald Trump. Sejak tahun 2018 tepatnya, pendekatan America First mendorong penggunaan tarif sebagai instrumen strategis untuk mengurangi defisit perdagangan AS.

Produk baja, aluminium, dan beberapa komoditas manufaktur menjadi sasaran utama, sementara negara-negara mitra dagang diminta menyesuaikan struktur akses pasarnya.

Pada tahun 2025, wacana pengetatan tarif kembali mengemuka dalam lanskap politik Amerika Serikat. Indonesia menghadapi tekanan yang juga dirasakan oleh sejumlah negara berkembang lain dengan surplus perdagangan signifikan terhadap AS.

Dalam konteks ini, Indonesia memilih pendekatan diplomasi aktif dan negosiasi teknis untuk memastikan struktur tarif yang diberlakukan tetap kompetitif dan tidak menimbulkan disrupsi besar terhadap sektor padat karya maupun industri hilirisasi.

Di sisi domestik, penguatan daya saing terus dilakukan melalui efisiensi logistik, digitalisasi layanan perizinan, dan integrasi sistem kepabeanan. Dwelling time pelabuhan yang kini rata-rata 2–3 hari menjadi indikator perbaikan struktural yang signifikan dibanding satu dekade lalu. Transformasi ini memperkecil dampak negatif dari tekanan tarif eksternal.

Implementasi tarif

Fase pelaksanaan tarif tahun 2025 menjadi periode uji ketahanan bagi struktur ekspor nasional. Dalam kerangka kebijakan baru Amerika Serikat, sejumlah negara dengan surplus besar terhadap AS dikenakan perlakuan peninjauan ulang akses tarif dan evaluasi resiprositas perdagangan.

Saat itu Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang masuk dalam radar evaluasi tersebut, bersama beberapa negara Asia lainnya. Namun posisi Indonesia relatif berbeda dibanding beberapa negara lain yang memiliki ketergantungan tinggi pada satu jenis komoditas atau satu sektor industri.

Struktur ekspor Indonesia lebih terdiversifikasi dan didominasi produk manufaktur bernilai tambah. Kontribusi industri pengolahan terhadap ekspor nonmigas yang telah melampaui 70 persen menjadi keunggulan tersendiri dalam menghadapi tekanan tarif.

Sepanjang 2025, pemerintah telah melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap sektor tekstil, alas kaki, furnitur, baja, dan komponen elektronik.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat penyesuaian biaya masuk di beberapa lini, volume ekspor tetap relatif stabil karena daya saing harga dan permintaan pasar Amerika yang masih kuat.

Dibandingkan sejumlah negara lain yang mengalami penurunan ekspor signifikan akibat tarif tambahan atau hambatan teknis, Indonesia mampu mempertahankan surplus yang meningkat hingga 18,11 miliar dolar AS. Hal ini menunjukkan bahwa respons kebijakan dan kesiapan struktural Indonesia relatif lebih adaptif.

Evaluasi tahun 2025 tersebut akhirnya menjadi dasar teknokratis menuju ART 2026. Undangan resmi dari Pemerintah Amerika Serikat kepada Pemerintah Indonesia untuk menandatangani perjanjian tersebut menandakan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra yang kooperatif dan stabil dalam kerangka resiprositas perdagangan.

Menjelang keberangkatan ke Washington, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan para menteri ekonomi di Hambalang pada Minggu, 15 Februari, guna memastikan bahwa posisi Indonesia dalam perjanjian tersebut tetap menguntungkan dan berbasis evaluasi komprehensif atas pelaksanaan tarif 2025.

Prospek ekspor

Peluang dan masa depan ekspor nasional pasca-ART 2026 sangat ditentukan oleh strategi keberlanjutan yang konsisten. Stabilitas tarif yang diharapkan dari perjanjian tersebut harus diikuti penguatan struktur industri dan perluasan pasar.

Indonesia perlu memperdalam hilirisasi dan industrialisasi berbasis nilai tambah agar tidak kembali bergantung pada ekspor bahan mentah. Diversifikasi pasar ekspor harus terus diperluas ke kawasan Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu negara. Efisiensi logistik dan reformasi regulasi harus dijaga agar biaya ekspor tetap kompetitif.

Selain itu, penguatan standar keberlanjutan dan adaptasi terhadap tuntutan ekonomi hijau global menjadi elemen penting dalam menjaga akses pasar jangka panjang. Dunia perdagangan semakin sensitif terhadap isu lingkungan dan jejak karbon, sehingga kesiapan industri domestik dalam memenuhi standar tersebut akan menentukan daya saing masa depan.

Dengan surplus nasional 41,05 miliar dolar AS dan surplus bilateral 18,11 miliar dolar terhadap AS pada 2025, Indonesia memiliki fondasi kuat untuk memasuki fase baru perdagangan internasional. ART tahun 2026 menjadi instrumen stabilisasi, sementara strategi industrialisasi, diversifikasi, dan peningkatan daya saing menjadi kunci menjaga masa depan ekspor nasional tetap positif dan berkelanjutan.

Esensi strategis

Pada akhirnya, momentum penandatanganan ART bukan sekadar peristiwa diplomatik, melainkan bagian dari strategi besar menjaga keberlanjutan kinerja perdagangan Indonesia yang tetap positif di tengah perubahan arsitektur perdagangan global.

Dengan fondasi diversifikasi produk, dominasi ekspor nonmigas, hilirisasi industri, serta efisiensi logistik, Indonesia tidak hanya menjaga surplus perdagangan, tetapi juga memperkuat transformasi struktural ekonominya.

Kesepakatan yang tertuang dalam ART 2026, jika diimplementasikan secara optimal, dapat menjadi batu loncatan untuk memperluas penetrasi pasar, meningkatkan investasi, dan memperkokoh ketahanan ekspor nasional dalam jangka panjang.

Lebih dari itu, ART berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang sedang mengalami realokasi. Ketegangan perdagangan Amerika Serikat dengan beberapa mitra besar dalam beberapa tahun terakhir mendorong strategi diversifikasi produksi global.

Sehingga dengan begitu, Indonesia dengan pasar domestik besar, stabilitas politik, serta kebijakan hilirisasi, memiliki peluang menjadi basis manufaktur alternatif bagi dunia usaha yang membutuhkan prediktabilitas tarif untuk merencanakan ekspansi produksi, investasi mesin, serta pengembangan pasar.

Sedangkan dalam konteks global yang cenderung tidak pasti, kerangka resiprokal memberikan sinyal bahwa hubungan Indonesia–Amerika Serkait bergerak menuju pola kemitraan yang lebih terukur dan saling memberikan dukungan positif secara kelembagaan dan struktural.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SAMARINDA — Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur tetap menjadi penopang utama ekonomi regional Kalimantan meski laju pertumbuhan pada 2025 melambat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, ekonomi penunjang ibu kota negara (IKN) Nusantara itu tumbuh 4,53% sepanjang 2025, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2024 yang mencapai 6,17%.

Capaian ini juga jauh di bawah ekonomi nasional yang menutup 2025 di level 5,11%.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur Mas'ud Rifai menyatakan secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp889,07 triliun, sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp596,66 triliun. Adapun PDRB per kapita Kaltim mencapai Rp208,33 juta, mencerminkan besarnya skala ekonomi daerah tersebut di tingkat regional.

Secara terperinci, Kalimantan Timur menjadi kontributor terbesar perekonomian Pulau Kalimantan dengan pangsa 46,31%, jauh di atas Kalimantan Barat 17,11%, Kalimantan Selatan 15,89%, Kalimantan Tengah 12,56%, dan Kalimantan Utara 8,13%.

Dari sisi produksi, kinerja sektor ekonomi menunjukkan dinamika yang beragam. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,03%, diikuti industri pengolahan yang tumbuh 12,68% serta jasa lainnya sebesar 12,53%. Namun, tiga sektor mengalami kontraksi, yakni pertambangan dan penggalian yang terkontraksi 0,11%, konstruksi turun 0,17%, serta jasa keuangan dan asuransi yang menyusut 2,01%.

Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi motor utama pertumbuhan dengan kenaikan 6,03%. Kontribusi ekspor terhadap perekonomian Kalimantan Timur bahkan mencapai 116,89%, mencerminkan tingginya ketergantungan ekonomi daerah terhadap aktivitas perdagangan luar negeri. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 5,04%, sementara konsumsi pemerintah mengalami penurunan tajam hingga 10,11%.

Secara kuartalan, ekonomi Kalimantan Timur pada kuartal IV/2025 tumbuh 5,04% secara year on year dan 3,66% secara quarter to quarter.

“Kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2025 ini melambat dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 yang tumbuh sebesar 6,17%,” ujarnya dalam rilis resmi, Senin.

IDXChannel - Ekspor Jepang melonjak 16,8 persen year-on-year pada Januari 2026, melampaui ekspektasi para analis.

Dilansir dari Xinhua pada Rabu (18/2/2026), ini merupakan pertumbuhan ekspor untuk bulan kelima secara berturut-turut.

Angkanya jauh melampaui perkiraan pertumbuhan 12 persen yang diprediksi oleh para ekonom dalam jajak pendapat Reuters.

Sementara itu, impor Jepang menurun 2,5 persen pada Januari 2025 dibandingkan bulan yang sama setahun sebelumnya. Angkanya berbanding terbalik dengan perkiraan kenaikan tiga persen yang diprediksi oleh para ekonom.

Akibatnya, neraca perdagangan mengalami defisit sebesar 1,15 triliun yen atau sekitar Rp126 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan defisit sebesar 2,14 triliun yen yang diprediksi oleh para analis.

Ekonomi Jepang hampir stagnan pada akhir 2025, hanya tumbuh 0,1 persen quarter-to-quarter dan 0,2 persen year-on-year pada Oktober-Desember.

Untuk tahun kalender 2025, produk domestik bruto (PDB) Jepang mencatat pertubuhan 1,1 persen. (Wahyu Dwi Anggoro)

Uni Eropa mulai mengenakan biaya atas emisi karbon pada barang impor melalui skema Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) pada 2026.

Kebijakan ini berpotensi menjadi tantangan baru bagi ekspor Indonesia, khususnya komoditas beremisi tinggi seperti baja, aluminium, semen, pupuk, dan ke depan produk turunannya.

Melansir Reuters, CBAM merupakan pajak karbon lintas batas pertama di dunia yang bertujuan menyamakan biaya karbon antara produk impor dan produk yang diproduksi di Uni Eropa.

Importir akan dikenai biaya berdasarkan emisi karbon yang dihasilkan dalam proses produksi barang, setara dengan harga karbon yang sudah dibayar industri di Eropa.

Komisioner Iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra menyatakan kebijakan ini diterapkan tanpa perlakuan berbeda bagi produk impor.

"Kami tidak meminta lebih, tetapi juga tidak meminta kurang, untuk barang-barang yang masuk ke Uni Eropa," ujarnya seperti dilansir Reuters pada Desember lalu.

Dalam proposal terbaru, European Commission mengusulkan perluasan CBAM ke produk hilir yang banyak menggunakan baja dan aluminium, termasuk mesin, produk konstruksi, suku cadang kendaraan, hingga peralatan rumah tangga.

Uni Eropa juga akan memperketat pengawasan pelaporan emisi. Jika ditemukan pelaporan yang tidak akurat, nilai emisi 'default' dapat diterapkan sehingga biaya CBAM menjadi lebih tinggi.

Skema ini saat ini masih dalam fase transisi. Meski biaya emisi mulai dikenakan pada 2026, perusahaan importir diberi waktu hingga September 2027 untuk membeli dan menyerahkan sertifikat CBAM sebagai bagian dari kewajiban kepatuhan.

Lantas, apa ancaman CBAM ke ekspor Indonesia?

Bagi Indonesia, dampak CBAM akan terasa pada sejumlah ekspor komoditas, salah satunya baja.

Data Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) menunjukkan eksposur ekspor baja ke Uni Eropa terus meningkat.

Pada 2024, total ekspor baja Indonesia mencapai sekitar 21,5 juta ton, dengan tujuan Uni Eropa sebesar 1,2 juta ton atau 5,6 persen. Sementara pada 2025 hingga kuartal III, ekspor ke Uni Eropa meningkat menjadi sekitar 2,3 juta ton dari total 17,5 juta ton, atau setara 13,1 persen.

Kenaikan porsi tersebut menandakan pasar Eropa semakin relevan bagi industri baja nasional. Dengan penerapan CBAM, produk Indonesia berisiko menghadapi biaya tambahan jika emisi karbonnya dinilai lebih tinggi dibanding standar Uni Eropa.

IISIA menyebut industri baja nasional bersama asosiasi telah menyiapkan langkah antisipasi, antara lain peningkatan pengukuran, verifikasi, dan pelaporan emisi, serta penyusunan peta jalan dekarbonisasi secara bertahap.

Selain itu, didorong pula dukungan kebijakan berupa insentif fiskal, pembiayaan yang terjangkau, dan ketersediaan energi bersih yang kompetitif agar daya saing ekspor tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Arus investasi di Indonesia mencatatkan lonjakan dalam 15 tahun terakhir. Kendati demikian, mayoritas aliran modal tersebut mengalir deras ke sektor bernilai tambah rendah sehingga turut menjadi biang kerok anjloknya produktivitas manufaktur nasional.

Berdasarkan dokumenCountry Growth & Jobs Report: Indonesiayang dirilis akhir Januari 2026, World Bank alias Bank Dunia mengungkapkan tingkat investasi RI rata-rata mencapai 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam 15 tahun terakhir.

"Kendati demikian, sekitar 70% dari investasi ini mengalir ke sektor manufaktur bernilai-tambah rendah," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Selasa (17/2/2026).

Lembaga yang bermarkas di Washington DC ini mencatat 70% realisasi investasi Indonesia tersedot ke industri makanan olahan, logam dasar, serta layanan akomodasi dan makanan akibat dorongan siklus komoditas.

Kondisi saat ini berbanding terbalik dengan aliran modal ke manufaktur berorientasi ekspor dan bernilai tinggi, seperti otomotif, elektronik, farmasi, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Padahal, Bank Dunia menjelaskan sektor-sektor tersebut menjadi primadona investasi pada awal hingga pertengahan 1990-an, yang didorong oleh reformasi perdagangan dan deregulasi.

Masalahnya, setelah itu, terjadi tren pembatasan pasar di Tanah Air. Akibatnya, menurut Bank Dunia, fenomena tersebut menjadi biang kerok anjloknya produktivitas manufaktur Indonesia sebesar 20% hingga 30% dibandingkan era kejayaannya di awal 1990-an.

"Meningkatnya pembatasan pasar telah melindungi perusahaan-perusahaan terkemuka dan perusahaan milik negara dari persaingan, memusatkan aktivitas pada manufaktur dan jasa yang bernilai rendah," ungkap laporan tersebut.

Bank Dunia mengakui bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam melihat kemerosotan ini lewat pengesahan UU Cipta Kerja pada 2020 dan berbagai reformasi regulasi bisnis. Aturan sapu jagat itu dirancang untuk meliberalisasi sektor usaha dan melonggarkan batasan investasi asing langsung.

Langkah ini diakui memang berhasil memicu kenaikan komitmen investasi di sektor-sektor tersebut. Hanya saja, realisasi yang masuk ternyata ‘jauh panggang dari api’.

"Aliran investasi aktual masih jauh dari harapan, sebagian besar disebabkan oleh berbagai tantangan implementasi [UU Cipta Kerja] di lapangan," jelas laporan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha dan ekonom meminta pemerintah untuk memperjuangkan industrialisasi nasional dalam saat Presiden Prabowo Subianto terbang ke Amerika Serikat bertemu dengan Presiden Donald Trump.

Para pemangku kepentingan juga berharap agar proteksi terhadap industri tekstil dan alas kaki menjadi perhatian dalam pembahasan nanti.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa menyebut pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada sektor industri yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja nasional.

“Terkait kebijakan tarif AS, sektor yang perlu mendapat perhatian adalah industri berorientasi ekspor dan padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, perikanan, serta beberapa produk manufaktur tertentu,” kata Erwin kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Menurut Erwin, sederet sektor tersebut merupakan kontributor penting bagi penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa. Oleh karena itu, dia menilai pemerintah perlu menjaga keberlanjutan daya saing industri melalui strategi negosiasi yang tepat.

Dari sisi pendekatan perundingan, Kadin menilai pemerintah perlu memperkuat kemitraan dagang yang saling menguntungkan, mendorong kesetaraan perlakuan tarif dengan negara pesaing, serta meningkatkan efisiensi logistik dan kemudahan berusaha di dalam negeri.

“Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya berbicara soal tarif, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah mitra strategis dalam rantai pasok global,” lanjutnya.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sektor paling rentan terhadap kebijakan tarif AS adalah industri padat karya yang memiliki eksposur tinggi ke pasar ekspor Negeri Paman Sam.

“Terkait kebijakan tarif AS, dari perspektif dunia usaha, sektor yang paling rentan adalah industri padat karya yang memiliki eksposur tinggi terhadap pasar ekspor ke Amerika Serikat,” kata Shinta kepada Bisnis.

Berdasarkan data ekspor, Shinta memaparkan sejumlah komoditas dengan ketergantungan signifikan terhadap pasar AS. Dia mencontohkan, pakaian dan aksesori rajutan mencatat sekitar 61% ekspor ke AS, furnitur dan lampu sekitar 59%, olahan daging/ikan/krustasea sekitar 56%, serta produk kulit sekitar 56%. Adapun pakaian non-rajutan sekitar 49%, mainan dan perlengkapan olahraga sekitar 45%, dan alas kaki sekitar 33%.

Menurutnya, data tersebut menunjukkan perubahan tarif akan berdampak langsung pada pesanan, tingkat utilisasi kapasitas produksi, hingga arus kas perusahaan, yang pada akhirnya berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja.

“Karena itu, sektor-sektor ini [industri padat karya] perlu menjadi prioritas perlindungan dalam negosiasi, mengingat kontribusinya terhadap manufaktur dan stabilitas ketenagakerjaan nasional,” terangnya.

Di sisi lain, Shinta menuturkan Apindo ikut terlibat dalam negosiasi tarif resiprokal AS dengan memberi masukan industri, memetakan hambatan usaha, hingga berkomunikasi dengan mitra dunia usaha di AS.

Selain itu, Shinta menilai penguatan posisi tawar Indonesia juga menuntut pemahaman atas konteks kebijakan tarif resiprokal AS yang bertujuan menyeimbangkan neraca perdagangan dan menekan defisit dagang.

“Pendekatan Indonesia tidak bisa hanya defensif meminta penurunan tarif, tetapi juga harus menawarkan solusi konkret yang menjawab kepentingan tersebut,” terangnya.

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Presiden Prabowo memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Pertemuan itu dilaksanakan di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara RI menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi internasional berada pada titik yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional, terutama terkait perundingan tarif dengan AS.

“Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sesegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia,” demikian dikutip dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Senin (16/2/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Produk gula aren organik dari Pacitan, Jawa Timur, menembus pasar internasional. Ekspor dilakukan ke Belanda, Malaysia, dan Australia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan gula tersebut diproduksi pekebun Kelompok Tani Akur X yang membentuk CV Temon Agro Lestari di Desa Temon, Kecamatan Arjosari.

CV Temon Agro Lestari mencatat ekspor 1 ton ke Belanda, 10 ton ke Malaysia, dan 500 kilogram atau 0,5 ton ke Australia.

“Kementerian Pertanian terus mendorong hilirisasi, sertifikasi, dan pengembangan desa ekspor agar nilai tambah dan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh petani,” kata Amran dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/2/2026).

Kelompok Tani Akur X merupakan binaan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Pendampingan dilakukan melalui Program Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan.

Program tersebut mendorong pengembangan komoditas secara berkelanjutan dengan target pasar ekspor. Pendampingan meliputi bantuan ternak, sarana produksi pupuk kompos, serta pelatihan untuk memperoleh sertifikasi organik.

Dengan fasilitasi tersebut, pekebun memproduksi pupuk kompos secara mandiri dan menggunakannya di kebun.

Kementerian Pertanian mencatat luas lahan aren bersertifikasi organik mencapai 15,66 hektar dengan melibatkan 25 pekebun. Potensi produksi tercatat 18 ton per tahun.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat menyebut sertifikasi meningkatkan nilai jual dan memperluas pasar gula arenPacitan.

Harga gula aren yang sebelumnya Rp 20.000 per kilogram meningkat menjadi Rp 30.000 per kilogram setelah bersertifikat organik.

“Ke depan, Ditjen Perkebunan akan terus memperluas pembinaan agar semakin banyak pekebun yang naik kelas dan berorientasi ekspor,” ujar Roni.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kami mendorong pelaku usaha perikanan untuk tetap berkomitmen menjaga mutu dan keamanan produk

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga sekaligus memperluas akses pasar produk perikanan pada 2026.

Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Erwin Dwiyana dalam siaran pers di Jakarta, Senin, mengatakan langkah tersebut antara lain fasilitasi kepada asosiasi dan eksportir terkait penerapan aturan baru Uni Eropa mengenai Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan pernyataan pengolahan.

Selain itu, KKP juga menyiapkan dukungan bagi eksportir dalam menghadapi aturan baru Amerika Serikat (AS) terkait Certificate of Admissibility.

Dukungan ini penting karena sertifikat tersebut menjadi syarat utama agar produk perikanan Indonesia dapat diterima di pasar AS.

Erwin menambahkan KKP juga melakukan diplomasi terkait pengajuan Comparability Finding (CF) rajungan hasil tangkapan gillnet kepada National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), lembaga pemerintah AS yang mengatur kebijakan kelautan dan perikanan.

Upaya ini dilakukan agar ekspor rajungan Indonesia tetap berlanjut dan tidak terhambat oleh regulasi baru yang diterapkan otoritas setempat.

“Kami mendorong pelaku usaha perikanan untuk tetap berkomitmen menjaga mutu dan keamanan produk, sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya dan daya saing sektor perikanan,” kata Erwin.

Ia menambahkan strategi lainnya mencakup fasilitasi temu bisnis, promosi produk perikanan di ajang internasional, serta misi investasi.

KKP juga mendorong pelaku usaha memanfaatkan tarif preferensi nol persen dalam kerangka Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) untuk produk olahan tuna dan cakalang yang akan berlaku setelah triwulan I 2026.

Erwin menegaskan perundingan penurunan tarif di kawasan non-tradisional seperti Amerika Utara, Asia Selatan, Timur Tengah, Eurasia, hingga Amerika Latin terus dilakukan.

“Kami juga terus melakukan sosialisasi pemanfaatan tarif preferensi hasil perundingan Indonesia kepada pelaku usaha,” kata dia.

KKP mencatat nilai ekspor produk perikanan Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 6,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp105,5 triliun (kurs Rp16.823 per dolar AS), meningkat 5,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

AS menjadi pasar utama dengan nilai ekspor sebesar 1,99 miliar dolar AS atau Rp33,5 triliun. Adapun udang menjadi komoditas ekspor utama dengan nilai 1,87 miliar dolar AS atau Rp31,5 triliun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan neraca perdagangan produk perikanan sepanjang 2025 mengalami surplus 5,60 miliar dolar AS atau Rp94,2 triliun, naik 3,0 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk menggeser arah pengembangan kopi nasional dari sekadar peningkatan volume produksi menuju penguatan kualitas dan percepatan hilirisasi. Langkah strategis ini diambil guna merespons kinerja ekspor kopi Indonesia yang gemilang setelah mencatatkan nilai lebih dari USD1,63 miliar atau setara Rp27,4 triliun pada 2024.

"Pengembangan kopi nasional harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi pekebun. Kebijakan ke depan difokuskan pada peningkatan produktivitas kebun rakyat, peremajaan tanaman, penguatan penanganan pascapanen, serta percepatan hilirisasi agar kopi Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dalam produk olahan bernilai tambah tinggi," ujar Amran, Senin (16/2/2026).

Amran menjelaskan hilirisasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan posisi tawar kopi Indonesia di pasar internasional. Upaya tersebut diimplementasikan melalui pengembangan industri roasting, produksi kopi siap seduh, ekstraksi kopi, hingga diversifikasi berbagai produk turunan lainnya yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan biji kopi mentah.

Data perdagangan mencatat, volume ekspor kopi Indonesia sepanjang tahun 2024 mencapai 316,7 ribu ton. Angka tersebut menempatkan komoditas kopi sebagai penopang utama perekonomian nasional sekaligus menjadi sumber penghidupan strategis bagi jutaan keluarga pekebun di berbagai daerah.

Pemerintah menargetkan penguatan akses pasar global hingga tahun 2026 melalui peningkatan konsistensi mutu dan pemenuhan standar internasional. Selain itu, pengembangan produk olahan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan pasar global yang semakin dinamis dan menuntut keberlanjutan proses produksi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menambahkan bahwa pemerintah juga mendorong penerapan praktik budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim. Selain aspek teknis, penguatan kelembagaan dan pendampingan bagi para pekebun menjadi prioritas agar mereka mampu bersaing di rantai pasok global.

Kemitraan antara pekebun dan pelaku industri pengolahan juga terus diperkuat guna mempercepat transformasi hilirisasi di sentra-sentra produksi. Langkah ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi yang tidak efisien sekaligus memastikan penyerapan hasil panen dengan harga yang lebih kompetitif.

"Dengan strategi terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk penguatan hilirisasi di dalam negeri, pengembangan kopi nasional hingga 2026 diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas pasar, serta memperkuat kesejahteraan pekebun secara berkelanjutan," pungkas Roni.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong agar sektor industri berorientasi ekspor dan padat karya menjadi prioritas dalam perundingan tarif Amerika Serikat (AS).

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa menyebut pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada sektor industri yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja nasional.

“Terkait kebijakan tarif AS, sektor yang perlu mendapat perhatian adalah industri berorientasi ekspor dan padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, perikanan, serta beberapa produk manufaktur tertentu,” kata Erwin kepadaBisnis, Senin (16/2/2026).

Menurut Erwin, sederet sektor tersebut merupakan kontributor penting bagi penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa. Oleh karena itu, dia menilai pemerintah perlu menjaga keberlanjutan daya saing industri melalui strategi negosiasi yang tepat.

Dari sisi pendekatan perundingan, Kadin menilai pemerintah perlu memperkuat kemitraan dagang yang saling menguntungkan, mendorong kesetaraan perlakuan tarif dengan negara pesaing, serta meningkatkan efisiensi logistik dan kemudahan berusaha di dalam negeri.

“Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya berbicara soal tarif, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah mitra strategis dalam rantai pasok global,” lanjutnya.

Di samping itu, Erwin menambahkan, dinamika perundingan tarif ini juga harus dilihat sebagai peluang. Menurutnya, di tengah penataan ulang rantai pasok global, Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investasi baru, memperluas pasar ekspor, serta meningkatkan ekspor produk bernilai tambah.

“Harapannya, proses perundingan dapat menghasilkan skema yang memberikan kepastian bagi dunia usaha, meningkatkan daya saing nasional, serta tetap membuka ruang bagi pertumbuhan industri dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

Dia juga memandang pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dengan mengumpulkan para menteri bidang ekonomi di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15/2/2026) sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan ekonomi global.

“Kadin memandang pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo sebagai langkah yang sangat tepat untuk memastikan Indonesia memiliki posisi yang kuat dan terkoordinasi dalam setiap perundingan ekonomi global, termasuk dengan Amerika Serikat,” ujarnya.

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Presiden Prabowo memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Pertemuan itu dilaksanakan di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara RI menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi internasional berada pada titik yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional, terutama terkait perundingan tarif dengan AS.

“Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sesegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia,” demikian dikutip dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Senin (16/2/2026).