JAKARTA, KOMPAS.com-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot dua pejabat pajak setelah investigasi internal menemukan persoalan dalam pengelolaan restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran.

Langkah ini diambil setelah lima pejabat diperiksa karena diduga terkait dengan penerbitan restitusi dalam jumlah besar. Dari hasil pemeriksaan awal, dua di antaranya langsung diberhentikan dari jabatannya.

“Saya serius banget dengan restitusi itu, karena keluarnya agak tidak terkendali. Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua akan saya copot,” ujar Purbaya dalam temu media di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Ia menegaskan, langkah tegas ini menjadi sinyal agar seluruh jajaran menjalankan instruksi dengan disiplin dan tidak mengeluarkan restitusi secara berlebihan.

“Message-nya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jor-joran. Jadi saya enggak main-main,” kata dia.

Sebagai informasi, restitusi pajak merupakan pengembalian dana kepada wajib pajak ketika pembayaran pajak yang dilakukan lebih besar dari kewajiban yang seharusnya.

Mengacu pada Direktorat Jenderal Pajak, restitusi dapat terjadi baik karena pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, maupun kelebihan bayar untuk jenis pajak seperti PPh, PPN, atau PPnBM.

Purbaya mengungkapkan, selama ini terdapat persoalan dalam pelaporan dan pengendalian restitusi, termasuk ketidakakuratan informasi yang diterima pimpinan. Ia mencontohkan, nilai restitusi yang dilaporkan relatif kecil pada awalnya, namun realisasi di akhir tahun justru jauh lebih besar.

“Di rapat saya sudah tanya potensinya berapa, staf saya bilang sedikit. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat dari yang mereka sebutkan,” ujarnya.

Data menunjukkan, nilai restitusi pajak pada 2025 mencapai Rp 361,15 triliun atau melonjak 35 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk memperketat pengawasan, pemerintah juga menurunkan batas restitusi PPN dipercepat dari Rp 5 miliar menjadi Rp 1 miliar. Kebijakan ini dimaksudkan agar arus pencairan lebih terkendali dan tidak menimbulkan risiko kebocoran.

Selain itu, audit investigatif tengah dilakukan terhadap praktik restitusi periode 2016–2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Purbaya juga menyinggung temuan di sektor batu bara yang menyebabkan negara harus menanggung beban hingga Rp 25 triliun akibat restitusi PPN.

“Ini ingin kita kendalikan supaya restitusinya lebih rapi. Apalagi di industri batu bara, PPN-nya saya nombok Rp 25 triliun. Jadi saya bayar, dan ada yang tidak benar hitungannya,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri tekstil menilai kebijakan pengetatan restitusi pajak yang tengah disiapkan pemerintah tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja usaha, termasuk dari sisi arus kas perusahaan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, restitusi pajak pada dasarnya merupakan mekanisme pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pelaku industri tidak menggantungkan keberlangsungan usaha pada skema tersebut.

“Kalau dari anggota ataupun dari asosiasi, melihatnya ini hal yang bagus sih, karena pemerintah juga bisa ngejaga fiskalnya sendiri. Jadi dampaknya nggak besar buat kita,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Farhan menuturkan, kebijakan tersebut tidak akan memberikan tekanan berarti terhadap cashflow perusahaan. Pasalnya, sumber utama arus kas industri berasal dari aktivitas operasional seperti penjualan dan keuntungan usaha, bukan dari pengembalian pajak.

“Karena kita hidup bukan dari restitusi. Cashflow kita dari penjualan, dari keuntungan, dari market, sehingga kita nggak berharap banyak untuk restitusi ini,” sebutnya.

Dia juga mendukung penambahan syarat pengajuan restitusi. Adapun syarat tersebut mulai dari tidak adanya tunggakan pajak, kepemilikan laporan keuangan dengan opini WTP (unqualified opinion) selama tiga tahun berturut-turut, tidak dilakukan koreksi atas laba/rugi fiskal lebih dari 5% berdasarkan hasil pemeriksaan tiga tahun pajak terakhir, serta ketentuan DJP bisa mencabut keputusan penetapan WP Kriteria Tertentu.

Menurut Aqil, upaya penertiban tersebut perlu dibarengi dengan transparansi agar dapat memberikan efek jera sekaligus memperkuat tata kelola perpajakan.“Kalau memang ini diperketat, berarti kan ada pihak-pihak yang memanfaatkan restitusi itu. Kita minta itu kalau bisa diusut, diusut. Dibuka datanya,“ tuturnya.

Di sisi lain, Aqil menekankan bahwa kebutuhan utama industri tekstil saat ini bukanlah percepatan restitusi, melainkan insentif fiskal yang lebih langsung menyasar biaya produksi. APSyFI, kata dia, mengusulkan adanya insentif berupa pemotongan atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri serat dan benang filamen dalam jangka waktu tertentu.

Situasi industri saat ini katanya cukup berat. Harga bahan baku meningkat, tekanan impor, terutama praktik dumping, masih terjadi, sementara pasar ekspor juga menghadapi berbagai hambatan tarif dan non-tarif.

Dia mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif PPN secara terbatas, misalnya selama 6 bulan hingga 1 tahun, dengan skema evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut terhadap kinerja industri.

“Kita minta dari pemerintah bisa ngasih insentif, seperti pembebasan biaya masuk plastik itu kan 6 bulan. Nah dimonitoring saja, kasih misalnya pemotongan PPN selama 6 bulan. Selama 6 bulan dievaluasi kira-kira berdampak nggak,” harap Aqil.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan baru mengenai restitusi dipercepat dan mencabut seluruh ketentuan terkait yang ada sebelumnya. Beleid ini sudah berlaku sejak 1 Mei 2026.

Aturan baru yang memperketat hampir seluruh aturan pengajuan restitusi dipercepat ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Beleid yang diundangkan pada 30 April 2026 tersebut mencabut seluruh aturan sebelumnya yaitu PMK No.39/PMK.03/2018 sampai dengan PMK No.119/2024, sehingga dinyatakan tidak berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berjanji memperbaiki tata kelola restitusi sebagai respons atas kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan sejumlah persoalan pada proses pengembalian pajak ini.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawati, kajian lembaga antirasuah dinilai penting untuk memperkuat sistem pengelolaan restitusi pajak dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pertama, terkait temuan KPK, DJP secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola restitusi, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya, untuk memastikan proses yang semakin terstandar, transparan, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan dinamika usaha dan masukan dari masyarakat," katanya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Inge menjelaskan, dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan, restitusi dilakukan melalui dua mekanisme utama. Pertama, pengembalian pendahuluan, yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) tertentu seperti WP patuh, WP kriteria tertentu, dan PKP berisiko rendah dengan proses yang lebih cepat.

Kedua, restitusi melalui pemeriksaan, untuk memastikan kebenaran material atas klaim kelebihan pembayaran pajak. Mekanisme ini juga dirancang untuk menjaga keseimbangan antara percepatan layanan dan pengendalian risiko terhadap penerimaan negara.

Terkait kajian KPK mengenai lemahnya diskresi fiskus, Inge menegaskan bahwa ruang lingkup diskresi fiskus telah dibatasi melalui ketentuan peraturan, standar operasional, serta parameter berbasis data.

"Ke depan, arah kebijakan adalah meningkatkan standardisasi proses dan pemanfaatan sistem, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan dapat ditelusuri (traceable)," jelasnya.

DJP, kata Inge, terus melakukan berbagai langkah penguatan pengawasan, seperti penguatan fungsi quality assurance dan pengendalian internal, pengembangan risk-based audit agar pengawasan lebih terfokus pada WP dengan profil risiko tinggi, serta implementasi sistem administrasi perpajakan terintegrasi (Coretax) untuk meningkatkan transparansi dan jejak audit.

Inge memastikan ke depannya DJP akan melakukan perbaikan. Dalam jangka pendek, DJP melakukan penyempurnaan pedoman teknis dan peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam analisis data dan pengujian kepatuhan material.

Kemudian jangka menengah dan panjang, DJP mendorong simplifikasi prosedur restitusi, penguatan basis data untuk penentuan profil risiko, serta penajaman kebijakan pengembalian pendahuluan agar lebih tepat sasaran dan tetap menjaga integritas penerimaan negara.

Sebelumnya, Direktorat Monitoring KPK mengeluarkan laporan untuk tahun 2025 dan menemukan bahwa praktik restitusi pajak mengandung risiko korupsi yang tinggi akibat ketidakpastian norma, tingginya diskresi fiskus, lemahnya kontrol internal, serta kompleksitas prosedur administrasi.

Menurut KPK, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak, ketimpangan akuntabilitas antara wajib pajak dan petugas pajak, serta membuka ruang negosiasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemeriksaan dan pengembalian pajak.

Status lebih bayar dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) ternyata tidak selalu berarti wajib pajak bisa menerima pengembalian dana.

Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2026 yang mengatur tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT.

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan pada 16 Maret 2026 oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, sebagai bagian dari penyesuaian dalam sistem administrasi perpajakan.

Dalam aturan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan terdapat kondisi tertentu di mana nilai lebih bayar yang dilaporkan dalam SPT justru dianggap bukan sebagai kelebihan pembayaran pajak.

"Nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak dianggap bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak," demikian bunyi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) beleid itu.

Kondisi tersebut terjadi apabila lebih bayar muncul akibat perbedaan pembulatan dalam sistem administrasi DJP, berasal dari pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah atau disebabkan oleh kesalahan dalam pengisian SPT, khususnya pada wajib pajak orang pribadi.

Kesalahan yang dimaksud mencakup pencantuman kredit pajak yang tidak sesuai, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang tidak tepat, kredit pajak tanpa disertai pelaporan penghasilan, hingga penggabungan kredit pajak final dengan penghasilan non final.

Aturan ini juga mencakup kondisi tertentu pada pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, Polri, maupun pejabat negara yang hanya menerima penghasilan dari APBN atau APBD, namun mencatatkan perhitungan pajak terutang yang lebih kecil dibandingkan bukti potong yang dimiliki.

DJP menegaskan konsekuensi dari kondisi tersebut. Nilai lebih bayar yang dianggap bukan kelebihan pembayaran pajak tidak dapat diproses untuk pengembalian.

"Tidak dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2).

Selain itu, DJP juga tidak akan melakukan penelitian maupun pemeriksaan untuk proses pengembalian pendahuluan. Sebagai gantinya, otoritas pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan resmi kepada wajib pajak.

"Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan dianggap bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak," lanjut ketentuan dalam pasal yang sama.

Di sisi lain, aturan ini juga mengatur ketentuan terkait penyampaian SPT. Dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa SPT yang disampaikan tidak sesuai ketentuan dapat dianggap tidak disampaikan, sementara kesalahan dalam pengisian SPT dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perpajakan.

Dengan ketentuan tersebut, wajib pajak diharapkan lebih cermat dalam mengisi SPT agar status lebih bayar yang dilaporkan tidak berujung pada penolakan pengembalian.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengaudit pengembalian pajak atau restitusi pada APBN 2025 yang tembus Rp361 triliun.

Purbaya menyebut audit yang dimaksud olehnya akan ditujukan kepada wajib pajak (WP) yang restitusinya dalam nominal besar dan 'mencurigakan'.

"Kami akan jadi, kami akan audit yang kelihatan besar-besar, yang mencurigakan tahun lalu. Tahun lalu kami keluarin berapa tuh? Rp360 triliun. Menurut saya kebesaran, saya akan lihat ada enggak yang main-main di situ," ujarnya dikutip Selasa (24/2/2026).

Tujuan audit restitusi itu, terang Purbaya, untuk melihat apabila ada praktik kecurangan dalam pengembalian kelebihan bayar pajak. Dia juga menginginkan agar ke depannya penerimaan negara tidak tergerus akibat restitusi, meski itu adalah hak dari wajib pajak (WP).

"Tujuannya supaya ke depan kalau restitusi jangan main-main. Supaya uang saya enggak hilang gitu, dan memperbaiki kondisi fiskal juga," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun pada APBN 2026 sampai dengan 31 Januari lalu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat restitusi mencapai Rp54,1 triliun atau turun 23% (YoY) dari Januari 2025.

Secara terperinci, restitusi awal tahun meliputi pajak penghasilan (PPh) nonmigas Rp15,8 triliun, serta pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan barang mewah (PPnBM) mencapai Rp37,37 triliun.

Adapun pajak lainnya seperti di antaranya pajak bumi dan bangunan (PBB) dan PPh migas mencapai Rp879 miliar.

Kriteria Seleksi

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan audit bakal dilakukan sesuai dengan kriteria seleksi dari otoritas. Menurutnya, otoritas pajak akan melihat apabila persyaratan restitusi itu sudah dipenuhi atau belum oleh WP yang mengajukan.

"Jadi kami akan lihat, kami akan review lagi kira-kira kriteria yang seharusnya memang eligible itu dipenuhi apa enggak," ujar Bimo usai konferensi pers.

Namun demikian, Bimo tak menampik bisa saja kondisi dunia usaha terkait yang menyebabkan restitusi jebol hingga Rp361 triliun. Contohnya, industri batu bara yang dimungkinkan untuk mengajukan restitusi lantaran komoditas tersebut ditetapkan sebagai barang kena pajak (BKP) sebab Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja.

"Maka otomatis ketika commodity turun harganya, dia investasi besar-besaran di tahun sebelumnya, ya pasti pajak inputnya akan sangat tinggi. Di tahun berikutnya kami kena hit harus membalikkan, baik PPh maupun PPN. Itu aja," ungkapnya.

Untuk diketahui, restitusi pajak sepanjang 2025 mencapai Rp361 triliun. Hal ini turut menekan penerimaan pajak tahun lalu yang akhirnya hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal meninjau kembali aturan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi usai nilainya pada 2025 lalu tembus Rp361 triliun.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu memaparkan bahwa pihaknya ingin mengelola restitusi lebih baik pada 2026.

Sebagaimana diketahui, di tengah ruang fiskal yang sempit, pemerintah menargetkan penerimaan pajak di angka Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 7% lebih dari target APBN 2025.

Febrio menjelaskan bahwa pihaknya menjamin akan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak (WP) yang memang haknya, atau seharusnya tidak terutang.

Namun, dia mengakui otoritas fiskal tengah mempelajari apabila ada celah dalam aturan restitusi yang menyebabkan lonjakan pengembalian pembayaran pajak pada tahun lalu.

"Itu sedang kami siapkan. Yang kalau kami lihat kan itu haknya sesuai dengan dua tahun. Tetapi kan tetap harus kami lihat, apa iya sebesar itu? Makanya peraturannya lagi kami dalami nanti di tempatnya Pak Bimo [Dirjen Pajak] ya, DJP. Kira-kira pengaturan seperti apa," terangnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu menyebut kementeriannya banyak memberikan relaksasi terkait dengan kewajiban pajak pada saat terjadi pandemi Covid-19. Kini, setelah Indonesia melewati masa krisis itu, pemerintah dinilai perlu mengevaluasi lagi kebijakan-kebijakan sebelumnya.

"Kalau dulu zamannya Covid kan relaksasi banyak tuh, nah pertanyaannya apakah ada kebijakan-kebijakan yang perlu kami sesuaikan supaya tata kelolanya lebih baik, dan juga pengawasannya lebih baik," terang Febrio.

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kementeriannya memiliki PR besar dalam mengejar target penerimaan. Sebab, di tengah ruang fiskal yang sempit, pemerintah tetap berambisi mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pada awal tahun ini, atau Januari 2026, penerimaan pajak tumbuh 30,8% (YoY) menjadi Rp116,2 triliun. Apabila pertumbuhan tinggi itu konsisten sepanjang tahun, Purbaya memperkirakan tak sulit untuk bisa mengejar target pajak sebagaimana tertuang di APBN 2026.

Salah satu PR yang dinilai Purbaya harus diperbaiki fiskus untuk mengejar target penerimaan itu adalah terkait dengan restitusi. Dia menilai lonjakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun lalu menekan realisasi penerimaan yang akhir tahun hanya sebesar Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN 2025.

"Kami mau kasih sinyal bahwa yang katanya enggak mungkin itu, dengan hitungan kasar, masih bisa, artinya peluang itu ada. Saya enggak tahu, saya harus kerja keras untuk mencapai itu. Tetapi, probability, peluang itu ada. Gitu aja," katanya pada kesempatan yang sama.

Keprihatinan Purbaya

Keprihatinan Menkeu Purbaya terkait dengan kenaikan tinggi restitusi pajak pada 2025 sebelumnya telah disampaikan kepada Komisi XI DPR pada rapat yang diselenggarakan, Rabu (4/2/2026).

Menurut ekonom yang sudah malang melintang di kementerian/lembaga itu, restitusi senilai Rp361 triliun pada 2025 terlalu besar. Dia menduga ada praktik yang dilakukan pengusaha dalam menaikkan harga pokok penjualan atau cost of goods sold (COGS).

"Saya pikir restitusi kita kegedean tuh, banyak aneh-anehnya tuh. Kadang-kadang produsen menaikkan COGS-nya terlalu tinggi sehingga marginnya kecil sekali mereka. Padahal untungnya besar," terangnya kepada anggota Komisi Keuangan DPR pekan lalu.

Purbaya mengaku tidak punya banyak pilihan pada 2025 lalu. Sebab, dengan kondisi ekonomi yang melambat, menahan restitusi bukan opsi yang tepat. Akan tetapi, dia tetap menilai angka restitusi hingga akhir tahun itu terlalu besar.

Dia pun mencontohkan industri batu bara. Ini bukan pertama kali Purbaya menyoroti industri ekstraktif itu yang dinilai meraup untung besar, namun tetap mendapat 'subsidi' negara sebagai konsekuensi dari UU Cipta Kerja.

Aturan pada Omnibus Law dimaksud yakni penetapan batu bara ke dalam kategori barang kena pajak (BKP). Implementasi UU Cipta Kerja yang disahkan 2020 itu mengubah aturan dalam UU PPN, di mana sebelumnya batu bara bukan merupakan BKP. Dengan demikian, industri batu bara bisa mengajukan restitusi.

"Nanti saya akan investigasi seiring dengan tadi masukan Pak Misbakhun. Kami akan lihat strategi restitusi yang baik seperti apa. Selama ini seperti otomatis enggak ada kontrol dari [Ditjen] Pajak untuk mengecek, saya pikir terlalu mudah. Industri batu bara tuh kalau kami hitung PPN-nya saya malah 'subsidi', maka saya coba tutup dengan bea ekspor batu bara," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mengaudit proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi senilai Rp361 triliun pada tahun 2025.

Purbaya menyatakan bahwa seharusnya angka restitusi tidak sebesar itu. Meski demikian, dia menyebut restitusi pada 2025 merupakan akumulasi dari kelebihan pembayaran pajak dua tahun sebelumnya.

"Yang tahun lalu tuh ada [restitusi] dua tahun sebelumnya ditumpuk ke [2025] dan enggak dikontrol restitusinya. Sekarang saya kontrol restitusinya dalam pengertian gini, yang besar-besar saya akan lihat betul," terangnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Tidak hanya memperketat untuk 2026, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut akan melihat kembali pembayaran restitusi 2025 yang tembus Rp361 triliun. Dia menyebut akan melakukan audit khususnya terhadap restitusi yang dalam jumlah besar.

"Tahun lalu yang besar-besar akan saya suruh audit, orang-orang saya ada yang main apa enggak. Kami serius lah," tuturnya.

Menurut hitungan kasar Purbaya, apabila tidak ada tekanan dari restitusi jumbo, ada peluang penerimaan pajak 2026 bisa mencapai Rp2.492 triliun atau melebihi target APBN yakni Rp2.357,7 triliun. Hal ini turut disampaikan Purbaya pada rapat dengan Komisi XI DPR Rabu pekan lalu.

Masalahnya, basis pertumbuhan penerimaan pajak dari realisasi 2025 terlampau rendah yakni Rp1.917,6 triliun. Pada tahun lalu, realisasi penerimaan pajak hanya 87,6% dari target APBN yakni Rp2.189,3 triliun.

Hitungan Purbaya itu apabila dalam 11 bulan ke depan pertumbuhan penerimaan pajak bisa setinggi pada Januari 2026, yakni 30,8% (YoY) dibandingkan Januari 2025.

"Kami kasih sinyal bahwa yang katanya enggal mungkin itu, dengan hitungan kasar, masih bisa, artinya peluang itu ada. Saya enggak tahu, saya harus kerja keras untuk mencapai itu. Tetapi, probability, peluang itu ada. Gitu aja," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi restitusi pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Tindakan rasuah berupa pemberian "uang apresiasi" sebesar Rp1,5 miliar atas pengkondisian restitusi pajak. Perlu diketahui, restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh negara kepada wajib pajak. Penetapan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti.

Ketiganya adalah Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Awalnya, PT BKB melaporkan adanya restitusi pajak untuk lapor pajak tahun 2024 ke KPP Madya Banjarmasin. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar, dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar sehingga restitusi pajaknya menjadi Rp48,3 miliar.

Pada November 2025, Mulyono melakukan pertemuan dengan Venasius di mana Mulyono menyampaikan bahwa ada "uang apresiasi" agar restitusi dapat dikabulkan yang nilainya Rp1,5 miliar.

"Pada Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dengan nilai restitusi yang disetujui sebesar Rp48,3 miliar," jelas Asep.

Restitusi berhasil dicairkan pada Januari 2026, Dian menghubungi staf Venasius agar "uang apresiasi" dicairkan. PT BKB membuat kontrak fiktif agar uang tersebut dapat disalurkan.

Asep mengatakan Venasius bertemu dengan Mulyono di sebuah hotel untuk membahas pembagian jatah dengan rincian sebagai berikut: Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta.

Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak pada Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,8% (year on year/YoY) dibandingkan Januari 2025.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak APBN pada bulan pertama 2025 yakni hanya Rp88,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pertumbuhan double digit penerimaan pajak awal 2026 itu didorong oleh pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 7% (YoY) dan penurunan pengembalian pajak (restitusi) sebesar minus 23% (YoY). Dengan demikian, terangnya, seluruh jenis pajak mencatat pertumbuhan positif secara neto.

"Gambaran penerimaan pajak Januari ini menunjukkan bahwa kelihatannya betul-betul memang pembalikan arah ekonomi sedang terjadi sehingga sehingga pendapatan pajaknya tumbuh dari tahun lalu," terangnya pada rapat bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Namun demikian, kinerja penerimaan negara lainnya justru anjlok. Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Januari lalu Rp22,6 triliun atau turun 14% (YoY) dari Januari 2025 yakni Rp26,3 triliun. Purbaya mengatakan penurunan itu salah satunya disebabkan oleh lonjakan impor dengan tarif atau bea impor 0%.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyelesaikan sejumlah free trade agreement (FTA) dengan berbagai negara sehingga membebaskan bea masuk impor.

Di sisi lain, dia turut menyoroti penurunan harga CPO 13,5% (YoY) dari US$1.059 per metrik ton menjadi kini US$916 per metrik ton.

Adapun terkait dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kontraksi terjadi lantaran hilagnya penerimaan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) yaitu dividen BUMN.

Pada Januari 2025, saat dividen perusahaan pelat merah masih masuk ke kas negara, penerimaan PNBP di awal tahun lalu masih sebesar Rp42,1 triliun. Pada awal tahun ini, realisasi PNBP turun 19,7% (YoY) menjadi Rp33,9 triliun. Hal ini lantaran kini dividen BUMN sudah dikelola di bawah Danantara sesuai amanat UU No.1/2025 tentang BUMN.

"Hingga 31 Januari 2026 realisasi penerimaan negara mencapai Rp172,7 triliun atau tumbuh 9,8% secara tahunan," terangnya.

Adapun pemerintah memasang target penerimaan negara secara keseluruhan tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun. Kontribusi terbesar masih dari pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, serta diikuti kepabeanan dan cukai Rp336 triliun dan PNBP Rp459,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak pada Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,8% (year on year/YoY) dibandingkan Januari 2025.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak APBN pada bulan pertama 2025 yakni hanya Rp88,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pertumbuhan double digit penerimaan pajak awal 2026 itu didorong oleh pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 7% (YoY) dan penurunan pengembalian pajak (restitusi) sebesar minus 23% (YoY). Dengan demikian, terangnya, seluruh jenis pajak mencatat pertumbuhan positif secara neto.

"Gambaran penerimaan pajak Januari ini menunjukkan bahwa kelihatannya betul-betul memang pembalikan arah ekonomi sedang terjadi sehingga sehingga pendapatan pajaknya tumbuh dari tahun lalu," terangnya pada rapat bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Namun demikian, kinerja penerimaan negara lainnya justru anjlok. Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Januari lalu Rp22,6 triliun atau turun 14% (YoY) dari Januari 2025 yakni Rp26,3 triliun. Purbaya mengatakan penurunan itu salah satunya disebabkan oleh lonjakan impor dengan tarif atau bea impor 0%.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyelesaikan sejumlah free trade agreement (FTA) dengan berbagai negara sehingga membebaskan bea masuk impor.

Di sisi lain, dia turut menyoroti penurunan harga CPO 13,5% (YoY) dari US$1.059 per metrik ton menjadi kini US$916 per metrik ton.

Adapun terkait dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kontraksi terjadi lantaran hilagnya penerimaan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) yaitu dividen BUMN.

Pada Januari 2025, saat dividen perusahaan pelat merah masih masuk ke kas negara, penerimaan PNBP di awal tahun lalu masih sebesar Rp42,1 triliun. Pada awal tahun ini, realisasi PNBP turun 19,7% (YoY) menjadi Rp33,9 triliun. Hal ini lantaran kini dividen BUMN sudah dikelola di bawah Danantara sesuai amanat UU No.1/2025 tentang BUMN.

"Hingga 31 Januari 2026 realisasi penerimaan negara mencapai Rp172,7 triliun atau tumbuh 9,8% secara tahunan," terangnya.

Adapun pemerintah memasang target penerimaan negara secara keseluruhan tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun. Kontribusi terbesar masih dari pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, serta diikuti kepabeanan dan cukai Rp336 triliun dan PNBP Rp459,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku tengah menghitung ulang dampak Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja terhadap anjloknya penerimaan negara akibat tingginya pengembalian pajak alias restitusi.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), Kemenkeu mengungkapkan bahwa pemerintah membukukan penerimaan pajak sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7% dari target sampai dengan akhir November 2025. Sebelum restitusi, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.985,4 triliun sehingga selisihnya diketahui mencapai Rp351 triliun.

Pengembalian paling besar terjadi di pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Penerimaan bruto tercatat Rp907,93 triliun, namun setelah dikurangi restitusi anjlok ke Rp660,77 triliun. Dengan demikian, ada pengembalian sebesar Rp247,1 triliun.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa restitusi adalah bagian dari hak wajib pajak (WP). Dia mengakui pengembalian yang tinggi terjadi di antaranya pada komoditas batu bara.

Komoditas 'emas hitam' itu sebagian besar diekspor sehingga bebas dari PPN. Menurut Febrio, kondisi tersebut tidak lepas dari UU Cipta Kerja yang sudah berlaku selama empat tahun belakangan ini.

Hal tersebut juga sebelumnya sudah diakui oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada saat rapat dengan Komisi XI DPR awal Desember 2025 ini.

"Ketika dia [batu bara] diekspor terjadi restitusi PPN-nya terutama, karena kan kalau barang ekspor kan tidak kena PPN. Nah, jadi itu restitusi menjadi cukup besar. Sekarang kami assess dampaknya, kami harus hitung ulang," terang Febrio usai konferensi pers tersebut di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Minggu (21/12/2025).

Pejabat eselon I Kemenkeu itu pun mengakui rencana pengenaan bea keluar batu bara menjadi kebijakan yang diharapkan bisa membalikkan keadaan yang ada sekarang. Dengan memungut bea keluar, harapannya kondisi penerimaan negara dari sektor batu bara bisa kembali ke level sebelum UU Cipta Kerja.

"Ini makanya kami coba assess apakah bea keluar ini bisa membalikkan pendulumnya ke kondisi kurang lebih mirip seperti sebelum Undang-Undang Cipta Kerja," tutur Febrio.

Secara lebih luas, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu menyebut pihaknya sedang melihat kembali prinsip keadilan dari industri-industri ekstraktif di Indonesia, tidak hanya batu bara. Prinsipnya mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Namun, dia memastikan pemerintah akan tetap memerhatikan aspek daya saing atau competitiveness dari industri di dalam negeri.

"Jadi competitiveness untuk berbisnis sisi usaha tambang juga tetap kami perhatikan, tetapi keadilan sesuai dengan pasal 33 itu akan kami terus pegang," ungkapnya.

Adapun estimasi setoran bea keluar batu bara ke APBN dalam setahun mencapai sekitar Rp25 triliun. Rencananya, pungutan bea keluar batu bara akan mulai diterapkan Januari 2026.

Febrio mengatakan pihaknnya menargetkan secepatnya akan menerbitkan aturan pengenaan tarif ekspor kepada komoditas emas hitam itu. "Kami estimasi bisa mencapai Rp24 triliun-Rp25 triliun satu tahun penerimaan dari bea keluar batu bara," terangnya, dikutip Minggu (21/12/2025).

Pungutan bea keluar batu bara diharapkan berlaku bersamaan dengan bea keluar emas. Bedanya, pengenaan bea keluar untuk emas sudah lebih siap berlaku mulai awal tahun depan sejalan dengan sudah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025.

Pada aturan tersebut, ekspor empat produk emas yakni dore, granules, casted bars dan minted bars akan dikenai tarif kisaran 7,5% sampai dengan 15%.

Pengenaan bea keluar emas diharapkan bisa mendorong ketersediaan pasokan emas dalam negeri untuk di antaranya kebutuhan bullion bank. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut pihaknya menargetkan penerimaan dari bea keluar emas senilai Rp3 triliun.

Sementara itu, untuk pengenaan bea keluar batu bara, Purbaya menyampaikan bahwa pungutan itu ditujukan agar tidak memberikan subsidi kepada industri batu bara.

Sebagaimana diketahui, batu bara selama ini seakan 'disubsidi' oleh pemerintah karena mayoritas produknya diekspor dan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

"Jadi kami balik ke status yang awal tadi. Jangan sampai kami memang subsidi industri batu bara," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat restitusi atau penagihan pengembalian pajak sampai dengan 30 November 2025 tercatat mencapai Rp351 triliun.

Sebagai gambaran, nilai restitusi ini terlihat dari selisih pada pencatatan. Sampai dengan akhir November 2025 penerimaan pajak dibukukan sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7% dari target. Sedangkan penerimaan bruto mencapai Rp1.985,4 triliun, sehingga tercatat selisih atau restitusinya mencapai Rp351 triliun.

Besaran angka restitusi terlihat dari perbandingan penerimaan Oktober 2025 yang hanya Rp340,5 triliun.

Beban restitusi terlihat saat menghitung penerimaan pajak neto. Misalnya dalam perhitungan PPN dan PPnBM.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut secara bruto PPN dan PPnBM yang tumbuh positif. Kendati hanya tumbuh positif 0,1% (yoy) pada November 2025 menjadi Rp907,93 triliun.

"PPN dan PPnBM adalah denyut nadi perekonomian karena pajak pertambahan nilai dibayarkan kalau ada transaksi. Kalau enggak ada transaksi tidak ada PPN-nya, jadi kalau PPN-nya sudah tumbuh positif berarti transaksi sudah tumbuh positif," terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Adapun setelah restitusi, penerimaan PPN dan PPnBM langsung anjlok sebesar Rp247,1 triliun atau menjadi Rp660,77 triliun. Akibatnya, penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh negatif sebesar 6,6% (yoy).

"Setelah restitusi PPN dan PPnBM masih tumbuh negatif di akhir November. Kalau dibandingkan Oktober 2025 yang tumbuh negatif 10,3%, jadi ada perbaikan namun kami tetap berharap Desember akan terjadi perbaikan," papar Suahasil.

Situasi yang sama juga terjadi pada kinerja pajak penghasilan (PPh) badan yang tumbuh positif secara bruto sebesar 4,7% (yoy) menjadi Rp359,7 triliun. Usai restitusi, penerimaannya turun menjadi Rp263,58 triliun atau tumbuh minus 9% (yoy).

Sementara itu, PPh orang pribadi atau PPh OP dan PPh 21 sama-sama tumbuh negatif secara bruto dan neto sampai dengan akhir November 2025. Penerimaan neto mencapai Rp218,31 triliun.

Di sisi lain, Suahasil mengungkap bahwa penerimaan pajak lainnya secara neto Rp186,33 triliun nantinya akan dikategorikan lebih lanjut sebagai PPh atau PPN. Penerimaan pajak yang belum dikategorikan itu imbas sistem baru di Coretax.

"Ini fitur dalam Coretax jadi wajib pajak bisa bayar terlebih dahulu lalu di-official-kan kategorinya setelah menyampaikan SPT pajaknya masing-masing," terang Suahasil.