Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah menghadiri forum bisnis dengan US Chamber of Commerce pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Dalam pertemuannya dengan deretan pengusaha AS, Prabowo menceritakan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga sovereign wealth fund Tanah Air, yaitu Danantara.

Dalam pertemuan itu, Prabowo menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus terhadap upaya menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat sekaligus menciptakan iklim investasi yang stabil dan terpercaya. Di antara program yang dinilai menghadirkan manfaat bagi rakyat adalah MBG.

"Kami telah menjalankan proyek-proyek besar yang dirancang untuk mengatasi persoalan banyaknya anak-anak kami yang menghadapi kelaparan dan malnutrisi," kata Prabowo dalam keterangan tertulis pada Kamis (19/2/2026).

Prabowo menjelaskan bahwa program MBG yang diinisiasi oleh pemerintah RI ternyata dipelajari dari pengalamannya di Amerika dan Eropa.

"Saya memahami bahwa ini adalah bagian nyata dari proses demokratisasi. Demokrasi yang nyata harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan," kata Prabowo.

Presiden juga menjelaskan bahwa program MBG telah memiliki 23.000 dapur. Setiap dapur mempekerjakan 50 orang di desa. Program MBG juga dinilai menciptakan permintaan di setiap desa akan telur, ayam, sayuran, dan tomat, sehingga petani-petani sekitar memiliki jaminan pasar.

"Ini menghasilkan efek pengganda [multiplier effect] yang menciptakan semacam ledakan ekonomi dari bawah," ujarnya.

Selain program MBG, Prabowo juga memperkenalkan pembentukan Danantara. Menurutnya, pembentukan Danantara ditujukan sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri nasional.

"Semua aset milik negara telah kami konsolidasikan ke dalam badan pengelola investasi ini untuk mendorong hilirisasi industri," ujarnya.

Selain itu, Prabowo menjelaskan terkait upaya Pemerintah Indonesia saat ini terkait dengan pemberantasan korupsi. Menurutnya, terdapat tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan, termasuk korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal.

"Kami memiliki masalah tata kelola, korupsi, dan kelemahan institusi. Banyak penyelundupan terjadi. Banyak kegiatan ekonomi ilegal seperti pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan perkebunan ilegal di hutan lindung. Ini adalah masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapinya secara langsung," ujar Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pengusaha Amerika Serikat, Rabu (8/2), menegaskan posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik dan patut diperhitungkan oleh pelaku usaha global. Prabowo juga mengundang pengusaha AS untuk berinvestasi di Indonesia.

"Kami sangat terbuka dengan investasi. Kami butuh investasi dan kami ingin lebih banyak investasi. Kami yakin bahwa kami kompetitif dan menarik," kata Presiden di acara Business Summit yang digelar di US Chamber of Commerce, Washington DC.

Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang tidak hanya melimpah, tetapi juga strategis. Namun, menurut Presiden, daya tarik investasi Indonesia tidak berhenti pada aspek tersebut. Kepala Negara menilai Indonesia saat ini tengah mendorong percepatan industrialisasi yang membuka peluang investasi baru di berbagai sektor.

Dari sisi sumber daya alam, kata Presiden Prabowo, Indonesia memiliki cadangan mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan bauksit yang menjadi bahan baku penting bagi teknologi masa depan.

"Saya kira kami memiliki kekuatan di mineral kritis. Saya juga mendapat laporan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan tanah jarang terbesar di dunia," katanya.

Sementara itu, dari sisi industrialisasi, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia kini berfokus pada hilirisasi sumber daya alam.

Dicontohkan Presiden, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan menginisiasi 18 proyek hilirisasi tahun ini, termasuk proyek pengolahan sampah menjadi energi senilai Rp50,4 triliun atau setara 3 miliar dolar AS.

"Kami terus bergerak di hilirisasi industri, di mana Danantara menjadi motor penggerak utamanya. Kami bergerak sangat cepat di sektor-sektor tersebut," katanya.

Berdasarkan potensi tersebut, Presiden Prabowo berharap perusahaan asal AS tidak hanya memandang Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik, tetapi juga sebagai basis produksi utama.

Presiden juga menekankan pentingnya melihat Indonesia sebagai mitra strategis di Asia Tenggara, mengingat skala ekonomi nasional yang besar.

Indonesia tetap berkomitmen menjaga iklim investasi melalui kepastian regulasi, penegakan hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Kepala Negara, faktor-faktor tersebut menjadi kunci dalam menarik minat investasi asing.

"Bagi pemimpin bisnis, kepastian adalah hal paling utama. Tidak ada yang mau investasi di situasi atau atmosfer yang dipenuhi ketidakpastian, ketidakstabilan, atau bahkan kekacauan," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pengusaha Amerika Serikat, Rabu (8/2), menegaskan posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik dan patut diperhitungkan oleh pelaku usaha global. Prabowo juga mengundang pengusaha AS untuk berinvestasi di Indonesia.

"Kami sangat terbuka dengan investasi. Kami butuh investasi dan kami ingin lebih banyak investasi. Kami yakin bahwa kami kompetitif dan menarik," kata Presiden di acara Business Summit yang digelar di US Chamber of Commerce, Washington DC.

Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang tidak hanya melimpah, tetapi juga strategis. Namun, menurut Presiden, daya tarik investasi Indonesia tidak berhenti pada aspek tersebut. Kepala Negara menilai Indonesia saat ini tengah mendorong percepatan industrialisasi yang membuka peluang investasi baru di berbagai sektor.

Dari sisi sumber daya alam, kata Presiden Prabowo, Indonesia memiliki cadangan mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan bauksit yang menjadi bahan baku penting bagi teknologi masa depan.

"Saya kira kami memiliki kekuatan di mineral kritis. Saya juga mendapat laporan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan tanah jarang terbesar di dunia," katanya.

Sementara itu, dari sisi industrialisasi, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia kini berfokus pada hilirisasi sumber daya alam.

Dicontohkan Presiden, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan menginisiasi 18 proyek hilirisasi tahun ini, termasuk proyek pengolahan sampah menjadi energi senilai Rp50,4 triliun atau setara 3 miliar dolar AS.

"Kami terus bergerak di hilirisasi industri, di mana Danantara menjadi motor penggerak utamanya. Kami bergerak sangat cepat di sektor-sektor tersebut," katanya.

Berdasarkan potensi tersebut, Presiden Prabowo berharap perusahaan asal AS tidak hanya memandang Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik, tetapi juga sebagai basis produksi utama.

Presiden juga menekankan pentingnya melihat Indonesia sebagai mitra strategis di Asia Tenggara, mengingat skala ekonomi nasional yang besar.

Indonesia tetap berkomitmen menjaga iklim investasi melalui kepastian regulasi, penegakan hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Kepala Negara, faktor-faktor tersebut menjadi kunci dalam menarik minat investasi asing.

"Bagi pemimpin bisnis, kepastian adalah hal paling utama. Tidak ada yang mau investasi di situasi atau atmosfer yang dipenuhi ketidakpastian, ketidakstabilan, atau bahkan kekacauan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai, Indonesia kini memasuki fase krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lewat investasi strategis.

Hal tersebut disampaikan Misbakhun menanggapi forum Indonesia Economic Outlook 2026 yang menyoroti pentingnya arah kebijakan investasi strategis, hilirisasi, dan penguatan sektor riil.

“Indonesia membutuhkan investasi yang memberi dampak nyata, menciptakan industri, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas nasional. Ini yang harus menjadi fokus agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif,” kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ketua Komisi XI DPR yang memiliki lingkup tugas di bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter dan Sektor Jasa Keuangan itu mengingatkan bahwa momentum itu harus segera diterjemahkan ke dalam eksekusi yang konsisten di lapangan.

Ia menilai konteks global saat ini menuntut negara bergerak cepat membangun kekuatan industri domestik, terutama di sektor energi, mineral kritis, pangan, dan teknologi.

Dalam situasi tersebut, kesiapan institusi dan konsistensi kebijakan menjadi faktor yang menentukan.

Misbakhun menyinggung bahwa Indonesia mulai memiliki kerangka yang lebih terstruktur dalam mengelola investasi jangka panjang, termasuk melalui Danantara Indonesia sebagai platform investasi nasional.

“Kehadiran Danantara memberi sinyal bahwa negara mulai membangun mekanisme yang lebih sistematis untuk menghubungkan kebutuhan industri, pembiayaan, dan minat investor. Ini langkah penting, karena proyek strategis membutuhkan institusi yang mampu mengawal dari perencanaan sampai eksekusi,” katanya.

Selain itu, Misbakhun juga merespons langsung pemaparan Danantara Indonesia dalam sesi forum tersebut. Sesi yang menampilkan pipeline investasi lintas sektor, mulai dari hilirisasi mineral, energi baru, agrikultur, hingga infrastruktur digital tersebut dilihat sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Menurutnya, pendekatan yang menempatkan investasi sebagai penggerak industrialisasi dan penciptaan nilai tambah merupakan arah yang relevan dengan kebutuhan ekonomi Indonesia saat ini.

“Presentasi yang disampaikan menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan investasi sebagai instrumen transformasi, bukan sekadar pembiayaan proyek. Fokus pada hilirisasi, penguatan industri, dan sektor masa depan adalah langkah yang tepat, selama konsisten dijalankan dan dikawal dengan tata kelola yang kuat,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ekspektasi publik terhadap lembaga penggerak investasi negara juga tinggi. Karena itu, profesionalisme, tata kelola, dan hasil konkret menjadi tolok ukur utama.

“Tantangannya sekarang adalah pembuktian. Bukan hanya desain kebijakan, tetapi realisasi proyek yang berjalan, industri yang tumbuh, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Di situ kredibilitas akan terbentuk,” lanjutnya.

Ia menilai momentum pasca Indonesia Economic Outlook 2026 harus dimanfaatkan untuk mempercepat implementasi investasi strategis yang telah dirancang, mulai dari hilirisasi mineral, energi baru, agrikultur modern, hingga infrastruktur digital.

Dalam konteks tersebut, peran Danantara Indonesia dinilai relevan untuk memastikan investasi tidak berhenti sebagai agenda kebijakan, melainkan menjadi penggerak transformasi ekonomi.

“Selama diarahkan pada sektor produktif dan dikelola dengan tata kelola yang kuat, peran lembaga seperti Danantara dapat menjadi katalis untuk mempercepat industrialisasi dan memperkuat struktur ekonomi nasional,” ujar Misbakhun.

Keberhasilan agenda investasi tetap bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan mitra global.

Pasca forum tersebut, arah pembangunan dinilai semakin jelas, yakni investasi diposisikan sebagai instrumen transformasi, bukan sekadar target realisasi tahunan, tetapi sebagai jalan untuk membangun ekonomi berbasis nilai tambah, teknologi, dan produktivitas.

Momentum ini, menurut Misbakhun, perlu dijaga dengan konsistensi eksekusi dan disiplin tata kelola agar benar-benar membawa dampak luas bagi perekonomian nasional.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pengusaha Amerika Serikat, Rabu (8/2), menegaskan posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik dan patut diperhitungkan oleh pelaku usaha global.

"Kami sangat terbuka dengan investasi. Kami butuh investasi dan kami ingin lebih banyak investasi. Kami yakin bahwa kami kompetitif dan menarik," kata Presiden di acara Business Summit yang digelar di US Chamber of Commerce, Washington DC.

Di depan kelompok pengusaha AS, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang tidak hanya melimpah, tetapi juga strategis.

Namun, menurut Presiden, daya tarik investasi Indonesia tidak berhenti pada aspek tersebut. Kepala Negara menilai Indonesia saat ini tengah mendorong percepatan industrialisasi yang membuka peluang investasi baru di berbagai sektor.

Dari sisi sumber daya alam, kata Presiden Prabowo, Indonesia memiliki cadangan mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan bauksit yang menjadi bahan baku penting bagi teknologi masa depan.

"Saya kira kami memiliki kekuatan di mineral kritis. Saya juga mendapat laporan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan tanah jarang terbesar di dunia," katanya.

Sementara itu, dari sisi industrialisasi, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia kini berfokus pada hilirisasi sumber daya alam.

Dicontohkan Presiden, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan menginisiasi 18 proyek hilirisasi tahun ini, termasuk proyek pengolahan sampah menjadi energi senilai Rp50,4 triliun atau setara 3 miliar dolar AS.

"Kami terus bergerak di hilirisasi industri, di mana Danantara menjadi motor penggerak utamanya. Kami bergerak sangat cepat di sektor-sektor tersebut," katanya.

Berdasarkan potensi tersebut, Presiden Prabowo berharap perusahaan asal AS tidak hanya memandang Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik, tetapi juga sebagai basis produksi utama.

Presiden juga menekankan pentingnya melihat Indonesia sebagai mitra strategis di Asia Tenggara, mengingat skala ekonomi nasional yang besar.

Indonesia tetap berkomitmen menjaga iklim investasi melalui kepastian regulasi, penegakan hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Kepala Negara, faktor-faktor tersebut menjadi kunci dalam menarik minat investasi asing.

"Bagi pemimpin bisnis, kepastian adalah hal paling utama. Tidak ada yang mau investasi di situasi atau atmosfer yang dipenuhi ketidakpastian, ketidakstabilan, atau bahkan kekacauan," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Padang (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, melakukan peninjauan rel kereta api dan ruas jalan di kawasan Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis, untuk mencek lokasi pembangunan jalur pemberhentian darurat sebagai upaya mencegah meningkatnya kecelakaan lalu lintas di jalur nasional ruas Padang-Padang Panjang-Bukittinggi itu.

Dony Oskaria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menyampaikan upaya pencegahan kecelakaan harus dimulai dari kepatuhan pengendara terhadap standar keselamatan kendaraan, terutama kendaraan berat seperti truk.

“Kecelakaan ini ingin kita minimalisasi. Pemerintah daerah sudah meminta kepada seluruh truk, terutama untuk memperhatikan syarat-syarat kelengkapan kendaraannya. Pemerintah mewajibkan pengendara untuk memeriksa rem dan komponen lainnya sebelum berkendara,” kata Dony.

Menurut dia, langkah teknis di lapangan juga tetap diperlukan sebagai bentuk mitigasi risiko. Salah satunya dengan membangun jalur penyelamatan atau pemberhentian darurat.

“Kita akan membangunkan jalur penyelamatan. Akan ada jalur pemberhentian darurat yang dibangun bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah daerah,” katanya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengatakan balai nasional siap membangun fasilitas penyelamatan darurat tersebut. Namun pihaknya meminta dukungan dari BP BUMN terkait persoalan lahan.

“Balai nasional akan membangun jalur penyelamatan darurat, tapi kami minta bantuan BP BUMN karena lahan ini dikuasai KAI dan akan digunakan sebagai jalur pemberhentian darurat,” kata Andre.

Ia menambahkan, teknis pembangunan akan dibahas lebih lanjut melalui rapat lintas instansi. Pembangunan jalur ini dinilai mendesak mengingat tingkat kecelakaan di kawasan tersebut terus meningkat.

Kunjungan lapangan ini turut didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Bupati Tanah Datar Eka Putra, serta jajaran instansi terkait lainnya.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita ingin ke depan kecelakaan yang bisa kita minimalisasi

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria meninjau kondisi ruas jalan di kawasan Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai upaya menekan risiko kecelakaan transportasi serta mendorong penguatan aspek keselamatan di jalur yang memiliki intensitas kendaraan berat cukup tinggi tersebut.

“Kita ingin ke depan kecelakaan yang bisa kita minimalisasi,” kata Dony dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, terkait kunjungan kerja COO Danantara ke Koto Baru.

Dalam kegiatan itu, Dony didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin.

Dony menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, operator transportasi, dan pengemudi kendaraan berat untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan kendaraan angkutan barang, khususnya truk, memenuhi standar kelayakan operasional sebelum melintas di jalur rawan kecelakaan.

Menurut dia, pemerintah daerah telah diminta untuk memperketat pengawasan terhadap kelengkapan kendaraan, termasuk aspek teknis yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

“Pemerintah daerah sudah mengimbau kepada semua truk untuk memperhatikan kelengkapan kendaraan yang nomor satu,” ujar dia.

Selain kelengkapan kendaraan, Dony menegaskan pemeriksaan sistem pengereman menjadi perhatian serius, mengingat kegagalan fungsi rem kerap menjadi penyebab kecelakaan kendaraan berat. Ia menyebut pemerintah akan mendorong kebijakan wajib pemeriksaan rem secara berkala.

“Kita akan mewajibkan, pemerintah akan mewajibkan untuk remnya diperiksa,” tegasnya.

Lebih lanjut, langkah antisipatif lain juga disiapkan melalui penguatan sistem pengamanan dan penyelamatan di titik-titik rawan kecelakaan guna meningkatkan respons saat kondisi darurat.

Menurut Dony, peran aktif pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan kebijakan keselamatan transportasi tersebut dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait.

Dengan sinergi lintas sektor, ia optimistis risiko kecelakaan di jalur rel dan jalan kawasan Koto Baru dapat ditekan, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mempercepat digitalisasi pendidikan nasional serta memperkuat hilirisasi industri melalui pembentukan dana investasi negara baru bernama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Hal itu disampaikan dalam Business Summit US–ASEAN di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Kamis (19/2/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengawali dengan mengaku tersentuh oleh pesan seorang kepala sekolah di wilayah terisolasi Papua yang untuk pertama kalinya menerima platform digital pendidikan. Pemerintah, kata dia, telah mendistribusikan lebih dari 288.000 layar interaktif pintar ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia hingga akhir Desember 2025.

Jumlah tersebut disebut hampir mencakup seluruh sekolah di Tanah Air. Tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan tiga layar interaktif di setiap sekolah.

“Target saya, pada akhir masa jabatan, semua ruang kelas di Indonesia memiliki layar interaktif yang memuat seluruh silabus dan dapat diakses kapan saja,” ujar Prabowo.

Menurutnya, digitalisasi pendidikan juga memungkinkan penerapan pembelajaran jarak jauh. Prabowo menjelaskan bahwa sekolah di pulau terpencil maupun daerah pegunungan akan memiliki akses ke pengajaran dari guru-guru terbaik melalui studio pusat.

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memastikan proses belajar tetap berjalan meski terjadi kekurangan tenaga pengajar di daerah tertentu.

Dia bahkan menyebut pemerintah pusat dapat memantau kondisi ruang kelas secara real time, mulai dari kehadiran guru hingga suasana belajar siswa. Menurutnya, respons dari siswa, orang tua, dan guru terhadap program ini sangat positif.

Bentuk Sovereign Wealth Fund Danantara

Selain reformasi pendidikan, Prabowo juga mengumumkan pembentukan sovereign wealth fund baru bernama Danantara. Dana investasi ini akan mengonsolidasikan seluruh aset milik negara untuk memperkuat investasi strategis, terutama dalam mendorong hilirisasi industri.

Langkah tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari reformasi ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mempercepat industrialisasi nasional.

Prabowo menegaskan pemerintah serius menjalankan transformasi pendidikan dan ekonomi sebagai fondasi menuju Indonesia maju, sekaligus membuka peluang kerja sama investasi dengan mitra internasional.

“Melanjutkan hal tersebut, kami kini terus melakukan banyak reformasi. Misalnya, kami baru saja membentuk Sovereign Wealth Fund baru yang dinamakan Danantara. Semua aset milik negara telah kami konsolidasikan ke dalam dana investasi ini untuk mendorong hilirisasi industri,” pungkas Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di bidang ekonomi yang terjadi sepanjang Rabu (18/2) masih hangat serta relevan untuk disimak kembali pada Kamis pagi ini.

Mulai dari soal pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang sudah mencapai 1.000 unit hingga alasan penyematan kembali status Persero terhadap PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA).

Berikut rangkuman berita pilihan.

Menkop: 1.000 Kopdes Merah Putih sudah selesai dibangun

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan progres pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih telah mencapai 1.000 unit yang selesai dibangun dari target 80 ribu unit.

Ferry, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan hingga Februari 2026 jumlah Kopdes Merah Putih yang sedang dalam proses pembangunan mencapai hampir 20 ribu unit, dengan progres fisik rata-rata mencapai 20 persen.

Baca selengkapnya.

Purbaya nilai rasio utang RI yang mencapai 40 persen masih aman

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi utang Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih dalam batas aman meski nominalnya meningkat.

Sebagaimana diketahui, hingga 31 Desember 2025 total utang pemerintah tercatat sebesar Rp9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca selengkapnya.

Kementan bidik investasi peternakan 200 ribu ekor sapi di Kalteng

Kementerian Pertanian menargetkan investasi peternakan sapi skala besar di Kalimantan Tengah dengan populasi hingga 200 ribu ekor, dikembangkan dalam ekosistem usaha terintegrasi untuk memperkuat pasokan daging nasional secara berkelanjutan.

"Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional mempercepat swasembada daging dan susu sekaligus membangun sentra peternakan modern berbasis kemitraan," kata Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya.

Menhub sebut 255 unit kapal disiapkan dukung angkutan Lebaran

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut sebanyak 255 unit kapal telah disiapkan untuk mendukung kelancaran angkutan Lebaran 2026, guna memastikan keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran mobilitas penumpang di lintas penyeberangan nasional.

"Terkait kesiapan angkutan penyeberangan secara nasional, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 255 unit kapal dengan kapasitas angkut 6,15 juta penumpang dan 770 ribu kendaraan melalui 15 lintas penyeberangan," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya.

Danantara ungkap alasan Antam dan PTBA kembali berstatus Persero

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) mengungkapkan terkait dengan alasan menyematkan kembali status Persero (Perusahaan Perseroan) terhadap PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA).

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan langkah itu dilakukan sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025, yaitu adanya penyesuaian hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna pada BUMN yang dikantongi oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Baca selengkapnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali menyandang status persero di belakang nama perseroan. Kendati demikian, kedua BUMN tambang tersebut tetap di bawah Holding Industri Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan, perubahan status PTBA dan ANTM menjadi persero karena adanya kepemilikan saham negara. Berdasarkan UU BUMN terbaru, setiap BUMN, termasuk yang berskala besar harus ada kepemilikan negara secara langsung sebesar 1 persen.

Dony menegaskan, ketentuan ini juga akan berlaku bagi BUMN lainnya. Dia juga menepis isu yang menyebutkan bahwa perubahan status ini menandakan keluarnya PTBA dan ANTM dari MIND ID.

"Memang di undang-undangnya itu, lihat undang-undang BUMN yang baru, nah kan di situ ada kepemilikan 1 persen dari negara kan, untuk yang besar-besar itu. Jadi statusnya makanya jadi BUMN, tapi tetap di bawah MIND ID," kata Dony di Gedung DPR/MPR, Jakartaa, Kamis (18/2/2026).

Perubahan status persero itu juga sekaligus menegaskan kembali bahwa negara menjadi pengendali atas BUMN tersebut. Selain itu juga menegaskan legitimasi negara dan ketundukan pada UU BUMN di samping UU PT dan regulasi pasar modal.

Adapun merujuk data dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), kedua perusahaan tersebut memang telah mengumumkan perubahan nama. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta implementasi perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN.

ANTM tercatat telah menyelenggarakan RUPSLB pada 15 Desember 2025 dengan agenda utama revisi Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan diri dengan UU BUMN. Hasil rapat tersebut menyetujui perubahan nomenklatur perseroan.

Sementara itu, PTBA melaksanakan RUPSLB pada 16 Desember 2025 dengan agenda serupa, yakni pengambilan keputusan terkait perubahan Anggaran Dasar demi kepatuhan terhadap UU BUMN. Status Persero bagi PTBA juga mulai berlaku efektif pada tanggal yang sama dengan ANTM, yakni 13 Februari 2026.

(Rahmat Fiansyah)

Masa depan selalu diselimuti tabir misteri. Di organisasi bisnis, berbagai prediksi dibuat untuk membantu pengambil keputusan puncak menyusun perencanaan strategis. Namun masa depan bukan untuk diprediksi, karena masa depan bukanlah peristiwa lempar dadu yang kebolehjadiannya bisa dinyatakan secara obyektif. Masa depan cukup dinyatakan sebagai peristiwa yang bisa terjadi (possible) dan masuk akal terjadi (plausible).

Demikian pula dengan masa depan Danantara yang mengemban misi (dari situs resminya) untuk memajukan perekonomian Indonesia dengan cara: mendorong pendapatan negara, membangun BUMN yang lincah, kompetitif dan menciptakan nilai keberlanjutan, serta mendorong investasi berkelanjutan dan berkualitas tinggi. Pertanyaannya apakah misi ini bisa dijalankan? Semuanya bisa terjadi, anything is possible, tinggal bagaimana menjelaskan apakah juga masuk akal untuk terjadi.

Melihat Masa Depan

Salah satu proyek investasi ambisius Danantara yang sudah diumumkan adalah Waste-to-Energy (WtE), mengolah sampah menjadi listrik di 33 kota dengan nilai investasi mencapai Rp84 triliun. Mengapa ambisus? Karena deductive reasoning yang berlaku di dunia bisnis adalah model bisnis linearlah, bukan yang sirkuler, yang sudah teruji mendatangkan profit. Di ruang penelitian dan perdebatan akademis, bisnis sirkuler seperti WtE ini memberikan harapan, namun nyatanya di dunia nyata pelaku bisnis masih enggan masuk ke bisnis ini; tidak ada ruang bagi perusahaan untuk bisa hidup dari bisnis ini.

Memang jika melihat manfaat terhadap lingkungan, proyek WtE patut diapresiasi tinggi mengingat sampah sudah problematik di masa lalu, begitu problematik di masa kini dan akan semakin problematik di masa mendatang jika tidak ada solusi terobosan. Namun proyek investasi Danantara lewat BUMN yang dinaunginya bukanlah proyek nirlaba yang sebatas mengatasi masalah lingkungan. Bagaimana keputusan Go oleh Danantara di proyek WtE ini dapat dijustifikasi?

Ada beberapa lensa teoretikal untuk menjelaskan ini, salah satunya corporate foresight. Dengan corporate foresight, perusahaan mencoba melihat berbagai possible dan plausible futures atau scenarios. Inilah yang disebut scenarios facing business atau berbagai masa depan yang bisa terjadi dan masuk akal terjadi untuk kemudian perusahaan menyiapkan strategi menghadapi masa depan. Apa saja masa depan yang dihadapi oleh Danantara dan BUMN terkait dari proyek WtE ini?

Lewat pendeteksian sinyal awal akan adanya perubahan di masa depan dari beberapa faktor misalnya STEEP (social, technology, economy, environment, dan political) akan mengarah pada beberapa faktor ketidakpastian yang akan menentukan masa depan dari bisnis WtE. Dari faktor sosial, ketidakpastian bisa berupa penerimaan publik terhadap WtE; dari faktor Teknologi, ketidakpastian bisa berupa terjadinya kecocokan teknologi insinerasi yang digunakan dengan spesifikasi sampah di Indonesia; dari faktor ekonomi, ketidakpastian bisa berupa tingkat attractiveness dari tarif listrik maupun carbon pricing dari WtE; dari faktor environmental ada ketidakpastian berupa ketersediaan tempat pembuangan akhir (TPA) dan faktor politik yang menghadirkan ketidakpastian efektifitas pemerintah pusat sebagai orkestrator untuk menjamin penciptaan nilai lingkungan dari WtE ini terkonversi menjadi nilai ekonomis.

Dari faktor-faktor ketidakpastian tersebut di atas selanjutnya akan ditentukan key driver yang menjadi penentu utama masa depan dari industri dan bisnis WtE. Syarat untuk menjadi key driver adalah memiliki ketidakpastian tinggi dan memberikan dampak besar terhadap masa depan bisnis. Memperhatikan faktor-faktor ketidakpastian yang diturunkan dari kerangka STEEP di atas, ada dua key driver yang menentukan masa depan bisnis WtE yaitu monetisasi eksternalitas positif dari WtE dan kesiapan ekosistem pengelolaan sampah.

Dengan adanya eksternalitas positif atau penciptaan nilai lingkungan yang positif, Danantara akan mendapatkan revenue stream berupa tipping fee yang tinggi dari pemerintah daerah atas pengelolaan sampah oleh bisnis WtE di daerahnya. Revenue stream lainnya adalah dari penjualan listrik ke PLN. Masa depan bisnis WtE terjadi jika harga jual listrik ke PLN lebih tinggi dari biaya pembangkitannya yang dikunci dalam power purchase agreement jangka panjang. Masa depan bisnis WtE juga akan ditentukan dari carbon pricing yang memberikan tambahan revenue stream. Skema harga karbon bisa terjadi karena ada penciptaan nilai lingkungan (externality) yang positif dari WtE yang dimonetisasi.

Masa depan bisnis WtE juga ditentukan oleh kesiapan ekosistem pengelolaan sampah. Jika monetisasi eksternalitas positif dari WtE memperlihatkan jalan mendatangkan revenue bagi Danantara, kesiapan ekosistem pengelolaan sampah akan menentukan adanya feasible region yang membuat bisnis ini bisa dijalankan secara kompetitif. Kompetitif di sini diartikan bisnis dapat dijalankan dengan efisien dengan tetap memenuhi tuntutan kualitas produk dan layanan. Bisnis WtE menghadapi ketidakpastian tinggi di sisi suplai, seperti ketersediaan pasokan sampah sesuai spesifikasi untuk jangka panjang.

Perlu dicatat bahwa corporate foresight yang menyiapkan perusahaan menjadi siap menghadapi berbagai skenario di masa depan (lebih dari 10 tahun ke depan), berbeda dengan manajemen risiko untuk mengatasi dan memitigasi peristiwa risiko yang sudah diketahui akan terjadi di jangka pendek (kurang dari 5 tahun). Adanya gangguan pasokan sampah dalam volume dan komposisi sampah yang tidak sesuai kebutuhan dalam jangka pendek dapat diatasi dengan manajemen risiko; tapi gangguan tsb bisa menjadi early signal yang berubah menjadi ketidakpastian jangka panjang yang menentukan masa depan bisnis WtE. Di sinilah domainnya corporate foresight.

Dengan menggunakan dua key driver di atas, pemetaan empat skenario masa depan bagi Danantara dengan proyek investasi WtE menjadi: Pertama,Sovereign green, inilah skenario masa depan terbaik bagi investasi WtE; monetisasi penciptaan nilai terhadap lingkungan terjadi tanpa rintangan berarti dan bisnis dapat dijalankan secara efisien berkat dukungan kesiapan ekosistem pengelolaan sampah; Kedua,Lost eco-warrior, ini ditandai dengan ketidaksiapan ekosistem dalam mensuplai sampah dan menyediakan teknologi maju untuk efisiensi operasi bisnis; Ketiga,Regulatory graveyard, ini ditandai dengan kesulitan monetisasi penciptaan nilai lingkungan yang dikarenakan regulasi tipping fee, harga jual listrik dan carbon pricing yang carut marut; Keempat,Junkyard of incinerators, inilah skenario masa depan yang paling dihindari, investasi besar menjadi sia-sia karena gagal menyiapkan regulasi yang mendukung monetisasi nilai hijau dan gagal membangun ekosistem pengelolaan sampah.

Kesiapan, Kemampuan, dan Integritas Perusahaan

Berbagai skenario masa depan tidak ubahnya seperti medan tempur yang dihadapi setiap pelaku bisnis. Untuk bisnis WtE ini, Danantara akan menghadapi empat skenario masa depan di atas yang selanjutnya menawarkan skenario bisnis (mulai dari pesimistis hingga optimistis) untuk Danantara. Skenario Sovereign green tentunya menjadi skenario masa depan idaman untuk bisnis WtE. Meski idaman, tapi nasib investasi Danantara bisa berakhir dengan skenario bisnis yang pesimistis, yang paling tidak menguntungkan jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan bisnisnya.

Sementara skenario Junkyard of incinerators akan menjadi mimpi buruk Danantara karena sudah hampir tertutupnya pintu kesempatan bagi Danantara untuk menjumpai skenario bisnis yang menguntungkan. Adapun skenario masa depan Lost eco-warrior dan Regulatory graveyard merupakan skenario masa depan di antara kedua skenario ekstrim Sovereign green dan Junkyard of incinerators.

Sebagai sovereign wealth fund, Danantara berharap perjalanan panjang investasi di bisnis WtE berada dalam skenario masa depan Sovereign green. Di sinilah terjadinya pertemuan nilai-nilai positif lingkungan dan nilai ekonomis dari bisnis WtE yang memberikan kesempatan bagi Danantara untuk menemukan keberuntungan terbaiknya. Tapi keberuntungan dalam bisnis tidak datang dengan sendirinya. Danantara perlu mengukur dan menyiapkan kesiapan perusahaan menghadapi masa depan (firm’s future readiness) untuk bermain di medan tempur idaman Sovereign green. Mengingat perjalanan panjang penuh perubahan dinamis dari investasi di proyek infrastruktur ini, komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan kemampuan dinamis perusahaan menjadi mandatori untuk mendapatkan solusi bertahan hidup (viable solution).

Dan akhirnya, kesiapan perusahaan akan masa depan, kemampuan dinamis dan strategi sebagus apapun untuk membawa perusahan pada pencapaian yang diinginkan akan kandas tanpa integritas sistem bisnis atau organisasi. Integritas bukan bicara tentang menjadi “orang baik”, tapi tentang kepastian organisasi berfungsi dengan baik, memenuhi segala janji strategis kepada segenap shareholder dan stakeholder-nya. Masa depan proyek WtE akan menjadi pertaruhan besar Danantara. Berita baiknya adalah skenario masa depan Sovereign green adalah peristiwa yang bisa dan masuk akal terjadi. Mampukah Danantara menjadikan bisnis WtE ini terus bertahan dan berlanjut di masa mendatang? Mampu, integritas adalah kuncinya seperti pemikiran Michael Jensen, profesor emeritus di Harvard Business School tentang integritas di perusahaan: Integrity, without it nothing works!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan alasan menyematkan kembali status Persero (Perusahaan Perseroan) terhadap PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA). Kepala BP BUMN Dony Oskaria menjelaskan langkah itu dilakukan sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025, yaitu adanya penyesuaian hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna pada BUMN yang dikantongi oleh Badan Pengelola (BP) BUMN.

"Memang di undang-undangnya itu, lihat Undang-Undang BUMN yang baru. Nah di situ ada kepemilikan 1 persen dari negara kan, untuk yang besar-besar itu. Jadi statusnya makanya jadi BUMN," ujar Dony ditemui seusai Rapat Koordinasi Pemulihan Pascabencana Sumatera di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Meskipun dilakukan perubahan status menjadi Persero, Dony memastikan bahwa Antam dan PTBA tetap menjadi anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID.

“Tetap di bawah MIND ID,” ujar Dony.

Selain itu, ia juga memastikan bahwa perubahan status kedua perusahaan pertambangan itu tidak ada kaitannya dengan didirikannya PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) atau Perminas oleh Danantara.

“Tidak ada hubungan sama sekali (dengan Perminas). Itu kan undang-undang. Jadi, karena di undang-undangnya kan begitu. Nggak ada hubungan (dengan Perminas) sama sekali. Kan banyak yang semua jadi persero-persero kan,” ujar Dony.

Sebelumnya, Antam dan PTBA sempat berstatus Persero, namun melepas status tersebut saat masuk dalam holding BUMN Pertambangan MIND ID. Alasannya, BUMN yang menjadi anak usaha sebuah holding, mayoritas sahamnya tidak secara langsung dimiliki negara, melainkan melalui induk holding.

Melansir keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (18/2/2026), perubahan status menjadi Persero oleh Antam dan PTBA dilakukan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2025.

Seiring dengan itu, kedua perusahaan pertambangan tersebut melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang resmi berlaku mulai 13 Januari 2026. Di sisi lain, MIND ID masih tetap menjadi pemegang saham pengendali Antam dan PTBA, dengan kepemilikan masing-masing sebesar 65 persen dan 65,93 persen.