PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memproyeksikan 2026 menjadi momentum kebangkitan bagi industri perbankan nasional. Proyeksi tersebut ditopang oleh stabilitas inflasi yang diperkirakan tetap terjaga dalam kisaran 1,5%–3,5%.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, inflasi yang relatif stabil menandakan perekonomian Indonesia tidak lagi menghadapi tekanan harga tinggi seperti pada periode 2022–2023. Dengan risiko overheating yang semakin terbatas, stabilitas makroekonomi dinilai semakin solid dan membuka ruang bagi kebijakan moneter yang lebih akomodatif.

“Kita masuk sekarang opportunity untuk industri perbankan. Dengan inflasi yang stabil ini, BI memiliki ruang untuk melanjutkan pelonggaran sehat dan terukur pada tahun 2026,” ujar Hery dalam webinar Economic Outlook 2026, Kamis (19/2/2026).

Di sisi lain, Hery melihat masih terdapat ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk kembali menyesuaikan suku bunga acuan. Penurunan BI-Rate yang telah dimulai pada 2025 diperkirakan berlanjut pada 2026, dengan estimasi tambahan penurunan sekitar 50 basis poin.

“Kombinasi inflasi yang terjaga dan suku bunga yang menurun menciptakan kondisi likuiditas yang lebih kondusif. Namun, efektivitasnya tetap tergantung pada kualitas permintaan kredit dan transmisi ke sektor riil,” ucapnya.

Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran insentif melalui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) mencapai Rp427,5 triliun pada minggu pertama Februari 2026. Kebijakan tersebut diperkuat sejak 16 Desember 2025 untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi KLM diarahkan melalui dua jalur utama, yakni lending channel yang berfokus pada penyaluran kredit ke sektor tertentu serta interest rate channel yang mengatur suku bunga kredit atau imbal hasil pembiayaan agar sejalan dengan arah suku bunga kebijakan bank sentral.

“Insentif KLM yang diperoleh bank pada minggu pertama Februari 2026 adalah sebesar Rp427,5 triliun dengan alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun,” kata Perry dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Perry menuturkan, penguatan kebijakan KLM memberikan insentif yang lebih besar bagi bank yang responsif menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

Berdasarkan kelompok bank, penyaluran KLM terbesar diserap oleh bank BUMN sebesar Rp207,1 triliun, diikuti bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp184,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp28,5 triliun, serta kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp7,1 triliun.

“Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor pertanian, industri dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate dan perumahan, serta sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan,” urai Perry.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) membeberkan lima persoalan mendesak yang perlu diselesaikan pemerintah dalam lima tahun ke depan, yakni stabilisasi harga bahan pokok, pemberantasan korupsi, penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, serta penguatan keamanan dan ketertiban.

Wakil Ketua DEN, Maria Elka Pangestu, menekankan bahwa dari kelima isu tersebut, persoalan ketenagakerjaan menjadi yang paling mendesak. Pasalnya, penciptaan lapangan kerja baru hingga saat ini masih didominasi sektor informal dengan tingkat upah relatif rendah. Di saat bersamaan, pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal masih terus terjadi.

“Sekitar 80 persen penciptaan lapangan pekerjaan itu ada di sektor informal, dengan upah rata-rata di bawah standar minimum. Banyak di sektor konstruksi, perdagangan, akomodasi, serta food and beverage,” jelas Maria Elka dalam webinar Economic Outlook 2026, Kamis (19/2/2026).

Ia menambahkan, kondisi ketenagakerjaan nasional menjadi semakin mengkhawatirkan karena tingkat pengangguran didominasi oleh kelompok usia muda. Sekitar 25% penganggur berasal dari kalangan muda dan berpendidikan lebih tinggi.

Menurut Maria Elka, situasi tersebut berpotensi memicu ketegangan sosial apabila tidak segera diatasi melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Karena itu, DEN menekankan pentingnya transformasi ekonomi yang mampu mendorong penciptaan pekerjaan formal dengan produktivitas dan tingkat upah yang lebih baik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan arah kebijakan 2026 dengan tiga pilar utama, yakni penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, pengembangan ekosistem keuangan yang kontributif, serta pendalaman pasar dan keuangan berkelanjutan. Kebijakan ini disiapkan untuk menghadapi ketidakpastian global sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa arah kebijakan tersebut dirancang sebagai respons terhadap dinamika global yang semakin kompleks.

“Melalui implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, kami tentunya siap mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN,” ujarnya dalam agenda OJK Institute Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Dalam implementasinya, OJK mengarahkan sektor jasa keuangan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Di antaranya penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) serta pengembangan ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, OJK mulai mengakomodasi pengembangan instrumen keuangan berbasis emas (bullion) guna memperluas diversifikasi produk dan pendalaman pasar keuangan nasional.

Di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), OJK tidak hanya mendorong peningkatan akses pembiayaan, tetapi juga menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan usaha. Sementara itu, untuk wilayah Sumatera yang terdampak bencana, OJK menerapkan kebijakan relaksasi berupa kelonggaran kredit atau pembiayaan dengan tenor hingga tiga tahun ke depan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan masih terdapat ratusan perusahaan tercatat yang belum memenuhi ketentuan porsi saham beredar di publik (free float) minimum 15%. Data tersebut berdasarkan pemantauan Bursa terhadap Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham per 31 Desember 2025 yang disampaikan masing-masing emiten.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengungkapkan sebanyak 267 perusahaan tercatat baru memenuhi ketentuan free float sebesar 7,5%, namun masih berada di bawah ambang batas 15% yang dipersyaratkan Bursa.

“Terdapat 267 Perusahaan Tercatat yang saat ini sudah memenuhi free float 7,5%, namun masih kurang dari 15%,” kata Nyoman kepada wartawan, Kamis (19/2/2026).

Untuk memenuhi ketentuan free float 15% tersebut, Nyoman menuturkan pasar perlu menyerap tambahan kapitalisasi pasar (market capitalization) sekitar Rp187 triliun dari 267 perusahaan dimaksud. Nilai tersebut mencerminkan potensi tambahan saham yang harus dilepas ke publik agar struktur kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Bursa.

“Potensi tambahan market cap dari ke-267 Perusahaan Tercatat tersebut yang harus diserap oleh pasar untuk memenuhi free float 15% sekitar Rp187 triliun,” ujarnya.

Sebelumnya, BEI telah menetapkan 49 emiten sebagai prioritas untuk meningkatkan likuiditas pasar modal melalui pemenuhan ketentuan porsi saham publik minimum 15%. Nyoman menjelaskan, dari total 267 emiten yang belum memenuhi ambang batas tersebut, sebanyak 49 emiten secara kolektif merepresentasikan sekitar 90% dari total kapitalisasi pasar emiten yang belum patuh.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, memaparkan penyebab pertumbuhan kredit industri perbankan sepanjang 2025 yang masih berada di level single digit atau 9,98% secara year on year. Kondisi tersebut diakui menjadi tantangan bagi industri perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi secara optimal.

“Pertumbuhan kredit secara year on year pada posisi Desember 2025 masih berada di angka single digit, meskipun telah meningkat pada Juni 2025. Hal ini menjadi tantangan besar bagi industri perbankan,” kata Hery dalam webinar Economic Outlook 2026, Kamis (19/2/2026).

Menurut Hery, perlambatan kredit saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor permintaan (demand) dibandingkan dengan ketersediaan likuiditas (supply).

Berdasarkan data survei Bank Indonesia, penurunan permintaan kredit baru terjadi di sebagian besar segmen. Kredit konsumsi tercatat turun signifikan dari 62,9% menjadi 13,4%, sementara kredit UMKM melambat dari 78,4% menjadi 58,8%.

Di sisi lain, rata-rata undisbursed loan justru meningkat menjadi 10,22%. Artinya, fasilitas kredit yang telah disetujui perbankan sebenarnya tersedia, namun realisasi penarikan dana masih tertahan.

Kondisi tersebut mencerminkan sikap wait and see dari dunia usaha maupun nasabah individu dalam mengambil keputusan ekspansi maupun konsumsi.

Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Januari 2026 sebesar 9,96% secara year on year (yoy). Angka ini naik tipis dibandingkan capaian Desember 2025 yang tercatat sebesar 9,69% (yoy).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, perkembangan positif kredit tersebut didukung oleh peningkatan kegiatan ekonomi, pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia, serta realisasi program prioritas pemerintah.

“Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Januari 2026 masing-masing tumbuh sebesar 22,38% (yoy), 4,13% (yoy), dan 6,58% (yoy),” kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Perry menjelaskan, dari sisi permintaan, pemanfaatan pembiayaan perbankan masih dapat terus ditingkatkan, terutama melalui optimalisasi fasilitas pinjaman yang belum ditarik (undisbursed loan). Nilai undisbursed loan perbankan masih cukup besar, mencapai Rp2.506,47 triliun atau setara 22,65% dari total plafon kredit yang tersedia.

Sementara dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan perbankan dinilai tetap memadai. Kondisi tersebut ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang mencapai 27,54%, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh tinggi sebesar 13,48% (yoy) pada Januari 2026.

“Minat penyaluran kredit perbankan terus membaik, tecermin dari persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut,” jelas Perry.

PT Indospring Tbk (INDS) mulai memproduksi komponen fastener jenis U-Bolt secara komersial sejak 2025 dan menjadikannya sebagai lini pertumbuhan baru untuk ekspansi pasar domestik hingga ekspor ke Timur Tengah dan Amerika Serikat pada 2026. Hal ini dilakukan gina memperluas basis pendapatan sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk pegas otomotif konvensional.

Direktur INDS Bob Budiono menyampaikan, pada tahap awal perseroan memfokuskan pemasaran U-Bolt ke segmen aftermarket otomotif dalam negeri. Seiring stabilnya kapasitas produksi, perseroan mulai menyiapkan ekspansi ke pasar ekspor serta pengembangan fastener non-otomotif sebagai bagian dari strategi diversifikasi usaha.

“Tahun ini fokus kami masih aftermarket. Namun, kami juga menyiapkan opsi ekspansi ke fastener non-otomotif. Targetnya, Indospring bisa masuk tiga besar pemain fastener di pasar domestik dan menjadikan lini ini sebagai motor pertumbuhan jangka panjang,” ujar Bob dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).

Bob menjelaskan, fasilitas produksi fastener Indospring saat ini telah beroperasi penuh dan melengkapi portofolio bisnis perseroan yang sebelumnya didominasi oleh pegas daun, pegas keong, serta komponen sistem pengereman. Dengan kapasitas yang telah stabil, strategi perusahaan diarahkan pada perluasan pasar dan peningkatan volume produksi.

Untuk tahun 2026, INDS membidik ekspor U-Bolt ke kawasan Timur Tengah, khususnya Uni Emirat Arab (UEA) dan Uzbekistan, serta pasar Amerika Serikat. Pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada kesamaan spesifikasi kendaraan dengan Indonesia, terutama dominasi truk merek Jepang yang menggunakan standar teknis serupa.

“Karakteristik pasar Timur Tengah dan Asia Tengah memberikan peluang pertumbuhan yang menarik, sejalan dengan strategi INDS dalam memperluas basis pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik,” papar Bob.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana yang beroperasi di Provinsi Bali. Pencabutan izin usaha tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menyatakan pencabutan izin usaha PT BPR Kamadana dilakukan karena adanya fraud yang berdampak terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha bank tersebut.

“Permasalahan tersebut mencakup fraud dan tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan terhadap ketentuan perbankan,” kata Kristrianti dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Sebelum mencabut izin usaha, OJK telah melakukan pengawasan terhadap PT BPR Kamadana dan mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas serta tata kelola perusahaan.

Sejak permasalahan tersebut terdeteksi, OJK melaksanakan seluruh kewenangan pengawasan secara optimal, antara lain melalui peningkatan intensitas pengawasan, penetapan sanksi administratif, pembinaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, evaluasi menyeluruh atas kinerja manajemen, serta pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tindak penyehatan agar BPR dapat kembali beroperasi secara normal dan sehat.

“Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai,” ujarnya.

Kristrianti menjelaskan, pada 18 Desember 2024 status pengawasan PT BPR Kamadana ditetapkan menjadi BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di bawah 12% serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat.

Menindaklanjuti penetapan status BDP tersebut, PT BPR Kamadana telah menyusun rencana tindak penyehatan. Namun, dalam pelaksanaannya perseroan tidak sepenuhnya mampu merealisasikan rencana tersebut.

PT RMK Energy Tbk (RMKE) mencatat lonjakan kinerja operasional signifikan pada Januari 2026, ditandai dengan peningkatan volume jasa pengangkutan batubara melalui hauling road hingga 9,26 kali lipat serta pertumbuhan penjualan batubara empat kali dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data operasional perseroan, volume pengangkutan batubara melalui hauling road mencapai 167,5 ribu ton pada Januari 2026. Angka ini melonjak tajam dari 16,3 ribu ton pada Januari 2025, saat jalur tersebut baru mulai beroperasi. Kontribusi jalur baru ini mendorong peningkatan total volume jasa RMKE hingga tahap pemuatan ke kapal tongkang.

Secara keseluruhan, RMKE membukukan volume pengangkutan batubara ke kapal tongkang sebesar 703 ribu ton sepanjang Januari 2026. Capaian ini jauh melampaui rata-rata historis awal tahun, di mana volume muatan tongkang pada periode low season umumnya berada di kisaran 450 ribu ton per bulan.

Direktur Utama RMKE Vincent Saputra menyampaikan bahwa capaian awal tahun ini melampaui kinerja historis perseroan.

“Berdasarkan data kinerja perseroan lima tahun terakhir, pada awal tahun khususnya bulan Januari (low season), secara rata-rata volume bulanan muatan tongkang sebesar 450 ribu ton batubara, namun pada awal tahun ini RMKE mampu mengangkut 703 ribu ton. Kami meyakini volume jasa baru via hauling road menjadi penopang utama kinerja operasional perseroan saat ini,” ujar Vincent, dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Pertumbuhan volume tersebut, lanjut Vincent didorong oleh kontribusi tiga klien baru yang mulai menggunakan jasa RMKE sejak tahun lalu, yakni PT Wiraduta Sejahtera Langgeng (WSL), PT Duta Bara Utama (DBU), dan PT Menambang Muara Enim (MME). Pada awal tahun, sebagian besar perusahaan tambang biasanya masih berfokus pada penyelesaian administrasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), sehingga volume operasional relatif terbatas.

PT GTS Internasional Tbk (GTSI) mengumumkan pengunduran diri I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara dari kursi Direktur Utama Perseroan dan Dira K. Mochtar sebagai Direktur.

"Pada tanggal 12 Februari 2026, Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra selaku Direktur Utama Perseroan dan Bapak Dira K. Mochtar selaku Direktur Perseroan dengan alasan pertimbangan profesional," kata Sekretaris Perusahaan GTSI, Tuti Yuliyani.

Ari Askhara sendiri belum lama ini ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Humpuss Maritim Internasional (HUMI). Pengangkatan tersebut telah disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu, 14 Januari 2026.

Tuti menjelaskan bahwa pengunduran diri tersebut baru akan efektif setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Februari 2026.

"Sampai dengan RUPSLB dimaksud, pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk sementara waktu dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa perubahan ini tidak disertai adanya informasi atau fakta material yang dapat memengaruhi kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha emiten.

Sebagai informasi, Ari diangkat sebagai Direktur Utama GTSI berdasarkan RUPSLB pada 23 April 2025. Ia meraih gelar sarjana Ekonomi pada 1994 dan kemudian memperoleh gelar Magister Administrasi Bisnis Internasional dari Universitas Indonesia. Dalam perjalanan kariernya, ia pernah menduduki posisi strategis sebagai Direktur Keuangan di Petrosand Indonesia serta Direktur Keuangan di Pelindo III.

Sementara itu, Dira K. Mochtar juga diangkat sebagai Direktur berdasarkan RUPSLB pada 23 April 2025. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Administrasi Bisnis di Oklahoma City University pada 1990, lalu meraih gelar Magister Administrasi Bisnis dari universitas yang sama pada 1991.

Dira memiliki pengalaman sebagai Komisaris Utama PT Bintang Mas Petroleum, distributor tunggal dua produk utama, High Speed Diesel (HSD) dan Marine Fuel Oil (MFO) yang dipasok Beyond Petroleum Company berbasis di Singapura. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Komisaris di PT Petro Inovasi Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Maria Elka Pangestu mengakui penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan kredit perbankan.

Kebijakan penempatan dana pemerintah tersebut sebelumnya ditujukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Namun, hingga saat ini, dampaknya terhadap ekspansi kredit dinilai masih belum optimal.

“(Memang ada) peningkatan likuiditas melalui penempatan dana SAL di perbankan. Ternyata hal itu belum diterjemahkan menjadi peningkatan kredit,” kata Maria Elka dalam webinar Economic Outlook 2026, Kamis (19/2/2026).

Pertumbuhan kredit perbankan saat ini masih berada di bawah 10%, yakni sekitar 7,9% secara tahunan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa tambahan likuiditas belum sepenuhnya mendorong perbankan untuk mempercepat penyaluran pembiayaan.

“Jadi belum kelihatan dampaknya kepada peningkatan kredit. Apakah ini masalah waktu,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank milik negara. Kebijakan ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat likuiditas sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.