total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp63,06 triliun

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp40 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 18 Februari 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp63,06 triliun, lebih rendah dari lelang sebelumnya sebesar Rp76,59 triliun pada 3 Februari 2026.

Serapan terbesar berasal dari seri FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp16,4 triliun dari penawaran masuk Rp24,16 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,67712 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Serapan terbesar berikutnya dari seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp12,3 triliun dari penawaran masuk Rp21,07 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,37998 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp3,25 triliun dari seri FR0106 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp4,34 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,59975 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Dari seri SPN12270204 (pembukaan kembali), pemerintah menyerap dana senilai Rp2,5 triliun dari penawaran masuk Rp4,78 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,76800 persen dengan jatuh tempo 4 Februari 2027.

Kemudian, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp1,65 triliun dari seri FR0105 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp2,18 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,77991 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Pemerintah menyerap nominal yang sama dari dua seri, yakni FR0107 (pembukaan kembali) dan FR0102 (pembukaan kembali), masing-masing sebesar Rp1,6 triliun.

Untuk seri FR0107, penawaran masuk yang tercatat sebesar Rp3,3 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,66957 persen dan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Sedangkan untuk seri FR0102, penawaran masuk tercatat sebesar Rp2,23 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,74988 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Serapan terakhir berasal dari seri SPN01260322 (penerbitan baru) yang diserap penuh dari penawaran masuk Rp700 miliar. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 4,50000 persen dengan jatuh tempo 22 Maret 2026.

Sementara dari seri SPN03260521 (penerbitan baru), pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski menerima penawaran masuk sebesar Rp300 miliar.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menggandeng enam bank umum untuk melayani penukaran uang pecahan kecil periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

“Maksimal jumlah penukaran Rp5,3 juta per orang (KTP),” kata Kepala Perwakilan Bi Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Bali, Kamis.

Layanan penukaran uang pecahan kecil periode 19-27 Februari itu dilakukan bersama melalui loket perbankan yaitu Bank BRI, BCA, BPD Bali, Bank Mandiri, BNI dan Bank BJB.

Agar masyarakat dapat menukarkan uang pecahan kecil, perlu melakukan pemesanan terlebih dahulu sebelum datang ke lokasi melalui laman pintar.bi.go.id.

Pada laman daring itu, masyarakat harus mengisi data identitas dan memilih wilayah, tanggal dan jam penukaran.

Kemudian, data pemesanan sesuai identitas menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), detail uang pecahan kemudian mencetak bukti pemesanan itu untuk ditunjukkan saat penukaran, sekaligus menunjukkan KTP.

Untuk penukaran pecahan Rp50 ribu, dapat dilakukan maksimal sebanyak Rp2,5 juta, pecahan Rp20 ribu dan Rp10 ribu masing-masing sebanyak Rp1 juta, pecahan Rp5.000 sebanyak Rp500 ribu, pecahan Rp2.000 sebanyak Rp200 ribu dan pecahan Rp1.000 sebanyak Rp100 ribu.

Saat melakukan penukaran, ia mengimbau masyarakat untuk menyusun lembaran uang sesuai pecahan dan tahun emisi agar rapi.

Selain bersama perbankan umum, layanan penukaran uang pecahan kecil juga diadakan oleh layanan ritel bank sentral itu di antaranya pada Kamis ini di Monumen Bajra Sandi Renon Denpasar mulai pukul 12.00-14.00 WITA, kemudian pada Selasa (24/2) di Masjid Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS) Bali di Denpasar mulai pukul 10.00-12.00 WITA, dan Masjid Agung Ibnu Batuta Puja Mandala Nusa Dua pada Kamis (26/2) pukul 10.00-12.00 WITA.

Penukaran uang pecahan kecil itu harus sesuai dengan data KTP dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang nilai tukar rupiah telah dinilai rendah (undervalued) dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia, termasuk konsistensi dengan pengendalian inflasi sesuai sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada 2026 dan 2027.

“Untuk itu, Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui intervensi di pasar NDF (Non-Deliverable Forward) luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) di pasar dalam negeri,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Kamis.

Ke depan, ujar Perry, BI memandang nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat dengan langkah-langkah stabilisasi yang terus dilakukan serta didukung oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tecermin pada imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

Adapun nilai tukar rupiah pada 18 Februari 2026 tercatat sebesar Rp16.880 per dolar AS, melemah 0,56 persen (point to point/ptp) dibandingkan dengan level akhir Januari 2026.

BI mencatat bahwa pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah meningkatnya permintaan valas korporasi domestik sejalan kenaikan kegiatan ekonomi.

“Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak negatif ketidakpastian pasar keuangan global,” kata Perry.

BI juga memperkirakan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat di tengah ketidakpastian global.

Pada triwulan IV 2025, NPI diprakirakan tetap baik didukung neraca perdagangan yang tetap mencatat surplus pada Desember 2025 sebesar 2,5 miliar dolar AS, ditopang terutama oleh ekspor berbasis sumber daya alam.

Perkembangan ini mendorong tetap rendahnya defisit transaksi berjalan pada 2025 kisaran defisit 0,5 persen sampai dengan surplus 0,3 persen dari PDB.

Pada triwulan I 2026, neraca perdagangan diprakirakan kembali mencatat surplus ditopang oleh membaiknya ekspor nonmigas.

Sementara itu, aliran investasi portofolio asing pada triwulan I 2026 (hingga 13 Februari 2026) mencatat net inflows sebesar 1,6 miliar dolar AS terutama ditopang aliran modal asing yang cukup besar ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan aliran modal pada saham mencatat outflows.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2026 tetap tinggi sebesar 154,6 miliar dolar AS.

Jumlah cadangan devisa setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Ke depan, NPI 2026 diprakirakan terjaga didukung oleh defisit transaksi berjalan yang tetap sehat dalam kisaran defisit 0,9 persen sampai dengan 0,1 persen dari PDB,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Februari 2026 yang berlangsung pada Rabu (18/2) dan Kamis ini memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada pada level 4,75 persen.

Suku bunga deposit facility diputuskan untuk tetap pada level 3,75 persen. Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk tetap pada level 5,50 persen.

“Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini yaitu pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Kamis.

Ke depan, BI juga akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini dengan tetap mencermati ruang penurunan BI-Rate lebih lanjut.

Hal ini, menurut BI, sejalan dengan perkiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali rendah dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen dan upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menegaskan kick-off kegiatan Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2026 diarahkan untuk mempercepat penguatan industri halal dan digitalisasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui rangkaian National Halal Fair (NHF) Kalbar 2026.

"Jadi kegiatan ini tidak hanya difokuskan pada penyediaan uang layak edar menjelang Idul Fitri, tetapi juga mempercepat penguatan industri halal dan digitalisasi pelaku UMKM melalui rangkaian National Halal Fair (NHF) Kalbar 2026," kata Ria Norsan saat membuka kegiatan tersebut di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kamis.

Menurutnya, kegiatan itu menjadi titik temu antara pengendalian stabilitas rupiah, perluasan ekosistem halal, serta perluasan transaksi nontunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di daerah.

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalbar, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama puluhan mitra perbankan.

Ria Norsan mengatakan momentum Ramadhan harus dimanfaatkan tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, tetapi juga sebagai pengungkit konsumsi domestik yang berdampak langsung pada pertumbuhan usaha lokal.

Menurut dia, penguatan sektor halal menjadi salah satu strategi agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak bersifat jangka pendek.

“Kita dorong sertifikasi halal UMKM, perluasan akses pasar, dan digitalisasi pembayaran. Ini bagian dari membangun struktur ekonomi yang lebih kuat, bukan sekadar pertumbuhan musiman,” katanya.

Ia menilai Kalbar memiliki peluang menjadi simpul baru industri halal, terutama dari sektor fesyen, kuliner, dan produk olahan UMKM berbasis sumber daya lokal.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Kalbar Doni Septadijaya menyebutkan Serambi 2026 dirancang dengan dua jalur utama, yakni penguatan likuiditas rupiah dan perluasan inklusi keuangan digital. Dari sisi likuiditas, BI menambah alokasi uang kartal di Kalbar dari Rp2,6 triliun menjadi Rp3,6 triliun, terutama pecahan kecil untuk kebutuhan transaksi masyarakat selama Ramadhan–Lebaran.

Di sisi lain, rangkaian Halal Fair menjadi sarana onboarding UMKM ke ekosistem pembayaran digital melalui QRIS, sekaligus mendorong pencatatan transaksi yang lebih transparan.

BI bersama perbankan membuka sekitar 70 titik layanan penukaran uang melalui kas keliling ritel, terpadu, hingga susur sungai, disertai layanan publik dan pasar murah di berbagai kabupaten/kota.

Deputi Direktur Promosi dan Kerja Sama Strategis KNEKS Insa Putra mengatakan penyelenggaraan Halal Fair di Kalbar menjadi yang pertama digelar di Indonesia pada 2026. Berdasarkan evaluasi sebelumnya di 15 provinsi, total transaksi Halal Fair mampu menembus sekitar Rp25 miliar.

Ia menilai pola integrasi antara kampanye rupiah, literasi keuangan syariah, sertifikasi halal, dan digitalisasi UMKM dapat menjadi model pengembangan ekonomi syariah daerah.

"Daerah yang mampu menghubungkan rantai nilai halal, pembiayaan syariah, dan transaksi digital akan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik," katanya.

Melalui skema tersebut, Serambi 2026 diharapkan tidak hanya menjaga kelancaran transaksi musiman, tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang berupa UMKM halal yang lebih siap pasar, terdigitalisasi, dan terhubung dengan ekosistem keuangan formal.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan operasional PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana di Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, karena terbukti ada penyimpangan atau fraud dan abai dalam prinsip kehati-hatian.

“Kami imbau nasabah untuk tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan dan BPR dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan berlaku,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Bali, Kamis.

Regulator lembaga jasa keuangan tersebut mencabut izin usaha BPR itu sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 pada 18 Februari 2026.

Pihaknya mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola bank.

Permasalahan tersebut mencakup fraud dan tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan ketentuan perbankan sehingga memberi dampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha.

Puji menambahkan sejak permasalahan tersebut terdeteksi, pihaknya telah melaksanakan seluruh pengawasan mulai dari peningkatan intensitas pengawasan, menetapkan sanksi administratif, dan pembinaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Kemudian, evaluasi menyeluruh atas kinerja manajemen, serta pengawasan terhadap pelaksanaan rencana penyehatan agar BPR dapat kembali beroperasi secara normal dan sehat.

Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai.

Ia menjelaskan pada 18 Desember 2024 status pengawasan BPR itu ditetapkan menjadi BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat tidak sehat.

Setelah menjadi BDP, manajemen bank itu kemudian menyusun rencana tindak penyehatan, namun manajemen tidak sepenuhnya mampu merealisasikannya sehingga belum dapat memberikan hasil yang signifikan.

Kemudian pada 16 Desember 2025, regulator meningkatkan status pengawasan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah.

“Selama BDR, pengurus dan pemegang saham tidak berhasil melakukan penyehatan terhadap BPR,” imbuhnya.

Regulator perbankan itu kemudian memberikan sanksi dan tindakan pengawasan kepada pejabat eksekutif yang terbukti melakukan pelanggaran.

Kemudian pada 5 Februari 2026, LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Kamadana dan meminta OJK untuk mencabut izin usaha BPR itu.

Selanjutnya, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

ekonomi AS yang lebih resilien yang menyebabkan berkurangnya ekspektasi pemotongan suku bunga agresif tahun ini

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Kamis, bergerak melemah 49 poin atau 0,29 persen menjadi Rp16.933 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.884 per dolar AS.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pelemahan rupiah dipengaruhi ekspektasi pemotongan suku bunga AS berkurang.

“Serangkaian indikator ekonomi AS yang lebih kuat dari perkiraan. Rilis data menunjukkan ekonomi AS yang lebih resilien yang menyebabkan berkurangnya ekspektasi pemotongan suku bunga agresif tahun ini,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Tercatat, US Durable Goods Orders mengalami kontraksi sebesar 1,4 persen month to month (MoM) pada Desember 2025, setelah peningkatan 5,4 persen mom pada November 2025. Namun, penurunan tersebut lebih ringan dibandingkan ekspektasi konsensus kontraksi sebesar 2 persen mom.

Di sektor properti, US Housing Starts mencapai 1,32 juta pada November 2025 dan 1,4 juta pada Desember 2025. Kedua data tersebut melebihi ekspektasi pasar masing-masing sebesar 1,31 juta dan 1,30 juta, menunjukkan permintaan perumahan yang solid.

Untuk sektor manufaktur, lanjutnya, produksi Industri AS naik menjadi 0,7 persen mom pada Januari 2026 dari 0,2 persen mom sebelumnya, melampaui ekspektasi sebesar 0,4 persen mom.

Pelaku pasar turut menunggu rilis notulen Federal Open Market Committee (FOMC) Januari 2026 untuk panduan lebih lanjut tentang arah kebijakan suku bunga The Fed.

“Selain data yang lebih kuat, notulen rapat FOMC The Fed tanggal Januari 2026 mengungkapkan bahwa beberapa anggota tetap khawatir tentang inflasi yang tinggi dan mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga kebijakan,” ungkap Josua.

Sentimen pasar juga dipengaruhi peningkatan ketegangan geopolitik, khususnya seputar perkembangan negosiasi nuklir antara AS dan Iran, yang memicu sentimen risk-off di kalangan investor.

Secara domestik, kata dia, investor tetap berhati-hati menjelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) tentang suku bunga BI.

“Kami memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga kebijakan di 4,75 persen,” ujar dia.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diperkirakan berkisar Rp16.875–Rp16.975 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Walaupun inflasi relatif terjaga, BI juga perlu mempertahankan daya tarik yield surat berharga dibanding yang lain. Di sisi lain, pengaruh MSCI membuat aliran modal melalui pasar saham cenderung tertahan,

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah ekonom sepakat BI-Rate diproyeksikan tetap bertahan pada level 4,75 persen bulan ini jelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Kamis siang ini, seiring tekanan dan volatilitas arus modal dalam beberapa minggu terakhir.

Chief Economist BSI Banjaran Surya memandang bahwa nilai tukar rupiah masih menghadapi potensi tekanan sehingga mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) dinilai menjadi langkah tepat.

“Walaupun inflasi relatif terjaga, BI juga perlu mempertahankan daya tarik yield surat berharga dibanding yang lain. Di sisi lain, pengaruh MSCI membuat aliran modal melalui pasar saham cenderung tertahan,” kata Banjaran saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Untuk menjaga stabilitas rupiah, Banjaran mencatat bank sentral Indonesia meningkatkan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada Februari 2026, dengan kembali menerapkan operasi moneter yang bersifat kontraktif.

Dihubungi terpisah, Department Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman mencatat bahwa tekanan pasca peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait isu free float serta revisi outlook Indonesia oleh Moody's dari stabil menjadi negatif berpotensi meningkatkan risk premium dan volatilitas arus modal.

Ia menilai, BI dalam jangka pendek akan tetap memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah dan kepercayaan investor dibandingkan mendorong pelonggaran moneter.

Menurutnya, ruang penurunan suku bunga dalam jangka pendek masih terbatas, setidaknya hingga tekanan mereda dan sentimen pasar kembali kondusif.

Sementara itu, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mencatat bahwa sejak pengumuman MSCI, Indonesia mengalami arus modal keluar dari pasar saham yang mencapai 1,01 miliar dolar AS.

Kemudian, Indonesia juga mengalami arus modal keluar dari pasar obligasi yang mencapai 0,37 miliar dolar AS sejak perubahan penilaian kondisi ekonomi oleh Moody’s.

Secara kumulatif, Indonesia mencatatkan arus modal keluar sebesar 1,06 miliar dolar AS dalam 30 hari terakhir.

Alhasil, imbal hasil (yield) surat utang pemerintah tenor 10 tahun naik 6 basis poin (bps) dari 6,31 persen pada 19 Januari 2026 menjadi 6,40 persen per 13 Februari 2026, sementara tenor 1 tahun melonjak 20 bps dari 4,67 persen menjadi 4,87 persen, mengindikasikan terjadinya arus modal keluar di berbagai tenor obligasi.

Dalam rangka mengurangi tekanan arus modal keluar, catat Riefky, BI secara aktif meningkatkan kepemilikan surat utang pemerintah untuk mengurangi tekanan nilai tukar. Sebagai hasilnya, depresiasi rupiah relatif terbatas.

Sejak akhir bulan lalu, rupiah hanya melemah sebesar 0,27 persen dan bahkan menguat sebesar 0,44 persen (month to month/mtm) dalam 30 hari terakhir.

Tetapi, rupiah tercatat mengalami depresiasi sebesar 0,84 persen secara year to date (ytd) dan terdepresiasi sebesar 3,74 persen (year on year/yoy) dalam satu tahun terakhir.

Di samping tekanan arus modal, inflasi juga meningkat pada Januari 2026 mencapai 3,55 persen (yoy), sedikit berada di luar kisaran target BI sebesar 1,5 persen-3,5 persen yang disebabkan oleh tekanan harga pada beberapa komponen.

Tekanan inflasi diestimasi akan terus berlanjut dalam jangka pendek menyusul datangnya periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai, BI dan bank sentral AS (The Fed) akan cenderung mempertahankan suku bunga acuan setidaknya hingga akhir kuartal pertama tahun ini.

Meski demikian, risiko perlambatan ekonomi AS serta koreksi harga aset dapat membuka ruang bagi penurunan suku bunga pada paruh kedua tahun ini.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatat pembiayaan kendaraan sepanjang 2025 tumbuh sekitar 19 persen (year on year/yoy) mencapai Rp6,41 triliun, diiringi dengan kualitas pembiayaan yang sehat.

Menurut perseroan, peningkatan permintaan pembiayaan kendaraan ini terutama terjadi di daerah-daerah dengan mobilitas tinggi dan padat industri, seperti Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makassar.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, memandang bahwa daya beli masyarakat untuk kebutuhan kendaraan masih baik, sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga dimungkinkan adanya pertumbuhan bisnis di berbagai sektor usaha.

“BSI OTO (produk pembiayaan kendaraan bermotor dari BSI) mencatatkan kinerja solid tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan industri sekitar 7 persen,” kata Erwan.

Lebih lanjut, menurut perseroan, kinerja solid pembiayaan kendaraan di BSI didorong atas strategi pembiayaan tepat sasaran dan manajemen risiko yang baik.

Selain itu, pembiayaan BSI OTO bekerja sama dengan Mandiri Utama Finance (MUF) Syariah dalam proses penyaluran pembiayaan. Kerja sama ini dilakukan untuk mempercepat proses pembiayaan, mengingat MUF Syariah berfokus pada pembiayaan kendaraan, baik mobil baru, mobil bekas, maupun sepeda motor baru.

Erwan mengatakan bahwa menjelang Ramadhan, rata-rata kebutuhan pembiayaan kendaraan di BSI biasanya meningkat sekitar 10-15 persen.

Perseroan pun berkomitmen menghadirkan solusi pembiayaan kendaraan yang sesuai prinsip syariah, aman, dan memberikan kenyamanan bagi nasabah.

BSI menyediakan produk pembiayaan kendaraan berbasis prinsip syariah dengan cicilan tetap dan jangka waktu fleksibel sesuai kebutuhan nasabah.

Selain itu, proses pengajuan pembiayaan yang semakin mudah melalui jaringan kantor cabang dan layanan digital superapps BYOND by BSI dipandang turut mendorong minat masyarakat terhadap BSI OTO.

Erwan menyampaikan, pihaknya juga meyakini penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor di BSI pada 2026 akan tumbuh dua digit.

Optimisme ini sejalan dengan berbagai stimulus pemerintah terkait dengan keringanan subsidi kendaraan listrik, minat masyarakat terhadap pembiayaan syariah, serta berbagai promo dan program menarik dari BSI.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Nah kan di situ ada kepemilikan 1 persen dari negara kan, untuk yang besar-besar itu. Jadi statusnya makanya jadi BUMN

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) mengungkapkan terkait dengan alasan menyematkan kembali status Persero (Perusahaan Perseroan) terhadap PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA).

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan langkah itu dilakukan sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025, yaitu adanya penyesuaian hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna pada BUMN yang dikantongi oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN.

"Kan memang di undang-undangnya itu, lihat Undang-Undang BUMN yang baru. Nah kan di situ ada kepemilikan 1 persen dari negara kan, untuk yang besar-besar itu. Jadi statusnya makanya jadi BUMN," ujar Dony ditemui seusai Rapat Koordinasi Pemulihan Pascabencana Sumatera di Kompleks Parlemen DPR RI Jakarta, Rabu.

Meskipun dilakukan perubahan status menjadi Persero, Dony memastikan bahwa Antam dan PTBA tetap menjadi anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID.

“Tetap di bawah MIND ID,” ujar Dony.

Selain itu, Ia juga memastikan bahwa perubahan status kedua perusahaan pertambangan itu, tidak ada kaitannya dengan didirikannya PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) atau Perminas oleh Danantara.

“Enggak ada hubungan sama sekali (dengan Perimnas). Itu kan undang-undang. Jadi, karena di undang-undangnya kan begitu. Nggak ada hubungan (dengan Perminas) sama sekali. Kan banyak yang semua jadi persero-persero kan,” ujar Dony.

Sebelumnya, Antam dan PTBA sempat berstatus Persero, namun melepas status tersebut pada saat masuk dalam Holding BUMN Pertambangan MIND ID.

Alasannya, BUMN yang menjadi anak usaha sebuah Holding, maka mayoritas sahamnya tidak secara langsung dimiliki negara, namun melalui induk Holding.

Melansir keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (18/02), perubahan status menjadi Persero oleh Antam dan PTBA dilakukan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2025.

Seiring dengan itu, kedua perusahaan pertambangan tersebut melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang resmi berlaku mulai 13 Januari 2026.

Di sisi lain, MIND ID masih tetap menjadi pemegang saham pengendali Antam dan PTBA, dengan kepemilikan masing-masing secara berurutan sebesar 65 persen dan sebesar 65,93 persen.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyampaikan bahwa keseluruhan ekosistem bisnis perseroan, yakni layanan pergadaian dan layanan bank emas, mengelola total 136 ton emas hingga akhir tahun lalu.

“Selama tahun 2025, kelolaan ekosistem emas di Pegadaian mencapai 136 ton, yang mencakup portofolio agunan emas produk gadai dan portofolio layanan bank emas pegadaian,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Terkait layanan bank emas, ia menuturkan perseroan mencatatkan total transaksi dan kelolaan emas sebesar 33,7 ton sepanjang 2025.

Ia mengatakan, layanan bank emas tersebut terdiri dari transaksi tabungan emas mencapai 17,1 ton, transaksi deposito emas sebesar 2,18 ton, transaksi cicil emas senilai 10,3 ton, serta sisanya berasal dari transaksi titipan emas korporasi dan pinjaman modal kerja emas.

“Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin aware (sadar) untuk berinvestasi dalam bentuk emas, serta paham dan bijak dalam mengoptimalkan aset emas yang dimiliki,” kata Damar Latri Setiawan.

Menjelang genap satu tahun peresmian layanan bank emas pada 26 Februari mendatang, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha optimis pihaknya dapat lebih mengembangkan produk dan layanan bulion.

Hal tersebut terutama usai diterbitkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 166 tahun 2026 tentang Layanan Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah pada tanggal 13 Februari lalu.

Fatwa DSN-MUI tersebut menjadi landasan normatif sekaligus pedoman operasional yang strategis bagi industri bulion dalam menjalankan kegiatan usaha secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip syariah, serta bertujuan mendorong terciptanya ekosistem emas syariah di Indonesia yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan pangsa pasar (market share) ekosistem bulion Pegadaian, Ferdian mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalisasi layanan bank emas digital melalui aplikasi TRING!.

Ia menyampaikan, kehadiran aplikasi tersebut diharapkan dapat menyempurnakan ekosistem layanan bank emas perseroan dengan memberikan kemudahan dalam berinteraksi, kecepatan dalam bertransaksi serta kenyamanan dalam berinvestasi emas.

“Melalui TRING!, seluruh nasabah Pegadaian, baik yang baby boomer hingga Gen Z, baik nasabah Pegadaian konvensional maupun Pegadaian syariah dapat mengakses seluruh produk Pegadaian secara real-time dalam satu aplikasi,” tutur Ferdian Timur Satyagraha.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tunjangan hari raya (THR) tahun 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, serta anggota Polri akan mulai disalurkan pada pekan pertama bulan Ramadhan.

“(Pencairan THR) Minggu pertama puasa,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu.

Dia tidak merinci lebih lanjut terkait tanggal pasti pencairan THR bagi ASN dan TNI/Polri. Hanya saja, dia menyebut penyaluran tunjangan lebaran itu bakal dimulai dalam waktu dekat.

“Bentar lagi,” ujarnya menambahkan.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp55 triliun untuk THR ASN dan TNI/Polri.

Nilai itu terungkap dalam paparan Menkeu Purbaya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan,” kata Purbaya.

Adapun proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 mencapai Rp809 triliun, dimana anggaran untuk THR bagi ASN, TNI, dan Polri termasuk diantaranya.

Secara rinci, pemerintah juga mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera Rp6 triliun, serta paket stimulus Rp13 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa belanja pemerintah pada triwulan I 2026, dijalankan secara tepat waktu guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat pada 2025 diperkirakan terus berlanjut hingga 2026.

“Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 persen sampai 6 persen,” kata dia.

Menurutnya, target pertumbuhan ini merupakan angka yang luar biasa. Apabila hal ini tercapai, ujar Purbaya, Indonesia berhasil keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen.

Pemerintah juga terus mendorong konsumsi rumah tangga yang diyakini semakin menguat pada triwulan I 2026, terutama didukung momentum libur dan cuti bersama Imlek serta Idul Fitri serta kebijakan Work From Anywhere (WFA).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026