PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) menjadi sorotan setelah perusahaan tersebut terserat dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang diusut Kejaksaan Agung.

PT YAT merupakan penyedia puluhan ribu motor listrik yang dibeli BGN untuk diberikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nilai proyeknya sekitar Rp1,1 triliun.

Berdasarkan informasi dalam laman resminya, PT Yasa Artha Trimanunggal merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik, pengadaan umum, alat kesehatan, serta ekspor-impor. Perusahaan itu berdiri sejak 2016 dan berkedudukan di Jakarta.

Dalam profil perusahaan, YAT menyebut hadir untuk mendukung kebutuhan pengiriman barang klien dari hulu hingga hilir melalui layanan logistik dan distribusi yang terintegrasi.

"Sesuai nama perusahaan kami yakni YASA yang bermakna kemuliaan, ARTHA yang artinya tujuan, kemudian TRIMANUNGGAL yakni tiga menjadi satu," tulis perusahaan dalam laman resminya.

Perusahaan itu menawarkan sejumlah layanan, mulai dari pergudangan dan Warehouse Management System (WMS), layanan distribusi dan transportasi berbasis Transport Management System (TMS), hingga distribusi end-to-end.

YAT juga menyediakan layanan pengadaan motor listrik yang menjadi salah satu lini bisnisnya.

"Kami menyediakan layanan pengadaan motor listrik secara profesional dan siap menjadi mitra strategis Anda dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga distribusi unit ke lokasi Anda," tulis perusahaan.

Selain pengadaan motor listrik, perusahaan juga menawarkan layanan pergudangan, pelabelan, penyimpanan barang, distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara, serta sistem pemantauan pengiriman berbasis digital.

Jumat kemarin (12/6), Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG di Badan Gizi Nasional (BGN).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan Andri selaku komisaris dan pengendali PT YAT diduga aktif berkomunikasi dengan pejabat BGN terkait rencana pengadaan motor listrik.

"Bahwa kemudian Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut," kata Syarief.

Kejagung sebelumnya mengungkap adanya dugaan mark up dalam sejumlah proyek pengadaan barang di BGN, termasuk pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1,03 triliun.

[Gambas:Youtube]

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) bersiap kembali menghadirkan BCA UMKM Fest. Tahun ini, BCA UMKM Fest menggandeng Pagelaran Sabang Merauke untuk mengapresiasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam helatan di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno pada 20-23 Agustus 2026.

Ajang yang sama juga digelar secara online melalui platform Grab dan Blibli pada 1 Agustus-20 September 2026. BCA UMKM Fest 2026 akan diikuti ribuan UMKM dari berbagai sektor, mulai dari food & beverage, fashion, health & beauty, hingga hobby & activity, dengan puluhan merchant UMKM pilihan akan hadir secara offline di area Pagelaran Sabang Merauke 2026.

Direktur BCA, Antonius Widodo Mulyono mengatakan, kolaborasi BCA UMKM Fest dengan Pagelaran Sabang Merauke tahun ini merupakan yang pertama kali terjadi.

"BCA berupaya menghadirkan pengalaman yang lebih menyeluruh bagi pengunjung, di mana budaya tidak hanya hadir di atas panggung pertunjukan, tetapi juga terasa melalui karya, produk, dan kreativitas para pelaku UMKM. Kami percaya UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kekayaan lokal Indonesia," ujar Antonius Widodo pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/5).

Selain membantu perluasan pasar melalui akses digital di platform mitra, BCA juga menghadirkan berbagai dukungan berupapromosi voucher, edukasi terhadap seller, onboarding platform digital, hingga penawaran spesial kredit produktif untuk membantu pengembangan usaha pelaku UMKM.

Gelaran UMKM Fest menjadi salah satu upaya BCA dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Kehadiran festival ini membuktikan dukungan BCA terhadap sektor UMKM, yang dimulai dari hulu sampai hilir.

Pada bagian hulu, BCA memiliki beberapa program untuk pelaku UMKM agar memiliki dasar bisnis yang baik, seperti Sertifikasi Halal yang pada 2025 membantu penerbitan sertifikat halal bagi lebih dari 4.500 UMKM.

Lalu, BCA juga membantu pelaku usaha agar bisa menembus pasar global melalui UMKM Go Export. Hasilnya, pada tahun lalu ada 19 UMKM binaan Bakti BCA berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 dan mengikuti 185 business matching. Kegiatan ini berhasil membuka peluang jejaring bisnis ke 33 negara tujuan, dengan nilai potensi ekspor menyentuh Rp110,9 miliar.

Terkini, melalui program Creating Shared Value (CSV), Bakti BCA bersama Perkumpulan Warna Alami (WARLAMI) membawa produk tenun dengan pewarna alami untuk diperkenalkan dalam acara Tenun Exhibition di Indonesia House Amsterdam (IHA), Belanda, yang diselenggarakan pada 24 April-15 September 2026.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin pada Selasa (10/2/2026). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap pengaturan restitusi pajak yang menyeret Kepala KPP Banjarmasin Mulyono.

Pada hari yang sama, tim Lembaga Antirasuah juga menggeledah kantor PT Buana Karya Bhakti (BKB). "Penyidik melakukan penggeledahan di kantor KPP Madya Banjarmasin dan Kantor PT BKB," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/2/2026).

Dalam penggeledahan tersebut, Budi mengungkapkan pihaknya menyita sejumlah barang bukti yang diduga kuat terkait penyidikan perkara yang dimaksud. "Penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan restitusi atas lebih bayar PT BKB serta dokumen pengeluaran uang dari PT BKB," ujarnya.

Penyidik KPK, kata Budi, akan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan untuk memperdalam bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi di sektor keuangan negara ini.

Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono (MLY) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak.

Penetapan tersangka ini usai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (4/2/2026). Dalam operasi senyap tersebut, turut ditangkap dua orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/2/2026).

Selain Mulyono, tersangka lainnya yakni Dian Jaya Demega (DJD) selaku fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin dan Venasius Jenarus Genggor Alias Venzo (VNZ) selaku Manajer Keuangan PT. Buana Karya Bhakti (BKB).

Usai ditetapkan tersangka, ketiganya langsung ditahan untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan telah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.

Sementara, terhadap Venasius Jenarus selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan secara prinsip terkait ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhinya, termasuk tidak adanya benturan kepentingan.

"Secara prinsip, ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk tidak adanya benturan kepentingan serta kepatuhan terhadap kewajiban sebagai ASN," ujar Inge kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/2).

Meski begitu, DJP Kemenkeu menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan menunggu penjelasan resmi terkait hal tersebut.

"Terkait pernyataan yang disampaikan oleh KPK, kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu penjelasan resmi dari KPK sebagai pihak yang berwenang," tambahnya.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan.

Karenanya, lembaga antirasuah itu akan melakukan pendalaman lebih lanjut dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (BKB) yang menjerat Mulyono.

"Yang pertama itu tentu nanti akan dilihat secara etiknya oleh internal di Kementerian Keuangan ya apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/2).

Mulyono sendiri telah buka suara mengenai proses hukum di KPK tersebut. Dia mengaku bersalah sudah menerima suap terkait restitusi pajak PT BKB.

"Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, negara tidak rugi apa-apa. Tapi, saya menerima janji atau hadiah atau uang, itu saya salah," kata Mulyono yang sudah mengenakan rompi oranye tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (5/2) malam.

Mulyono menyatakan siap bertanggung jawab menghadapi proses hukum.

"Kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik," imbuhnya.

Dua tersangka lain ialah Dian Jaya Demega selaku fiskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor alias Venzo selaku Manajer PT BKB.

Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Pasal 606 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara Venzo disangkakan melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) UU Penyesuaian Pidana.

Para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama hingga 24 Februari 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kasus ini dibongkar KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Rabu (4/2) lalu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan secara prinsip terkait ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhinya, termasuk tidak adanya benturan kepentingan.

"Secara prinsip, ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk tidak adanya benturan kepentingan serta kepatuhan terhadap kewajiban sebagai ASN," ujar Inge kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/2).

Meski begitu, DJP Kemenkeu menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan menunggu penjelasan resmi terkait hal tersebut.

"Terkait pernyataan yang disampaikan oleh KPK, kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu penjelasan resmi dari KPK sebagai pihak yang berwenang," tambahnya.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan.

Karenanya, lembaga antirasuah itu akan melakukan pendalaman lebih lanjut dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (BKB) yang menjerat Mulyono.

"Yang pertama itu tentu nanti akan dilihat secara etiknya oleh internal di Kementerian Keuangan ya apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/2).

Mulyono sendiri telah buka suara mengenai proses hukum di KPK tersebut. Dia mengaku bersalah sudah menerima suap terkait restitusi pajak PT BKB.

"Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, negara tidak rugi apa-apa. Tapi, saya menerima janji atau hadiah atau uang, itu saya salah," kata Mulyono yang sudah mengenakan rompi oranye tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (5/2) malam.

Mulyono menyatakan siap bertanggung jawab menghadapi proses hukum.

"Kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik," imbuhnya.

Dua tersangka lain ialah Dian Jaya Demega selaku fiskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor alias Venzo selaku Manajer PT BKB.

Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Pasal 606 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara Venzo disangkakan melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) UU Penyesuaian Pidana.

Para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama hingga 24 Februari 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kasus ini dibongkar KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Rabu (4/2) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono juga menjabat di 12 perusahaan.

Mulyono merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap pengaturan restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (PT BKB). Saat ditetapkan tersangka, tim lembaga antirasuah telah memperoleh informasi bahwa Mulyono menjabat di sebuah perusahaan sebagai komisaris.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan akan mengkaji etika internal di Kementerian Keuangan apakah pegawai diizinkan menjabat di perusahaan lain sebagai direksi atau komisaris.

"Apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan," kata Budi, Selasa (10/2/2026).

Budi menyampaikan bahwa penyidik akan mendalami temuan tersebut apakah terkait kategori tindak pidana korupsi yang menjerat Mulyono.

Khususnya, kata Budi, mendalami perusahaan yang dijabat Mulyono berhubungan dengan perpajakan atau tidak.

"Termasuk apakah perusahaan-perusahaan yang dibuat itu ada kaitannya misalnya dengan aspek perpajakan. Tentu itu juga akan didalami penyidik selain pokok perkara dugaan suap dalam pengaturan restitusi," ucapnya.

Sebelumnya, pada Rabu (4/2/2026) KPK menggelar penyelidikan tertutup yang menyasar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kasusnya terkait dugaan suap pengkondisian restitusi pajak, di mana pihak swasta memberikan "uang apresiasi" Rp1,5 miliar kepada pegawai KPP Madya Banjarmasin.

Berdasarkan alat bukti yang cukup, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yakni Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

Uang tersebut dibagikan kepada: Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta. Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, Kepala KPP Banjarmasin Mulyono mempunyai posisi strategis di belasan perusahaan. Diketahui, Mulyono merupakan salah satu tersangka tersangka kasus dugaan suap restitusi pajak di wilayah Banjarmasin, Kalimatan Selatan.

"Yang pertama itu tentu nanti akan dilihat secara etiknya oleh internal di Kementerian Keuangan ya apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Budi menjelaskan, nantinya penyidik akan mendalami hal tersebut apakah terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Mulyono.

"Misalnya untuk menjadi layering ya untuk praktik-praktik dugaan tindak pidana korupsi atau seperti apa itu nanti kami akan dalami ya," ujarnya.

"Termasuk apakah perusahaan-perusahaan yang dibuat itu ada kaitannya misalnya dengan aspek perpajakan. Tentu itu juga akan didalami penyidik selain pokok perkara dugaan suap dalam pengaturan restitusi," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak.

Penetapan tersangka ini usai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (4/2/2026). Dalam operasi senyap tersebut, turut ditangkap dua orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/2/2026).

Selain Mulyono, tersangka lainnya yakni Dian Jaya Demega (DJD) selaku fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin dan Venasius Jenarus Genggor Alias Venzo (VNZ) selaku Manajer Keuangan PT. Buana Karya Bhakti (BKB).

Usai ditetapkan tersangka, ketiganya langsung ditahan untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan telah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.

Sementara, terhadap Venasius Jenarus selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

JAKARTA - Pemilik PT Bluray John Field (JF) akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). John sebelumnya sempat melarikan diri usai KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan rasuah importasi barang di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo KPK mengatakan John menyerahkan diri pada Jumat (6/2/2026) malam hari. "Dini hari tadi, tersangka JF, yang merupakan pemilik PT BR, menyerahkan diri ke KPK," ujar Budi Prasetyo, Sabtu (7/2/2026).

Budi menambahkan KPK langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap John. Penyidik memeriksa John dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

"Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap JF dalam kapasitas sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap kegiatan impor di Ditjen Bea Cukai," imbuh Budi.

Sebelumnya, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di Direktorat Bea dan Cukai. Namun, saat ini baru lima orang yang ditahan KPK setelah salah satu tersangka berhasil melarikan diri saat akan ditangkap.

Satu tersangka yang belum ditahan adalah pemilik PT Bluray, John Field (JF). Ia berhasil melarikan diri saat hendak ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

6 tersangka dalam perkara korupsi ini adalah:

1. Rizal, selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024 hingga Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono, selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC).

3. Orlando Hamonangan, selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC);

4.John Field, selaku pemilik PT Bluray;

5.Andri, selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Bluray;

6. Deddy Kurniawan, selaku Manajer Operasional PT Bluray.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono juga menjabat sebagai komisaris di sejumlah perusahaan.

Pasalnya, dia merupakan tersangka penerima suap dalam kasus dugaan pengkondisian restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK mendapatkan informasi bahwa saudara MLY [Mulyono] juga diduga menjadi Komisaris di beberapa perusahaan," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Dalam konstruksi perkaranya, Mulyono meminta Rp1,5 miliar kepada Venasius selaku manajer keuangan PT BKB agar restitusi pajak PT BKB dapat dijalankan.

Setelah hasil kongkalikong, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dengan nilai restitusi yang disetujui sebesar Rp48,3 miliar.

Setalah pencairan restitusi pada 2 Januari 2026, Dian selaku tim pemeriksa KPP Madya Banjarmasin menghubungi staf Venasius agar "uang apresiasi" Rp1,5 miliar segera dicairkan.

PT BKB mencairkan uang tersebut melalui invoice fiktif yang seolah-olah digunakan untuk kebutuhan lainnya. Venasius bertemu dengan Mulyono untuk pembagian jatah.

Kesepakatannya adalah Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, dan Venasius Rp500 juta. Namun Venasius meminta tambahan fee dari Dian sebesar Rp20 juta sehingga Venasius menerima Rp520 juta.

Transaksi uang bagi Mulyono dengan menaruh Rp800 juta dalam kardus yang diletakkan di area parkir salah satu hotel di Banjarmasin.

"Dari Rp800 juta yang diterima, MLY [Mulyono] kemudian menggunakannya untuk pembayaran DP rumah Rp300 juta dan Rp500 juta sisanya masih disimpan oleh orang kepercayaannya," terang Asep.

Atas perbuatannya, Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara Venasius sebagai pemberi, dijerat dengan sangkaan Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) KUHP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan satu tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) berhasil kabur atau melarikan diri saat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, tersangka yang kabur saat OTT itu adalah, John Field (JFI) selaku Pemilik PT Blueray. "1 lagi saat di lapangan itu saudara JF melarikan diri," kata Asep dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/2/2026).

Asep mengultimatum kepada John untuk segera menyerahkan diri. "Sekaligus saya imbau kepada JF segerah serahkan diri," ujar Asep.

Sementara terhadap John, KPK bakal menerbitkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri (cekal) dan meminta agar yang bersangkutan kooperatif mengikuti proses hukum ini.

KPK menetapkan enam orang tersangka dalam suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Mereka adalah; Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024 sampai dengan Januari 2026.

Kemudian, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC).

Lihat video: KPK Tangkap Pejabat Bea Cukai Serta Sita Uang Miliaran dan Emas 3 Kilogram



Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC); John Field selaku Pemilik PT Blueray; Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray; Deddy Kurniawan selaku Manager Operasional PT Blueray.

Asep menjelaskan, pada Oktober 2025, terjadi permufakatan jahat antara Orlando Hamonangan, Sisprian, John Field, Andri, Deddy Kurniawan untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, telah ditetapkan dua kategori jalur dalam pelayanan dan pengawasan barang-barang impor untuk menentukan tingkat pemeriksaan sebelum dikeluarkan dari kawasan kepabean, yakni jalur hijau yang merupakan jalur pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik barang dan jalur merah dengan pemeriksaan fisik barang," ujar Asep.

Selanjutnya, pegawai Bea Cukai FLR atau Filar, menerima perintah dari Orlando untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%.

Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC), untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang).

Dengan pengkondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PT Blueray diduga tidak melalui pemeriksaan fisik. Sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea Cukai.

Setelah terjadi pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di DJBC dalam periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026 di sejumlah lokasi. "Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai 'jatah' bagi para oknum di DJBC," ucap Asep.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap lima tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap Rizal, Sisprian, Orlando selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2021 dan 605 ayat (2) dan pasal 606 ayat (2) jo pasal 20 dan Pasal 21 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara, John, Andri, Dedy, selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) a dan b dan 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, terhadap Rizal, Sisprian, Orlando juga disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2021 jo Pasal 20 jo Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono mengakui menerimasuap. Dia pun mengakui hal tersebut salah.

Hal itu disampaikan Mulyono saat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK usai diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan suap restitusi pajak di wilayah Banjarmasin, Kalimatan Selatan.

Awalnya, Mulyono mengaku telah melakukan tanggung jawabnya sesuai prosedur dan mengklaim negara tidak merugi atas perbuatannya.

"Tapi saya menerima janji hadiah uang, itu saya salah. Kita jalani prosesnya. Mudah mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik," kata Mulyono du Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/2/2026) malam.

Sebelumnya disebutkan, Mulyono diduga menerima suap sebanyak Rp800 juta. Uang tersebut kemudian digunakan Rp300 juta untuk DP rumah.

Lihat video: KPK Tangkap Pejabat Bea Cukai Serta Sita Uang Miliaran dan Emas 3 Kilogram



Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan KPP Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY) sebagai tersangka dugaan korupsi. MLY diduga melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan restitusi pajak di wilayah Banjarmasin, Kalimatan Selatan.

Mulyono ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yaitu Dian Jaya Demega (DND) selaku Fiskus Anggota Tim Pemeriksa KPP Madya Banjarmasin) dan Venasius Jenarus (VNZ) selaku Manager Keuangan PT Buana Karya Bhakti).

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka yaitu MLY, DJD dan VNZ," ucap Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Asep mengatakan ketiganya akan langsung ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK dalam kurun waktu 20 hari. Penahanan ini terhitung sejak 5-24 Februari 2026.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono sebagai tersangka kasus dugaan suap restitusi pajak. Saat ini Mulyono telah tiba di Gedung Merah Putih KPK.

Pantauan di lokasi, Mulyono terlihat turun dari lantai dua Gedung Merah Putih KPK seusai pemeriksaan pada pukul 22.25 WIB. Mulyono tampak bersama dua tersangka lainnya sudah mengenakan rompi oranye tanda khas tahanan KPK.

Saat berjalan menuju mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan, ia mengakui kesalahannya. "Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, negara tidak rugi apa-apa. Tapi saya menerima janji hadiah uang, itu saya salah," kata Mulyono di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/2/2026).

Mulyono pun menyatakan siap bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dengan mengikuti setiap proses hukum yang ada. "Kita jalani prosesnya. Mudah mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY) sebagai tersangka dugaan korupsi, Kamis (5/2/2026). MLY diduga melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan restitusi pajak di wilayah Banjarmasin, Kalimatan Selatan.

Lihat video: OTT KPK di Banjarmasin Terkait Kasus Restitusi Pajak



Mulyono ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yaitu Dian Jaya Demega (DND) selaku Fiskus Anggota Tim Pemeriksa KPP Madya Banjarmasin) dan Venasius Jenarus (VNZ) selaku Manager Keuangan PT Buana Karya Bhakti).

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka yaitu MLY, DJD dan VNZ," ucap Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Asep mengatakan ketiganya akan langsung ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK dalam kurun waktu 20 hari. Penahanan ini terhitung sejak 5-24 Februari 2026.