Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyerap sekitar Rp152 triliun dari 4 kali lelang Surat Utang Negara (SUN) yang berlangsung selama 2 bulan terakhir.

Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) secara reguler di situs resmi, lelang SUN sejak awal tahun ini telah dilakukan masing-masing pada 2 Januari, 20 Januari, 3 Februari dan 18 Februari.

Pada keempat lelang tersebut, pemerintah masing-masing menetapkan target indikatif lelang SUN baik dari jangka pendek maupun fixed rate Rp33 triliun. Hasilnya, untuk lelang 2 Januari 2026, penawaran yang masuk ke DJPPR Kemenkeu adalah Rp90,9 triliun. DJPPR kemudian memutuskan untuk menyerap Rp40 triliun.

Kemudian, pada 20 Januari 2026, penawaran yang masuk turun yakni Rp82,9 triliun dan dimenangkan atau diserap sebesar Rp36 triliun. Selanjutnya, penawaran yang masuk pada lelang 3 Februari 2026 adalah Rp76,5 triliun dan dimenangkan Rp36 triliun.

Adapun dalam lelang 18 Februari 2026, penawaran yang masuk yakni Rp63,06 triliun sementara yang dimenangkan Rp40 triliun.

Di luar SUN, pemerintah turut menerbitkan sejumlah instrumen lain untuk menutupi target pembiayaan pada APBN 2026 yakni Rp689,1 triliun. Misalnya, lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 1 Januari, 27 Januari dan 10 Februari total menghasilkan Rp36 triliun.

Permintaan Masih Stabil

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan penawaran atau incoming bids SUN khususnya pada lelang teranyar 18 Februari lalu masih cukup solid. Hal itu, menurutnya, mencerminkan permintaan yang tetap kuat di tengah kondisi pasar global yang masih merayakan Chinese New Year di beberapa negara seperti Singapura, dan Hong Kong.

Suminto melihat bahwa permintaan investor masih terkonsentrasi pada tenor menengah, khususnya seri 5 tahun dan 10 tahun yang mencatat incoming bids masing-masing sebesar Rp24,16 triliun dan Rp21,07 triliun.

Hal ini menunjukkan preferensi investor terhadap tenor yang likuid dan menjadi benchmark di pasar sekunder.

Sementara itu, partisipasi investor domestik dipandang tetap kuat terutama di sektor perbankan yang mendominasi porsi pemenang lelang. Di sisi lain, walaupun beberapa pasar keuangan libur, investor asing juga tetap berpartisipasi dengan awarded bids sekitar 15,50% dari total dimenangkan sehingga dinilai mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kredibilitas pengelolaan fiskal.

"Meskipun incoming bids menurun dibandingkan dengan lelang SUN sebelumnya, yield yang diminta investor masih cukup kompetitif. Penurunan incoming bids terutama berasal dari SPN tenor pendek, seiring strategi perbankan dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas menjelang Lebaran," terangnya melalui keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).

Ini yang sudah setidaknya matching antara apa yang dibutuhkan (oleh masing-masing pemerintah daerah) dan apa yang sudah dirancang juga oleh teman-teman di pusat,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melaporkan, total kebutuhan pendanaan rencana aksi kementerian/lembaga (K/L) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pasca-bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp56,3 triliun dengan total 2.108 kegiatan selama tiga tahun ke depan.

“Ini yang sudah setidaknya matching antara apa yang dibutuhkan (oleh masing-masing pemerintah daerah) dan apa yang sudah dirancang juga oleh teman-teman di pusat,” ungkap Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam saat menyampaikan laporan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Renduk PRRP) untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis.

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, penyusunan rencana induk ini dilengkapi Rencana Aksi yang disusun Kementerian/lembaga (Renaksi K/L) terkait.

Selain itu, juga telah diselaraskan serta diverifikasi berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Pasca-bencana (Jitupasna) yang disusun 53 pemerintah daerah terdampak di tiga provinsi tersebut.

Dengan mempertimbangkan angka Jitupasna dari masing-masing provinsi dan total kebutuhan keseluruhan pendanaan sebesar Rp205,3 triliun untuk 142.712 kegiatan, diperlukan verifikasi lebih lanjut atas besaran kebutuhan tersebut, dan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi faktual di lapangan.

Adapun Renaksi PRRP dari 32 K/L mencatat ada 6.545 kegiatan dengan total pembiayaan Rp68,9 triliun.

Berdasarkan hasil penyelarasan Jitupasna dengan Renaksi K/L, telah dihasilkan kesepakatan kegiatan sejumlah lebih kurang Rp56,3 triliun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2026, 2027 dan 2028.

Mengingat masih terdapat perbedaan besaran kebutuhan dan rencana aksi tersebut, status dari Renduk PRRP Sumatera masih bersifat sementara (versi pertama).

Apabila diperlukan, Bappenas menegaskan bahwa dokumen tersebut dapat disesuaikan dengan memperhitungkan angka kebutuhan pasca-bencana dalam Jitupasna yang sudah dilakukan verifikasi lanjutan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Secara lebih rinci, total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Aceh selama tiga tahun ke depan sebesar Rp20,37 triliun, Rp14,53 triliun, dan Rp10,92 triliun.

Kemudian untuk Sumut, dibutuhkan Rp817,11 miliar, Rp1,13 triliun, dan Rp155,17 miliar. Adapun Sumbar sebanyak Rp4,35 triliun, Rp2,28 triliun, serta Rp1,73 triliun.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagaimana kita memverifikasi data-data yang memang saat ini dinamis sekali terkait dengan kebencanaan ini. Saya yakin akan ini masih akan terus bergerak. Oleh karena itu, kami menyebutnya dokumen ini (Renduk PRRP) versi pertama,” ujar Medrilzam.

Status dokumen Renduk PRPP Sumatera Versi 1 mempertimbangkan perubahan data di daerah yang membutuhkan verifikasi dan validasi lebih lanjut, lalu dibutuhkan aksi cepat rehabilitasi dan rekonstruksi setelah 90 hari masa transisi darurat menuju pemulihan dinyatakan selesai.

Kemudian juga dibutuhkan komitmen segera alokasi tambahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2026 untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2026 dan masukan ke dalam proses penyiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan APBN TA 2027.

Dokumen Renduk PRPP Sumatera versi berikutnya akan diselesaikan bila data-data kerusakan di daerah terdampak telah diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut.

Waktu pelaksanaan Renduk ini selama tiga tahun, dan hanya dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (dengan prinsip build back better, safer, dan sustainable), tidak termasuk fase darurat dan transisi.

Per April 2026 hingga Desember 2028, diharapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dilakukan, mulai dari perbaikan fasilitas umum, pemulihan ekonomi dan ekosistem, rehabilitasi sosial, hingga pembangunan kembali perumahan dan permanen infrastruktur.

Mekanisme pembiayaan terdiri dari mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) APBN pada 2026, mekanisme RKP dan APBN reguler tahun 2027 dan 2028, pinjaman luar negeri, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hibah luar negeri, pooling fund bencana, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, serta bantuan dari BUMN, filantropi, dan kontribusi lain.

Beberapa opsi mekanisme pembiayaan dan kerangka kelembagaan turut disiapkan, mulai dari memanfaatkan struktur Satuan Tugas Percepatan RRP Sumatera, penguatan peran BNPB pada percepatan RRP Sumatera, dan pembentukan Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi (BRR).

Pihaknya turut menyusun Zona Rawan Bencana (ZRB) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, memanfaatkan basis peta INA RISK yang dikeluarkan BNPB sebagai analisis utama dan sekaligus memperbaharui dengan peta-peta terkini, sehingga dapat dihasilkan Peta ZRB 53 kabupaten/kota dengan skala 1:50 ribu.

Peta ZRB terbagi menjadi dua layer, yaitu zona rawan bencana hidrometeorologi (risiko banjir, banjir bandang, dan longsor), serta zona rawan bencana multibahaya (bencana hidrometeorologi dan sesar, gunung api, abrasi, tsunami).

Bappenas mencantumkan pula klasifikasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, yang terdiri dari zona aman, rendah, sedang, dan bahaya.

“Kita betul-betul mencoba menerapkan prinsip build back better, safer, dan sustainable, makanya kita mengeluarkan apa yang namanya peta Zona Rawan Bencana. Jadi kita tentunya, kalau memang sudah tidak dimungkinkan lagi dibangun di wilayah tersebut, harus direalokasi, dan ini dikonsultasikan terus terutama dengan teman-teman daerah,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar US$431,7 miliar atau sekitar Rp7.306,9 triliun (asumsi kurs Rp16.926 per dolar AS) pada kuartal IV 2025 , lebih tinggi dibandingkan dengan posisi kuartal III 2025 sebesar US$427,6 miliar.

Utang tersebut terdiri dari ULN pemerintah yang tercatat sebesar US$214,3 miliar (Rp3.627,2 triliun), dan ULN swasta sebesar US$192,8 miliar (Rp3.263,3 triliun).

"Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2025 terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Kamis (19/2).

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9 persen pada kuartal IV 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan porsi 85,7 persen dari total ULN.

Secara rinci, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar pada kuartal IV 2025, lebih tinggi dibandingkan posisi kuartal III 2025 sebesar US$210,1 miliar. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

"Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional," ujar Ramdan.

ULN pemerintah digunakan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8 persen), Jasa Pendidikan (16,2 persen), Konstruksi (11,7 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6 persen).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah," imbuhnya.

Sementara, ULN swasta menurun dari sebesar 194,5 miliar pada kuartal III 2025 menjadi sebesar US$192,8 miliar pada kuartal IV 2025. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9 persen.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta," terangnya.

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar US$431,7 miliar pada kuartal IV 2025 , lebih tinggi dibandingkan dengan posisi kuartal III 2025 sebesar US$427,6 miliar.

Utang tersebut terdiri dari ULN pemerintah yang tercatat sebesar US$214,3 miliar, dan ULN swasta sebesar US$192,8 miliar.

"Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2025 terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Kamis (19/2).

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9 persen pada kuartal IV 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan porsi 85,7 persen dari total ULN.

Secara rinci, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar pada kuartal IV 2025, lebih tinggi dibandingkan posisi kuartal III 2025 sebesar US$210,1 miliar. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

"Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional," ujar Ramdan.

ULN pemerintah digunakan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8 persen), Jasa Pendidikan (16,2 persen), Konstruksi (11,7 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6 persen).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah," imbuhnya.

Sementara, ULN swasta menurun dari sebesar 194,5 miliar pada kuartal III 2025 menjadi sebesar US$192,8 miliar pada kuartal IV 2025. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9 persen.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya mengungkap alasan defisit anggaran pada tahun 2025 bisa menembus angka 2,92% dari produk domestik bruto (PDB).

Purbaya mengatakan bahwa defisit anggaran tahun lalu yang nyaris menyentuh batas 3% sengaja dimaksimalkan untuk memastikan pembalikan arah pertumbuhan ekonomi.

Alhasil, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi tumbuh 5,11% sepanjang tahun dan mencapai rekor tertinggi pascapandemi pada kuartal IV/2025 yakni 5,39%.

"Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kami enggak lewatin [batas] 3%, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik. Tinggal kami lari, tinggal atur ke depan seperti apa yang ramai ekonominya," tutur Purbaya dikutip, Kamis (19/2/2025).

Di sisi lain, Purbaya juga mengatakan bahwa rasio utang pemerintah pusat masih dalam batas aman kendati angkanya telah menembus 40,46% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia kemudian membandingkannya dengan beberapa negara kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang rasio utangnya berada di atas 50%.

"Enggak apa-apa. Memang kenapa? Singapura berapa? [Lebih dari 100%]. Malaysia berapa? [Lebih dari 60%]. Thailand berapa? Coba cek aja Thailand berapa. Dengan standar itu, kami masih aman," terangnya Purbaya kepada wartawan usai rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Saran dari IMF

Adapun Dana Moneter Internasional (IMF) menekankan pemerintah Indonesia perlu berhati-hati melakukan ekspansi belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan target menjadi negara maju pada 2045.

Berdasarkan laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini.

IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Terlebih, IMF menekankan jika pemerintah mengkombinasikannya dengan reformasi struktural maka pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi dan penerimaan yang pada gilirannya akan semakin menekan defisit.

"Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan, meningkatkan seleksi proyek melalui penilaian proyek yang ketat dengan mempertimbangkan dampak rambatan positif, sembari memastikan perlindungan pengawasan yang tangkas untuk meminimalkan risiko sekaligus menghindari hambatan," simpul laporan tersebut.

Strategi Purbaya Tekan Defisit

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan ikut menekan defisit APBN sekaligus rasio utang pemerintah.

Purbaya tidak menampik bahwa saat ini kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB. Kendati demikian, dia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.

Dia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%.

"Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat maka secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio alias rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi.

Alasannya, sambung Purbaya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.

"Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya," jelasnya.

Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan 'bersih-bersih' organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.

Dia pun mengaku optimis strategi memacu swasta bisa membuahkan hasil, berkaca capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

"Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar," ujar Purbaya.

Presiden RI Prabowo Subianto pamer telah lebih dulu mengambil langkah efisiensi anggaran dibanding Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat (AS) alias DOGE di hadapan para investor AS.

Ia mengatakan langkah penghematan anggaran di Indonesia serupa dengan yang dilakukan DOGE di AS. Namun menurutnya, Indonesia memulainya lebih dulu.

"Mungkin ini mirip dengan apa yang sedang diupayakan di Amerika Serikat melalui DOGE (Department of Government Efficiency). Namun, harus saya katakan bahwa saya memulainya lebih dulu beberapa bulan sebelumnya, dan saya merasa berhasil. Saya merasa diberdayakan," kata Prabowo dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2) waktu setempat.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memamerkan keberhasilan menghemat APBN hingga US$18 miliar atau setara Rp305 triliun (kurs Rp16.926) hanya dalam tiga bulan di awal masa kepemimpinannya.

"Dalam beberapa bulan pertama memimpin pemerintahan ini, saya telah menghemat anggaran negara sekitar US$18 miliar dolar secara tunai," kata Prabowo.

Ia berpendapat langkah pemangkasan tersebut cukup berhasil, bahkan mengklaim dirinya merupakan satu dari sedikit Presiden RI yang berhasil menghemat hingga US$18 miliar hanya dalam waktu tiga bulan.

"Saya rasa saya adalah salah satu dari sedikit presiden Indonesia yang dalam tiga bulan pertama pemerintahannya berhasil menghemat US$18 miliar secara tunai," ujarnya.

Prabowo menjelaskan penghematan ini berasal dari inefisiensi dan proyek-proyek yang dinilai tidak produktif seperti kegiatan-kegiatan seremonial.

"Ada banyak hal yang saya batalkan. Misalnya, setiap institusi pemerintah menghabiskan cukup banyak uang untuk upacara atau seremonial," ujarnya.

Ia mengakui budaya seremonial itu merupakan salah satu kelemahan bangsa Indonesia. Prabowo mencontohkan salah satunya menggelar acara ulang tahun kementerian/lembaga yang menghabiskan banyak uang.

"Bisa Anda bayangkan berapa ratus upacara yang kita adakan setiap minggu dan setiap bulan di seluruh Indonesia? Jadi, saya batalkan saja itu semua," ucapnya.

Menurutnya, tugas pemerintah adalah bekerja secara penuh bagi rakyat. Prabowo pun bertekad akan melakukan efisiensi anggaran ini sepenuhnya bagi kepentingan rakyat Indonesia.

"Kami memangkas biaya perjalanan dinas luar negeri dari institusi pemerintah yang mencapai miliaran dolar. Semua orang ingin melakukan studi banding untuk mempelajari sesuatu di luar Indonesia, padahal menurut saya masalah Indonesia sudah sangat jelas," pungkas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto mengaku dituduh serampangan membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) gara-gara dana hasil efisiensi kas negara dipakai untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengakui anggaran MBG memang berasal dari hasil efisiensi dan penertiban penyalahgunaan anggaran negara.

"Saya melakukannya dengan menggunakan penghematan yang kami hasilkan dari inefisiensi dan penyalahgunaan uang negara. Dana yang saya selamatkan itu seharusnya bisa hilang menguap karena korupsi," ujar Prabowo dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2).

Menurutnya, kebijakan itu bukan bentuk pemborosan APBN, melainkan relokasi sumber daya ke sektor yang dinilai lebih produktif.

"Jadi, saya dituduh belanja secara serampangan. Tidak, ini adalah relokasi sumber daya," katanya.

Prabowo juga menyebut sejumlah perwakilan dari Rockefeller Institute datang ke Jakarta untuk mempelajari program MBG. Tim Rockefeller memuji program MBG sebagai investasi terbaik sebuah negara.

Prabowo mengatakan berdasarkan penelitian Rockefeller Institute, setiap US$1 atau senilai Rp16.932 yang dibelanjakan untuk makan gratis anak-anak dapat menghasilkan imbal balik sedikitnya US$7 atau setara dengan Rp118.524, bahkan dalam jangka panjang imbal hasilnya hingga 35 kali lipat.

Ia lantas mengklaim dampak program MBG mulai terasa terhadap perekonomian domestik. Prabowo mengatakan sejumlah anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan kepadanya bahwa konsumsi domestik pada Januari menjadi yang tertinggi dalam 10 hingga 15 tahun terakhir.

Selain itu, ia menyebut saat ini telah beroperasi sekitar 23 ribu dapur MBG di berbagai desa, dengan masing-masing dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Program tersebut, kata dia, turut membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan.

"Kami sekarang sudah memiliki 23 ribu dapur. Setiap dapur mempekerjakan 50 orang di desa. Ibu-ibu yang sebelumnya tidak punya penghasilan, kini punya penghasilan," jelasnya.

Prabowo menambahkan kehadiran dapur MBG juga mendorong permintaan bahan pangan seperti telur, ayam, dan sayuran di tingkat desa, sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani setempat.

"Ini menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang menciptakan semacam ledakan ekonomi dari bawah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Indikasi penurunan minat investor dalam lelang Surat Utang Negara alias SUN membayangi target pembiayaan utang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2026 senilai Rp832,2 triliun.

Namun di tengah besarnya kebutuhan pembiayaan anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru mencatat bahwa jumlah penawaran yang masuk (incoming bids) dalam 4 kali lelang surat utang terus mengalami penurunan.

Pada periode lelang 6 Januari 2026 lalu, misalnya, pemerintah mencatat total penawaran yang masuk masih menembus angka Rp90,96 triliun. Angka ini turun menjadi Rp82,9 triliun pada lelang 20 Januari 2026, turun lagi ke Rp76,58 triliun pada 3 Februari 2026, dan yang terakhir pada 18 Februari 2026 kemarin menyusut ke angka Rp63,06 triliun.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan realisasi lelang SUN pada awal 2025 yang menorehkan penawaran masuk yang bertumbuh hingga tiga lelang selanjutnya. Pada lelang SUN perdana 2025, pemerintah menghimpun dana Rp31,65 triliun dan cenderung tumbuh hingga Selasa (18/2/2025) menghimpun dana senilai Rp84 triliun.

Pemerintah Klaim Permintaan Solid

Meski demikian, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengemukakan bahwa jumlah penawaran atau incoming bids pada lelang 18 Februari 2026 masih mencerminkan kondisi permintaan yang cukup solid di tengah kondisi pasar global yang masih merayakan Imlek di beberapa negara seperti Singapura, dan Hong Kong.

“Permintaan investor masih terkonsentrasi pada tenor menengah, khususnya seri 5 tahun dan 10 tahun yang mencatat incoming bids masing-masing sebesar Rp24,16 triliun dan Rp21,07 triliun. Hal ini menunjukkan preferensi investor terhadap tenor yang likuid dan menjadi benchmark di pasar sekunder,: kata Suminto kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Suminto juga menjelaskan bahwa partisipasi investor domestik tetap kuat, terutama sektor perbankan yang mendominasi porsi pemenang lelang.

Di sisi lain walaupun beberapa pasar keuangan libur, minat investor asing juga tetap tinggi. Jumlah penawaran yang dimenangkan awarded bids dari investor asing sekitar 15,50% dari total dimenangkan. “Hal ini mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kredibilitas pengelolaan fiskal.”

Selain itu, meskipun incoming bids menurun dibandingkan dengan lelang SUN sebelumnya, lanjut Suminto, yield atau imbal hasil yang diminta investor masih cukup kompetitif. Menurutnya, penurunan incoming bids terutama berasal dari SPN tenor pendek terjadi seiring strategi perbankan dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas menjelang Lebaran.

“Dari sisi biaya, yield hasil lelang relatif terjaga dengan kenaikan weighted average yield yang tetap terbatas dibandingkan lelang SUN sebelumnya, meskipun berlangsung setelah revisi outlook oleh Moody’s. Hal ini mencerminkan kepercayaan investor yang tetap solid terhadap fundamental pasar keuangan domestik,” tegasnya.

Hasil Lelang 18 Februari 2026

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya penurunan penawaran atau incoming bids Surat Utang Negara alias SUN dalam lelang yang berlangsung pada Rabu (18/2/2026) kemarin.

Kemenkeu mencatat jumlah penawaran yang masuk dalam lelang kemarin mencapai Rp63,06 triliun atau turun sekitar 17,6% dari periode lelang 3 Februari 2026 yang mencapai Rp76,58 triliun. Angka itu juga menyusut jauh dibandingkan penawaran pada lelang 20 Januari 2026 senilai Rp82,9 triliun.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah surat utang dilelang pada Rabu kemarin mencakup 9 seri yakni SPN01260322 (new issuance), SPN03260521 (new issuance), SPN12270204 (reopening), FR0109 (reopening), FR0108 (reopening), FR0106 (reopening), FR0107 (reopening), FR0102 (reopening) dan FR0105 (reopening).

Adapun jika dirinci, total penawaran yang masuk untuk seri SPN01260322 mencapai Rp700 miliar, SPN03260521 Rp300 miliar, SPN12270204 Rp4,77 triliun, FR0109 Rp24,16 triliun, FR0108 Rp21,07 triliun, FR0106 Rp4,33 triliun, FR0107 Rp3,29 triliun, FR0102 Rp2,23 triliun, dan FR0105 Rp2,18 triliun.

Akibat lesunya penawaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun akhirnya menaikkan jumlah penetapan lelang surat utang yang dimenangkan yang awalnya ditarget senilai Rp33 triliun menjadi Rp40 triliun. Penetapan hasil lelang itu juga lebih tinggi dibandingkan periode lelang 3 Februari 2026 lalu, yang hanya sebesar Rp36 triliun.

Penurunan penawaran itu terjadi di mayoritas surat utang kecuali seri Fix Rate atau FR0108 yang jumlah penawarannya mencapai Rp21,07 triliun.

Sementara itu, seri Surat Perbendaharaan Negara atau SPN12270204 dengan yield rata-rata tertimbang 4,48%, misalnya, yang pada lelang 3 Februari 2026 mampu membukukan penawaran sebesar Rp6,92 triliun pada lelang 18 Februari 2026 turun menjadi Rp4,77 triliun.

Kondisi serupa juga terjadi pada seri Fix Rate atau FR dengan yield di kisaran 5,67%-6,77%, penawaran seri FR0109 turun dari Rp25,39 triliun menjadi Rp24,16 triliun, FR0106 turun dari Rp8,93 triliun menjadi Rp4,33 triliun, FR0107 dari Rp4,13 triliun ke Rp3,29 triliun, FR0102 yang semula Rp3,78 triliun menjadi Rp2,23 triliun, serta seri FR0105 turun dari Rp34,74 triliun menjadi Rp2,18 triliun.

Pemicu Lesunya Permintaan

Ketegangan geopolitik yang memuncak antara AS dan Iran dinilai menjadi salah satu penyebab kian lesunya permintaan pasar dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) sepanjang 2026.

Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto, menilai ketegangan geopolitik yang kian memuncak telah menyurutkan minat investor asing untuk berinvestasi di Tanah Air melalui instrumen SUN.

”Kalau asing keluar, secara psikologis ini menandakan akan turun karena mereka agresif. Domestik biasanya akan mengikuti juga. Untuk penurunan kemarin, asing sempat keluar. Itu akan membuat yang domestik ikut juga,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Tak pelak, ketidakstabilan geopolitik turut membuat DJPPR menerbitkan lebih banyak SUN bertenor pendek. Dibandingkan dengan 2025, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) biasanya diterbitkan sebanyak 2 kali dan bertambah menjadi 3 kali pada tahun ini.

Serapan pasar tidak kalah besar terhadap SPN. Pada penerbitan SUN teranyar misalnya, tiga tenor SPN mendapatkan serapan pasar senilai Rp11,98 triliun, lebih besar ketimbang realisasi penyerapan senilai Rp8,56 triliun pada lelang terakhir 2025. ”Tenor pendek ini karena uncertain tadi. Jadi risikonya semakin panjang, biasanya volatilitas lebih tinggi. Potensi koreksi harga, perubahan yield juga lebih besar. Memang kebutuhan pasarnya lebih tinggi di jangka pendek karena memang kondisi sekarang tidak stabil,” tambahnya.

Sementara itu, Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai kian lesunya serapan pasar terhadap lelang SUN belakangan lebih disebabkan oleh kondisi makroekonomi dalam negeri. Fikri menyoroti ihwal defisit APBN 2025 hingga penerimaan pajak negara yang cenderung rendah.

Kondisi dalam negeri seperti ini, membuat investor meminta risk premi yang lebih terhadap surat utang terbitan negara. ”Artinya ada kekhawatiran, jangan-jangan datanya tidak sejalan. Kemampuan dari Indonesia makin lama kok makin turun. Ini yang membuat marketnya, saya pikir tidak hanya Moody’s yang minta yield yang lebih besar, tapi semua investor. Makanya permintaan terhadap SBN lebih rendah,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Sementara itu, realisasi penawaran lelang sukuk yang konsisten berada pada level sekitar Rp50 triliun—Rp40 triliun, dinilai lebih disebabkan oleh market niche produk syariah itu. Dengan begitu, produk ini akan secara tetap mendapatkan penawaran yang stabil dari investor.

Presiden RI Prabowo Subianto memamerkan keberhasilan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga US$18 miliar atau setara Rp305 triliun (kurs Rp16.926) hanya dalam tiga bulan di awal masa kepemimpinannya.

Ia menyampaikan itu dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2) waktu setempat.

"Dalam beberapa bulan pertama memimpin pemerintahan ini, saya telah menghemat anggaran negara sekitar US$18 miliar dolar secara tunai," kata Prabowo.

Ia berpendapat langkah pemangkasan tersebut cukup berhasil, bahkan mengklaim dirinya merupakan satu dari sedikit Presiden RI yang berhasil menghemat hingga US$18 miliar hanya dalam waktu tiga bulan.

"Saya rasa saya adalah salah satu dari sedikit presiden Indonesia yang dalam tiga bulan pertama pemerintahannya berhasil menghemat US$18 miliar secara tunai," ujarnya.

Prabowo menjelaskan penghematan ini berasal dari inefisiensi dan proyek-proyek yang dinilai tidak produktif seperti kegiatan-kegiatan seremonial.

"Ada banyak hal yang saya batalkan. Misalnya, setiap institusi pemerintah menghabiskan cukup banyak uang untuk upacara atau seremonial," ujarnya.

Ia mengakui budaya seremonial itu merupakan salah satu kelemahan bangsa Indonesia. Prabowo mencontohkan salah satunya menggelar acara ulang tahun kementerian/lembaga yang menghabiskan banyak uang.

"Bisa Anda bayangkan berapa ratus upacara yang kita adakan setiap minggu dan setiap bulan di seluruh Indonesia? Jadi, saya batalkan saja itu semua," ucapnya.

Menurutnya, tugas pemerintah adalah bekerja secara penuh bagi rakyat. Prabowo pun bertekad akan melakukan efisiensi anggaran ini sepenuhnya bagi kepentingan rakyat Indonesia.

"Kami memangkas biaya perjalanan dinas luar negeri dari institusi pemerintah yang mencapai miliaran dolar. Semua orang ingin melakukan studi banding untuk mempelajari sesuatu di luar Indonesia, padahal menurut saya masalah Indonesia sudah sangat jelas," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi utang Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih dalam batas aman meski nominalnya meningkat. Sebagaimana diketahui, hingga 31 Desember 2025 total utang pemerintah tercatat sebesar Rp 9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu (18/2/2026), Purbaya membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan. Rasio utang Malaysia tercatat berada di kisaran 64 persen terhadap PDB pada 2025. Thailand mencatat rasio utang sekitar 63,5 persen terhadap PDB. Sementara itu, Singapura mencatat rasio utang jauh lebih tinggi, sekitar 165–170 persen terhadap PDB.

"Dengan standar itu, kita masih aman," kata Purbaya.

Ia juga menegaskan defisit anggaran tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB. Pemerintah sengaja memanfaatkan ruang defisit yang tersedia untuk mendorong pemulihan dan pembalikan arah ekonomi.

"Jadi strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada untuk memastikan ekonomi berbalik arah. Dan memastikan ekonomi berbalik arah kan. Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kita enggak lewatin 3 persen, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik," tuturnya.

Ia memandang pendekatan tersebut sebagai langkah yang tepat untuk menjaga momentum pertumbuhan tanpa melampaui batas disiplin fiskal.

Pemerintah, lanjutnya, tidak ingin gegabah mengambil kebijakan yang justru berisiko menekan daya beli dan membuat ekonomi kembali terpuruk. Adapun sepanjang 2025 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Permintaan pasar dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) kemarin, Rabu (18/2/2026), tampak lesu dengan penawaran masuk yang turun menjadi Rp63,06 triliun.

Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan lelang sembilan seri SUN, yaitu seri SPN01260322 (New Issuance), SPN03260521 (New Issuance), SPN12270204 (Reopening), seri FR0109, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, dan FR0105.

“Total penawaran yang masuk sebesar Rp63,06 triliun,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Kamis (19/2/2026).

Nilai penawaran masuk atau incoming bids itu lebih rendah dari lelang SUN sebelumnya pada 3 Februari 2026 yang mencapai Rp76,6 triliun. Capaian itu makin mempertegas penurunan permintaan pasar dalam lelang SUN sepanjang 2026.

Pada lelang SUN perdana tahun ini, Kemenkeu mencatat incoming bids mencapai Rp90,96 triliun. Nilai incoming bids berangsur-angsur menurun hingga lelang SUN kemarin.

DJPPR mencatat penawaran masuk paling besar tertuju pada seri FR0109 Rp24,16 triliun dan FR0108 Rp21,07 triliun. Keduanya memiliki tenor masing-masing 5 tahun dan 10 tahun.

“Total nominal yang dimenangkan dari kesembilan seri yang ditawarkan tersebut Rp40 triliun.”

Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai yang dimenangkan pada lelang SUN sebelumnya yang mencapai Rp36 triliun.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai kian lesunya serapan pasar terhadap lelang SUN belakangan lebih disebabkan oleh kondisi makroekonomi dalam negeri. Fikri menyoroti ihwal defisit APBN 2025 hingga penerimaan pajak negara yang cenderung rendah.

Kondisi dalam negeri seperti ini, membuat investor meminta risk premi yang lebih terhadap surat utang terbitan negara.

”Artinya ada kekhawatiran, jangan-jangan datanya tidak sejalan. Kemampuan dari Indonesia makin lama kok makin turun. Ini yang membuat market-nya, saya pikir tidak hanya Moody’s yang minta yield yang lebih besar, tapi semua investor. Makanya permintaan terhadap SBN lebih rendah,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Sementara itu, realisasi penawaran lelang sukuk yang konsisten berada pada level sekitar Rp50 triliun—Rp40 triliun, dinilai lebih disebabkan oleh market niche produk syariah. Dengan begitu, produk ini akan secara tetap mendapatkan penawaran yang stabil dari investor.

Belakangan terpantau DJPPR menerbitkan lebih banyak SUN bertenor pendek. Dibandingkan dengan 2025, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) biasanya diterbitkan sebanyak 2 kali dan bertambah menjadi 3 kali pada tahun ini.

Serapan pasar tidak kalah besar terhadap SPN. Pada penerbitan SUN teranyar misalnya, tiga tenor SPN mendapatkan serapan pasar senilai Rp11,98 triliun, lebih besar ketimbang realisasi penyerapan senilai Rp8,56 triliun pada lelang terakhir 2025.

Awal bulan ini, lembaga pemeringkat Moody's Ratings menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Namun, Moody's mempertahankan rating Indonesia di level Baa2.

Moody's menilai bahwa perubahan outlook didasari pada penurunan tingkat prediktabilitas dalam perumusan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dalam mengindikasikan pelemahan tata kelola.

Dalam pengumumannya, Moody's menjelaskan bahwa pemerintah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, juga ingin meningkatkan standar hidup melalui peningkatan belanja sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal.

Namun demikian, turunnya prediktabilitas dan koherensi proses perumusan kebijakan dalam setahun terakhir, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor.

Terpisah, Head of Fixed Income Research BNI Sekuritas Amir Dalimunthe mengatakan bahwa para pelaku pasar menanti hasil RDG BI yang akan diumumkan hari ini.

“BNI Sekuritas mengantisipasi peningkatan volatilitas harga dan yield Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah. Berdasarkan valuasi yield curve, BNI Sekuritas memperkirakan bahwa obligasi berikut akan menarik bagi para investor, yaitu FR0100, FR0103, FR0108, FR0098, FR0106,” paparnya dalam riset.

Permintaan pasar yang terpantau lesu dalam lelang SUN sepanjang 2026 terjadi saat investor nonresiden terpantau melakukan beli bersih senilai Rp4,21 triliun sejak awal tahun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan Dana Moneter Internasional (IMF) agar Indonesia menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) karyawan atau PPh 21 untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Alasan Purbaya menolak usulan IMF untuk menaikkan pajak karyawan karena defisit APBN pun masih di bawah 3 persen. Pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak sebelum ekonomi RI benar-benar kuat.

"Kan selama ini (defisit) kita (enggak) 3 persen. Y bagus usulan IMF, itu bagus untuk naikin pajak. Tapi saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Dibanding mengerek tarif pajak karyawan, Purbaya menjelaskan pemerintah saat ini lebih fokus pada perluasan basis pajak dan penutupan kebocoran penerimaan dibanding menaikkan tarif pajak.

Selain itu, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat secara alami dan defisit anggaran dapat ditekan.

"Kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain. Yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi, sehingga (defisit) 3 persen itu bisa dihindari secara otomatis," ujarnya.

Dalam kajian fiskal jangka panjang, IMF menyarankan Indonesia mempertimbangkan peningkatan bertahap pajak karyawan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk memperkuat investasi publik dan mendukung target pembangunan jangka panjang menuju Visi Emas 2045.

Dalam laporan tersebut, IMF menilai peningkatan investasi publik berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun membutuhkan sumber pembiayaan yang berkelanjutan.

Salah satu opsi yang disimulasikan adalah kenaikan pajak penghasilan tenaga kerja secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan melalui defisit anggaran.

IMF juga mencatat defisit anggaran Indonesia pada 2025 berada di kisaran 2,92 persen terhadap PDB, mendekati batas maksimal 3 persen yang ditetapkan pemerintah.