Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) memasukkan kenaikan pajak penghasilan (PPh) tenaga kerja sebagai salah satu skema pembiayaan dalam simulasi peningkatan investasi publik Indonesia menuju target negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Dalam laporan bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment, IMF mensimulasikan skenario peningkatan investasi publik secara bertahap dari 0,25 hingga 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dalam dua dekade ke depan.

IMF menjelaskan, pada tahap awal peningkatan investasi tersebut sepenuhnya dibiayai melalui defisit anggaran. Namun seiring waktu, pajak penghasilan tenaga kerja dinaikkan secara bertahap guna mengurangi ketergantungan pada pembiayaan defisit.

"Pada awalnya, peningkatan investasi publik sepenuhnya dibiayai melalui defisit. Namun seiring waktu, pajak penghasilan tenaga kerja dinaikkan secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan defisit. Urutan reformasi ini memungkinkan dampak negatif terhadap ekonomi pada tahap awal akibat beban pajak yang lebih tinggi dapat diminimalkan," tulis IMF dalam laporannya, dikutip Kamis (19/2).

Lembaga keuangan internasional itu menambahkan pilihan penggunaan pajak penghasilan tenaga kerja tersebut bersifat ilustratif dalam skema pembiayaan untuk memobilisasi penerimaan negara.

Di sisi lain, lembaga tersebut menilai peningkatan investasi publik dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja dalam jangka panjang.

Namun, langkah itu membutuhkan sumber pembiayaan berkelanjutan agar defisit tetap terjaga di bawah batas 3 persen PDB.

Dalam laporan yang sama, IMF mencatat defisit anggaran Indonesia pada 2025 diperkirakan berada di kisaran 2,92 persen terhadap PDB, mendekati batas maksimal 3 persen yang ditetapkan pemerintah.

Menanggapi usulan tersebut, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) karyawan dalam waktu dekat.

Ia menyatakan defisit APBN saat ini masih berada di bawah ambang batas 3 persen PDB, sehingga belum diperlukan perubahan tarif pajak.

"Kan selama ini (defisit) kita (enggak) 3 persen. Ya bagus usulan IMF, itu bagus untuk naikin pajak. Tapi saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2) kemarin.

Purbaya menegaskan pemerintah lebih memilih memperluas basis pajak dan menutup kebocoran penerimaan dibanding menaikkan tarif pajak pekerja.

Pemerintah juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan meningkat secara alami dan defisit dapat ditekan.

"Kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain. Yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi, sehingga (defisit) 3 persen itu bisa dihindari secara otomatis," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya mengungkap alasan defisit anggaran pada tahun 2025 bisa menembus angka 2,92% dari produk domestik bruto (PDB).

Purbaya mengatakan bahwa defisit anggaran tahun lalu yang nyaris menyentuh batas 3% sengaja dimaksimalkan untuk memastikan pembalikan arah pertumbuhan ekonomi.

Alhasil, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi tumbuh 5,11% sepanjang tahun dan mencapai rekor tertinggi pascapandemi pada kuartal IV/2025 yakni 5,39%.

"Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kami enggak lewatin [batas] 3%, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik. Tinggal kami lari, tinggal atur ke depan seperti apa yang ramai ekonominya," tutur Purbaya dikutip, Kamis (19/2/2025).

Di sisi lain, Purbaya juga mengatakan bahwa rasio utang pemerintah pusat masih dalam batas aman kendati angkanya telah menembus 40,46% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia kemudian membandingkannya dengan beberapa negara kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang rasio utangnya berada di atas 50%.

"Enggak apa-apa. Memang kenapa? Singapura berapa? [Lebih dari 100%]. Malaysia berapa? [Lebih dari 60%]. Thailand berapa? Coba cek aja Thailand berapa. Dengan standar itu, kami masih aman," terangnya Purbaya kepada wartawan usai rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Saran dari IMF

Adapun Dana Moneter Internasional (IMF) menekankan pemerintah Indonesia perlu berhati-hati melakukan ekspansi belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan target menjadi negara maju pada 2045.

Berdasarkan laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini.

IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Terlebih, IMF menekankan jika pemerintah mengkombinasikannya dengan reformasi struktural maka pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi dan penerimaan yang pada gilirannya akan semakin menekan defisit.

"Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan, meningkatkan seleksi proyek melalui penilaian proyek yang ketat dengan mempertimbangkan dampak rambatan positif, sembari memastikan perlindungan pengawasan yang tangkas untuk meminimalkan risiko sekaligus menghindari hambatan," simpul laporan tersebut.

Strategi Purbaya Tekan Defisit

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan ikut menekan defisit APBN sekaligus rasio utang pemerintah.

Purbaya tidak menampik bahwa saat ini kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB. Kendati demikian, dia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.

Dia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%.

"Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat maka secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio alias rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi.

Alasannya, sambung Purbaya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.

"Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya," jelasnya.

Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan 'bersih-bersih' organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.

Dia pun mengaku optimis strategi memacu swasta bisa membuahkan hasil, berkaca capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

"Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) mendesak adanya Focus Group Discussion (FGD) resmi dengan pemerintah terkait enam isu perpajakan yang krusial. Isu-isu itu tidak kunjung dibahas imbas ketidakjelasan respons Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait permintaan yang diajukan sejak April 2024.

Ketua Umum PAAI M. Idaham menegaskan telah mengajukan permohonan pertemuan dengan Dirjen Pajak untuk membahas enam poin krusial. Poin-poin tersebut meliputi peninjauan kembali PMK-168, kejelasan status perpajakan agen asuransi sebagai pekerja lepas tapi terikat pada satu pemberi kerja, hal ini sama dengan karyawan lepas.

Kemudian, lanjutnya, mengenai pembukaan kembali akses Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) tanpa batasan omzet, penyesuaian sistem Core Tax, serta klarifikasi atas pemberitaan yang keliru mengenai kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi agen berdasarkan interpretasi PMK 81/2024.

“Kami mendesak adanya Focus Group Discussion [FGD] resmi dengan pemerintah agar tidak terjadi perbedaan tafsir yang berlarut-larut," ujar Idaham dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).

Idaham mengatakan organisasi yang mewadahi puluhan ribu agen asuransi ini berpandangan bahwa isu perpajakan bukan sekadar persoalan administratif.

“Melainkan telah menyentuh aspek kepastian hukum dan keberlangsungan profesi agen asuransi di Indonesia,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Investasi dan Perpajakan PAAI Henny Dondocambey mengungkapkan hingga saat ini PAAI belum menerima respons resmi dari Ditjen Pajak atas surat-surat permohonan audiensi yang telah disampaikan.

Bagi PAAI, imbuhnya, ini soal kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, pihaknya akan meningkatkan langkah advokasi kebijakan secara terukur, termasuk penguatan kajian hukum dan perluasan komunikasi kelembagaan.

Dia menambahkan, jika tidak ada kejelasan, risikonya bukan hanya ketidakpastian hukum. Namun, juga berpotensi menurunkan keberlangsungan profesi dan meningkatnya beban kepatuhan yang tidak seimbang.

“Hingga melemahnya ekosistem perlindungan keuangan masyarakat. Dampak luasnya bisa pada menurunnya literasi dan penetrasi asuransi nasional,” ucap Henny.

Sebab demikian, Henny ingin ada ruang dialog konstruktif yang diiringi dengan respons kebijakan yang cepat, jelas, dan berkeadilan demi kepastian hukum.

“Serta keberlanjutan profesi agen asuransi sebagai bagian penting dari inklusi dan perlindungan keuangan nasional,” tegasnya.

Di lain sisi, Wakil Ketua Umum PAAI Wong Sandy Surya menekankan bahwa agen asuransi adalah pekerja lepas yang terikat di satu perusahaan. Dengan demikian, PPh dan PPN sebenarnya sudah dipungut oleh perusahaan asuransi

“Kami sudah memberi masukan ke DJP, tetapi mereka tetap pada pendirian sesuai UU. Akibatnya, agen dengan omzet di atas Rp4,8 miliar tidak bisa melapor SPT Tahunan dengan norma karena sistem Core Tax mengunci dan mewajibkan pembukuan,” beber Sandy.

Menurutnya, pemaksaan penggunaan pembukuan justru membuka celah bagi agen untuk membebankan biaya sebesar-besarnya demi pengembangan agensi, yang berpotensi menimbulkan sengketa (dispute) di kemudian hari.

“Menurut saya, mereka belum tahu karena kita belum ditemui. Kami berharap Dirjen Pajak segera menemui kami. Jika bertemu, saya akan tanyakan mengapa dari April 2024 lalu hingga tahun 2026 ini tidak ada respons,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Permintaan pasar dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) kemarin, Rabu (18/2/2026), tampak lesu dengan penawaran masuk yang turun menjadi Rp63,06 triliun.

Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan lelang sembilan seri SUN, yaitu seri SPN01260322 (New Issuance), SPN03260521 (New Issuance), SPN12270204 (Reopening), seri FR0109, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, dan FR0105.

“Total penawaran yang masuk sebesar Rp63,06 triliun,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Kamis (19/2/2026).

Nilai penawaran masuk atau incoming bids itu lebih rendah dari lelang SUN sebelumnya pada 3 Februari 2026 yang mencapai Rp76,6 triliun. Capaian itu makin mempertegas penurunan permintaan pasar dalam lelang SUN sepanjang 2026.

Pada lelang SUN perdana tahun ini, Kemenkeu mencatat incoming bids mencapai Rp90,96 triliun. Nilai incoming bids berangsur-angsur menurun hingga lelang SUN kemarin.

DJPPR mencatat penawaran masuk paling besar tertuju pada seri FR0109 Rp24,16 triliun dan FR0108 Rp21,07 triliun. Keduanya memiliki tenor masing-masing 5 tahun dan 10 tahun.

“Total nominal yang dimenangkan dari kesembilan seri yang ditawarkan tersebut Rp40 triliun.”

Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai yang dimenangkan pada lelang SUN sebelumnya yang mencapai Rp36 triliun.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai kian lesunya serapan pasar terhadap lelang SUN belakangan lebih disebabkan oleh kondisi makroekonomi dalam negeri. Fikri menyoroti ihwal defisit APBN 2025 hingga penerimaan pajak negara yang cenderung rendah.

Kondisi dalam negeri seperti ini, membuat investor meminta risk premi yang lebih terhadap surat utang terbitan negara.

”Artinya ada kekhawatiran, jangan-jangan datanya tidak sejalan. Kemampuan dari Indonesia makin lama kok makin turun. Ini yang membuat market-nya, saya pikir tidak hanya Moody’s yang minta yield yang lebih besar, tapi semua investor. Makanya permintaan terhadap SBN lebih rendah,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Sementara itu, realisasi penawaran lelang sukuk yang konsisten berada pada level sekitar Rp50 triliun—Rp40 triliun, dinilai lebih disebabkan oleh market niche produk syariah. Dengan begitu, produk ini akan secara tetap mendapatkan penawaran yang stabil dari investor.

Belakangan terpantau DJPPR menerbitkan lebih banyak SUN bertenor pendek. Dibandingkan dengan 2025, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) biasanya diterbitkan sebanyak 2 kali dan bertambah menjadi 3 kali pada tahun ini.

Serapan pasar tidak kalah besar terhadap SPN. Pada penerbitan SUN teranyar misalnya, tiga tenor SPN mendapatkan serapan pasar senilai Rp11,98 triliun, lebih besar ketimbang realisasi penyerapan senilai Rp8,56 triliun pada lelang terakhir 2025.

Awal bulan ini, lembaga pemeringkat Moody's Ratings menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Namun, Moody's mempertahankan rating Indonesia di level Baa2.

Moody's menilai bahwa perubahan outlook didasari pada penurunan tingkat prediktabilitas dalam perumusan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dalam mengindikasikan pelemahan tata kelola.

Dalam pengumumannya, Moody's menjelaskan bahwa pemerintah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, juga ingin meningkatkan standar hidup melalui peningkatan belanja sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal.

Namun demikian, turunnya prediktabilitas dan koherensi proses perumusan kebijakan dalam setahun terakhir, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor.

Terpisah, Head of Fixed Income Research BNI Sekuritas Amir Dalimunthe mengatakan bahwa para pelaku pasar menanti hasil RDG BI yang akan diumumkan hari ini.

“BNI Sekuritas mengantisipasi peningkatan volatilitas harga dan yield Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah. Berdasarkan valuasi yield curve, BNI Sekuritas memperkirakan bahwa obligasi berikut akan menarik bagi para investor, yaitu FR0100, FR0103, FR0108, FR0098, FR0106,” paparnya dalam riset.

Permintaan pasar yang terpantau lesu dalam lelang SUN sepanjang 2026 terjadi saat investor nonresiden terpantau melakukan beli bersih senilai Rp4,21 triliun sejak awal tahun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan Dana Moneter Internasional (IMF) agar Indonesia menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) karyawan atau PPh 21 untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Alasan Purbaya menolak usulan IMF untuk menaikkan pajak karyawan karena defisit APBN pun masih di bawah 3 persen. Pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak sebelum ekonomi RI benar-benar kuat.

"Kan selama ini (defisit) kita (enggak) 3 persen. Y bagus usulan IMF, itu bagus untuk naikin pajak. Tapi saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Dibanding mengerek tarif pajak karyawan, Purbaya menjelaskan pemerintah saat ini lebih fokus pada perluasan basis pajak dan penutupan kebocoran penerimaan dibanding menaikkan tarif pajak.

Selain itu, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat secara alami dan defisit anggaran dapat ditekan.

"Kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain. Yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi, sehingga (defisit) 3 persen itu bisa dihindari secara otomatis," ujarnya.

Dalam kajian fiskal jangka panjang, IMF menyarankan Indonesia mempertimbangkan peningkatan bertahap pajak karyawan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk memperkuat investasi publik dan mendukung target pembangunan jangka panjang menuju Visi Emas 2045.

Dalam laporan tersebut, IMF menilai peningkatan investasi publik berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun membutuhkan sumber pembiayaan yang berkelanjutan.

Salah satu opsi yang disimulasikan adalah kenaikan pajak penghasilan tenaga kerja secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan melalui defisit anggaran.

IMF juga mencatat defisit anggaran Indonesia pada 2025 berada di kisaran 2,92 persen terhadap PDB, mendekati batas maksimal 3 persen yang ditetapkan pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak saran Dana Moneter Internasional (IMF) agar menaikkan pajak penghasilan (PPh) karyawan sebagai salah satu upaya untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Hal tersebut disampaikan Purbaya menanggapi simulasi IMF yang mengusulkan kenaikan bertahap PPh karyawan sebagai salah satu opsi pembiayaan investasi publik.

"Kan kita (defisitnya) enggak 3 persen selama ini juga. Kan selama ini kita (jaga defisit) 3 persen, ya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Ia memastikan, pemerintah tidak akan mengubah tarif pajak sebelum kondisi ekonomi benar-benar menguat.

"Anda mau dipajakin? Mau dipajakin, mau naikin pajak? Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak," ujarnya.

Menurut dia, strategi fiskal pemerintah saat ini difokuskan pada perluasan basis pajak, penutupan kebocoran penerimaan, serta pembenahan sistem perpajakan. Selain itu, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat secara alami seiring ekspansi ekonomi.

Sebelumnya, IMF memuat simulasi tersebut dalam laporan Selected Issues Paper berjudul Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment. Dalam dokumen itu, IMF memproyeksikan kenaikan investasi publik sebesar 0,25 persen hingga 1 persen PDB dalam jangka waktu 20 tahun.

Pada tahap awal, peningkatan investasi diasumsikan dibiayai melalui pelebaran defisit anggaran. Selanjutnya, pembiayaan dilakukan melalui mobilisasi penerimaan negara, termasuk lewat kenaikan bertahap pajak penghasilan karyawan.

IMF memperkirakan tambahan penerimaan sekitar 0,3 persen PDB dapat dihimpun secara gradual untuk memastikan defisit tetap berada di bawah batas 3 persen.

"Pilihan menggunakan pajak penghasilan karyawan di antara skema pembiayaan untuk mengumpulkan pendapatan merupakan contoh yang ilustratif," tulis IMF dalam laporannya, Minggu (15/2/2026).

IMF menilai kombinasi peningkatan investasi publik dan penyesuaian pajak tetap sejalan dengan aturan fiskal yang berlaku.

Sebagai informasi, pajak penghasilan karyawan diatur dalam PPh Pasal 21 dengan tarif progresif sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tarif yang berlaku yakni 5 persen untuk penghasilan kena pajak hingga Rp 60 juta per tahun. Kemudian 15 persen untuk penghasilan Rp 60 juta sampai Rp 250 juta, 25 persen untuk Rp 250 juta sampai Rp 500 juta, 30 persen untuk Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar, dan 35 persen untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usulan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) karyawan atau PPh 21 demi menjaga defisit APBN tetap di bawah 3%.

Purbaya memastikan, saat ini pemerintah belum akan menaikkan pajak karyawan sebagaimana diusulkan IMF. Mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan, pemerintah belum akan menaikkan PPh 21 sebelum konisi ekonomi di Indonesia dinilai cukup kuat.

“Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).

Ia mengatakan, upaya pemerintah untuk meneken defisit APBN agar tetap di bawah 3% dengan melakukan cara lain. Di antaranya berupa ekstensifikasi menutup kebocoran pajak dan lain sebagainya.

Purbaya mengatakan, saat ini pemerintah tengah berfokus agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih cepat.

“Dan yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi. Sehingga 3% itu bisa dihindari secara otomatis,” ujarnya.

Purbaya menilai usulan IMF tersebut bagus. Namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan keadaan Indonesia saat ini.

“Kita enggak mau tiba-tiba naikin pajak, habis itu ambruk semuanya. Daya beli hancur misalnya jeblok, ekonominya runtuh lagi. Habis itu kita terpasang utang lagi kan?” kata Purbaya.

Atas pertimbangan itu, menurutnya, strategi pemerintah untuk menekan defisit APBN saat ini adalah yang paling efektif. Dia mengatakan, pemerintah sudah menggunakan langkah yang paling efisien untuk membalikkam arah ekonomi.

Adapun IMF dalam kajian fiskal jangka panjangnya menyarankan Indonesia untuk mempertimbangkan peningkatan bertahap pajak karyawan. Langkah itu dipandang sebagai salah satu cara menambah sumber pendanaan untuk jalan mendukung pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan belum akan menaikkan tarif pajak sembari memastikan defisit APBN tetap akan terjaga di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Pernyataan Purbaya itu diungkapkan merespons laporan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang di antaranya mengusulkan kenaikan pajak penghasilan (PPh) karyawan agar defisit APBN tak melewati batas 3%.

Opsi tersebut menjadi salah satu instrumen ilustratif IMF kepada Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Ya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Anda mau dipajakin? Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kami enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak. Tetapi kami akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain," terang Purbaya kepada wartawan usai rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Purbaya memastikan bahwa pemerintah fokus untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk diketahui, dari baseline pertumbuhan ekonomi 2026 pada UU APBN sebesar 5,4%, Purbaya memperkirakan ekonomi bisa tumbuh sampai dengan 6% tahun ini.

Dengan perekonomian yang tumbuh lebih cepat, dia meyakini penerimaan pajak pemerintah bisa lebih tinggi. "Sehingga [batas defisit fiskal] 3% itu bisa dihindari secara otomatis. Nanti kalau kurang, ya kami naikin pajak," ujarnya sambil berkelakar.

Ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu menegaskan tidak ingin secara tiba-tiba menaikkan pajak. Itu bisa memengaruhi daya beli sehingga pertumbuhan ekonomi pun melambat.

"Terpaksa 3% juga diterabas kalau ekonomi jatuh loh. Jadi saya sudah pakai biaya yang semurah mungkin untuk membalikkan arah ekonomi," terangnya.

Masukan dari IMF

Sebelumnya, IMF melalui laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit.

Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini. IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons simulasi Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) terkait kenaikan bertahap pajak penghasilan karyawan sebagai opsi pembiayaan investasi publik.

Ia menegaskan pemerintah konsisten menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen produk domestik bruto.

"Kan kita (defisitnya) enggak 3 persen selama ini juga. Kan selama ini kita (jaga defisit) 3 persen, ya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Ia menyatakan tarif pajak tidak akan diubah sebelum kondisi ekonomi menguat.

"Anda mau dipajakin? Mau dipajakin, mau naikin pajak? Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak," jelasnya.

Strategi pemerintah difokuskan pada perluasan basis pajak, penutupan kebocoran penerimaan, dan perbaikan sistem perpajakan.

Pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat seiring ekspansi ekonomi.

IMF sebelumnya memuat simulasi dalam laporan Selected Issues Paper berjudul Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment.

Laporan tersebut memproyeksikan kenaikan investasi publik sebesar 0,25 persen hingga 1 persen produk domestik bruto dalam 20 tahun.

Tahap awal diasumsikan dibiayai melalui pelebaran defisit. Tahap berikutnya memasukkan mobilisasi penerimaan lewat kenaikan bertahap pajak penghasilan karyawan.

Tambahan penerimaan sekitar 0,3 persen produk domestik bruto dinilai dapat diperoleh secara gradual untuk menjaga defisit tetap di bawah 3 persen.

"Pilihan menggunakan pajak penghasilan karyawan di antara skema pembiayaan untuk mengumpulkan pendapatan merupakan contoh yang ilustratif," tulis IMF dalam laporannya, Minggu (15/2/2026).

IMF menilai kombinasi kenaikan investasi dan penyesuaian pajak tetap sejalan dengan aturan fiskal.

Pajak penghasilan karyawan diatur dalam PPh Pasal 21 dengan tarif progresif sesuai Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Tarif berlaku 5 persen untuk penghasilan kena pajak hingga Rp 60 juta per tahun. Tarif 15 persen untuk Rp 60 juta sampai Rp 250 juta.

Tarif 25 persen untuk Rp 250 juta sampai Rp 500 juta. Tarif 30 persen untuk Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar. Tarif 35 persen untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahun Pajak 2025 bertepatan dengan periode Ramadhan 2026.

Batas pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi jatuh pada 31 Maret 2026. SPT Tahunan Badan berakhir pada 30 April 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan periode Ramadhan hingga April berpotensi memicu lonjakan pelaporan.

“Ini mengingat batas lapor SPT Tahunan Orang Pribadi pada 31 Maret 2026 dan 30 April 2026 untuk batas lapor SPT Tahunan Badan. Kita paham bulan Ramadan ini mempersingkat waktu pelayanan, tetapi hal itu tidak mengurangi pelayanan prima kepada wajib pajak,” ucapnya dalam Kick Off Ngabuburit Spectaxcular 2026 di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan dikutip Rabu (18/2/2026).

DJP menyiapkan kegiatan bertajuk Kami Dampingi Sampai Berhasil. Kegiatan ini melibatkan 500 Relawan Pajak untuk Negeri, 55 pembina tax center wilayah Jabodetabek, serta ribuan relawan secara daring.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Inge Diana Rismawanti menyampaikan kampanye ini memanfaatkan momentum Ramadhan sebagai ruang interaksi antara petugas dan wajib pajak.

“Sambil beribadah kita mengasistensi wajib pajak. Kita damping wajib pajak sampai selesai melakukan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 memanfaatkan Coretax DJP. Kami juga sangat terbantu dengan adanya Renjani yang membantu kami. Nanti, kita (petugas pajak dan Renjani) siap memberikan asistensi dan edukasi sambil ngabuburit menanti buka puasa,” ucap Inge.

Spectaxcular menjadi agenda rutin sejak 2016. Seluruh kantor pajak serentak mengajak wajib pajak melapor sekaligus membuka layanan asistensi dengan dukungan relawan.

Tahun ini kegiatan dikemas dengan konsep ngabuburit karena musim pelaporan bertepatan dengan Ramadhan.

Data DJP per 18 Februari 2026 mencatat 2.906.662 wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak dengan tahun buku Januari sampai Desember.

Sebanyak 2.552.771 pelapor merupakan wajib pajak orang pribadi karyawan. Wajib pajak orang pribadi non karyawan tercatat 270.960.

Wajib pajak badan yang telah melapor mencapai 82.229 badan dalam denominasi rupiah dan 92 badan dalam denominasi dollar AS.

Tambahan pelaporan dari wajib pajak dengan tahun buku berbeda sejak 1 Agustus 2025 tercatat 594 badan dalam rupiah dan 16 badan dalam dollar AS.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Viral di media sosial pengguna akun Instagram @mandharabrasika perihal penipuan dengan modus coretax dengan kerugian ratusan juta rupiah. Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan kemudian merilis daftar enam modus pelaku berdasarkan laporan korban.

Ida Bagus Mandhara Brasika melalui akun Instagram@mandharabrasika bercerita penipuan bermula ketika salah seorang timnya menerima telepon atas nama Ditjen Pajak Kemenkeu. “Memanfaatkan kebingungan masyarakat tentang coretax, mereka bilang ada kesalahan,” tulis dia dikutip dari Instagrampribadinya, Rabu (18/2).

Coretax atau Core Tax Administration System (CTAS) adalah sistem informasi perpajakan terbaru yang dikembangkan Ditjen Pajak untuk memodernisasi administrasi pajak Indonesia melalui integrasi berbagai layanan, seperti pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan SPT, dalam satu platform terpadu, menggantikan sistem lama.

Saat ini, baru wajib pajak badan yang wajib membuat akun coretax sejak diperkenalkan pada awal 2025. Akan tetapi, wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan pembayaran pajaknya paling lambat Maret 2026, sehingga harus terintegrasi dengan sistem baru supaya bisa melapor.

Bagus menyoroti pelaku penipuan yang menyebutkan data-data terkait pajak, misalnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sesuai. Hal ini membuat korban yakin bahwa yang menelepon merupakan pegawai Ditjen Pajak.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Ida Bagus Mandhara Brasika (@mandharabrasika)

Selanjutnya, pelaku mengirimkan tautan untuk mengunduh aplikasi. Bagus mengatakan pelaku meminta korban memasukan data ke aplikasi itu.

“Kemudian mereka membuat korban bingung, dan berpura-pura menawarkan bantuan dengan cara berbagi layar. Inilah bagian paling kritis karena dengan berbagi layar, mereka akan tahu semua informasi paling rahasia yaitu PIN, username, dan password,” tulis Bagus.

Dengan data-data itu, pelaku dengan mudah meretas ponsel korban. Dalam hitungan menit, saldo di dalam rekening kosong.

Bagus mengatakan pelaku menekan psikologi sehingga korban merasa dalam situasi mendesak, dan tidak sempat bertanya kepada orang lain.

Katadata.co.id meminta izin kepada Bagus melalui fitur pesan langsung atau direct message (DM) Instagram, untuk mengutip ceritanya, namun belum ada tanggapan.

Direktur Penyuluhan, pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengakui ada banyak penipuan mengatasnamakan instansi. “DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP,” tulis DJP Kemenkeu melalui surat yang ditandatangani pada 15 Januari.

Ppada akhir pekan lalu, Ditjen Pajak mengeluarkan surat imbauan untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan pajak. Hal ini tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-18/PJ.09/2026 tentang Waspada Penipuan Mengatasnamakan Direktorat jenderal Pajak.

Latar belakang yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut berupa pemadanan Nomor Induk Kependudukan atau NIK dan NPWP serta konfirmasi data perpajakan. Selain itu juga implementasi aplikasi Coretax DJP hingga mutasi atau promosi pejabat dan pegawai DJP.

Modus penipuan yang digunakan oleh oknum penipu antara lain:

1. Menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk mengunduh file dengan format Apk
2. Menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk mengunduh aplikasi M-Pajak dengan mengirim tautan palsu
3. Menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk melunasi tagihan pajak
4. Menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk memproses pengembalian kelebihan pajak
5. Menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk membayar meterai elektronik dengan mengklik atau mengakses tautan palsu
6. Menelepon masyarakat dan meminta transfer sejumlah uang dengan mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP

Jika menerima permintaan dengan modus tersebut, DJP Kemenkeu meminta masyarakat untuk melakukan konfirmasi melalui kanal berikut:

• Kantor pajak terdekat
• Kring Pajak 1500200
• Email pengaduan@pajak.go.id
• Akun X @kring_pajak
• Situs https://pengaduan.pajak.go.id
  Live chat pada https://www.pajak.go.id

Masyarakat juga dapat melaporkan penipuan melalui saluran Kementerian Komunikasi dan Digital yang terdiri atas aduan mengenai nomor telepon penipu dilakukan pada laman https://aduannomor.id. Sementara aduan mengenai konten, tautan, dan atau aplikasi penipuan dilakukan pada laman https://aduankonten.id. Begitu juga melalui saluran pengaduan atau pelaporan aparat penegak hukum.

Jakarta: Pelaporan SPT Tahunan kini semakin mudah dengan sistem Coretax. Per 18 Februari 2026, tercatat sudah 2.906.662 wajib pajak yang melaporkan SPT.

“Per 18 Februari 2026 pukul 08.07 WIB, progres pelaporan SPT Tahunan PPh tercatat 2.906.662,” ujar Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP dalam siaran resmi.

Dari jumlah itu, sebagian besar adalah wajib pajak orang pribadi 2,55 juta karyawan dan 270.960 non-karyawan

Sementara untuk wajib pajak badan, tercatat 82.229 melapor dalam rupiah dan 92 melapor dalam dolar AS

Untuk pajak beda tahun buku yang dimulai 1 Agustus 2025, ada 594 laporan badan dalam rupiah dan 16 laporan dalam dolar AS.

Aktivasi Akun Coretax Tembus 13,9 Juta

DJP juga mencatat bahwa 13,9 juta akun Coretax telah diaktifkan. Mayoritas adalah akun orang pribadi (12,94 juta), diikuti badan (892 ribu), instansi pemerintah (89,5 ribu), dan perdagangan elektronik (225 akun).

Wajib pajak bisa mengaktifkan akun Coretax sendiri lewat panduan resmi di media sosial DJP. Bagi yang membutuhkan bantuan, tersedia layanan Kring Pajak di nomor 1500200 atau pendampingan langsung di kantor pajak terdekat.

Jangan Telat, Ada Denda!

DJP mengingatkan, keterlambatan pelaporan SPT tahunan akan berakibat pada denda: Rp100 ribu untuk orang pribadi dan Rp1 juta untuk badan. Jadi, segera aktifkan akun Coretax dan laporkan SPT tepat waktu.

(SAW)