Jakarta (ANTARA) - Nama Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kepala Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Warga setempat mengenal Dony sebagai putra daerah yang berasal dari kampung mereka dan kini berkiprah di tingkat nasional.

Salah seorang warga, Is (56), yang sehari-hari bekerja sebagai tukang jahit, mengaku mengenal baik keluarga Dony Oskaria. Menurutnya, Dony menghabiskan masa kecil di Nagari Tanjung Alam sebelum melanjutkan pendidikan ke luar daerah.

"Nagari Tanjung Alam ini memang kampung kelahiran Dony. Dari kecil dia tinggal di sini sampai sekolah dasar. Setelah itu baru besar dan melanjutkan hidup di Padang,” ujar Is saat ditemui di kediamannya, Kamis (19/2/2026).

Is mengatakan, meskipun Dony tidak terlalu sering pulang kampung, hubungan keluarganya dengan masyarakat sekitar tetap terjaga dengan baik. Ia menyebut keluarga Dony dikenal ramah dan sederhana.

"Kalau Dony sendiri jarang pulang, tapi adiknya cukup sering. Mereka ramah, suka menyapa warga. Biasanya setahun sekali pulang ke kampung,” katanya.

Lebih jauh Is menyampaikan, rasa bangga masyarakat Tanjung Alam atas capaian Dony yang kini dipercaya mengemban amanah di tingkat pusat. Menurutnya, keberhasilan putra daerah tersebut memberi harapan positif bagi kampung halaman.

"Kami bangga. Orang kampung kami sekarang bisa menjabat di pusat. Secara tidak langsung, kami berharap pembangunan di kampung ini juga bisa lebih cepat dibantu,” ujarnya.

Rasa bangga ini, kata Is, bukan hanya soal jabatan, tetapi juga karena Dony Oskaria dinilai tidak melupakan asal-usulnya. Bagi warga, keberadaan sosok putra daerah di level nasional menjadi motivasi bagi generasi muda Nagari Tanjung Alam untuk terus berusaha dan berprestasi.

Pewarta: Santoso
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

masyarakat yang dulu dilarang masuk ke hutan, justru kita bolehkan, kita berikan izin untuk masuk ke hutan, untuk memanfaatkan sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan perhutanan sosial menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar hutan, sekaligus mendorong pelestarian hutan dan peningkatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

"Saya kira, saya tambah optimis bahwa perhutanan sosial ini akan menjadi salah satu metode kita untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat," kata Menhut ditemui di sela-sela Acara Lesson Learned Workshop bertajuk Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta, Kamis.

Menhut menjelaskan perhutanan sosial menjadi metode strategis untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang tinggal di pinggir-pinggir hutan, memberikan akses legal dan manfaat dari sumber daya hutan.

Dalam program ini, masyarakat yang sebelumnya dilarang masuk hutan kini diberikan izin resmi untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga ekosistem hutan tetap lestari.

"Kita identifikasi masyarakat miskin atau miskin ekstrem itu memang berada di pinggir-pinggir hutan. Oleh karena itu dengan program perhutanan sosial ini, masyarakat yang dulu dilarang masuk ke hutan, justru kita bolehkan, kita berikan izin untuk masuk ke hutan, untuk memanfaatkan sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," ujarnya,

Ia menekankan keterlibatan masyarakat harus disertai komitmen menjaga kelestarian hutan, sehingga pengelolaan sumber daya alam tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan hidup jangka panjang.

Dia berharap program itu menjadi model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang efektif, memberdayakan ekonomi lokal, mengurangi kemiskinan, dan memastikan hutan Indonesia tetap produktif, lestari, serta bermanfaat bagi generasi mendatang.

"Jadi saya kira program perhutanan sosial ini akan menjadi satu program yang baik untuk untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pada yang lain juga melestarikan hutan," tutur Menhut.

Lebih lanjut dia mengatakan, pembelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga hutan bergantung pada kemampuan pemerintah bekerja sama dengan masyarakat setempat.

Pendekatan itu menjadikan hutan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya hutan untuk kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan mata pencaharian mereka secara berkelanjutan.

Pada saat yang sama, lanjut Menhut, masyarakat diajak memiliki komitmen menjaga kelestarian hutan, sehingga pemanfaatan sumber daya tidak merusak lingkungan dan hutan tetap produktif dan lestari.

"Pembelajaran dari berbagai penjuru dunia menunjukkan yang berhasil menjaga hutan adalah negara-negara yang mampu bekerjasama dengan masyarakat. Menjadikan hutan tidak berjarak dengan masyarakat," jelasnya.

Kementerian Kehutanan mencatat selama sembilan tahun terakhir, sudah memberikan persetujuan pemanfaatan perhutanan sosial kepada kelompok tani hutan atau kelompok usaha perhutanan sosial yang berjumlah 8,3 juta hektare meliputi 1,4 juta kepala keluarga (KK) di seluruh Indonesia.

"Dan oleh karena itu kami terus berkomitmen untuk terus memperbanyak akses perhutanan sosial, yang tadi sudah disebutkan (saat ini sudah) ada 8,3 juta hektare," kata Menhut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Natuna (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau (Karantina Kepri) menyebut Kabupaten Natuna menjadi salah satu pemasok sirip ikan hiu ke Kota Surabaya.

Kepala Karantina Kepri, Hasim dikonfirmasi dari Natuna, Kamis, mengatakan pada Jumat (20/2) akan dilakukan pengiriman sebanyak 34,35 kilogram sirip hiu ke Surabaya melalui jalur laut.

Adapun jenis sirip yang dikirim meliputi 9,55 kilogram hiu kemejan/lontar (Rhynchobatus australiae), 2,95 kilogram hiu kikir (Glaucostegus typus), 16,25 kilogram hiu kerbau (Carcharhinus leucas), 2,75 kilogram hiu kejen (Carcharhinus limbatus), 2,40 kilogram hiu tiger (Galeocerdo cuvier), dan 0,45 kilogram hiu kacang (Chaenogaleus macrostoma).

"Nilai ekonomisnya mencapai Rp37,8 juta, dan akan diberangkatkan melalui jalur laut," ucap dia.

Sebelum pengiriman, petugas Karantina telah melakukan pemeriksaan administratif berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dan surat rekomendasi jenis ikan dalam negeri.

Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan fisik dan kesehatan terhadap media pembawa untuk memastikan tidak terdapat Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

Pemeriksaan fisik juga dilakukan untuk mencocokkan kesesuaian antara permohonan tindakan karantina (PTK) dengan dokumen yang diajukan pengguna jasa. Setelah seluruh proses dinyatakan lengkap dan sesuai, Karantina menerbitkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Ikan (KI-2).

“Pemeriksaan fisik untuk menjamin kualitas media pembawa dan memastikan keamanan barang sebelum nantinya akan dikirim” kata dia.

Iwan menegaskan sirip hiu yang dikirim merupakan komoditas yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Namun, lanjut dia, dari ratusan jenis hiu di Indonesia, terdapat spesies yang dilarang, dibatasi, atau harus direkomendasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sesuai regulasi internasional Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), jika ingin dimanfaatkan.

“Pada prinsipnya, sirip ikan hiu dapat dilalulintaskan sepanjang dokumennya lengkap dan sah. Pada pengiriman kali ini, seluruh persyaratan telah terpenuhi. Karantina memastikan proses berjalan dengan hati-hati dan teliti,” ujar dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pengawasan mutu dilakukan di sentra budidaya, pelabuhan perikanan, tempat pendaratan ikan, supplier, pasar tradisional, hingga pasar modern

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan mutu dan keamanan ikan yang beredar di pasar tetap terjaga dengan baik selama Ramadhan 2026.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Ishartini menegaskan bahwa hasil pengawasan di berbagai daerah menunjukkan ikan dalam kondisi aman untuk dikonsumsi masyarakat.

“Pengawasan mutu dilakukan di sentra budidaya, pelabuhan perikanan, tempat pendaratan ikan, supplier, pasar tradisional, hingga pasar modern. Fokus kami pada daerah tujuan mudik, sentra produksi, daerah wisata, dan wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi,” ujar Ishartini dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan KKP melakukan sinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) provinsi dan kota, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pasar, serta unit pelaksana teknis (UPT) KKP dalam melakukan pengawasan mutu perikanan.

Ia menuturkan pengawasan mencakup penanganan ikan di atas kapal, sertifikasi, surveillance, hingga uji mutu saat pembongkaran, termasuk pengambilan sampel.

Di sektor hilir, lanjut dia, pengawasan dilakukan terhadap supplier atau pemasok ikan dan pasar, termasuk pemeriksaan sarana prasarana pemasaran.

Ishartini menjelaskan uji mutu yang dilakukan meliputi organoleptik, mikrobiologi, dan kimia, termasuk pengujian formalin dan histamin.

Ia menyatakan hasil monitoring di berbagai unit pelaksana teknis (UPT) menunjukkan ikan segar yang dijual di pasar tradisional maupun modern dalam kondisi aman.

“Seluruh UPT di provinsi melakukan hal yang sama, yaitu monitoring dan pengawasan mutu serta keamanan hasil perikanan,” ucap Ishartini.

KKP sebelumnya memastikan ketersediaan ikan nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan 2026.

Berdasarkan prognosa produksi Januari hingga Maret 2026, total produksi ikan mencapai 3,57 juta ton, terdiri atas 2,05 juta ton dari sektor budidaya dan 1,52 juta ton dari sektor perikanan tangkap.

Sementara itu, proyeksi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat pada periode yang sama diperkirakan sebesar 1,94 juta ton. Artinya, pasokan ikan nasional berada dalam posisi surplus dan dapat mengantisipasi lonjakan permintaan selama bulan puasa hingga Idul Fitri.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dari 100 TKA yang bekerja di KEK Galang Batang, 31 di antaranya tidak mengantongi dokumen resmi, sebagaimana ketentuan yang berlaku di Indonesia

Tanjungpinang (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau (Disnakertrans Kepri) menemukan 31 orang tenaga kerja asing atau TKA ilegal bekerja di kawasan ekonomi khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan.

Kepala Disnakertrans Kepri Dicky Wijaya mengatakan temuan tersebut berdasarkan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan jajarannya melalui Bidang Pengawas Ketenagakerjaan pada awal tahun 2026.

"Dari 100 TKA yang bekerja di KEK Galang Batang, 31 di antaranya tidak mengantongi dokumen resmi, sebagaimana ketentuan yang berlaku di Indonesia," kata Dicky di Tanjungpinang, Kamis.

Dari hasil pemeriksaan, kata Dicky, puluhan TKA asal negara China itu tidak memiliki dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

RPTKA merupakan dokumen perencanaan wajib bagi perusahaan yang akan mempekerjakan TKA di Indonesia.

"Para TKA ini menggunakan visa C16 (kunjungan) lalu visa C18 (uji coba kerja) dan visa C20 (instalasi dan perbaikan mesin), dengan izin masa tinggal terbatas," ujarnya.

Dicky menyampaikan bahwa terhadap 31 TKA ilegal itu sudah dilakukan tindakan pemulangan ke negara asal melalui pihak imigrasi. Mereka harus melengkapi dokumen RPTKA jika ingin kembali bekerja ke Indonesia, khususnya di KEK Galang Batang.

Dicky menegaskan Disnakertrans berkewajiban mengawasi keberadaan TKA yang bekerja di seluruh kawasan industri se-Kepri, termasuk di Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Hal ini bertujuan memastikan warga asing tersebut bekerja secara legal atau resmi di Kepri.

"Belakangan ini kami sering disalahkan masyarakat terkait tingginya angka pengangguran di Kepri akibat memberdayakan TKA, sementara pekerja lokal tidak diberdayakan. Maka itu, pengawasan pekerja asing ditingkatkan supaya tak menyalahi aturan," demikian Dicky.

Pewarta: Ogen
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai nasional dalam kondisi aman dan surplus untuk memasok kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

"Kepastian ini merupakan hasil penguatan produksi nasional, pemantauan intensif di sentra-sentra utama, serta sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan strategis," kata Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Muhammad Taufiq Ratule dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menegaskan pemerintah hadir secara aktif dalam memastikan ketersediaan pangan strategis bagi masyarakat. Sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, jajaran Kementan juga melakukan pemantauan langsung di lapangan.

“Pemerintah memastikan produksi dan pasokan cabai nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali. Melalui penguatan produksi, kelancaran distribusi, serta pengawalan harga, kami menjamin kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Taufiq.

Berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional, ketersediaan cabai berada dalam posisi surplus. Untuk komoditas cabai rawit, diproyeksikan surplus sekitar 54 ribu ton pada Februari 2026 dan meningkat menjadi 99 ribu ton pada Maret 2026.

Sementara itu, cabai besar juga mencatat surplus masing-masing 14 ribu ton pada Februari dan 11 ribu ton pada Maret 2026. Kondisi itu mencerminkan ketahanan pasokan nasional yang cukup kuat dalam menghadapi peningkatan permintaan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Dia menuturkan produksi cabai nasional pada periode Februari-Maret 2026 tersebut ditopang luas panen puluhan ribu hektare yang tersebar di berbagai wilayah sentra produksi, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa.

Sentra utama meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Barat, dengan pola panen berlangsung bertahap dan berkelanjutan.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementan Muh. Agung Sunusi menambahkan pihaknya telah melakukan kunjungan ke berbagai sentra produksi cabai khususnya di Garut, Sumedang, Bandung, serta Lombok Timur.

Hasil kunjungan menunjukkan pertanaman cabai secara umum tumbuh sehat dan panen tetap berlangsung meskipun menghadapi tantangan anomali iklim dan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

“Stok cabai di sentra utama terpantau aman dan produksi terus berjalan. Pemerintah memastikan tidak ada gangguan signifikan terhadap pasokan hingga hari raya Idul Fitri,” kata Agung.

Sebagai langkah antisipatif dan tindak lanjut, Kementan telah melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah sentra, Badan Pangan Nasional (Bapanas), asosiasi petani, serta champion cabai.

Koordinasi difokuskan pada penguatan produksi, kelancaran distribusi antarwilayah, serta sosialisasi Harga Acuan Produsen (HAP) sebagai instrumen stabilisasi harga.

Tidak hanya itu, sebagai bentuk aksi nyata di lapangan, para champion cabai dan mitra yg bernaung di Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) telah berkomitmen melaksanakan gelar pasar cabai dengan harga jauh lebih murah dari tingkat eceran pasar di wilayah sentra masing-masing.

Langkah itu bertujuan menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen sekaligus memastikan petani tetap memperoleh harga yang adil.

“Kami para champion cabai di berbagai sentra produksi berkomitmen untuk menjaga stabilitas pasokan dan kualitas produksi. Namun di sisi lain, harga di tingkat petani juga harus memberikan margin yang layak agar usaha tani tetap berkelanjutan," kata Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) Ardi.

"Harga yang wajar bukan hanya melindungi petani, tetapi juga menjamin keberlanjutan pasokan nasional,” tambah Ardi.

Ardi menerangkan aksi champion dalam menghadirkan cabai harga petani telah terlaksana sepekan ini secara serentak, antara lain di Kabupaten Banjarnegara, Sleman, Magelang, Semarang, Cianjur, Bandung, Garut, Sumedang, Enrekang, dan bahkan Lombok Timur.

Dalam gelar pasar tersebut, cabai dijual dengan harga lebih terjangkau. Untuk cabai rawit merah dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram, di bawah HAP Rp57.000 per kilogram.

Sementara itu, berdasarkan Panel Harga Pangan per 19 Februari 2026, dilansir di Jakarta, Kamis, pukul 13.56 WIB, harga cabai merah keriting mencapai Rp46.990 per kilogram, cabai merah besar Rp43.537 per kg dan cabai rawit merah Rp76.186 per kg di tingkat produsen secara nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

kita akan alokasikan hutan adat ini lebih banyak lagi kepada masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan pihaknya telah menetapkan 360 ribuan hektare (ha) sebagai hutan adat dari target 1,4 juta ha, untuk pemberdayaan masyarakat dan kelestarian hutan.

Menhut mengatakan hutan adat menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kementeriannya berkomitmen mengeksekusi 1,4 juta hektar selama empat tahun ke depan secara bertahap dan terencana.

"Hutan adat kita akan eksekusi lebih banyak lagi, saya sudah berkomitmen akan memberikan dalam empat tahun ke depan ini sebesar 1,4 juta (ha). Sekarang udah sekitar 360 ribuan (ha yang ditetapkan sebagai hutan adat)," kata Menhut dalam Acara Lesson Learned Workshop bertajuk "Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera" di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan Kementerian Kehutanan telah menyusun rencana tahunan dengan dukungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi perhutanan sosial agar penetapan hutan adat berjalan efektif, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Meski demikian, Menhut belum merinci secara spesifik lokasi atau wilayah hutan adat yang sudah ditetapkan.

"Insya Allah kalau kita memiliki sumber daya manusia yang cukup, sumber dana yang cukup, kita akan alokasikan hutan adat ini lebih banyak lagi kepada masyarakat," ujar dia.

Ia menekankan jika negara mampu mengalokasikan hutan untuk pengusaha besar, maka lahan yang sama sebaiknya diberikan kepada masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus tetap menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan.

"Kenapa tidak diberikan kepada masyarakat yang dapat sekali lagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada satu sisi, tapi pada sisi lain insya Allah juga akan tetap menjaga kelestarian hutan kita," tegasnya.

Sebelumnya pada akhir 2025, Kemenhut sudah mengadakan "Lokakarya Nasional Gerak Bersama Percepatan Penetapan 1,4 Juta Hektar Hutan Adat" yang mempertemukan para pemangku kepentingan terkait isu hutan adat yang masuk dalam Perhutanan Sosial.

Target pemerintah dapat melakukan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat sebelumnya diumumkan oleh Menhut Raja Juli Antoni dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Brasil pada November lalu.

Menhut Raja Juli Antoni dalam kesempatan tersebut mengatakan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat merupakan bukti dan komitmen pemerintah terhadap lingkungan dan masyarakat hukum adat yang tinggal di berbagai kawasan Indonesia.

Kemenhut juga sebelumnya sudah membentuk Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam isu tersebut untuk memastikan percepatan tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dimanfaatkan masyarakat,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak dan berkualitas.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat difokuskan pada percepatan penyelesaian dan pemenuhan standar kualitas agar fasilitas dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dimanfaatkan masyarakat,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Infrastruktur pendidikan yang memadai, menurut dia, menjadi prasyarat penting dalam mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing.

Di Jawa Tengah, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebar di 11 lokasi yang terbagi dalam dua wilayah pelaksanaan, yakni Jawa Tengah 1 dan Jawa Tengah 2. Untuk wilayah Jawa Tengah 1, pembangunan dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, Cilacap, Brebes, Wonosobo, dan Temanggung.

Sementara Jawa Tengah 2 mencakup enam lokasi di Kabupaten Jepara, Pati, Rembang, Sragen, Sukoharjo, serta Kota Semarang.

Berdasarkan laporan progres minggu ke-11 (2–8 Februari 2026), progres fisik pembangunan seluruh Sekolah Rakyat Jawa Tengah 1 sebesar 2,71 persen. Sementara untuk progres fisik Sekolah Rakyat Jawa Tengah 2 sebesar 6,33 persen.

Untuk progres terbesar Sekolah Rakyat Tahap II di Jawa Tengah saat ini berada di Kabupaten Temanggung yang telah mencapai 30,05 persen.

Sekolah Rakyat Tahap II dibangun permanen di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah.

Setiap lokasi dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa dan guru, serta fasilitas penunjang seperti kantin sehat, klinik, lapangan olahraga, ruang ekstrakurikuler, dan ruang terbuka hijau.

Secara nasional, Sekolah Rakyat Tahap II dibangun di 104 lokasi di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota, dengan target menampung 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar.

Kementerian PU bersama pemerintah daerah terus melakukan koordinasi intensif guna memastikan percepatan penyelesaian 11 Sekolah Rakyat Tahap II di Jawa Tengah, sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas SDM Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Ini yang sudah setidaknya matching antara apa yang dibutuhkan (oleh masing-masing pemerintah daerah) dan apa yang sudah dirancang juga oleh teman-teman di pusat,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melaporkan, total kebutuhan pendanaan rencana aksi kementerian/lembaga (K/L) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pasca-bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp56,3 triliun dengan total 2.108 kegiatan selama tiga tahun ke depan.

“Ini yang sudah setidaknya matching antara apa yang dibutuhkan (oleh masing-masing pemerintah daerah) dan apa yang sudah dirancang juga oleh teman-teman di pusat,” ungkap Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam saat menyampaikan laporan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Renduk PRRP) untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis.

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, penyusunan rencana induk ini dilengkapi Rencana Aksi yang disusun Kementerian/lembaga (Renaksi K/L) terkait.

Selain itu, juga telah diselaraskan serta diverifikasi berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Pasca-bencana (Jitupasna) yang disusun 53 pemerintah daerah terdampak di tiga provinsi tersebut.

Dengan mempertimbangkan angka Jitupasna dari masing-masing provinsi dan total kebutuhan keseluruhan pendanaan sebesar Rp205,3 triliun untuk 142.712 kegiatan, diperlukan verifikasi lebih lanjut atas besaran kebutuhan tersebut, dan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi faktual di lapangan.

Adapun Renaksi PRRP dari 32 K/L mencatat ada 6.545 kegiatan dengan total pembiayaan Rp68,9 triliun.

Berdasarkan hasil penyelarasan Jitupasna dengan Renaksi K/L, telah dihasilkan kesepakatan kegiatan sejumlah lebih kurang Rp56,3 triliun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2026, 2027 dan 2028.

Mengingat masih terdapat perbedaan besaran kebutuhan dan rencana aksi tersebut, status dari Renduk PRRP Sumatera masih bersifat sementara (versi pertama).

Apabila diperlukan, Bappenas menegaskan bahwa dokumen tersebut dapat disesuaikan dengan memperhitungkan angka kebutuhan pasca-bencana dalam Jitupasna yang sudah dilakukan verifikasi lanjutan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Secara lebih rinci, total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Aceh selama tiga tahun ke depan sebesar Rp20,37 triliun, Rp14,53 triliun, dan Rp10,92 triliun.

Kemudian untuk Sumut, dibutuhkan Rp817,11 miliar, Rp1,13 triliun, dan Rp155,17 miliar. Adapun Sumbar sebanyak Rp4,35 triliun, Rp2,28 triliun, serta Rp1,73 triliun.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagaimana kita memverifikasi data-data yang memang saat ini dinamis sekali terkait dengan kebencanaan ini. Saya yakin akan ini masih akan terus bergerak. Oleh karena itu, kami menyebutnya dokumen ini (Renduk PRRP) versi pertama,” ujar Medrilzam.

Status dokumen Renduk PRPP Sumatera Versi 1 mempertimbangkan perubahan data di daerah yang membutuhkan verifikasi dan validasi lebih lanjut, lalu dibutuhkan aksi cepat rehabilitasi dan rekonstruksi setelah 90 hari masa transisi darurat menuju pemulihan dinyatakan selesai.

Kemudian juga dibutuhkan komitmen segera alokasi tambahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2026 untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2026 dan masukan ke dalam proses penyiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan APBN TA 2027.

Dokumen Renduk PRPP Sumatera versi berikutnya akan diselesaikan bila data-data kerusakan di daerah terdampak telah diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut.

Waktu pelaksanaan Renduk ini selama tiga tahun, dan hanya dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (dengan prinsip build back better, safer, dan sustainable), tidak termasuk fase darurat dan transisi.

Per April 2026 hingga Desember 2028, diharapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dilakukan, mulai dari perbaikan fasilitas umum, pemulihan ekonomi dan ekosistem, rehabilitasi sosial, hingga pembangunan kembali perumahan dan permanen infrastruktur.

Mekanisme pembiayaan terdiri dari mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) APBN pada 2026, mekanisme RKP dan APBN reguler tahun 2027 dan 2028, pinjaman luar negeri, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hibah luar negeri, pooling fund bencana, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, serta bantuan dari BUMN, filantropi, dan kontribusi lain.

Beberapa opsi mekanisme pembiayaan dan kerangka kelembagaan turut disiapkan, mulai dari memanfaatkan struktur Satuan Tugas Percepatan RRP Sumatera, penguatan peran BNPB pada percepatan RRP Sumatera, dan pembentukan Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi (BRR).

Pihaknya turut menyusun Zona Rawan Bencana (ZRB) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, memanfaatkan basis peta INA RISK yang dikeluarkan BNPB sebagai analisis utama dan sekaligus memperbaharui dengan peta-peta terkini, sehingga dapat dihasilkan Peta ZRB 53 kabupaten/kota dengan skala 1:50 ribu.

Peta ZRB terbagi menjadi dua layer, yaitu zona rawan bencana hidrometeorologi (risiko banjir, banjir bandang, dan longsor), serta zona rawan bencana multibahaya (bencana hidrometeorologi dan sesar, gunung api, abrasi, tsunami).

Bappenas mencantumkan pula klasifikasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, yang terdiri dari zona aman, rendah, sedang, dan bahaya.

“Kita betul-betul mencoba menerapkan prinsip build back better, safer, dan sustainable, makanya kita mengeluarkan apa yang namanya peta Zona Rawan Bencana. Jadi kita tentunya, kalau memang sudah tidak dimungkinkan lagi dibangun di wilayah tersebut, harus direalokasi, dan ini dikonsultasikan terus terutama dengan teman-teman daerah,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di wilayah Sumatera.

"Progres penanganan pasca bencana di wilayah Sumatera menunjukkan capaian signifikan di berbagai sektor," ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pada sektor layanan dasar, progres air baku dan air bersih telah mencapai 71 persen, dengan 153 dari 176 unit Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM (87 persen) kembali fungsional.

Di sektor konektivitas, jalan dan jembatan nasional telah 100 persen berfungsi kembali. Sementara itu, jalan daerah telah mencapai progres 93 persen dan jembatan daerah 63 persen.

Untuk sektor sumber daya air, 25 dari 31 daerah irigasi terdampak saat ini dalam penanganan dengan progres 81 persen. Seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur (IPLT) terdampak juga telah ditangani 100 persen.

Adapun pembangunan 1.301 unit rumah hunian telah mencapai progres rata-rata 64 persen dan ditargetkan selesai pada Februari 2026.

Pada sektor pengendalian banjir dan sedimen, Kementerian PU mempercepat pembangunan 108 struktur sabo works yang terdiri dari 98 sabo dam dan 10 sand pocket guna mengendalikan material dari hulu sungai dan melindungi kawasan hilir secara berkelanjutan.

“Ada sekitar 100 sabo dam yang akan kita bangun di Aceh dan Sumatera Utara. Memang belum waktunya, tapi kami takut kejadian ini akan kembali berulang, sehingga kita lakukan percepatan pembangunan sabo dam dengan model design and build. Mudah-mudahan dalam waktu 2–3 bulan, tepatnya ada 108 sabo dam di tiga provinsi bisa kita bangun dan selesaikan,” ujar Dody.

Kementerian PU berkomitmen terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terintegrasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memastikan pemulihan infrastruktur berjalan cepat, adaptif, dan berkelanjutan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjung, Kalsel (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan mengungkapkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi daerah yang tercepat tingkat nasional dalam menyalurkan dana desa tahap pertama 2026.

Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi mengatakan capaian Kabupaten HSU sebagai daerah tercepat penyaluran dana desa selama tiga tahun berturut-turut.

“Kami apresiasi Pemkab HSU dan seluruh perangkat desa atas kinerja dan komitmen kuat dalam mendukung percepatan pembangunan desa,” ujar Sigid, di Tanjung, Kamis.

Sebelumnya Kabupaten HSU juga menjadi kabupaten tercepat dalam penyaluran dana desa pada tahun 2024 (20 desa) dan tahun 2025 (86 desa), sehingga pencapaian tahun ini mengukuhkan rekor tiga tahun beruntun.

Sigid menyebutkan KPPN Tanjung telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada 20 desa di Kabupaten HSU sebesar Rp2,86 miliar.

Keberhasilan 20 Desa di HSU memenuhi seluruh syarat lebih cepat dibanding desa lainnya, menunjukkan kesiapan perangkat desa dalam mengimplementasikan tata kelola dana desa sesuai regulasi yang berlaku.

"Percepatan pencairan harus diiringi dengan pemanfaatan yang tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi hasil sesuai ketentuan penggunaan dana desa," tambah Sigid.

Dana tersebut merupakan bagian dari alokasi Dana Desa reguler tahun 2026, yang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung prioritas nasional dan kewenangan desa.

PMK Nomor 7 Tahun 2026 menegaskan penyaluran dana desa hanya dapat dilakukan jika desa memenuhi prasyarat administrasi, seperti penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), penyampaian laporan capaian output tahun sebelumnya, dan pemutakhiran data.

Pewarta: Imam Hanafi/herlina
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Penguatan industri dan layanan berbasis halal harus didukung oleh sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian yang kredibel,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian menegaskan, pentingnya sertifikasi halal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan tata kelola yang akuntabel dari hulu hingga hilir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa sertifikasi halal memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing layanan dan produk nasional.

Dalam konteks program MBG, kata dia, sertifikasi halal tidak sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga mencerminkan kualitas proses serta tata kelola yang baik.

“Penguatan industri dan layanan berbasis halal harus didukung oleh sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian yang kredibel," ujar Menperin.

Dengan demikian, masyarakat memperoleh jaminan bahwa layanan yang diterima aman, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan halal. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan program prioritas nasional terlaksana dengan standar keamanan pangan tertinggi.

Salah satu langkah konkret untuk memperkuat ekosistem sertifikasi halal di Tanah Air, kementerian yang dipimpinnya melakukan audit pemeriksaan kehalalan produk terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muara Jaya 2 di Pekon Kebon Tebu, Kabupaten Lampung Barat, oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Utama pada akhir tahun lalu.

Audit tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memastikan layanan publik memenuhi standar mutu, keamanan, dan kehalalan, sekaligus mendukung implementasi kebijakan pengembangan industri halal nasional serta program MBG.

Proses audit kehalalan dilakukan secara komprehensif, mulai dari verifikasi dokumen, pemeriksaan lapangan, penelusuran bahan baku, evaluasi proses pengolahan, hingga penilaian penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sesuai regulasi yang berlaku.

Kemenperin juga memastikan penguatan standardisasi dilakukan secara terintegrasi melalui jaringan unit pelaksana teknis di daerah, sehingga rantai pasok pangan dalam program nasional dapat dipastikan melalui proses standardisasi yang ketat dan terukur.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari menyatakan, BSPJI memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan standardisasi termasuk jaminan produk halal.

Menurutnya, SPPG sebagai garda terdepan pemenuhan gizi masyarakat harus menjunjung integritas halal yang tidak dapat ditawar.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026