Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan sebanyak 894 perusahaan tercatat (emiten) telah memenuhi kewajiban kepemilikan saham publik atau free float dengan batas minimal 7,5 persen dari total saham tercatat.

Data tersebut merujuk pada Laporan Bulanan Registrasi Kepemilikan Efek (LBRE) per 31 Desember 2025, yang disampaikan melalui Pengumuman Nomor Peng-S-00006/BEI.PLP/02-2026 sebagaimana keterbukaan informasi BEI di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan laporan, terdapat 894 perusahaan tercatat yang telah menyampaikan LBRE dan memenuhi ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A serta Peraturan Bursa Nomor I-V.

Adapun, ketentuan V.1.1 Peraturan Bursa Nomor I-A mengatur bahwa perusahaan tercatat di Papan Utama dan Papan Pengembangan wajib memiliki saham free float paling sedikit 50 juta saham dan minimal 7,5 persen dari total saham tercatat.

Pada Papan Akselerasi, sesuai Peraturan Bursa Nomor I-V, jumlah saham free float minimal sebesar 7,5 persen dari total saham tercatat.

Sementara itu, ketentuan V.1.2 dalam kedua peraturan tersebut, mewajibkan perusahaan tercatat memiliki sedikitnya 300 pemegang saham yang tercatat sebagai nasabah pemilik Single Investor Identification (SID).

Adapun, pemantauan atas pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan berdasarkan data LBRE yang disampaikan oleh perusahaan tercatat sesuai ketentuan Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

“Khusus untuk informasi jumlah pemegang saham yang merupakan nasabah pemilik SID mengacu pada data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI),” tulis BEI dalam pengumumannya.

Di sisi lain, BEI mencatat masih terdapat sebanyak 49 emiten belum memenuhi ketentuan freefloat dengan batas minimal 7,5 persen dari total saham tercatat.

Rinciannya, sebanyak 18 perusahaan telah menyampaikan LBRE, namun belum memenuhi persyaratan free float dan atau jumlah pemegang saham.

Kemudian, sebanyak 31 perusahaan lainnya tidak menyampaikan LBRE per 31 Desember 2025, sehingga dinyatakan tidak memenuhi ketentuan karena tidak terdapat data yang dapat ditelaah oleh bursa.

Sebagaimana diketahui, BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segara melakukan penyesuaian aturan batas free float saham dari saat ini sebesar 7,5 persen menjadi 15 persen, yang ditargetkan mulai diimplementasikan pada Maret 2026.

“Implementasi penyesuaian peraturan ini rencananya akan dilakukan pada Maret 2026 yang akan datang,” ujar Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I masih akan tetap tinggi

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berlanjut pada triwulan I 2026 yang ditopang oleh meningkatnya konsumsi terutama dengan adanya stimulus dari pemerintah hingga longgarnya kebijakan moneter.

Sebagaimana diketahui, periode tiga bulan pertama tahun ini bertepatan dengan berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi seperti Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 1447 H.

“Kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I masih akan tetap tinggi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Kamis.

Perry menyampaikan investasi juga diprakirakan tumbuh lebih tinggi didorong oleh investasi Pemerintah, termasuk hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), serta perbaikan keyakinan pelaku usaha yang masih berlanjut.

Di samping program yang mendorong sektor riil dan hilirisasi, ia juga meyakini program-program pemerintah untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan lainnya turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Kami berkoordinasi dan bersinergi erat dengan pemerintah. Sebagaimana diketahui, kami bersinergi dengan Pak Menteri Keuangan, sama-sama bagaimana memastikan likuiditas itu ada di pasar keuangan dan perbankan, bagaimana mendorong di sektor riil baik melalui stimulus fiskal maupun dari kami (moneter) berbagai insentif likuiditas maupun dukungan likuiditas, serta sama-sama bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” kata Perry.

Adapun pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,39 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen (yoy).

Peningkatan ini terutama ditopang oleh permintaan domestik dari konsumsi rumah tangga dan investasi sejalan dengan dampak positif berbagai stimulus kebijakan Pemerintah dan bauran kebijakan BI.

Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2025 sebesar 5,11 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2024 sebesar 5,03 persen (yoy) dan diikuti dengan perbaikan kualitas ketenagakerjaan.

Dari lanskap global, Perry menyampaikan bahwa prospek perekonomian global dalam tren melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi.

Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diprakirakan melambat dari 3,3 persen pada 2025 menjadi 3,2 persen dan dibarengi dengan divergensi pertumbuhan antarnegara.

Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global terutama dipengaruhi oleh dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan berlanjutnya tensi geopolitik, kecuali AS yang diprakirakan meningkat dipengaruhi oleh besarnya stimulus fiskal dan tingginya investasi, termasuk investasi terkait artificial intelligence (AI).

Ekonomi Eropa dan Jepang diprakirakan melambat dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang turun sejalan dengan perlambatan ekonomi global serta permintaan domestik yang belum kuat di tengah pengaruh investasi AI yang meningkat.

Ekonomi Tiongkok tetap dalam tren melambat akibat konsumsi rumah tangga yang belum kuat, sementara ekonomi India juga belum kuat dengan menurunnya permintaan domestik dan kinerja sektor eksternal.

Dari pasar keuangan global, ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) tetap terbuka seiring pasar tenaga kerja yang masih lemah. Yield UST terutama tenor panjang tetap tinggi sejalan dengan peningkatan risiko fiskal AS.

Perkembangan ini mendorong aliran modal ke negara berkembang terjadi secara selektif, terutama ke saham dan obligasi jangka pendek.

Indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) melemah di tengah kenaikan permintaan terhadap safe haven assets yang mendorong kenaikan harga emas.

“Ke depan, ketidakpastian perekonomian global diprakirakan tetap tinggi sehingga memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik dari rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) atau TKDN menyetujui ekspansi ekosistem kendaraan listrik dan susunan direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2026, untuk memperkuat bisnis perseroan.

"Hasil RUPSLB ini menegaskan kesiapan TRON untuk melangkah lebih jauh dalam mendukung transformasi infrastruktur kendaraan listrik nasional," kata Direktur Utama TKDN David Santoso dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

TKDN, perusahaan pionir dalam solusi teknologi transportasi cerdas, secara resmi mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (18/2).

Dalam rapat tersebut, para pemegang saham memberikan persetujuan terhadap sejumlah agenda strategis untuk memperkuat posisi perseroan di industri energi terbarukan dan transportasi hijau.

Agenda utama dalam RUPSLB itu adalah persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Perseroan secara resmi menambah kegiatan usaha di bidang Penyimpanan Tenaga Listrik berupa Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) serta Pengoperasian Fasilitas Pengisian Daya untuk Kendaraan Listrik berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Rencana ekspansi itu telah melalui proses penilaian independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai perubahan kegiatan usaha.

"Langkah ini merupakan bagian dari visi strategis perseroan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi di Indonesia," ujarnya.

Selain ekspansi bisnis, pemegang saham juga menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan serta melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris.

Rapat secara resmi menerima pengunduran diri Noerman Taufik selaku Komisaris Independen dan menyampaikan apresiasi atas kontribusi beliau selama masa jabatannya.

Sebagai penggantinya, rapat menyetujui pengangkatan Thomson E. Batubara sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru. Selain itu, rapat juga memberikan persetujuan atas pengangkatan kembali anggota direksi perseroan.

Dengan demikian, susunan Dewan Direksi PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk yakni Direktur Utama dijabat David Santoso; kemudian Rudy Budiman, Wendy Jolanda Waas, dan Sultan Satria sebagai direktur.

Sementara, susunan Dewan Komisaris berdasarkan RUPSLB itu yakni Komisaris Utama dijabat Mirza Whibowo Soenarto, dan Komisaris Independen dijabat Thomson E. Batubara

"Dengan dukungan unit usaha baru di bidang SPBKLU dan SPKLU serta penguatan struktur kepemimpinan, kami optimis dapat terus memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemegang saham," kata David.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Prospek perdagangan Indonesia-AS tetap akan besar, mengingat pasar AS masih sulit tergantikan bagi Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan permintaan komoditas alas kaki dan karet Indonesia untuk pasar Amerika Serikat (AS) akan tetap besar terkait perjanjian tarif resiprokal AS.

"Secara umum permintaan AS ke Indonesia akan tetap besar di komoditas berikut yakni mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, karet dan barang dari karet, minyak sawit mentah (CPO)," ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dirinya juga menambahkan bahwa prospek perdagangan Indonesia-AS tetap akan besar, mengingat pasar AS masih sulit tergantikan bagi Indonesia kendati terdapat perjanjian tarif resiprokal.

"Prospek perdagangan Indonesia-AS tetap akan besar, mengingat pasar AS masih sulit tergantikan bagi Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan yang solid setelah negosiasi dalam beberapa bulan terakhir sebelum penandatanganan perjanjian tarif resiprokal atau timbal balik yang dijadwalkan pada Kamis (19/2) waktu setempat.

Dia menjelaskan kehadirannya untuk menyelesaikan perjanjian dagang yang dinilai penting dan besar untuk kedua negara.

Ia berharap perjanjian perdagangan yang akan ditandatangani itu dapat menjadi dorongan besar bagi kemitraan dan kerja sama ekonomi AS-Indonesia secara berkelanjutan.

Presiden Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, salah satunya untuk menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik (agreement on reciprocal trade/ART), yang negosiasinya telah berjalan sejak 2025.

Dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen membuka akses pasar bagi produk-produk Amerika Serikat, mengatasi berbagai hambatan non-tarif, memperkuat kerja sama bidang perdagangan digital dan teknologi, keamanan nasional, dan kerja sama komersial lainnya.

Amerika Serikat berkomitmen memberi pengecualian tarif bagi sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS, di antaranya minyak kelapa sawit, kakao, kopi, teh, dan komoditas strategis lainnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat upaya diplomasi halal melalui keikutsertaan pada ajang internasional Makkah Halal Forum 2026 yang berlangsung di Makkah Chamber Exhibition and Events Center, Makkah, Arab Saudi.

“Partisipasi BPJPH pada Makkah Halal Forum 2026 menjadi bagian dari strategi diplomasi halal internasional Indonesia, sekaligus mempertegas posisi Indonesia dalam pengembangan ekosistem halal global yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Haikal mengatakan forum ini merupakan salah satu pertemuan strategis yang mempertemukan para pelaku industri halal global yang terdiri atas regulator, lembaga sertifikasi halal, pelaku usaha, pakar, akademisi, dan investor industri halal dari berbagai negara.

Ia melanjutkan, momentum tersebut merupakan kesempatan strategis bagi BPJPH untuk memperluas kerja sama jaminan produk halal internasional termasuk menjajaki peluang kolaborasi peningkatan kapasitas perdagangan produk halal, yang berimplikasi pada menguatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok halal dunia.

Haikal menambahkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat halal dunia, tidak hanya karena besarnya jumlah penduduk Muslim saja.

Namun, seiring penguatan sistem regulasi melalui implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) yang terintegrasi, semakin menguat pula ekosistem halal nasional yang berimplikasi pada peningkatan kapasitas industri halal nasional.

“Kita tidak hanya ingin menjadi pasar produk halal, tetapi juga menjadi produsen dan pusat referensi halal global,” ujar Haikal.

Pada forum internasional tersebut, Kepala BPJPH juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Saudi Halal Center (SHC) di bawah naungan Otoritas Makanan dan Obat Saudi (SFDA).

Penandatanganan yang disaksikan oleh Menteri Perdagangan Arab Saudi Majid bin Abdullah Al Qasabi tersebut menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk memperkuat peran Indonesia dalam kancah jaminan produk halal internasional, termasuk memperkuat peran Indonesia dalam harmonisasi standar halal.

“Selain itu, juga dalam rangka penguatan kerja sama bilateral integrasi sistem, serta penguatan pengakuan kelembagaan kedua negara,” kata Haikal.

Ia juga menambahkan, forum halal internasional yang digelar ketiga kalinya di Kota Suci ini tidak hanya menjadi ajang pertukaran ide, tetapi juga menjadi wadah bagi kolaborasi strategis yang sangat penting bagi masa depan industri dan perdagangan halal dunia.

“Indonesia siap menjadi mitra utama dalam membangun tata kelola halal global yang saling terhubung, saling percaya, dan saling menguatkan,” kata Haikal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp63,06 triliun

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp40 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 18 Februari 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp63,06 triliun, lebih rendah dari lelang sebelumnya sebesar Rp76,59 triliun pada 3 Februari 2026.

Serapan terbesar berasal dari seri FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp16,4 triliun dari penawaran masuk Rp24,16 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,67712 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Serapan terbesar berikutnya dari seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp12,3 triliun dari penawaran masuk Rp21,07 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,37998 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp3,25 triliun dari seri FR0106 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp4,34 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,59975 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Dari seri SPN12270204 (pembukaan kembali), pemerintah menyerap dana senilai Rp2,5 triliun dari penawaran masuk Rp4,78 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,76800 persen dengan jatuh tempo 4 Februari 2027.

Kemudian, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp1,65 triliun dari seri FR0105 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp2,18 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,77991 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Pemerintah menyerap nominal yang sama dari dua seri, yakni FR0107 (pembukaan kembali) dan FR0102 (pembukaan kembali), masing-masing sebesar Rp1,6 triliun.

Untuk seri FR0107, penawaran masuk yang tercatat sebesar Rp3,3 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,66957 persen dan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Sedangkan untuk seri FR0102, penawaran masuk tercatat sebesar Rp2,23 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,74988 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Serapan terakhir berasal dari seri SPN01260322 (penerbitan baru) yang diserap penuh dari penawaran masuk Rp700 miliar. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 4,50000 persen dengan jatuh tempo 22 Maret 2026.

Sementara dari seri SPN03260521 (penerbitan baru), pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski menerima penawaran masuk sebesar Rp300 miliar.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tanpa awak kabin maupun penumpang, dengan jenis pesawat yang digunakan yaitu Air Tractor AT-802 dengan registrasi PK-PAA

Jakarta (ANTARA) - Pelita Air menyatakan pesawat yang jatuh di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan pesawat dengan layanan kargo pengangkut bahan bakar, bukan angkutan penumpang.

Corporate Secretary Pelita Air Patria Rhamadonna dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis mengatakan penerbangan tersebut merupakan layanan kargo pengangkut bahan bakar yang diawaki oleh satu orang pilot.

"Tanpa awak kabin maupun penumpang, dengan jenis pesawat yang digunakan yaitu Air Tractor AT-802 dengan registrasi PK-PAA," kata Patria.

Dia menyampaikan pesawat tersebut merupakan armada khusus yang melayani misi pengantaran BBM Satu Harga ke wilayah perbatasan.

Pada saat pemantauan terakhir, lanjut Patria, pesawat baru saja menyelesaikan misi distribusi ke Long Bawan dan sedang dalam rute kembali menuju Bandara Juwata, Tarakan.

Meski begitu, Patria belum menjelaskan lebih rinci mengenai insiden tersebut, karena masih dalam proses investigasi.

"Sehubungan dengan perkembangan informasi mengenai salah satu armada carter Pelita Air, saat ini disampaikan bahwa proses investigasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sedang berlangsung," kata Patria.

Sebelumnya terdapat pemberitaan terkait sebuah pesawat yang diduga mengangkut bahan bakar minyak (BBM) dilaporkan jatuh di kawasan perbukitan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menggandeng enam bank umum untuk melayani penukaran uang pecahan kecil periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

“Maksimal jumlah penukaran Rp5,3 juta per orang (KTP),” kata Kepala Perwakilan Bi Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Bali, Kamis.

Layanan penukaran uang pecahan kecil periode 19-27 Februari itu dilakukan bersama melalui loket perbankan yaitu Bank BRI, BCA, BPD Bali, Bank Mandiri, BNI dan Bank BJB.

Agar masyarakat dapat menukarkan uang pecahan kecil, perlu melakukan pemesanan terlebih dahulu sebelum datang ke lokasi melalui laman pintar.bi.go.id.

Pada laman daring itu, masyarakat harus mengisi data identitas dan memilih wilayah, tanggal dan jam penukaran.

Kemudian, data pemesanan sesuai identitas menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), detail uang pecahan kemudian mencetak bukti pemesanan itu untuk ditunjukkan saat penukaran, sekaligus menunjukkan KTP.

Untuk penukaran pecahan Rp50 ribu, dapat dilakukan maksimal sebanyak Rp2,5 juta, pecahan Rp20 ribu dan Rp10 ribu masing-masing sebanyak Rp1 juta, pecahan Rp5.000 sebanyak Rp500 ribu, pecahan Rp2.000 sebanyak Rp200 ribu dan pecahan Rp1.000 sebanyak Rp100 ribu.

Saat melakukan penukaran, ia mengimbau masyarakat untuk menyusun lembaran uang sesuai pecahan dan tahun emisi agar rapi.

Selain bersama perbankan umum, layanan penukaran uang pecahan kecil juga diadakan oleh layanan ritel bank sentral itu di antaranya pada Kamis ini di Monumen Bajra Sandi Renon Denpasar mulai pukul 12.00-14.00 WITA, kemudian pada Selasa (24/2) di Masjid Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS) Bali di Denpasar mulai pukul 10.00-12.00 WITA, dan Masjid Agung Ibnu Batuta Puja Mandala Nusa Dua pada Kamis (26/2) pukul 10.00-12.00 WITA.

Penukaran uang pecahan kecil itu harus sesuai dengan data KTP dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang nilai tukar rupiah telah dinilai rendah (undervalued) dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia, termasuk konsistensi dengan pengendalian inflasi sesuai sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada 2026 dan 2027.

“Untuk itu, Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui intervensi di pasar NDF (Non-Deliverable Forward) luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) di pasar dalam negeri,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Kamis.

Ke depan, ujar Perry, BI memandang nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat dengan langkah-langkah stabilisasi yang terus dilakukan serta didukung oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tecermin pada imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

Adapun nilai tukar rupiah pada 18 Februari 2026 tercatat sebesar Rp16.880 per dolar AS, melemah 0,56 persen (point to point/ptp) dibandingkan dengan level akhir Januari 2026.

BI mencatat bahwa pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah meningkatnya permintaan valas korporasi domestik sejalan kenaikan kegiatan ekonomi.

“Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak negatif ketidakpastian pasar keuangan global,” kata Perry.

BI juga memperkirakan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat di tengah ketidakpastian global.

Pada triwulan IV 2025, NPI diprakirakan tetap baik didukung neraca perdagangan yang tetap mencatat surplus pada Desember 2025 sebesar 2,5 miliar dolar AS, ditopang terutama oleh ekspor berbasis sumber daya alam.

Perkembangan ini mendorong tetap rendahnya defisit transaksi berjalan pada 2025 kisaran defisit 0,5 persen sampai dengan surplus 0,3 persen dari PDB.

Pada triwulan I 2026, neraca perdagangan diprakirakan kembali mencatat surplus ditopang oleh membaiknya ekspor nonmigas.

Sementara itu, aliran investasi portofolio asing pada triwulan I 2026 (hingga 13 Februari 2026) mencatat net inflows sebesar 1,6 miliar dolar AS terutama ditopang aliran modal asing yang cukup besar ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan aliran modal pada saham mencatat outflows.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2026 tetap tinggi sebesar 154,6 miliar dolar AS.

Jumlah cadangan devisa setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Ke depan, NPI 2026 diprakirakan terjaga didukung oleh defisit transaksi berjalan yang tetap sehat dalam kisaran defisit 0,9 persen sampai dengan 0,1 persen dari PDB,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami menyediakan 600 kuota dengan 12 bus besar. Keberangkatan dijadwalkan pada 17 Maret 2026 atau H-3 Lebaran 2026

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menyediakan 600 kuota mudik gratis Lebaran 2026 dengan armada bus besar sebanyak 12 unit dengan tujuan Jawa Tengah melalui jalur selatan.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bandung Hilman Kadar dalam keterangannya di Bandung, Kamis, mengatakan program tersebut merupakan kebijakan Bupati Bandung untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat mudik dengan aman dan nyaman.

“Kami menyediakan 600 kuota dengan 12 bus besar. Keberangkatan dijadwalkan pada 17 Maret 2026 atau H-3 Lebaran 2026,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa rute yang disiapkan yakni Bandung, Cilacap, Yogyakarta, Klaten, dengan tujuan akhir Solo dan melalui jalur selatan, tetapi pemudik juga dimungkinkan turun di titik lain yang masih satu jalur perjalanan.

Ia menyebutkan pemilihan rute tersebut didasarkan pada hasil survei yang telah dilakukan dengan tujuan akhir terbanyak masih mengarah ke Jawa tengah.

“Penetapan rute ini berdasarkan hasil survei sekitar 400 responden, dan tujuan terbanyak masih mengarah ke Jawa Tengah,” ujarnya.

Adapun titik keberangkatan sendiri direncanakan dilakukan di Dome Balerame Soreang dan Cileunyi (depan Rumah Sakit AMC).

Sementara itu, Kadishub menyampaikan pendaftaran mudik gratis dibuka secara luring pada 20 Februari 2026 pukul 08.00–14.00 WIB dengan lokasi pendaftaran berada di Kantor Dishub Kabupaten Bandung Jalan Gandasari No.15, Terminal Ciparay dan Terminal Cicalengka.

Ia menyebutkan masyarakat wajib membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Bandung atau membawa surat keterangan domisili dari pemerintah desa setempat.

“Tingginya minat masyarakat setiap tahun membuat kuota biasanya cepat terpenuhi, sehingga kami mengimbau warga segera mendaftar sesuai jadwal yang telah ditentukan,” kata dia.

Pihaknya juga akan tetap membuka peluang dukungan kerja sama dalam hal penambahan kendaraan guna memperluas jangkauan layanan mudik gratis ini.

"Insyaallah, kami sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, mudah-mudahan bisa menambah sekitar 2 bus lagi, sehingga ada tambahan kurang lebih 100 pemudik," tambahnya.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bantul (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan sebanyak 30 ribu koperasi desa merah putih (KDMP) di seluruh Indonesia beroperasi dengan telah terbangunnya gerai-gerai sebagai unit usaha, pada bulan April 2026.

"Sekarang ini sudah ada 1.000 KDMP yang siap, dan nanti targetnya kira kira bulan April operasional sekitar 30 ribu KDMP yang terbangun gerai itu sudah 'fixed' seratus persen," kata Staf Khusus Menteri Koperasi Ambar Pertiwiningrum seusai kunjungan kerja ke Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, total KDMP yang menjadi program strategis nasional di seluruh Indonesia tersebut sekitar 80 ribu koperasi, sesuai jumlah desa, namun diakui untuk pembangunan gerai gerai sementara ini masih terdapat kendala.

"Memang ada kendala lahan untuk gerai, kalaupun ada lahan tapi belum tahu statusnya, sehingga juga harus pelan pelan dan hati-hati juga karena ini menyangkut kepastian lahan," katanya.

Dengan demikian, kata dia, ketika nantinya dari 30 ribu KDMP yang beroperasi tersebut sekaligus operasional dengan gerai gerai koperasi baik sembako, pupuk, elpiji, apotik, klinik, logistik dan pergudangan, termasuk cold storage atau mesin pendingin.

"Jadi, harapannya nanti bisa segera dioperasionalkan, sehingga yang lain tentu saja akan ada regulasi, karena nanti harapannya semua 80 ribu KDMP ada gerai, namun tentu saja akan berbeda dengan koperasi lainnya," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah daerah bersama kelurahan dan pemangku kepentingan setempat saling mendukung pembangunan gerai KDMP di wilayah masing masing, apalagi nantinya gerai gerai tersebut akan menjadi aset desa atau kelurahan.

"Sehingga kenapa lurah atau kepala desa itu harus menjadi 'ex officio' pengawas dalam kepengurusan koperasi, karena akan ikut dalam operasionalnya, karena koperasi merah putih sekali lagi adalah unit bisnis yang memiliki," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan industri kendaraan bermotor roda dua Indonesia menunjukkan daya tahan atau resiliensi yang tinggi di tengah dinamika pasar domestik maupun global.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pernyataan di Jakarta, Kamis menegaskan sektor manufaktur nasional masih menjadi penggerak utama ekonomi, termasuk industri motor roda dua.

“Sektor industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif sebagai penggerak utama perekonomian nasional,” kata Agus.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta menyampaikan, kinerja positif industri nasional tidak lepas dari kontribusi sektor otomotif, khususnya kendaraan roda dua yang terbukti tangguh menghadapi perubahan pasar.

“Pada tahun 2025, pasar domestik kendaraan roda dua mencatatkan penjualan lebih dari 6,4 juta unit, tumbuh 1,3 persen dibandingkan tahun 2024, serta didukung oleh kinerja ekspor yang mencapai sekitar 540 ribu unit CBU, dengan total nilai ekspor mencapai Rp10,5 triliun,” ujar Dirjen ILMATE.

Kemenperin juga mengapresiasi pencapaian produksi 1 juta unit kendaraan oleh PT TVS Motor Company Indonesia yang dinilai memperkuat struktur industri kendaraan roda dua dan roda tiga nasional, sekaligus mendorong ekspor serta penggunaan komponen dalam negeri.

Setia menambahkan, perusahaan tersebut menunjukkan komitmen investasi, peningkatan ekspor, dan kepatuhan terhadap regulasi industri.

Sejak beroperasi pada 2007, TVS telah merealisasikan investasi sekitar 250 juta dolar AS atau setara Rp4,12 triliun serta menyerap ratusan tenaga kerja langsung dan sekitar 8.000 tenaga kerja tidak langsung melalui jaringan distribusi dan pemasok.

Hingga awal 2026, perusahaan telah memproduksi lebih dari 1 juta unit kendaraan roda dua dan roda tiga untuk pasar domestik dan ekspor ke berbagai kawasan seperti ASEAN, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika.

Selain memenuhi kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sejumlah produk TVS juga telah digunakan dalam program pengadaan pemerintah.

“Sejumlah produk TVS telah memenuhi persyaratan TKDN dan digunakan dalam berbagai program pengadaan pemerintah, baik di kementerian maupun pemerintah daerah,” imbuhnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026