Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memamerkan 18 proyek hilirisasi yang tengah dibangun pemerintah, sebagai bagian dari percepatan transformasi ekonomi nasional, kepada para pebisnis Amerika Serikat.

Dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2) sore waktu setempat, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bergerak cepat memperkuat industri pengolahan di dalam negeri agar tidak bergantung lagi pada ekspor bahan mentah.

"Kami baru saja memulai 18 proyek hilirisasi tahun ini," kata Prabowo.

Menurut Presiden, proyek-proyek tersebut menjadi bagian dari strategi besar dalam mendorong nilai tambah sumber daya alam, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan memperkuat struktur industri nasional.

Pemerintah juga sedang menyiapkan proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) senilai 3 miliar dolar AS untuk memperkuat pengelolaan lingkungan dan ketahanan energi.

Lebih lanjut, Presiden menyebut Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia akan menjadi motor utama dalam pembiayaan dan percepatan proyek-proyek hilirisasi tersebut.

Kepala Negara menilai penguatan industri pengolahan merupakan kunci agar Indonesia naik kelas dalam rantai pasok global.

"Kami bergerak sangat cepat di semua sektor ini, dan saya pikir bagi perusahaan-perusahaan Amerika, Indonesia bukan hanya akan menjadi pasar yang menarik, tetapi juga kami berharap dapat dimanfaatkan sebagai basis produksi dan dipandang sebagai mitra strategis yang baik di kawasan," jelasnya.

Selain membangun sektor industri, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, bandara, dan jalan tol untuk memastikan efisiensi logistik.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa hilirisasi juga terkait dengan agenda transisi energi. Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan energi terbarukan, kendaraan listrik, dan industri energi hijau dengan pendekatan pragmatis yang disesuaikan dengan kapasitas nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Hafidz Mubarak A
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID,MEMPAWAH — PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, melalui pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit–alumina–aluminium. Proyek yang dijalankan Grup MIND ID itu merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kehadiran fasilitas hilirisasi tersebut membuka lapangan kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Dampaknya dirasakan langsung masyarakat, terutama di Desa Bukit Batu yang berada di sekitar kawasan proyek.

Kepala Desa Bukit Batu, Harianto, menyampaikan wilayahnya sebelumnya menghadapi tekanan ekonomi dan tingginya angka pengangguran, termasuk di kalangan tenaga kerja terdidik.

“Sebelumnya pertumbuhan ekonomi sempat menurun. Setelah adanya proyek BAI, ekonomi tumbuh pesat. Masyarakat yang sebelumnya menganggur kini mendapatkan pekerjaan dan merasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya, dikutip Selasa (17/2/2026).

Serapan tenaga kerja dari proyek ini melibatkan ribuan pekerja. Kehadiran mereka memicu pergerakan sektor penunjang seperti perhotelan, hunian sewa, hingga usaha kuliner.

Pertumbuhan tersebut tidak hanya terjadi di sekitar desa, tetapi meluas hingga Kabupaten Mempawah dan wilayah sekitarnya. Aktivitas ekonomi meningkat seiring naiknya daya beli masyarakat.

“Dampaknya tidak hanya di Desa Bukit Batu, tetapi meluas hingga seluruh Kabupaten Mempawah bahkan ke wilayah sekitar. Fasilitas akomodasi berkembang pesat, dan usaha kuliner maupun coffee shop kini semakin ramai karena daya beli masyarakat meningkat,” kata Harianto.

BAI juga menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang menyasar pembangunan infrastruktur jalan dan drainase. Perusahaan turut mendukung peningkatan fasilitas pendidikan serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga.

Penguatan ekonomi desa tidak berhenti pada sektor jasa. Program pemberdayaan juga menyasar sektor pertanian melalui pendampingan kelompok masyarakat.

Pembina Kelompok Wanita Tani Desa Bukit Batu, Asman, menyampaikan program pendampingan selama tiga tahun membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan warga.

“Alhamdulillah, berkat bantuan yang diberikan, penghasilan keluarga meningkat,” tuturnya.

Program tersebut mencakup penanaman 1.000 bibit jagung, bibit buah seperti jambu kristal dan kelengkeng, serta dukungan pupuk dan pendampingan teknis. Produk lokal seperti madu dan amplang mulai menjangkau pasar yang lebih luas hingga perbatasan Malaysia.

Masyarakat berharap pengembangan industri terus berjalan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Hilirisasi bauksit di Mempawah kini menjadi penggerak ekonomi baru sekaligus pijakan transformasi industri berbasis sumber daya alam di Kalimantan Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, NATUNA -- Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Kepulauan Riau mencatat kelapa bulat asal Kabupaten Natuna menjadi komoditas primadona yang diminati daerah lain menjelang Ramadhan.

Pada Rabu (18/2), sebanyak 148,89 ton kelapa bulat akan dikirim ke Tanjungpinang setelah melalui pemeriksaan karantina dan diterbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-3).

Kelapa bulat merupakan istilah untuk buah kelapa utuh yang masih dalam kondisi segar dan belum diolah. Tanaman kelapa sendiri dikenal sebagai "pohon kehidupan" karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan, mulai dari batang untuk bahan bangunan, lidi untuk sapu, hingga buah yang memiliki nilai ekonomi tertinggi . Penanggung Jawab Satuan Layanan BKHIT Natuna, Iwan Setiawan, menyebutkan kelapa asal Natuna dikenal dengan sebutan kelapa jambul.

Secara ilmiah, tanaman kelapa memiliki nama latin Cocos nucifera L. . Tanaman ini termasuk dalam famili Arecaceae (suku pinang-pinangan) dan merupakan satu-satunya spesies dalam genus Cocos . Meskipun ada varietas yang pernah diusulkan seperti Cocos nucifera var. javanica, secara taksonomi nama tersebut disinonimkan dengan Cocos nucifera .

Produk Olahan Kelapa Bulat

Kelapa bulat dapat diolah menjadi beragam produk turunan dengan nilai tambah signifikan:

Virgin Coconut Oil (VCO) dan minyak kelapa: Memberikan nilai tambah hingga 11 kali lipat dibanding kelapa mentah .

Arang tempurung dan briket: Produk unggulan ekspor untuk kebutuhan shisha di Timur Tengah dan barbeque di Eropa, dengan nilai tambah 4,5 kali lipat .

Nata de coco: Olahan dari air kelapa dengan nilai tambah 3,6 kali lipat .

Cocofiber dan cocopeat: Berbahan dasar sabut kelapa, digunakan untuk media tanam organik dan geotekstil .

Produk lainnya adalah desiccated coconut (kelapa parut kering), gula kelapa, serta santan UHT dan air kelapa kemasan.

Tingginya permintaan kelapa bulat dipicu beberapa faktor. Menjelang Ramadhan, konsumsi rumah tangga dan UMKM meningkat signifikan karena masakan bersantan menjadi hidangan khas.

Faktor lainnya adalah lonjakan ekspor. Sepanjang Januari-Oktober 2025, nilai ekspor kelapa bulat melonjak 143,90 persen mencapai US$208,2 juta (Rp3.507.545.400.000/Tiga triliun lima ratus tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). China menjadi pasar utama dengan nilai impor mencapai US$57,24 juta (Rp964.150.560.000/Sembilan ratus enam puluh empat miliar seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada Januari-April 2025.

Potensi Ekonomi Nasional dari Komoditas Kelapa Bulat

Komoditas kelapa memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Pada 2024, ekspor kelapa bulat dan produk turunannya mencapai 431.915 ton dengan nilai devisa sekitar US$1,55 miliar atau setara Rp25 triliun. Bahkan jika hilirisasi dioptimalkan, potensi ekspor diperkirakan bisa mencapai US$6,5 miliar .

Produksi kelapa nasional mencapai sekitar 2,8 juta ton per tahun dengan luas perkebunan 3,32 juta hektare, dan 98 persen dikelola petani rakyat . Pemerintah mengalokasikan Rp750 miliar pada 2025 untuk revitalisasi perkebunan kelapa guna meningkatkan produktivitas .

Petugas karantina berkomitmen mendorong potensi daerah untuk menembus pasar dalam negeri. "Dengan diperdagangkannya kelapa Natuna ke daerah lain, menjadi bukti hasil pertanian Natuna dapat bersaing dengan daerah lainnya," ujar Iwan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — MIND ID memperkuat hilirisasi sebagai strategi transformasi ekonomi di daerah operasional melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini diarahkan untuk membangun ekonomi lokal sekaligus menekan kemiskinan.

Hingga 2025, Grup MIND ID telah membina lebih dari 10.000 pelaku UMKM di berbagai wilayah operasi. Program tersebut menempatkan MIND ID sebagai salah satu BUMN yang aktif mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis penguatan kapasitas usaha.

Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan mengatakan hilirisasi tidak semata proyek industri, melainkan strategi menyeluruh yang menghubungkan proses produksi dengan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitar.

“Hilirisasi tidak boleh berhenti pada output industri. Ukurannya adalah seberapa jauh ia melahirkan pelaku usaha baru, memperkuat yang kecil, dan memperluas fondasi ekonomi nasional. Ketika 10.000 UMKM meningkat kapasitasnya, itu bukan sekadar program sosial, itu strategi ekonomi yang memperdalam struktur produktif kita,” kata Dany.

Ia memandang UMKM sebagai basis struktur ekonomi nasional. Akses pembiayaan, pendampingan, serta kepastian ekosistem usaha menjadi kunci peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja. Program pembinaan MIND ID mencakup pelatihan kapasitas usaha, mentoring bisnis, fasilitasi promosi dan pameran, hingga dukungan akses permodalan. Skema tersebut dirancang mengikuti potensi ekonomi lokal agar usaha tumbuh berkelanjutan.

Di Sumatra Selatan, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menghimpun lebih dari 30 ibu rumah tangga dari Desa Lingga, Keban Agung, dan Pasar Tanjung Enim dalam kelompok SIBA Rosella. Kelompok ini memproduksi minuman herbal teh rosella yang kaya vitamin C.

Sejak dibentuk pada 2019, SIBA Rosella memperoleh dukungan pendanaan, pelatihan, dan penguatan pemasaran. Produksi kini mencapai sekitar 100 kotak per hari dengan omzet berkisar Rp 5 juta hingga Rp 60 juta per bulan, bergantung pada permintaan pasar.

Perkembangan tersebut mendorong lahirnya usaha baru bernama SIBA Rajut yang beranggotakan 15 ibu rumah tangga dari desa sekitar wilayah operasi PTBA. Kelompok ini memperluas basis pemberdayaan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.

Dany menegaskan pengurangan kemiskinan menjadi titik awal dari strategi besar pemberdayaan yang dijalankan perseroan. “Mengurangi kemiskinan adalah baseline. Menaikkan kelas adalah strategi. Kami ingin masyarakat di wilayah operasional tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh dan menjadi penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.

Melalui penguatan UMKM, hilirisasi MIND ID diarahkan menyentuh struktur ekonomi lokal hingga level rumah tangga. Transformasi tersebut diharapkan memperkokoh fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan.

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk menggeser arah pengembangan kopi nasional dari sekadar peningkatan volume produksi menuju penguatan kualitas dan percepatan hilirisasi. Langkah strategis ini diambil guna merespons kinerja ekspor kopi Indonesia yang gemilang setelah mencatatkan nilai lebih dari USD1,63 miliar atau setara Rp27,4 triliun pada 2024.

"Pengembangan kopi nasional harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi pekebun. Kebijakan ke depan difokuskan pada peningkatan produktivitas kebun rakyat, peremajaan tanaman, penguatan penanganan pascapanen, serta percepatan hilirisasi agar kopi Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dalam produk olahan bernilai tambah tinggi," ujar Amran, Senin (16/2/2026).

Amran menjelaskan hilirisasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan posisi tawar kopi Indonesia di pasar internasional. Upaya tersebut diimplementasikan melalui pengembangan industri roasting, produksi kopi siap seduh, ekstraksi kopi, hingga diversifikasi berbagai produk turunan lainnya yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan biji kopi mentah.

Data perdagangan mencatat, volume ekspor kopi Indonesia sepanjang tahun 2024 mencapai 316,7 ribu ton. Angka tersebut menempatkan komoditas kopi sebagai penopang utama perekonomian nasional sekaligus menjadi sumber penghidupan strategis bagi jutaan keluarga pekebun di berbagai daerah.

Pemerintah menargetkan penguatan akses pasar global hingga tahun 2026 melalui peningkatan konsistensi mutu dan pemenuhan standar internasional. Selain itu, pengembangan produk olahan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan pasar global yang semakin dinamis dan menuntut keberlanjutan proses produksi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menambahkan bahwa pemerintah juga mendorong penerapan praktik budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim. Selain aspek teknis, penguatan kelembagaan dan pendampingan bagi para pekebun menjadi prioritas agar mereka mampu bersaing di rantai pasok global.

Kemitraan antara pekebun dan pelaku industri pengolahan juga terus diperkuat guna mempercepat transformasi hilirisasi di sentra-sentra produksi. Langkah ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi yang tidak efisien sekaligus memastikan penyerapan hasil panen dengan harga yang lebih kompetitif.

"Dengan strategi terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk penguatan hilirisasi di dalam negeri, pengembangan kopi nasional hingga 2026 diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas pasar, serta memperkuat kesejahteraan pekebun secara berkelanjutan," pungkas Roni.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana menyetop ekspor timah untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia.

Dia bilang, program hilirisasi adalah motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia bilang, larangan ekspor bijih nikel pada 2018–2019 menunjukkan membuahkan hasil signifikan, dengan nilai ekspor nikel pada periode 2023–2024 meningkat hingga sekitar sepuluh kali lipat dibandingkan sebelumnya.

"Total ekspor nikel kita tahun 2018-2019 itu hanya 3,3 miliar dollar AS, dan begitu kita melarang ekspor, di 2024 itu total ekspor kita sudah mencapai 34 miliar dollar AS. 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun,” kata Bahlil dalam keterangan resmi, Senin (16/2/2026).

“Inilah kemudian yang menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan pekerjaan," lanjut Bahlil.

Ke depan, Bahlil akan mengkaji penyetopan ekspor beberapa komoditas lainnya, termasuk timah.

Ekspor barang mentah harus digantikan dengan komoditas hasil industri hilirisasi dalam negeri demi memperkuat posisi ekonomi Indonesia.

"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah,” ujarnya.

“Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," sambung Bahlil.

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp 618 triliun.

Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor strategis dan ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini, termasuk hilirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batubara, hingga kilang minyak.

Produk hasil hilirisasi ini ditargetkan menjadi barang yang dapat menggantikan barang-barang impor dari luar negeri.

Bahlil pun mengundang investor nasional, termasuk sektor perbankan, untuk masuk menyuntikkan dananya pada proyek strategis nasional ini.

"Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai,” jelas dia.

“Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri," lanjutnya.

Hingga tahun 2040, pelaksanaan hilirisasi di berbagai sektor diperkirakan mampu menarik investasi mencapai sekitar 618 miliar dollar AS.

Dari total tersebut, sebesar 498,4 miliar dollar AS diproyeksikan berasal dari subsektor mineral dan batu bara (minerba), sementara 68,3 miliar dollar AS lainnya bersumber dari sektor minyak dan gas bumi.

Program ini juga diperkirakan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan potensi nilai ekspor mencapai 857,9 miliar dollar AS serta tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 235,9 miliar dollar AS.

Program hilirisasi juga diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Muhammad Syarkawi Rauf

Dosen FEB Unhas dan Ketua KPPU RI Periode 2015-2018

PERAIH hadiah nobel ekonomi tahun 2025, Joel Mokyr dalam “The Holy Land of Industrialism”: Rethinking Industrial Revolution yang dipublikasi oleh Journal of British Academy pada 21 Agustus 2021 menyatakan bahwa industrialisasi sejak abad ke-18 di suatu negara selalu ditandai oleh kepemimpinan dalam bidang teknologi.

Revolusi industri di Inggris pada tahun 1760 dan kepemimpinan Inggris dalam bidang teknologi higga tahun 1850 karena ditopang oleh ketersediaan tenaga kerja berketerampilan tinggi. Industrialisasi di Inggris ditandai oleh inovasi dan penemuan baru yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Hal ini berlanjut hingga akhir abad ke-19 dengan industrialisasi di Amerika Serikat (AS) ditandai oleh technology leadership yang didorong oleh inovasi baru. Sementara, industrialisasi pada awal abad ke-20 di Jepang dan Korea Selatan (Korea) berubah dari new innovation atau new invention menjadi learning untuk mengabsorbsi teknologi maju dari Eropa dan AS.

Narasi Hilirisasi

Sejarah industrialisasi yang dimulai dari Inggris, Jerman, dan AS hingga Jepang dan Korea mengajarkan bahwa untuk mencapai status sebagai negara maju tidak cukup hanya membangun narasi hilirisasi, yaitu memberikan nilai tambah (dawn streaming) terhadap ekspor Sumber Daya Alam (SDA).

Narasi hilirisasi yang dikerjakan dengan baik hanya akan menempatkan sektor industri manufaktur nasional dalam global supply chain (rantai pasok global). Industri dalam negeri menjadi bagian dari intra-industry trade (IIT) global, seperti IIT dalam industri mobil listrik melalui hilirisasi nikel sebagai bahan baku baterai mobil listrik. Menjadikan industri domestik kehilangan kesempatan membangun industri mobil listrik nasional.

Narasi hilirisasi SDA tidak akan mengubah secara signifikan besarnya kontribusi industri manufktur terhadap gross domestic product (GDP) secara nasional. Artinya, hilirisasi tidak dapat membalik arah dari deindustriliasasi menjadi reindustrialisasi. Sejak tahun 2000-an, kontribusi industri manufaktur terhadap GDP terus menurun hingga hanya 18,98 persen tahun 2024.

Sebagai contoh, pengalaman Jepang membangun industrinya yang berciri state-led industrialization, yaitu pemerintah Jepang memimpin pengembangan industri manufakturnya. Pemerintah Jepang menerapkan national champion strategy, yaitu menetapkan dan mendukung industri unggulan nasional untuk bersaing di pasar ekspor.

National champion industry Jepang adalah industri otomotif yang dipimpin oleh Toyota, Honda, Suzuki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi dan lainnya yang sangat populer di pasar otomotif Indonesia. Pada awalnya, perusahaan tersebut berskala kecil yang kemudian bertransformasi menjadi perusahaan raksasa global atas dukungan kebijakan pemerintah.

Pemerintah Jepang menetapkan industri baja, pembuatan kapal, semikonduktor dan elektronika sebagai industri unggulan. Dukungan pemerintah yang paling menonjol adalah membangun ekosistem industri guna memfasilitasi transfer teknologi, yaitu mengimpor teknologi dari negara maju, mengadaptasi dan melakukan inovasi teknologi secara mandiri.

Pemerintah Korea juga menganut state-led industrialization dengan beberapa industri sebagai national champion industry. Sebagai contoh national champion industry adalah industri baja dipimpin POSCO, elektronika dengan Samsung dan LG, otomotif dengan Hyundai Motor Company dan pembuatan kapal dengan Hyundai Heavy Industries, Daewoo dan Samsung.

Strategi yang sama ditempuh oleh pemerintah China, yaitu state-led indutrialization dengan national champion industry dalam bidang otomotif, khususnya kendaraan mobil listrik yang menjadikan China sebagai pemain nomor satu secara global dalam industri mobil listrik. Demikian juga industri elektronika, semikonduktor, pembuatan kapal, dan lainnya.

Narasi Reindustrialisasi

Belajar dari pengalaman negara lain yang saat ini berstatus negara maju, pemerintahan Prabowo Subianto sudah saatnya bergeser dari narasi hilirisasi yang dipopulerkan satu dekade yang lalu oleh presiden Jokowi ke narasi reindustrialisasi.

Pilihan strateginya adalah state-led industrialization dengan national champion industry yang menjadi andalan bersaing di pasar ekspor. Pemerintah menetapkan industri unggulan yang didukung kebijakan pemerintah dalam ekosistem industri yang menjamin keterkaitan antara core industry, supporting industry dan related industry.

Lalu, apa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto untuk bergeser dari sekedar hilirisasi menjadi reindustrialisasi dan membalik arah deindustrialisasi menjadi reindustrialisasi?

Langkah pertama, membangun aglomerasi industri di setiap daerah. Mula-mula, pemerintah secara terpusat menetapkan klaster industri tertentu sebagai national champion industry yang berbasis di setiap propinsi sesuai keunggulan sumber dayanya, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun SDA.

Sebagai contoh, ekosistem atau klaster industri perikanan laut dapat dipusatkan di Maluku yang selama ini memiliki comparative adventage dalam produk perikanan laut. Harapannya, Indonesia membangun satu merek dagang di bidang perikanan laut yang memiliki keunggulan bersaing di pasar ekspor.

Sementara klaster industri karet alam dapat dipusatkan di Sumatera Selatan (Sumsel). Selama ini, Sumsel adalah daerah dengan lahan karet alam terbesar di Indonesia. Tujuannya, agar Indonesia memiliki produk turunan dari karet alam, seperti sarung tangan latex dan nitrile yang selama ini dikuasai oleh Top Glove Corporation Berhard, Malaysia.

Langkah kedua, peningkatan efisiensi dan produktifitas industri terbaru tidak lagi bergantung pada pengembangan teknologi baru yang bersifat eksogen. Industrialisasi paling mutakhir ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat endogen, yaitu seberapa cepat suatu negara mengabsorbsi teknologi baru dari negara maju melalui foreign direct investment (FDI).

Aliran FDI membutuhkan perbaikan dalam efisiensi dan produktifitas nasional. Sehingga salah satu agenda prioritas nasional adalah melakukan reformasi struktural untuk menurunkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari sangat tidak efisien, sebesar 6,25 – 6,50 tahun 2025 menjadi setara dengan rata-rata ICOR negara ASEAN sekitar 3,5 – 4,0.

Langkah ketiga, mendongkrak The Economic Complexity Index (ECI) untuk meningkatkan produktifitas pengetahun dan SDM yang tercermin pada diversifikasi dan sopistikasi produk-produk ekspor nasional. Faktanya, dalam 26 tahun terakhir, sejak awal tahun 2000-an, peringkat ECI Indonesia justru semakin buruk, dari peringkat 49 tahun 2000 menjadi 72 tahun 2023.

Hal ini, mencerminkan bahwa produk ekspor Indonesia semakin bergantung pada hasil eksploitasi SDA non olahan bernilai tambah rendah. Kondisi ini sejalan dengan peran sektor manufaktur dalam pembentukan GDP Indonesia yang menurun dari 32 persen tahun 2000 menjadi 18,98 persen.

Langkah keempat, agenda strategis mendesak bagi Sovereign Wealth Fund Danantara (SWFD) adalah berinvestasi membangun aglomerasi industri berbasis komoditas unggulan di daerah. Langkah teknisnya, mengaktifkan kembali kawasan industri di daerah yang selama ini hanya menjadi kawasan pergudangan minus pengolahan.

Pilihan kebijakannya adalah mendorong pengembangan industri berbasis SDA dengan medium-technology industry di luar pulau Jawa dan high-tech industry yang membutuhkan tenaga kerja terampil, dukungan lembaga pelatihan, riset dan pengembangan dibangun di pulau Jawa.

Akhirnya, menggeser narasi hilirisasi menjadi narasi reindustrialisasi akan membantu keluar dari fenomena “5 percent growth trap”. Untuk itu, sebagai penutup, ada baiknya merujuk fisikawan, Albert Einstein bahwa “insanity is doing the same thing over and over again and expecting the different result”. Ibarat mobil, saatnya berpindah dari “gigi tiga ke gigi enam”, mengubah cara berpikir dan bertindak menuju status negara maju tahun 2045.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengkaji penghentian ekspor timah sebagai upaya penguatan program hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintah.

Ia menegaskan ekspor bahan mentah harus digantikan dengan produk hasil pengolahan di dalam negeri guna memperkuat struktur ekonomi nasional.

"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," ujar Bahlil saat Bahlil pada Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/2).

Bahlil mengungkapkan hilirisasi merupakan mesin pertumbuhan ekonomi nasional dengan mencontohkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2018-2019. Keputusan itu dinilai mampu mendongkrak nilai ekspor secara signifikan.

Ia menyebut total ekspor nikel Indonesia pada 2018-2019 hanya sekitar US$3,3 miliar, namun setelah kebijakan larangan ekspor diberlakukan, nilainya melonjak menjadi US$34 miliar pada 2024 atau meningkat sekitar 10 kali lipat dalam lima tahun.

"Meningkat 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun. Inilah kemudian yang menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan pekerjaan," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan total nilai investasi mencapai Rp618 triliun. Proyek tersebut mencakup sektor strategis, mulai dari hilirisasi bauksit dan nikel, gasifikasi batu bara, hingga pembangunan kilang minyak.

Produk hasil hilirisasi itu ditargetkan mampu menggantikan barang impor atau menjadi substitusi impor di pasar domestik.

Bahlil juga mengundang investor dalam negeri, termasuk sektor perbankan, untuk berpartisipasi membiayai proyek strategis nasional tersebut agar nilai tambah hilirisasi tidak didominasi pihak asing.

"Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri," ucapnya.

Secara jangka panjang, hingga 2040 program hilirisasi diproyeksikan menarik investasi hingga US$618 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar US$498,4 miliar berasal dari subsektor mineral dan batu bara, serta US$68,3 miliar dari minyak dan gas bumi.

Program ini juga diperkirakan mampu mendorong ekspor hingga US$857,9 miliar, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$235,9 miliar, serta menyerap lebih dari 3 juta tenaga kerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta perbankan nasional mengambil peran strategis dalam pembiayaan proyek energi dan hilirisasi. Ia mengingatkan, peluang besar tersebut berpotensi diambil bank asing jika lembaga keuangan dalam negeri tidak masuk sejak awal.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai proyek strategis, mulai dari energi baru terbarukan (EBT), pengolahan migas, hingga hilirisasi 28 komoditas. Seluruh proyek itu memiliki kepastian pasar domestik karena hasil produksinya akan diserap kebutuhan nasional.

“Teman-teman perbankan, ini captive karena akan dibeli oleh pemerintah. Jadi ini peluang yang menjadi trigger pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Kalau perbankan nasional tidak masuk, pasti perbankan asing dengan bunga lebih murah akan masuk. Uang masuk lalu keluar lagi ke sana. Ini yang tidak kita inginkan,” kata Bahlil di Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026) lalu.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2035, pemerintah menargetkan penambahan 50 gigawatt pembangkit berbasis EBT. Sumbernya berasal dari tenaga air dan tenaga surya dengan estimasi kebutuhan investasi sekitar Rp 1.650 triliun.

Skema tersebut dirancang agar listrik yang dihasilkan terserap pasar domestik. Pemerintah menilai proyek ini dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka ruang pembiayaan jangka panjang bagi industri perbankan nasional.

Di sektor hulu migas, Bahlil memaparkan tren produksi minyak nasional sejak pertengahan 1990-an. Pada 1996–1997, lifting minyak Indonesia berada di kisaran 1,5–1,6 juta barel per hari ketika konsumsi domestik sekitar 510 ribu barel per hari, sehingga Indonesia mengekspor sekitar 1 juta barel per hari.

Setelah periode itu, lifting terus menurun dan selama bertahun-tahun target APBN tidak tercapai. Ia menyebut 2025 menjadi momentum ketika target lifting kembali sesuai APBN setelah lebih dari satu dekade meleset.

Tantangan utama berada pada kondisi sumur yang menua. Dari sekitar 40 ribu sumur minyak nasional, hanya sekitar 18 ribu yang berproduksi, sedangkan sisanya berstatus idle well.

Pemerintah menyiapkan tiga langkah percepatan. Pertama, mengoptimalkan sumur tua melalui kolaborasi teknologi. Kedua, menawarkan wilayah kerja yang belum digarap kepada swasta dalam dan luar negeri. Ketiga, memberikan ultimatum kepada pemegang wilayah kerja yang telah memperoleh persetujuan pengembangan, tetapi belum berproduksi.

“Ada 301 wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi dan belum berjalan. Sekarang kita beri ultimatum. Kalau tidak, kita cabut,” tegasnya.

Bahlil mencontohkan proyek Blok Masela yang selama 26 tahun tidak bergerak meski konsesinya telah terbit. Setelah diberikan peringatan, proyek dengan nilai investasi sekitar 18 miliar dolar AS mulai berjalan.

Pemerintah juga mengaktivasi dan melegalkan sekitar 45 ribu sumur rakyat yang telah ada sebelum kemerdekaan. Langkah ini diarahkan untuk memperluas distribusi manfaat ekonomi agar sektor hulu migas tidak hanya dinikmati korporasi besar.

Di sektor hilir, konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri sekitar 1,6 juta ton. Kesenjangan itu membuat impor berada pada kisaran 7–7,5 juta ton per tahun. Pemerintah mendorong substitusi melalui pengembangan DME berbasis batu bara guna menekan impor dan beban subsidi.

Untuk BBM, konsumsi solar mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun dengan produksi domestik sekitar 16 juta kiloliter yang diperkuat program B40. Pemerintah menyatakan impor C48 dihentikan mulai tahun ini.

Konsumsi bensin nasional berada di kisaran 40 juta kiloliter per tahun, dengan produksi dalam negeri sekitar 14 juta kiloliter dan impor sekitar 25 juta kiloliter. Pemerintah menyiapkan penerapan etanol E20 pada 2028 serta menargetkan pada 2026 tidak lagi mengimpor avtur dan bensin RON 92, 95, dan 98.

Dalam kerangka hilirisasi, pemerintah menyiapkan pengembangan 28 komoditas lintas sektor dengan nilai investasi kumulatif diperkirakan mencapai sekitar 850 miliar dolar AS hingga 2040. Sebanyak 18 komoditas telah diserahkan kepada Satgas Hilirisasi untuk dipercepat pelaksanaannya.

Proyek-proyek tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Pemerintah mendorong perbankan nasional masuk lebih awal agar pembiayaan strategis tidak didominasi lembaga keuangan asing.

Jangan sampai kita step back, kembali mengekspor bahan komoditas mentah

Jakarta (ANTARA) - Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengingatkan agar perjanjian tarif dengan Amerika Serikat (AS) tidak sampai bertentangan dengan kebijakan hilirisasi nasional.

Menurut dia, pengecualian tarif 19 persen yang diberikan AS terhadap sejumlah komoditas ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO), kakao, kopi, dan teh, memang membawa manfaat jangka pendek, tetapi berisiko melemahkan arah kebijakan industri dalam negeri jika hanya berlaku untuk komoditas mentah.

“Jangan sampai kita step back, kembali mengekspor bahan komoditas mentah,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, dikutip pada Sabtu.

Faisal juga menyoroti keinginan AS untuk memperoleh akses penuh terhadap mineral kritis Indonesia.

Menurut dia, jika yang dimaksud adalah bahan mentah tambang, kesepakatan tersebut jelas bertentangan dengan strategi hilirisasi Indonesia yang mendorong pengolahan di dalam negeri sebelum ekspor.

Lebih lanjut, ia menjelaskan meski pembebasan tarif dapat menjaga ekspor CPO ke AS—yang kini menjadi negara tujuan ekspor terbesar keempat dunia—tekanan tetap besar bagi produk manufaktur dan industri olahan yang masih dikenakan tarif tinggi.

Padahal, sektor ini diharapkan menjadi motor peningkatan ekspor bernilai tambah.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya diplomasi dagang yang lebih kuat agar kepentingan Indonesia tidak dikorbankan dalam negosiasi dengan mitra besar yang punya pengaruh kuat seperti Amerika Serikat.

“Negara tetangga seperti Vietnam, Taiwan dan Malaysia bisa mendapatkan deal yang lebih baik dibandingkan kita,” ujarnya.

Dengan demikian, meski ada ruang positif dari pengecualian tarif untuk komoditas tertentu, Faisal menegaskan bahwa Indonesia harus berhati-hati.

Perjanjian dagang dengan AS, lanjut dia, tidak boleh mengorbankan arah kebijakan hilirisasi yang menjadi strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah ekspor dan memperkuat daya saing nasional.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan terbang ke AS pada Kamis (19/2) untuk menandatangani dokumen final kesepakatan tarif resiprokal Indonesia–AS bersama Presiden AS Donald Trump setelah penyusunan draf perjanjian rampung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perjanjian timbal balik ini masih dalam proses finalisasi, sehingga besaran tarif dagang yang disepakati kedua negara belum dapat dipastikan.

Meski demikian, dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen membuka akses pasar bagi produk AS, mengatasi hambatan non-tarif, serta memperkuat kerja sama perdagangan digital, teknologi dan keamanan.

Sebaliknya, AS akan memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di Negeri Paman Sam, seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi dan teh.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengkaji rencana penghentian ekspor timah dalam beberapa tahun ke depan dalam rangka memperkuat ekonomi di dalam negeri. Ia menjelaskan, ekspor barang mentah harus digantikan dengan komoditas hasil industri hilirisasi dalam negeri demi memperkuat posisi ekonomi Indonesia.

Bahlil mencontohkan, pelarangan ekspor bijih nikel pada tahun 2018-2019, berbuah manis dengan total ekspor nikel mencapai 10 kali lipatnya pada periode 2023-2024. Pemerintah Mau Larang Ekspor Timah, Ini Saran Ahli Agar Perusahaan Tak Rugi



"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," ujar Bahlil dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2).

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp618 triliun. Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor strategis dan ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini, termasuk hlirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batubara, hingga kilang minyak.

Produk hasil hilirisasi ini ditargetkan menjadi barang yang dapat menggantikan barang-barang impor dari luar negeri. Bahlil pun mengundang investor nasional, termasuk sektor perbankan, untuk masuk menyuntikkan dananya pada proyek strategis nasional ini.

6 Smelter Rampasan Korupsi Rp300 Triliun Diserahkan ke PT Timah, Prabowo: Kita Selamatkan untuk Rakyat



"Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri," pungkasnya.

Hingga 2040 mendatang, program hilirisasi di berbagai sektor diprediksi akan mendatangkan investasi hingga USD618 miliar. Dari jumlah itu, USD498,4 miliar datang dari subsektor mineral dan batubara (minerba) dan USD68,3 miliar dari minyak dan gas bumi.

Hilirisasi juga diproyeksikan mendatangkan ekspor USD857,9 miliar, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) USD235,9 miliar, hingga lebih dari 3 juta tenaga kerja.

Program hilirisasi menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, memandang hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong hilirisasi Aspal Buton untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program hilirisasi ini juga telah mendapat dukungan pemerintah pusat melalui alokasi dana Rp1,49 triliun.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang, dalam Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kadin Sultra di Kendari, Sabtu (14/2/2026). Anton mengatakan, Aspal Buton merupakan aset strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan nilai tambah dan membuka peluang bisnis baru.

“Aspal Buton adalah aspal terbesar di Indonesia dan telah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp1,49 triliun. Kami tidak akan berhenti memperjuangkan penggunaannya,” ujar Anton berdasarkan siaran pers.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sultra, Rony Yakob Laute, yang hadir mewakili Gubernur Andi Sumangerukka, menekankan pentingnya mendorong keunggulan kompetitif daerah melalui hilirisasi dan pembangunan infrastruktur. Ia menyoroti bahwa investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita perlu memastikan hilirisasi tidak hanya menambah kapasitas produksi, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal,” ujar Rony.

Muprov VIII Kadin Sultra dihadiri jajaran pengurus Kadin Indonesia, antara lain Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Erwin Aksa; WKU Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Azis Syamsuddin; WKU Bidang Keanggotaan Widiyanto Saputro; dan WKU Wilayah Kalimantan Andi Yuslim Patawari.