JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang berlokasi di Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 yang ditetapkan pada Rabu, 18 Februari 2026.

Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan, bahwa langkah ini merupakan bagian dari penguatan industri perbankan serta upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan di Bali.

Pencabutan izin dilakukan setelah OJK menemukan adanya permasalahan mendalam pada internal BPR Kamadana. Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan adanya praktik fraud serta pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

“Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap PT BPR Kamadana, OJK telah mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola PT BPR Kamadana. Permasalahan tersebut mencakup fraud dan tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian,” ungkap Kristrianti Puji Rahayu dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (19/2/2026).

Masalah pada BPR Kamadana sebenarnya telah terdeteksi sejak akhir 2024. Pada 18 Desember 2024, BPR ditetapkan sebagai BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio permodalan (KPMM) di bawah 12% dan predikat "Tidak Sehat".

Kemudian pada 16 Desember 2025, status ditingkatkan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) karena manajemen dan pemegang saham gagal melakukan perbaikan modal yang signifikan. 7 Bank Bangkrut Sepanjang 2025, Begini Kondisinya



Terakhir, 5 Februari 2026, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Kamadana dan meminta OJK mencabut izin usahanya. Kristrianti menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan pembenahan, namun hasilnya tidak memadai.

“Hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai. OJK juga telah menindaklanjuti temuan pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pemberian sanksi,” jelasnya.

Pasca-pencabutan izin usaha ini, LPS akan segera menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan melakukan proses likuidasi sesuai undang-undang yang berlaku. OJK memastikan bahwa perlindungan terhadap nasabah tetap menjadi prioritas utama.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Kamadana agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas Kristrianti.

OJK Bali menegaskan akan terus memantau industri perbankan secara ketat berlandaskan nilai profesionalisme dan akuntabilitas demi mewujudkan industri jasa keuangan yang stabil dan terpercaya.

Sebelumnya, tiga bank di Indonesia bangkrut dalam dua bulan di 2026. Terbaru, Perumda BPR Bank Cirebon menambah daftar panjang bank bangkrut dari Januari hingga Februari 2026 menjadi tiga bank.

Sebelumnya, pada Januari 2026 terdapat izin dua bank yang dicabut yakni BPR Suliki Gunung Mas dan BPR Prima Master Bank.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengungkapkan pelemahan pertumbuhan kredit sangat berkaitan dengan perlambatan tiga sektor utama penyumbang produk domestik bruto (PDB), yakni manufaktur, pertanian, dan perdagangan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan ketiga sektor ini memiliki porsi yang besar terhadap PDB sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.

“...sehingga kita melihat pertumbuhan ini [sektor manufaktur, pertanian, dan perdagangan] melambat, permintaan pembiayaan juga ikut tertahan,” kata Hery dalam Economic Outlook 2025 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara daring, Kamis (19/2/2026).

Ketua Umum Perbanas itu menuturkan sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20% terhadap PDB sangat memengaruhi kebutuhan modal kerja dan investasi.

Sementara itu, sektor perdagangan sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat. Saat konsumsi melemah, perputaran stok melambat dan kebutuhan kredit otomatis menurun.

Adapun sektor pertanian, yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, berdampak langsung terhadap segmen mikro dan UMKM. Ketika sektor padat karya ini melambat, Hery menyebut permintaan kredit dari pelaku usaha kecil ikut tertekan.

“Artinya sensitivitas kredit kita terhadap siklus ekonomi itu masih tinggi karena struktur sektoralnya,” ungkapnya.

Herry menambahkan, tingginya sensitivitas kredit terhadap siklus ekonomi tidak terlepas dari struktur kredit perbankan yang masih didominasi sektor padat karya seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi besar terhadap total kredit sekaligus penyerapan tenaga kerja. Kendati begitu, sektor ini juga paling rentan terhadap perlambatan ekonomi dan tekanan daya beli.

“Ketika konsumsi melambat, margin usaha tertekan, ekspansi langsung tertahan. Dan ini tecermin pada pertumbuhan kredit yang melemah,” ujarnya.

Dia menegaskan, moderasi pertumbuhan kredit saat ini bukan semata-mata dipicu faktor likuiditas. Meski pemerintah telah menggelontorkan tambahan likuiditas sekitar Rp200 triliun, permintaan kredit tetap sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi.

Ke depan, Hery memandang diversifikasi pembiayaan ke sektor bernilai tambah lebih tinggi dinilai menjadi kunci untuk mengurangi sensitivitas terhadap siklus ekonomi.

Hery juga menilai kebijakan fiskal dan moneter saat ini cukup kredibel dan menunjukkan progres positif. Mayoritas pelaku usaha merespons dengan optimisme terhadap arah kebijakan.

Namun demikian, optimisme makro tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi ekspansi riil di tingkat perusahaan. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara persepsi positif terhadap kebijakan dan keputusan bisnis untuk berekspansi.

Mantan Dirut PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) itu memandang, tantangan saat ini bukan lagi pada desain kebijakan, melainkan pada percepatan transmisi dan realisasi dampaknya ke dunia usaha.

“Ke depan fokus harus bergeser dari narasi optimisme menuju akselerasi implementasi yang benar-benar dirasakan oleh dunia usaha,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan izin usaha pialang asuransi bernama PT AMB Insurance Broker, sehubungan perubahan nama dari PT Anugerah Medal Broker.

Berdasarkan pengumuman resmi OJK pada Rabu (18/2/2026), pemberlakuan izin itu disampaikan melalui keputusan Dewan Komisioner OJK dengan nomor KEP-57/PD.02/2026 pada tanggal 12 Februari 2026.

“Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah memberlakukan izin usaha di bidangPialang Asuransi sehubungan perubahan nama PT Anugrah Medal Broker menjadi PTAMB Insurance Broker,” ujar Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun I Wayan Wijana dalam pengumuman tersebut.

I Wayan meneruskan, perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner OJK tersebut.

“Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha tersebut, PT AMB Insurance Broker diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Mengutip laman resmi PT Anugerah Medal Broker, perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo) didirikan pada 2010 sebagai perusahaan pialang asuransi.

Saat itu, pendiriannya melalui izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 489/KM.10/2010 Tanggal 26 Agustus 2010. Perusahaan ini memiliki 12 produk seperti bank garansi/kontra bank garansi, surety bond, custom bond, asuransi jiwa kredit, construction all risk, erection all risk.

Kemudian ada liability insurance (tanggung gugat), marine cargo insurance, marine hull insurance, property all risk, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kredit perdagangan (askredag).

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengestimasi dibutuhkan dana sebesar Rp187 triliun untuk menyerap saham yang dilepas ke publik oleh 267 emiten demi memenuhi batas minimal free float yang naik menjadi 15%.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan saat ini terdapat 267 perusahaan tercatat yang sudah memenuhi free float 7,5%. Namun, 267 emiten ini masih belum memenuhi free float 15%.

“Potensi tambahan market cap dari 267 perusahaan tercatat tersebut yang harus diserap oleh pasar untuk memenuhi free float 15% sekitar Rp187 triliun,” ujar Nyoman, Kamis (19/2/2026).

Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan kenaikan batas minimal free float 15% akan dilakukan secara bertahap.

Hasan menjelaskan tahapan untuk meningkatkan free float menjadi 15% ini akan membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun. Dia menuturkan, di tahun pertama, akan ada kelompok emiten yang ditargetkan meningkatkan free float menjadi 10%.

Nantinya, secara bertahap free float tersebut akan terus ditingkatkan sampai 15%. Target penyampaian atau penerbitan dari aturan free float ini adalah Maret 2026, bahkan bisa lebih cepat.

“Mudah-mudahan bisa melakukan atau menerbitkan peraturan itu bahkan lebih cepat,” tutur Hasan beberapa waktu lalu.

Adapun berdasarkan data OJK pada Desember lalu, rata-rata tingkat free float emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia sebesar 23,9%. Angka tersebut merupakan yang terendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan, seperti Filipina 41,18%, Thailand 45,98%, Malaysia 46,99%, Vietnam 50,96%, dan Singapura 68,92%.

Ketua DK OJK saat itu Mahendra Siregar menyebut situasi itu membuat perdagangan lebih terkonsentrasi pada sebagian kecil emiten besar. Di sisi lain, mayoritas emiten lain memiliki likuiditas rendah, spread yang lebar, serta minim partisipasi investor.

Mantan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi akhir tahun lalu juga menuturkan pihaknya membuat kalkulasi bagaimana perkiraan nilai tambah yang harus diserap pasar apabila kewajiban free float dinaikkan menjadi batas tertentu.

“Kalau kami naikkan 10%, itu dibutuhkan pendanaan sekitar Rp21 triliun. Lalu kalau kami naikkan 15%, dibutuhkan sekitar Rp203 triliun. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang dalam proses pembahasan,” ucap Inarno.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menuturkan proses pemilihan kepemimpinan baru di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) harus dilakukan secara transparan dan profesional.

Mari menuturkan proses pemilihan yang kredibel akan menghasilkan figur pemimpin yang berintegritas tinggi dan profesional.

“Pemilihan dari kepemimpinan baru di OJK dan di Bursa itu perlu dilakukan dengan proper, baik, transparan, dan prosesnya menghasilkan leadership baru yang profesional dan tinggi integritasnya,” kata Mari dalam Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan OJK Institute, Kamis (19/2/2026).

Mari juga menuturkan gejolak pasar modal terkait MSCI harus dijadikan momentum reformasi di pasar modal. Menurutnya, kasus tersebut sempat memengaruhi tingkat kepercayaan investor dan memicu arus keluar modal atau capital outflow.

Menurut Mari, saat ini yang paling ditunggu investor adalah implementasi dari reformasi tersebut.

“Yang paling ditunggu investor adalah benar-benar itu [reformasi] diimplementasikan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mari mencontohkan pengalaman India yang sempat menghadapi kasus serupa beberapa tahun lalu dan mengalami tekanan capital outflow.

Namun, India melakukan reformasi pasar modal secara menyeluruh, dengan dukungan penuh dari Perdana Menteri Narendra Modi.

“Hasilnya setelah dua tahun, arus modal kembali masuk hingga US$60–US$70 miliar. Jadi ini adalah momen bagi kita untuk melakukan reformasi,” ujarnya.

Adapun Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan OJK telah merancang delapan rencana aksi yang terbagi dalam empat klaster utama.

Klaster pertama diarahkan pada penguatan likuiditas pasar. OJK berencana menaikkan ketentuan porsi saham beredar di publik (free float) dari minimal 7,5% menjadi 15%.

Pada klaster kedua, fokus pembenahan menyasar aspek transparansi. OJK akan mewajibkan pengungkapan Ultimate Beneficial Owner (UBO) atau pemilik manfaat akhir, serta memperketat keterbukaan afiliasi pemegang saham.

Ambang batas kepemilikan saham yang wajib dilaporkan kepada publik juga diturunkan dari 5% menjadi 1%, sehingga struktur kepemilikan emiten menjadi lebih terbuka.

Friderica menyatakan, penguatan pengungkapan UBO dan afiliasi pemegang saham ditujukan untuk meningkatkan kredibilitas pasar, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Selain itu, OJK akan memperluas klasifikasi tipe investor.

Klaster ketiga mencakup penguatan tata kelola dan penegakan hukum. Salah satu agenda utama ialah rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia. OJK juga menegaskan akan memperketat enforcement, termasuk pemberian sanksi serta peningkatan standar tata kelola bagi emiten. Adapun klaster terakhir akan berfokus pada sinergi antarotoritas dan pelaku industri.

KOMPAS.com-Otoritas Jasa Keuangan menghentikan operasional PT Bank Perekonomian Rakyat Kamadana di Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali.

Penghentian dilakukan setelah ditemukan penyimpangan atau fraud serta pengabaian prinsip kehati hatian.

“Kami imbau nasabah untuk tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan dan BPR dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan berlaku,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Kamis (19/2/2026).

OJK mencabut izin usaha BPR tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 pada 18 Februari 2026.

OJK mengidentifikasi masalah serius terkait integritas dan tata kelola. Pelanggaran mencakup fraud, pengabaian prinsip kehati hatian dan asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan ketentuan perbankan. Kondisi itu berdampak signifikan terhadap keuangan dan kelangsungan usaha.

Puji menyebut OJK telah meningkatkan intensitas pengawasan sejak awal temuan. OJK menjatuhkan sanksi administratif dan melakukan pembinaan. Evaluasi menyeluruh atas kinerja manajemen juga dilakukan. Rencana penyehatan diawasi agar bank kembali beroperasi normal.

Upaya tersebut belum membuahkan hasil memadai hingga batas waktu yang ditetapkan.

Status pengawasan BPR Kamadana ditetapkan sebagai BPR Dalam Penyehatan pada 18 Desember 2024. Penetapan dilakukan karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan berpredikat tidak sehat.

Manajemen menyusun rencana tindak penyehatan setelah berstatus BPR Dalam Penyehatan. Rencana itu tidak terealisasi penuh sehingga tidak memberi hasil signifikan.

OJK kemudian meningkatkan status menjadi BPR Dalam Resolusi pada 16 Desember 2025 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah.

“Selama BDR, pengurus dan pemegang saham tidak berhasil melakukan penyehatan terhadap BPR,” ujarnya.

OJK menjatuhkan sanksi dan tindakan pengawasan kepada pejabat eksekutif yang terbukti melanggar.

Lembaga Penjamin Simpanan pada 5 Februari 2026 memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Kamadana dan meminta OJK mencabut izin usaha.

Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya menjalankan fungsi penjaminan dan memproses likuidasi sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diubah melalui Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait perbankan syariah di Indonesia.

Sebagai informasi, Purbaya mengkritisi biaya produk dan layanan bank syariah cenderung lebih mahal dari bank konvensional dan belum menjalankan prinsip syariah sepenuhnya. Hal ni menyebabkan sektor ini belum maksimal memberikan manfaat ke perekonomian.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya menerima kritikan tersebut sebagai masukan untuk dilakukan perbaikan agar perbankan syariah lebih baik lagi ke depannya.

Sebab menurutnya, kemajuan bank syariah tidak terlepas dari dukungan dan komitmen pemerintah dalam ikut serta mengembangkan dan memperkuat bank syariah.

"Kritik Menkeu saya anggap sebagai masukan positif untuk terus melakukan perbaikan di semua aspek kegiatan usaha bank syariah," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (19/2/2026).

Kendati demikian, Dian mengakui bahwa struktur biaya industri perbankan syariah saat ini masih dipengaruhi oleh tingginya biaya dana, yang pada akhirnya berdampak pada struktur pricing pembiayaan.

Pasalnya, dengan skala usaha dan daya saing yang rendah membuat sumber dana perbankan syariah masih bergantung pada sumber dana yang relatif mahal.

Hal ini terlihat dari struktur industri bank syariah yang masih didominasi oleh bank dengan total aset di bawah Rp 40 triliun dan mayoritas bank umum syariah masih berada pada kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) I, yaitu dengan modal inti di bawah Rp 6 triliun.

"Rendahnya skala usaha dan daya saing berdampak pada sumber dana bank syariah yang masih tergantung pada sumber dana yang relatif mahal. Hal ini yang akhirnya mempengaruhi struktur pricing perbankan syariah," ungkapnya.

Yang Perlu Dilakukan Ke Depannya

Oleh karenanya, Dian bilang, tantangan utama perbankan syariah bukan semata pertumbuhan, melainkan perlunya penguatan permodalan untuk mencapai skala ekonomi yang lebih memadai.

Dengan begitu, bank syariah dapat lebih kompetitif dan resilient dalam persaingan pasar perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank yang sudah mature dan berskala besar.

Menurut Dian, ukuran usaha dalam industri perbankan memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi operasional, kapasitas investasi teknologi, memperluas ekspansi pembiayaan, dan dapat memperbaiki struktur penetapan harga sehingga lebih kompetitif.

Skala usaha yang lebih kuat juga akan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara perbankan syariah dan pemerintah dalam mendukung program prioritas pembangunan nasional, sekaligus lebih meningkatkan kepercayaan pemerintah untuk mengalokasikan penempatan dananya pada bank syariah.

"Sejalan dengan upaya penguatan kapasitas dan struktur industri, perbankan syariah juga didorong untuk lebih kompetitif dengan menguatkan keunikan yang sesuai dengan nature dan karakteristik keuangan syariah," imbuhnya.

Sementara terkait pengembangan produk, industri perbankan syariah masih dihadapi oleh tantangan dalam hal diferensiasi produk dan model bisnis di sektor keuangan syariah.

Dian bilang, masalah ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan produk yang ada yang masih bersifat produk dasar menjadi produk yang lebih efisien dan inklusif.

Selain itu, produk baru yang unik dan bernilai tambah tinggi harus segera diimplementasikan agar mampu menjadi game changer dan menarik minat masyarakat secara lebih luas.

"OJK berkomitmen untuk terus mendorong dan mendampingi industri perbankan syariah dalam menciptakan produk baru yang memiliki ke-khas-an syariah sebagai bentuk diferensiasi model bisnis perbankan syariah di industri perbankan," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana yang beroperasi di Provinsi Bali. Pencabutan izin usaha tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menyatakan pencabutan izin usaha PT BPR Kamadana dilakukan karena adanya fraud yang berdampak terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha bank tersebut.

“Permasalahan tersebut mencakup fraud dan tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan terhadap ketentuan perbankan,” kata Kristrianti dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Sebelum mencabut izin usaha, OJK telah melakukan pengawasan terhadap PT BPR Kamadana dan mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas serta tata kelola perusahaan.

Sejak permasalahan tersebut terdeteksi, OJK melaksanakan seluruh kewenangan pengawasan secara optimal, antara lain melalui peningkatan intensitas pengawasan, penetapan sanksi administratif, pembinaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, evaluasi menyeluruh atas kinerja manajemen, serta pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tindak penyehatan agar BPR dapat kembali beroperasi secara normal dan sehat.

“Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai,” ujarnya.

Kristrianti menjelaskan, pada 18 Desember 2024 status pengawasan PT BPR Kamadana ditetapkan menjadi BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di bawah 12% serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat.

Menindaklanjuti penetapan status BDP tersebut, PT BPR Kamadana telah menyusun rencana tindak penyehatan. Namun, dalam pelaksanaannya perseroan tidak sepenuhnya mampu merealisasikan rencana tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Trading futures crypto saat ini terus berkembang pesat. Hal itu karena trader memiliki peluang profit meskipun pasar bergerak turun maupun naik. Di samping itu, produk derivatif ini memberikan fleksibilitas strategi dan potensi keuntungan yang lebih tinggi ketika dikelola dengan benar.

Namun, memilih aplikasi trading futures yang tepat jadi kunci utama agar trading tetap aman, lancar, dan bisa mendapatkan peluang keuntungan. Untuk itu dibutuhkan aplikasi yang memiliki fitur lengkap, likuiditas yang cepat, hingga keamanan ganda.

Sebelum membahas lebih jauh, penting juga memahami istilah dasar ketika memilih platform, termasuk apa saja yang harus ada di dalam apk future crypto seperti chart real-time, manajemen risiko, serta biaya trading yang jelas agar kamu tidak terkejut saat transaksi berlangsung.

5 Exchange Futures Crypto Terbaik

Sekarang ini banyak aplikasi crypto yang bisa kamu gunakan, berikut 5 exchange futures terbaik diantaranya adalah:

1. Pintu Futures – Solusi Lokal dengan Fitur Lengkap dan Legal

Pintu adalah aplikasi crypto yang telah diunduh lebih dari 10 juta kali dan memiliki banyak pilihan aset dengan lebih dari 320+ token, serta telah resmi terdaftar dan berada di bawah pengawasan OJK. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur yang lengkap, Pintu cocok bagi investor pemula maupun trader profesional dan aktif.

Aplikasi ini mendukung berbagai aset populer seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana, serta menyediakan fitur tambahan seperti Pintu Earn dan Auto DCA untuk menabung crypto, Pintu Academy untuk belajar crypto, Pintu Pro untuk trading dengan fitur advanced di desktop maupun HP.

Pintu Pro adalah platform trading crypto lengkap yang memiliki fitur Spot dan Futures dalam satu platform, serta telah teregulasi resmi. Dengan Pintu Futures, trader dapat trading secara fleksibel dan efisien dengan memanfaatkan leverage hingga 25x untuk menangkap peluang di berbagai kondisi pasar baik saat harga naik maupun turun.

Tersedia juga versi web trading yang cepat, dilengkapi dengan fitur advanced trading yang lengkap seperti chart, limit order, trading futures, perpetual contracts dan margin trading. Kelebihan ini menjadikan Pintu Pro cocok untuk trader aktif dan profesional.

Exchange Pintu telah terdaftar resmi OJK dan Bappebti serta dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis yang dirancang untuk melindungi aset dan data pengguna secara maksimal seperti autentikasi dua faktor (2FA) dan verifikasi biometrik serta mengantongi sertifikasi keamanan internasional ISO 27001:2022.

Bukan hanya itu saja, aset pengguna disimpan utuh di PT Kustodian Koin Indonesia (ICC) dan Fireblocks, dua mitra kustodian dengan teknologi kelas dunia yang menjamin keamanan penyimpanan aset digital.

2. KuCoin – Pilihan untuk Future Altcoin

Sering muncul dalam daftar exchange futures terbaik karena dukungan mereka terhadap banyak pasangan altcoin di pasar derivatif. Platform ini menyediakan KuCoin Futures sebagai bagian dari layanan mereka, fokus pada trader yang ingin mengeksplorasi kontrak futures untuk altcoin berkapitalisasi tinggi maupun rendah.

Walau bukan platform lokal, KuCoin tetap populer karena kemudahannya membuka akun, dukungan margin yang kompetitif, serta berbagai alat perdagangan seperti fitur risk hedge dan otomatisasi margin.

Bagi trader Indonesia yang sudah cukup berpengalaman dan ingin memperluas portofolio futures mereka di luar BTC atau ETH, KuCoin memberikan fleksibilitas besar terutama dalam asset pool yang lebih luas.

3. Bybit – Exchange Derivatif Global dengan Likuiditas dan Fitur Profesional

Exchange crypto global yang fokus kuat pada produk derivatif seperti futures dan perpetual contracts, sehingga dikenal luas di komunitas trader futures. Platform ini didirikan sejak 2018 dan telah berkembang menjadi salah satu pilihan utama bagi trader profesional di seluruh dunia.

Salah satu alasan banyak pengguna memilih Bybit adalah likuiditasnya yang sangat tinggi serta struktur biaya yang kompetitif. Dalam trading futures Bybit, biaya maker/taker sering kali lebih rendah dibanding banyak pertukaran lain, dan dengan VIP atau volume trading lebih tinggi, trader bisa menikmati diskon tambahan yang menarik.

Bybit juga menyediakan perpaduan antara tampilan antarmuka yang kuat serta beragam pilihan order lanjutan seperti limit, market, serta strategi pengelolaan risiko. Platform ini cocok bagi trader menengah hingga profesional yang ingin mengatur posisi futures secara detail dan cepat.

4. OKX – Platform Global dengan Derivatif Lengkap dan Alat Analisis Lanjutan

Exchange lain yang banyak dipakai oleh trader Indonesia adalah OKX, salah satu exchange crypto terbesar dan tertua di dunia yang menawarkan futures serta perpetual contracts dengan cakupan fitur luas. Platform ini memberikan pengguna akses ke banyak jenis kontrak termasuk USDT-margined dan coin-margined, sehingga strategi trading bisa lebih fleksibel.

OKX memiliki berbagai margin mode seperti isolated dan cross margin, sehingga trader dapat menyesuaikan cara mengelola risiko per posisi. Selain itu, platform ini menawarkan fitur charting canggih, alat otomatisasi strategi, hingga bot trading.

Dari sisi biaya, OKX menerapkan sistem maker/taker yang kompetitif (misalnya 0,02%/0,05% untuk beberapa kontrak) dan terus memberikan diskon semakin tinggi volume trading kamu berkembang.

5. TRIV

Platform crypto asal Indonesia yang juga menyediakan fitur trading futures. TRIV awalnya dikenal sebagai aplikasi untuk jual-beli aset crypto seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai token lainnya, namun kini telah berekspansi untuk memberikan layanan trading futures yang legal dan sesuai dengan regulasi di Indonesia.

TRIV Futures diawasi oleh OJK, sehingga aktivitas trading derivatif dijalankan di bawah payung hukum yang jelas. TRIV Futures adalah fitur derivatif di platform TRIV yang memungkinkan pengguna melakukan perdagangan kontrak futures crypto.

Dengan futures, trader dapat membuka posisi long (membeli) atau short (menjual) tergantung prediksi arah harga aset, sehingga peluang profit bisa didapatkan baik saat pasar naik maupun turun. Perdagangan futures ini menggunakan kontrak perpetual yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa sehingga posisi bisa ditahan selama margin mencukupi.

Salah satu daya tarik utama TRIV Futures adalah leverage hingga 25×. Leverage ini memungkinkan trader memperbesar eksposur posisi dibanding modal sendiri, sehingga potensi hasil trading dapat meningkat. Namun demikian, leverage juga memperbesar risiko jika pergerakan harga tidak sesuai prediksi, sehingga pemahaman dan manajemen risiko sangat penting.

Kesimpulannya, trading futures crypto memberikan peluang besar bagi mereka yang siap menghadapi volatilitas pasar. Namun demikian, memilih exchange yang tepat adalah langkah fundamental untuk memastikan dana tetap aman, transaksi cepat dieksekusi, serta biaya tetap transparan.

Jika kamu pemula atau ingin memulai trading secara legal di Indonesia, Triv dan Pintu merupakan pilihan yang sangat menarik karena integrasi platform all-in-one dengan fitur futures serta dukungan regulator lokal kuat.

Bagi trader menengah dan pro, Bybit dan OKX memberikan fitur lanjutan dan likuiditas yang besar, sementara KuCoin cocok buat kamu yang tertarik pada kontrak altcoin lebih luas.

Perlu diingat, semua aktivitas jual beli crypto memiliki resiko dan volatilitas yang tinggi karena sifat crypto dengan harga yang fluktuatif. Maka dari itu, selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan gunakan dana yang tidak digunakan dalam waktu dekat (uang dingin) sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli bitcoin dan investasi aset crypto lainnya menjadi tanggung jawab para trader dan investor.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut proses penyaringan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus bergulir. Dia mengaku masih memperhatikan sejumlah calon yang mendaftar sampai sejauh ini.

“Wah lupa (jumlah pendaftar), berapa orangnya saya sempat lihat tadi pagi, saya browse orang-orangnya siapa aja,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).

Purbaya yang juga bertindak selaku ketua panitia seleksi (pansel) pemilihan anggota Dewan Komisioner OJK itu mengatakan, pihaknya masih menunggu kandidat-kandidat lainnya. Sebab, menurut dia sampai sejauh ini belum ada "jagoan" yang mendaftar.

“Mungkin masih kita tunggu orang-orang yang lain yang lebih berkualitas untuk masuk. Saya masih lihat sebagian besar masih bukan orang jagonya-jagonya gitu,” kata dia.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya membentuk pansel untuk memilih calon pengganti anggota Dewan Komisioner OJK. Langkah itu menyusul mundurnya empat pejabat lembaga regulator keuangan tersebut, akhir bulan lalu.

Pembentukan pansel OJK ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026. Dalam keputusan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, bersama delapan anggota lainnya, yakni Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.

Pansel saat ini masih membuka pendaftaran calon. Adapun jabatan yang akan diisi meliputi ketua Dewan Komisioner merangkap anggota; wakil ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, serta; kepala eksekutif pengawas pasar modal, keuangan derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota.

“Calon harus memenuhi persyaratan umum antara lain warga negara Indonesia, memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik,” bunyi pengumuman dari pansel, Rabu (11/2).

Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id, dibuka mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB hingga 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang berlokasi di Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 yang ditetapkan pada Rabu, 18 Februari 2026.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari penguatan industri perbankan serta upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan di Bali.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap PT BPR Kamadana, kata dia, OJK telah mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola PT BPR Kamadana. Permasalahan tersebut mencakup fraud dan tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian.

"Pencabutan izin dilakukan setelah OJK menemukan adanya permasalahan mendalam pada internal BPR Kamadana. Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan adanya praktik fraud serta pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (19/2/2026).

Dia menerangkan, masalah pada BPR Kamadana sebenarnya telah terdeteksi sejak akhir 2024. Pada 18 Desember 2024, BPR ditetapkan sebagai BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio permodalan (KPMM) di bawah 12 persen dan predikat 'Tidak Sehat'.

Kemudian pada 16 Desember 2025, status ditingkatkan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) karena manajemen dan pemegang saham gagal melakukan perbaikan modal yang signifikan.

Terakhir, 5 Februari 2026, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Kamadana dan meminta OJK mencabut izin usahanya.

Kristrianti menegaskan, pihaknya telah memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan pembenahan, namun hasilnya tidak memadai.

“Hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai. OJK juga telah menindaklanjuti temuan pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pemberian sanksi,” kata dia.

Pasca-pencabutan izin usaha ini, LPS akan segera menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan melakukan proses likuidasi sesuai undang-undang yang berlaku. OJK memastikan perlindungan terhadap nasabah tetap menjadi prioritas utama.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Kamadana agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Kristrianti.

Selain itu, OJK Bali menegaskan akan terus memantau industri perbankan secara ketat berlandaskan nilai profesionalisme dan akuntabilitas demi mewujudkan industri jasa keuangan yang stabil dan terpercaya.

Sebelumnya, tiga bank di Indonesia bangkrut dalam dua bulan di 2026. Terbaru, Perumda BPR Bank Cirebon menambah daftar panjang bank bangkrut dari Januari hingga Februari 2026 menjadi tiga bank.

Sebelumnya, pada Januari 2026 terdapat izin dua bank yang dicabut yakni BPR Suliki Gunung Mas dan BPR Prima Master Bank.

(Dhera Arizona)

Denpasar (ANTARA) -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan operasional PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana di Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, karena terbukti ada penyimpangan atau fraud dan abai dalam prinsip kehati-hatian.

“Kami imbau nasabah untuk tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan dan BPR dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan berlaku,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Bali, Kamis.

Regulator lembaga jasa keuangan tersebut mencabut izin usaha BPR itu sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 pada 18 Februari 2026.

Pihaknya mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola bank.

Permasalahan tersebut mencakup fraud dan tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan ketentuan perbankan sehingga memberi dampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha.

Puji menambahkan sejak permasalahan tersebut terdeteksi, pihaknya telah melaksanakan seluruh pengawasan mulai dari peningkatan intensitas pengawasan, menetapkan sanksi administratif, dan pembinaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Kemudian, evaluasi menyeluruh atas kinerja manajemen, serta pengawasan terhadap pelaksanaan rencana penyehatan agar BPR dapat kembali beroperasi secara normal dan sehat.

Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai.

Ia menjelaskan pada 18 Desember 2024 status pengawasan BPR itu ditetapkan menjadi BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat tidak sehat.

Setelah menjadi BDP, manajemen bank itu kemudian menyusun rencana tindak penyehatan, namun manajemen tidak sepenuhnya mampu merealisasikannya sehingga belum dapat memberikan hasil yang signifikan.

Kemudian pada 16 Desember 2025, regulator meningkatkan status pengawasan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah.

“Selama BDR, pengurus dan pemegang saham tidak berhasil melakukan penyehatan terhadap BPR,” imbuhnya.

Regulator perbankan itu kemudian memberikan sanksi dan tindakan pengawasan kepada pejabat eksekutif yang terbukti melakukan pelanggaran.

Kemudian pada 5 Februari 2026, LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Kamadana dan meminta OJK untuk mencabut izin usaha BPR itu.

Selanjutnya, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026