IDXChannel - Bank Indonesia (BI) mencatat, pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Januari 2026 tetap tinggi. Hal ini didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, volume transaksi pembayaran digital (melalui aplikasi mobile dan internet) mencapai 4,79 miliar transaksi atau tumbuh 39,65 persen (yoy) pada Januari 2026.

"Hal tersebut didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital," ujarnya dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Dia menerangkan, volume transaksi melalui aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 10,00 persen (yoy) dan 23,25 persen (yoy), termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 131,47 persen (yoy).

"Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant," kata dia.

Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 455 juta transaksi atau tumbuh 34,41 persen (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp1.176 triliun pada Januari 2026.

Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 0,86 juta transaksi atau tumbuh 7,60 persen (yoy), dengan nilai sebesar Rp19.555 triliun pada Januari 2026. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 12,41 persen (yoy) menjadi Rp1.267 triliun pada Januari 2026.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Tingkat inklusi keuangan senantiasa menjadi salah satu tantangan utama yang harus industri jasa keuangan nasional.

Pasalnya, dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi, maka keberadaan industri jasa keuangan dapat lebih dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas, melalui kemudahan akses dan keterjangkauan beragam produk dan layanan yang dimiliki.

"Karenanya, pendekatan berbasis komunitas, termasuk di bidang olahraga, menjadi salah satu strategi yang kami pilih untuk inklusi keuangan di masyarakat," ujar Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Ibu Kota Jakarta (Bank Jakarta), Agus H Widodo, dalam keterangan resminya, Rabu (18/2/2026).

Menurut Agus, pihaknya menilai bahwa sektor olahraga memiliki magnet yang kuat di masyarakat, sehingga menjadi simpul yang bisa disinergikan dalam upaya perluasan inklusi keuangan.

Terbaru, dalam upaya tersebut, Bank Jakarta juga baru saja merilis program inklusi keuangan, yang mencoba menghubungkan semangat olahraga di bidang sepakbola dengan literasi dan inklusi keuangan.

Mengangkat tema From the Pitch to the Branch, Bank Jakarta berinovasi dengan memanfaatkan kantor cabangnya sebagai simpul massa di bidang olah raga, yang dalam hal ini para pemain Persija Jakarta dengan komunitas suporter The Jakmania.

"Acara ini kami inisiasi sebagai ruang interaksi sekaligus edukasi keuangan bagi komunitas, khususnya sepak bola, dengan menghadirkan sesi meet and greet dan foto bersama pemain Persija, sekaligus juga diisi dengan edukasi perbankan, serta kemudahan pembukaan rekening dan aktivasi melalui mobile banking, JakOne Mobile di lokasi acara," ujar Agus.

Melalui inovasi ini, Bank Jakarta berharap dengan membawa energi dan semangat kebersamaan dari lapangan ke dalam layanan perbankan, untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, termasuk komunitas suporter, dapat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman, mudah, dan bermanfaat.

Dalam kegiatan ini, Bank Jakarta juga memperkenalkan berbagai produk dan layanan yang dimiliki, seperti Kartu Debit VISA, pembukaan rekening tabungan, penggunaan QRIS untuk transaksi non-tunai, serta pemanfaatan mobile banking untuk kebutuhan sehari-hari, terutama melalui pemain Persija dan komunitas Jakmania.

"Kami memandang olahraga, utamanya sepak bola adalah medium pemersatu interaksi dan aktivitas warga yang kuat. Melalui kolaborasi ini, Bank Jakarta ingin memastikan inklusi keuangan hadir secara nyata, tidak hanya sebagai program, tetapi sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar
Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, dalam kesempatan yang sama.

Tak hanya di bidang sepakbola, Bank Jakarta sebelumnya juga menjalin kerja sama strategis dengan klub basket Pelita Jaya Jakarta, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan literasi dan akses layanan keuangan kepada komunitas olahraga dan generasi muda.

Melalui kolaborasi lintas cabang olahraga ini, Bank Jakarta mendorong pemanfaatan layanan perbankan digital di lingkungan pertandingan, mendukung ekosistem UMKM terkait, serta menghadirkan berbagai program edukasi keuangan bagi komunitas suporter dan atlet muda.

"Ke depan, kami akan terus menghadirkan program serupa di berbagai titik komunitas, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat sinergi antara sektor olahraga dan perbankan demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jakarta. Ini juga sekaligus menjadi wujud nyata peran Bank Jakarta sebagai bank yang aktif membangun ekosistem ekonomi dan sosial berbasis komunitas," ujar Arie.

(taufan sukma)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75 persen. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang berlangsung pada 18-19 Februari 2026.

BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50 persen.

"Dengan melihat berbagai perkembangan dan prospek-prospek tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Keputusan ini, kata Perry, konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global guna mendukung capaian sasaran inflasi 2026 dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini dengan tetap mencermati ruang penurunan BI Rate lebih lanjut," ujar dia.

Perlu diketahui, BI Rate telah turun sebesar 150 bps, yaitu 25 bps pada September 2024 dan 125 bps selama tahun 2025 menjadi 4,75 persen hingga November 2025, yang merupakan level terendah sejak tahun 2022.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan prospek perekonomian global dalam tren melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi.

Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diprakirakan melambat dari 3,3 persen pada 2025 menjadi 3,2 persen dan dibarengi dengan divergensi pertumbuhan antarnegara.

"Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global terutama dipengaruhi oleh dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan berlanjutnya tensi geopolitik, kecuali AS yang diprakirakan meningkat dipengaruhi oleh besarnya stimulus fiskal dan tingginya investasi, termasuk investasi terkait artificial intelligence (AI)," ujar Perry dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Edisi Februari, Kamis (19/2/2026).

Ekonomi Eropa dan Jepang diprakirakan melambat dipengaruhi kinerja ekspor yang turun sejalan dengan perlambatan ekonomi global serta permintaan domestik yang belum kuat di tengah pengaruh investasi AI yang meningkat.

Ekonomi China juga tetap dalam tren melambat akibat konsumsi rumah tangga yang belum kuat, sementara ekonomi India juga belum kuat dengan menurunnya permintaan domestik dan kinerja sektor eksternal.

Dari pasar keuangan global, ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) tetap terbuka seiring pasar tenaga kerja yang masih lemah. Yield UST terutama tenor panjang tetap tinggi sejalan dengan peningkatan risiko fiskal AS.

Perkembangan ini mendorong aliran modal ke negara berkembang terjadi secara selektif, terutama ke saham dan obligasi jangka pendek. Indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) melemah di tengah kenaikan permintaan terhadap safe haven assets yang mendorong kenaikan harga emas.

"Ke depan, ketidakpastian perekonomian global diprakirakan tetap tinggi sehingga memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik dari rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi," kata Perry.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana kembali mengekspor ikan patin ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Komoditas ini dinilai memiliki peluang besar karena menjadi salah satu menu ikan yang paling banyak dikonsumsi selama musim haji.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud menjelaskan bahwa dalam penyediaan konsumsi jamaah haji di Mekkah, menu makanan tidak hanya terdiri dari daging, ayam, dan telur, tetapi juga ikan. Dan menurutnya, ikan patin menjadi pilihan utama untuk dikonsumsi jamaah.

"Jadi kalau kita di sana ya, kita kalau mengonsumsi di Mekkah sana, untuk haji itu mereka ada konsumsi salah satunya ikan. Jadi selain daging, ada ayam, ada telur juga ada ikan. Nah ikannya yang paling banyak memang adalah ikan patin gitu," kata Machmud dalam konferensi pers pada Kamis (19/2/2026).

Namun begitu, untuk ikan patin, pasokan saat ini masih didominasi oleh Vietnam. Machmud mengungkapkan Indonesia sebenarnya pernah memasok ikan patin untuk kebutuhan haji pada 2019. Saat itu, ekspor mencapai lebih dari 300 ton untuk melayani jamaah haji Indonesia.

Sayangnya, setelah pandemi Covid-19, ekspor sempat terhenti. Saat ini, pemerintah tengah berupaya memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan agar ekspor patin ke Arab Saudi bisa kembali dilakukan.

"Kita akan mencoba masuk lagi, ternyata ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mudah-mudahan syarat-syarat ini segera bisa selesai sehingga kita bisa melakukan ekspor patin lagi ke Arab Saudi sana," kata dia.

Mahmud memperkirakan kebutuhan ikan patin untuk sekitar 200 ribu jamaah haji Indonesia bisa mencapai 600-700 ton per musim haji. Sementara untuk kebutuhan umrah, potensinya dinilai lebih besar lagi, tergantung pada rotasi menu yang ditetapkan penyedia katering di Arab Saudi.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap progres pemulihan sarana perdagangan pascabencana Sumatera, khususnya pasar rakyat. Hingga pertengahan Februari 2026, sebesar 91,75 persen pasar rakyat terdampak bencana di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh telah kembali beroperasi.

Hal ini disampaikan Mendag dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra pada Rabu, (18/2/2026).

“Pemulihan sarana perdagangan, khususnya pasar rakyat, terus menunjukkan hasil nyata. Pasar rakyat adalah kunci pemulihan ekonomi lokal. Kami memastikan reaktivasi pasar berjalan cepat, terukur, dan menyeluruh,” ujar Mendag.

Pihaknya mendata, terdapat 194 pasar rakyat dan 18.065 pedagang yang terdampak bencana. Dari total 194 pasar tersebut, teridentifikasi sebanyak 95 unit pasar mengalami kerusakan ringan, 41 unit rusak sedang, dan 58 unit rusak berat. Hingga kini, sebanyak 178 pasar telah kembali beroperasi. Mayoritas pasar rakyat yang masih dalam pemulihan ada di wilayah Aceh.

Selain pemulihan pasar rakyat, sektor ritel turut berangsur pulih. Berdasarkan data yang dihimpun bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), terdapat 383 gerai toko swalayan yang terdampak. Sekitar 96 persen atau 368 gerai telah kembali beroperasi normal. Seluruh gerai ditargetkan pulih sepenuhnya pada akhir Februari 2026.

Mendag memaparkan, Kemendag telah melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan sarana perdagangan di wilayah terdampak bencana. Upaya tersebut meliputi pendataan pasar terdampak melalui sistem Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pelaksanaan aksi bersih pasar bersama pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga, serta penyaluran 100 unit tenda darurat.

Kemendag mengusulkan anggaran revitalisasi pasar bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.

Mendag menambahkan, terkait barang kebutuhan pokok (bapok) di Sumatra Utara, harganya tercatat stabil dan berada di bawah rata-rata nasional. Produk minyak goreng MinyaKita juga dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga membantu menjaga daya beli masyarakat di wilayah tersebut.

Sementara itu, di Sumatra Barat, harga bapok secara umum juga relatif stabil. Namun demikian, perlu perhatian khusus terhadap komoditas cabai, daging ayam, dan daging sapi yang berpotensi meningkat harganya seiring peningkatan permintaan masyarakat saat Ramadan.

“Untuk menjaga stabilitas distribusi dan ketersediaan bapok, Kemendag turut memperkuat koordinasi dengan ID FOOD dan Perum Bulog. Langkah ini untuk memastikan pasokan bapok di wilayah terdampak bencana tetap terjaga,” kata Mendag.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprediksi adanya penurunan produksi perikanan tangkap pada periode Januari-Maret 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi faktor musim dan kondisi cuaca yang kurang bersahabat.

Direktur Kepelabuhan Perikanan KKP Ady Candra mengatakan, prognosa produksi perikanan tangkap hingga Maret 2026 diperkirakan mencapai sekitar 7,3 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode normal, akibat pola musim tahunan.

"Ini sedikit agak turun memang karena pola musim dan juga pola penangkapan yang memang sangat tergantung dengan faktor cuaca," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, pada periode awal tahun Indonesia memasuki musim barat yang identik dengan curah hujan tinggi, angin, serta gelombang laut yang lebih besar. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas melaut dan penangkapan ikan menjadi terganggu.

Meski demikian, Ady menegaskan situasi ini merupakan pola musiman yang terjadi setiap tahun. Produksi diperkirakan kembali meningkat pada awal Maret seiring membaiknya kondisi cuaca dan menjelang Idulfitri terjadi peningkatan volume tangkapan.

"Biasanya di menjelang Idulfitri juga akan banyak kapal-kapal yang nanti akan kembali terutama di Pantura, sehingga ini juga akan mendorong peningkatan produksi dari sektor perikanan tangkap," kata Ady.

"Jadi ini pola musiman yang terjadi setiap tahunnya. Kalau kita mengacu, merujuk ke beberapa jenis ikan utama yang didaratkan, harga sebenarnya relatif stabil, tidak banyak peningkatan harga berjenis ikannya," ujar dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan harga komoditas hasil laut relatif stabil memasuki bulan suci Ramadan 2026. Meski terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas di beberapa daerah, namun secara nasional harga dinilai masih dalam level aman.

Direktur Kepelabuhan Perikanan KKP Ady Candra mengatakan, stabilitas harga terlihat pada sebagian besar jenis ikan utama yang didaratkan di berbagai pelabuhan perikanan.

“Kalau kita merujuk ke beberapa jenis ikan utama yang didaratkan, harga sebenarnya relatif stabil, tidak banyak peningkatan,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Dia menjelaskan, kenaikan harga tercatat pada komoditas ikan cakalang di sejumlah wilayah, terutama di Sulawesi. Namun secara nasional, harga cakalang masih tergolong stabil.

Hal serupa juga terjadi pada komoditas cumi yang mengalami kenaikan terbatas di Jakarta dan Jawa Tengah. Sementara itu, ikan kakap secara umum stabil, meskipun terdapat kenaikan di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, dan Jakarta.

Untuk komoditas ekonomis penting lainnya seperti tongkol, harga juga dominan stabil. Kenaikan hanya terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Harga tuna tercatat stabil secara nasional, dengan kenaikan terbatas di Sulawesi Utara yang memang menjadi salah satu sentra produksi sekaligus konsumsi lokal tuna.

"Tuna dominan stabil, kenaikan hanya di Sulawesi Utara. Ya memang dominan tuna di sana dan juga dominan dikonsumsi oleh masyarakat lokal di sana," kata dia.

Dari sisi produksi, Ady memprediksi adanya penurunan produksi perikanan tangkap pada periode Januari hingga Maret 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi faktor musim dan kondisi cuaca yang kurang bersahabat.

Dia menyampaikan, prognosa produksi perikanan tangkap hingga Maret 2026 diperkirakan mencapai sekitar 7,3 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode normal akibat pola musim tahunan.

"Ini sedikit agak turun memang karena pola musim dan juga pola penangkapan yang memang sangat tergantung dengan faktor cuaca," ujar Ady.

Dia menerangkan, pada periode awal tahun Indonesia memasuki musim barat yang identik dengan curah hujan tinggi, angin, serta gelombang laut yang lebih besar. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas melaut dan penangkapan ikan menjadi terganggu.

Meski demikian, Ady menegaskan situasi ini merupakan pola musiman yang terjadi setiap tahun. Produksi diperkirakan kembali meningkat pada awal Maret seiring membaiknya kondisi cuaca dan menjelang Idulfitri terjadi peningkatan volume tangkapan.

"Biasanya di menjelang Idul Fitri juga akan banyak kapal-kapal yang nanti akan kembali terutama di Pantura sehingga ini juga akan mendorong peningkatan produksi dari sektor perikanan tangkap," kata Ady.

"Jadi ini pola musiman yang terjadi setiap tahunnya. Kalau kita mengacu, merujuk ke beberapa jenis ikan utama yang didaratkan, harga sebenarnya relatif stabil, tidak banyak peningkatan harga berjenis ikannya," ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, di Bali. Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Kamadana dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak 18 Februari 2026.

Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto mengatakan, untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Kamadana. LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja.

"Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Kamadana bersumber dari dana LPS," ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis (19/2/2026).

Dia mengungkapkan, nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Kamadana atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Kamadana dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Jimmy juga mengimbau agar nasabah BPR Kamadana tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank, serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Selanjutnya, kata Jimmy, penting diketahui oleh nasabah bahwasanya masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah dihimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank,” kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang berlokasi di Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 yang ditetapkan pada Rabu, 18 Februari 2026.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari penguatan industri perbankan serta upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan di Bali.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap PT BPR Kamadana, kata dia, OJK telah mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola PT BPR Kamadana. Permasalahan tersebut mencakup fraud dan tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian.

"Pencabutan izin dilakukan setelah OJK menemukan adanya permasalahan mendalam pada internal BPR Kamadana. Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan adanya praktik fraud serta pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (19/2/2026).

Dia menerangkan, masalah pada BPR Kamadana sebenarnya telah terdeteksi sejak akhir 2024. Pada 18 Desember 2024, BPR ditetapkan sebagai BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio permodalan (KPMM) di bawah 12 persen dan predikat 'Tidak Sehat'.

Kemudian pada 16 Desember 2025, status ditingkatkan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) karena manajemen dan pemegang saham gagal melakukan perbaikan modal yang signifikan.

Terakhir, 5 Februari 2026, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Kamadana dan meminta OJK mencabut izin usahanya.

Kristrianti menegaskan, pihaknya telah memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan pembenahan, namun hasilnya tidak memadai.

“Hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai. OJK juga telah menindaklanjuti temuan pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pemberian sanksi,” kata dia.

Pasca-pencabutan izin usaha ini, LPS akan segera menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan melakukan proses likuidasi sesuai undang-undang yang berlaku. OJK memastikan perlindungan terhadap nasabah tetap menjadi prioritas utama.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Kamadana agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Kristrianti.

Selain itu, OJK Bali menegaskan akan terus memantau industri perbankan secara ketat berlandaskan nilai profesionalisme dan akuntabilitas demi mewujudkan industri jasa keuangan yang stabil dan terpercaya.

Sebelumnya, tiga bank di Indonesia bangkrut dalam dua bulan di 2026. Terbaru, Perumda BPR Bank Cirebon menambah daftar panjang bank bangkrut dari Januari hingga Februari 2026 menjadi tiga bank.

Sebelumnya, pada Januari 2026 terdapat izin dua bank yang dicabut yakni BPR Suliki Gunung Mas dan BPR Prima Master Bank.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Dana Moneter Internasional (IMF) mendorong Jepang untuk terus memperketat kebijakan moneter, serta menghindari penurunan pajak konsumsi.

IMF menyatakan hal itu dalam sebuah pernyataan setelah menyelesaikan konsultasi rutin dengan otoritas Jepang.

"Bank Sentral Jepang melakukan hal tepat dengan mengurangi akomodasi moneter," kata IMF, dilansir dari Xinhua pada Rabu (18/2/2026).

Bank Sentral Jepang disarankan untuk terus menaikkan suku bunga secara bertahap sehingga suku bunga kebijakan dapat mencapai tingkat netral, tidak merangsang maupun menghambat perekonomian, pada 2027.

IMF menekankan bahwa kemandirian bank sentral akan membantu menjaga inflasi tetap terkendali. Lembaga itu memperingatkan pemerintah agar tidak terlalu banyak mencampuri kebijakan moneter.

Peringatan terbaru ini muncul ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berencana untuk menangguhkan pajak makanan dan minuman selama dua tahun setelah pemilu awal bulan ini. Dia menyebut langkah itu sebagai dukungan yang diperlukan masyarakat Jepang.

IMF memperingatkan bahwa pengurangan pajak konsumsi Jepang akan mengikis ruang fiskal dan menambah risiko fiskal. Langkah yang tidak tepat sasaran untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dapat semakin memperburuk kesehatan fiskal negara tersebut.

IMF memperingatkan bahwa utang publik Jepang diproyeksikan akan terus tumbuh dalam jangka panjang, meskipun pembatasan pengeluaran dan pengumpulan pajak yang lebih kuat telah berdampak positif pada upaya konsolidasi fiskal pasca-pandemi. Rasio utang Jepang saat ini merupakan yang tertinggi di antara negara-negara maju. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel- PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) mencatat perumbuhan pembiayaan kendaraan sebesar 19 persen (YoY) dengan total pembiayaan mencapai Rp6,41 triliun.

Peningkatan ini mengalami lonjakan terutama di daerah-daerah dengan mobilitas tinggi dan padat industri seperti Jabodetabek, Medan, Surabaya dan Makassar.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan, BSI mencatat peningkatan permintaan pembiayaan kendaraan menjelang bulan suci Ramadan. Kenaikan ini terlihat di sejumlah wilayah baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Kinerja solid pembiayaan kendaraan di BSI didorong atas strategi pembiayaan tepat sasaran dan manajemen risiko yang baik. Selain itu, pembiayaan BSI OTO juga bekerjasama dengan Mandiri Utama Finance (MUF) Syariah dalam melakukan proses pembiayaan.

"Hal ini kami lakukan guna mempercepat proses pembiayaan karena memang MUF Syariah fokus di pembiayaan kendaraan baik mobil baru, mobil bekas dan motor baru," tutur dia Rabu (18/2/2026).

Dia mengatakan sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat untuk kebutuhan kendaraan masih baik. Hal ini dimungkinkan adanya pertumbuhan bisnis di berbagai sektor usaha. “BSI OTO mencatatkan kinerja solid tumbuh diatas rata-rata pertumbuhan industri sekitar 7 persen,” ujarnya.

Menjelang Ramadan, rata-rata kebutuhan pembiayaan kendaraan di BSI biasanya naik sekitar 10-15 persen. BSI juga berkomitmen menghadirkan solusi pembiayaan kendaraan yang sesuai prinsip syariah, aman, dan memberikan kenyamanan bagi nasabah.

Perseroan pun menyediakan produk pembiayaan kendaraan berbasis prinsip syariah dengan cicilan tetap dan jangka waktu fleksibel sesuai kebutuhan nasabah. Selain itu, proses pengajuan pembiayaan yang semakin mudah melalui jaringan kantor cabang dan layanan digital superapps BYOND by BSI turut mendorong minat masyarakat terhadap BSI OTO.

Erwan mengaku optimistis untuk pertumbuhan penyaluran pembiayaan KKB di BSI tahun 2026 akan tumbuh dobel digit. Hal ini sejalan dengan berbagai stimulus pemerintah terkait dengan keringanan subsidi kendaraan listrik, minat masyarakat terhadap pembiayaan syariah, serta berbagai promo dan program menarik dari BSI.

(kunthi fahmar sandy)