JAKARTA - Pemerintah memastikan ketersediaan pangan di wilayah terdampak bencana di Sumatera dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan. Selain menjamin distribusi beras, pemerintah juga mempercepat rehabilitasi lahan pertanian agar produksi pangan segera pulih.

"Perlu kami sampaikan stok beras di lapangan kurang lebih 100.000 ton atau untuk tiga bulan kebutuhan di lapangan. Insyaallah sektor pertanian khususnya ketersediaan pangan di lapangan cukup untuk tiga bulan ke depan," ungkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Adapun Kementerian Pertanian menyiagakan cadangan beras sekitar 100.000 ton untuk menjaga stabilitas pasokan pangan di wilayah terdampak selama masa pemulihan. Langkah ini diambil guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi sambil menunggu pemulihan produksi pertanian di daerah bencana.

Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat pemulihan produktivitas lahan sawah yang rusak. Dari total sekitar 94.000 hektare sawah yang terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatera, proses rehabilitasi menunjukkan perkembangan signifikan dengan sebagian lahan sudah kembali ditanami.

Amran menyampaikan, hingga saat ini sekitar 39.000 hektare lahan sawah telah ditanami kembali setelah melalui pembersihan dan perbaikan infrastruktur dasar. Upaya ini dilakukan secara bertahap dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat siklus tanam baru di wilayah terdampak.

Proses rehabilitasi terutama berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Material longsoran yang menutupi sawah dinilai mengandung humus yang subur sehingga memudahkan petani melakukan penanaman kembali setelah perbaikan irigasi dilakukan.

Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran yang fleksibel untuk perbaikan saluran irigasi dan penyediaan sarana produksi pertanian. Secara nasional, stok pangan disebut berada pada posisi kuat sekitar 3,5 juta ton, yang menjadi penyangga utama dalam menjaga ketahanan pangan di tengah potensi gangguan distribusi akibat bencana.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan alias bansos beras dan minyak goreng kepada 33,24 juta penerima untuk alokasi Februari dan Maret 2026.

Jumlah bantuan yang disalurkan adalah 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per penerima selama dua bulan. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa bantuan ini merupakan bagian dari upaya menjaga harga pangan selama Ramadan dan Idulfitri 2026.

"Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga pangan, Badan Pangan Nasional melaksanakan langkah strategis, salah satunya penyaluran bantuan pangan 10 kilogram dan 2 liter minyak goreng selama dua bulan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat," kata Amran dalam keterangan resmi, Selasa (17/2/2026).

Menurutnya, Perum Bulog akan mengeluarkan total stok beras sebanyak 664.800 ton dan stok minyak goreng sebanyak 132.900 kiloliter untuk penyaluran tersebut.

Amran menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp11,92 triliun guna melaksanakan penyaluran bansos beras dan minyak goreng kali ini.

Berdasarkan surat Kepala Bapanas No. 204/TS.03.03/K/02/2026 tertanggal 11 Februari, penyaluran akan dilakukan satu kali secara sekaligus usai anggaran terbit di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas.

“Per 13 Februari, total stok beras nasional di Bulog mencapai 3,53 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,34 juta ton merupakan stok CBP [cadangan beras pemerintah],” jelasnya.

Sementara itu, sebanyak 188.500 ton lainnya merupakan stok beras komersial, sedangkan stok minyak goreng di Perum Bulog disebut masih terdapat sekitar 15.000 kiloliter.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi dengan total anggaran senilai Rp911,16 miliar untuk periode Ramadan dan Idulfitri 2026.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini diambil berkaca pada kesuksesan periode sebelumnya, yang mana tingginya mobilitas masyarakat diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Lebaran Idulfitri terbukti di periode yang lalu, termasuk Nataru, meningkatkan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39%," kata Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

IDXChannel - Stok beras pemerintah pada awal tahun ini diklaim aman, bahkan jauh melampaui kebutuhan. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog per Februari 2026 tercatat sebesar 3,3 juta ton.

Tingginya stok ini sejalan dengan upaya pemerintah menjaga swasembada pangan. Produksi beras nasional pada 2025 menembus 34,71 juta ton sehingga Indonesia tak perlu lagi impor beras.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan, produksi beras masih terus meningkat seiring dimulainya panen raya. Stok beras bakal makin melimpah ruah.

Menurut perhitungannya, dalam 3 bulan ke depan stok beras Bulog bisa menyentuh 6 juta ton. Padahal kapasitas gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia hanya 3 juta ton.

"Kemungkinan 3 bulan ke depan (stok CBP) 6 juta ton, sedangkan kapasitas gudang hanya 3 juta ton," ujar Amran dikutip Sabtu (14/2/2026).

Pada akhir Februari 2026, Amran memprediksi stok beras Bulog hampir menembus 4 juta ton. "Sekarang ini, bulan ini kemungkinan 3,94 juta ton," katanya.

Sekarang Bulog sudah menyewa tambahan gudang dengan kapasitas 1 juta ton. Melonjaknya produksi beras nasional membuat kapasitas gudang Bulog tak lagi memadai.

Bulog pun perlu menyewa lebih banyak gudang lagi karena stok beras bakal mencapai 6 juta ton. "Kita (Bulog) sudah sewa gudang 1 juta (ton) kapasitas, tetapi produksi beras kita meningkat tajam. Ini mungkin butuh dana tambahan (untuk menyewa gudang lagi)," ucap Amran.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada 9 komoditas pangan.

Pernyataan itu Amran sampaikan dalam acara pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di kantornya, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Berdasarkan neraca perdagangan hingga April 2026 pemerintah tidak lagi mengimpor 9 komoditas pangan strategis dari luar negeri.

“Bapak-Ibu sekalian kita sekarang sudah swasembada sembilan komoditas,” kata Amran.

Kesembilan komoditas itu adalah beras, jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, telur, ayam, minyak goreng, dan jagung pakan ternak.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan daging pemerintah menggenjot penggemukan sapi bakalan.

“Tinggal yang kita kejar berikutnya lagi yaitu kedelai, bawang putih, (daging) ini kit akejar ke peternakan sapi,” ujar Amran.

Capaian swasembada pangan sekaligus menunjukkan stok komoditas terkait dalam negeri melimpah.

Oleh karena itu, tidak ada alasan harga kesembilan bahan pangan itu naik meski menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) misalnya, mencapai 3,4 juta ton per Februari 2026, menjadi stok tertinggi sepanjang sejarah. Jumlah itu setara dua kali lipat dari kondisi awal tahun sebelumnya.

Di luar itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, potensi produksi padi sepanjang Januari sampai Maret 2026 diperkirakan tembus 17,65 juta ton gabah kering giling (GKG).

Jumlah itu naik 15,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara, potensi produksi beras Januari sampai Maret 2026 diprediksi mencapai 10,16 juta ton, naik 1,39 juta ton dibandingkan periode yang sama di tahun 2025.

Saat ini, pemerintah menyiapkan cadangan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan (SPHP) beras1 hingga 1,5 juta ton dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500 per kilogram.

Di luar komoditas beras, pemerintah juga melarang harga MinyaKita naik dan tetap dijual sesuai HET Rp 15.700 per liter karena produksi sawit yang melimpah.

Kemudian, daging ayam harus sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP) konsumen Rp 40.000 per kilogram dan daging sapi Rp 140.000 per kilogram.

“Kalau ada yang mencoba menaikkan harga, pemerintah bersama Satgas Pangan akan menindak tegas. Pengawasan difokuskan pada sumber distribusi besar, bukan pedagang kecil. Yang diperiksa adalah pabrik, distributor utama, dan rantai pasok hulunya,” kata Amran.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan pada 13 Februari, rata-rata nasional harga daging sapi paha belakang Rp 142.400 per kilogram, daging ayam ras Rp 42.700 per kilogram, dan telur ayam ras Rp 33.100.

Kemudian, MinyaKita Rp 16.000 per liter, beras medium Rp 14.500 per kilogram, cabai rawit merah Rp 72.700 per kilogram, bawang merah Rp 43.600 per kilogram, dan bawang putih honan Rp 39.700.

Berdasarkan Peraturan Bapanas, Harga Pokok Penjualan (HAP) di konsumen harga daging sapi paha depan Rp 130.000 per kilogram.

Lalu, daging sapi paha belakang Rp 140.000 per kilogram, daging sapi paha depan Rp 105.000 per kilogram, dan daging kerbau beku Rp 80.000 per kilogram.

Kemudian, HAP telur ayam ras Rp 30.000 per kilogram dan daging ayam ras Rp 40.000 per kilogram.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras, ditopang lonjakan produksi dan stok nasional yang mencapai level tertinggi sepanjang sejarah, di tengah tekanan iklim ekstrem El Nino.

Ia mengungkapkan, produksi beras nasional 2025 mencapai 34,7 juta ton, meningkat sekitar 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, stok beras pemerintah menembus hampir 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, dan berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

“Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Ini terjadi saat El Nino terberat sepanjang sejarah kekeringan di Indonesia,” kata Amran, alam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026),

Ia menegaskan, capaian tersebut diraih tanpa lonjakan anggaran besar, melainkan melalui deregulasi masif dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern. Kementerian Pertanian mencabut 547 regulasi internal dan mendorong percepatan distribusi pupuk, yang sebelumnya melibatkan 12 kementerian, puluhan gubernur, ratusan bupati, serta lebih dari 140 aturan teknis.

Setelah penyederhanaan, distribusi pupuk kini langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia dan petani, memangkas waktu penyaluran menjadi dua hari. Kebijakan ini menurunkan biaya pupuk sekitar 20% dan meningkatkan volume hingga 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran.

Di sisi hilir, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras Rp6.500 per kilogram, yang menurut Amran meningkatkan pendapatan petani hingga Rp132 triliun dan mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) ke level 125, tertinggi sepanjang sejarah.

Selain itu, Indonesia mencatat nol impor jagung pakan sepanjang 2025, serta penurunan signifikan impor pangan. Amran menyebut kebijakan ini turut berkontribusi menurunkan harga beras global hingga sekitar 44%, seiring berkurangnya peran Indonesia sebagai importir utama beras dunia.

Capaian tersebut mendapat pengakuan internasional. Amran menyampaikan Indonesia memperoleh dua penghargaan dari FAO atas keberhasilan memperkuat ketahanan pangan dan sistem pangan nasional.

“Di Asia Tenggara kita nomor satu, dan secara global kenaikan produksi beras Indonesia berada di peringkat dua dunia,” ujar Amran.

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman mengeluhkan pemerintah kerap menjadi sasaran kemarahan publik ketika harga pangan mengalami kenaikan. Menurutnya, lonjakan harga di lapangan sering kali dipicu oleh ulah segelintir pengusaha nakal, namun pemerintah yang justru mendapat sorotan.

"Beras tidak boleh naik. Itu ada HET-nya. Berasnya melimpah. Rakyat marah pada Pemerintah, padahal yang melakukan hanya 1-2 orang, yang diserang adalah pemerintah," ungkap Mentan Amran dalam acara Gerakan Pangan Murah di Kantor Kementan, Jakarta Selatan Jumat (13/2/2026).

Amran Ancam Cabut Izin Feedloter dan Distributor yang Bikin Daging Sapi Mahal



Amran menyebut, ketersediaan stok beras nasional saat ini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah. Per Februari 2026, cadangan beras tercatat mencapai 3,4 juta ton, atau hampir dua kali lipat dibandingkan rata-rata stok pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya yang berkisar 1-1,5 juta ton.

"Beras kita stoknya tertinggi sepanjang sejarah. Ini mungkin pertama di bulan Februari stok kita 3,4 juta ton. Tidak ada alasan, yang biasanya 1 juta ton 1,5, sekarang 2 kali lipat dari biasanya," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram.

Amran menegaskan akan menindak tegas pengusaha komoditas pangan yang menjual bahan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas harga menjelang Ramadhan dan Lebaran.

Ia meminta Satgas Pangan dan jajaran Ditkrimsus Polri di seluruh Indonesia bertindak cepat terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga.

"Ini perintah Panglima tertinggi, Bapak Presiden, kemarin kami dipanggil, menghadap dan menanyakan kondisi pangan menghadapi bulan suci Ramadhan. Tidak boleh ada harga naik. Ikuti aturan. Kalau ada yang menjual di atas HET, cari produsennya. Dan bila perlu, beri sanksi berat. Cabut izinnya," tegas Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menyatakan Indonesia telah swasembada sembilan komoditas pangan strategis. Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Amran memaparkan produksi dan stok pangan dalam kondisi surplus menjelang Ramadhan, Idul Fitri 1447 Hijriyah, Imlek, dan Nyepi 2026. Beras, jagung pakan, bawang merah, cabai, telur, dan ayam telah mencukupi kebutuhan nasional, bahkan sebagian telah diekspor.

“Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah swasembada sembilan komoditas. Beras, jagung pakan sudah tidak impor, kemudian bawang merah, cabai, telur, ayam, kita sudah swasembada,” kata Kepala Bapanas.

Amran menambahkan tiga komoditas yang masih bergantung pada impor, yakni kedelai, bawang putih, dan sapi. Meski belum sepenuhnya mandiri, stoknya disebut tetap tersedia dalam jumlah besar sehingga tidak ada alasan kenaikan harga di pasar.

Stok beras pada Februari mencapai 3,4 juta ton. Cadangan SPHP tersedia 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp 12.500 per kilogram. Pemerintah juga menguasai 700 ribu ton minyak goreng dengan HET Rp 15.700 per liter. Untuk daging, HET ayam Rp 40.000 per kilogram dan daging sapi Rp 140.000 per kilogram.

“Tahun ini kami sampaikan kepada seluruh pengusaha di Indonesia, saya memohon atas nama pemerintah, jangan menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah. Sekali lagi, jangan ada yang menaikkan harga di atas HET,” tutur Amran.

Ia mengatakan Presiden memantau langsung perkembangan harga pangan. Ia mengaku dipanggil untuk melaporkan kondisi pasokan menjelang hari besar keagamaan dan diminta memastikan tidak ada lonjakan harga.

Amran meminta Satgas Pangan dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) se-Indonesia menindak tegas pelaku usaha yang melanggar HET. Penindakan diarahkan kepada produsen dan distributor besar, bukan pedagang kecil di lapak.

“Kalau ada yang bermain beras, kalau ada yang menjual di atas HET, cari produsennya. Bila perlu beri sanksi berat, cabut izinnya,” ujar Amran, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Untuk minyak goreng, aparat diminta menelusuri hingga pabrik dan distributor besar. Indonesia merupakan produsen terbesar dunia sehingga harga domestik tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan pemerintah.

Pada komoditas daging, Amran menargetkan feedlotter dan rumah potong hewan (RPH) sebagai titik pengawasan. Ia mengungkapkan telah menerima laporan kenaikan harga Rp 1.000 di salah satu RPH dan langsung memerintahkan pemeriksaan.

“Mulai hari ini teman-teman Satgas dan Bapanas tidak ada kompromi. Kalau harganya dinaikkan, langsung cabut. Tidak boleh beroperasi,” ujarnya.

Amran juga mengingatkan importir agar tidak memanfaatkan situasi saat stok melimpah. Pemerintah tidak akan ragu menghentikan izin impor bagi pelaku yang terbukti melanggar.

JAKARTA - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan akan menindak tegas para pelaku usaha yang menjual bahan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjelang Ramadan dan Lebaran. Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat di tengah kondisi pasokan pangan yang diklaim dalam status aman.

"Ini perintah Panglima tertinggi, Bapak Presiden, kemarin kami dipanggil, menghadap dan menanyakan kondisi pangan menghadapi bulan suci Ramadhan. Tidak boleh ada harga naik. Ikuti aturan. Kalau ada yang menjual di atas HET, ari produsennya. Dan bila perlu, beri sanksi berat. Cabut izinnya," tegas Amran dalam acara Gerakan Pangan Murah di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Amran secara khusus memberikan peringatan keras kepada Rumah Potong Hewan (RPH) dan pelaku usaha penggemukan sapi (feedlotter). Ia menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap praktik menaikkan harga, meskipun hanya selisih kecil seperti Rp1.000, karena dampaknya akan merugikan konsumen secara luas.

"Kalau harganya dinaikkan, langsung cabut. Nggak boleh operasi. Foodlooter yang me-supply juga dicabut. Jadi dua-dua kami cabut. Awasi distributornya. Awasi RPH yang mendistribusikan pangan," tegas Amran.

Selain komoditas daging, Mentan juga menyoroti kejanggalan harga minyak goreng yang kerap melampaui HET. Ia menilai hal tersebut ironis mengingat Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia yang menyuplai kebutuhan global, sehingga ketersediaan domestik seharusnya tetap stabil dengan harga terjangkau.

Untuk mengawal kebijakan ini, Amran telah menginstruksikan Satgas Pangan dan jajaran Ditkrimsus Polri di seluruh Indonesia untuk bergerak cepat di lapangan. Pihaknya tidak akan segan memutus kuota impor bagi para pelaku usaha yang terbukti melakukan manipulasi harga di pasar.

Dia menegaskan saat ini tidak ada alasan mendasar bagi pedagang atau produsen untuk menaikkan harga karena sejumlah komoditas utama telah mencapai status surplus. Indonesia saat ini dilaporkan telah swasembada sembilan komoditas, termasuk beras, jagung, bawang merah, cabai, telur, hingga daging ayam yang bahkan sudah diekspor.

Ke depan, pemerintah akan terus fokus mengejar swasembada untuk komoditas yang masih memerlukan perhatian khusus, seperti kedelai, bawang putih, dan sapi perternakan. Melalui koordinasi lintas sektor ini, diharapkan iklim pangan nasional tetap kondusif hingga perayaan Idulfitri mendatang.

IDXChannel - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengancam akan menindak tegas pengusaha komoditas pangan yang menjual bahan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Lebaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Amran dalam acara Gerakan Pangan Murah di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026). Dia meminta Satgas Pangan dan jajaran Ditkrimsus Polri di seluruh Indonesia bertindak cepat terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga.

"Ini perintah panglima tertinggi, Bapak Presiden, kemarin kami dipanggil menghadap dan menanyakan kondisi pangan menghadapi bulan suci Ramadan. Tidak boleh ada harga naik. Ikuti aturan. Kalau ada yang menjual di atas HET, ari produsennya. Dan bila perlu, beri sanksi berat. Cabut izinnya," kata Amran.

Amran secara khusus menyoroti harga minyak goreng yang dinilai masih kerap dijual di atas HET, padahal Indonesia merupakan produsen besar minyak sawit dunia.

"Kita adalah produsen terbesar dunia. Kita mensuplai negara lain. Kita memberi pangan pada negara lain khusus minyak goreng. Tetapi harganya terkadang di atas HET. Juga kami minta tolong, kalau ada harga minyak goreng di atas HET, cari pabriknya, cabut izinnya," kata Amran.

Untuk komoditas daging, dia meminta pengawasan dilakukan hingga ke tingkat feedlotter atau penggemukan sapi. Bahkan, Amran mengancam tidak akan memberikan kuota impor bagi pelaku usaha yang terbukti memainkan harga.

Amran juga menyinggung laporan adanya rumah potong hewan (RPH) yang menaikkan harga hingga Rp1.000. Menurutnya, tidak boleh ada kompromi terhadap praktik tersebut.

"Kalau harganya dinaikkan, langsung cabut. Nggak boleh operasi. Foodlooter yang me-supply juga dicabut. Jadi dua-dua kami cabut. Awasi distributornya. Awasi RPH yang mendistribusikan pangan," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

SEMBALUN - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu pilar utama pengembangan jagung dan bawang putih nasional. Sekaligus basis pengembangan industri pakan ternak, dalam rangka mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan periode 2026-2030.

Mentan Amran menyebut hal ini berdasarkan besarnya potensi lahan, keunggulan agroklimat, dan kesiapan NTB untuk masuk ke fase hilirisasi pertanian. NTB memiliki potensi lahan bawang putih seluas 7.750 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten.

Kabupaten Lombok Timur tercatat memiliki potensi terbesar sekitar 2.500 hektare, disusul Lombok Utara 2.000 hektare, Bima 1.500 hektare, Sumbawa 1.000 hektare, serta Lombok Tengah sekitar 750 hektare. Peta potensi ini menjadi dasar penetapan target tanam, target produksi, serta intervensi kebijakan pemerintah pusat menuju swasembada bawang putih nasional.

Mentan Amran menegaskan bahwa penetapan NTB sebagai wilayah strategis harus dijawab dengan kerja nyata dan percepatan di lapangan, bukan berhenti pada perencanaan administratif. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja meninjau gudang bibit bawang putih dan dialog bersama petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta jajaran pemerintah daerah di kawasan Sembalun.

“Yang paling sulit dalam hidup adalah mengubah mindset. Kalau mindset berubah, hidup berubah. NTB ini bisa sejahtera kalau lahan tidur dibangunkan, pemuda dibangunkan, PPL dibangunkan,” tegas Mentan Amran dalam kunjungannya ke Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Senin (9/2/2026)

Menurut Mentan Amran, keberhasilan swasembada pangan sangat ditentukan oleh etos kerja, disiplin, dan keberanian bertindak, terutama di level pendampingan petani. PPL diminta hadir di lapangan dan menjadi motor penggerak produktivitas.

“PPL jangan pernah kena sinar matahari di rumah. Bangunkan lahan tidur di NTB. PPL harus bersama lahan. Insyaallah NTB ini sejahtera,” ujarnya.

72 Ton Impor Bawang Bombai Ilegal Terungkap, Mentan Amran: Tak Boleh Kompromi



Dalam arahannya, Mentan Amran menegaskan bahwa bawang putih merupakan komoditas strategis nasional yang harus dikelola secara serius dan terukur, sejalan dengan agenda pengurangan impor dan penguatan produksi dalam negeri.

“Bawang putih ini sektor pertanian yang sangat baik. Kalau dikelola serius, produksinya bisa ditingkatkan. Jangan puas dengan hasil rendah, kita harus berani naikkan produktivitas,” kata Mentan Amran.

Penegasan peran strategis NTB tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai agenda strategis nasional dalam tiga tahun ke depan. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki fase penting menuju kemandirian pangan secara menyeluruh.

“Sejak 31 Desember 2025 Indonesia sekarang swasembada beras dan Insya Allah sebentar lagi swasembada jagung dan Insya Allah dalam tiga tahun lagi kita akan swasembada pangan semuanya,” ujar Presiden.

Sebagai bentuk komitmen negara dalam mendukung swasembada pangan 2026–2030, Kementerian Pertanian memastikan intervensi penuh, mulai dari penyediaan benih hingga pendampingan teknis di lapangan.

“Benih dibantu sepenuhnya, gratis. Seluruh biayanya ditanggung kementerian. Negara ini kalau mau maju, cukup katakan siap, lalu bekerja,” tegas Mentan Amran.

Selain bawang putih, Mentan Amran juga menekankan bahwa jagung tetap menjadi tulang punggung pertanian NTB yang harus dikawal pengembangannya secara konsisten. Untuk memperkuat nilai tambah dan kepastian pasar, pemerintah merencanakan investasi pembangunan pabrik pakan ternak di NTB sebagai bagian dari strategi hilirisasi jagung.

Pabrik pakan ternak tersebut diproyeksikan menjadi penyerap utama hasil panen jagung petani, menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, serta mendukung pengembangan subsektor peternakan secara terintegrasi. Dengan kehadiran industri pakan di dalam wilayah, rantai pasok jagung hingga peternakan di NTB diharapkan semakin efisien dan berkelanjutan.

“Tolong kawal baik-baik jagung di sini, juga bawang putih. Ini masa depan NTB,” ujar Mentan Amran.

Di hadapan Gubernur NTB dan para kepala daerah, Mentan Amran menekankan bahwa pembangunan pertanian harus meninggalkan legacy nyata bagi daerah dan masyarakat.

“Hidup sekali, kita akan dikubur nantinya. Manusia meninggalkan nama baik, meninggalkan legacy,” pungkasnya.

Dengan potensi lahan yang besar, dukungan kebijakan nasional, serta dorongan hilirisasi melalui industri pakan ternak, NTB diproyeksikan menjadi sentra jagung, bawang putih, dan agroindustri nasional, sekaligus penopang utama swasembada pangan Indonesia yang berkelanjutan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah tudingan bahwa pelaku usaha swasta tidak dilibatkan dalam penyusunan Neraca Komoditas (NK) 2026, khususnya terkait komoditas daging sapi.

Neraca Komoditas adalah dokumen perencanaan pemerintah yang memuat perhitungan kebutuhan dan ketersediaan suatu komoditas dalam setahun. Amran menyatakan rapat bersama importir dan pelaku usaha telah dilakukan, termasuk di Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Oh, ndak dilibatin? Kemarin waktu rapat, kita ini rapat bersama yang importir bakalan, (juga) yang daging. Saya yang pimpin rapat bersama di Bapanas," ujar Amran di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

Pernyataan tersebut merujuk pada pembahasan impor sapi bakalan, yakni sapi hidup untuk digemukkan di dalam negeri, serta daging sapi. Namun dalam penjelasannya, Amran lebih banyak menyinggung angka impor sapi bakalan, yang menurutnya seluruhnya dilakukan oleh swasta.

Ia menyebut impor sapi bakalan mencapai sekitar 700 ribu ekor oleh swasta, ditambah 30 ribu (ton) daging sapi beku, sementara tambahan kuota oleh BUMN disebutnya sekitar 200 ribu ton untuk intervensi pasar.

Tambahan tersebut, kata dia, dimaksudkan sebagai cadangan pemerintah guna menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.

"Kalau pemerintah tidak punya cadangan, bisa enggak stabilkan harga? Enggak bisa kan? Bagaimana caranya intervensi?" katanya.

Bos Bapanas itu menegaskan kebijakan pemerintah bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan peternak, pelaku usaha, dan konsumen.

Menurut Amran, langkah pemerintah menambah peran BUMN dilakukan agar ada cadangan stok yang bisa digunakan saat harga melonjak. Ia menyatakan ketika harga melonjak tajam, pemerintah membutuhkan cadangan stok yang bisa segera digelontorkan agar gejolak tidak semakin besar.

Menurut Amran, tanpa cadangan tersebut, harga daging sapi bisa meroket hingga kisaran Rp180 juta sampai Rp200 juta per ton, yang pada akhirnya memicu keresahan di masyarakat. Karena itu, BUMN ditugaskan memiliki stok sebagai instrumen stabilisasi.

"Nah, kalau BUMN, dia tidak intervensi padahal harga naik ini masyarakat berteriak Rp200 juta, Rp180 juta (per ton). Nah, dia harus punya cadangan untuk intervensi pasar. Nah, kalau BUMN-nya tidak melakukan, bisa diberi sanksi, dicopot," tegasnya.

Ia menambahkan penugasan kepada BUMN bukan berarti tanpa pengawasan. Jika tidak menjalankan fungsi intervensi saat harga naik, pemerintah dapat memberikan sanksi hingga pencopotan.

Di sisi lain, pelaku usaha swasta mempersoalkan minimnya pelibatan mereka dalam pembahasan Neraca Komoditas tahun ini, khususnya untuk daging sapi beku.

Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna menyatakan pada tahun-tahun sebelumnya pengusaha dilibatkan dalam pembahasan supply-demand sebelum kuota ditetapkan. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak terjadi pada 2026.

"Untuk tahun ini tidak. Tahun sebelumnya dilibatkan. Tahun sebelumnya dilibatkan, supply demand-nya didiskusikan berapa kayak tahun lalu. Oke, supply demand-nya bagaimana. Lokal bagaimana. Kita kan mengutamakan lokal. Nah, kalau lokal sudah tidak bisa memproduksi kami yang sebagai tulang punggung ya," jelas Marina di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/2).

Ia juga menyoroti pengalihan porsi kuota impor yang besar kepada BUMN.

"Tapi kalau sekarang lokalnya tidak bertambah, tapi menggeser kepada BUMN yang katanya ini. Tapi kan juga dilihat BUMN juga diserahkannya sama hanya satu PT saja kan. Hanya diberikan kepada satu PT," tambahnya.

Berdasarkan Neraca Komoditas 2026, total kuota impor daging sapi ditetapkan sebesar 297 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 250 ribu ton dialokasikan kepada BUMN melalui penugasan kepada ID Food, yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sementara swasta memperoleh sekitar 30 ribu ton.

Sejumlah pelaku usaha sebelumnya juga menyampaikan keberatan atas keterlambatan penerbitan izin impor dan komposisi kuota yang dinilai menyusut tajam dibanding tahun lalu. Mereka menilai kepastian izin penting mengingat proses impor membutuhkan waktu, sementara Ramadan dan Lebaran semakin dekat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ketersediaan dan stabilitas stok pangan nasional dalam kondisi aman dan terkendali menjelang Ramadhan hingga Idul Fitri 2026.

Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, Amran melaporkan perkembangan stok, produksi, hingga harga pangan strategis nasional.

"Stok pangan kita aman. Untuk dua bulan ke depan lebih dari cukup. Bahkan sampai Idul Fitri, stok 11 sampai 12 bahan pokok tersedia dan dalam kondisi aman," kata Amran.

Ia menjelaskan, dari sembilan bahan pokok utama, sebagian besar sudah berada pada posisi swasembada bahkan mampu menembus pasar ekspor.

Sementara untuk komoditas yang masih membutuhkan impor, ketersediaannya juga dipastikan mencukupi.

"Bawang merah kita sudah swasembada, bahkan ekspor. Tahun 2025 ekspornya sekitar seribu ton. Jadi yang kita benahi sekarang adalah rantai pasokannya agar harga tetap stabil," terangnya.

Menurut Amran, pemerintah terus memperkuat pengendalian harga melalui kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), terutama pada komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, daging, ayam, dan telur.

Selain itu, Mentan juga menyampaikan posisi cadangan beras pemerintah yang terus menguat. Saat ini stok beras nasional mencapai 3,4 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 3,8 juta ton pada akhir Februari, serta menembus 4 juta ton pada Maret 2026.

Penguatan stok tersebut ditopang oleh lonjakan produksi beras nasional sepanjang tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras Indonesia Januari-Desember 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024.

Capaian ini sejalan dengan proyeksi FAO dan USDA yang memperkirakan produksi Indonesia berada di kisaran 34,6 juta ton, sekaligus tertinggi di kawasan ASEAN.

Momentum peningkatan produksi diperkirakan berlanjut pada awal 2026. Potensi produksi beras Januari-Maret 2026 diproyeksikan mencapai 10,16 juta ton, naik 1,39 juta ton atau 15,79 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Amran menegaskan bahwa keberadaan cadangan pemerintah menjadi kunci utama stabilisasi harga, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Pemerintah, kata dia, tidak boleh absen dalam menjaga pasar agar tidak terjadi gejolak harga.

"Kalau pemerintah tidak punya cadangan, bagaimana cara intervensi pasar. Itu sebabnya negara harus hadir dan punya stok yang kuat," ujar Amran.

Ia menambahkan, pengalaman stabilitas harga saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menjadi bukti bahwa langkah penguatan stok dan intervensi pemerintah berjalan efektif.

"Alhamdulillah, Nataru kemarin relatif stabil. Itulah yang kita jaga sekarang. Ramadan dan Idul Fitri harus lebih baik, harga terkendali, masyarakat tenang," imbuh Amran.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026