Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli kembali berbicara perihal target pembukaan 19 juta lapangan pekerjaan yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Yassierli menekankan bahwa pembukaan 19 juta lapangan pekerjaan merupakan kerja kolaborasi antarkementerian dan lembaga.

Hal ini disampaikannya dalam forum sekretaris kementerian/lembaga terkait kolaborasi penguatan ekosistem ketenagakerjaan beberapa waktu lalu, sebagaimana diunggah akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“19 juta lapangan kerjanya mana, Pak Menteri? Itu yang ditanya pertama ya. Nanti saya mau bagi-bagi saja di sini, satu-satu, begitu ya. Karena memang 19 juta itu adalah kolaborasi kita bersama,” kata Yassierli dalam forum tersebut, dikutip pada Selasa (17/2/2026).

Menurutnya, Kemnaker bakal menggalakkan berbagai pelatihan vokasi hingga penjuru Tanah Air demi meningkatkan kemampuan dan daya saing pekerja.

Yassierli lantas berharap agar para sekretaris jenderal dan sekretaris utama di masing-masing kementerian/lembaga dapat menjadi penghubung Kemnaker dalam mengeksekusi program kerja kolaboratif guna mencapai tujuan tersebut.

“Intinya itu adalah untuk pelatihan-pelatihan vokasi. Agar sesudah pelatihan, mereka diserap di tempat kerja ataupun juga mereka melakukan kewirausahaan dan seterusnya,” ujar Yassierli.

Dalam perkembangan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hambalang, Bogor, pada Senin (9/2/2026). Dalam audiensi, Prabowo mengajak para pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan laman resmi Instagram @presidenrepublikindonesia, Prabowo menerima audiensi dengan Apindo untuk bertukar pandangan mengenai arah dan prospek dunia usaha ke depan.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, garmen, dan alas kaki, hingga mebel serta makanan dan minuman," tulis unggahan akun Instagram @presidenrepublikindonesia pada Senin (9/2/2026).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyesuaikan uang saku peserta Program Pemagangan Nasional (Maganghub) dengan kenaikan Upah Minimum (UM) Tahun 2026.

Penyesuaian ini dilakukan demi mendukung keberlangsungan program pemagangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta.

Uang saku dalam Program Pemagangan Nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan atau institusi/lembaga.

Dengan adanya kenaikan UM 2026, besaran uang saku peserta pun turut mengalami peningkatan sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

"Alhamdulillah, karena UM 2026 ini mengalami kenaikan, maka uang saku peserta pemagangan juga naik," kata Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (4/2) seperti dikutip dari detik.com.

Ia mencontohkan di Provinsi Sumatera Barat. Pada 2025 Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 2.994.193 dan pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp 3.182.955. Oleh karenanya, penyesuaian tersebut berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta pemagangan di wilayah tersebut.

Kepada peserta pemagangan, Menaker mengingatkan agar uang saku yang diterima dimanfaatkan secara bijak dan produktif.

"Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, ya. Menabung, ngasih orang tua, atau hal-hal manfaat lainnya," pesannya kepada para peserta.

Menaker menjelaskan, dalam kunjungannya ke RS Unand dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Pemagangan Nasional. Saat ini, terdapat 46 peserta pemagangan yang tengah menjalani program di RS Unand.

Adapun secara keseluruhan, terdapat 2.800 peserta pemagangan nasional di Provinsi Sumatera Barat. Dalam dialog bersama peserta, Menaker menanyakan langsung pengalaman mereka selama mengikuti pemagangan, mulai dari kenyamanan lingkungan kerja, kesesuaian tugas dengan kompetensi, hingga manfaat pembelajaran yang diperoleh.

Para peserta menyampaikan bahwa program berjalan baik, pembimbing responsif, dan pengalaman praktik sangat membantu meningkatkan keterampilan kerja.

"Program Pemagangan Nasional ini adalah salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena kita ingin anak-anak muda kita benar-benar siap kerja, punya pengalaman langsung di lapangan, dan kompetensinya sesuai kebutuhan industri. Jadi ini strategi besar menyiapkan SDM unggul dan menurunkan tingkat pengangguran," ujarnya.

Ke depan, Kementerian Ketenagakerjaan berharap Program Pemagangan Nasional semakin berkualitas, adaptif terhadap kebutuhan industri, serta mampu menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia.

"Program Pemagangan Nasional diharapkan semakin adaptif, berkualitas, dan menjadi jembatan kuat menuju dunia kerja. Dengan dukungan yang tepat, generasi muda Indonesia siap bersaing dan berkontribusi bagi bangsa," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan penyesuaian uang saku peserta programmagang nasional seiring kenaikan upah minimum 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah mendukung keberlangsungan program tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta.

"Alhamdulillah, karena upah minimum (UM) 2026 mengalami kenaikan, maka uang saku peserta magang nasional juga naik," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam kunjungan kerjanya di Padang, Sumatra Barat, Jumat (13/2/2026).

Yassierli mengatakan uang saku dalam program magang nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama para peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan, institusi, atau lembaga. Dengan adanya kenaikan UM 2026, ujar dia, besaran uang saku peserta juga turut mengalami peningkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

Sebagai contoh, jelas dia, UM Provinsi Sumatera Barat pada 2025 sebesar Rp 2.994.193 atau naik menjadi Rp 3.182.955 pada 2026. Dengan adanya kenaikan itu, penyesuaian berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta magang di wilayah tersebut.

Lebih jauh, ia mengingatkan peserta magang nasional agar memanfaatkan uang saku secara bijak dan produktif, baik untuk menabung, memberikan kepada orang tua, maupun keperluan bermanfaat lainnya.

Secara umum, Yassierli menjelaskan program magang nasional merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar generasi muda di Tanah Air benar-benar siap kerja, memiliki pengalaman langsung di lapangan, serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Jadi ini strategi besar dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan menurunkan tingkat pengangguran," tegasnya.

Ke depan, tambah dia, Kemnaker berharap program itu semakin berkualitas, adaptif terhadap kebutuhan industri, serta mampu menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

"Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia agar siap bersaing dan berkontribusi bagi bangsa," ujarnya.

Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan penyesuaian uang saku peserta program magang nasional dengan kenaikan upah minimum 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah mendukung keberlangsungan program tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta.

"Alhamdulillah, karena upah minimum (UM) 2026 mengalami kenaikan, maka uang saku peserta magang nasional juga naik," kata Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli dalam kunjungan kerjanya di Kota Padang, Jumat.

Prof Yassierli mengatakan uang saku dalam program magang nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama para peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan, institusi atau lembaga.

Dengan adanya kenaikan UM 2026, ujar dia, besaran uang saku peserta juga turut mengalami peningkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

Sebagai contoh, jelas dia, UM Provinsi Sumatera Barat pada 2025 ialah sebesar Rp2.994.193 atau naik menjadi RpRp3.182.955 pada 2026. Dengan adanya kenaikan itu, maka penyesuaian berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta magang di wilayah tersebut.

Lebih jauh, ia mengingatkan peserta magang nasional untuk dapat memanfaatkan uang saku secara bijak dan produktif, baik itu untuk menabung, memberikan kepada orang tua maupun hal-hal bermanfaat lainnya.

Secara umum, Yassierli menjelaskan program magang nasional merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar generasi muda di Tanah Air dapat benar-benar siap kerja, punya pengalaman langsung di lapangan serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Jadi ini strategi besar dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan menurunkan tingkat pengangguran," tegasnya.

Ke depan, tambah dia, Kemenaker berharap program itu semakin berkualitas, adaptif terhadap kebutuhan industri serta mampu menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

"Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia agar siap bersaing dan berkontribusi bagi bangsa," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Istanbul, Turkiye (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak kementerian/lembaga (K/L) memperkuat komitmen dalam menyerap tenaga kerja disabilitas guna mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan.

Menaker, dalam keterangannya yang diterima di Istanbul, Turkiye, Jumat, menegaskan bahwa penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

"Kami ingin isu terkait ketenagakerjaan itu inklusif. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses dan kesempatan yang sama, dan itu adalah amanat konstitusi kita," ujar Yassierli.

Ia mengingatkan adanya ketentuan yang mewajibkan instansi pemerintah serta BUMN/BUMD mempekerjakan minimal 2 persen tenaga kerja disabilitas dari total pegawai.

Karena itu, ia mendorong seluruh K/L memastikan implementasi aturan tersebut berjalan optimal.

Kemnaker memiliki Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus, dan terus mengembangkan program pelatihan dan penempatan bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain penguatan inklusi kerja, Menaker juga mengajak K/L memperluas kolaborasi di bidang pelatihan vokasi.

Saat ini Kemnaker memiliki 42 Balai/Satuan Pelaksana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang tersebar di berbagai daerah

"Saya berharap para sekretaris K/L dapat menghubungi kami agar kita bisa mengeksekusi program kerja kolaboratif, termasuk pelatihan vokasi yang mampu mengantarkan peserta memperoleh pekerjaan atau untuk berwirausaha," ujar Yassierli.

Ia pun menyatakan bahwa Kemnaker siap menyediakan fasilitas pelatihan, instruktur, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), hingga sertifikasi untuk mendukung kerja sama lintas sektor sesuai kebutuhan masing-masing K/L.

Selain itu, Menaker juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi terkait sistem informasi pasar kerja agar kebijakan pelatihan semakin tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaporkan lowongan kerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 masih di bawah 10 persen.

"Karena itu, kami mengajak bapak/ibu dari kementerian/lembaga yang memiliki jejaring perusahaan untuk mendorong pelaporan lowongan melalui SIAPkerja atau Karirhub," ujar Cris.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Istanbul (ANTARA) - ​Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan bantuan total senilai Rp30,3 miliar bagi pemulihan ekonomi warga terdampak bencana di Sumatera Barat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya yang diterima di Istanbul, Turki, Kamis, mengatakan, bantuan ini merupakan fondasi pemulihan ekonomi dan peningkatan kapasitas kerja masyarakat pascabencana.

​“Bantuan ini adalah lanjutan dari aksi tanggap darurat kita. Akhir Desember lalu relawan Kemnaker Peduli sudah bergerak dengan dapur umum dan logistik. Sekarang, kita masuk ke fase yang lebih krusial, yaitu recovery ekonomi,” kata Yassierli.

Adapun rincian bantuan produktif senilai Rp30,3 miliar tersebut mencakup pembangunan 5 unit Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), paket Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi untuk 5.008 warga, dan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bagi 100 orang.

Lebih lanjut, ada juga 20 paket Padat Karya serta bantuan tunai untuk 125 orang terdampak dan pembangunan dua unit sumur bor serta mesin air.

​Untuk mempercepat mitigasi di Sumatera, Menaker menegaskan bahwa seluruh Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di Pulau Sumatera telah dikerahkan. Balai-balai di Padang, Medan, hingga Banda Aceh menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat.

​“Fase recovery ini tidak sebentar. Harapan kita ekonomi segera pulih dan masyarakat kembali berdaya,” ujar Yassierli.

Menaker menilai, pemulihan pascabencana membutuhkan kepedulian dan kolaborasi berbagai pihak.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, maupun masyarakat, untuk bersinergi mempercepat pemulihan dan pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Barat.

“Pemulihan pascabencana adalah kerja bersama. Keberhasilan program recovery ini sangat ditentukan oleh sinergi kita bersama,” kata Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar untuk pemulihan pascabencana di Provinsi Sumatra Barat saat melakukan kunjungan ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2) siang.

Yassierli mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan pascabencana, khususnya di sektor ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kehadiran kami hari ini adalah bagian dari penyaluran bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk masyarakat Sumbar yang terdampak bencana,” katanya, Kamis (12/2/2026).

Dia menjelaskan bantuan senilai Rp30,3 miliar tersebut diberikan dalam bentuk pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di lima titik, program padat karya sebanyak 20 paket, program tenaga kerja mandiri bagi 100 calon wirausahawan, serta pelatihan vokasi bagi 5.000 orang dengan durasi satu hingga tiga minggu.

Selain itu, Menaker juga menyerahkan bantuan uang tunai kepada 125 perwakilan masyarakat dari empat kabupaten terdampak, di antaranya Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Bantuan peralatan seperti mesin bor dan mesin air juga diberikan untuk mendukung kebutuhan komunitas.

Yassierli menyebutkan bahwa bantuan ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya Kemnaker menyalurkan bantuan melalui program Kemnaker Peduli pada Desember lalu, termasuk pengerahan relawan dan pembukaan dapur umum.

“Melalui BPVP Padang dan jejaring balai pelatihan lainnya, kami berkomitmen mendampingi proses pemulihan yang memang membutuhkan waktu dan sinergi bersama,” ujarnya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan bencana yang terjadi pada November tahun lalu telah menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap infrastruktur tapi juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan.

“Total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai lebih dari Rp33 triliun, dengan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp22 triliun. Dampaknya juga terasa pada dunia kerja dan sumber penghidupan masyarakat,” jelas Mahyeldi.

Dikatakannya dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sebanyak 16 daerah terdampak yang meliputi 313 nagari, 83 kecamatan, dan lebih dari 72 ribu kepala keluarga.

Kondisi tersebut, menurut Mahyeldi, memerlukan intervensi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat.

Mahyeldi menilai program padat karya dan program tenaga kerja mandiri dari Menaker tersebut sangat relevan dalam mendorong kebangkitan ekonomi lokal, terlebih Sumbar memiliki lebih dari 700 ribu unit UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

“Pemulihan pascabencana bukan hanya membangun kembali yang rusak, tetapi menguatkan kembali ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, insyaallah Sumatera Barat bisa bangkit dan menjadi lebih kuat,” tegasnya.

Gubernur menyatakan Pemprov Sumbar berkomitmen mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak.

Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan program khusus berupa Balai Latihan Kerja Komunitas untuk mempercepat pemulihan dan penanganan dampak bencana di Provinsi Sumatera Barat.

"Alhamdulillah kita bisa langsung secure beberapa program khusus untuk dampak bencana Sumatera Barat yakni pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas," kata Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli di Kota Padang, Kamis.

Dalam program itu Kemenaker menyiapkan lima paket atau mendirikan lima titik balai latihan kerja berkapasitas dua lantai dengan nilai mencapai Rp4,25 miliar. Balai itu nantinya akan fokus pada pelatihan kemampuan teknologi informasi.

"Jadi, kita akan bangun Balai Latihan Kerja Komunitas yang dilengkapi dengan komputer dan peralatan pendukung termasuk instruktur," kata dia.

Menaker menjelaskan fokus pelatihan teknologi dan informasi dikarenakan pada saat ini tren konten kreator dan afiliator di sosial media cukup menjanjikan. Kemenaker melihat hal ini sebagai peluang besar untuk dimanfaatkan masyarakat lewat pelatihan yang diberikan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Ranah Minang, Prof Yassierli menyebutkan Kemenaker juga menyiapkan pelatihan vokasi yang tersertifikasi minimal 5.000 orang. Selanjutnya, program tenaga kerja mandiri, pelatihan kewirausahaan minimal untuk 100 orang. Program padat karya sebanyak 20 paket dimana satu paket bernilai Rp100 juta.

"Tadi secara simbolis program ini sudah diterima oleh lima orang yang terdampak bencana dengan total bantuan Rp30,3 miliar untuk tahap pertama," sebut dia.

Prof Yassierli mengatakan bantuan-bantuan yang disalurkan Kemenaker tidak hanya berasal dari kementerian terkait namun juga sumbangan dari para donatur yang disampaikan melalui kanal Kemenaker Peduli.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

iuran normal sebesar Rp16.800 per bulan kini mendapatkan potongan 50 persen sehingga peserta cukup membayar Rp8.400 per bulan

Istanbul (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyesuaian/diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diharapkan mampu memperluas perlindungan pekerja platform seperti pengemudi ojek dan kurir daring yang menghadapi risiko bekerja di jalan.

“Kita minta agar aturan ini disosialisasikan lebih luas, karena ini bagian dari inisiatif Pak Presiden (Prabowo Subianto),” kata Menaker dalam keterangannya yang diterima di Istanbul, Turki, Kamis.

Ia mengatakan pemerintah telah menginisiasi kebijakan pelindungan bagi pekerja platform, salah satunya melalui PP Nomor 50 Tahun 2025.

Aturan tersebut mengatur diskon iuran JKK dan JKM sebesar 50 persen bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja informal untuk sektor transportasi seperti pengemudi online/ojek online (ojol), kurir dan sopir.

Ia menyebutkan iuran normal sebesar Rp16.800 per bulan kini mendapatkan potongan 50 persen sehingga peserta cukup membayar Rp8.400 per bulan.

Dengan iuran yang lebih ringan, Menaker berharap semakin banyak pekerja platform yang terlindungi saat menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun risiko kematian.

Selain itu, Menaker Yassierli pun telah menerima aspirasi dari sejumlah perwakilan pekerja platform, yang berkaitan dengan keadilan dan transparansi dalam ekosistem kerja platform.

Aspirasi pertama adalah agar Bantuan Hari Raya (BHR) tahun ini lebih berkeadilan, berbasis pada pendapatan setahun terakhir. Para pekerja juga berharap BHR secara nominal lebih besar serta menjangkau penerima yang lebih luas.

Aspirasi kedua menyangkut transparansi terhadap formula dan potongan bagi hasil. Aspirasi ketiga menekankan agar perusahaan platform lebih memperhatikan aspek pelindungan bagi mitra kerja perempuan.

“Kita sudah berdialog dan saya mencoba menangkap aspirasi dari mereka. Kita sangat paham tantangan dan kondisi yang mereka hadapi saat ini,” kata Yassierli.

Menaker juga menyampaikan bahwa pekerja juga meminta agar payung hukum pekerja platform segera diterbitkan. Tujuannya agar ada kepastian hukum, sekaligus meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan pekerja platform.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah menetapkan skema work from anywhere (WFA) selama lima hari menjelang dan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri atau Lebaran 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS. Apakah kebijakan itu juga berlaku bagi karyawan swasta?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kebijakan ini bukan hari libur tambahan, melainkan fleksibilitas kerja untuk menjaga mobilitas masyarakat tetap lancar tanpa mengorbankan produktivitas.

"Diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja, khusus untuk ASN dan juga pekerja swasta. Pemerintah menerapkan skema kerja work from anywhere, bukan libur ya, ini clear work from anywhere atau flexible working arrangement," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Airlangga menjelaskan WFA diterapkan pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026. Penetapan lima hari tersebut dimaksudkan untuk mengurai kepadatan arus mudik dan arus balik Lebaran, sekaligus membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

Untuk aparatur sipil negara (ASN), kebijakan ini sudah ditindaklanjuti secara teknis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan WFA bagi ASN.

"Kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, yaitu dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Nyepi, serta tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri," kata Rini dalam kesempatan sama.

Lalu bagaimana dengan sektor swasta?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan fleksibilitas kerja serupa selama periode tersebut.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi bagian dari strategi menjaga mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026.

"Pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja," ujar Yassierli.

Ia meminta gubernur, bupati, dan wali kota mengimbau perusahaan di wilayahnya agar memberikan kesempatan pekerja melaksanakan WFA pada 16-17 Maret 2026 serta 25-27 Maret 2026, dengan mempertimbangkan potensi lonjakan arus mudik dan balik.

Meski demikian, penerapan WFA bagi swasta tidak bersifat wajib dan dapat dikecualikan untuk sektor-sektor esensial. Pengecualian berlaku untuk bidang kesehatan, hospitalitas, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, serta sektor lain yang tidak memungkinkan pekerjaan dilakukan dari jarak jauh.

Dalam kesempatan sama, Yassierli menegaskan pelaksanaan WFA tidak boleh merugikan pekerja. Ia memastikan kebijakan tersebut tidak dihitung sebagai cuti tahunan dan hak upah tetap dibayarkan penuh.

"Upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan," tegasnya.

Dengan demikian, aturan WFA sebelum dan sesudah Lebaran 2026 secara tegas berlaku bagi ASN melalui surat edaran resmi, sementara bagi sektor swasta sifatnya imbauan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan, tanpa mengurangi hak pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerima audiensi pengemudi ojek online yang tergabung dalam Aliansi Forum Rembug Pekerja Platform di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa (10/2).

Dalam pertemuan tersebut, para pekerja platform dan pengemudi ojol menyampaikan tiga aspirasi utama yang berkaitan dengan keadilan dan transparansi dalam ekosistem kerja platform.

Aspirasi pertama adalah agar Bantuan Hari Raya (BHR) 2026 lebih adil dan berbasis pada pendapatan setahun terakhir. Para pekerja juga berharap nominal BHR tahun ini secara lebih besar. Selain itu, jangkauan penerima BHR juga diharapkan bisa lebih luas.

Pengemudi ojol juga menyampaikan aspirasi terkait transparansi terhadap formula dan potongan bagi hasil. Tak hanya itu, mereka berharap perusahaan platform memperhatikan aspek perlindungan bagi mitra kerja perempuan.

Namun Yassierli tidak memberikan tanggapan langsung berkaitan tiga aspirasi itu. “Saya mencoba menangkap aspirasi dari mereka. Kita sangat paham tantangan dan kondisi yang mereka hadapi saat ini,” kata Yassierli dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (11/2).

Yassierli juga mengatakan, para pengemudi meminta agar payung hukum pekerja platform segera diterbitkan. Tujuannya agar ada kepastian hukum, sekaligus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja platform.

“Terima kasih teman-teman semua. Ini aspirasi yang menurut kami penting dan Insyaallah akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Yassierli tahun lalu menetapkan skema pemberian BHR bagi pengemudi dan kurir daring dalam menyambut Lebaran 2025. Pengemudi atau kurir dengan produktivitas tinggi akan menerima uang tunai sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan. Sementara, pengemudi lainnya mengikuti kesepakatan antara aplikator dan mitra pengemudi.

Hanya Dapat BHR Rp 50 Ribu

Beberapa pengemudi ojol sebelumnya mengeluhkan soal mekanisme BHR pada 2025. Beberapa diantaranya hanya mendapatkan BHR sebesar Rp 50 ribu.

“Kalau Rp 500 ribu lumayan bisa untuk membeli kue lebaran,” kata mitra pengemudi ojol Gojek, Estari kepada Katadata.co.id, Senin (2/2). Ia mendapatkan BHR Rp 50 ribu pada Ramadan dan Idul Fitri tahun lalu.

Mitra pengemudi ojol Gojek lainnya, Alip, juga mendapatkan BHR Rp 50 ribu tahun lalu. “Harapannya tahun ini lebih tinggi lagi. Minimal Rp 100 ribu,” ujar dia.

Ia bercerita, dirinya masih mendapatkan BHR Rp 50 ribu meski sempat pulang kampung dan off-bid alias tidak mengambil order pada periode Ramadan tahun lalu. Sementara rekannya yang terus mengambil pesanan selama bulan puasa 2025, tidak mendapatkan bonus.

Hal senada disampaikan Aji, mitra pengemudi ojol Gojek yang tidak mendapatkan Bonus Hari Raya Tahun lalu. “Saya yang ‘narik’ (mengambil order) setiap hari, tidak dapat (BHR) tahun lalu,” ujar dia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkolaborasi dengan Shopee Indonesia meluncurkan program Training of Trainers (ToT) Shopee Affiliate untuk memperkuat sumber daya manusia dalam keterampilan digital.

Program ToT tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi masyarakat di bidang ekonomi digital, khususnya pengembangan keterampilan pemasaran digital dan pemanfaatan skema affiliate melalui pemanfaatan platform e-commerce Shopee.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis untuk menyiapkan tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Yassierli menilai program pelatihan berbasis keterampilan digital seperti affiliate, dapat menjadi alternatif peluang kerja dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

"Transformasi dunia kerja menuntut kita untuk terus beradaptasi. Program Training of Trainers Shopee Affiliate ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing di era digital," ujar Yassierli dalam pidatonya di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) Kemnaker Bekasi, Jawa Barat, Rabu (11/2).

Program ToT Shopee Affiliate diikuti oleh 100 instruktur dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kemnaker. Dalam program yang berlangsung pada 11-13 Februari 2026, peserta yang dibekali pengetahuan dan keterampilan ekosistem affiliate marketing. Ilmu tersebut kemudian diajarkan kembali di balai vokasi masing-masing daerah.

Mereka mengikuti pelatihan oleh trainer dari Akademi Pengajar Kampus UMKM yang telah tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain itu, peserta juga dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan di daerah masing-masing sehingga bisa menularkan pengetahuan dan keterampilan ini kepada masyarakat.

"Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta seperti ini menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan kompetensi tenaga kerja nasional. Kami berharap program ini dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan," terang Yassierli.

Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira mengatakan program ini tidak hanya berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di ekosistem affiliate, tetapi juga mendukung peran balai vokasi sebagai pusat pengembangan talenta digital hingga ke daerah-daerah.

"Melalui pelatihan Training of Trainers Shopee Affiliate, kami berharap para instruktur balai vokasi tidak hanya memahami praktik affiliate marketing secara komprehensif, tetapi juga mampu menjadi ujung tombak dalam menyebarkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di berbagai daerah," kata Radynal.

Akademi Pengajar Kampus UMKM Shopee menargetkan akan melatih 500 pengajar hingga akhir tahun 2026 yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Target tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program ke lebih banyak balai pelatihan vokasi di berbagai daerah, serta mempercepat penguatan kapasitas instruktur agar semakin banyak masyarakat bisa mengakses pelatihan keterampilan digital secara berkelanjutan.

Kampus UMKM Shopee pertama kali diluncurkan pada 2021 dan telah memberikan pendampingan dan edukasi kepada UMKM. Modul pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan talenta digital.