KOMPAS.com – PT Merdeka Gold Resources Tbk (BEI: EMAS), anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk (BEI: MDKA), membuktikan kesiapan operasionalnya yang solid dengan melakukan penuangan emas perdana (first gold pour) di Tambang Emas Pani, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Sabtu (14/2/2026).

Pencapaian tersebut menjadi tonggak penting karena EMAS merealisasikan proyek lebih awal dari target yang semula direncanakan pada akhir kuartal I-2026.

“Pencapaian ini diraih lebih cepat dari jadwal yang sebelumnya kami sampaikan kepada publik, mencerminkan disiplin eksekusi proyek dan kesiapan operasional yang solid,” ujar Presiden Direktur EMAS Boyke Poerbaya Abidin dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (19/2/2026).

Pernyataan itu disampaikan Boyke saat prosesi penuangan emas perdana yang dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Syahidah beserta jajarannya, di Tambang Emas Pani, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Sabtu (14/2/2026).

Pada kesempatan tersebut, ia mengatakan bahwa percepatan itu menandai keberhasilan EMAS bertransisi dari tahap pengembangan proyek menuju operasi emas komersial sejak akuisisi aset pada 2020.

Penuangan emas perdana tersebut menghasilkan dore bullion, yakni emas batangan setengah jadi yang diperoleh melalui proses pelindian (heap leach) dan pemulihan emas di fasilitas Adsorption, Desorption, and Recovery (ADR). Tahap ini menandai dimulainya produksi emas komersial di Tambang Emas Pani.

Pada tahun pertama operasinya, EMAS menargetkan produksi di Tambang Emas Pani mencapai 110.000 hingga 115.000 ons emas, melampaui target awal perseroan sebesar 80.000 ons sepanjang 2026.

Tambang yang dikelola dengan metode tambang terbuka itu memiliki cadangan sekitar 4,8 juta ons emas dan sumber daya mineral lebih dari 7 juta ons emas. Dengan potensi ini, Tambang Emas Pani dinilai sebagai salah satu tambang emas primer yang paling menjanjikan di Indonesia.

Boyke menegaskan bahwa penuangan emas perdana di Tambang Emas Pani merupakan pencapaian strategis bagi perseroan dan Grup Merdeka.

“Beroperasinya Tambang Emas Pani juga menjadi fondasi bagi peningkatan kapasitas produksi ke tahap berikutnya," ucapnya.

Tak hanya mempercepat produksi awal, EMAS juga mempercepat pembangunan fasilitas carbon-in-leach (CIL). Konstruksi CIL dengan metode penggalian tanah yang semula akan dimulai pada 2027 telah dikerjakan sejak awal 2026.

Pengembangan fasilitas CIL berkapasitas 12 juta ton bijih per tahun kini ditargetkan selesai pada 2028. Sebelumnya, tahap pertama berkapasitas 7 juta ton direncanakan selesai pada 2029 dan ekspansi menjadi 12 juta ton pada 2032.

Dengan percepatan ini, target produksi sebesar 500.000 ons emas per tahun yang semula diprediksi tercapai pada 2032, kini optimis bisa diraih pada 2029.

Menjelang fase produksi penuh, Tambang Emas Pani dinyatakan siap memasuki tahap produksi emas komersial karena telah menyelesaikan seluruh tahapan pengembangan dan commissioning utama, termasuk penambangan awal, fasilitas pabrik persiapan bijih (ore preparation plant/ OPP), heap leach, serta fasilitas ADR.

Dorong pembangunan ekonomi Gorontalo

Boyke mengungkapkan bahwa keberadaan Tambang Emas Pani tidak hanya memperkuat portofolio emas Grup Merdeka, tetapi juga berkontribusi terhadap produksi emas Indonesia serta pembangunan ekonomi Gorontalo melalui penciptaan lapangan kerja dan program pemberdayaan masyarakat.

“Seluruh kegiatan operasi kami jalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip good mining practices (GMP) serta standar lingkungan, sosial, dan tata kelola environmental, social, and governance (ESG) yang tinggi,” katanya.

Senada dengan Boyke, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail optimistis kehadiran industri pertambangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

“Saya optimis dengan adanya industri pertambangan, pertumbuhan ekonomi provinsi bisa mencapai enam persen lebih asal dikelola dengan baik,” ucapnya.

Gusnar menambahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo mencapai 5,71 persen.

Dengan pertumbuhan tersebut, ia berharap angka kemiskinan di daerahnya dapat terus menurun.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia masih optimistis dapat meraih target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% meskipun prospek perekonomian global masih belum menggembirakan.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Firman Hidayat mengatakan, kondisi perekonomian global tidak terlalu kondusif jika dibandingkan tren rata-rata sebelum pandemi.

Dia menjelaskan, pada era 2000-2019 pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata mencapai 3,7%. "Tapi prediksi IMF selama 2023-2029 pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,2%," ujarnya dalam serial podcast PIER to Peers Permata Bank yang dipandu Division Head Economic Research Permata Bank Josua Pardede.

Firman menambahkan, dengan melihat tren pertumbuhan itu, maka dapat dikatakan saat ini semua pihak berhadapan dengan kondisi ekonomi global yang kurang kondusif dibandingkan pada masa sebelum pandemi.

Firman menguraikan, perlambatan ekonomi global sejatinya bersifat struktural, setelah berkaca pada tren jangka panjang seperti pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi. Dia melihat masih ada luka ekonomi yang belum pulih pasca pandemi yang terjadi di berbagai negara.

Tidak sedikit yang mengalami pelebaran defisit fiskal dan memiliki rasio utang tinggi sehingga menyebabkan kemampuan negara memberikan stimulus menjadi terbatas. Selain itu, terjadi pula fragmentasi global kebijakan perdagangan dan kebijakan industri terutama pasca pandemi. Banyak negara kemudian menerapkan proteksionisme, termasuk Amerika Serikat, yang justru menjadi momok bagi perdagangan global.

Tidak hanya itu, terjadi pula perlambatan ekonomi di Tiongkok, yang akan berdampak secara global, termasuk terhadap Indonesia. Pasalnya, dalam 10 tahun hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok makin erat. Perlambatan ekonomi Tiongkok sudah terlihat pada tahun 2025, di mana pada semester I 2025, perekonomian Negeri Tirai Bambu masih mampu tumbuh di atas 5% tapi kemudian pada kuartal III 2025 justru tumbuh di bawah 5%.

Perlambatan ekonomi Tiongkok dilihat Firman terjadi secara struktural. Dari sisi konsumsi, keyakinan konsumen belum kembali ke level yang optimistis dan hal ini dapat dilihat dari sektor properti yang masih terkontraksi baik dari sisi investasi maupun harga. Kondisi ini diperkirakan akan tetap berlanjut pada 2026.

Risiko perlambatan ini akan memengaruhi ekspor Indonesia di mana ekspor batu bara dalam satu tahun terakhir mengalami kontraksi, selain lantaran Tiongkok juga terus menggiatkan peralihan ke energi baru terbarukan.

Dia juga melihat dengan adanya proteksionisme dan perang dagang, mengakibatkan produk industri di Tiongkok berlimpah ruah dan harus dilempar ke luar negeri termasuk Indonesia dengan harga yang relatif murah. Hal ini perlu diwaspadai karena produk-produk itu akan berkompetisi dengan produk Indonesia.

"Sebagai antisipasi negara melakukan kebijakan bea masuk anti-dumping, safeguard, antisipasi banjir produk dari luar. Ini tidak akan bisa selesai kalau tidak lakukan G2G dengan Tiongkok. Uni Eropa sudah membuat satgas bersama untuk antisipasi dan hal ini harus juga dilakukan oleh Indonesia," urainya.

Di samping itu, Indonesia perlu juga menggencarkan diversifikasi perdagangan ke negara lain di mana salah satunya adalah India yang perekonomiannya tumbuh positif sehingga menjadi potensi market pengganti Tiongkok.

OPTIMISME DOMESTIK

Dia mengatakan, meski perekonomian global masih suram, untungnya pertumbuhan ekonomi domestik di Indonesia relatif stabil 5%, makroekonomi dan transaksi berjalan terjaga, dan cadangan devisa masih dalam level yang nyaman.

"Ekonomi domestik betul-betul resiliensi tapi tantangan ke depan tidak akan mudah. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di bawah 5% dan tidak ada signifikansi investasi meski kinerja ekspor positif dibandingkan tahun sebelumnya," terangnya.

Seperti diketahui, dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4%. DEN, tutur Firman, yakin target ini realistis karena jika dipotret dari sisi kebijakan fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan akselerasi cepat yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia menguraikan, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) menyebabkan pengeluaran pemerintah terjadi sejak awal tahun. Sejak awal tahun, secara total, ribuan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) membelanjakan Rp20 triliun sehingga mendorong konsumsi rumah tangga yang mengalami pertumbuhan cerah sejak Kuartal IV 2025 dan diprediksi akan terus meningkat sepanjang 2026.

Faktor lain dari sisi konsumsi rumah tangga adalah penyaluran bansos yang tahun ini diyakini akan semakin tepat sasaran karena menggunakan teknologi biometrik dan terkoneksi dengan data kependudukan, serta sistem pembayaran digital.

Berbicara soal sektor konsumsi rumah tangga, salah satu yang sering menjadi sorotan adalah konsumsi kelas menengah. Firman mengatakan, isu melambatnya daya beli kelas menengah sebenarnya berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Menurutnya, tingkat pengangguran terbuka memang trennya mengalami penurunan. Tapi kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi, tren gap status pekerja malah semakin melebar. Pekerja penuh, sebelum pandemi mencapai 71%, sekarang turun menjadi 67% dan yang dikhawatirkan tingkat pengangguran terbuka yang berpendidikan tinggi mengalami peningkatan.

Ini tidak muncul tiba-tiba, tapi terjadi secara struktural, terutama setelah pandemi. Pemerintah sudah mengetahui masalah ini dan mau tidak mau harus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan menghasilkan investasi baik asing maupun domestik.

Tapi semuanya itu belum cukup untuk mendorong pertumbuhan 5,4% tanpa kehadiran sektor swasta. Investasi ini harus digenjot dan sebagai syarat utamanya adalah regulasi yang memberikan kemudahan berusaha.

Dia melihat pemerintah sudah mulai membenahi berbagai regulasi itu seperti revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), tapi masih perlu ditingkatkan untuk memberikan kepastian berusaha.

Di samping itu, hilirisasi juga dia nilai perlu ditingkatkan, bukan hanya pada sektor pertambangan tapi juga di sektor pertanian, perikanan serta kelautan, yang diyakini lebih banyak menyerap tenaga kerja.

DEN juga melihat industri padat karya seperti garmen dan alas kaki, yang meski tengah surut, tapi realitanya masih banyak investasi asing yang tertarik masuk ke sektor ini, meski ada juga persoalan yang mesti diatasi secara cepat.

"Faktor SDM jadi persoalan. Karena itu butuh waktu untuk melatih SDM, sehingga harus ada percepatan penguatan vokasi ke bidang yang minat investasinya cukup tinggi," pungkasnya.

Untuk memahami lebih jauh pandangan para narasumber mengenai dinamika ekonomi global dan prospek Indonesia ke depan, Anda dapat menyaksikan diskusi lengkapnya melalui video berikut:

• Episode 5:https://per.mt/piertopeers-eps5
• Episode 6:https://per.mt/piertopeers-eps6

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa stabilitas sosial dan politik Indonesia akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis dan investasi.

Hal tersebut disampaikan dalam Gala Iftar Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa berbagai reformasi dan kebijakan pemerintah bertujuan memperkuat stabilitas nasional yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha.

Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan latar belakangnya tidak hanya sebagai mantan perwira militer, tetapi juga sebagai pelaku bisnis yang pernah berinvestasi di berbagai negara.

Dia menyebut pengalaman berusaha di Kazakhstan dan Azerbaijan memberinya pemahaman langsung mengenai kekhawatiran serta kebutuhan investor asing.

“Setelah militer, saya terjun ke dunia bisnis. Saya juga berbisnis di negara-negara di luar Indonesia. Jadi, saya tahu dan memiliki pengalaman menjadi investor asing,” tuturnya.

Kepala Negara menilai stabilitas sosial dan politik yang terjaga akan memperkuat kepercayaan investor global terhadap Indonesia. Dengan kepastian hukum, penghormatan terhadap kontrak, serta pengalaman pemerintah memahami kebutuhan investor, dia optimistis Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang semakin menarik.

Menurutnya, pengalaman tersebut membuat pemerintahannya lebih peka terhadap kepastian hukum, perlindungan investasi, serta stabilitas kebijakan yang dibutuhkan pelaku usaha internasional.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki tradisi menghormati tamu dan mitra asing. Dia menilai nilai budaya tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melindungi investor dan menjunjung tinggi kontrak bisnis.

Dia juga menyebut hubungan personal jangka panjang dengan mitra internasional sebagai bukti konsistensi komitmen Indonesia dalam menjaga kepercayaan.

“Itulah tradisi kami. Semua tamu kami anggap harus dilindungi. Kami boleh saja bertengkar di antara sesama kami, tetapi bagi kami, tamu asing atau tamu dalam tradisi kami harus dilindungi dan dihargai,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya mengungkap alasan defisit anggaran pada tahun 2025 bisa menembus angka 2,92% dari produk domestik bruto (PDB).

Purbaya mengatakan bahwa defisit anggaran tahun lalu yang nyaris menyentuh batas 3% sengaja dimaksimalkan untuk memastikan pembalikan arah pertumbuhan ekonomi.

Alhasil, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi tumbuh 5,11% sepanjang tahun dan mencapai rekor tertinggi pascapandemi pada kuartal IV/2025 yakni 5,39%.

"Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kami enggak lewatin [batas] 3%, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik. Tinggal kami lari, tinggal atur ke depan seperti apa yang ramai ekonominya," tutur Purbaya dikutip, Kamis (19/2/2025).

Di sisi lain, Purbaya juga mengatakan bahwa rasio utang pemerintah pusat masih dalam batas aman kendati angkanya telah menembus 40,46% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia kemudian membandingkannya dengan beberapa negara kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang rasio utangnya berada di atas 50%.

"Enggak apa-apa. Memang kenapa? Singapura berapa? [Lebih dari 100%]. Malaysia berapa? [Lebih dari 60%]. Thailand berapa? Coba cek aja Thailand berapa. Dengan standar itu, kami masih aman," terangnya Purbaya kepada wartawan usai rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Saran dari IMF

Adapun Dana Moneter Internasional (IMF) menekankan pemerintah Indonesia perlu berhati-hati melakukan ekspansi belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan target menjadi negara maju pada 2045.

Berdasarkan laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini.

IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Terlebih, IMF menekankan jika pemerintah mengkombinasikannya dengan reformasi struktural maka pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi dan penerimaan yang pada gilirannya akan semakin menekan defisit.

"Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan, meningkatkan seleksi proyek melalui penilaian proyek yang ketat dengan mempertimbangkan dampak rambatan positif, sembari memastikan perlindungan pengawasan yang tangkas untuk meminimalkan risiko sekaligus menghindari hambatan," simpul laporan tersebut.

Strategi Purbaya Tekan Defisit

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan ikut menekan defisit APBN sekaligus rasio utang pemerintah.

Purbaya tidak menampik bahwa saat ini kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB. Kendati demikian, dia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.

Dia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%.

"Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat maka secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio alias rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi.

Alasannya, sambung Purbaya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.

"Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya," jelasnya.

Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan 'bersih-bersih' organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.

Dia pun mengaku optimis strategi memacu swasta bisa membuahkan hasil, berkaca capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

"Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memberantas korupsi, penyimpangan, dan aktivitas ekonomi ilegal demi menciptakan kepastian hukum bagi investor.

Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan lindung. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menegakkan hukum dan melindungi sumber daya alam nasional dari eksploitasi yang melanggar aturan.

“Kami memiliki masalah penyelundupan, perdagangan manusia, aktivitas ekonomi ilegal, pertambangan liar, perikanan liar, dan penebangan liar. Saya baru saja menutup 1.000 tambang ilegal. Mereka menambang di hutan lindung,” tuturnya saat menghadiri Gala Iftar Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Selain itu, pemerintah juga menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang terbukti melanggar hukum, termasuk beroperasi di luar area izin atau konsesi yang diberikan.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah memilih menghadapi persoalan secara langsung dan menegakkan supremasi hukum guna menciptakan kepastian dalam proses hukum. Menurutnya, langkah tegas tersebut penting untuk membangun kepercayaan investor sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat bagi negara dan rakyat.

“Pemerintah saya berkomitmen untuk melawan korupsi dan penyimpangan. Kami menangani masalah kami secara langsung. Kami menegakkan hukum dan berupaya menciptakan suasana kepastian dalam proses hukum,” tandas Prabowo.

Dalam forum yang dihadiri para pemimpin bisnis Amerika Serikat tersebut, Prabowo mengakui Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari penyelundupan, perdagangan manusia, hingga praktik pertambangan, perikanan, dan penebangan liar.

Selain itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat, di mana pemerintah mempertahankan disiplin fiskal dan mengendalikan inflasi hingga termasuk salah satu yang terendah.

"Investasi asing langsung (foreign direct investment) juga terbukti sangat sehat. Kami mencapai US$53 miliar tahun lalu, dan saya rasa ini mencerminkan kepercayaan nyata terhadap ekonomi kami, potensinya, stabilitas politik kami, serta arah kebijakan kami," imbuhnya.

Prabowo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh stabil di angka 5 persen lebih.

"Kami akan terus menjaga lintasan ini, dan secara pribadi saya yakin pertumbuhan kami akan jauh lebih tinggi tahun ini. Indikator nyata sudah mulai terlihat. Kami menggerakkan ekonomi dari tingkat akar rumput," tandas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mampu melampaui level 5 persen. Pemerintah saat ini menggerakkan perekonomian dari tingkat akar rumput sebagai fondasi penguatan kinerja nasional.

Hal ini tercermin dari arus investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) menunjukkan tren yang sangat sehat. Tahun lalu, Indonesia mencatatkan realisasi FDI sebesar US$53 miliar yang dinilai sebagai bentuk kepercayaan nyata asing terhadap potensi ekonomi, stabilitas politik, serta arah kebijakan dalam negeri.

"Ekonomi kami tumbuh stabil di angka 5 persen lebih. Kami akan terus menjaga lintasan ini, dan secara pribadi saya yakin pertumbuhan kami akan jauh lebih tinggi tahun ini. Indikator nyata sudah mulai terlihat, kami menggerakkan ekonomi dari tingkat akar rumput," ujar Prabowo dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2).

Lebih lanjut, Prabowo menekankan strategi ekonomi pemerintah difokuskan pada kemampuan mempertahankan pertumbuhan jangka panjang. Salah satu kuncinya adalah mengendalikan dan mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara sehat dan berkelanjutan.

Ia juga mengakui masih ada sejumlah kelemahan struktural yang harus dibenahi. Persoalan tata kelola, korupsi, dan lemahnya kinerja institusi menjadi tantangan serius.

"Strategi ekonomi kami sangat terfokus. Pertama, kami ingin memiliki kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan. Namun, kami perlu mengendalikan ekonomi dalam arti mengontrol penggunaan sumber daya alam kami secara sehat," jelasnya.

Prabowo menyoroti maraknya penyelundupan dan kegiatan ekonomi ilegal, mulai dari pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, hingga korporasi yang mengelola perkebunan di kawasan hutan lindung. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai masalah lama yang harus dihadapi secara langsung.

"Saya tidak ingin menyerahkan kedaulatan pemerintah Indonesia kepada kartel-kartel ilegal yang terus menyebabkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya menjadi hak pemerintah dan rakyat Indonesia," tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah telah menghitung kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi tersebut dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu, pembenahan struktural dinilai menjadi bagian penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

"Kami menghitung kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi ini sangatlah besar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu menilai peningkatan likuiditas di perbankan belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan kredit.

Mari menyampaikan, pemerintah sebelumnya telah menambah likuiditas melalui penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan, tetapi langkah tersebut belum tercermin pada akselerasi penyaluran kredit.

“Tentunya ada peningkatan likuiditas melalui penempatan dana SAL di perbankan. Ternyata hal itu belum diterjemahkan menjadi peningkatan kredit,” kata Mari dalam Economic Outlook 2025 secara daring, Kamis (19/2/2026).

Mari mengungkapkan, pertumbuhan kredit pada 2025 masih berada di bawah 10% sehingga dampak pelonggaran likuiditas terhadap ekspansi kredit belum terlihat signifikan.

Di sisi lain, Mari menilai bahwa penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) dari 6% menjadi 4,75% dalam satu tahun terakhir juga belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan suku bunga kredit yang mampu mendorong permintaan pembiayaan.

Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan bukan lagi terletak pada sisi pasokan dana, melainkan pada lemahnya permintaan kredit.

Dia mengaitkan hal itu dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi serta melemahnya daya beli masyarakat yang membuat dunia usaha dan rumah tangga masih menahan ekspansi maupun konsumsi berbasis kredit.

“Jadi ini apakah masalah supply? Masalah supply sudah teratasi, tapi masalah demand untuk kredit ini mungkin ada kaitannya tentunya dengan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI pada 12 September 2025. Kemudian, pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merincikan bahwa dari total penempatan awal, saat ini sisa dana pemerintah yang masih mengendap di sistem perbankan tercatat sebesar Rp201 triliun. Menurutnya, mekanisme ini justru memberikan dampak ekonomi yang lebih positif.

Jika sebelumnya uang tersebut hanya tercatat sebagai simpanan di bank maka kini dana tersebut masuk kembali ke sistem perekonomian dalam bentuk belanja riil yang memicu aktivitas ekonomi. “Jadi saya masukin lagi ke sistem dalam bentuk belanja pemerintah daerah dan pusat,” katanya.

Kemudian pada akhir 2025, Purbaya mengonfirmasi telah menarik dana pemerintah di perbankan sebesar Rp75 triliun untuk belanja pemerintah di akhir tahun.

Purbaya memastikan langkah ini tidak akan menyedot likuiditas pasar, melainkan mempercepat perputaran uang di sektor riil. Bendahara negara itu menjelaskan bahwa penarikan tersebut merupakan bagian dari strategi manajemen kas.

“Itu [Rp276 triliun] kan kita sudah masukkan semua waktu itu ke perbankan. Jadi, pelan-pelan kita tarik sedikit. Yang Rp75 triliun kita tarik, tapi kita belanjakan lagi,” ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) menilai Indonesia membutuhkan roadmap yang jelas untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri makanan dan minuman (mamin).

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan ketergantungan yang tinggi dinilai membuat industri rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah serta dinamika kebijakan perdagangan global.

Apalagi, hingga kini sebagian besar bahan baku utama industri mamin masih berasal dari luar negeri. Padahal, sektor ini diharapkan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk target pertumbuhan hingga 8%.

“Kita ingin menyerap dari dalam negeri, tapi perkembangan di hulu lebih lambat dibandingkan kebutuhan industri, sehingga kita makin tertinggal dan makin banyak butuh bahan baku impor,” kata Adhi kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Dia menjelaskan, regulasi impor yang ketat seperti larangan dan pembatasan (lartas) memang bertujuan baik. Namun, tanpa sinkronisasi dengan kebutuhan industri, aturan tersebut berpotensi menghambat produksi, terutama ketika pasokan dalam negeri belum memadai.

Menurut Adhi, solusi yang dibutuhkan bukan sekadar pelonggaran aturan, melainkan peta jalan jangka pendek dan panjang yang terintegrasi antara sektor hulu dan hilir. Roadmap tersebut diharapkan memuat strategi lima hingga sepuluh tahun ke depan untuk memperkuat kapasitas produksi bahan baku domestik.

“Kita perlu bikin roadmap yang jelas, lima tahun ke mana, sepuluh tahun ke mana. Yang penting kita harus mendukung perkembangan hulunya supaya secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan impor,” tuturnya.

Data Gapmmi menunjukkan sejumlah komoditas strategis masih sangat bergantung pada impor. Untuk industri makanan, gula hampir 100% masih diimpor, gandum 100%, susu sekitar 80%, jagung pangan 90%, serta kedelai sekitar 70%. Sementara itu, garam industri masih sekitar 70% bergantung pada pasokan luar negeri.

Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan, terlebih ketika industri didorong untuk tumbuh lebih tinggi demi mendukung ekspansi ekonomi nasional. Gapmmi menegaskan industri siap berkontribusi, asalkan dukungan ketersediaan bahan baku, logistik, dan infrastruktur dapat dipastikan.

“Kalau industri disuruh tumbuh tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%, kita siap. Tapi harus disediakan sumber daya industrinya, baik bahan baku, logistik, maupun infrastruktur,” tegasnya.

Ke depan, Gapmmi juga mengingatkan potensi gangguan pasokan komoditas pangan seperti susu, telur, dan ayam jika tidak ada langkah strategis yang terkoordinasi. Tanpa roadmap yang komprehensif dan implementatif, ketergantungan impor dikhawatirkan semakin dalam dan berulang menjadi polemik setiap tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan capaian investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) sebesar US$53 miliar atau setara Rp897 triliun triliun pada tahun lalu atau 2025 dan ini bukti kuat kepercayaan global terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Business Summit US–Asean di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026).

Menurut Prabowo, stabilitas nasional, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan faktor utama yang mendorong arus investasi ke Indonesia.

“Kami mencapai US$53 miliar tahun lalu, dan saya rasa ini mencerminkan kepercayaan nyata terhadap ekonomi kami, potensinya, stabilitas politik kami, serta arah kebijakan kami,” ujarnya.

Prabowo menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Pemerintah menjaga disiplin fiskal, inflasi tetap terkendali dan termasuk yang terendah, serta pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5 persen.

Dia optimistis tren tersebut akan terus berlanjut dan bahkan meningkat pada tahun ini seiring upaya pemerintah menggerakkan ekonomi dari tingkat akar rumput.

“Indikator nyata sudah mulai terlihat; kami menggerakkan ekonomi dari tingkat akar rumput,” katanya.

Fokus pada Pertumbuhan dan Pengelolaan SDA

Dalam paparannya, Prabowo menjelaskan strategi ekonomi Indonesia diarahkan pada kemampuan mempertahankan pertumbuhan sekaligus mengelola sumber daya alam secara sehat dan berkelanjutan.

Namun, dia juga secara terbuka mengakui masih adanya kelemahan dalam tata kelola, termasuk praktik korupsi dan kinerja institusional yang belum optimal.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyoroti berbagai kegiatan ekonomi ilegal seperti pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, serta pengelolaan perkebunan di kawasan hutan lindung oleh korporasi.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik ilegal tersebut terus merugikan negara.

“Saya tidak ingin menyerahkan kedaulatan pemerintah Indonesia kepada kartel-kartel ilegal yang terus menyebabkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya menjadi hak pemerintah dan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Dia menambahkan bahwa kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi sangat besar, sehingga pemerintah berkomitmen menghadapi persoalan tersebut secara langsung.

Pidato tersebut menegaskan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo yang berfokus pada stabilitas, reformasi tata kelola, dan penguatan kepercayaan investor sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Saya tidak ingin menyerahkan kedaulatan pemerintah Indonesia kepada kartel-kartel ilegal yang terus menyebabkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya menjadi hak pemerintah dan rakyat Indonesia,” pungkas Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memaparkan strategi pemerintah Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil di atas 5 persen, sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas dan transisi energi sebagai fondasi jangka panjang.

Dalam pertemuan dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (USCC), US-ASEAN Business Council (USABC), dan US-Indonesia Society (USINDO) di Gedung USCC, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu sore waktu setempat, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama dan stabilitas sebagai prasyarat utama mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Ia meyakini kolaborasi dan kompromi antara para pemimpin bangsa akan menciptakan iklim kepercayaan yang kuat bagi investasi.

"Saya belajar bahwa kerja sama, kolaborasi, dan kompromi pada akhirnya akan terbukti lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan bagi semua pihak," ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, stabilitas politik, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintah yang baik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor.

Kepala Negara menyebut bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat karena disiplin fiskal yang terjaga dan pertumbuhan stabil di atas 5 persen dan akan terus meningkat.

Salah satu strategi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah penguatan ekonomi dari tingkat akar rumput atau masyarakat yang paling bawah.

Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan dapat dipertahankan dalam jangka panjang dengan pengelolaan sumber daya alam yang sehat dan berkelanjutan.

"Kita ingin memiliki kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan, tetapi kita juga perlu mengendalikan perekonomian dalam arti memastikan pemanfaatan sumber daya alam kita dilakukan secara sehat dan berkelanjutan," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menambahkan, pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebagai prioritas. Ia mengaku masih terdapat pekerjaan rumah yang besar, terutama dalam peningkatan efisiensi logistik.

Oleh karenanya, pemerintah Indonesia akan membangun pelabuhan, bandara, dan jalan tol untuk meningkatkan efisiensi.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memastikan transisi energi menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Pemerintah berkomitmen mengembangkan energi terbarukan, kendaraan listrik dan industri energi hijau.

"Kami berkomitmen pada energi terbarukan, kendaraan listrik, dan industri hijau, namun pendekatan kami sangat pragmatis," imbuhnya.

Dengan kombinasi stabilitas politik, penguatan investasi, pembangunan konektivitas, serta transisi energi yang terukur, pemerintah optimistis mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Hafidz Mubarak A
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu Astutik menyebut kondusivitas iklim usaha untuk mendorong perekonomian.

Ning mengatakan, peran ini harus diambil oleh semua pihak tidak hanya asosiasi, tapi juga pemerintah, Aparat Penegak Hukum (APH) juga media untuk membentuk persepsi publik mengenai kondusivitas iklim usaha di tatar pasundan.

"Perannya sangat besar ya, apa lagi media merupakan salah satu pilar fundamental," ucap Ning, Kamis (18/2/2026).

Hal ini, kata dia, mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat kompleks, bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi, percepatan penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan investasi.

Pasalnya, dunia usaha memerlukan kepastian hukum, stabilitas keamanan dan iklim sosial yang tenang dan rasional.

Ia menilai Jawa Barat memiliki tantangan iklim usaha yang kompleks, mulai dari persoalan upah, investasi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga restrukturisasi industri.

Sehingga, perlu adanya peran bersama untuk menjawab tantangan ini melalui kolaborasi antarpihak. Dengan demikian target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat bisa diakselerasi.

Ning juga mengingatkan dengan kondisi geopolitik yang tidak berpihak pada sektor usaha domestik, dia berharap ada keberpihakan market Tanah Air terhadap produk lokal.

"Potensinya sangat besar, jika ceruk itu bisa dioptimalkan bisa jadi industri kita bisa tetap tumbuh meski diterpa masalah politik global," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) mulai menunjukkan tanda pemulihan setelah sempat tertekan pada pekan terakhir Januari 2026. Sejumlah analis melihat ruang penguatan masih terbuka, meski jalannya tidak akan mulus karena indeks harus melewati sejumlah level teknikal penting serta menunggu konfirmasi katalis makro.

Head of Research Muhammad Wafi dari KISI Sekuritas menjelaskan target IHSG menuju 9.000 tersebut merupakan target ambisius, tetapi masih bisa dicapai dengan asumsi pertumbuhan earning per share 8%, serta kondisi makro yang stabil atau kondusif.

“Katalisnya ada dari sisi fiskal terutama penyerapan anggaran, momentum lebaran, dan normalisasi cost of fund,” ujar Wafi, Rabu (18/2/2026).

Adapun, KISI Sekuritas memilih saham BBNI, BMRI, ICBP, AMRT, dan TLKM sebagai pilihan untuk saat ini.

Sementara itu, Associate Director of Research Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas menjelaskan peluang IHSG kembali ke level 9.000 masih terbuka.

“Sejauh ini, situasi dan kondisi mulai kondusif karena MSCI dan Bursa, serta para pemangku kepentingan sedang bahu-membahu untuk menyelesaikan setiap hambatan yang ada,” kata Nico.

Menurutnya, pelaku pasar tinggal menantikan bagaimana proses perbaikan tersebut, sehingga kepercayaan mulai pulih. Nico juga menuturkan resistance kuat yang harus dilewati IHSG adalah pada level 8.350 terlebih dahulu.

Lebih lanjut, Nico menjelaskan saat ini katalis bagi IHSG tidak hanya berasal dari MSCI dan pemerintah, tetapi juga harapan dari pemangkasan tingkat suku bunga Federal Reserve yang kembali merebak di pasar.

Ekspektasi ini karena inflasi Amerika Serikat kembali mengalami penurunan, sedangkan data ketenagakerjaan mulai stabil, sehingga peluang The Fed mengalami penurunan tingkat suku bunga kembali terbuka lebar.

Hal ini juga yang membuat Bloomberg menaruh prediksi bahwa Fed Rate akan dipangkas hingga 100 bps.

Selain itu, lanjutnya, pertemuan Bank Indonesia esok hari juga sangat dinantikan, apakah mungkin Bank Indonesia akan menggunakan amunisi untuk memangkas tingkat suku bunga, ataukah justru mempertahankannya.

“Hal ini tentu yang masih menjadi perhatian setidaknya hingga kuartal I/ 2026. Situasi dan kondisi dunia yang mulai stabil, juga menjadi bantalan untuk meningkatkan kepercayaan pelaku pasar dan investor untuk mulai kembali masuk,” tutur Nico.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.