Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) membukukan laba bersih tahun berjalan konsolidasian sebesar Rp4 triliun pada 2025. Raihan laba tersebut meningkat 14% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Chief Financial Officer Danamon Theresia Adriana menyampaikan realisasi tersebut merupakan laporan kinerja pasca penggabungan usaha antara Mandala Multifinance dan Adira sejak Oktober 2025.

“Pada aspek profitabilitas, Danamon mencatatkan laba bersih tahun berjalan konsolidasian setelah pajak dan kepentingan minoritas sebesar Rp4 triliun tumbuh 14% YoY dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kata Theresia dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja FY 2025 Bank Danamon secara daring, Kamis (19/2/2026).

Adapun laba operasional sebelum pencadangan atau PPOP konsolidasian tercatat sebesar Rp9,6 triliun tumbuh 4% YoY dibandingkan tahun sebelumnya. Theresia menyebut, raihan laba tersebut mencerminkan pertumbuhan pendapatan operasional yang solid.

Dia mengungkapkan, pertumbuhan laba bersih Bank Danamon ditopang oleh peningkatan pendapatan, pengelolaan biaya yang baik, serta didukung perbaikan pada biaya kredit atau cost of credit sebesar 10% YoY.

Dari sisi intermediasi, Theresia melaporkan bahwa perseroan membukukan total kredit dan trade finance konsolidasian sebesar Rp212,7 triliun tumbuh 9% YoY jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan dalam sisi kredit ini ditopang oleh pertumbuhan kredit seluruh lini bisnis, banking, dan financial institutions, SME banking, consumer banking, dan Adira Finance,” ungkapnya.

Pada saat yang sama, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun Bank Danamon mencapai Rp176,9 triliun, tumbuh 16% YoY dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari total tersebut, simpanan pada giro dan tabungan atau current account dan saving account (CASA) tumbuh 18% YoY, mencapai Rp75,2 triliun hingga Desember 2025.

Terkait rentabilitas, Theresia mengungkapkan bahwa perseroan membukukan margin bunga bersih atau NIM konsolidasian sebesar 7,7%. Dia menyebut, Bank Danamon selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnisnya sebagaimana tercermin pada kualitas aset Danamon yang tetap terjaga dengan baik pada semester II/2025.

Rasio Loan at Risk atau LAR juga telah memperhitungkan penundaan pembayaran sebagai akibat dari pandemi COVID-19 tercatat lebih baik 230 basis point (bps) dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 8,3%. Pada saat yang sama, Rasio NPL Bruto berada pada posisi 1,7%, 20 bps lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, rasio NPL atau NPL Coverage Ratio adalah 280,7% dan LAR meningkat 560 bps mencapai 54,9% YoY. Kualitas aset tersebut juga terjaga bersama dengan likuiditas dan permodalan yang tetap kuat, dengan rasio cakupan likuiditas atau LCR Danamon adalah sebesar 158,9%.

Adapun, rasio kewajiban pemenuhan modal minimum KPMM konsolidasian sebesar 25,4% hingga akhir Desember 2025.

Apabila mengecualikan dampak dari penggabungan usaha antara Adira Finance dan Mandala Finance, total kredit dan trade finance konsolidasian per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp206,9 triliun, tumbuh 9% YoY.

Sementara simpanan pihak ketiga tumbuh 15% YoY mencapai 176,9 triliun. Pada aspek profitabilitas, pada tahun buku 2025, Danamon membukukan pendapatan operasional konsolidasian sebesar Rp19,5 triliun, tumbuh 3% YoY.

“Pendapatan operasional sebelum pencadangan sebesar Rp8,6 triliun, tumbuh 4% YoY, dan laba bersih setelah pajak konsolidasian sebesar Rp3,9 triliun, atau tumbuh 21% YoY,” pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyatakan ruang penurunan suku bunga acuan alias BI Rate masih terbuka ke depannya. Meski demikian, otoritas moneter masih memilih langkah menunggu hingga tensi ketidakpastian di pasar keuangan global mereda.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa bank sentral secara konsisten masih melihat adanya peluang untuk kembali melonggarkan kebijakan moneter, mempertimbangkan kondisi makroekonomi domestik yang dinilai cukup kondusif.

"Kami masih konsisten, kami masih memandang ruang penurunan suku bunga itu masih terbuka dengan inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang perlu terus didorong. Itulah kenapa ruang penurunan suku bunga masih ada," ujar Perry dalam konferensi pers Pengumuman Hasil RDG BI, Kamis (19/2/2026).

Kendati ruang pemangkasan tersebut tersedia, Perry menggarisbawahi bahwa kondisi pasar keuangan global saat ini masih dibayangi oleh tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Oleh karena itu, langkah BI ke depan dalam mengeksekusi pelonggaran suku bunga acuan berdasarkan data dependent atau bergantung pada dinamika data ekonomi terbaru. BI, sambung Perry. tidak ingin terburu-buru dan akan menanti momentum yang tepat.

"Kami akan pantau terus, [apabila] ada kesempatan nanti ke depannya untuk merealisasikan ruang penurunan suku bunga, sehingga untuk itu pada dua hari ini [RDG 18-19 Februari], kami berdiskusi untuk tetap mempertahankan BI Rate tetap sama yaitu 4,75%," terangnya.

Sebagai catatan, keputusan BI untuk menahan suku bunga acuan di level 4,75% pada RDG periode Februari 2026 ini juga diikuti dengan dipertahankannya suku bunga Deposit Facility di level 3,75% dan suku bunga Lending Facility di posisi 5,5%.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan bahwa keputusan menahan suku bunga ini sangat sejalan dengan fokus kebijakan jangka pendek BI yang mengedepankan stabilitas, terutama untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026 dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini," kata Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pegadaian mencatatkan laba bersih senilai Rp8,34 triliun sepanjang 2025. Nilai tersebut naik signifikan sebesar 42,56% (year on year/YoY) dari Rp5,85 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (18/2/2026), laba tersebut ditopang oleh kenaikan pendapatan usaha yang mencapai Rp89,58 triliun, tumbuh 132% (YoY).

Bila dirinci, pendapatan usaha yang paling melonjak adalah pendapatan penjualan emas yang mencapai Rp61,56 triliun, naik 238,4% (YoY). Diikuti pendapatan sewa modal dan administrasi yang tumbuh 36,65% (YoY) menjadi Rp27,14 triliun. Terakhir, pendapatan usaha lainnya sebesar Rp868 miliar.

Sementara itu, jumlah beban usaha Pegadaian sepanjang 2025 menyentuh Rp78,47 triliun, naik 153,5% (YoY) dari Rp30,95 triliun. Beban paling besar adalah beban harga pokok penjualan emas yang sebesar Rp59,16 triliun, naik 238,4% (YoY).

Lebih jauh, jumlah aset Pegadaian per 2025 tumbuh 47,79% menjadi Rp151,65 triliun. Sementara itu, liabilitas sebesar Rp110,02 triliun dan jumlah ekuitas senilai Rp41,62 triliun.

Adapun, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan laba yang diperoleh Pegadaian itu juga didukung oleh pencapaianoutstanding loan(OSL)grosssebesar Rp126 triliun, yang meningkat 47,5% dari tahun 2024 sebesar Rp85,4 triliun.

Di lain sisi, Damar turut membeberkan bahwa Pegadaian turut mencatat total transaksi dan kelolaan Bank Emas Pegadaian mencapai 33,7 ton, terdiri dari transaksi Tabungan Emas yang menembus angka 17,1 ton, transaksi Deposito Emas sebesar 2,18 ton, transaksi Cicil Emas mencapai 10,3 ton, serta transaksi Titipan Emas Korporasi dan Pinjaman Modal Kerja Emas yang terus bertumbuh.

“Pegadaian terus berkomitmen mendukung pertumbuhan perekonomian kerakyatan melalui layanan produk gadai yang inklusif, layanan pinjaman mikro yang memudahkan, serta layanan Bank Emas Pegadaian yang andal,” tuturnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat telah menggelontorkan Rp427,5 triliun insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) sampai pekan pertama Februari 2026.

Adapun, implementasi KLM yang diperkuat sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, penguatan KLM dilakukan melalui dua jalur utama, yakni Lending Channel dan Interest Channel.

Melalui skema ini, Bank Indonesia mendorong perbankan agar lebih responsif dalam menyalurkan kredit ke sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia Lending Center, sekaligus menyesuaikan suku bunga kredit baru agar sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

“Dengan KLM, insentif yang lebih tinggi diberikan bagi bank yang lebih responsif dalam menyesuaikan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ujar Perry dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kamis (19/2/2026).

Perry menjelaskan bahwa dari total insentif KLM yang telah disalurkan, alokasi melalui Lending Channel tercatat sebesar Rp357,9 triliun dan melalui Interest Channel sebesar Rp69,6 triliun.

Berdasarkan kelompok bank, insentif KLM disalurkan kepada bank BUMN sebesar Rp207,1 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) Rp184,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp28,5 triliun, serta kantor cabang pembantu asing (KCPA) Rp7,1 triliun.

Secara sektoral, insentif tersebut mengalir ke berbagai sektor prioritas, antara lain pertanian, industri, dan real estate. Selain itu, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, perumahan, serta sektor UMKM, koperasi, inklusi keuangan, dan pembiayaan berkelanjutan juga menjadi sasaran utama.

Menurut Perry, langkah ini menjadi bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global.

Bank Indonesia berharap transmisi kebijakan moneter ke sektor riil dapat berlangsung lebih efektif, sehingga mendukung peningkatan kredit perbankan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengungkapkan pelemahan pertumbuhan kredit sangat berkaitan dengan perlambatan tiga sektor utama penyumbang produk domestik bruto (PDB), yakni manufaktur, pertanian, dan perdagangan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan ketiga sektor ini memiliki porsi yang besar terhadap PDB sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.

“...sehingga kita melihat pertumbuhan ini [sektor manufaktur, pertanian, dan perdagangan] melambat, permintaan pembiayaan juga ikut tertahan,” kata Hery dalam Economic Outlook 2025 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara daring, Kamis (19/2/2026).

Ketua Umum Perbanas itu menuturkan sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20% terhadap PDB sangat memengaruhi kebutuhan modal kerja dan investasi.

Sementara itu, sektor perdagangan sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat. Saat konsumsi melemah, perputaran stok melambat dan kebutuhan kredit otomatis menurun.

Adapun sektor pertanian, yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, berdampak langsung terhadap segmen mikro dan UMKM. Ketika sektor padat karya ini melambat, Hery menyebut permintaan kredit dari pelaku usaha kecil ikut tertekan.

“Artinya sensitivitas kredit kita terhadap siklus ekonomi itu masih tinggi karena struktur sektoralnya,” ungkapnya.

Herry menambahkan, tingginya sensitivitas kredit terhadap siklus ekonomi tidak terlepas dari struktur kredit perbankan yang masih didominasi sektor padat karya seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi besar terhadap total kredit sekaligus penyerapan tenaga kerja. Kendati begitu, sektor ini juga paling rentan terhadap perlambatan ekonomi dan tekanan daya beli.

“Ketika konsumsi melambat, margin usaha tertekan, ekspansi langsung tertahan. Dan ini tecermin pada pertumbuhan kredit yang melemah,” ujarnya.

Dia menegaskan, moderasi pertumbuhan kredit saat ini bukan semata-mata dipicu faktor likuiditas. Meski pemerintah telah menggelontorkan tambahan likuiditas sekitar Rp200 triliun, permintaan kredit tetap sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi.

Ke depan, Hery memandang diversifikasi pembiayaan ke sektor bernilai tambah lebih tinggi dinilai menjadi kunci untuk mengurangi sensitivitas terhadap siklus ekonomi.

Hery juga menilai kebijakan fiskal dan moneter saat ini cukup kredibel dan menunjukkan progres positif. Mayoritas pelaku usaha merespons dengan optimisme terhadap arah kebijakan.

Namun demikian, optimisme makro tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi ekspansi riil di tingkat perusahaan. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara persepsi positif terhadap kebijakan dan keputusan bisnis untuk berekspansi.

Mantan Dirut PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) itu memandang, tantangan saat ini bukan lagi pada desain kebijakan, melainkan pada percepatan transmisi dan realisasi dampaknya ke dunia usaha.

“Ke depan fokus harus bergeser dari narasi optimisme menuju akselerasi implementasi yang benar-benar dirasakan oleh dunia usaha,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengumumkan hasil kesepakatan pemerintah terkait dengan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025—2026, Puan memaparkan bahwa pemerintah harus memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tepat sasaran dengan data yang akurat.

“DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan terkait permasalahan penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran atau PBI dan menghasilkan kesepakatan antara lain, satu, pemerintah agar memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN secara tepat sasaran dengan data yang akurat,” ujar Puan pada Kamis (19/2/2026).

Selanjutnya, Puan mengatakan pemerintah juga harus melakukan pengecekan dan pemutakhiran data desil dengan data pembanding terbaru. Selain itu, dalam tiga bulan ke depan, pemerintah harus tetap memberikan seluruh layanan kesehatan.

“Dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan tetap untuk dilayani dan iuran penerima bantuan dibayarkan oleh pemerintah,” terang Puan.

Sebagai informasi, pemerintah telah menonaktifkan 11 juta orang peserta PBI. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa terdapat 11.085.286 peserta PBI yang dinonaktifkan berdasarkan SK 3/HUK/2026 Januari 2026 TMT 1 Februari 2026.

Kemensos mengeluarkan 11 juta orang itu dari daftar masyarakat yang berhak menjadi peserta PBI, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembaruan data dalam DTSEN membuat banyak tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI, tetapi ada pula orang miskin yang semula tidak terdaftar dan kini menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan.

Terdapat 19 latar belakang dari penonaktifan PBI JK tersebut, seperti pindah segmen, meninggal dunia, individu tidak ditemukan, dan bantuan sosial atau bansos tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Namun, penonaktifan kepesertaan itu paling banyak dilakukan sebagai hasil pembaruan peringkat kesejahteraan keluarga, yaitu sebanyak 10.703.364 orang.

Penonaktifan PBI JK ini sempat menuai kontroversi karena para peserta yang dinonaktifkan tidak diberitahu terlebih dahulu. Selain itu, terdapat juga peserta-peserta yang tidak tahu cara melakukan reaktivasi kepesertaan program ini.

Salah satu kasus yang mencuat di publik adalah ketika pasien-pasien cuci darah tidak lagi bisa menjalankan cuci darah karena ternyata kepesertaan mereka telah dinonaktifkan. Padahal, ketidakhadiran pasien dalam pengobatan cuci darah selama beberapa waktu bisa berakibat fatal bagi para pasien tersebut. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Danamon Tbk. (BDMN) akan memutuskan nilai dividen tahun buku 2025 dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang rencananya digelar pada 31 Maret 2026.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Direktur Utama Bank Danamon Honggo Widjojo Kangmasto dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja FY 2025 Bank Danamon, Kamis (19/2/2026).

“Ini tentunya tidak bisa dijawab secara eksak karena tentunya kita menunggu hasil RUPS,” kata Honggo, Kamis (19/2/2026).

Kendati begitu, Honggo mengatakan bahwa Bank Danamon dalam beberapa tahun terakhir konsisten dengan dividen policy sekitar 35% dari laba bersih perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Sepanjang 2025, Bank Danamon membukukan laba bersih tahun berjalan konsolidasian sebesar Rp4 triliun. Raihan laba tersebut meningkat 14% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Chief Financial Officer Danamon Theresia Adriana menyampaikan realisasi tersebut merupakan laporan kinerja pasca penggabungan usaha antara Mandala Multifinance dan Adira sejak Oktober 2025.

“Pada aspek profitabilitas, Danamon mencatatkan laba bersih tahun berjalan konsolidasian setelah pajak dan kepentingan minoritas sebesar Rp4 triliun tumbuh 14% YoY dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kata Theresia dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja FY 2025 Bank Danamon secara daring, Kamis (19/2/2026).

Adapun laba operasional sebelum pencadangan atau PPOP konsolidasian tercatat sebesar Rp9,6 triliun tumbuh 4% YoY dibandingkan tahun sebelumnya. Theresia menyebut, raihan laba tersebut mencerminkan pertumbuhan pendapatan operasional yang solid.

Dia mengungkapkan, pertumbuhan laba bersih Bank Danamon ditopang oleh peningkatan pendapatan, pengelolaan biaya yang baik, serta didukung perbaikan pada biaya kredit atau cost of credit sebesar 10% YoY.

Dalam catatan Bisnis, perseroan membagikan dividen tunai senilai Rp113,85 per saham untuk tahun buku 2024. Melalui RUPST Bank Danamon pada Maret 2025, para pemegang saham menyepakati pembayaran dividen sebesar Rp113,85 per lembar saham, dengan jumlah total sebesar sekitar Rp1,1 triliun.

Realisasi itu setara dengan 35% dari laba bersih Bank Danamon yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,2 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan izin usaha pialang asuransi bernama PT AMB Insurance Broker, sehubungan perubahan nama dari PT Anugerah Medal Broker.

Berdasarkan pengumuman resmi OJK pada Rabu (18/2/2026), pemberlakuan izin itu disampaikan melalui keputusan Dewan Komisioner OJK dengan nomor KEP-57/PD.02/2026 pada tanggal 12 Februari 2026.

“Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah memberlakukan izin usaha di bidangPialang Asuransi sehubungan perubahan nama PT Anugrah Medal Broker menjadi PTAMB Insurance Broker,” ujar Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun I Wayan Wijana dalam pengumuman tersebut.

I Wayan meneruskan, perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner OJK tersebut.

“Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha tersebut, PT AMB Insurance Broker diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Mengutip laman resmi PT Anugerah Medal Broker, perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo) didirikan pada 2010 sebagai perusahaan pialang asuransi.

Saat itu, pendiriannya melalui izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 489/KM.10/2010 Tanggal 26 Agustus 2010. Perusahaan ini memiliki 12 produk seperti bank garansi/kontra bank garansi, surety bond, custom bond, asuransi jiwa kredit, construction all risk, erection all risk.

Kemudian ada liability insurance (tanggung gugat), marine cargo insurance, marine hull insurance, property all risk, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kredit perdagangan (askredag).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan periode 2026—2031. Berikut daftar lengkapnya.

Pengangkatan pengawas dan pengurus BPJS Kesehatan tersebut resmi terhitung mulai 19 Februari 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Prabowo menunjuk Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, yang akan memimpin pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam lima tahun ke depan.

Prihati Pujowaskito menggantikan Ali Ghufron Mukti yang menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan pada periode 2021—2026.

Pemilihan Direksi BPJS Kesehatan melalui mekanisme seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel). Setelah itu, Pansel memberikan daftar nama kandidat ke meja presiden, untuk kemudian dipilih langsung oleh Prabowo.

Sementara itu, mekanisme pemilihan Dewan Pengawas berbeda. Para kandidat mendaftar dan melewati seleksi, kemudian para kandidat harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan hasil uji kelayakan itu, terdapat lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, mereka telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR pada Selasa (10/2/2026).

Seluruh direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan telah ditetapkan oleh Prabowo.

Berikut Daftar Direksi BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Direktur Utama: Prihati Pujowaskito
• Direktur: Abdi Kurniawan Purba
• Direktur: Akmal Budi Yulianto
• Direktur: Bayu Teja Muliawan
• Direktur: Fatih Waluyo Wahid
• Direktur: Setiaji
• Direktur: Vetty Yulianty Permanansari
• Direktur: Sutopo Patria Jati
  

Berikut Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Afif Johan (Pekerja)
• Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
• Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
• Sunarto (Pemberi Kerja)
• Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Sedaya Finance atau Astra Credit Companies (ACC) membeberkan dua cara untuk mendongkrak penyaluran pembiayaan mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) pada 2026.

EVP Corporate Communication ACC Riadi Prasodjo menuturkan strategi utama yang dilakukan adalah fokus pada penguatan kolaborasi dengan mitra dealer melalui optimalisasi program dan event marketing.

“Di sisi lain, kami juga terus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan serta menjalankan langkah mitigasi risiko agar kualitas pembiayaan tetap terjaga di tengah dinamika pasar,” ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026).

ACC, kata Riadi, memandang segmen LCGC berpotensi tumbuh pada 2026. Meskipun, dihadapi dengan tantangan seperti daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, munculnya preferensi segmen kendaraan lain, dan persaingan yang ada.

“Perusahaan juga tetap perlu memperhatikan risiko kualitas kredit di tengah kondisi ekonomi yang dinamis,” sebutnya.

Adapun seiring dengan memperhatikan risiko kualitas kredit, pada Januari 2026 kondisi Non Performing Finance (NPF) ACC di segmen LCGC masih terjaga di bawah 1%.

Sementara itu, Riadi menuturkan pembiayaan mobil LCGC di ACC masih menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Akan tetapi, dia tidak membeberkan rinci angka pastinya.

“Pembiayaan LCGC masih memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap total portofolio pembiayaan kendaraan perusahaan,” ucapnya.

Di lain sisi, dia pun tidak menampik saat ini terlihat bahwa preferensi konsumen ke segmen kendaraan lain semakin beragam, misalnya ke segmen SUV dan kendaraan listrik.

“Namun, kami masih terus memantau tren dan tetap menyesuaikan strategi untuk mengoptimalkan portofolio terhadap dinamika pasar,” tutupnya.

Sebagai informasi, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat total penjualan wholesales LCGC pada Januari 2026 sebanyak 10.694 unit, atau turun 22% (year on year/YoY) dibandingkan 13.782 unit pada Januari 2025.

Di lain sisi, penjualan ritel LCGC alias dari dealer ke konsumen sebanyak 9.655 unit, juga mengalami penurunan 25% secara tahunan dibandingkan 12.804 unit pada Januari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat tujuh anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan periode 2026—2031.

Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Adapun, pengangkatan tujuh dewan pengawas tersebut terhitung mulai 19 Februari 2026. Keanggotaan dewas BPJS Kesehatan ini akan diketuai oleh Stevanus Adrianto Passat dari unsur pekerja. Dia menggantikan Abdul Kadir yang dari unsur pemerintah.

Sebelum ditetapkan Prabowo melalui Keppres Nomor 17/P Tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan lima Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan melalui Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan pada Selasa (10/2/2026).

Lima anggota yang ditetapkan itu terdiri dari dua unsur pekerja dan dua unsur pemberi kerja, serta satu tokoh masyarakat.

Penetapan dilakukan setelah lima anggota menjalani uji penetapan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi IX DPR RI pada Senin (2/2/2026) dan Selasa (3/2/2026). Tes ini dilakukan kepada 10 calon anggota.

Pada Senin (2/2/2026), mereka diberikan waktu selama dua jam untuk menyusun makalah sesuai dengan tema yang diberikan. Kemudian, mereka mengambil nomor urut untuk mempresentasikan visi dan misi serta makalah mereka keesokan harinya, Selasa (3/2/2026).

Berikut Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan 2026—2031:

• Stevanus Adrianto Passat dari Unsur Pekerja (sebagai Ketua)
• Murti Utami Andyanto dari Unsur Pemerintah (sebagai Anggota)
• Rukijo dari Unsur Pemerintah (sebagai Anggota)
• Afif Johan dari Unsur Pekerja (sebagai Anggota)
• Paulus Agung Pambudhi dari Unsur Pemberi Kerja (sebagai Anggota)
• Sunarto dari Unsur Pemberi Kerja (sebagai Anggota)
• Lula Kamal dari Unsur Tokoh Masyarakat (sebagai Anggota)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menilai posisi nilai tukar rupiah saat ini berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued di tengah tekanan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih membayangi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp16.880 per dolar AS pada 18 Februari 2026. Posisi ini mencatatkan pelemahan sebesar 0,56% secara point-to-point (ptp) jika dibandingkan dengan level penutupan pada akhir Januari 2026.

Menurut Perry, tren depresiasi mata uang Garuda tersebut utamanya dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Di sisi lain, dari dalam negeri, terdapat tren peningkatan permintaan valuta asing (valas) oleh kelompok korporasi domestik yang sejalan dengan eskalasi kegiatan ekonomi nasional.

"Bank Indonesia memandang nilai tukar rupiah telah dinilai rendah atau undervalued dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia," ujar Perry dalam pengumuman hasil RDG Februari, Kamis (19/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa fundamental ekonomi domestik saat ini sejatinya masih sangat solid, yang salah satunya tercermin dari konsistensi tingkat inflasi nasional yang terus terjaga di dalam rentang sasaran BI, yakni pada level 2,5±1%.

Dengan kondisi fluktuasi pasar tersebut, Perry mengaku bahwa bank sentral akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak pelambatan negatif global. Pihaknya memastikan akan terus meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan.

Dia mencontohkan, intervensi tersebut dilakukan baik di pasar non-deliverable forward (NDF) luar negeri (offshore), maupun melalui transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar dalam negeri.

Lebih lanjut, otoritas moneter meyakini pergerakan rupiah ke depan akan kembali stabil dan memiliki kecenderungan untuk menguat. Keyakinan itu, sambung Perry, ditopang oleh upaya stabilisasi berkelanjutan yang ditempuh oleh BI, serta didukung oleh ketahanan fundamental ekonomi makro Indonesia yang dinilai masih bagus.

"Tercermin pada imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat," tutupnya.