Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengungkapkan pelemahan pertumbuhan kredit sangat berkaitan dengan perlambatan tiga sektor utama penyumbang produk domestik bruto (PDB), yakni manufaktur, pertanian, dan perdagangan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan ketiga sektor ini memiliki porsi yang besar terhadap PDB sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.

“...sehingga kita melihat pertumbuhan ini [sektor manufaktur, pertanian, dan perdagangan] melambat, permintaan pembiayaan juga ikut tertahan,” kata Hery dalam Economic Outlook 2025 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara daring, Kamis (19/2/2026).

Ketua Umum Perbanas itu menuturkan sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20% terhadap PDB sangat memengaruhi kebutuhan modal kerja dan investasi.

Sementara itu, sektor perdagangan sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat. Saat konsumsi melemah, perputaran stok melambat dan kebutuhan kredit otomatis menurun.

Adapun sektor pertanian, yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, berdampak langsung terhadap segmen mikro dan UMKM. Ketika sektor padat karya ini melambat, Hery menyebut permintaan kredit dari pelaku usaha kecil ikut tertekan.

“Artinya sensitivitas kredit kita terhadap siklus ekonomi itu masih tinggi karena struktur sektoralnya,” ungkapnya.

Herry menambahkan, tingginya sensitivitas kredit terhadap siklus ekonomi tidak terlepas dari struktur kredit perbankan yang masih didominasi sektor padat karya seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi besar terhadap total kredit sekaligus penyerapan tenaga kerja. Kendati begitu, sektor ini juga paling rentan terhadap perlambatan ekonomi dan tekanan daya beli.

“Ketika konsumsi melambat, margin usaha tertekan, ekspansi langsung tertahan. Dan ini tecermin pada pertumbuhan kredit yang melemah,” ujarnya.

Dia menegaskan, moderasi pertumbuhan kredit saat ini bukan semata-mata dipicu faktor likuiditas. Meski pemerintah telah menggelontorkan tambahan likuiditas sekitar Rp200 triliun, permintaan kredit tetap sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi.

Ke depan, Hery memandang diversifikasi pembiayaan ke sektor bernilai tambah lebih tinggi dinilai menjadi kunci untuk mengurangi sensitivitas terhadap siklus ekonomi.

Hery juga menilai kebijakan fiskal dan moneter saat ini cukup kredibel dan menunjukkan progres positif. Mayoritas pelaku usaha merespons dengan optimisme terhadap arah kebijakan.

Namun demikian, optimisme makro tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi ekspansi riil di tingkat perusahaan. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara persepsi positif terhadap kebijakan dan keputusan bisnis untuk berekspansi.

Mantan Dirut PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) itu memandang, tantangan saat ini bukan lagi pada desain kebijakan, melainkan pada percepatan transmisi dan realisasi dampaknya ke dunia usaha.

“Ke depan fokus harus bergeser dari narasi optimisme menuju akselerasi implementasi yang benar-benar dirasakan oleh dunia usaha,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menilai posisi nilai tukar rupiah saat ini berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued di tengah tekanan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih membayangi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp16.880 per dolar AS pada 18 Februari 2026. Posisi ini mencatatkan pelemahan sebesar 0,56% secara point-to-point (ptp) jika dibandingkan dengan level penutupan pada akhir Januari 2026.

Menurut Perry, tren depresiasi mata uang Garuda tersebut utamanya dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Di sisi lain, dari dalam negeri, terdapat tren peningkatan permintaan valuta asing (valas) oleh kelompok korporasi domestik yang sejalan dengan eskalasi kegiatan ekonomi nasional.

"Bank Indonesia memandang nilai tukar rupiah telah dinilai rendah atau undervalued dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia," ujar Perry dalam pengumuman hasil RDG Februari, Kamis (19/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa fundamental ekonomi domestik saat ini sejatinya masih sangat solid, yang salah satunya tercermin dari konsistensi tingkat inflasi nasional yang terus terjaga di dalam rentang sasaran BI, yakni pada level 2,5±1%.

Dengan kondisi fluktuasi pasar tersebut, Perry mengaku bahwa bank sentral akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak pelambatan negatif global. Pihaknya memastikan akan terus meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan.

Dia mencontohkan, intervensi tersebut dilakukan baik di pasar non-deliverable forward (NDF) luar negeri (offshore), maupun melalui transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar dalam negeri.

Lebih lanjut, otoritas moneter meyakini pergerakan rupiah ke depan akan kembali stabil dan memiliki kecenderungan untuk menguat. Keyakinan itu, sambung Perry, ditopang oleh upaya stabilisasi berkelanjutan yang ditempuh oleh BI, serta didukung oleh ketahanan fundamental ekonomi makro Indonesia yang dinilai masih bagus.

"Tercermin pada imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat," tutupnya.

Jakarta: Jenius dari SMBC Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong gaya hidup aktif yang selaras dengan pengelolaan keuangan yang sehat. Komitmen tersebut diwujudkan lewat kelanjutan kolaborasi sebagai co-title sponsor ajang lari tahunan POCARI SWEAT Run 2026.

Kemitraan yang telah terjalin sejak 2023 ini mendapat respons positif dari para pelari dan komunitas olahraga. Melihat antusiasme yang terus tumbuh hingga 2025, kerja sama tersebut kini diperpanjang hingga tiga tahun ke depan, sampai 2028.

Digital Banking Product & Innovation Head SMBC Indonesia, Febri Rusli, menyampaikan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar dukungan terhadap event olahraga, tetapi juga bagian dari upaya menghadirkan pengalaman yang relevan bagi nasabah.

“Berlari dan mengelola keuangan memiliki prinsip yang sama: konsistensi dan komitmen untuk mencapai tujuan. Melalui kolaborasi ini, kami ingin terus mendampingi pelari Indonesia agar dapat membangun kehidupan yang lebih sehat, baik secara fisik maupun finansial,” ujar Febri.

Pada kolaborasi tahun ini, Jenius bersama SMBC Indonesia ingin menyebarkan semangat untuk membantu para pelari menemukan makna melalui olahraga lari dan finansial yang sama-sama membutuhkan dedikasi, kesabaran, dan komitmen untuk mendapatkan kehidupan finansial dan kondisi fisik yang lebih baik.

“Setiap keputusan dalam hidup memiliki konsekuensi finansial, termasuk dalam bidang lari. Mulai dari kebutuhan sepatu, pakaian olahraga, vitamin, hingga running gear, serta biaya race, transportasi, dan akomodasi, terutama untuk race di dalam maupun luar negeri, perlu dipersiapkan dengan perencanaan finansial yang matang. Jenius ingin menjadi teman para pelari Indonesia dengan menghadirkan berbagai fitur yang membantu sejak persiapan latihan, mengikuti race, hingga bertransaksi di kota tujuan,” jelas Febri.

Melalui fitur Dream Saver dan Flexi Saver, pelari dapat menabung untuk mewujudkan kebutuhan race dan running gear impian. Persiapan race di luar negeri juga semakin praktis dengan fitur Mata Uang Asing yang memungkinkan beli dan jual mata uang asing 24/7.

Untuk transaksi, pelari dapat menggunakan Jenius Pay saat belanja online, serta Kartu Debit dan Kredit Jenius untuk pemesanan transportasi, akomodasi, hingga transaksi di kota tujuan, termasuk scan QRIS. Saldo Mata Uang Asing juga dapat dihubungkan langsung ke Kartu Debit Jenius untuk kemudahan transaksi di luar negeri.

Dua Kota Tuan Rumah

Pocari Sweat Run 2026 akan digelar di dua destinasi berbeda. Seri pertama berlangsung di Lombok pada 11–12 Juli 2026, mengambil lokasi di Pertamina Mandalika International Circuit. Ajang ini menyediakan empat kategori jarak: 4.3K (satu putaran sirkuit), 10K, Half-Marathon, dan Marathon. Selanjutnya, Pocari Sweat Run Bandung akan digelar pada 19–20 September 2026 dengan kategori 10K dan Half-Marathon.

Penjualan tiket untuk seri Lombok telah dibuka pada 26 Januari 2026, sementara seri Bandung dijual pada 2 dan 4 Februari 2026. Pada kedua penjualan tersebut, antusiasme pelari terlihat dari cepatnya slot yang terisi.

Sebagai bagian dari kolaborasi, Jenius memberikan promo cashback Rp100.000 untuk pembelian slot menggunakan Kartu Debit dan Kartu Kredit Jenius melalui platform penjualan resmi. Dengan perpanjangan kerja sama ini, Jenius dan Pocari Sweat Run tak hanya memperkuat ekosistem olahraga lari di Indonesia, tetapi juga mengajak masyarakat membangun kebiasaan finansial yang lebih terencana setahap demi setahap, layaknya menuntaskan garis finis

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ADK Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi atau Kiki mengatakan dinamika di sektor jasa keuangan Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perekonomian global dan domestik. Kiki melihat secara global masih banyak sekali ketidakpastian yang sangat tinggi.

"Downside risk global terus meningkat seiring dengan berlanjutnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi serta meningkatnya perhatian pelaku pasar terhadap potensi pembentukan asset price bubble pada sektor artificial intelligence," ujar Kiki saat webinar bertajuk "Outlook Ekonomi di 2026" di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Kiki menyebut kondisi tersebut mendorong peningkatan volatilitas di pasar keuangan global, memperpanjang fase kebijakan monetar ketat, dan menekan prospek pertumbuhan ekonomi global ke level di bawah rata-rata historis jangka panjang. Namun demikian, Kiki mengatakan kinerja perekonomian Indonesia tetap terjaga dan menunjukkan ketahanan yang solid di tengah tantangan global tersebut.

"Kita harus bersyukur pertumbuhan ekonomi nasional secara konsisten berada di kisaran lima persen. Sepanjang 2025, perekonomian domestik tumbuh sebesar 5,11 persen secara tahunan," ucap Kiky.

Kiki menyebut capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Pun dengan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 sebesar 5,39 persen yang menjadikan sebagai salah satu pertumbuhan tertinggi di antara negara-negara anggota G20.

"Sejalan dengan data itu, kita juga melihat data BPS menunjukkan sektor jasa keuangan tumbuh sebesar 7,92 persen secara tahunan pada periode yang sama," lanjut Kiki.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia serta komitmen pemerintahannya dalam memperbaiki tata kelola saat menghadiri Gala Iftar Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Dalam pertemuan dengan para pemimpin bisnis Amerika Serikat, Prabowo menyampaikan bahwa dunia kini semakin mengakui fondasi ekonomi Indonesia yang kuat dan stabil, hasil dari pengelolaan ekonomi yang disiplin selama bertahun-tahun.

“Kami tidak pernah gagal bayar dalam sejarah kami. Bahkan pemerintahan berikutnya selalu menghormati utang pemerintahan sebelumnya, meskipun mereka lawan politik,” ujarnya.

Prabowo menekankan bahwa tradisi menghormati kewajiban finansial merupakan bagian dari budaya tata kelola Indonesia.

Dia menyebut komitmen tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan internasional terhadap ekonomi nasional.

Kendati demikian, dia mengakui Indonesia selama ini cenderung berada di bawah radar karena fokus menyelesaikan berbagai persoalan domestik yang mendesak.

Fokus Atasi Kemiskinan dan Malnutrisi

Presiden Ke-8 RI itu menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi bangsa, termasuk kemiskinan, kelaparan, dan malnutrisi pada anak. Ia menegaskan tekad pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara langsung dan sistematis.

“Saya bertekad untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Kita harus berani mengakui kelemahan dan mencari solusi terbaik,” katanya.

Dalam diskusi dengan eksekutif korporasi Amerika, Prabowo menekankan bahwa pemerintah menyadari kekuatan sekaligus kelemahan Indonesia. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan peningkatan efisiensi pemerintahan menjadi prioritas.

Dia menegaskan komitmen untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien, mewujudkan tata kelola yang baik, serta menyiapkan generasi pemimpin baru yang berpendidikan tinggi, terlatih, dan memiliki landasan kuat dalam administrasi serta manajemen modern.

“Kami bertekad untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Kami mencoba menciptakan generasi pemimpin baru yang berpendidikan tinggi, terlatih dengan baik, namun juga memiliki landasan kuat dalam administrasi yang baik, tata kelola yang baik, serta manajemen yang rasional, logis, dan pragmatis dalam memecahkan masalah,” pungkas Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan capaian investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) sebesar US$53 miliar atau setara Rp897 triliun triliun pada tahun lalu atau 2025 dan ini bukti kuat kepercayaan global terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Business Summit US–Asean di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026).

Menurut Prabowo, stabilitas nasional, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan faktor utama yang mendorong arus investasi ke Indonesia.

“Kami mencapai US$53 miliar tahun lalu, dan saya rasa ini mencerminkan kepercayaan nyata terhadap ekonomi kami, potensinya, stabilitas politik kami, serta arah kebijakan kami,” ujarnya.

Prabowo menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Pemerintah menjaga disiplin fiskal, inflasi tetap terkendali dan termasuk yang terendah, serta pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5 persen.

Dia optimistis tren tersebut akan terus berlanjut dan bahkan meningkat pada tahun ini seiring upaya pemerintah menggerakkan ekonomi dari tingkat akar rumput.

“Indikator nyata sudah mulai terlihat; kami menggerakkan ekonomi dari tingkat akar rumput,” katanya.

Fokus pada Pertumbuhan dan Pengelolaan SDA

Dalam paparannya, Prabowo menjelaskan strategi ekonomi Indonesia diarahkan pada kemampuan mempertahankan pertumbuhan sekaligus mengelola sumber daya alam secara sehat dan berkelanjutan.

Namun, dia juga secara terbuka mengakui masih adanya kelemahan dalam tata kelola, termasuk praktik korupsi dan kinerja institusional yang belum optimal.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyoroti berbagai kegiatan ekonomi ilegal seperti pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, serta pengelolaan perkebunan di kawasan hutan lindung oleh korporasi.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik ilegal tersebut terus merugikan negara.

“Saya tidak ingin menyerahkan kedaulatan pemerintah Indonesia kepada kartel-kartel ilegal yang terus menyebabkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya menjadi hak pemerintah dan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Dia menambahkan bahwa kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi sangat besar, sehingga pemerintah berkomitmen menghadapi persoalan tersebut secara langsung.

Pidato tersebut menegaskan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo yang berfokus pada stabilitas, reformasi tata kelola, dan penguatan kepercayaan investor sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Saya tidak ingin menyerahkan kedaulatan pemerintah Indonesia kepada kartel-kartel ilegal yang terus menyebabkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya menjadi hak pemerintah dan rakyat Indonesia,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp16.922 pada hari ini, Kamis (19/2/2026). Pada saat bersamaan, greenback juga terpantau bergerak di zona merah.

Mengutip Bloomberg hingga pukul 09.05, rupiah ditutup turun sebesar 38 basis point atau 0,23% menuju level Rp16.755 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,01% ke posisi 97,69.

Selain rupiah, mayoritas mata uang Asia lainnya yang turut melemah adalah Yen Jepang sebesar 0,09%, dolar Hongkong melemah 0,01%, diikuti won Korea turut melemah sebesar 0,21%, Peso Filipina ikut terdepresiasi sebesar 0,12%. Selanjutnya, yuan China ikut melemah sebesar 0,05%.

Penguatan terhadap dolar AS justru terjadi untuk dolar Singapura menguat sebesar 0,03%, baht Thailand menguat 0,24%.Sementara itu rupee India stagnan.

Direktur Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi memperkirakan pergerakan rupiah pada perdagangan Kamis (19/2/2026) di kisaran Rp16.880–Rp16.920 per dolar AS. Tekanan terhadap mata uang Garuda belum mereda, seiring meningkatnya ketidakpastian global dan terbatasnya ruang fiskal domestik.

Ketidakpastian mengenai pemotongan suku bunga AS di masa mendatang menjadi beban utama bagi harga logam, terutama setelah data penggajian menunjukkan beberapa tanda ketahanan di pasar tenaga kerja pada bulan Januari. Dolar AS pulih dari titik terendah mingguan setelah data penggajian non-pertanian pada hari Rabu.

Fokus kini sepenuhnya tertuju pada data inflasi indeks harga konsumen AS untuk bulan Januari, yang dirilis pada hari Jumat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang ekonomi terbesar di dunia. Kekuatan pasar tenaga kerja dan inflasi adalah dua pertimbangan terbesar Federal Reserve untuk suku bunga.

Dari domestik, Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi akan berada di kisaran 5% pada 2026, di tengah perlambatan ekonomi Asia, dan global secara umum. Secara prinsip, pelonggaran kebijakan moneter berpotensi masih akan berlanjut, seiring tren inflasi global yang mereda, dan sikap bank sentral dunia yang cenderung tetap akomodatif.

Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kekhawatiran mengenai keberlanjutan konsumsi swasta serta efektivitas realisasi investasi. Namun, dalam jangka menengah, Indonesia dinilai memiliki fundamental yang kuat.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memaparkan strategi pemerintah Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil di atas 5 persen, sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas dan transisi energi sebagai fondasi jangka panjang.

Dalam pertemuan dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (USCC), US-ASEAN Business Council (USABC), dan US-Indonesia Society (USINDO) di Gedung USCC, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu sore waktu setempat, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama dan stabilitas sebagai prasyarat utama mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Ia meyakini kolaborasi dan kompromi antara para pemimpin bangsa akan menciptakan iklim kepercayaan yang kuat bagi investasi.

"Saya belajar bahwa kerja sama, kolaborasi, dan kompromi pada akhirnya akan terbukti lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan bagi semua pihak," ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, stabilitas politik, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintah yang baik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor.

Kepala Negara menyebut bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat karena disiplin fiskal yang terjaga dan pertumbuhan stabil di atas 5 persen dan akan terus meningkat.

Salah satu strategi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah penguatan ekonomi dari tingkat akar rumput atau masyarakat yang paling bawah.

Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan dapat dipertahankan dalam jangka panjang dengan pengelolaan sumber daya alam yang sehat dan berkelanjutan.

"Kita ingin memiliki kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan, tetapi kita juga perlu mengendalikan perekonomian dalam arti memastikan pemanfaatan sumber daya alam kita dilakukan secara sehat dan berkelanjutan," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menambahkan, pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebagai prioritas. Ia mengaku masih terdapat pekerjaan rumah yang besar, terutama dalam peningkatan efisiensi logistik.

Oleh karenanya, pemerintah Indonesia akan membangun pelabuhan, bandara, dan jalan tol untuk meningkatkan efisiensi.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memastikan transisi energi menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Pemerintah berkomitmen mengembangkan energi terbarukan, kendaraan listrik dan industri energi hijau.

"Kami berkomitmen pada energi terbarukan, kendaraan listrik, dan industri hijau, namun pendekatan kami sangat pragmatis," imbuhnya.

Dengan kombinasi stabilitas politik, penguatan investasi, pembangunan konektivitas, serta transisi energi yang terukur, pemerintah optimistis mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Hafidz Mubarak A
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Penyusutan jumlah kelas menengah di Indonesia menjadi alarm yang perlu diperhatikan. Dalam laporan Mandiri Institute baru-baru ini, populasi penduduk kelas menengah tercatat mengalami penyusutan dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada tahun ini.
Wisnu Setiadi Nugroho, Ekonom Universitas Gadjah Mada, menyebut laporan tersebut bukan sekedar temuan statistik semata. "Ketika jumlah mereka [kelas menengah] menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan," ujarnya pada Rabu (18/2/2026).
Menurut Wisnu, rapuhnya fondasi kelas menengah disebabkan oleh konsentrasi masyarakat yang berada di ambang batas bawah (lower middle class). Kelompok ini sangat rentan terhadap guncangan ekonomi seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau kenaikan biaya hidup yang progresif. Kondisi ini diperparah dengan ketersediaan lapangan kerja yang bersifat survival-based atau sekadar untuk bertahan hidup.
Pekerjaan di sektor ekonomi gig dan informal memang menyerap tenaga kerja, tetapi gagal menyediakan stabilitas pendapatan serta jaminan sosial. Akibatnya, terjadi fenomena income squeeze di mana upah riil stagnan sementara biaya esensial seperti perumahan dan pendidikan terus melambung tinggi. Tekanan senyap ini perlahan mengikis kemampuan menabung dan perencanaan masa depan keluarga.
Dalam laporan yang dibuat Mandiri Institute, penyusutan jumlah penduduk kelas menengah diikuti dengan membengkaknya populasi Aspiring Middle Class (ASC) atau kelompok calon kelas menengah. Kelompok ini bertambah 4,5 juta jiwa sejak 2024.
Wisnu menuturkan bahwa besarnya jumlah penduduk pada kelompok ASC tersebut ikut menyisakan masalah lain. Kelompok masyarakat ini sering berada di wilayah abu-abu di mana kapasitas ekonominya tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, tetapi juga tidak cukup kuat untuk menopang kebutuhannya secara mandiri.
"Risiko terbesar adalah aspiration without mobility. Artinya aspirasi masyarakat tinggi, anak ingin hidup lebih baik dari orang tuanya, tetapi tangga strukturalnya tidak tersedia. Jika AMC terus membesar tanpa jalur naik yang jelas, masyarakat berhadapan dengan jebakan mobilitas," jelas Wisnu.
Dalam jangka panjang, membengkaknya jumlah kelompok calon kelas menengah juga bakal berimbas pada kinerja konsumsi rumah tangga maupun basis pajak pemerintah. Kondisi tersebut, kata Wahyu, akan menjadi hambatan besar bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara maju.
“Pertumbuhan ekonomi penting, namun pertumbuhan tanpa kualitas pekerjaan adalah pertumbuhan yang rapuh. Produk Domestik Bruto (PDB) bisa naik, tetapi jika mobilitas macet, harapan sosial ikut membeku,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan belum akan menaikkan tarif pajak sembari memastikan defisit APBN tetap akan terjaga di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Pernyataan Purbaya itu diungkapkan merespons laporan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang di antaranya mengusulkan kenaikan pajak penghasilan (PPh) karyawan agar defisit APBN tak melewati batas 3%.

Opsi tersebut menjadi salah satu instrumen ilustratif IMF kepada Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Ya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Anda mau dipajakin? Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kami enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak. Tetapi kami akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain," terang Purbaya kepada wartawan usai rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Purbaya memastikan bahwa pemerintah fokus untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk diketahui, dari baseline pertumbuhan ekonomi 2026 pada UU APBN sebesar 5,4%, Purbaya memperkirakan ekonomi bisa tumbuh sampai dengan 6% tahun ini.

Dengan perekonomian yang tumbuh lebih cepat, dia meyakini penerimaan pajak pemerintah bisa lebih tinggi. "Sehingga [batas defisit fiskal] 3% itu bisa dihindari secara otomatis. Nanti kalau kurang, ya kami naikin pajak," ujarnya sambil berkelakar.

Ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu menegaskan tidak ingin secara tiba-tiba menaikkan pajak. Itu bisa memengaruhi daya beli sehingga pertumbuhan ekonomi pun melambat.

"Terpaksa 3% juga diterabas kalau ekonomi jatuh loh. Jadi saya sudah pakai biaya yang semurah mungkin untuk membalikkan arah ekonomi," terangnya.

Masukan dari IMF

Sebelumnya, IMF melalui laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit.

Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini. IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings memproyeksikan profil kredit badan usaha milik negara (BUMN) akan tetap tangguh meskipun tingginya target setoran dividen yang akan diberikan kepada SWF Danantara Indonesia.

Dalam laporan terbarunya, Fitch mencatat bahwa pembentukan Danantara akan membawa perubahan pada pola pendanaan pemerintah dengan penyuntikan modal yang lebih selektif dan berorientasi pada hasil lebih tinggi.

Kendati rasio pembayaran dividen atau payout ratio diprediksi meningkat, Fitch menilai perusahaan pelat merah masih memiliki ruang permodalan dan daya ungkit yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas keuangan.

“Fitch juga memperkirakan pemerintah akan mendorong peningkatan dividen dari BUMN, yang kemungkinan akan disalurkan melalui PT Danantara Investment Management guna mempercepat investasi pada sektor-sektor prioritas pemerintah,” tulis Fitch dalam pernyataannya Rabu (18/2/2026).

Tren peningkatan dividen ini telah terlihat sejak 2025, dengan estimasi total penerimaan dari BUMN utama melampaui Rp140 triliun. Jumlah ini melonjak signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp86 triliun.

Sementara itu, Fitch juga melihat adanya pergeseran strategi penyuntikan modal pemerintah yang kini lebih menyasar sektor strategis seperti perumahan dan mineral. Sebaliknya, dukungan modal untuk sektor yang kurang krusial, seperti konstruksi infrastruktur diproyeksikan mulai dikurangi.

Pergeseran ini diperkirakan bakal memengaruhi laju pertumbuhan bisnis PT Hutama Karya (Persero). Bisnis konstruksi perusahaan selama ini sangat bergantung pada suntikan ekuitas pemerintah untuk penyelesaian proyek. Meski demikian, peringkat dan dukungan terhadap BUMN utama diprediksi tetap stabil berkat jaminan dan subsidi pemerintah yang terus berjalan.

Sebagai alternatif dari suntikan modal langsung, pemerintah melalui Danantara mulai mengandalkan skema pinjaman pemegang saham atau shareholder loans, terutama bagi BUMN non-perbankan yang tengah menghadapi tekanan finansial. Fitch menilai tren tersebut akan semakin menonjol di masa depan.

Contoh nyata dari pergeseran instrumen dukungan itu adalah pemberian pinjaman pemegang saham dalam jumlah besar kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) pada 2025.

Fitch menyatakan bahwa dalam menentukan peringkat, pihaknya tetap mempertimbangkan segala bentuk dukungan pemerintah guna memastikan stabilitas entitas sebelum terjadinya risiko gagal bayar.

Target tinggi untuk Danantara sendiri senada dengan pengumuman Presiden Prabowo Subianto dalam Indonesia Economic Outlook 2026 pekan lalu. Saat itu, Kepala Negara menuntut Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membukukan tingkat pengembalian aset (return on assets/ROA) sebesar 7% dalam waktu dekat.

Prabowo mengungkapkan, meski Danantara baru dibentuk pada Februari 2025, berdasarkan laporan sementara menunjukkan hasil efisiensi dan reformasi yang dilakukan sudah membuahkan capaian signifikan.

“Dalam satu tahun Anda [Danantara] bekerja, kita bentuk saudara Februari 2025, tapi Danantara sudah dapat laporan sementara hasil daripada efisiensi saudara, reformasi saudara sudah melahirkan hasil empat kali lipat dibandingkan 2024. Ini luar biasa, tapi harus terus dikejar,” ujar Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa capaian tersebut belum menjadi titik akhir. Dia secara terbuka memasang standar kinerja yang lebih tinggi. “Saya menuntut return on asset 7%. Lah kenapa senyum? Kepala Danantara bisa?” kata Prabowo kepada CEO Danantara Rosan P. Roeslani.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan proses negosiasi kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia telah memasuki tahap akhir.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah masih menunggu hasil negosiasi tarif Presiden AS Donald Trump yang hingga kini masih dalam proses.

“Ya nanti kita tunggu saja ya [negosiasi tarif Trump], itu kan lagi diproses,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Namun, Budi menjelaskan pembahasan substansi dalam negosiasi tarif tersebut sejatinya telah rampung. Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap akhir berupalegal scrubbinguntuk memastikan kesesuaian dan aspek hukum sebelum diumumkan secara resmi.

“Kan sudah selesai, substansinya sudah selesai. Kanlegal scrubbingsekarang,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC dengan agenda pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump pada Senin (16/2/2026).

Dalam kunjungan ke Negara Paman Sam, Kepala Negara RI didampingi oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan AS, serta kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi dengan adanya beberapa perundingan serta perjanjian dagang.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” tulis akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan kebijakan tarif AS berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri, khususnya sektor-sektor padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

“Sektor padat karya yang berpotensi tergerus oleh produk dari negara lain, termasuk tekstil dan produk tekstil, sepatu, karet dan produk karet, furniture serta produk elektronik,” kata Wijayanto kepadaBisnis, Senin (16/2/2026).

Menurutnya, sejumlah sektor tersebut perlu menjadi prioritas perlindungan pemerintah dalam proses negosiasi dagang dengan AS, mengingat persaingan global yang semakin ketat, terutama dari negara-negara eksportir berbiaya rendah.

Wijayanto menyebut, pemerintah perlu mengkapitalisasi posisi strategis Indonesia di kawasan agar posisi tawar Indonesia lebih unggul dalam menghadapi kebijakan tarif AS. Salah satunya melalui peran Indonesia dalamBoard of Peacehingga memperkuat agenda reformasi struktural di dalam negeri.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai arah renegosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah AS menginginkan akses penuh terhadapcritical mineralsIndonesia serta memberikan dispensasi tarif resiprokal sebesar 19% bagi sejumlah komoditas.

“Kalau kita hanya melihat dari secara umum, kalau yang diberikan kemudahan tarif itu adalah komoditas bahan mentah maka jelas itu tidak mendukung industri. Karena berarti yang didorong untuk diekspor itu adalah bahan mentahnya, bukan produk olahan,” kata Faisal kepadaBisnis.

Menurut Faisal, jika kemudahan tarif hanya diberikan pada komoditas bahan mentah, seperti kopi hingga kakao, maka kebijakan tersebut tidak mendukung pembangunan industri dalam negeri.

Begitu pula pada permintaan akses penuhcritical minerals. Dia menilai jika akses tersebut hanya berujung pada ekspor bahan tambang mentah, maka manfaatnya berdampak minim bagi industrialisasi nasional.

Di samping itu, Faisal juga menyoroti perbedaan pendekatan dengan China yang memilih berinvestasi pada pembangunan industri pengolahan di Indonesia. Meski tingkat pengolahannya masih pada tahap awal dan belum menghasilkan produk hilir bernilai tambah tinggi, langkah tersebut setidaknya telah mendorong tumbuhnya industri serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dia menilai sejumlah poin dalam negosiasi dengan AS berpotensi bertentangan dengan ekspektasi Presiden Prabowo untuk mendorong industrialisasi dan hilirisasi jika tidak dinegosiasikan dengan tepat.

Untuk itu, menurutnya, tim negosiasi Indonesia perlu memahami konteks tersebut dan mampu menerjemahkannya ke dalam strategi teknis yang didukung oleh kekuatan diplomasi.

“Karena kalau tidak, ya sia-sia kita berarti perundingannya ini tidak sejalan dengan ekspektasi pemerintah Prabowo untuk mendorong industrialisasi, termasuk dalam konteks ini adalah hilirisasi,” pungkasnya.