JAKARTA - Langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membatasi anak dan remaja di media sosial (medsos) diapresiasi sejumlah kalangan. Meski demikian, orang tua tidak bisa sepenuhnya bergantung pada Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, penerbitan PP Tunas adalah wujud keseriusan negara dalam melindungi anak-anak di ruang digital. Langkah ini diambil didasari oleh data yang sangat mengkhawatirkan.

Penggunaan media sosial yang semakin dini karena akses mudah telah meningkatkan risiko anak menjadi korban kejahatan siber. Laporan National Center For Missing and Exploited Children (NCMEC) 2024 mengungkap fakta kelam, ditemukan 5.566.015 konten kasus pornografi anak di Indonesia hanya dalam periode 2021-2024.

Wiwik Ningsih (44), ibu dari seorang remaja yang baru saja mulai memahami dan menapaki jagad digital mengaku menghadapi sebuah situasi yang dilematis yakni bagaimana melindungi anaknya di internet tanpa harus memenjarakan rasa ingin tahunya.

Pemerintah saat ini memang sedang berupaya membatas akses remaja dan anak pada media sosial lewat PP Tunas. Bagi Wiwik, regulasi yang digagas Komdigi ini hanyalah sekadar pembuka jalan bukan solusi yang pas untuk remaja dan anak-anak hari ini, yang didaulat akan menjadi bagian penting dari generasi emas 2045.

“PP Tunas itu memang perlu, dan saya apresiasi langkah Komdigi yang mulai mengajak platform digital untuk memiliki tanggung jawab sosial pada perlindungan remaja dan anak-anak Indonesia. Tapi jujur saja, saya khawatir,” ucapnya, Kamis (19/2/2026).

Lihat video: Penjaga Masa Depan Bangsa, Tantangan Guru Kian Kompleks di Era Digital



“Jangan sampai dengan adanya aturan ini, kita sebagai orang tua malah berpikir tugas kita sudah selesai. Seolah-olah kalau sudah ada hukumnya, anak kita otomatis aman. Itu pola pikir yang berbahaya,” tambahnya.

Wiwik menekankan, perlindungan anak tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada kontrol administratif atau algoritma platform sebagaimana yang pemerintah maksudkan. Wiwik merefleksikan apa yang terjadi di Australia, di mana pelarangan total akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun justru memicu aksi kucing-kucingan digital secara masif.

“Kalau aturan sekeras itu saja tidak bisa sepenuhnya mencegah anak masuk ke media sosial, maka kita harus jujur bertanya, apa sebenarnya yang ingin kita capai? Apakah kita hanya ingin membersihkan layar ponsel anak-anak kita, atau kita ingin membangun karakter mereka,” ujarnya.

Di Australia, kata Wiwik, anak-anak tetap bisa akses dengan akun palsu atau mengakali verifikasi. Itu bukti kalau sekadar melarang itu sering kali cuma jadi simbolis, tapi belum tentu efektif di lapangan.

“Di rumah, saya tidak pakai cara pokoknya tidak boleh. Kami berdiskusi. Saya tanya anak saya, ‘Kamu tahu tidak risiko hoaks itu apa? Menurutmu kalau ada orang bicara kasar di kolom komentar, kamu harus gimana?’ Kami bahas topik tentang kekerasan, konten dewasa, sampai cyber bullying. Kami sepakat tentang aturan kapan dia boleh online di medsos, tapi yang paling penting adalah anak saya merasa aman untuk bercerita ke saya seandainya dia menemukan sesuatu yang mengganggu saat berselancar di medsos dan dunia maya,” tuturnya.

Bagi Wiwik, komunikasi yang sehat adalah kunci. Menurutnya, persoalan ini bukanlah soal memutus akses, melainkan membangun kepercayaan. Menurut Wiwik media sosial juga memiliki sisi positif sebagai ruang belajar dan belajar mengekspresikan diri, asalkan anak dibekali dengan etika dan pemikiran kritis.

“Menurut saya, peran negara adalah sebagai wasit bagi ekosistem, memastikan platform digital tidak nakal. Sekolah formal perlu dan sebagian telah mengajarkan etika digital. Tapi ujung-ujungnya, tetap orang tua yang jadi pendamping pertama dan utama. Kita tidak bisa cuma pasang pagar tinggi-tinggi karena anak-anak kita itu kreatif, mereka akan selalu menemukan cara untuk melompatinya kalau mereka tidak paham kenapa pagar itu ada,” tambahnya.

Wiwik berharap implementasi PP TUNAS nantinya tidak hanya membatasi secara teoritis, tapi benar-benar mendorong kolaborasi nyata yang memberdayakan orang tua seperti dirinya. Baginya, tanpa keterlibatan aktif keluarga, regulasi hanya akan menjadi selembar dokumen yang dingin, sementara anak-anak tetap berkelana di ruang digital tanpa petunjuk yang kuat

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa sinergi kebijakan antara Pemerintah dan bank sentral telah berhasil membawa ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi pada tahun 2025, dan tren positif ini diprediksi akan semakin kuat sepanjang tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keberhasilan tersebut didorong oleh solidnya permintaan domestik, baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun investasi, yang mendapatkan stimulus dari bauran kebijakan fiskal dan moneter.

"Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2026 meningkat dalam kisaran 4,9–5,7% (yoy) sejalan dengan berbagai kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Perry memaparkan bahwa ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11% (yoy), melampaui capaian tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,03% (yoy). Akselerasi ini didorong oleh performa kuat pada triwulan IV 2025 yang tumbuh hingga 5,39% (yoy).

Peningkatan pertumbuhan tersebut tidak hanya terlihat secara angka, tetapi juga diikuti dengan perbaikan kualitas ketenagakerjaan nasional yang semakin sehat. BI memproyeksikan momentum pertumbuhan yang lebih tinggi akan berlanjut sejak kuartal I 2026. Konsumsi rumah tangga meningkat berkat pelonggaran kebijakan moneter, ekspektasi konsumen yang membaik, serta dampak berantai dari perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Tahun Baru Imlek, Nyepi, dan Idulfitri 1447 H.

Investasi pemerintah fokus pada hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan pembangunan infrastruktur digital terus menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk menanamkan modal. Adapun berbagai program bantuan dan stimulus pemerintah dipandang efektif menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika global.

Perry menegaskan komitmen Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan melalui bauran kebijakan yang inklusif. "Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan," pungkasnya.

JAKARTA - Polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencuat setelah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan terbaru terkait undang-undang tersebut. Jokowi mengaku setuju jika UU KPK dikembalikan ke versi sebelum revisi 2019.

Pernyataan itu langsung memicu perdebatan karena revisi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Kronologi lengkap sejak awal pengajuan hingga polemik terbaru:

- Wacana Revisi Muncul Sejak 2015

Revisi UU KPK sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2015. Saat itu, DPR dan pemerintah menilai perlu ada penguatan kelembagaan serta mekanisme pengawasan KPK. Namun, setiap wacana revisi muncul, gelombang penolakan publik selalu terjadi. Kritik utama menyebut revisi berpotensi melemahkan independensi lembaga antirasuah tersebut.

1. 5 September 2019: DPR Ajukan RUU

Pada 5 September 2019, DPR mengajukan RUU Perubahan UU KPK sebagai inisiatif DPR. Langkah ini dinilai mengejutkan karena dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan DPR periode 2014–2019.

2. 11 September 2019: Disetujui Jadi Usul Inisiatif

Dalam Rapat Paripurna 11 September 2019, RUU disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Pemerintah kemudian mengirimkan Surat Presiden (Surpres) untuk membahas RUU tersebut bersama DPR.

3. 12–16 September 2019: Pembahasan Kilat

Pembahasan dilakukan secara maraton dalam hitungan hari. Sejumlah perubahan krusial disepakati, antara lain:

• Pembentukan Dewan Pengawas KPK

• Izin penyadapan harus melalui Dewan Pengawas

• Status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)

• Kewenangan penghentian penyidikan (SP3)

Proses yang berlangsung cepat ini menuai kritik keras dari kalangan akademisi, aktivis, dan mahasiswa.

4. 17 September 2019: Disahkan DPR

RUU resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019. Pengesahan tersebut terjadi di tengah demonstrasi besar mahasiswa di berbagai kota.

5. 17 Oktober 2019: Resmi Berlaku

Presiden tidak menandatangani RUU tersebut dalam waktu 30 hari. Namun sesuai Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, RUU tetap sah menjadi undang-undang. Pada 17 Oktober 2019, revisi resmi berlaku sebagai UU No 19 Tahun 2019. Sejumlah pihak kemudian mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan Terbaru Jokowi

Tahun 2026, isu ini kembali memanas setelah Jokowi menyatakan setuju jika UU KPK dikembalikan ke versi lama sebelum revisi 2019. Ia juga menegaskan revisi tersebut merupakan inisiatif DPR dan dirinya tidak menandatangani undang-undang tersebut.

Pernyataan ini memicu respons beragam dari kalangan politikus dan pegiat antikorupsi. Sejumlah anggota DPR menilai revisi tetap melibatkan pemerintah karena pembahasan dilakukan bersama dan diawali Surpres dari Presiden.

Sementara itu, pemerintah saat ini menyatakan belum ada rencana merevisi kembali UU KPK.

Polemik yang Belum Usai

Revisi UU No 19 Tahun 2019 menjadi salah satu produk legislasi paling kontroversial dalam satu dekade terakhir. Di satu sisi, revisi disebut sebagai langkah penataan kelembagaan. Di sisi lain, kritik terus menguat karena dinilai berdampak pada independensi KPK.

Kini, pernyataan terbaru Jokowi kembali membuka ruang perdebatan: apakah UU KPK perlu dikembalikan ke versi awal, atau tetap berjalan dengan regulasi yang berlaku saat ini?

Perjalanan UU KPK pun belum benar-benar usai. Polemiknya terus hidup dalam dinamika politik dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75%, yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 18-19 Februari 2026. BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%.

"Dengan melihat berbagai perkembangan dan prospek-prospek tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75 persen," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Modal Asing Deras Keluar, BI Diramal Tahan Suku Bunga Acuan 4,75%



Keputusan ini, lanjut Perry, konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global guna mendukung capaian sasaran inflasi 2026 dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini dengan tetap mencermati ruang penurunan BI Rate lebih lanjut," jelasnya.

Perlu diketahui, BI Rate telah turun sebesar 150 bps, yaitu 25 bps pada September 2024 dan 125 bps selama tahun 2025 menjadi 4,75 persen hingga November 2025, yang merupakan level terendah sejak tahun 2022.

JAKARTA - 'Amanah Wali 8: Musala Sultan' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh personil band Wali; Apoy Wali, Faank Wali, Tomi Wali, Ovie Wali, aktor muda Bhisma Mulia (Sultan), Bebby Hatami (Rani), Fachri Muhammad (James), Armando Jordy (Sunar), stand up comedian Faizal Wash (Herman), juga aktor senior Buyung Malelo (Untung), Herry Ismet (Ismet), Andi Bersama (Pak Ma'ruf) dan masih banyak lagi.

Konflik tentang nasib musholla tiba-tiba memanas kembali. Saat warga terpecah antara mempertahankan tempat ibadah atau menjual tanahnya kepada developer, dua orang yang sok bijak, Untung dan Ismet dengan tanpa sadar meniup api kecurigaan. Dengan dalih “demi kebaikan”, Untung menyebar dugaan bahwa Sultan, pemuda musafir yang selama ini membantu musholla, sebenarnya adalah mata-mata developer. Kecurigaan itu menjalar cepat, mengadu warga satu sama lain.

Sementara itu, Apoy dan Faank mencoba menenangkan keadaan dan mencari fakta sebenarnya. Mereka mengutus Tomi dan Ovie menyelidiki kabar simpang siur yang beredar di balik keributan kampung. Keributan itu dimanfaatkan Sultan dan Herman untuk diam-diam menyelinap ke musholla. Mereka berusaha mengambil tas yang berisi uang dan emas hasil rampokan Sultan di rumahnya sendiri. Namun, setiap langkah mereka justru makin menimbulkan salah paham.

Ketegangan mencapai puncaknya saat Sultan tertangkap Tomi, Ovie dan warga di atas genteng musholla. Tuduhan dilontarkan, dan emosi memuncak. Di tengah kekacauan itu, satu pertanyaan menggantung, jika Sultan bukan mata-mata, lalu siapa sebenarnya yang bermain di balik konflik musholla?

Saksikan layar drama RCTI Amanah Wali 8: Musala Sultan hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

TEHERAN - Citra satelit menunjukkan bahwa Iran baru-baru ini membangun perisai beton di atas fasilitas baru di situs militer yang sensitif dan menutupinya dengan tanah. Upaya perlindungan ini dilakukan di tengah ancaman serangan Amerika Serikat yang telah dilontarkan Presiden Donald Trump.

Gambar-gambar dari satelit juga menunjukkan bahwa Iran telah mengubur pintu masuk terowongan di lokasi nuklir yang dibom oleh AS selama perang 12 hari Israel dengan Iran pada Juni lalu. Pangkalan rudal Iran yang terkena dampak serangan juga diperbaiki.

Gambar-gambar tersebut memberikan gambaran sekilas tentang aktivitas Iran di beberapa lokasi yang menjadi pusat ketegangan dengan Israel dan AS, sementara Washington berupaya untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Teheran tentang program nuklirnya sambil mengancam tindakan militer jika pembicaraan gagal.

Situs-situs Iran yang Dibentingi

1. Kompleks Militer Parchin

Sekitar 30 km (20 mil) tenggara Teheran, kompleks Parchin adalah salah satu lokasi militer Iran yang paling sensitif. Intelijen Barat telah mengindikasikan bahwa Teheran melakukan uji coba yang relevan dengan peledakan bom nuklir di sana lebih dari dua dekade lalu.

Iran selalu membantah berupaya mengembangkan senjata atom.

Israel dilaporkan menyerang Parchin pada Oktober 2024.

Citra satelit yang diambil sebelum dan sesudah serangan itu menunjukkan kerusakan luas pada bangunan persegi panjang di Parchin, dan rekonstruksi yang tampak dalam citra dari 6 November 2024.

Citra dari 12 Oktober 2025 menunjukkan perkembangan di lokasi tersebut, dengan kerangka struktur baru yang terlihat dan dua struktur yang lebih kecil di sebelahnya. Kemajuan terlihat jelas dalam citra dari 14 November, dengan apa yang tampak seperti atap logam yang menutupi struktur besar tersebut.

Namun citra dari 13 Desember 2025 menunjukkan fasilitas tersebut sebagian tertutup. Pada 16 Februari, fasilitas tersebut sama sekali tidak terlihat, tersembunyi oleh apa yang menurut para pakar adalah struktur beton.

Institute for Science and International Security (ISIS), dalam analisis citra satelit pada 22 Januari, menunjukkan kemajuan dalam pembangunan "sarkofagus beton" di sekitar fasilitas yang baru dibangun di lokasi tersebut, yang diidentifikasi sebagai Taleghan 2.

ISIS melaporkan pada bulan November bahwa citra menunjukkan konstruksi yang sedang berlangsung dan keberadaan sesuatu yang tampak menyerupai ruang silindris panjang, mungkin bejana penampung bahan peledak tinggi, kemungkinan berukuran sekitar 36 meter panjang dan 12 meter diameter, ditempatkan di dalam sebuah bangunan.

"Bejana penampung bahan peledak tinggi sangat penting untuk pengembangan senjata nuklir," imbuh laporan ISIS. "Tetapi juga dapat digunakan dalam banyak proses pengembangan senjata konvensional lainnya," imbuh ISIS, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (19/2/2026).

William Goodhind, seorang analis citra forensik di Contested Ground, mengatakan atap tersebut memiliki warna yang mirip dengan area sekitarnya. "Kemungkinan besar telah ditutupi dengan tanah untuk menyamarkan warna beton," katanya.

Pendiri ISIS, David Albright, menulis di X: "Menunda negosiasi memiliki manfaatnya: Selama dua hingga tiga minggu terakhir, Iran sibuk mengubur fasilitas Taleghan 2 yang baru...Lebih banyak tanah tersedia, dan fasilitas tersebut mungkin segera menjadi bunker yang sama sekali tidak dapat dikenali, memberikan perlindungan signifikan dari serangan udara."

2.Situs Nuklir Isfahan

Kompleks Isfahan adalah salah satu dari tiga pabrik pengayaan uranium Iran yang dibom oleh Amerika Serikat pada bulan Juni.

Selain fasilitas yang merupakan bagian dari siklus bahan bakar nuklir, Isfahan mencakup area bawah tanah tempat para diplomat mengatakan sebagian besar uranium yang diperkaya Iran telah disimpan.

Citra satelit yang diambil pada akhir Januari menunjukkan upaya baru untuk mengubur dua pintu masuk terowongan di kompleks tersebut, lapor ISIS pada 29 Januari. Dalam pembaruan 9 Februari, ISIS mengatakan pintu masuk ketiga juga telah ditimbun dengan tanah, yang berarti semua pintu masuk ke kompleks terowongan sekarang "benar-benar terkubur".

Gambar 10 Februari, kata Goodhind, menunjukkan ketiga terowongan tersebut terkubur.

ISIS melaporkan pada tanggal 9 Februari bahwa pengurugan pintu masuk terowongan akan membantu meredam potensi serangan udara dan juga mempersulit akses darat dalam serangan pasukan khusus untuk merebut atau menghancurkan uranium yang sangat diperkaya yang mungkin disimpan di dalamnya.

3. Kompleks Dekat Situs Natanz

ISIS melaporkan bahwa citra satelit menunjukkan upaya yang sedang berlangsung sejak 10 Februari untuk "memperkuat dan memperkuat pertahanan" dua pintu masuk ke kompleks terowongan di bawah gunung sekitar 2 km (1,2 mil) dari Natanz—situs yang menampung dua pabrik pengayaan uranium Iran lainnya.

"Citra menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung di seluruh kompleks terkait dengan upaya ini, yang melibatkan pergerakan banyak kendaraan, termasuk truk pengangkut, pengaduk semen, dan peralatan berat lainnya," tulis ISIS.

Rencana Iran untuk fasilitas tersebut, yang disebut Gunung Pickaxe, masih belum jelas, kata ISIS.

4. Pangkalan Rudal Shiraz Selatan

Sekitar 10 km (6 mil) selatan Shiraz di Iran selatan, ini adalah salah satu dari 25 pangkalan utama yang mampu meluncurkan rudal balistik jarak menengah, menurut Alma Research and Education Center, sebuah organisasi Israel. Alma menilai situs tersebut mengalami kerusakan ringan di permukaan tanah dalam perang tahun lalu.

Perbandingan gambar yang diambil pada 3 Juli 2025 dan 30 Januari 2026 menunjukkan upaya rekonstruksi dan pembersihan di kompleks logistik utama dan kemungkinan kompleks komando di pangkalan tersebut, kata Goodhind.

"Kesimpulan utamanya adalah bahwa kompleks tersebut belum kembali ke kapasitas operasional penuhnya seperti sebelum serangan udara," paparnya.

5. Pangkalan Rudal Qom

Sekitar 40 km di utara kota Qom, pangkalan ini mengalami kerusakan sedang di atas permukaan tanah, menurut Alma.

Menurut Goodhind, perbandingan gambar yang diambil antara 16 Juli 2025 dan 1 Februari 2026 menunjukkan atap baru di atas bangunan yang rusak. Perbaikan atap tampaknya dimulai pada 17 November dan kemungkinan besar selesai 10 hari kemudian.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Rabu (18/2/2026) mengkritik keras Inggris terkait kesepakatan sewa mengenai pulau Diego Garcia, lokasi pangkalan militer utama AS. Trump mengatakan pangkalan tersebut mungkin diperlukan untuk menangkal "potensi serangan" oleh Iran jika pembicaraan nuklir gagal.

"Saya telah memberi tahu Perdana Menteri Keir Starmer, dari Inggris, bahwa sewa tidak baik jika menyangkut negara, dan dia membuat kesalahan besar dengan menandatangani perjanjian sewa 100 tahun dengan siapa pun yang 'mengklaim' hak, kepemilikan, dan kepentingan atas Diego Garcia, yang berlokasi strategis di Samudra Hindia," tulis Trump di Truth Social.

Dia berpendapat Amerika Serikat mungkin perlu menggunakan Diego Garcia jika kesepakatan dengan Teheran gagal.

"Jika Iran memutuskan tidak membuat kesepakatan, mungkin perlu bagi Amerika Serikat untuk menggunakan Diego Garcia, dan lapangan terbang yang terletak di Fairford, untuk memberantas potensi serangan oleh rezim yang sangat tidak stabil dan berbahaya — serangan yang berpotensi ditujukan kepada Inggris Raya, serta negara-negara sahabat lainnya," tambahnya.

Trump juga menggambarkan perjanjian sewa tersebut sebagai "tidak pasti" dan "sebuah aib" bagi sekutu AS, mengatakan dia belum pernah mendengar sebelumnya tentang entitas "fiktif" yang mengklaim hak atas pulau tersebut.

"JANGAN BERIKAN DIEGO GARCIA!" Trump memperingatkan.

Pada hari Selasa, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan Amerika Serikat akan melakukan negosiasi dengan Mauritius dari tanggal 23-25 Februari untuk menggarisbawahi pentingnya pangkalan militer Diego Garcia bagi keamanan nasional AS.

Pada tanggal 3 Oktober 2024, Inggris setuju menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos, termasuk pulau Diego Garcia, kepada Mauritius.

Perjanjian tersebut menetapkan Inggris akan memberikan dukungan keuangan dan investasi infrastruktur kepada Mauritius sambil tetap mempertahankan kendali atas pangkalan udara di Diego Garcia selama 99 tahun.

Selama beberapa dekade, Mauritius telah menantang kedaulatan Inggris atas Kepulauan Chagos, tetapi baru pada tahun 2019 Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mendesak Inggris untuk menyerahkan pulau-pulau tersebut.

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU ) senilai USD38,4 miliar atau setara Rp646,5 triliun (dengan kurs Rp16.836 per USD) antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Penandatanganan MoU itu dilakukan dalam sesi roundtable Business Summit yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council (US-ABC).

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Penandatanganan 11 MoU ini menjadi wujud konkret kolaborasi sektor pemerintah serta swasta kedua negara di berbagai bidang, mulai dari pertambangan dan hilirisasi, energi, agribisnis, tekstil dan garmen, hingga manufaktur furnitur dan pengembangan teknologi.

Berikut daftar lengkap nota kesepahaman yang ditandatangani:

1. Memorandum of Agreement tentang Critical Mineral, ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dan President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dan President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas;

2. MoU Oilfield Recovery antara Pertamina dan Haliburton, ditandatangani oleh CEO Pertamina Simon Mantiri dan President Director Haliburton Ankush Balla;

3. MoU di bidang Agrikultur (Jagung) antara PT. Cargill Indonesia, PT Arena Agro Andalan dan Cargill Inc, ditandatangani oleh Managing Director Amcham mewakili Fanny Hosea PT Sorini Agro Asia Corporindo (Cargill Indonesia) Donna Priadi dan Director International Government Relations (China & APAC) at Cargill Elizabeth Struse;

4. MoU tentang Cotton antara Busana Apparel Group dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh Chief Marketing Officer Busana Apparell Manish Virmani serta Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck;

5. MoU tentang Cotton antara Daehan Global dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh CEO of Daehan Global Boo Hyung Lee dan Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck;

Prabowo Sebut AS Mitra Terkuat, Singgung Bantuan di Masa-Masa Kritis



6. MoU tentang Shredded Worn Clothing antara Asosiasi Garment dan Textile Indonesia, PT Pan Brothers dan Ravel, ditandatangani oleh CEO PT PAN Brothers Ludijanto Setijo dan CEO Ravel Zahlen Titcomb;

7. MoU tentang Furnitur antara ASMINDO (Indonesian Furniture Industry & Handicraft Association) dan Bingaman and Son Lumber, Inc, ditandatangani oleh CEO Vivere Group (ASMINDO) Dedy Rochimat dan Director of Exports Jeremy Roupp;

8. MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri dan Essence, ditandatangani oleh President Director Ahmad Maaruf Maulana dan President Director Chester Coleman;

9. MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri (GBI) dan Tynergy Technology Group, ditandatangani oleh Director GBI Kadafi Yahya Muhamad dan President Direkturr Yan Purba;

10. Transnational Free Trade Zone Friendship antara Galang Bumi Industri dan Solanna Group LLC, ditandatangani oleh Director Tjaw Hioeng dan Presiden Solana Gorup David Fordon;

11. MoU tentang Furnitur/Wood Product antara Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (HIMKI) dan American Hardwood Export Council, ditandatangani oleh Head of Promotion and Marketring for Americas Rudy Hartono dan American Hardwood Export Council Michael Snow.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan masa pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. Hal serupa juga dialami eks Stafsus Gus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Sebagaimana diketahui, keduanya kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

"Benar, KPK memperpanjang masa cegah ke luar negeri untuk kedua tersangka dalam perkara kuota haji, Sdr. YCQ dan Sdr. IAA," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/2/2026).

Budi menyebutkan, perpanjangan pencegahan ke luar negeri ini berlaku hingga 12 Agustus 2026. Menurutnya, kehadiran mereka di Indonesia penting guna melengkapi proses penyidikan.

"Perpanjangan cegah ke luar negeri ini dibutuhkan, karena proses penyidikan masih berlangsung," ujarnya.

Diketahui, KPK mengumumkan Gus Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji pada Jumat (9/1/2026). Gus Yaqut ditetapkan sebagai tersangka bersama eks stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.

"Kami sampaikan update-nya bahwa confirm KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yang pertama saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu" kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).

Budi menjelaskan, dalam perkara ini dikenakan pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, auditor BPK tengah menghitung kepastian dari jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus yang dimaksud.

"BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini," ucapnya.

KUALA LUMPUR - Seorang pria misteris telah melakukan serangan vandalisme terhadap 12 mesin teller otomatis (ATM) di beberapa cabang bank di Jinjang, Kuala Lumpur, Malaysia. Anehnya, pria tersebut tidak mengambil uang sedikitpun dari belasan ATM tersebut.

Polisi telah melancarkan perburuan terhadap pria tersebut, yang aksinya menimbulkan kerugian sekitar RM64.000 (Rp276,5 juta).

Menurut polisi, setidaknya 12 layar ATM telah rusak sejauh ini. Kepala Polisi Sentul, Asisten Komisaris Basri Sagoni, mengatakan laporan pertama diajukan pada 16 Februari, setelah seorang teknisi ATM berusia 38 tahun menemukan bahwa empat layar telah retak selama perawatan rutin di sebuah cabang bank di Jinjang Selatan, Kuala Lumpur.

Kerusakan awal diperkirakan sekitar RM4.000, menurut laporan New Straits Times, Kamis (19/2/2026).

Laporan lebih lanjut diterima pada hari berikutnya, antara pukul 12.24 siang dan 22.16 malam, yang melibatkan tindakan vandalisme serupa di lokasi lain.

Dua kasus tambahan terjadi lagi di Maybank Jinjang Selatan, sementara masing-masing satu kasus dilaporkan di RHB Bank Jinjang Utara dan Public Bank Jinjang Utara.

Kerugian dari insiden-insiden selanjutnya diperkirakan sekitar RM60.000, sehingga totalnya menjadi RM64.000.

Penyelidik meyakini serangan tersebut merupakan tindakan vandalisme yang disengaja, bukan percobaan pencurian.

Basri mengatakan belum ada unsur perampokan atau motif kriminal lainnya yang terdeteksi pada tahap ini.

Rekaman CCTV yang ditinjau polisi menunjukkan tersangka sebagai pria berkulit cerah dengan perawakan sedang, tinggi sekitar 165 sentimeter.

Dia dilaporkan mengenakan kemeja lengan pendek abu-abu, celana panjang, sandal hitam, dan helm biru, serta mengendarai sepeda motor Honda Wave biru, seperti dilaporkan Free Malaysia Today.

Nomor registrasi kendaaraan belum teridentifikasi.

Polisi juga mengatakan metode tersangka termasuk memasuki lobi ATM atau area bank, kemudian menghancurkan layar mesin dengan benda yang diyakini sebagai batu, dan kemudian langsung melarikan diri.

Pihak berwenang menggambarkan insiden tersebut sebagai serangan cepat yang menyebabkan kerusakan signifikan pada properti bank.

Semua kasus sedang diselidiki berdasarkan Pasal 427 UU Pidana, yang mencakup perbuatan jahat yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan harta benda.

Basri mengatakan polisi telah meluncurkan operasi khusus di Jinjang untuk menemukan dan menangkap tersangka.

JAKARTA - Pimpinan DPR menyatakan hingga saat ini tidak pernah ada usulan yang masuk terkait perubahan atau revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) untuk dikembalikan ke versi lama. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Tidak ada usulan apa-apa ke DPR," kata Cucun di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Oleh karenanya, kata dia, DPR tetap konsisten untuk membiarkan undang-undang yang sudah disahkan, untuk berjalan sebagaimana mestinya.

"Kalau misal ada usul dari DPR dan pemerintah terkait undang-undang apapun bukan hanya UU KPK itu ada mekanismenya," ujarnya.

Sebelumnya, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya belum pernah membahas soal wacana perubahan undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Hal ini dikatakan Prasetyo Hadi saat menanggapi adanya usulan dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad untuk bisa mengembalikan UU tersebut ke versi sebelumnya. Usulan ini pun mendapat dukungan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Belum ada, belum ada kita bahas (soal UU KPK)," kata Mensesneg usai menghadiri rapat koordinasi bersama Satgas Pemulihan pascabencana Sumatera DPR RI, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang menyeret eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW). Tiga korporasi yang dimaksud ialah, PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS).

"Dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK gratifikasi terkait per metric ton produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tersangka sebelumnya saudari RW, KPK kembali menetapkan tiga tersangka korporasi baru, yaitu PT SKN, PT ABP, dan PT BKS," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Tiga korporasi yang dimaksud ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026 ini. Budi tidak menjelaskan secara detail tanggalnya.

"Ketiga korporasi tersebut diduga bersama-sama RW melakukan penerimaan gratifikasi dimaksud," ujarnya.

Sejalan dengan itu, KPK kemudian memeriksa perwakilan tiga korporasi tersebut di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (18/2/2026).

Mereka ialah, Johansyah Anton Budiman (JHN) selaku Direktur Utama PT SKN, Rifando (RIF) selaku Direktur PT SKN, dan Yospita Feronika BR. Ginting (YOS) selaku Staf Bagian Keuangan PT ABP.

"Penyidik mendalami saksi JHN dan RIF terkait dengan pengoperasian dan produksi di PT SKN, serta pembagian fee untuk pihak RW," ucapnya.

"Untuk saksi YOS, dimintai keterangan terkait produksi PT ABP," pungkasnya.