Investor ramai-ramai menjual saham kontraktor tambang PT Hillcon Tbk (HILL). Hingga kini, harganya sudah merosot hingga 66,47% dalam sebulan terakhir.

Tak hanya itu, antrean jual tembus 2,16 juta lot tatkala saham HILL anjlok menyentuh auto reject bawah (ARB) 15% dan terjun ke Rp 68 pada perdagangan Rabu (18/2) kemarin. Padahal, jika melihat sahamnya pada awal tahun lalu, HILL sempat bertengger di Rp 468 pada 3 Januari 2025.

Lalu apabila menilik antrian jual pada perdagangan sesi pertama hari ini, Kamis (19/2) sebanyak 1,97 lot antre jual saham HILL. Tak hanya itu, sahamnya kini ARB lagi atau rontok 14,71% ke Rp 58.

Jika menilik kepemilikan sahamnya per Januari 2026, masyarakat menggenggam sebanyak 1,71 miliar saham atau 11,64%. Sementara PT Hillcon Equity Management (HEM) menguasai sebanyak 6,30 miliar saham atau 42,76%; PT CGS International Sekuritas Indonesia 2,95 miliar atau 20,02%, dan; PT Bukit Persada Indonesia sebanyak 2,38 miliar saham atau 16,,15%. Kemudian, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk menggenggam sebanyak 1,39 miliar atau 9,43% saham HILL.

Sebelumnya, anak usaha HILL yakni PT Hillconjaya Sakti terjerat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Hillconjaya Sakti menerima panggilan sidang pertama dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara Permohonan PKPU Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Jkt.Pst. Permohonan PKPU tersebut diajukan oleh PT Tri Nusantara Petromine.

RKAB PT Weda Bay Nickel (WBN) Dipangkas 71,43%

Pemerintah belum lama ini memangkas produksi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) PT Weda Bay Nickel (WBN) hingga 71,43% menjadi hanya 12 juta ton tahun ini. Padahal sebelumnya produksi WBN dalam RKAB tahun lalu mencapai 42 juta ton.

Hillcon (HILL) adalah kontraktor pertambangan Weda Bay Nickel. Pada 1 September 2021, anak usaha HILL yakni PT Hillconjaya Sakti (HS) menandatangani kontrak dengan PT Weda Bay Nickel (WBN) untuk pekerjaan penambangan nikel selama empat tahun, mencakup land clearing hingga ore hauling dan barging di area konsesi WBN.

Berdasarkan addendum tertanggal 1 April 2024, masa kerja sama tersebut diperpanjang selama empat tahun.

Adapun Weda Bay merupakan tambang nikel yang berlokasi di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Tambang ini dimiliki oleh Tsingshan Holding Group Co, Eramet SA Prancis, dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Bila menilik laporan keuangannya, Weda Bay Nickel berkontribusi ke pendapatan HILL dengan nilai mencapai Rp 387,68 miliar sepanjang Januari 2025–September 2025.

Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyita 148,25 hektare lahan tambang milik PT Weda Bay Nickel, karena lahan tersebut beroperasi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffry Huwae menyebut penertiban perusahaan nikel itu menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam menjaga tata kelola energi dan sumber daya mineral.

"Mereka punya izin tambang, tapi mereka tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Hutan," kata Jeffri dalam keterangan resmi pada 2025 lalu.

Di samping itu, HEM selaku pengendali HILL sempat melepas sebagian kepemilikan sahamnya di emiten kontraktor pertambangan itu pada Senin (9/2) pekan lalu. Transaksi tersebut menyebabkan porsi kepemilikan saham dan hak suara HEM di HILL turun tipis.

Jumlah saham yang dilego dalam transaksi tersebut sebanyak 1.267.500 saham di harga Rp 140 per unit melalui skema repurchase agreement alias REPO. Pascapenjualan, kepemilikannya berkurang menjadi 6,2 miliar saham atau setara 42,09%. HEM tetap akan mempertahankan pengendaliannya atas HILL.

Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat ke 3,2% di 2026, dipicu oleh tarif resiprokal Amerika Serikat dan tensi geopolitik.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan prospek perekonomian global masih berada dalam tren melambat disertai ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Selain tertekan oleh tarif resiprokal AS dan tensi geopolitik global, perlambatan juga dibarengi oleh perbedaan kinerja pertumbuhan antarnegara.

Perrry mengatakan perekonomian AS diperkirakan meningkat, ditopang oleh stimulus fiskal dan investasi melimpah di bidang artificial intelligence (AI). Sementara itu, ekonomi Eropa dan Jepang diproyeksikan melambat akibat penurunan kinerja ekspor, sejalan dengan perlambatan ekonomi global serta permintaan domestik yang belum kuat.

Ekonomi Tiongkok juga masih dalam tren melambat akibat konsumsi rumah tangga yang belum pulih kuat. Di sisi lain, ekonomi India dinilai belum menunjukkan penguatan berarti, dengan permintaan domestik dan kinerja sektor eksternal yang cenderung menurun.

Dari sisi pasar keuangan global, Perry menilai ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) masih terbuka seiring kondisi pasar tenaga kerja AS yang melemah. Namun demikian, imbal hasil US Treasury (UST), khususnya tenor panjang, tetap tinggi akibat meningkatnya risiko fiskal AS.

“Perkembangan ini mendorong aliran modal ke negara berkembang terjadi secara selektif, terutama ke saham dan obligasi jangka pendek,” katanya.

Di tengah kondisi tersebut, indeks dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) terpantau melemah, sementara permintaan terhadap aset safe haven meningkat dan mendorong kenaikan harga emas.

Ke depan, Perry menegaskan ketidakpastian ekonomi global diperkirakan masih tinggi. Karena itu, diperlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik dari dampak rambatan global.

“Diperlukan penguatan respons kebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi,” kata Perry.

Bank Indonesia mencatat, nilai tukar rupiah melemah 0,56% sepanjang bulan ini ke level 16.880 per dolar AS hingga Rabu (18/2). Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai, posisi rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued.

Menurut Perry, pelemahan rupiah dipengaruhi tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Selain itu, menurut dia, meningkatnya permintaan valas dari korporasi domestik seiring kenaikan aktivitas ekonomi turut menekan rupiah.

Meski begitu, Perry menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Inflasi masih berada dalam sasaran 1,5%-3,5% pada 2026 dan 2027.

Untuk itu, ia mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan intensitas stabilisasi rupiah melalui intervensi di pasar non-deliverable forward (NDF) luar negeri (offshore) serta transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar domestik.

“Ke depan BI memandang nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat, didukung langkah stabilisasi yang konsisten serta fundamental ekonomi yang kuat," ujar Perry dalam konferensi pers, Kamis (19/2).

Rupiah, menurut dia, juga berpotensi menguat seiring imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik, inflasi rendah, dan prospek pertumbuhan yang meningkat

Di samping itu Perry juga menyampaikan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2026 tetap tinggi, yakni sebesar US$ 154,6 miliar. Angka tersebut setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

“Cadangan devisa kita berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor,” kata Perry.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebanyak Rp 276 triliun yang digelontorkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke sejumlah bank BUMN, beberapa bulan lalu, ternyata belum cukup mendorong kredit perbankan. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu mengatakan, saat ini pertumbuhan kredit masih di bawah 10%, tepatnya di sekitar di 7,9%.

Menurut dia, sejumlah kebijakan pemerintah yang memengaruhi perekonomian tahun ini, termasuk peningkatan likuiditas melalui penempatan dana SAL di perbankan, belum sepenuhnya berdampak pada penyaluran kredit. Menurutnya, tambahan likuiditas tersebut sejauh ini belum diterjemahkan ke perbankan.

“Jadi belum kelihatan dampaknya kepada peningkatan kredit,” kata Mari dalam acara OJK Institute Economic Outlook 2026 secara virtual, Kamis (19/2).

Di samping itu, Mari juga mengatakan pelonggaran kebijakan moneter juga belum mampu mendorong pertumbuhan kredit perbankan domestik. Ia menjelaskan Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan (BI rate) dari 6% menjadi 4,75% sepanjang 2025.

Namun, kebijakan tersebut belum cukup efektif menurunkan suku bunga kredit yang dinilai masih relatif tinggi. Ia menilai tingginya bunga kredit itu menjadi salah satu faktor yang menahan laju pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2025.

Selain itu, ia menyebut persoalan daya beli masyarakat juga turut menyebabkan lambatnya permintaan kredit. Defisit neraca pembayaran yang menekan nilai tukar rupiah juga menjadi faktor lain yang membebani stabilitas sektor keuangan dan berdampak pada perlambatan kredit domestik.

Ia menilai kondisi tersebut membuat pelaku usaha dan rumah tangga cenderung menahan ekspansi maupun konsumsi berbasis pembiayaan. Menurutnya, meskipun neraca perdagangan masih mencatatkan surplus, arus keluar modal (capital outflow) justru lebih dominan. Hal itu menyebabkan nilai tukar rupiah melemah sekitar 4% sepanjang tahun lalu.

“Jadi ini apakah masalah supply? Masalah supply sudah teratasi, tapi masalah demand untuk kredit ini mungkin ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan melemahnya daya beli dan seterusnya,” katanya.

Seiring dengan itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Hery Gunardi mengatakan, pertumbuhan kredit secara tahunan atau year-on-year (YoY) per Desember 2025 masih berada di level single digit. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi industri perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi.

Berdasarkan data survei Bank Indonesia, kata Hery, melambatnya kredit saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor permintaan (demand). Permintaan kredit baru tercatat menurun di sebagian besar segmen, terutama kredit konsumsi turun dari 62,9% menjadi 13,4%, serta segmen UMKM melemah dari 78,4% menjadi 58,8%.

Di sisi lain, rata-rata undisbursed loan justru meningkat menjadi sekitar 10,22%. Artinya, fasilitas kredit yang telah disetujui bank dan likuiditas sebenarnya tersedia, namun realisasi penarikan dana masih tertahan karena lemahnya permintaan.

“Ini mencerminkan sikap wait and see dari dunia usaha dan juga rumah tangga sebagai nasabah individu,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, Hery menegaskan tantangan perbankan saat ini bukan berada pada sisi pasokan dana, melainkan pada tingkat kepercayaan dan prospek usaha ke depan. Menurutnya yang dibutuhkan kini bukan sekadar tambahan likuiditas, tetapi menguatkan keyakinan pelaku usaha agar kembali berani melakukan ekspansi.

Ia menyoroti dua tren yang bergerak berlawanan, khususnya di segmen UMKM. Pertumbuhan kredit terus melambat sepanjang 2024 hingga 2025. Di saat yang sama, rasio kredit bermasalah (NPL) mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi.

“Hal ini menunjukkan tekanan arus kas pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih,” ucap Hery.

Ia juga menambahkan, pelemahan kredit sangat berkaitan dengan perlambatan di tiga sektor utama penyumbang produk domestik bruto (PDB), yakni manufaktur, pertanian, dan perdagangan.

“Ketiga hal ini memiliki porsi besar terhadap PDB sekaligus menyerap tenaga kerja signifikan sehingga kami melihat pertumbuhan ini melambat, permintaan pembiayaan juga ikut tertahan,” katanya.

Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18-19 Februari 2026. Keputusan ini diambil di tengah arus modal asing keluar dari aset portofolio di Indonesia.

Suku bunga deposit facility diputuskan tetap sebesar 3,75% dan lending facility tetap sebesar 5,50%.

"Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (19/2).

Perry mencatat, nilai tukar rupiah pada Rabu (18/2) bertengger di level 16.880 per dolar AS, melemah 0,56% dibandingkan akhir bulan lalu. Ia menjelaskan, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah meningkatnya permintaan valas korporasi domestik sejalan kenaikan kegiatan ekonomi.

"Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah telah dinilai rendah atau undervalued dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia," kata dia.

Di sisi lain, menurut Perry, inflasi terkendali sesuai sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027. Untuk itu, menurut dia, Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui intervensi di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri.

"Ke depan, Bank Indonesia memandang nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat dengan langkah-langkah stabilisasi yang terus dilakukan," kata dia.

BI pun memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2025 akan berada di kisaran 4,7%-5,5%. Sedangkan pada tahun depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat ke kisaran 4,9%-5,7%.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional tidak dikurangi atau tetap ditujukan untuk 96,8 juta penerima manfaat.

“Alokasi PBI tetap untuk 96,8 juta penerima manfaat. Tidak dikurangi, tetapi dialihkan kepada mereka yang memenuhi kriteria sesuai standar,” kata Syaiful di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, Kamis (19/2).

Di sisi lain, pemerintah mulai melakukan ground check atau verifikasi lapangan berkaitan dengan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Kamis (19/2).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, langkah ini ditujukan khusus bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang sempat dinonaktifkan guna memastikan akurasi data penerima bantuan.

“Hari ini dari Kementerian Sosial, baik Dinas Sosial, petugas PKH kita, dan seluruh jajaran BPS, memulai ground check data yang kita butuhkan sehingga penerima bantuan iuran benar-benar yang berhak menerima dapat menerima, yang tidak berhak menyadari bahwa ada yang lebih berhak menerima,” kata Muhaimin di kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Kamis (19/2).

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pelaksanaan proses verifikasi lapangan ini dibagi ke dalam dua tahapan utama dengan target sasaran yang berbeda.

Tahap pertama dilakukan pada Februari hingga Maret 2026, dengan menyasar 106.153 individu atau sekitar 104.000 keluarga. Kemudian tahap kedua, pada April 2026 menyasar sekitar 11 juta individu atau sekitar 5,9 juta keluarga.

“Untuk yang tahap kedua akan dilakukan setelah libur lebaran, yaitu pada tanggal 1 April yang dilakukan selama kira-kira satu bulan. Jadi diperkirakan akan selesai di akhir bulan April untuk yang tahap kedua,” kata Amalia.

Amalia menyatakan BPS berkomitmen untuk menghadirkan DTKS yang lebih akurat. Sehingga nantinya dapat membantu para menteri terkait yang memanfaatkan DTKS ini bisa merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Adapun, total personel yang dikerahkan dalam operasi ini terdiri 20.000 pegawai BPS, serta kolaborasi dengan jajaran dari 550 Dinas Sosial tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dibantu oleh puluhan ribu pendamping PKH, dan ratusan mitra statistik yang bertindak sebagai petugas lapangan.

Sebelumnya, pemerintah memastikan untuk mengaktifkan kembali 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sempat dicabut akibat pengkinian data kemiskinan.

Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 1,4 triliun. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pimpinan DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Selama masa tiga bulan itu, pemerintah akan melakukan pembenahan dan pemutakhiran data serta sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini setelah muncul kisruh peserta yang dinonaktifkan dari PBI kesulitan mendapatkan layanan Kesehatan. Ratusan pasien gagal ginjal terancam tak bisa cuci darah karena kepesertaan BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan.

Konten kreator finansial Ferry Irwandi menyoroti kesalahpahaman di sebagian kalangan investor dalam memaknai investasi. Ia menilai kegiatan jual beli saham jangka pendek seperti transaksi dua hingga tiga hari---atau kerap disebut trading--lebih menyerupai praktik judi.

Pandangan tersebut disampaikannya dalam video edukasi di kanal YouTube Malaka bertajuk Hal Gelap yang Tidak Dibicarakan Influencer Keuangan di Market.

Menurut Ferry, definisi investasi yang berkembang di publik saat ini kerap dimaknai sebagai cara memperkaya diri dalam waktu singkat. Padahal, hakikat investasi adalah menjaga nilai uang agar tidak tergerus inflasi sekaligus mengurangi risiko jatuh ke dalam kemiskinan di masa depan.

Ia mengumpamakan uang Rp 20 ribu yang saat ini bisa dipakai untuk membeli satu mangkuk bakso. Fungsi investasi, kata dia, adalah memastikan nilai uang tersebut dalam sepuluh tahun ke depan tetap memiliki daya beli yang sama. Bukan sebaliknya, yang menempatkan uang Rp 20 ribu pada investasi yang dalam tiga hari diharapkan dapat membeli dua hingga tiga mangkuk bakso.

“Ketika lo pengen uang Rp 20 ribu lo ini, dalam tiga hari bisa membeli dua mangkuk bakso, lo tidak sedang melakukan investasi. Lo sedang melakukan judi. Dan ini kesalahpahaman yang sering sekali terjadi di masyarakat kita antara membedakan apa itu investasi dan apa itu judi,” ujar Ferry dalam kanal YouTube tersebut, dikutip Kamis (19/2).

Selain itu, mantan ASN (aparatur sipil negara) di Kementerian Keuangan itu juga menyoroti fenomena trading sebagai salah satu pekerjaan utama kaum muda hari ini pada usia produktif. Ia menilai kemungkinan keberhasilan dari aktivitas tersebut sangat kecil dan kerap tidak sebanding dengan risiko yang ditanggung. Terlebih jika dilakukan tanpa fondasi keuangan yang kuat, trading berpotensi membuat seseorang kehilangan waktu produktif untuk meningkatkan kapasitas diri.

“Dan gue pikir, kalau lo masih di usia produktif, pekerjaan utama lo adalah seorang trader, maka ada yang bermasalah dalam hidup lo,” ujarnya.

Ferry menilai kekeliruan memahami konsep investasi membuat banyak orang merasa gagal saat pasar bergejolak. Menurut dia, kondisi tersebut terjadi karena sejak awal aktivitas yang dilakukan bukan investasi, melainkan spekulasi jangka pendek.

Memilih Investasi yang Sehat ala Ferry Irwandi

Lebih lanjut, Ferry menjelaskan kesalahan dalam memaknai investasi tersebut juga diperparah oleh maraknya narasi influencer di media sosial yang menempatkan investasi seolah menjadi satu-satunya jalan menuju kekayaan. Akibatnya, muncul dorongan bagi semua orang untuk menjadi investor tanpa melihat kesiapan kondisi keuangan masing-masing.

Ia menyatakan, tidak semua orang berada dalam kondisi layak untuk berinvestasi. Setidaknya ada tiga fondasi yang harus dipenuhi sebelum masuk ke instrumen keuangan yakni pendapatan, kemampuan manajemen risiko, serta struktur kebutuhan dan tanggung jawab finansial.

“Kalau ada yang bermasalah dari ketiga ini, berarti ya lo enggak akan pernah optimal (untuk berinvestasi),” kata Ferry.

Jika pendapatan masih habis untuk kebutuhan dasar, masih memiliki utang berulang atau menanggung banyak kewajiban finansial, investasi justru berpotensi memperburuk kondisi keuangan. Dalam situasi tersebut, memaksakan diri membeli saham, kripto, atau instrumen lain bukan langkah yang sehat.

Ferry juga mengkritik anggapan bahwa kunci menjadi kaya adalah berinvestasi. Untuk meningkatkan kekayaan dalam waktu relatif cepat, cara yang lebih rasional adalah meningkatkan pendapatan melalui pekerjaan, menambah keterampilan, memperluas jaringan, atau membangun usaha.

Dalam pandangannya, investasi seharusnya bersifat jangka panjang dan dilakukan dalam kondisi keuangan yang sehat. Jika masih dipenuhi rasa cemas, misalnya yang ditandai dengan rambut yang rontok, hal itu menjadi sinyal seseorang belum siap berinvestasi.

Lewat video berdurasi sekitar 15 menit tersebut, Ferry mengajak masyarakat untuk lebih memahami tujuan utama investasi. Ia menekankan pentingnya literasi finansial agar tidak terbuai janji imbal hasil besar dalam waktu singkat, serta mampu menempatkan investasi sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas keuangan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan hampir 900 emiten telah memenuhi kewajiban kepemilikan saham publik atau free float dengan batas minimal 7,5% dari total saham tercatat. Data tersebut merujuk pada Laporan Bulanan Registrasi Kepemilikan Efek (LBRE) per 31 Desember 2025.

Informasi tersebut disampaikan BEI melalui Pengumuman Nomor Peng-S-00006/BEI.PLP/02-2026 terkait status pemenuhan ketentuan jumlah saham free float dan jumlah pemegang saham. Berdasarkan laporan tersebut, terdapat 894 perusahaan tercatat yang telah menyampaikan LBRE dan memenuhi ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A serta Peraturan Bursa Nomor I-V.

Ketentuan V.1.1 Peraturan Bursa Nomor I-A mengatur bahwa perusahaan tercatat di Papan Utama dan Papan Pengembangan wajib memiliki saham free float paling sedikit 50 juta saham dan minimal 7,5% dari total saham tercatat. Adapun pada Papan Akselerasi, sesuai Peraturan Bursa Nomor I-V, jumlah saham free float minimal sebesar 7,5% dari total saham tercatat.

Sementara itu, ketentuan V.1.2 dalam kedua peraturan tersebut mewajibkan perusahaan tercatat memiliki sedikitnya 300 pemegang saham yang tercatat sebagai nasabah pemilik Single Investor Identification (SID).

“Pemantauan atas pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan berdasarkan data LBRE yang disampaikan oleh perusahaan tercatat sesuai ketentuan Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,” tulis BEI dalam pengumumannya, dikutip Kamis (19/2).

Untuk data jumlah pemegang saham yang merupakan nasabah pemilik SID, BEI mengacu pada data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Di sisi lain, BEI mengungkapkan 49 perusahaan tercatat belum memenuhi ketentuan tersebut. Perinciannya, sebanyak 18 perusahaan telah menyampaikan LBRE, namun belum memenuhi persyaratan free float dan atau jumlah pemegang saham. Sementara 31 perusahaan lainnya tidak menyampaikan LBRE per 31 Desember 2025 sehingga dinyatakan tidak memenuhi ketentuan karena tidak terdapat data yang dapat ditelaah oleh bursa.

Selain itu, terdapat 13 perusahaan tercatat yang dikecualikan dari kewajiban pemenuhan ketentuan V.1.1 dan/atau V.1.2 dalam kedua peraturan tersebut.

Sebelumnya, BEI telah membekukan perdagangan saham terhadap 38 perusahaan tercatat per 29 Januari 2026. Sanksi tersebut disampaikan melalui Pengumuman Bursa Nomor Peng-S-00003/BEI.PLP/01-2026 tertanggal 30 Januari 2026 terkait pemenuhan kewajiban free float per 31 Desember 2025.

Di antara emiten-emiten yang belum memenuhi ketentuan tersebut antara lain PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI), PT Cahaya Bintang Medan Tbk (CBMF), PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Dewata Freightinternational Tbk (DEAL) hingga PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL).

Bentuk sanksi yang diberikan bursa juga bermacam-macam, tergantung tingkat ketidakpatuhan masing-masing emiten. Ada yang dihentikan perdagangan sahamnya atau disuspensi, diberi surat peringatan (SP) 1, SP2 dan denda Rp 25 juta, hingga SP3 serta denda Rp 50 juta.

Pemerintah mulai melakukan ground check atau verifikasi lapangan berkaitan dengan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Kamis (19/2).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, langkah ini ditujukan khusus bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang sempat dinonaktifkan guna memastikan akurasi data penerima bantuan.

“Hari ini, dari Kementerian Sosial, baik Dinas Sosial, petugas PKH kita, dan seluruh jajaran BPS, memulai ground check data yang dibutuhkan sehingga penerima bantuan iuran benar-benar yang berhak menerima dapat menerima, yang tidak berhak menyadari bahwa ada yang lebih berhak menerima,” kata Muhaimin di kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Kamis (19/2).

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pelaksanaan proses verifikasi lapangan ini dibagi ke dalam dua tahapan utama dengan target sasaran yang berbeda.

Tahap pertama dilakukan pada Februari hingga Maret 2026, dengan menyasar 106.153 individu atau sekitar 104.000 keluarga. Kemudian tahap kedua, pada April 2026 menyasar sekitar 11 juta individu atau sekitar 5,9 juta keluarga.

“Untuk yang tahap kedua akan dilakukan setelah libur lebaran, yaitu pada tanggal 1 April yang dilakukan selama kira-kira satu bulan. Jadi diperkirakan akan selesai di akhir bulan April untuk yang tahap kedua,” kata Amalia.

Amalia menyatakan, BPS berkomitmen untuk menghadirkan DTKS yang akurat. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Adapun, total personel yang dikerahkan dalam operasi ini terdiri 20.000 pegawai BPS, serta kolaborasi dengan jajaran dari 550 Dinas Sosial tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dibantu oleh puluhan ribu pendamping PKH, dan ratusan mitra statistik yang bertindak sebagai petugas lapangan.

Sebelumnya, pemerintah memastikan untuk mengaktifkan kembali 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sempat dicabut akibat pengkinian data kemiskinan.

Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 1,4 triliun. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pimpinan DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Selama masa tiga bulan itu, pemerintah akan melakukan pembenahan dan pemutakhiran data serta sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini setelah muncul kisruh peserta yang dinonaktifkan dari PBI kesulitan mendapatkan layanan Kesehatan. Ratusan pasien gagal ginjal terancam tak bisa cuci darah karena kepesertaan BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan.

Arus dana asing yang akan masuk ke pasar modal RI diproyeksikan mencapai US$ 70 miliar atau sekitar Rp 1.1184 triliun. Potensi masuknya dana jumbo itu muncul di kala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama jajaran self-regulatory organization (SRO) tengah melakukan sejumlah pembenahan terhadap pasar modal nasional.

Sebelumnya, capitaloutflow atau arus modal asing yang keluar dari pasar modal RI terjadi secara masif menyusul langkah MSCI membekukan indeks terkait saham-saham Indonesia, akhir Januari lalu.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah perlu menjaga kepercayaan pasar pascakasus MSCI itu. Ia menilai isu tersebut sempat menekan kepercayaan investor sehingga memicu capital outflow.

Kendati demikian, Mari menegaskan, respons terhadap MSCI harus dijadikan momentum untuk melakukan reformasi menyeluruh di pasar modal. Menurutnya, pembenahan tata kelola, transparansi, serta penguatan regulasi menjadi kunci untuk mendorong kepercayaan investor dan menarik kembali aliran modal masuk alias capital inflow.

“Yang ditunggu oleh investor adalah benar-benar itu diimplementasikan dan pemilihan leadership baru di OJK dan BEI itu perlu dilakukan dengan proper, baik, transparan, dan prosesnya menghasilkan leadership baru yang profesional dan tinggi integritasnya,” kata Mari dalam diskusi OJK: Economic Outlook 2026 yang berlangsung secara virtual, Kamis (19/2).

Dia menuturkan, apabila Indonesia mampu merespons kasus MSCI dengan reformasi menyeluruh dan tepat sasaran, potensi capital inflow ke pasar modal nasional diperkirakan mencapai US$ 60–70 miliar. “Jadi, ini adalah momen buat kita melakukan reformasi,” ucapnya.

Jika melihat kasus India saat menghadapi isu Adani vs Hindenburg, saat itu arus modal asing yang keluar dari Negeri Anak Benua mencapai US$ 4 miliar atau Rp 67,73 triliun. Namun setelah otoritas pasar melakukan reformasi dan penyesuaian kebijakan, termasuk pembekuan sementara penyesuaian indeks oleh MSCI serta penguatan aturan disclosure oleh regulator, arus modal asing justru berbalik arah ke negara itu.

Kemudian, arus masuk kumulatif investasi ekuitas asing ke India melonjak hingga US$ 37 miliar, atau sekitar sembilan kali lipat dibandingkan arus keluar yang sempat terjadi sebelumnya.

Benah-Benah Pasar Modal RI

Agenda reformasi yang dirancang OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) saat ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kredibilitas, adaptabilitas, dan daya saing ekosistem pasar modal RI. Langkah itu juga bertujuan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan investor domestik maupun global.

Salah satu kebijakan utamanya yakni menyesuaikan peraturan pencatatan saham oleh BEI yang direncanakan mulai berlaku efektif pada Maret 2026. Saat ini, prosesnya memasuki tahap penghimpunan masukan dari para pemangku kepentingan hingga 19 Februari 2026.

Dalam usulan perubahan regulasi, otoritas berencana menaikkan ketentuan minimum free float perusahaan tercatat dari 7,5% menjadi 15%. Pemenuhan batas minimum tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui penetapan target antara pada setiap fase implementasi.

BEI juga memperkuat aspek transparansi dengan memperluas keterbukaan data kepemilikan saham. Sebelumnya, publikasi masih fokus pada kepemilikan di atas 5%. Kini, bursa bakal membuka data kepemilikan saham di atas 1% yang akan disampaikan setiap bulan.

Langkah ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur pemegang saham sekaligus membantu investor mengambil keputusan investasi secara lebih informatif.

Dari sisi infrastruktur data, KSEI melakukan penyempurnaan klasifikasi investor pada sistem Single Investor Identification (SID). Saat ini, sistem KSEI mencatat sembilan jenis investor. Ke depan, lembaga itu akan menambahkannya hingga menjadi 28 klasifikasi investor, termasuk kategori investor korporasi dan kategori lainnya di dalam SID.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG turun tipis 0,25% atau 21,14 poin ke level 8.289 pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini, Kamis (19/2). Kendati demikian, harga saham sejumlah emiten emas justru ditutup mengilap.

Sebut saja harga saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) yang melonjak 7,60% atau 250 poin ke level Rp 3.540; PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tumbuh 4,20% atau 170 poin ke level Rp 4.220, dan; PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) naik 3,37% atau 35 poin ke level Rp 1.075. Sementara harga PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) naik 3,85% ke level Rp 2.700.

Merujuk data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), volume transaksi perdagangan sepanjang sesi pertama mencapai 37,49 miliar saham dan frekuensi sebanyak 2,19 juta kali. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp 15.036 triliun dengan total nilai transaksi siang ini sebesar Rp 16,50 triliun.

Sebanyak 293 saham ditutup naik, 351 saham turun, dan 169 saham lainnya stagnan. Di samping itu, enam dari sebelas sektor yang ada di BEI parkir di zona merah. Adapun kenaikan saham-saham emas mendorong sektor industri dasar naik 2,86% secara sektoral hingga perdagangan siang ini.

Sementara itu, saham-saham perbankan terpantau turun 0,76% secara sektoral. Harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) turun 0,34% ke level Rp 7.250; PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) turun 0,78% ke level Rp 3.800, dan; PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) turun 3,32% ke level Rp 5.100.

Sementara harga saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) turun 0,45% ke level Rp 4.470. Penurunan saham-saham emiten perbankan itu terjadi menjelang keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang digelar hari ini.

Dari sisi banyaknya nilai perdagangan, saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) paling banyak ditransaksikan hingga siang ini, yaitu Rp 2,15 triliun. Disusul oleh PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) yang diperdagangkan sebesar Rp 844,76 miliar dan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) sebesar Rp 700 miliar.

Daftar top gainers siang ini:

• PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) naik 15,92% ke level Rp 910.
• PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) naik 7,60% ke level Rp 3.540.
• PT Bumi Resources Tbk (BUMI) naik 7,04% ke level Rp 304.

Daftar top losers siang ini:

• PT DCI Indonesia Tbk (DCII) turun 6,54% ke level Rp 210.075.
• PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) turun 4,60% ke level Rp 10.900.
• PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) turun 3,32% ke level Rp 5.100.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut proses penyaringan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus bergulir. Dia mengaku masih memperhatikan sejumlah calon yang mendaftar sampai sejauh ini.

“Wah lupa (jumlah pendaftar), berapa orangnya saya sempat lihat tadi pagi, saya browse orang-orangnya siapa aja,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).

Purbaya yang juga bertindak selaku ketua panitia seleksi (pansel) pemilihan anggota Dewan Komisioner OJK itu mengatakan, pihaknya masih menunggu kandidat-kandidat lainnya. Sebab, menurut dia sampai sejauh ini belum ada "jagoan" yang mendaftar.

“Mungkin masih kita tunggu orang-orang yang lain yang lebih berkualitas untuk masuk. Saya masih lihat sebagian besar masih bukan orang jagonya-jagonya gitu,” kata dia.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya membentuk pansel untuk memilih calon pengganti anggota Dewan Komisioner OJK. Langkah itu menyusul mundurnya empat pejabat lembaga regulator keuangan tersebut, akhir bulan lalu.

Pembentukan pansel OJK ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026. Dalam keputusan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, bersama delapan anggota lainnya, yakni Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.

Pansel saat ini masih membuka pendaftaran calon. Adapun jabatan yang akan diisi meliputi ketua Dewan Komisioner merangkap anggota; wakil ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, serta; kepala eksekutif pengawas pasar modal, keuangan derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota.

“Calon harus memenuhi persyaratan umum antara lain warga negara Indonesia, memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik,” bunyi pengumuman dari pansel, Rabu (11/2).

Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id, dibuka mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB hingga 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.