Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita Safe Deposit Box (SDB) milik salah satu tersangka kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pemiliknya diduga mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026, Rizal (RZ).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan berlangsung pada Senin (20/4/2026) di salah satu bank di wilayah Kota Medan, Sumatra Utara.

"Dalam SDB yang diduga milik tersangka RZ tersebut, penyidik mengamankan dan menyita logam mulia, uang valas SGD dan Ringgit, serta uang Rupiah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp2 milliar," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Budi menjelaskan bahwa penggeledahan sebagai upaya lembaga antirasuah mengumpulkan barang bukti untuk melengkapi berkas perkara, sekaligus memaksimalkan pengembalian aset kepada negara.

"Penggeledahan tersebut sebagai upaya untuk memperkuat bukti-bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara ini sekaligus langkah awal yang progresif dalam upaya asset recovery," tandas Budi.

Sebelumnya, KPK melakukan kegiatan tertangkap tangan pada (4/2/2026) dan Kamis (26/2/2026). Kegiatan tertangkap tangan yang pertama, KPK menemukan adanya upaya pengkondisian barang impor dengan mengatur sistem pemeriksaan agar menjadi lebih longgar.

Pasalnya barang ini dikirim melalui jalur merah yang wajib diperiksa secara ketat. Bahkan terkuak oknum pegawai DJBC menyewa safe house untuk menyimpan uang hingga emas.

Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar. Total barang bukti yang disita mencapai Rp40,5 miliar.

Tim kemudian melakukan pengembangan penyidikan, tim menangkap Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Kamis (26/2/2026).

Dia diduga menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir dengan memerintah Salisa Asmoaji selaku pegawai di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai.

Pengembangan penyidikan juga menguak fakta bahwa terdapat safe house lainnya untuk menyimpan uang Rp5,19 miliar. Mulanya uang disimpan di safe house Jakarta Pusat, kemudian Budiman memerintahkan Salisa untuk memindahkan uang tersebut ke "safe house" yang terletak di Ciputat, Tangerang Selatan.

KPK menetapkan 7 tersangka yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR. 6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang ke oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang diduga sebagai suap meloloskan barang impor. Uang ini diberikan oleh PT Blueray (PT BR).

Pendalaman tersebut ketika KPK memeriksa tiga saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (6/4/2026). Ketiganya berinisial MF dan UK sebagai pegawai Bea Cukai dan SHK selaku wiraswasta.

"Penyidik mendalami soal dugaan aliran uang dari PT BR kepada oknum-oknum di Ditjen Bea dan Cukai ya," kata Budi kepada jurnalis.

Budi menjelaskan pemeriksaan ketiganya sebagai cara agar perkara dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan. KPK, katanya, juga terus melakukan pendalaman penyidikan.

Salah satunya pada klaster dugaan suap rokok ilegal. Penyidik akan segera memanggil sejumlah pengusaha rokok untuk dimintai keterangan.

"Nah, yang dari klaster cukai sebelumnya juga penyidik melakukan pemanggilan, pemeriksaan kepada para pengusaha rokok karena memang penyidik butuh untuk mendalami bagaimana mekanisme pengurusan cukai yang dilakukan oleh para pengusaha rokok di Ditjen Bea dan Cukai," ucap Budi.

Sebelumnya, KPK melakukan kegiatan tertangkap tangan pada (4/2/2026) dan Kamis (26/2/2026). Kegiatan tertangkap tangan yang pertama, KPK menemukan adanya upaya pengkondisian barang impor dengan mengatur sistem pemeriksaan agar menjadi lebih longgar. Pasalnya barang ini dikirim melalui jalur merah yang wajib diperiksa secara ketat.

Bahkan terkuak oknum pegawai DJBC menyewa safe house untuk menyimpan uang hingga emas. Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar. Total barang bukti yang disita mencapai Rp40,5 miliar.

Tim kemudian melakukan pengembangan penyidikan, tim menangkap Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Kamis (26/2/2026).

Dia diduga menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir dengan memerintah Salisa Asmoaji selaku pegawai di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai.

Pengembangan penyidikan juga menguak fakta bahwa terdapat safe house lainnya untuk menyimpan uang Rp5,19 miliar. Mulanya uang disimpan di safe house Jakarta Pusat, kemudian Budiman memerintahkan Salisa untuk memindahkan uang tersebut ke "safe house" yang terletak di Ciputat, Tangerang Selatan.

KPK menetapkan 7 tersangka yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung dugaan kepemilikan safe house yang diduga dimiliki pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menyimpan hasil korupsi.

Hal itu disampaikan Purbaya saat melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), salah satunya pada unit Bea Cukai.

Purbaya menyampaikan ingin menggalakkan digitalisasi pada unit-unit di bawah Kemenkeu, khususnya yang fokus pada penerimaan negara. Setelah menggalakkan Coretax di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dia ingin menerapkan hal yang sama di DJBC.

"Bea Cukai sama nanti kami juga galakkan digitalisasi di mana kami hindarkan pertemuan langsung dengan para pelaku usaha sehingga enggak ada kebocoran-kebocoran lagi. Enggak ada lagi tuh safe house dan lain-lain," ujarnya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Purbaya mengeklaim ada andil Coretax pada penerimaan pajak yang tumbuh 30% di Januari dan Februari 2026. Untuk itu, dia ingin menggalakkan hal yang sama untuk mendulang penerimaan kepabeanan dan cukai. Sebaliknya, penerimaan bea dan cukai justru anjlok masing-masing sekitar 14% pada Januari dan Februari 2026.

Kinerja penerimaan ini dinilai Purbaya sentral untuk menjaga keseimbangan fiskal. Dia mengakui terdapat risiko terhadap ruang fiskal yang menyempit dengan kebutuhan belanja yang besar guna mendorong pertumbuhan ekonomi. "Jadi kalau income enggak naik, pengeluaran semakin gede, ruang fiskal kita semakin sempit," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga 'safe house' dalam kasus dugaan suap importasi dan cukai yang melibatkan empat pejabat Bea Cukai.

Safe house atau rumah aman ini diduga digunakan untuk menyimpan harta hasil suap dalam meloloskan sejumlah barang impor agar bisa dipasarkan di Tanah Air.

Safe house pertama ditemukan saat tim lembaga antirasuah menggelar operasi tangkap tangan dan menggeledah apartemen di kawasan Jakarta Utara, Rabu (4/2/2026). Pada upaya paksa itu, penyidik menyita uang dalam pecahan mata uang asing dan rupiah, serta emas dengan berat lebih dari 3 kg yang totalnya mencapai Rp40,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ternodai akibat sejumlah pejabat diduga menerima suap untuk mengkondisikan kepabenan dan cukai atas suatu barang. Dampaknya, barang ilegal berpeluang beredar di pasar Tanah Air.

Kasus terungkap saat tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan kegiatan tertangkap tangan di Jakarta dan Lampung, Rabu (4/2/2026) dengan menangkap 17 orang dari pihak DJBC dan PT Blueray (PT BR).

KPK menerima laporan dari masyarakat adanya aktivitas rasuah berupa suap kepada pejabat DJBC untuk meloloskan barang yang hendak diimpor. Modusnya adalah melonggarkan pemeriksaan barang yang melintas di jalur merah.

Rencana jahat ini telah dirancang oleh Orlando Hamonangan (ORL) selaku Kepala Seksi Intel; Sisprian Subiaksono (SIS) selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan DJBC; John Field (JF) pemilik PT BR; Andreas (AND) karyawan PT BR; dan Dedy Kurniawan selaku Manager Operasional PT BR.

Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu mengatakan Orlando memerintahkan rekannya untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%.

Rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan & Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai, untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang).

“Dengan pengkondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PT BR diduga tidak melalui pemeriksaan fisik. Sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea Cukai,” kata Asep, Kamis (5/2/2026).

Penyerahan uang kepada pejabat DJBC terjadi beberapa kali sejak Desember 2025 hingga Februari 2026. Uang diberikan sebagai jatah bulanan yang nilainya mencapai Rp7 miliar. Asep menjelaskan oknum DJBC telah menyiapkan “safe house” untuk menampung barang suap senilai Rp40,5 miliar, sebagai berikut:

1. Uang tunai dalam bentuk Rupiah sejumlah Rp1,89 miliar

2. Uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sejumlah US$3.900.

4. Uang tunai dalam bentuk Dollar Singapura sejumlah SG$1,48 juta.

5. Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY 550.000.

6. Logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp7,4 miliar.

7. Logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp8,3 miliar.

8. 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta.

Penyidik melakukan pengembangan karena menduga ada rumah aman lainnya yang digunakan menampung harta hasil suap. KPK sempat mengumumkan menyita Rp5 miliar dari “safe house” lainnya berlokasi di Ciputat, Tangerang Selatan.

Pengembangan penyidikan berjalan sekitar tiga minggu setelah rangkaian tertangkap tangan dilaksanakan dan menggali, menganalisis informasi dari para saksi maupun dokumen yang sempat disita.

Tepat pada Kamis (26/2/2026), KPK kembali menetapkan tersangka bernama Budiman Bayu Prasojo (BBP) selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC. Dia merupakan sosok di balik temuan uang Rp5 miliar di “safe house” Ciputat yang nilai pastinya Rp5,19 miliar, disimpan dalam 5 koper.

Uang tersebut berasal dari penerimaan para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir. Seolah “cuci tangan” Budiman memerintahkan rekannya untuk menerima uang haram itu. Uang mulanya disimpan di “safe house” Jakarta Pusat, tetapi Budiman memerintahkan rekannya agar dipindahkan ke Ciputat.

“Adapun uang tersebut diduga berasal dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan jalur masuk importasi barang (kepabeanan) dan pengurusan cukai,” jelas Asep, Jumat (27/2/2026).

Uang digunakan untuk membeli mobil operasional lebih dari satu yang berfungsi menyimpan dan memindahkan barang bukti tersebut ke “safe house” Ciputat. Alhasil dari rangkaian perkara itu, KPK menyita barang bukti suap senilai Rp45,69 miliar.

Asep menjelaskan pengkondisian cukai dari pengusaha berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Indonesia.

“Apakah terkait juga dengan rokok ilegal yang saat ini marak? Salah satunya. Benar gitu. Ada, jadi bentuknya itu begini. Ada yang memang cukainya itu palsu atau dipalsukan,”terang Asep.

Asep menjelaskan pengusaha rokok membeli harga cukai lebih murah dengan jumlah yang banyak. Atas hal tersebut, katanya, negara dirugikan.

Asep menyampaikan pihaknya akan mendalami dan memungkinkan memanggil produsen rokok berdasarkan informasi yang sudah dihimpun tim lembaga antirasuah, termasuk aliran dana ke pihak-pihak di DJBC.

"Kita akan susuri informasi tersebut gitu. Kita sudah memiliki informasi-informasinya, tetapi tentunya saat ini belum bisa disampaikan kepada rekan-rekan," tuturnya.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) dan berlanjut pada Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Namun, KPK masih melakukan pengembangan penyidikan karena diduga kuat masih ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, termasuk sejumlah “safe house” lainnya. KPK juga segera memanggil produsen rokok yang diduga menggunakan cukai ilegal.

"Apakah produsen rokok akan dipanggil? Tentu. Ya. Terkait dengan, nanti, keterangan-keterangan dari orang ini. Dari siapa saja nih. Itu perusahaan mana, siapa saja? Seperti itu. Nah, nah terkait dengan keterangan dari para tersangka yang sudah kami amankan, dan saksi-saksi yang lain, dan bukti-bukti yang kita miliki," tandas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga “safe house” dalam kasus dugaan suap importasi dan cukai yang melibatkan empat pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Total suap mencapai Rp45,69 miliar.
Rumah aman digunakan untuk menyimpan harta suap di mana penyimpangan ini bertujuan untuk meloloskan sejumlah barang impor agar bisa dipasarkan di Tanah Air. “Safe house” pertama ditemukan saat tim lembaga antirasuah menggelar operasi tangkap tangan dan menggeledah apartemen di kawasan Jakarta Utara, Rabu (4/2/2026).
Penyidik menyita uang dalam pecahan mata uang asing dan rupiah, serta emas dengan berat lebih dari 3 kg yang totalnya mencapai Rp40,5 miliar. Adapun rincian sebagai berikut:
1. Uang tunai dalam bentuk Rupiah sejumlah Rp1,89 miliar
2. Uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sejumlah US$3.900.
4. Uang tunai dalam bentuk Dollar Singapura sejumlah SG$1,48 juta.5. Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY 550.000.
6. Logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp7,4 miliar.
7. Logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp8,3 miliar.
8. 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta
Suap diberikan oleh PT Blueray (PT BR) agar barang impor yang lewat pemeriksaan di jalur merah dapat lolos. Sebab, barang di jalur tersebut harus melalui pemeriksaan ketat. Petugas Bea dan Cukai bersekongkol mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan terjadi penyesuaian parameter jalur merah dengan menyusun rule set pada angka 70%.
“Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan & Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang),” kata Asep, Kamis (5/2/2026).

Alhasil ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik kemudian melakukan pengembangan kasus dengan memeriksa sejumlah saksi, dokumen, maupun pihak yang telah diamankan.

Sekitar tiga minggu setelah peristiwa tertangkap tangan, KPK menangkap dan menetapkan Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC sebagai tersangka, Kamis (26/2/2026) karena menerima suap dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai
Budiman menyimpan uang haram senilai Rp5,19 miliar di “safe house” yang terletak di Jakarta Pusat lalu memindahkan ke Ciputat, Tangerang Selatan. Duit itu disimpan dalam lima koper. Atas rangkaian peristiwa tersebut maka suap yang sementara disita KPK senilai Rp45,69 miliar dengan menetapkan 7 tersangka, yakni:
1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026
2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).
5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.
6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.
7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diduga membeli mobil operasional untuk memindahkan dan menyimpan uang haram tersebut.

Hal ini terbongkar setelah tim penyidik lembaga antirasuah melakukan pengembangan penyidikan dan menetapkan Budiman Bayu Prasojo (BBP), Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC sebagai tersangka pada Kamis (26/2/2026). Dia diduga menerima uang dari pengusaha yang produknya dikenakan cukai.

Dari hasil pengembangan itu, tim menyita uang Rp5,19 miliar yang disimpan dalam 5 koper dan sejumlah dokumen yang salah satunya adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Uang tersebut disita dari "safe house" Ciputat, Tangerang Selatan yang sebelumnya disimpan di "safe house" berlokasi di Jakarta Pusat. Perpindahan uang diangkut menggunakan mobil tersebut dan sebagai upaya penghilang barang bukti.

"BPKB itu jadi informasi yang kami terima. Uang ini yang dikumpulkan ini, ini juga digunakan untuk membeli mobil operasional. Nah BPKB-nya yang ada gitu. Jadi kelompok ininya para oknum ini, ini membuat mobil operasional," Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers Jumat (27/2/2026).

Sebelumya, KPK juga menyita barang bukti di "safe house" di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Asep menjelaskan bahwa sebagian uang dari "safe house" di Kelapa Gading juga ditemukan di mobil operasional tersebut.

Asep mengatakan uang yang disimpan dalam mobil digunakan untuk kebutuhan mendesak di mana jumlah mobilnya lebih dari satu.

"Jadi ada juga uang itu yang disimpan (di) mobil operasional itu untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak gitu. Jadi tidak harus ngambil di 'safe house' gitu ya," jelas Asep.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) hingga Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP), sebagai tersangka kasus suap impor barang karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti.

Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari peristiwa tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta Timur, di mana KPK telah lebih dulu menetapkan 6 tersangka.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Budiman memerintahkan rekannya untuk memindahkan 5 koper yang menyimpan uang sebanyak Rp5,19 miliar dari "safe house" di Jakarta Pusat ke "safe house" di Ciputat, Tangerang Selatan.

"Kita khawatir dia juga akan menghilangkan bukti yang lainnya gitu. Di samping dia juga akan pergi kemana itu. Makannya dengan alasan-alasan subjektif itu, yang kita segera melakukan upaya penangkapan," katanya saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).

Asep menyampaikan bahwa upaya ini adalah bagian dari strategi agar penanganan perkara ini berjalan dengan baik. Lebih lanjut, perpindahan uang haram diangkut menggunakan mobil operasional yang sengaja dibeli untuk memindahkan dan menyimpan uang suap.

"Jadi, ada uang itu yang disimpan di mobil operasional itu untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak gitu. Jadi tidak harus ngambil di safe house gitu ya," jelasnya.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) hingga Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru yakni pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasojo (BBP) dalam kasus suap importasi barang. Dia disangkakan melakukan gratifikasi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penangkapan berlangsung pada hari ini, Kamis (26/2/2026) pukul 16.00 WIB di kantor Ditjen Bea dan Cukai dan langsung diperiksa oleh tim penyidik lembaga antirasuah.

"Bahwa dari pengembangan penyidikan perkara ini, KPK pada hari ini menetapkan tersangka baru yaitu saudara BBP. Dan kemudian tim melakukan penangkapan, di mana BBP ditangkap di kantor pusat Ditjen Bea Cukai di wilayah Jakarta, dan kemudian langsung dibawa ke Gedung KPK Merah Putih," kata Budi kepada jurnalis.

Budiman disangkakan telah melanggar ketentuan pada Pasal 12B Besar atau gratifikasi juncto Pasal 20 huruf C KUHP baru. Penetapan status tersangka terhadap Budiman merupakan hasil pengembangan dari keterangan para saksi kasus importasi barang dan penggeledahan "safe house" di Ciputat, Tangerang Selatan di mana penyidik menyita uang Rp5 miliar.

"Di mana dalam hasil penggeledahan itu, penyidik kemudian mendalami dari para saksi yang dimintai keterangan, uang-uang tersebut berasal dari mana dan peruntukannya untuk apa, gitu ya. Sehingga kemudian KPK menetapkan BBP sebagai tersangka baru dalam perkara ini," jelasnya.

Budi menyampaikan uang yang ditemukan

diduga berasal dari proses-proses kepabeanan dan cukai sehingga uang telah bercampur. Oleh sebab itu, penyidik masih terus mendalami kaitannya dengan penerimaan tersebut.

Selain Budiman, KPK telah lebih dulu menetapkan tersangka yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan pada Oktober 2025, Orlando, Sisprian, John, Andri, dan Dedy merencanakan upaya meloloskan barang impor.

Orlando memerintahkan Filar selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun ruleset pada angka 70%. Sebab, barang yang melewati jalur merah harus diperiksa secara fisik dengan ketat oleh petugas.

"Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan &Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untukdimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesinpemeriksa barang)," jelas Asep.

Pengkondisian tersebut membuat barang-barang PT BR diduga masuk tanpa pemeriksaan fisik sehingga barang ilegal berpotensi masuk ke Indonesia.

Asep menyebutkan bahwa pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai selama Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Bahkan terkuak bahwa oknum pegawai DJBC menyewa "safe house" untuk menyimpan uang hingga emas. Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami lokasi lain yang digunakan untuk safe house terkait kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Safe house tersebut digunakan untuk menyimpan uang yang diduga terkait dengan praktik haram itu.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, pihaknya telah menemukan dua safe house dalam operasi tangkap tangan (OTT) perkara tersebut. Setelah itu, pihaknya kembali menemukan safe house lain yang menyimpan beberapa koper yang berisi uang miliaran rupiah.

"Berarti ada indikasi bahwa mereka menggunakan cara-cara seperti itu. Kami akan melakukan pendalaman gitu untuk bisa menelusuri apakah masih ada safe house yang lain," kata Setyo saat ditemui Jumat (20/2/2026).

Saat disinggung modus ini, Setyo menyatakan merupakan hal yang biasa dilakukan untuk menyimpan barang bukti. "Ya masalah penyebutan safe house itu kan dari istilah mereka saja. Ya safe house bisa saja rumah, bisa saja apartemen," ujarnya.

Diketahui, KPK menyita uang Rp5 miliar yang tersimpan di lima koper. Penyitaan ini usai penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi impor barang di Ditjen Bea Cukai di kawasan Ciputat beberapa waktu lalu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, uang dalam koper itu ditemukan di salah satu safe house. "Uang dalam koper yang diamankan pada saat penyidik melakukan giat geledah, adalah di safe house," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Budi menyebutkan, pihaknya akan mendalami perihal temuan uang Rp5 miliar dalam koper tersebut. Termasuk siapa pemilik safe house yang diduga digunakan untuk menyimpan uang hasil korupsi tersebut.

"Termasuk juga penggunaan safe house, sebagaimana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan pada pekan sebelumnya. Dimana para pihak juga menggunakannya untuk menempatkan uang-uang yang diduga terkait dengan perkara ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap impor barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Salah satunya Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024 sampai dengan Januari 2026.

Penetapan ini kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) lembaga antirasuah pada Rabu 4 Februari 2026. Dalam OTT di wilayah Jakarta dan Lampung itu, awalnya KPK menangkap 17 orang. Namun, setelah proses penyidikan enam orang dijadikan tersangka dalam perkara tersebut.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita uang Rp5 miliar yang tersimpan dalam lima koper. Penyitaan ini seusai penggeledahan safe house terkait kasus dugaan korupsi impor barang di Ditjen Bea Cukai di kawasan Ciputat , Tangerang Selatan, Banten.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, uang dalam koper itu ditemukan di salah satu safe house . "Uang dalam koper yang diamankan pada saat penyidik melakukan giat geledah, adalah di safe house," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Budi menyebutkan, pihaknya akan mendalami perihal temuan uang Rp5 miliar dalam koper tersebut. Termasuk siapa pemilik safe house yang diduga digunakan untuk menyimpan uang hasil korupsi tersebut.

"Termasuk juga penggunaan safe house, sebagaimana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan pada pekan sebelumnya. Dimana para pihak juga menggunakannya untuk menempatkan uang-uang yang diduga terkait dengan perkara ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyita uang lebih dari Rp5 miliar dalam berbagai pecahan mata uang. Uang tersebut disita dari lima koper terkait dugaan korupsi impor barang di Ditjen Bea dan Cukai.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, pihaknya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi para pihak terkait di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan.

"Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan barang bukti 5 koper berisi uang tunai senilai Rp5 miliar lebih. Uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar AS, dolar Singapura, dolar Hong Kong, hingga ringgit," kata Budi.

Selain uang, kata Budi, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik lainnya.

Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap impor barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Penetapan ini kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Rabu, 4 Februari 2026.

Dalam OTT di wilayah Jakarta dan Lampung itu, awalnya KPK menangkap 17 orang. Namun, setelah proses penyidikan, enam orang dijadikan tersangka dalam perkara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penyitaan Rp5 miliar dalam kasus dugaan suap impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diamankan di "Safe House" yang terletak di Ciputat, Tangerang.

Adapun penyitaan berlangsung pada Jumat, (13/2/2026) yang menyita uang dalam bentuk pecahan Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Hong Kong Dolar, hingga Ringgit.

"Uang dalam koper yang diamankan pada saat penyidik melakukan giat geledah adalah di safe house. Penyidik tentunya akan mendalami temuan 5 koper berisi uang tersebut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2/2026).

Budi menjelaskan pendalaman juga menyasar penggunaan safe house. Termasuk aliran dana dan peran-peran pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Pasalnya, ini merupakan safe house kedua yang ditemukan penyidik KPK di mana yang pertama saat tim lembaga antirasuah melakukan kegiatan tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026), dengan menyita sejumlah uang dan emas yang total nilainya mencapai Rp40,5 miliar.

"Betul, beda dengan sebelumnya," jelas Budi.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan 6 tersangka dengan rincian sebagai berikut:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan pada Oktober 2025, Orlando, Sisprian, John, Andri, dan Dedy merencanakan upaya meloloskan barang impor.

Orlando memerintahkan Filar selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun ruleset pada angka 70%. Sebab, barang yang melewati jalur merah harus diperiksa secara fisik dengan ketat oleh petugas.

"Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan &Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untukdimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesinpemeriksa barang)," jelas Asep.

Pengkondisian tersebut membuat barang-barang PT BR diduga masuk tanpa pemeriksaan fisik sehingga barang ilegal berpotensi masuk ke Indonesia.

Asep menyebutkan bahwa pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai selama Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Bahkan terkuak bahwa oknum pegawai DJBC menyewa "safe house" untuk menyimpan uang hingga emas. Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti keras kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), termasuk temuan safe house untuk menyimpan uang dan emas. Ia menegaskan praktik rasuah yang berulang dapat berdampak langsung pada kredibilitas pimpinan hingga level tertinggi di Kementerian Keuangan.

"Artinya ada sebagian pegawai kita yang belum menjalankan pekerjaannya dengan baik dan lurus. Masih ada yang terima uang tuh, ada safe house katanya, ada uang sekian, ada emas tiga kilo dan lain-lain, artinya kita masih belum bersih," tegas Purbaya.

Peringatan itu disampaikan Purbaya saat melantik 40 pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jumat (6/2/2026). Ia secara terbuka menyinggung modus operandi oknum yang menyewa rumah khusus untuk menyembunyikan uang dan logam mulia hasil praktik korupsi.

Menurut Purbaya, rotasi dan perombakan jabatan yang dilakukan dalam sepekan terakhir merupakan langkah paksa untuk memulihkan citra Kementerian Keuangan. Ia menilai kasus korupsi yang terjadi berulang, baik di daerah maupun pusat, menandakan adanya celah pengawasan yang harus segera ditutup.

"Ke depan teman-teman memperbaiki image bea cukai dan pajak. Yang pajak kan kena di Kalimantan, Bea Cukai di sini, ini terjadi berkali kali dan kalau kita enggak hati-hati akan terjadi terus. Kalau di masa lalu kan pimpinan sebelumnya enggak ada yang kena kan," ucapnya.

Ia menekankan bahwa tanggung jawab pengawasan bersifat berjenjang dan tidak bisa lagi pimpinan beralasan tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan bawahannya. Setiap atasan diminta memperkuat pengawasan internal agar pelanggaran serupa tidak terulang.

"Enggak bisa lagi kita bilang oh itu di bawah saya terlalu jauh, anda harus mengawasi itu. Karena pada akhirnya kalau begini terus, dirjen-dirjen dan saya juga kena, enggak bisa lari. Tapi sekarang kita coba perbaiki secepatnya," papar Purbaya.

Purbaya berharap langkah pembenahan, termasuk rotasi pejabat dan penguatan pengawasan, dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan dan kepabeanan. Ia juga meminta seluruh jajaran menjaga integritas agar kasus korupsi tidak kembali mencoreng lembaga.