Bisnis.com, JAKARTA — Emiten holding energi dan infrastruktur Grup Sinar Mas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), bakal menggelar RUPSLB pada bulan depan untuk membahas rencana aksi korporasi pemecahan nilai nominal saham atau stock split.

Dalam pengumuman yang dipublikasikan Senin (16/2/2026), DSSA memanggil para pemegang saham perseroan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Rabu, 11 Maret 2026. RUPSLB itu akan dilaksanakan di Sinar Mas Land Plaza.

"Mata acara rapat adalah persetujuan atas rencana pemecahan saham (stock split) perseroan dan penyesuaian Anggaran Dasar perseroan sehubungan dengan pelaksanaan stock split," tulis pengumuman tersebut.

Lebih lanjut, manajemen DSSA menjelaskan bahwa perseroan berencana untuk melakukan stock split dengan rasio 1:25. Aksi korporasi pemecahan nilai nominal saham dilakukan untuk tiga tujuan.

Pertama, meningkatkan jumlah lembar saham perseroan yang beredar, sekaligus menjadikan harga per lembar saham perseroan lebih terjangkau bagi berbagai kalangan investor.

Kedua, menjangkau basis investor yang lebih luas, sehingga diharapkan dapat lebih mendorong penguatan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta meningkatkan tanggung jawab dan akuntabilitas perseroan sebagai perusahaan terbuka.

Ketiga, mendorong peningkatan volume perdagangan saham perseroan, sehingga likuiditas saham perseroan di pasar dapat menjadi lebih baik

Seperti diberitakan Bisnis, DSSA mengumumkan rencana stock split pada 30 Januari 2026. Merujuk pengumuman itu, DSSA akan stock split dengan rasio sebesar 1:25 dari nilai nominal saat ini Rp25 menjadi Rp1 per saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Jumat (30/1/2026), manajemen DSSA menjelaskan bahwa harga saham perseroan saat ini tergolong sangat tinggi.

Kondisi tersebut menyebabkan nilai pembelian minimal satu lot saham hanya terjangkau oleh segmen investor yang terbatas, sehingga berdampak pada rendahnya volume perdagangan saham di pasar.

Nantinya, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh DSSA akan berubah secara signifikan, dari 7,70 miliar lembar saham menjadi 192,63 miliar lembar saham setelah stock split.

Manajemen DSSA menegaskan bahwa pelaksanaan stock split tidak akan mengubah hak atau nilai ekonomi yang dimiliki oleh pemegang saham.

Apabila mendapat lampu hijau dalam RUPSLB, DSSA menjadwalkan periode akhir perdagangan nominal lama di pasar reguler pada 6 April 2026 dan awal perdagangan nominal baru di pasar reguler pada 7 April 2026.

Di lantai bursa, saham DSSA parkir di level Rp94.325 per saham hingga Jumat (13/2/2026). Sepanjang tahun berjalan, saham DSSA melemah 4,91%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) dijadwalkan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada pekan kedua Februari 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip Senin (9/2/2026), Unilever Indonesia menjadwalkan agenda RUPSLB berlangsung pada Jumat (13/2/2026).

Adapun, RUPSLB Unilever Indonesia kali ini memiliki dua mata acara.

Pertama, persetujuan atas rencana perubahan direksi perseroan. Kedua, persetujuan atas pendelegasian kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui setiap perubahan, penambahan, penghapusan dan/atau penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun Perseroan yang berdampak pada perubahan pendanaan sepanjang tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, Unilever Indonesia telah memutuskan pembagian dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp87 per saham atau secara keseluruhan mencapai sekitar Rp3,3 triliun.

Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Direksi pada 4 Desember 2025 dan bersumber dari sebagian laba bersih perseroan hingga 30 September 2025. Total, terdapat 37,98 miliar saham yang berhak menerima dividen ini.

Sekretaris Perusahaan Unilever Indonesia, Padwestiana Kristanti, menyampaikan bahwa dividen interim akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada 16 Desember 2025 pukul 16.00 WIB.

“Rapat direksi tanggal 4 Desember 2025 memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp87 per saham atau seluruhnya berjumlah Rp3.304.367.297.100,” ujar Kristanti dalam keterbukaan informasi, Kamis (4/12/2025).

Adapun jadwal dividen interim perseroan telah ditetapkan dengan tanggal cum dividen perdagangan di pasar reguler dan pasar Negosiasi pada 12 Desember 2025, yang diikuti ex dividen pada 15 Desember 2025.

Untuk Pasar Tunai, cum dividen Unilever Indonesia dijadwalkan pada 16 Desember 2025 dan ex dividen pada 17 Desember 2025. Sementara itu, pembayaran dividen akan dilakukan pada 30 Desember 2025.

Kristianti menuturkan pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 70–72 Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Secara kinerja, Unilever Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar Rp3,33 triliun hingga kuartal III/2025 atau naik 10,81% dibandingkan dengan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya Rp3 triliun.

Kenaikan laba sejalan dengan kinerja penjualan bersih perseroan yang mencapai Rp27,61 triliun, meningkat 0,71% secara tahunan (year on year/YoY).

Penjualan terbesar didapat dari segmen usaha kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh yakni Rp17,52 triliun. Di sisi lain, penjualan bersih UNVR dari segmen usaha makanan dan minuman naik 2,64% YoY menjadi Rp10,08 triliun.

Adapun, penjualan bersih dari dalam negeri UNVR naik 0,57% secara tahunan menjadi Rp26,78 triliun. Begitu juga dengan penjualan ekspor UNVR yang menorehkan pertumbuhan sebesar 5,43% YoY menjadi Rp827,38 miliar.

“Kami mulai melihat dampak positif dari perubahan struktural dan langkah disiplin yang telah kami ambil selama setahun terakhir," kata Presiden Direktur UNVR, Benjie Yap dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (23/10/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi menyandang status sebagai perusahaan Persero secara administratif per 23 Januari lalu.

Dalam rangka peresmian status Persero, BSI menggelar tasyakuran Milad BSI ke-5 di BSI Tower Jakarta pada Senin (2/1), sekaligus meluncurkan kampanye 'Langkah Emas Generasi Emas'. Gerakan ini menyosialisasikan produk dan layanan BSI yang sejalan dengan status sebagai satu-satunya bank emas di Indonesia.

Perubahan status tersebut merupakan konsekuensi dari putusan pemegang saham dalam RUPSLB pada 22 Desember 2025 terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang kemudian memperoleh persetujuan Kementerian Hukum pada 23 Januari 2026, dan juga telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi pada situs IDX. Sehingga, penulisan nama BSI disesuaikan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, Anggoro Eko Cahyo menegaskan bahwa manajemen BSI siap mendukung pemerintah dalam penguatan ekosistem keuangan syariah nasional.

"Amanah pemegang saham yang telah diputuskan di dalam RUPSLB akan memperkuat kapasitas dan kapabilitas BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia sehingga akan semakin lincah, solid dan mampu mendorong ekonomi syariah sebagai arus baru pertumbuhan ekonomi nasional selain mendorong pengembangan industri dan ekosistem halal di Indonesia," kata Anggoro.

BSI menyatakan komitmen untuk menjalankan mandat tersebut dengan tetap mengedepankan governance dan kepatuhan terhadap ketentuan terkait.

Manajemen BSI disebut optimistis menyambut penyesuaian status sebagai Persero, yang dinilai dapat mendukung penguatan ekosistem Danantara, khususnya sektor keuangan, serta selaras dengan Undang-Undang BUMN yang menegaskan peran BPI Danantara sebagai pengelola aset dan investasi BUMN.

BSI juga akan terus memperkuat kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, IT dan infrastruktur, serta terus memperbaiki layanan dalam rangka Melayani Sepenuh Hati untuk dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas. Terutama, dalam kedudukan Bank sebagai motor penggerak pengembangan industri dan ekosistem halal di Indonesia.

"BSI telah menapaki lima tahun sebagai milestone pertama dengan sangat baik, dan sekarang siap untuk milestone selanjutnya," kata Anggoro.

Sebagai bank yang baru lahir sebagai hasil merger dari tiga bank syariah pada 2021, BSI terus mengokohkan diri sebagai bank dengan kinerja yang solid dan kuat.

Pembiayaan untuk Masyarakat Luas

Sejak awal merger, BSI menjalankan fungsi intermediasi dengan fokus penyaluran pembiayaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas. Mayoritas pembiayaan BSI disalurkan pada bisnis ritel dan konsumer, khususnya di ekosistem halal.

Kondisi tersebut mendorong kinerja Perseroan yang tercatat solid hingga tutup buku tahun 2025. Sebesar 90 persen penyaluran pembiayaan BSI didistribusikan kepada segmen ritel, konsumer UMKM dan komersial skala kecil dengan lingkup ekosistem pendidikan dan lembaga kesehatan. Pembiayaan diberikan kepada pegawai, pengusaha mikro, kecil dan menengah dan ekosistem BUMN."Kami bersyukur BSI hadir dan melayani umat dengan sepenuh hati melalui penyaluran pembiayaan yang berfokus pada segmen konsumer dan retail untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas," ujar Anggoro.Izin sebagai bank bulion turut memperkuat kinerja BSI dengan total pembelian emas melalui aplikasi BYOND by BSI mencapai di atas 2,1 ton sejak awal peluncuran hingga akhir Desember 2025. Layanan bulion juga memperluas customer base menjadi lebih inklusif dengan total jumlah nasabah lebih dari 23 juta.Layanan bulion hadir sebagai bentuk demokratisasi investasi emas kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, yakni melalui aplikasi BYOND by BSI yang dapat diakses 24 jam dengan harga mulai Rp50 ribu.

Selain itu, kehadiran bank emas BSI juga sejalan amanah pemerintah bahwa bulion ditujukan sebagai optimalisasi ekonomi nasional melalui penguasaan ekonomi dari hulu hingga hilir.Pada saat bersamaan, BSI secara optimal mendukung berbagai program pemerintah, mulai rumah bersubsidi FLPP, pembiayaan mikro KUR, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara dalam konteks Corporate Social Responsibility (CSR), BSI juga aktif berkontribusi dalam pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Sumatra, khususnya Aceh, dengan total bantuan lebih dari 210 ton.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bursa Efek Indonesia (BEI) akan digelar pada Juni 2026. Namun Direktur Utama BEI, Iman Rachman, mengundurkan diri lebih cepat.

Hal itu dia sampaikan kepada wartawan di media center Gedung BEI, Jakarta, Jumat (30/1). Iman memilih untuk meninggalkan kursi bos pasar modal RI itu di kala pemerintah tengah mengebut demutualisasi BEI yang peraturannya akan rampung kuartal pertama 2026 ini.

Iman mengatakan, keputusan yang diambil menurutnya menjadi yang terbaik untuk padar modal. Ia berharap dengan pengunduran dirinya pasar modal menjadi lebih baik.

“Sebagai bentuk tanggung jawab apa yangg terjadi dua hari ini menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama BEI,” kata Iman.

Kinerja BEI dalam beberapa hari terakhir disorot terutama seusai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam hingga mengalami trading halt dalam dua hari beruntun. Pasar merespons negatif pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menangguhkan rebalancing indeks saham Indonesia pada Februari 2026.

Seiring dengan gonjang-ganjing di pasar modal hingga IHSG rontok dua hari beruntun, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantas mengambil langkah cepat. Salah satunya yaitu OJK mulai berkantor di BEI hari ini untuk mengawasi reformasi bursa.

Selain itu, OJK juga segera menerbitkan peraturan terkait demutualisasi BEI yang akan tuntas pada triwulan pertama tahun ini. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

“Kami bisa sampaikan juga kami memahami dalam diskusi dengan pemerintah bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan terkait demutualisasi bursa dalam kuartal pertama tahun ini,” ucap Mahendra di Gedung BEI, Jakarta, kamis (29/1).

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten terafiliasi konglomerat Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menggelar RUPSLB pada hari ini, Senin (26/1/206), untuk menunjuk direktur dan komisaris baru.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) itu digelar di Wisma Barito Pacific, Jakarta pada hari ini pukul 14.00 WIB hingga selesai.

RUPSLB Chandra Asri hanya memiliki satu mata acara, yaitu persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. Mata acara tersebut digelar sejalan dengan pengunduran diri dua orang jajaran top manajemen TPIA.

Melansir keterbukaan informasi, Senin (5/1/2026), TPIA mengumumkan bahwa perseroan telah menerima surat pengunduran diri Suwit Wiwattanawanich dari posisi Direktur dan Santi Wasanasiri dari posisi Komisaris pada 31 Desember 2025.

"Permohonan pengunduran diri tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan terdekat sesuai dengan peraturan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan," tulis manajemen, Senin (5/1/2026).

Debelum pengunduran diri tersebut diputuskan oleh RUPS dan berlaku efektif, Suwit Wiwattanawanich dan Santi Wasanasiri akan tetap wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar perseroan, peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Melansir laman resmi Chandra Asri, Santi Wasanasiri merupakan warga negara Thailand yang lahir di Bangkok 14 September 1965. Lulusan sarjana teknik kimia Chulalongkorn University ini mengawali karier profesionalnya sebagai Direktur Pelaksana di Thai Oil Energy Service Company Limited (TES) pada 2011 hingga 2013.

Selanjutnya pada 2013-2018 Wasanasiri dipercaya menjadi Wakil Presiden - Manajemen Inovasi dan Keberlanjutan di Thai Oil Public Company Limited. Kemudian dari 2018-2020 dirinya menjadi Wakil Presiden - Pengembangan Bisnis S-Curve Baru di perusahaan yang sama.

Sejumlah posisi juga dia jabat hingga sekarang, di antaranya seperti Direktur Pelaksana di Thai Paraxulene Co, Ltd. sejak 2020, lalu Direktur Sak Chaisidhi Company Limited sejak 2021, Komisaris di PT TOP Investment Indonesia sejak 2022, hingga Direktur di LABIX Company Limited sejak 2023. Adapun, Wasanasiri menjadi Komisaris TPIA sejak 2021.

Sementara itu, Suwit Wiwattanawanich merupakan warga negara Thailand yang lahir di Ratchaburi 11 November 1970. Lulusan sarjana teknik King Mongut's Institute of Technology Ladkrabang ini mengawali karier profesionalnya sebagai Manajer Teknik Instrumen di Thai Oil Public Company Limited pada 2011-2012.

Wiwattanawanich berkiprah di perusahaan tersebut sampai 2021 dengan portofolio jabatan sebagai Manajer Teknik Instrumen dan Pejabat Dukungan Teknis sejak 2017-2019, lalu menjadi Manajer Teknik Instrumen (ENIM) dan Fungsional Digitizer pada 2019-2021. Mulai 2021, Wiwattanawanich bergabung di TPIA sebagai Direktur Proyek Pemeliharaan dan Teknologi.

IDXChannel - PT Multitrend Indo Tbk (BABY) menunda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari semula 26 Januari menjadi 12 Februari 2026.

RUPSLB digelar dalam rangka meminta persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan rights issue dengan skema inbreng, guna mengakuisisi distributor mainan PT Emway Globalindo (EGI).

"Dengan ini perseroan menyampaikan informasi kepada pemegang saham RUPSLB ditunda pelaksanaannya menjadi tanggal 12 Februari 2026," tulis manajemen BABY dalam keterbukaan informasi, Jumat (23/1/2026).

Adapun perseroan akan menerbitkan sebanyak 238.571.825 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp590 per saham, sehingga berpotensi menghimpun dana hingga Rp140,75 miliar.

Dana hasil rights issue setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan perseroan untuk mengambil alih sebagian besar saham PT Emway Globalindo (EGI) yang saat ini dimiliki oleh Blooming Years Pte Ltd (BY)

Dalam pelaksanaan PMHMETD I, BY akan menyetorkan 255.077.189 saham EGI atau setara 48 persen dari modal ditempatkan dan disetor EGI sebagai setoran modal.

Selain skema inbreng, perseroan dan BY juga akan melaksanakan rencana pembelian sisa saham EGI setelah PMHMETD I memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Total nilai akuisisi EGI mencapai Rp269,9 miliar, dengan rincian Rp129,9 miliar untuk skema inbreng atas 48 persen saham EGI dan Rp139,9 miliar untuk pembelian 274.721.610 saham EGI atau setara 51,99 persen saham EGI.

Dana untuk pembelian sisa saham tersebut akan bersumber dari fasilitas pinjaman PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA). Dengan rampungnya proses pengambilalihan, BY tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham EGI, namun tetap menjadi pemegang saham pengendali perseroan.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA —PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) bakal menggelar RUPSLB untuk mengangkat direktur baru.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa UNVR akan dilaksanakan pada Jumat, 13 Februari 2025 di Kabupaten Tangerang.

Dalam RUPSLB tersebut, Unilver Indonesia mengusung dua mata acara. Pertama, persetujuan atas rencana perubahan susunan direksi perseroan.

Kedua, persetujuan atas pendelegasian kepada dewan komisaris untuk menyetujui setiap perubahan, penambahan, penghapusan dan/atau penyesuaian ketentuan dalam peraturan dana pensiun perseroan yang berdampak pada perubahan pendanaan sepanjang tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk pemanggilan RUPSLB yang dipublikasikan Jumat (23/1/2026), agenda perubahan susunan direksi UNVR digelar sehubungan dengan pengunduran diri Enny Hartati dan Vandana Suri dari jabatannya masing-masing selaku direktur perseroan.

“Rapat akan membahas mengenai usulan pengangkatan Nurdiana Darus selaku direktur perseroan yang baru,” tulis manajemen UNVR.

Pada perkembangan lain, Unilever Indonesia tengah dalam tahap untuk melepas bisnis teh perseroan dengan merek Sariwangi ke perusahaan yang terafiliasi dengan Grup Djarum milik orang terkaya di Indonesia.

Divestasi bisnis itu dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Pengalihan Bisnis (Business Transfer Agreement /BTA) pada Selasa (6/1/2026). Penandatanganan itu dilakukan Unilever bersama pembeli, yaitu PT Savoria Kreasi Rasa.

Kedua belah pihak menyepakati harga senilai Rp1,5 triliun untuk mengalihkan bisnis teh Unilever. Harga divestasi ini disepakati di luar pajak yang berlaku.

“Kami yakin transaksi ini akan memperkuat posisi bisnis SariWangi untuk fase pertumbuhan berikutnya. Langkah ini sekaligus mempertajam fokus Unilever Indonesia pada segmen utama yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi dan menegaskan komitmen kami untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi para pemegang saham,” kata Presiden Direktur Unilever Benjie Yap dalam keterbukaan informasi, Rabu (7/1/2026).

Manajemen Unilever menegaskan bahwa transaksi ini tidak akan memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kelangsungan usaha Unilever. Nantinya, penyelesaian transaksi direncanakan terlaksana pada 2 Maret 2026.

Sebaliknya, penjualan bisnis teh itu dinilai memungkinkan Unilever untuk merealisasikan nilai investasinya dalam bisnis teh di Tanah Air dan mengembalikan nilai tersebut kepada para pemegang saham dalam jangka pendek.

“Serta berfokus pada bisnis inti perseroan yang tersisa guna meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dalam jangka panjang,” katanya.

Adapun nilai transaksi ini disebut mencerminkan 45% dari ekuitas Unilever berdasarkan laporan keuangan perseroan per 30 September 2025. Besaran aset Sariwangi juga mencerminkan 2,5% terhadap total aset perseroan.

Sementara itu, laba bersih Sariwangi disebut berkontribusi 3,1% terhadap laba bersih perseroan. Terhadap top line, Sariwangi disebut memiliki pendapatan 2,7% dibandingkan dengan pendapatan usaha UNVR.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (YOII) menyiapkan aksi korporasi Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) atau rights issue dengan rencana penerbitan maksimal 684,93 juta saham baru.

Mengacu pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 684.937.500 saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham. Saham baru tersebut akan berasal dari saham portepel perseroan dan selanjutnya dicatatkan di BEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Perseroan merencanakan pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan pada tahun 2026 segera setelah (i) diperolehnya persetujuan pemegang saham atas PMHMETD I dalam RUPSLB dan (ii) pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan,” tulis manajemen YOII, dikutip Kamis (22/1/2026).

Seiring rencana tersebut, YOII akan meminta persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 3 Maret 2026.

Manajemen menyampaikan bahwa jumlah saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I masih bergantung pada kebutuhan dana perseroan serta harga pelaksanaan. Apabila terjadi perubahan atas jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, perseroan akan mengumumkannya bersamaan dengan pemanggilan RUPSLB pada 6 Februari 2026.

Perseroan menargetkan pelaksanaan PMHMETD I dapat dilakukan pada 2026, setelah memperoleh persetujuan RUPSLB dan pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan. Aksi korporasi tersebut akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

Dana hasil penambahan modal, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja perseroan. Melalui PMHMETD I, YOII berharap struktur permodalan menjadi lebih kuat sekaligus memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam POJK No. 23 Tahun 2023.

Adapun dari sisi pemegang saham, penerbitan saham baru melalui PMHMETD I berpotensi menyebabkan dilusi hingga maksimal 16,67% bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya.

Sebagai informasi, agenda RUPSLB YOII mencakup persetujuan penambahan modal melalui PMHMETD I serta persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan seiring perubahan struktur permodalan setelah rights issue.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) menyetujui perubahan susunan manajemen, termasuk pengangkatan direksi dan komisaris baru serta pemberhentian salah satu direktur, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 15 Januari 2026.

Berdasarkan ringkasan risalah RUPSLB dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pemegang saham menyetujui pemberhentian dengan hormat Andrian Meirawan Saputra dari jabatannya sebagai Direktur Bank Nobu.

Selain pemberhentian direksi, RUPSLB juga menyetujui pengangkatan Lee Joo Hwan sebagai Direktur Perseroan serta Patrick Nai-Chung Chang sebagai Komisaris Independen.

Pengangkatan Lee Joo Hwan berlaku efektif sejak ditutupnya rapat karena yang bersangkutan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Inovasi.

Sementara itu, pengangkatan Patrick Nai-Chung Chang sebagai Komisaris Independen akan efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test dan memperoleh persetujuan dari OJK .

Dalam agenda kedua RUPSLB, pemegang saham juga menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) PT Bank Nationalnobu Tbk Tahun 2026.

Berikut susunan pengurus Bank Nobu terbaru:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dongwook Kim

Komisaris Independen : Prof. Adrianus Mooy, MSc., PhD

Komisaris Independen : Dewi Pandamsari

Komisaris Independen : Tjindrasa Ng

Komisaris Independen : Patrick Nai-Chung Chang

Direksi

Direktur Utama : Suhaimin Djohan

Direktur : Januar Angkawidjaja

Direktur : Hendra Kurniawan

Direktur : Steve Marciano Joe

Direktur : Lee Joo Hwan

Pergantian jajaran pengurus ini seiring dengan Bank Nationalnobu yang sebelumnya mengumumkan telah terjadi pengambilalihan saham oleh Hanwha Life Insurance Co., Ltd. (Hanwha Life), salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Korea Selatan.

"Pengambilalihan ini dilakukan melalui pembelian sebanyak 2,99 miliar saham, yang mewakili sekitar 40% dari modal ditempatkan dan disetor Bank Nobu," tulis manajemen Bank Nobu dalam pengumuman yang diterbitkan surat kabar Harian Bisnis Indonesia, Selasa (1/7/2025).

Saham tersebut dibeli dari tujuh pemegang saham sebelumnya, yakni PT Putera Mulia Indonesia, PT Prima Cakrawala Sentosa, PT Star Pacific Tbk, PT Inti Anugerah Pratama, PT Ciptadana Capital, PT Lenox Pasifik Investama Tbk, dan PT Multipolar Tbk.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) menyiapkan rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) II atau rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 50 miliar saham baru.

Aksi korporasi tersebut setara dengan maksimal 203,11% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat keterbukaan informasi diterbitkan. Saham baru akan diterbitkan dari saham portepel perseroan dengan nilai nominal Rp50 per saham.

Corporate Secretary BUVA Rian Fachmi menjelaskan bahwa rights issue ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus memberikan tambahan dana guna mendukung kinerja perseroan ke depan.

“PMHMETD II dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga memberikan Perseroan tambahan dana untuk mendukung kinerja Perseroan,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (20/1/2026).

Perseroan menegaskan, pemegang saham yang tidak melaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu dalam PMHMETD II berpotensi mengalami dilusi kepemilikan hingga maksimal 67,01%.

Adapun seluruh dana hasil rights issue, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembayaran kewajiban perseroan maupun anak usaha.

Manajemen menyatakan, apabila penggunaan dana tersebut masuk dalam kategori transaksi material, transaksi afiliasi, atau mengandung benturan kepentingan, perseroan akan mematuhi ketentuan pasar modal yang berlaku.

Pelaksanaan PMHMETD II akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Februari 2026. Sesuai ketentuan, jangka waktu antara persetujuan RUPSLB hingga efektifnya pernyataan pendaftaran paling lama 12 bulan.

Agenda utama RUPSLB adalah persetujuan atas rencana penerbitan saham baru melalui PMHMETD II, termasuk persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar perseroan terkait modal ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan anggaran dasar perseroan, RUPSLB dinyatakan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya dua pertiga dari total saham dengan hak suara. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari dua pertiga suara yang hadir dalam rapat.

Apabila kuorum tidak tercapai, perseroan dapat menyelenggarakan RUPSLB kedua atau ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUVA Raih Rp603,98 Miliar dalam Rights Issue I

Sebagai catatan, rencana rights issue II ini menyusul aksi penambahan modal sebelumnya yang telah dilakukan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) pada 2025. Perseroan kala itu menggelar Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) dengan nilai total mencapai Rp603,98 miliar.

Aksi korporasi tersebut dilakukan untuk mendukung akuisisi aset dari entitas anak tidak langsung PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) melalui Summarecon Investment Property (SMIP), yakni PT Bukit Permai Properti (BPP).

Dalam PMHMETD I, BUVA menawarkan sebanyak 4,03 miliar saham baru atau setara 16,36% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah rights issue, dengan harga pelaksanaan Rp150 per saham. Dari aksi tersebut, perseroan berpotensi menghimpun dana hingga Rp603,98 miliar.

“Jumlah dana yang akan diterima oleh perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp603.987.214.350,” tulis manajemen BUVA dalam prospektus yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia, Selasa (28/10/2025).

Pemegang saham utama BUVA, PT Nusantara Utama Investama (NUI)—yang dikendalikan oleh Happy Hapsoro dan menguasai 67,02% saham BUVA—menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya dalam rights issue tersebut. Adapun, Hapsoro secara pribadi menyerahkan haknya kepada NUI yang berkomitmen mengeksekusi seluruh saham tambahan.

Seluruh dana hasil PMHMETD I, setelah dikurangi biaya emisi, dialokasikan untuk menyelesaikan akuisisi 99,99% saham BPP dari Summarecon dengan nilai mencapai Rp416,24 miliar. Sisa dana digunakan untuk pembelian dan pengembangan lahan di Pecatu, Bali, sebesar Rp107,61 miliar, serta penyertaan modal di BPP senilai Rp76,6 miliar.

Manajemen BUVA sebelumnya menilai akuisisi BPP memiliki nilai strategis lantaran aset BPP seluas sekitar 19,3 hektare berlokasi berdampingan dengan salah satu aset unggulan perseroan, Alila Villas Uluwatu, sehingga berpotensi menciptakan sinergi jangka panjang.

Rencana akuisisi tersebut juga dinilai berdampak positif bagi kinerja Summarecon Agung. Dalam riset Maybank Sekuritas Indonesia yang dirilis pada Agustus 2025, SMRA disebut sebagai saham pilihan setelah rencana pelepasan lahan non-inti di Bali kepada BUVA.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pekan ini.

Berdasarkan data di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPSLB PGEO 2026 akan berlangsung pada Selasa (20/1/2026). Pertemuan akan berlangsung di Grha Pertamina, Jakarta, mulai 13:30 WIB hingga selesai.

Adapun, RUPSLB Pertamina Geothermal 2026 hanya memiliki satu mata acara rapat.

“Perubahan pengurus perseroan,” tulis Manajemen PGEO.

Lebih lanjut, Manajemen PGEO menjelaskan bahwa berdasarkan surat Direktur Utama PT Pertamina Power Indonesia (PPI) selaku Pemegang Saham Pengendali No 322/PPI00000/2025-S0 tanggal 08 Desember 2025 perihal Konfirmasi Pemegang Saham atas Usulan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, mengusulkan kepada Perseroan untuk melakukan RUPSLB PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dengan agenda Perubahan Pengurus Perseroan.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, PGEO memberikan proyeksi kinerja sepanjang tahun 2025. Manajemen PGEO menargetkan pendapatan pada kisaran US$424-426 juta.

Mengutip materi hasil public expose, manajemen PGEO menjelaskan bahwa outlook produksi diproyeksikan mencapai 4.978 GWh. Produksi itu didukung dengan beroperasinya Lumut Balai Unit 2.

"Potensi pendapatan perseroan diperkirakan berada di kisaran US$ 424–426 juta, dengan EBITDA margin sekitar 78–80% dan net profit margin di kisaran 33%–35%," tulis manajemen PGEO.

Untuk tahun 2026, manajemen PGEO memperkirakan kinerja perseroan akan mengalami stabilisasi dan peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Produksi diproyeksikan naik sekitar 2,5% menjadi 5.103 GWh, dengan potensi pendapatan sekitar US$450 juta (gabungan produksi own operation dan JOC).

"Perseroan akan menjaga EBITDA margin tetap di kisaran 78–80% dan net profit margin pada 33–35%."

Sebelumnya, PGEO telah mengumumkan kinerja kuartal III/2025. Anak usaha Pertamina itu meraup laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$104,27 juta atau Rp1,73 triliun (asumsi kurs Rp16.602 per dolar AS) per kuartal III/2025.

IDXChannel - PT RMK Energy Tbk (RMKE), perusahaan penyedia jasa logistik batu bara terintegrasi, hari ini, Kamis (15/1/2026), telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat tahunan ini dihadiri oleh jajaran lengkap Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Adapun agenda utama dalam RUPSLB kali ini, RMKE berfokus pada perubahan susunan pengurus Perseroan guna memperkuat tata kelola dan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham menyetujui pengangkatan Edwin Tedjasukmana sebagai Direktur Perseroan. Edwin merupakan profesional yang memiliki rekam jejak panjang dan solid di bidang keuangan dan akuntansi

Direktur PT RMK Energy Tbk, Vincent Saputra, juga menyampaikan penguatan tim jajaran direksi ini merupakan salah satu strategi RMKE untuk mendukung rencana jangka panjang perseroan terutama pada aksi korporasi di masa depan. RMKE akan fokus melakukan ekspansif peningkatan aksesibilitas logistik dengan menambah konektivitas hauling road menuju tambang-tambang potensial di Muara Enim dan menargetkan akan mendapatkan 4-5 customer baru pada tahun ini.

“Kami semakin optimistis dengan 3 customer baru yang telah bergabung pada penutupan tahun 2025 yaitu PT Wiraduta Sejahtera Langgeng (WSL), PT Duta Bara Utama (DBU) dan PT Menambang Muara Enim (MME). Dengan tambahan customer baru tersebut kami menargetkan volume angkutan jasa logistik sebesar 12,7 juta ton batu bara pada tahun 2026,” ungkap Vincent, pada Kamis (15/1/2026).

Dengan keputusan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Tony Saputra

Komisaris Independen: F. Saud Tamba Tua

Komisaris Independen: Rokhmad Sunanto

Susunan Direksi:

Direktur Utama: Vincent Saputra

Direktur: William Saputra

Direktur: Edwin Tedjasukmana

Direktur: Indra Mulia Aliwarga

Direktur: Sugiyanto

(Shifa Nurhaliza Putri)