IDXChannel - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan, negara-negara Islam belum ada yang memenuhi kriteria imkan rukyat sehingga 1 Ramadan 1447 H/2026 M jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Bahkan, Kalender Hijriah Global versi Turki juga belum memulai Ramadan esok hari.

“Di negara-negara Islam lainnya, belum ada yang memenuhi kriteria imkan rukyat, dan kalender Hijriah Global versi Turki pun tidak memulai Ramadan esok hari,” ujarnya saat menyampaikan penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Pada kesempatan itu, Menag menyampaikan, Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. “Musyawarah mengacu pada hasil hisab dan rukyat yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam, serta dikonfirmasi oleh petugas pengamat di sedikitnya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia,” kata dia.

Berdasarkan paparan, kata Nasaruddin, ketinggian hilal di seluruh wilayah NKRI masih berada di bawah ufuk, dengan rentang antara -2° 24‘ 43“ (-2,41°) hingga -0° 55‘ 41“ (-0,93°). Sementara itu, sudut elongasi berada pada kisaran 0° 56‘ 23“ (0,94°) hingga 1° 53‘ 36“ (1,89°).

Artinya, secara hisab, posisi hilal di seluruh wilayah NKRI belum memenuhi kriteria Visibilitas Hilal yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yaitu tinggi hilal minimum 3° dan sudut elongasi minimum 6,4°.

“Dengan demikian, bukan hanya belum memenuhi kriteria imkan rukyat, tetapi secara astronomis hilal belum mungkin terlihat, sehingga secara hisab data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS,” ujar Menag.

Pertimbangan kedua, hasil hisab tersebut terkonfirmasi oleh laporan para perukyat yang diturunkan Kementerian Agama. Tahun ini, rukyat dilaksanakan di 96 titik pengamatan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. “Tidak ada laporan hilal terlihat dari seluruh titik pengamatan,” katanya

Menag berharap keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia memulai ibadah puasa secara bersama-sama. “Semoga momentum ini menjadi simbol kebersamaan umat Islam sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik,” katanya.

“Apabila terdapat sebagian umat Islam yang memiliki keyakinan berbeda dalam penetapan awal Ramadan, kami mengimbau agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan. Jadikan perbedaan sebagai kekayaan dan mozaik indah bangsa Indonesia. Kita sudah berpengalaman hidup dalam perbedaan, tetapi tetap kokoh dalam persatuan,” kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar telah mengumumkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil setelah dilaksanakan Sidang Isbat yang dipimpin oleh Menag digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Menag mengatakan, dalam Sidang Isbat ini, Kementerian Agama (Kemenag) bermusyawarah dengan terbuka para pakar ilmu falak, astronomi, wakil rakyat DPR RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta perwakilan ormas-ormas Islam di Indonesia.

“Musyawarah tersebut itu mengacu pada hasil hisab dan rukyat yang telah dilakukan oleh tim hisab rukyat Kementerian Agama dan ormas-ormas serta dikonfirmasi oleh petugas-petugas yang ditempatkan di setidaknya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Menag pun menjelaskan, dalam menetapkan awal bulan Qomariyah atau kalender Hijriah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS yakni perkumpulan dari menteri-menteri agama Asia Tenggara yakni Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia. Kriterianya tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat, yang merupakan standarnya Asia Tenggara.

Sementara itu, Menag menerangkan, data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia yaitu ketinggian berkisar minus 2 derajat 24 menit 42 detik. “Berarti itu bukan saja ghairu imkanur rukyat tetapi ghoiru wujudul hilal, belum hilal itu masih di bawah ufuk, hingga 0 derajat 58 menit 47 detik,” ujar Nasaruddin.

“Jadi di seluruh wilayah kepulauan Indonesia bahkan Asia Tenggara bahkan kalau kita melihat tadi diskusinya ya, di seluruh negara-negara Islam pun juga itu belum ada suatu negara muslim pun yang masuk kategori imkanur rukyat ya. Bahkan kebanyakan mereka itu ghairu wujudul hilal wujudul hilal belum muncul karena masih di bawah ufuk,” katanya.

Bahkan, kata Nasaruddin, kalender hilal global versi Turki juga belum memulai Ramadannya besok. "Dan dalam menetapkan awal bulan Qomariyah Indonesia menggunakan kriteria visibilitas MABIMS yakni tinggi sekian sudah disebutkan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menag pun menyampaikan, sudut elongasi juga sangat rendah yakni 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Sehingga, secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria fleksibilitas hilal MABIMS.

“Dengan demikian berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis 19 Februari 2026.

Hal ini didasari bedasarkan pantauan Rukyatul Hilal Lembaga Falakiyah NU pada Selesa (17/2/2026) atau 29 Sya'ban 1447 Hijriah tidak berhasil melihat hilal.

"Dengan demikian, umur bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari (Istikmal). Atas dasar itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengikhbarkan bahwa, 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026," tulis poster yang diunggah akun Instagram @tvnu.id, dikutip Selasa (17/2/2026).

Sebelumnya, Pengurus Lembaga Falakiyah PBNU Prof Ahmad Izzuddin menyampaikan, pada Selasa (17/2/2026) atau 29 Sya'ban hilal berada di posisi ketinggian -1 derajat sampai dengan 2 derajat. Dengan hal tersebut, menurutnya, sangat susah melihat hilal.

"Pada saat tanggal 29 Sya'ban, ketinggian hilal dari Sabang sampai Merauke masih berkisar antara -1 derajat sampai dengan 2 derajat. Kemudian elongasi pun masih berkisar 1 sampai 2 derajat," ujarnya dikutip melalui kanal YouTube NU Online, Selasa (17/2/2026).

Namun, sebagaimana tradisi dan pedoman Nahdatul Ulama (NU), data hisab ini harus diverifikasi atau dibuktikan melalui Rukyatul Hilal dengan pengamatan secara langsung.

Menurutnya hilal akan terlihat bila berada ketinggian 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Dengan begitu maka hilal akan sulit terlihat hari ini.

"Kalau kita berpijak kepada kriteria MABIMS baru yang Nahdlatul Ulama juga memeganginya, yakni ketinggian hilal 3 derajat kemudian elongasi 6,4 derajat, maka sangat-sangat jelas bahwa insyaallah tidak akan ada yang berhasil melihat hilal," kata dia.

Dengan prediksi itu, Nahdatul Ulama (NU) menyampaikan bahwa awal puasa akan jatuh pada Kamis (19/2/2026). Sedangkan salat tarawih pertama akan dilaksanakan pada Rabu (18/2/2026) malam.

"Oleh karena itu, untuk awal Ramadan yang akan datang, insyaallah ikhbar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan menetapkan, malam Kamis sudah disunahkan salat tarawih yang berarti Kamis pagi sudah berkewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yakni tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah," ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan itu setelah dilaksanakan sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Nasaruddin menerangkan, sudut elongasi matahari-bulan masih sangat kecil yakni 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. "Jadi secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS," kata dia.

Dalam menetapkan awal bulan Ramadan, ujar dia, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Adapun kriterianya tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat, yang merupakan standarnya Asia Tenggara.

"Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian berkisar minus 2 derajat 24 menit 42 detik. Jadi, di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia bahkan Asia Tenggara, bahkan kalau kita melihat tadi diskusinya, di seluruh negara-negara Islam pun juga itu belum ada. Suatu negara Muslim pun yang masuk kategori Imkan Rukyat, bahkan kebanyakan dari mereka itu Wujudul Hilal," kata Nasaruddin.

Dengan demikian, Nasaruddin berharap keputusan hasil Sidang Isbat hari ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai ibadah puasanya secara bersama-sama.

"Semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa," kata Nasaruddin.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Posisi hilal dipastikan tidak tampak keberadaannya saat matahari terbenam di bagian timur Indonesia, persisnya di Sorong, Papua pada Selasa (17/2/2026) sore.

Hal tersebut dipastikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Papua dan Tim Falakiyah, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Pengadilan Agama yang menggelar pemantauan hilal awal bulan Ramadan 1447 Hijriah di Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Berdasarkan data BMKG Kota Sorong, tinggi hilal tercatat minus 2,1 derajat dengan elongasi 1,63 derajat. Kondisi ini membuat hilal tidak teramati hingga batas akhir pemantauan hingga pukul 18.32 WIT.

Kepala Kemenag Kota Sorong Muhadar Wailegi menyatakan, hasil pemantauan hilal pada sore hari ini akan segera dilaporkan kepada Kementerian Agama sebagai bahan Sidang Isbat penentuan awal 1 Ramadan 1447 Hijriah.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan, hilal pada Selasa (17/2/2026) hari ini mustahil terlihat. Hilal masih dalam posisi minus 2 derajat.

"Kalau kita lihat perhitungan teknologi saat ini, wujud hilal (saat terbenam matahari di Indonesia) masih dalam posisi minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi hampir mustahil bisa dirukyat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Posisi hilal tersebut masih di bawah kriteria yang ditetapkan negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) yakni minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam, dan elongasi (jarak sudut bulan-matahari) minimal 6,4 derajat.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Pengurus Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Izzuddin menyampaikan, pada Selasa (17/2/2026) atau 29 Sya'ban, hilal berada di posisi ketinggian -1 derajat sampai dengan 2 derajat. Alhasil, hilal masih sangat susah terlihat.

"Pada saat tanggal 29 Sya'ban, ketinggian hilal dari Sabang sampai Merauke masih berkisar antara -1 derajat sampai dengan 2 derajat. Kemudian elongasi pun masih berkisar 1 sampai 2 derajat," ujarnya dikutip melalui kanal YouTube NU Online, Selasa (17/2/2026).

Namun, sebagaimana tradisi dan pedoman Nahdatul Ulama (NU), data hisab ini harus diverifikasi atau dibuktikan melalui Rukyatul Hilal dengan pengamatan secara langsung.

Menurutnya, hilal akan terlihat bila berada ketinggian 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Dengan begitu, hilal akan sulit terlihat hari ini.

"Kalau kita berpijak kepada kriteria MABIMS baru yang Nahdlatul Ulama juga memeganginya, yakni ketinggian hilal 3 derajat kemudian elongasi 6,4 derajat, maka sangat-sangat jelas bahwa insyaallah tidak akan ada yang berhasil melihat hilal," kata dia.

Dengan prediksi itu, Nahdatul Ulama (NU) menyampaikan awal puasa akan jatuh pada Kamis 19 Februari 2026. Sedangkan salat tarawih pertama akan dilaksanakan pada Rabu 18 Februari 2026 malam.

"Oleh karena itu, untuk awal Ramadan yang akan datang, insyaallah ikhbar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan menetapkan, malam Kamis sudah disunahkan salat Tarawih yang berarti Kamis pagi sudah berkewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yakni tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah," ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan, secara perhitungan hisab, awal 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Hal tersebut disampaikan Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag Cecep Nurwendaya dalam Seminar Sidang Isbat 1 Ramadan 1447 H yang digelar pada Selasa (17/2/2026).

Cecep menjelaskan, berdasarkan peta visibilitas hilal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), posisi hilal belum memenuhi kriteria imkanur rukyat MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Diketahui, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang disepakati bersama negara-negara anggota MABIMS. Dalam kriteria tersebut, hilal dinyatakan memenuhi syarat apabila memiliki ketinggian minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dan elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.

“Kita lihat di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memenuhi awal bulan warna peta magenta, sehingga tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah secara hisab imkanur rukyat MABIMS jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026,” ujarnya.

Cecep pun memaparkan, tinggi hilal di Indonesia masih berada di bawah ufuk. Di wilayah paling timur, yakni Jayapura, tinggi hilal tercatat minus 2 derajat 24 menit 43 detik atau sekitar minus 2,41 derajat.

Sementara di wilayah paling barat, Tuapejat, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, tinggi hilal mencapai minus 0 derajat 55 menit 41 detik atau sekitar minus 0,93 derajat.

Cecep menerangkan, kondisi hilal yang masih negatif ini dipengaruhi oleh waktu terjadinya ijtima (konjungsi) yang berlangsung pada pukul 19.01.07 WIB. Sementara waktu magrib di Indonesia terjadi sebelum ijtima, sehingga posisi hilal saat matahari terbenam masih berada di bawah ufuk.

“Lalu, bagaimana peta ketinggian hilal matahari di Indonesia. Tinggi Hilal di Indonesia, paling timur itu di Jayapura -2 derajat 24 menit 43 detik atau lebih sederhana -2,41 derajat sampai yang paling barat Tuapejat di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat minus 0 derajat 5541 detik sure atau minus 0,93 derajat. Yang menarik ijtima terjadi pada 19.01.07. Jadi wajar negatif? Kenapa karena magrib itu sebelum Ijtima makanya negatif,” kata Cecep.

Dengan demikian, secara hisab, awal Ramadan 1447 H diperkirakan jatuh pada 19 Februari 2026. Namun, kepastian resminya tetap menunggu hasil Sidang Isbat yang akan diumumkan oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

“Ini hisab sifatnya informatif kita memerlukan konfirmasi verifikasinya adalah yang tentu saja yang kita nantikan nanti untuk bahan untuk penetapan Sidang Isbat pada malam ini,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Agama (Kemenag) akan melaksanakan Sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1447 H di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/2/2026). Lantas, apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Sidang Isbat?

Direktur Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah (Urais Binsyar) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Arsad Hidayat mengungkapkan dasar hukum pelaksanaan Sidang Isbat. Ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat.

Arsad menjelaskan, PMA tersebut mengatur metodelogi penetapan awal bulan Hijriyah melalui integrasi hisab dan rukyatul hilal, kriteria visibilitas (imkanur rukya MABIMS, serta tata cara Sidang Isbat untuk penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

"Sebelumnya MUI juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa penetuan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan pemerintah (Kemenag) secara nasional dengan mengacu pada metode hisab dan rukyat," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).

Arsad menerangkan, hasil musyawarah dalam Sidang Isbat kemudiaan diformalkan sebagai Keputusan Menteri Agama agar berdaya guna hukum dan dapat dipedomani secara luas.

Pemerintah menyebut pelaksanaan Sidang Isbat sebagai upaya negara menyatukan penentuan awal bulan Hijriyah dan menjembatani perbedaan pandangan ormas Islam.

Pemerintah telah melaksanakan Sidang Isbat sejak 1950-an untuk menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah.

"Melalui musyawarah di Sidang Isbat, pemerintah mengumpulkan laporan hisab (perhitungan astronomi) dan hasil rukyat (observasi hilal) dari berbagai titik pengamatan," kata Arsad.

Dalam praktiknya, kata dia, Sidang Isbat dipimpin Menteri Agama dan dihadiri ulama, ahli falak, serta perwakilan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya.

"Sehingga keputusan yang diambil memiliki legitimasi nasional dan menjadi pedoman bersama umat," ujarnya.

Lebih lanjut, Arsad mengatakan, dari aspek sosial, Sidang Isbat menjadi sarana penting untuk menjaga persatuan umat Islam Indonesia. Seluruh ormas Islam diundang untuk menyampaikan pandangan masing-masing, sehingga keputusan dihasilkan bersama.

"Menurut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, pendekatan integrasi hisab-rukyah di Sidang Isbat penting untuk merangkul keberagaman metode di masyarakat sekaligus menjaga persatuan umat," katanya.

Dengan seluruh elemen masyarakat, ujarnya, keputusan Sidang Isbat memiliki legitimasi keagamaan dan kebangsaan yang kuat. Dia menegaskan, keputusan bersama dalam Sidang Isbat menekankan nilai toleransi dan penghormatan atas perbedaan, sesuai amanah Sidang Isbat dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah.

"Secara ilmu falak, Sidang Isbat mengintegrasikan dua metode penentuan awal bulan Hijriyah. Hisab adalah perhitungan astronomis matematis, sedangkan rukyat adalah pengamatan langsung hilal," ujar dia.

Arsad menjelaskan, kedua pendekatan ini kadang menghasilkan hasil yang yang berbeda. Misalnya karena kriteria visibilitas hilal yang dipakai (standar wujudul hilal, imkanur rukyat atau MABIMS) tidak terpenuhi dalam perhitungan tertentu.

"Oleh karena itu, semua data hisab posisi hilal beserta laporan rukyat dari seluruh titik pantau dibahas bersama dalam Sidang Isbat sebelum ditetapkan Menteri Agama RI," kata dia.

Arsad menekankan, Sidang Isbat pun ditegaskan sebagai mekanisme resmi penetapan awal Ramadan di Indonesia, sehingga hasilnya menjadi pegangan resmi bagi umat Islam dalam memulai ibadah puasa dan merayakan hari besar.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan, di wilayah Asia Tenggara hilal masih berada di bawah ufuk atau minus 2 derajat. Dengan kondisi tersebut, hilal dinyatakan belum memenuhi kriteria untuk penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah.

Lantas, apakah artinya 1 Ramadan 1447 H/2026 akan jatuh pada Kamis 19 Februari 2026?

Menag menjelaskan, berdasarkan perhitungan hisab para ahli astronomi, posisi hilal saat ini masih belum memungkinkan untuk dirukyat.

“Sebetulnya kalau kita lihat dari segi rukyat, ya kan, Asia Tenggara ini menurut perhitungan-perhitungan para saintis, para astronom, hari ini masih di bawah ufuk. Berarti belum wujud hilal,” ujarnya dalam wawancara eksklusif bersama iNews TV, Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Menag merinci, ketinggian hilal tercatat masih minus 2 derajat 24 menit 42 detik. Bahkan di wilayah paling barat Indonesia, yakni di ujung Aceh, posisi hilal maksimum masih minus 0 derajat 58 menit 47 detik.

“Belum (hilal belum terlihat), masih minus dua ya. Masih minus berapa derajat itu ya. Masih minus 2 derajat 24 menit 42 detik, ya kan. Maksimum di ujung Aceh itu, itu pun juga masih minus 0 derajat 58 menit 47 detik. Berarti belum wujud hilal,” katanya.

Nasaruddin juga mengingatkan, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang disepakati bersama negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Dalam kriteria tersebut, hilal dinyatakan memenuhi syarat apabila memiliki ketinggian minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dan elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.

Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi kemungkinan terlihatnya hilal, yakni faktor cuaca dan posisi hilal itu sendiri. “Ada dua hal yang memengaruhi di sini. Faktor cuaca, kalau memang tidak bisa kita melihat karena cuacanya buruk. Yang kedua, sekalipun terang benderang, tapi kalau di bawah ufuk kan tidak mungkin kita bisa melihat,” ujarnya.

Meski demikian, Menag menegaskan keputusan final mengenai awal Ramadan 1447 H akan ditetapkan melalui Sidang Isbat yang digelar pemerintah. Jika hilal tidak memenuhi kriteria, maka besar kemungkinan awal Ramadan jatuh pada 19 Februari 2026.

“Nah, finalnya nanti tunggu hasil Sidang Isbat,” kata Nasaruddin.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa sidang isbat tetap menjadi mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menjelaskan, secara historis, sidang isbat selalu menjadi rujukan dalam menentukan awal Ramadan dan Idulfitri. Dia mengakui, dalam dua tahun terakhir terjadi dinamika perbedaan penentuan awal Ramadan di tengah masyarakat, namun Kemenag terus mencoba untuk mempertemukan perbedaan tersebut.

“Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, memang sidang isbat selalu jadi faktor penentu lebaran dan puasa. Dalam dua tahun terakhir memang ada perkembangan dan perbedaan, tetapi kita berusaha menjadi media penyatu dalam penentuan hari penting keagamaan,” katanya di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa perbedaan metode antara ormas Islam merupakan bagian dari khazanah fikih yang telah lama dikenal. Muhammadiyah, misalnya, dulu menggunakan hisab sebagai penentu utama dan rukyat sebagai konfirmasi. Sementara ormas Islam lainnya menjadikan rukyat sebagai dasar utama dengan dukungan hisab.

"Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah tentunya perlu konfirmasi secara langsung dengan melihat posisi hilal dan diputuskan melalui sidang isbat,” ujarnya.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu juga mengingatkan masyarakat tentang kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang digunakan Indonesia bersama negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Kriteria tersebut menetapkan: ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dan elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat. Menurut dia, ketentuan ini bersifat lebih empiris karena didasarkan pada data pengamatan astronomis yang lebih akurat.

Sebelumnya kriteria yang digunakan yakni 2 derajat. Namun berdasarkan riset, hilal pada ketinggian tersebut hampir mustahil terlihat, sehingga dinaikkan menjadi 3 derajat untuk kepastian yang lebih tinggi. Sementara elongasi 6,4 derajat merujuk pada batas fisis (Danjon Limit) yang memungkinkan hilal dapat diamati.

“Kalau kita lihat perhitungan teknologi saat ini, wujud hilal (saat terbenam matahari di Indonesia) masih dalam posisi minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi hampir mustahil bisa dirukyat,” tuturnya.

Dia menambahkan, selain faktor ketinggian dan elongasi, kondisi cuaca seperti mendung juga menjadi tantangan. “Jadi memang berlapis-lapis tantangannya. Bisa saja hari ini mendung, atau ketinggian hilal dan sudut elongasinya rendah. Semua itu kita pertimbangkan secara cermat,” ujar Menag.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel- Sektor ekonomi dan keuangan syariah tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 2025 sebesar 5,11 persen (yoy), sektorHalal Value Chain(HVC)tumbuh 6,2 persen (yoy), ditopang kinerja makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, sertamodest fashion.

Hal tersebut diungkap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti saatpeluncuran Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025,Kick-OffBulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2026, serta penyelenggaraan seminarSharia Economic and Financial Outlook(ShEFO) 2026 di Bank Indonesia, Jumat (13/2/2026).

Kontribusi HVC terhadap PDB meningkat 155 basis poin, dari 25,45 persen pada 2024 menjadi 27 persen pada 2025. Di sektor keuangan, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,66 persen (yoy) pada akhir 2025, didukung insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Syariah sebesar Rp35 triliun, atau mencapai 4,49 persen dari batas 5,5 persen, per Desember 2025.

Selain itu, kinerja pembiayaan syariah juga didukung oleh berbagai program akselerasi, termasuk Bulan Pembiayaan Syariah yang pada 2025 mencatat realisasi Rp939 miliar atau 60 persen di atas target Rp589 miliar.

“Capaian ini menunjukkan daya tahan dan kontribusi nyata sektor syariah terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Destry.

Kinerja positif juga tercermin dari peningkatan pemanfaatan instrumen lindung nilai syariah yang tumbuh 86,5 persen (yoy) menjadi USD466 juta. Di sektor keuangan sosial, penyaluran ZIS melalui BAZNAS hingga Triwulan II-2025 mencapai Rp52,5 triliun, meningkat 43 persen (ytd) dibandingkan 2024 sebesar Rp36,8 triliun.

Inovasiblended financemelalui Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) juga tumbuh 22 persen (yoy) dengan outstanding akhir 2025 sebesar Rp1,4 triliun. "Peningkatan kinerja tersebut turut ditopang oleh penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah yang kini mencapai 50,18 persen, hampir dua kali lipat dibandingkan 2023," katanya.

Melalui implementasi Blueprint Eksyar 2030 yang berfokus pada penguatan rantai nilai halal, optimalisasi pembiayaan, serta perluasan literasi dan inklusi, Bank Indonesia bersama OJK dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mempercepat transformasi sektor syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) terus mengedukasi masyarakat agar lebih waspada dan cermat dalam memilih travel umrah.

Edukasi ini menjadi bagian dari upaya perlindungan jamaah, seiring masih ditemukannya aduan terkait dugaan penipuan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan umrah.

Melalui Subdirektorat Pengawasan Umrah, Kemenhaj mengimbau calon jamaah untuk tidak mudah tergiur dengan penawaran yang tidak masuk akal serta selalu memastikan legalitas dan kredibilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Kepala Subdirektorat Pengawasan Umrah, Andi Muhammad Taufik, menegaskan bahwa kehati-hatian jemaah menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya penipuan.

“Jamaah perlu lebih cermat sejak awal. Jangan mudah tergoda harga murah yang tidak rasional dan selalu pastikan travel umrah memiliki izin resmi. Langkah sederhana ini sangat penting untuk melindungi jamaah dari kerugian,” ujarnya dalam keterangan pers Kamis (5/2/2026).

Berikut Tips Menghindari Penipuan Travel Umrah

1. Verifikasi Legalitas Agen

Pastikan travel terdaftar resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) melalui situs SATU HAJI (Sistem Aplikasi Terpadu Umrah dan Haji) Kemenhaj. Jemaah dapat mengecek status izin, nomor SK, akreditasi, serta masa berlaku. Travel yang tidak terdaftar dinyatakan ilegal.

Jamaah juga disarankan memastikan keberadaan kantor fisik, rekam jejak operasional minimal dua tahun, serta mewaspadai paket umrah dengan harga tidak wajar.

2. Periksa Reputasi dan Testimoni

Telusuri ulasan jamaah sebelumnya melaluiGoogle Reviews, media sosial, atau situs resmi agen. Rekomendasi dari keluarga dan kerabat yang berpengalaman juga menjadi rujukan penting. Hindari travel yang tidak memiliki testimoni kredibel.

Jamaah juga dianjurkan memeriksa daftar travel bermasalah yang dirilis Kemenhaj maupun otoritas Arab Saudi.

3. Tinjau Dokumen dan Biaya Secara Teliti

Mintalah rincian biaya secara lengkap, termasuk tiket, visa, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Pastikan terdapat bukti reservasi hotel serta jadwal keberangkatan yang jelas sebelum melakukan pelunasan.

Perhatikan kontrak perjanjian, terutama klausul pengembalian dana (refund) dan asuransi. Pembayaran sebaiknya dilakukan melalui rekening resmi perusahaan dan seluruh bukti transaksi disimpan dengan baik.

4. Pilih Fasilitas dan Layanan yang Standar

Pastikan travel menyediakan pembimbing ibadah bersertifikat, akomodasi yang layak, serta kepastian jadwal keberangkatan. Membandingkan beberapa paket umrah dari travel terpercaya juga dianjurkan sebelum mengambil keputusan.

Kemenhaj Ajak Masyarakat Aktif Melapor

Andi menegaskan bahwa peran aktif masyarakat sangat membantu upaya perlindungan jamaah.

“Laporan dari jamaah adalah bagian penting dari pengawasan. Jika menemukan dugaan pelanggaran, segera laporkan melalui kanal resmi Kemenhaj,” katanya.

(kunthi fahmar sandy)