Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) memasukkan kenaikan pajak penghasilan (PPh) tenaga kerja sebagai salah satu skema pembiayaan dalam simulasi peningkatan investasi publik Indonesia menuju target negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Dalam laporan bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment, IMF mensimulasikan skenario peningkatan investasi publik secara bertahap dari 0,25 hingga 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dalam dua dekade ke depan.

IMF menjelaskan, pada tahap awal peningkatan investasi tersebut sepenuhnya dibiayai melalui defisit anggaran. Namun seiring waktu, pajak penghasilan tenaga kerja dinaikkan secara bertahap guna mengurangi ketergantungan pada pembiayaan defisit.

"Pada awalnya, peningkatan investasi publik sepenuhnya dibiayai melalui defisit. Namun seiring waktu, pajak penghasilan tenaga kerja dinaikkan secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan defisit. Urutan reformasi ini memungkinkan dampak negatif terhadap ekonomi pada tahap awal akibat beban pajak yang lebih tinggi dapat diminimalkan," tulis IMF dalam laporannya, dikutip Kamis (19/2).

Lembaga keuangan internasional itu menambahkan pilihan penggunaan pajak penghasilan tenaga kerja tersebut bersifat ilustratif dalam skema pembiayaan untuk memobilisasi penerimaan negara.

Di sisi lain, lembaga tersebut menilai peningkatan investasi publik dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja dalam jangka panjang.

Namun, langkah itu membutuhkan sumber pembiayaan berkelanjutan agar defisit tetap terjaga di bawah batas 3 persen PDB.

Dalam laporan yang sama, IMF mencatat defisit anggaran Indonesia pada 2025 diperkirakan berada di kisaran 2,92 persen terhadap PDB, mendekati batas maksimal 3 persen yang ditetapkan pemerintah.

Menanggapi usulan tersebut, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) karyawan dalam waktu dekat.

Ia menyatakan defisit APBN saat ini masih berada di bawah ambang batas 3 persen PDB, sehingga belum diperlukan perubahan tarif pajak.

"Kan selama ini (defisit) kita (enggak) 3 persen. Ya bagus usulan IMF, itu bagus untuk naikin pajak. Tapi saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2) kemarin.

Purbaya menegaskan pemerintah lebih memilih memperluas basis pajak dan menutup kebocoran penerimaan dibanding menaikkan tarif pajak pekerja.

Pemerintah juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan meningkat secara alami dan defisit dapat ditekan.

"Kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain. Yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi, sehingga (defisit) 3 persen itu bisa dihindari secara otomatis," ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan Dana Moneter Internasional (IMF) agar Indonesia menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) karyawan atau PPh 21 untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Alasan Purbaya menolak usulan IMF untuk menaikkan pajak karyawan karena defisit APBN pun masih di bawah 3 persen. Pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak sebelum ekonomi RI benar-benar kuat.

"Kan selama ini (defisit) kita (enggak) 3 persen. Y bagus usulan IMF, itu bagus untuk naikin pajak. Tapi saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Dibanding mengerek tarif pajak karyawan, Purbaya menjelaskan pemerintah saat ini lebih fokus pada perluasan basis pajak dan penutupan kebocoran penerimaan dibanding menaikkan tarif pajak.

Selain itu, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat secara alami dan defisit anggaran dapat ditekan.

"Kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain. Yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi, sehingga (defisit) 3 persen itu bisa dihindari secara otomatis," ujarnya.

Dalam kajian fiskal jangka panjang, IMF menyarankan Indonesia mempertimbangkan peningkatan bertahap pajak karyawan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk memperkuat investasi publik dan mendukung target pembangunan jangka panjang menuju Visi Emas 2045.

Dalam laporan tersebut, IMF menilai peningkatan investasi publik berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun membutuhkan sumber pembiayaan yang berkelanjutan.

Salah satu opsi yang disimulasikan adalah kenaikan pajak penghasilan tenaga kerja secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan melalui defisit anggaran.

IMF juga mencatat defisit anggaran Indonesia pada 2025 berada di kisaran 2,92 persen terhadap PDB, mendekati batas maksimal 3 persen yang ditetapkan pemerintah.

IDXChannel - Dana Moneter Internasional (IMF) mendorong Jepang untuk terus memperketat kebijakan moneter, serta menghindari penurunan pajak konsumsi.

IMF menyatakan hal itu dalam sebuah pernyataan setelah menyelesaikan konsultasi rutin dengan otoritas Jepang.

"Bank Sentral Jepang melakukan hal tepat dengan mengurangi akomodasi moneter," kata IMF, dilansir dari Xinhua pada Rabu (18/2/2026).

Bank Sentral Jepang disarankan untuk terus menaikkan suku bunga secara bertahap sehingga suku bunga kebijakan dapat mencapai tingkat netral, tidak merangsang maupun menghambat perekonomian, pada 2027.

IMF menekankan bahwa kemandirian bank sentral akan membantu menjaga inflasi tetap terkendali. Lembaga itu memperingatkan pemerintah agar tidak terlalu banyak mencampuri kebijakan moneter.

Peringatan terbaru ini muncul ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berencana untuk menangguhkan pajak makanan dan minuman selama dua tahun setelah pemilu awal bulan ini. Dia menyebut langkah itu sebagai dukungan yang diperlukan masyarakat Jepang.

IMF memperingatkan bahwa pengurangan pajak konsumsi Jepang akan mengikis ruang fiskal dan menambah risiko fiskal. Langkah yang tidak tepat sasaran untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dapat semakin memperburuk kesehatan fiskal negara tersebut.

IMF memperingatkan bahwa utang publik Jepang diproyeksikan akan terus tumbuh dalam jangka panjang, meskipun pembatasan pengeluaran dan pengumpulan pajak yang lebih kuat telah berdampak positif pada upaya konsolidasi fiskal pasca-pandemi. Rasio utang Jepang saat ini merupakan yang tertinggi di antara negara-negara maju. (Wahyu Dwi Anggoro)

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak saran Dana Moneter Internasional (IMF) agar menaikkan pajak penghasilan (PPh) karyawan sebagai salah satu upaya untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Hal tersebut disampaikan Purbaya menanggapi simulasi IMF yang mengusulkan kenaikan bertahap PPh karyawan sebagai salah satu opsi pembiayaan investasi publik.

"Kan kita (defisitnya) enggak 3 persen selama ini juga. Kan selama ini kita (jaga defisit) 3 persen, ya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Ia memastikan, pemerintah tidak akan mengubah tarif pajak sebelum kondisi ekonomi benar-benar menguat.

"Anda mau dipajakin? Mau dipajakin, mau naikin pajak? Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak," ujarnya.

Menurut dia, strategi fiskal pemerintah saat ini difokuskan pada perluasan basis pajak, penutupan kebocoran penerimaan, serta pembenahan sistem perpajakan. Selain itu, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat secara alami seiring ekspansi ekonomi.

Sebelumnya, IMF memuat simulasi tersebut dalam laporan Selected Issues Paper berjudul Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment. Dalam dokumen itu, IMF memproyeksikan kenaikan investasi publik sebesar 0,25 persen hingga 1 persen PDB dalam jangka waktu 20 tahun.

Pada tahap awal, peningkatan investasi diasumsikan dibiayai melalui pelebaran defisit anggaran. Selanjutnya, pembiayaan dilakukan melalui mobilisasi penerimaan negara, termasuk lewat kenaikan bertahap pajak penghasilan karyawan.

IMF memperkirakan tambahan penerimaan sekitar 0,3 persen PDB dapat dihimpun secara gradual untuk memastikan defisit tetap berada di bawah batas 3 persen.

"Pilihan menggunakan pajak penghasilan karyawan di antara skema pembiayaan untuk mengumpulkan pendapatan merupakan contoh yang ilustratif," tulis IMF dalam laporannya, Minggu (15/2/2026).

IMF menilai kombinasi peningkatan investasi publik dan penyesuaian pajak tetap sejalan dengan aturan fiskal yang berlaku.

Sebagai informasi, pajak penghasilan karyawan diatur dalam PPh Pasal 21 dengan tarif progresif sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tarif yang berlaku yakni 5 persen untuk penghasilan kena pajak hingga Rp 60 juta per tahun. Kemudian 15 persen untuk penghasilan Rp 60 juta sampai Rp 250 juta, 25 persen untuk Rp 250 juta sampai Rp 500 juta, 30 persen untuk Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar, dan 35 persen untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usulan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) karyawan atau PPh 21 demi menjaga defisit APBN tetap di bawah 3%.

Purbaya memastikan, saat ini pemerintah belum akan menaikkan pajak karyawan sebagaimana diusulkan IMF. Mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan, pemerintah belum akan menaikkan PPh 21 sebelum konisi ekonomi di Indonesia dinilai cukup kuat.

“Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).

Ia mengatakan, upaya pemerintah untuk meneken defisit APBN agar tetap di bawah 3% dengan melakukan cara lain. Di antaranya berupa ekstensifikasi menutup kebocoran pajak dan lain sebagainya.

Purbaya mengatakan, saat ini pemerintah tengah berfokus agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih cepat.

“Dan yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi. Sehingga 3% itu bisa dihindari secara otomatis,” ujarnya.

Purbaya menilai usulan IMF tersebut bagus. Namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan keadaan Indonesia saat ini.

“Kita enggak mau tiba-tiba naikin pajak, habis itu ambruk semuanya. Daya beli hancur misalnya jeblok, ekonominya runtuh lagi. Habis itu kita terpasang utang lagi kan?” kata Purbaya.

Atas pertimbangan itu, menurutnya, strategi pemerintah untuk menekan defisit APBN saat ini adalah yang paling efektif. Dia mengatakan, pemerintah sudah menggunakan langkah yang paling efisien untuk membalikkam arah ekonomi.

Adapun IMF dalam kajian fiskal jangka panjangnya menyarankan Indonesia untuk mempertimbangkan peningkatan bertahap pajak karyawan. Langkah itu dipandang sebagai salah satu cara menambah sumber pendanaan untuk jalan mendukung pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons usulan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyarankan agar Indonesia menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) karyawan atau PPh 21 untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ia menegaskan pemerintah belum akan mengubah tarif pajak karyawan sebelum kondisi ekonomi dinilai cukup kuat.

"Kan selama ini (defisit) kita (enggak) 3 persen, ya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Tapi saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Ia menjelaskan pemerintah saat ini lebih fokus pada perluasan basis pajak dan penutupan kebocoran penerimaan dibanding menaikkan tarif pajak. Selain itu, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat secara alami dan defisit anggaran dapat ditekan.

"Kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain. Yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi, sehingga (defisit) 3 persen itu bisa dihindari secara otomatis," ujarnya.

Sebelumnya, IMF dalam kajian fiskal jangka panjang menyarankan Indonesia mempertimbangkan peningkatan bertahap pajak karyawan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk memperkuat investasi publik dan mendukung target pembangunan jangka panjang menuju Visi Emas 2045.

Dalam laporan tersebut, IMF menilai peningkatan investasi publik berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun membutuhkan sumber pembiayaan yang berkelanjutan.

Salah satu opsi yang disimulasikan adalah kenaikan pajak penghasilan tenaga kerja secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan melalui defisit anggaran.

IMF juga mencatat defisit anggaran Indonesia pada 2025 berada di kisaran 2,92 persen terhadap PDB, mendekati batas maksimal 3 persen yang ditetapkan pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons simulasi Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) terkait kenaikan bertahap pajak penghasilan karyawan sebagai opsi pembiayaan investasi publik.

Ia menegaskan pemerintah konsisten menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen produk domestik bruto.

"Kan kita (defisitnya) enggak 3 persen selama ini juga. Kan selama ini kita (jaga defisit) 3 persen, ya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Ia menyatakan tarif pajak tidak akan diubah sebelum kondisi ekonomi menguat.

"Anda mau dipajakin? Mau dipajakin, mau naikin pajak? Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak," jelasnya.

Strategi pemerintah difokuskan pada perluasan basis pajak, penutupan kebocoran penerimaan, dan perbaikan sistem perpajakan.

Pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat seiring ekspansi ekonomi.

IMF sebelumnya memuat simulasi dalam laporan Selected Issues Paper berjudul Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment.

Laporan tersebut memproyeksikan kenaikan investasi publik sebesar 0,25 persen hingga 1 persen produk domestik bruto dalam 20 tahun.

Tahap awal diasumsikan dibiayai melalui pelebaran defisit. Tahap berikutnya memasukkan mobilisasi penerimaan lewat kenaikan bertahap pajak penghasilan karyawan.

Tambahan penerimaan sekitar 0,3 persen produk domestik bruto dinilai dapat diperoleh secara gradual untuk menjaga defisit tetap di bawah 3 persen.

"Pilihan menggunakan pajak penghasilan karyawan di antara skema pembiayaan untuk mengumpulkan pendapatan merupakan contoh yang ilustratif," tulis IMF dalam laporannya, Minggu (15/2/2026).

IMF menilai kombinasi kenaikan investasi dan penyesuaian pajak tetap sejalan dengan aturan fiskal.

Pajak penghasilan karyawan diatur dalam PPh Pasal 21 dengan tarif progresif sesuai Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Tarif berlaku 5 persen untuk penghasilan kena pajak hingga Rp 60 juta per tahun. Tarif 15 persen untuk Rp 60 juta sampai Rp 250 juta.

Tarif 25 persen untuk Rp 250 juta sampai Rp 500 juta. Tarif 30 persen untuk Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar. Tarif 35 persen untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya tidak akan mengubah tarif pajak dalam waktu dekat sebelum perekonomian Indonesia menguat.

Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi simulasi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memasukkan peningkatan bertahap Pajak Penghasilan karyawan (PPh 21) sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk memperkuat investasi publik.

"Usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak. Tapi kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain," ujar Purbaya usai rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Jakarta, Rabu.

Alih-alih menaikkan tarif, Purbaya menyatakan ingin fokus pada perluasan basis pajak, perbaikan kepatuhan, serta percepatan pertumbuhan ekonomi guna menjaga defisit tetap terkendali tanpa menambah beban wajib pajak dalam waktu dekat.

“Dan yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi. Sehingga 3 persen itu bisa dihindari secara otomatis,” katanya.

Adapun dalam laporan bertajuk "Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment", IMF menilai peningkatan investasi publik menjadi kunci agar Indonesia bisa mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Lembaga tersebut menyebut bahwa peningkatan belanja investasi perlu dibarengi dengan mobilisasi penerimaan tambahan agar tetap sejalan dengan aturan defisit fiskal maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Mobilisasi pendapatan tambahan akan menciptakan ruang fiskal yang diperlukan untuk meningkatkan investasi publik, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah lama berlaku," tulis IMF dalam laporan tersebut.

Sepanjang 2025, defisit Indonesia tercatat mendekati ambang batas, yakni sekitar 2,92 persen terhadap PDB.

Meski demikian, IMF tidak secara eksplisit merekomendasikan kenaikan jenis pajak tertentu.

Peningkatan PPh karyawan dalam laporan itu disajikan sebagai simulasi pembiayaan dalam model ekonomi, bukan rekomendasi kebijakan yang bersifat mengikat.

Selain mendorong mobilisasi penerimaan, IMF turut menekankan pentingnya peningkatan efisiensi belanja negara.

Dalam kajiannya, dampak investasi publik Indonesia dinilai masih relatif terbatas dalam jangka pendek karena adanya kesenjangan efisiensi (efficiency gap).

Maka dari itu, IMF menyarankan agar pemerintah meningkatkan kualitas manajemen investasi publik, memperketat seleksi dan evaluasi proyek, serta memastikan belanja lebih tepat sasaran.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mensimulasikan skenario kenaikan bertahap pajak penghasilan (PPh) karyawan atau PPh Pasal 21 sebagai salah satu opsi pembiayaan peningkatan investasi publik di Indonesia.

Skenario tersebut dimuat dalam laporan Selected Issues Paper berjudul Golden Vision 2045: Making the Most Out of Public Investment. Laporan itu juga membahas strategi menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah 3% produk domestik bruto (PDB). Sepanjang 2025, defisit anggaran Indonesia tercatat mendekati batas tersebut, yakni sekitar 2,92% terhadap PDB.

Dalam analisisnya, IMF memproyeksikan pemerintah dapat meningkatkan investasi publik sebesar 0,25% hingga 1% PDB dalam 20 tahun ke depan.

Pada tahap awal, tambahan belanja investasi diasumsikan dibiayai melalui peningkatan defisit. Namun, dalam jangka menengah, lembaga tersebut memasukkan skenario mobilisasi penerimaan negara melalui kenaikan bertahap pajak penghasilan karyawan atau labor income tax.

“Pilihan menggunakan pajak penghasilan karyawan di antara skema pembiayaan untuk mengumpulkan pendapatan merupakan contoh yang ilustratif,” tulis IMF dalam laporannya, dikutip Rabu (15/2/2026).

Menurut IMF, skema tersebut hanya bersifat ilustratif dalam model, tetapi menunjukkan potensi tambahan penerimaan sekitar 0,3% PDB secara bertahap untuk menekan kembali defisit agar tetap sesuai dengan aturan fiskal. IMF menilai kombinasi peningkatan investasi dan penyesuaian pajak masih memungkinkan defisit dijaga dalam batas ketentuan.

KOMPAS.com-Dana Moneter Internasional atau IMF mensimulasikan kenaikan bertahap pajak penghasilan karyawan sebagai opsi pembiayaan investasi publik Indonesia.

Skenario ini dimuat dalam laporan Selected Issues Paper berjudul “Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment”. IMF memproyeksikan pemerintah dapat menaikkan investasi publik sebesar 0,25 persen hingga 1 persen produk domestik bruto dalam 20 tahun ke depan.

Tahap awal diasumsikan dibiayai melalui pelebaran defisit. Tahap menengah memasukkan mobilisasi penerimaan negara lewat kenaikan bertahap pajak penghasilan karyawan atau labor income tax.

Tambahan penerimaan sekitar 0,3 persen produk domestik bruto dinilai dapat diperoleh secara gradual. Skema tersebut diarahkan untuk menekan defisit agar tetap di bawah batas 3 persen produk domestik bruto.

"Pilihan menggunakan pajak penghasilan karyawan di antara skema pembiayaan untuk mengumpulkan pendapatan merupakan contoh yang ilustratif," tulis IMF dalam laporannya, Minggu 15 Februari.

IMF menilai kombinasi kenaikan investasi dan penyesuaian pajak masih menjaga defisit sesuai aturan fiskal.

Pajak penghasilan karyawan di Indonesia diatur dalam PPh Pasal 21 dengan tarif progresif. Ketentuan ini tercantum dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Lapisan tarif saat ini sebagai berikut:

• 5 persen untuk penghasilan kena pajak hingga Rp 60 juta per tahun.
• 15 persen untuk Rp 60 juta hingga Rp 250 juta.
• 25 persen untuk Rp 250 juta hingga Rp 500 juta.
• 30 persen untuk Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar. Tiga puluh lima persen untuk di atas Rp 5 miliar.

Sistem progresif membuat wajib pajak berpenghasilan lebih tinggi menanggung tarif lebih besar.

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan langsung oleh pemberi kerja setiap bulan. Pemerintah juga menyesuaikan mekanisme tarif efektif rata rata sejak 2024 untuk menyederhanakan administrasi pemotongan.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Jaga Defisit di Bawah 3%, IMF Sarankan RI Naikkan Tarif Pajak Karyawan Bertahap

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, menepis kekhawatiran akan berakhirnya dominasi dolar AS. Ia mengingatkan pelaku pasar untuk tidak terbawa oleh fluktuasi nilai tukar jangka pendek yang terjadi belakangan ini.

"Saya tidak melihat adanya perubahan peran dolar dalam waktu dekat," ujar pimpinan IMF tersebut kepada Bloomberg dalam sebuah wawancara dikutip dari Seeking Alpha, Rabu (11/2/2026).

Georgieva menegaskan bahwa fondasi dolar AS tetap kuat. Ia menyoroti kedalaman dan likuiditas pasar modal Amerika Serikat, skala ekonominya, serta semangat kewirausahaan sebagai faktor utama yang menopang peran global mata uang itu.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pelemahan nilai dolar terhadap sekeranjang mata uang utama, yang turun sekitar 10% dalam setahun terakhir. Pelemahan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya kekhawatiran atas kondisi fiskal AS dan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap Presiden Donald Trump.

Meski ada laporan bahwa regulator China mendesak bank-bank untuk membatasi eksposur terhadap surat utang AS, data menunjukkan pengaruhnya terbatas. Kepemilikan China atas utang Treasury AS kini kurang dari 2% dari total yang beredar, jauh menurun dibandingkan satu dekade lalu.

Georgieva juga melihat sisi positif dari pelemahan dolar bagi perekonomian global. Ia mencatat hal itu dapat meringankan beban utang berbasis dolar bagi banyak negara berkembang dan menurunkan biaya pinjaman. IMF menilai laporan tentang "kiamat dolar" sebagai sebuah keberlebihan. Georgieva mengajak semua pihak untuk melihat faktor fundamental yang membuat dolar AS tetap menjadi mata uang utama dalam sistem keuangan internasiona

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku sebesar Rp6,147,2 triliun dan atas dasar harga konstan Rp3,474,5 triliun. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sepanjang 2025, ekonomi Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku sebesar Rp23,821,1 triliun dan atas dasar harga konstan Rp13,580,5 triliun.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 bila dibandingkan dengan kuartal IV 2024 atau secara year-on-year mengalami pertumbuhan sebesar 5,39 persen," ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Secara kumulatif, lanjut Amalia, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen. Ia mengatakan menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia sejak kuartal I 2021 sampai dengan kuartal IV 2025 yang mana ekonomi kuartal IV 2025 tumbuh 5,39 persen dibandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 yang sebesar 5,39 persen ini merupakan pertumbuhan tahunan kuartal IV tertinggi pasca pandemi covid-19," ucap dia.

Amalia pun menyampaikan perkembangan ekonomi global yang mana IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 secara global tumbuh 3,3 persen dan negara berkembang ekonominya tumbuh sekitar 4,4 persen dibandingkan dengan 2024. Ia mengatakan hasil proyeksi IMF ini juga menunjukkan inflasi negara berkembang pada 2025 relatif lebih tinggi dibandingkan kondisi global.

"Selain itu, dapat kami sampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Indonesia pada 2025," lanjutnya.

Amalia mengatakan China mengalami pertumbuhan melambat secara yoy, tetapi tumbuh stabil secara C to C. Filipina tumbuh melambat secara year-on-year maupun C to C, tetapi Singapura dan Vietnam tumbuh menguat baik secara year-on-year maupun secara kumulatif.

"Dengan gambaran tersebut kita dapat melihat bahwa ekonomi beberapa mitra dagang utama Indonesia tetap tumbuh di tengah pertumbuhan ekonomi global yang penuh tantangan di 2025," katanya.