Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan sebanyak 267 perusahaan tercatat belum memenuhi free float sebanyak 15%. Hal itu terungkap dalam Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham per 31 Desember 2025 yang disampaikan oleh perusahaan tercatat kepada BEI.

Free float adalah porsi saham perusahaan terbuka (emiten) yang dimiliki oleh publik atau masyarakat dan tersedia untuk diperdagangkan secara bebas, tidak termasuk saham yang dikuasai pengendali, direksi, komisaris, atau karyawan. OJK menetapkan kenaikan batas free float menjadi minimal 15% untuk meningkatkan likuiditas dan transparansi pasar.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, berdasarkan pemantauan bursa terhadap laporan tersebut, terdapat 267 emiten yang telah memenuhi ketentuan free float minimum 7,5%, namun masih belum mencapai batas 15%.

“Potensi tambahan market cap dari ke-267 perusahaan tercatat tersebut yang harus diserap oleh pasar untuk memenuhi free float 15% sekitar Rp 187 triliun,” kata Nyoman dalam keterangannya, Kamis (19/2).

Adapun BEI juga telah melaporkan hampir 900 emiten telah memenuhi kewajiban kepemilikan saham publik atau free float dengan batas minimal 7,5% dari total saham tercatat. Data tersebut merujuk pada dokumen yang sama, yaitu Laporan Bulanan Registrasi Kepemilikan Efek (LBRE) per 31 Desember 2025.

Informasi tersebut disampaikan BEI melalui Pengumuman Nomor Peng-S-00006/BEI.PLP/02-2026 terkait status pemenuhan ketentuan jumlah saham free float dan jumlah pemegang saham.

Berdasarkan laporan tersebut, terdapat 894 perusahaan tercatat yang telah menyampaikan LBRE dan memenuhi ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A serta Peraturan Bursa Nomor I-V. Ketentuan V.1.1 Peraturan Bursa Nomor I-A mengatur bahwa perusahaan tercatat di Papan Utama dan Papan Pengembangan wajib memiliki saham free float paling sedikit 50 juta saham dan minimal 7,5% dari total saham tercatat.

Adapun pada Papan Akselerasi, sesuai Peraturan Bursa Nomor I-V, jumlah saham free float minimal sebesar 7,5% dari total saham tercatat. Sementara itu, ketentuan V.1.2 dalam kedua peraturan tersebut mewajibkan perusahaan tercatat memiliki sedikitnya 300 pemegang saham yang tercatat sebagai nasabah pemilik Single Investor Identification (SID).

“Pemantauan atas pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan berdasarkan data LBRE yang disampaikan oleh perusahaan tercatat sesuai ketentuan Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,” tulis BEI dalam pengumumannya, dikutip Kamis (19/2).

Untuk data jumlah pemegang saham yang merupakan nasabah pemilik SID, BEI mengacu pada data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Di sisi lain, BEI mengungkapkan 49 perusahaan tercatat belum memenuhi ketentuan tersebut.

Secara terperinci, sebanyak 18 perusahaan telah menyampaikan LBRE, namun belum memenuhi persyaratan free float dan atau jumlah pemegang saham. Sementara 31 perusahaan lainnya tidak menyampaikan LBRE per 31 Desember 2025 sehingga dinyatakan tidak memenuhi ketentuan karena tidak terdapat data yang dapat ditelaah oleh bursa.

Selain itu, terdapat 13 perusahaan tercatat yang dikecualikan dari kewajiban pemenuhan ketentuan V.1.1 dan/atau V.1.2 dalam kedua peraturan tersebut.

Sebelumnya, BEI telah membekukan perdagangan saham terhadap 38 perusahaan tercatat per 29 Januari 2026. Sanksi tersebut disampaikan melalui Pengumuman Bursa Nomor Peng-S-00003/BEI.PLP/01-2026 tertanggal 30 Januari 2026 terkait pemenuhan kewajiban free float per 31 Desember 2025.

Di antara emiten-emiten yang belum memenuhi ketentuan tersebut antara lain PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI), PT Cahaya Bintang Medan Tbk (CBMF), PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Dewata Freightinternational Tbk (DEAL) hingga PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL).

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan sebanyak 894 perusahaan tercatat (emiten) telah memenuhi kewajiban kepemilikan saham publik atau free float dengan batas minimal 7,5 persen dari total saham tercatat.

Data tersebut merujuk pada Laporan Bulanan Registrasi Kepemilikan Efek (LBRE) per 31 Desember 2025, yang disampaikan melalui Pengumuman Nomor Peng-S-00006/BEI.PLP/02-2026 sebagaimana keterbukaan informasi BEI di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan laporan, terdapat 894 perusahaan tercatat yang telah menyampaikan LBRE dan memenuhi ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A serta Peraturan Bursa Nomor I-V.

Adapun, ketentuan V.1.1 Peraturan Bursa Nomor I-A mengatur bahwa perusahaan tercatat di Papan Utama dan Papan Pengembangan wajib memiliki saham free float paling sedikit 50 juta saham dan minimal 7,5 persen dari total saham tercatat.

Pada Papan Akselerasi, sesuai Peraturan Bursa Nomor I-V, jumlah saham free float minimal sebesar 7,5 persen dari total saham tercatat.

Sementara itu, ketentuan V.1.2 dalam kedua peraturan tersebut, mewajibkan perusahaan tercatat memiliki sedikitnya 300 pemegang saham yang tercatat sebagai nasabah pemilik Single Investor Identification (SID).

Adapun, pemantauan atas pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan berdasarkan data LBRE yang disampaikan oleh perusahaan tercatat sesuai ketentuan Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

“Khusus untuk informasi jumlah pemegang saham yang merupakan nasabah pemilik SID mengacu pada data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI),” tulis BEI dalam pengumumannya.

Di sisi lain, BEI mencatat masih terdapat sebanyak 49 emiten belum memenuhi ketentuan freefloat dengan batas minimal 7,5 persen dari total saham tercatat.

Rinciannya, sebanyak 18 perusahaan telah menyampaikan LBRE, namun belum memenuhi persyaratan free float dan atau jumlah pemegang saham.

Kemudian, sebanyak 31 perusahaan lainnya tidak menyampaikan LBRE per 31 Desember 2025, sehingga dinyatakan tidak memenuhi ketentuan karena tidak terdapat data yang dapat ditelaah oleh bursa.

Sebagaimana diketahui, BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segara melakukan penyesuaian aturan batas free float saham dari saat ini sebesar 7,5 persen menjadi 15 persen, yang ditargetkan mulai diimplementasikan pada Maret 2026.

“Implementasi penyesuaian peraturan ini rencananya akan dilakukan pada Maret 2026 yang akan datang,” ujar Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan masih terdapat ratusan perusahaan tercatat yang belum memenuhi ketentuan porsi saham beredar di publik (free float) minimum 15%. Data tersebut berdasarkan pemantauan Bursa terhadap Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham per 31 Desember 2025 yang disampaikan masing-masing emiten.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengungkapkan sebanyak 267 perusahaan tercatat baru memenuhi ketentuan free float sebesar 7,5%, namun masih berada di bawah ambang batas 15% yang dipersyaratkan Bursa.

“Terdapat 267 Perusahaan Tercatat yang saat ini sudah memenuhi free float 7,5%, namun masih kurang dari 15%,” kata Nyoman kepada wartawan, Kamis (19/2/2026).

Untuk memenuhi ketentuan free float 15% tersebut, Nyoman menuturkan pasar perlu menyerap tambahan kapitalisasi pasar (market capitalization) sekitar Rp187 triliun dari 267 perusahaan dimaksud. Nilai tersebut mencerminkan potensi tambahan saham yang harus dilepas ke publik agar struktur kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Bursa.

“Potensi tambahan market cap dari ke-267 Perusahaan Tercatat tersebut yang harus diserap oleh pasar untuk memenuhi free float 15% sekitar Rp187 triliun,” ujarnya.

Sebelumnya, BEI telah menetapkan 49 emiten sebagai prioritas untuk meningkatkan likuiditas pasar modal melalui pemenuhan ketentuan porsi saham publik minimum 15%. Nyoman menjelaskan, dari total 267 emiten yang belum memenuhi ambang batas tersebut, sebanyak 49 emiten secara kolektif merepresentasikan sekitar 90% dari total kapitalisasi pasar emiten yang belum patuh.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, memaparkan penyebab pertumbuhan kredit industri perbankan sepanjang 2025 yang masih berada di level single digit atau 9,98% secara year on year. Kondisi tersebut diakui menjadi tantangan bagi industri perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi secara optimal.

“Pertumbuhan kredit secara year on year pada posisi Desember 2025 masih berada di angka single digit, meskipun telah meningkat pada Juni 2025. Hal ini menjadi tantangan besar bagi industri perbankan,” kata Hery dalam webinar Economic Outlook 2026, Kamis (19/2/2026).

Menurut Hery, perlambatan kredit saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor permintaan (demand) dibandingkan dengan ketersediaan likuiditas (supply).

Berdasarkan data survei Bank Indonesia, penurunan permintaan kredit baru terjadi di sebagian besar segmen. Kredit konsumsi tercatat turun signifikan dari 62,9% menjadi 13,4%, sementara kredit UMKM melambat dari 78,4% menjadi 58,8%.

Di sisi lain, rata-rata undisbursed loan justru meningkat menjadi 10,22%. Artinya, fasilitas kredit yang telah disetujui perbankan sebenarnya tersedia, namun realisasi penarikan dana masih tertahan.

Kondisi tersebut mencerminkan sikap wait and see dari dunia usaha maupun nasabah individu dalam mengambil keputusan ekspansi maupun konsumsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menuturkan proses pemilihan kepemimpinan baru di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) harus dilakukan secara transparan dan profesional.

Mari menuturkan proses pemilihan yang kredibel akan menghasilkan figur pemimpin yang berintegritas tinggi dan profesional.

“Pemilihan dari kepemimpinan baru di OJK dan di Bursa itu perlu dilakukan dengan proper, baik, transparan, dan prosesnya menghasilkan leadership baru yang profesional dan tinggi integritasnya,” kata Mari dalam Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan OJK Institute, Kamis (19/2/2026).

Mari juga menuturkan gejolak pasar modal terkait MSCI harus dijadikan momentum reformasi di pasar modal. Menurutnya, kasus tersebut sempat memengaruhi tingkat kepercayaan investor dan memicu arus keluar modal atau capital outflow.

Menurut Mari, saat ini yang paling ditunggu investor adalah implementasi dari reformasi tersebut.

“Yang paling ditunggu investor adalah benar-benar itu [reformasi] diimplementasikan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mari mencontohkan pengalaman India yang sempat menghadapi kasus serupa beberapa tahun lalu dan mengalami tekanan capital outflow.

Namun, India melakukan reformasi pasar modal secara menyeluruh, dengan dukungan penuh dari Perdana Menteri Narendra Modi.

“Hasilnya setelah dua tahun, arus modal kembali masuk hingga US$60–US$70 miliar. Jadi ini adalah momen bagi kita untuk melakukan reformasi,” ujarnya.

Adapun Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan OJK telah merancang delapan rencana aksi yang terbagi dalam empat klaster utama.

Klaster pertama diarahkan pada penguatan likuiditas pasar. OJK berencana menaikkan ketentuan porsi saham beredar di publik (free float) dari minimal 7,5% menjadi 15%.

Pada klaster kedua, fokus pembenahan menyasar aspek transparansi. OJK akan mewajibkan pengungkapan Ultimate Beneficial Owner (UBO) atau pemilik manfaat akhir, serta memperketat keterbukaan afiliasi pemegang saham.

Ambang batas kepemilikan saham yang wajib dilaporkan kepada publik juga diturunkan dari 5% menjadi 1%, sehingga struktur kepemilikan emiten menjadi lebih terbuka.

Friderica menyatakan, penguatan pengungkapan UBO dan afiliasi pemegang saham ditujukan untuk meningkatkan kredibilitas pasar, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Selain itu, OJK akan memperluas klasifikasi tipe investor.

Klaster ketiga mencakup penguatan tata kelola dan penegakan hukum. Salah satu agenda utama ialah rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia. OJK juga menegaskan akan memperketat enforcement, termasuk pemberian sanksi serta peningkatan standar tata kelola bagi emiten. Adapun klaster terakhir akan berfokus pada sinergi antarotoritas dan pelaku industri.

Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan hampir 900 emiten telah memenuhi kewajiban kepemilikan saham publik atau free float dengan batas minimal 7,5% dari total saham tercatat. Data tersebut merujuk pada Laporan Bulanan Registrasi Kepemilikan Efek (LBRE) per 31 Desember 2025.

Informasi tersebut disampaikan BEI melalui Pengumuman Nomor Peng-S-00006/BEI.PLP/02-2026 terkait status pemenuhan ketentuan jumlah saham free float dan jumlah pemegang saham. Berdasarkan laporan tersebut, terdapat 894 perusahaan tercatat yang telah menyampaikan LBRE dan memenuhi ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A serta Peraturan Bursa Nomor I-V.

Ketentuan V.1.1 Peraturan Bursa Nomor I-A mengatur bahwa perusahaan tercatat di Papan Utama dan Papan Pengembangan wajib memiliki saham free float paling sedikit 50 juta saham dan minimal 7,5% dari total saham tercatat. Adapun pada Papan Akselerasi, sesuai Peraturan Bursa Nomor I-V, jumlah saham free float minimal sebesar 7,5% dari total saham tercatat.

Sementara itu, ketentuan V.1.2 dalam kedua peraturan tersebut mewajibkan perusahaan tercatat memiliki sedikitnya 300 pemegang saham yang tercatat sebagai nasabah pemilik Single Investor Identification (SID).

“Pemantauan atas pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan berdasarkan data LBRE yang disampaikan oleh perusahaan tercatat sesuai ketentuan Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,” tulis BEI dalam pengumumannya, dikutip Kamis (19/2).

Untuk data jumlah pemegang saham yang merupakan nasabah pemilik SID, BEI mengacu pada data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Di sisi lain, BEI mengungkapkan 49 perusahaan tercatat belum memenuhi ketentuan tersebut. Perinciannya, sebanyak 18 perusahaan telah menyampaikan LBRE, namun belum memenuhi persyaratan free float dan atau jumlah pemegang saham. Sementara 31 perusahaan lainnya tidak menyampaikan LBRE per 31 Desember 2025 sehingga dinyatakan tidak memenuhi ketentuan karena tidak terdapat data yang dapat ditelaah oleh bursa.

Selain itu, terdapat 13 perusahaan tercatat yang dikecualikan dari kewajiban pemenuhan ketentuan V.1.1 dan/atau V.1.2 dalam kedua peraturan tersebut.

Sebelumnya, BEI telah membekukan perdagangan saham terhadap 38 perusahaan tercatat per 29 Januari 2026. Sanksi tersebut disampaikan melalui Pengumuman Bursa Nomor Peng-S-00003/BEI.PLP/01-2026 tertanggal 30 Januari 2026 terkait pemenuhan kewajiban free float per 31 Desember 2025.

Di antara emiten-emiten yang belum memenuhi ketentuan tersebut antara lain PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI), PT Cahaya Bintang Medan Tbk (CBMF), PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Dewata Freightinternational Tbk (DEAL) hingga PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL).

Bentuk sanksi yang diberikan bursa juga bermacam-macam, tergantung tingkat ketidakpatuhan masing-masing emiten. Ada yang dihentikan perdagangan sahamnya atau disuspensi, diberi surat peringatan (SP) 1, SP2 dan denda Rp 25 juta, hingga SP3 serta denda Rp 50 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini tercatat memiliki sebanyak 631 saham syariah. Di sepanjang tahun berjalan, kapitalisasi pasar saham syariah ini mencapai 56,8% terhadap BEI.

Berdasarkan data Bloomberg per 18 Februari 2026, konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tercatat sebanyak 631 saham.

Selanjutnya, BEI mencatat kapitalisasi pasar ISSI mencapai Rp8,54 triliun yang setara dengan 56,8% dari kapitalisasi pasar saham yang tercatat di BEI.

Adapun, rata-rata volume perdagangan indeks ISSI mencapai 38,76 juta saham yang setara dengan 69,3% dari total saham di BEI. Sedangkan rata-rata nilai perdagangan mencapai Rp20,74 miliar.

Dilihat dari kinerja saham, indeks saham syariah mencatatkan pelemahan sebesar 4,54% menjadi 294,61 sejak awal tahun (year-to-date/ytd) per 13 Februari 2026. Realisasi itu lebih baik dibandingkan dengan IHSG yang turun 5,03% ytd ke level 8.212,27 pada periode yang sama.

Dilihat dari konstituennya, indeks saham syariah (ISSI) mendapat topangan dari sejumlah emiten berbasis pertambangan, migas, hingga teknologi.

Di urutan pertama yang berkontribusi terhadap kinerja indeks ada saham PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) yang menguat 12,43% ytd menjadi Rp224.850.

Selanjutnya saham PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) yang melesat 41,23% ytd menjadi Rp3.220 serta PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) yang naik 28,57% ytd menjadi Rp4.050.

Saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) mencatatkan laju kenaikan 27,19% ytd menjadi Rp725 diikuti saham migas PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang naik 34,78% ytd menjadi Rp6.975. Selanjutnya saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) melesat 22,65% ytd menjadi Rp2.220.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya reformasi menyeluruh di pasar modal Indonesia sebagai kunci menjaga kepercayaan investor dan mendukung pertumbuhan ekonomi 2026. Arah kebijakan fiskal, transparansi, dan tata kelola pasar menjadi faktor utama untuk menarik investasi serta memperkuat daya saing nasional.

Mari menyoroti sejumlah dinamika awal tahun ini sebagai alarm bagi pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal dan konsistensi reformasi. “Menghadapi arah kebijakan, kita harus lihat akan berkembang di 2026. Saya mulai dengan isu confidence, karena di awal tahun ini Moody’s menurunkan outlook pemerintah dari stable menjadi negatif,” ujar Mari dalam webinar “Outlook Ekonomi di 2026” di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Ia menjelaskan, penurunan outlook tersebut dipengaruhi oleh persepsi risiko fiskal, ketidakpastian kebijakan, serta isu terkait BPI Danantara. Meski demikian, survei Indikator menunjukkan publik masih relatif puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Mari menilai situasi ini harus menjadi momentum bagi reformasi menyeluruh di pasar modal, termasuk implementasi delapan langkah strategis OJK dan pemilihan pimpinan OJK dan BEI secara transparan dan profesional.

“Kita bisa mencontoh India, yang beberapa tahun lalu mengalami capital outflow. Setelah melakukan reformasi serius yang didukung penuh pemerintah, modal kembali masuk dalam jumlah besar dalam dua tahun,” ujar Mari.

Selain itu, Mari menekankan dua agenda penting lain: GovTech dan deregulasi. GovTech memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, akurasi program pemerintah, dan mengurangi risiko korupsi. Ia mencontohkan pilot project perlindungan sosial di Banyuwangi, di mana masyarakat diverifikasi melalui digital ID agar bantuan sosial tepat sasaran. Program ini direncanakan roll out nasional sepanjang 2026.

Deregulasi, menurut Mari, menjadi kunci menarik investasi, terutama di tengah relokasi rantai pasok global akibat dinamika geopolitik.

“Kalau kita ingin investasi masuk, kita perlu deregulasi, perbaikan iklim investasi, dan mengurangi high cost economy,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis bergerak menguat seiring optimisme pelaku pasar bahwa Bank Indonesia (BI) akan menahan tingkat suku bunga acuannya.

IHSG dibuka menguat 47,22 poin atau 0,57 persen ke posisi 8.357,45. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 3,83 poin atau 0,46 persen ke posisi 842,37.

"IHSG pada Kamis ini diproyeksikan bergerak menguat," sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

Dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI), dengan konsensus sebanyak 12 institusi memperkirakan BI akan menahan suku bunganya di level 4,75 persen, demi menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global.

Sementara itu, data inflasi Indonesia Januari 2026 tercatat 3,55 persen (yoy), atau relatif terkendali, sehingga ruang pemangkasan suku bunga masih terbuka ke depan, yang berpotensi mulai Maret 2026 tergantung dinamika pasar.

Di sisi lain, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV-2025 naik menjadi 431,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS), terutama dari utang pemerintah yang meningkat akibat masuknya dana asing ke SBN.

Meski berpotensi menekan Rupiah dan pasar obligasi, struktur ULN dinilai masih sehat dengan rasio terhadap PDB sebesar 29,9 persen, dan dominasi utang jangka panjang mencapai 85,7 persen.

Dari mancanegara, risalah rapat FOMC The Fed periode Januari 2026, mengungkap bahwa mayoritas pejabat The Fed sepakat menahan suku bunga di kisaran 3,5-3,75 persen, namun demikian, terpecah soal langkah berikutnya.

Sebagian membuka peluang penurunan suku bunga apabila inflasi AS melandai, sementara lainnya mempertimbangkan opsi kenaikan jika inflasi tetap tinggi.

Risiko inflasi AS yang persisten di atas target 2 persen dinilai masih signifikan, meski tren jangka panjang diperkirakan menurun.

Pada perdagangan Rabu (18/02) kemarin, bursa saham Eropa kompak menguat, diantaranya Euro Stoxx 50 menguat 1,34 persen, indeks FTSE 100 Inggris menguat 1,23 persen, indeks DAX Jerman menguat 1,12 persen, serta indeks CAC Prancis menguat 0,81 persen.

Bursa saham AS di Wall Street juga kompak menguat pada Rabu (18/02), diantaranya indeks S&P 500 naik 0,56 persen ke 6.881,31, indeks Nasdaq menguat 0,78 persen ke 22.753,63, dan indeks Dow Jones menguat 0,26 persen ke 49.662,66.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei menguat 421,19 poin atau 0,74 persen ke level 57.565,00, dan indeks Straits Times menguat 46,14 poin atau 0,93 persen ke 4.984,72.

Sementara itu, indeks Shanghai (China) dan indeks Hang Seng (Hong Kong) masih libur memperingati Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi dibuka menguat 47,22 poin atau 0,57 persen ke posisi 8.357,45.

Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 3,83 poin atau 0,46 persen ke posisi 842,37.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) memindahkan saham PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) ke dalam papan pemantauan khusus. Dengan perpindahan papan tersebut, maka saham pengelola supermarket Hypermart tersebut akan diperdagangkan dengan skema full-call auction (FCA) mulai hari ini.

"Perubahan ini mulai efektif pada tanggal 12 Februari 2026," kata Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI, Teuku Fahmi Ariandar dalam pengumuman, Rabu (18/2/2026).

Saham MPPA dipindahkan dari papan pengembangan karena kriteria 5. Sesuai aturan BEI, emiten yang memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir akan ditempatkan ke dalam papan pemantauan khusus.

MPPA baru-baru ini menerbitkan laporan keuangan 2025. Ekuitas emiten milik Lippo Group itu minus Rp4 miliar setelah membukukan rugi bersih Rp152 miliar sepanjang tahun lalu.

Selain ekuitasnya yang negatif, MPPA juga memiliki tantangan berat dari sisi liabilitas. Posisi utang berbunga perseroan saat ini mencapai Rp980 miliar.

Di tengah kondisi modal kerja yang minus dan utang jumbo, MPPA mengumumkan bahwa perseroan akan membeli deretan properti di berbagai daerah senilai Rp780 miliar. Langkah tersebut mengindikasikan kepercayaan diri manajemen menghadapi kondisi ekonomi ke depan, khususnya di sektor ritel.

Pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, harga saham MPPA melesat 11,5 persen ke level Rp58. Lonjakan harga itu mengangkat nilai kapitalisasi pasarnya menjadi Rp752 miliar.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti dan real estate PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. (BAPI) kedatangan nama investor baru dalam jajaran pemegang saham dengan kepemilikan jumbo.

Mengacu pada data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), nama Himawan Sutanto kini tercatat sebagai pemegang jumbo saham BAPI dengan kepemilikan saham di atas 5%.

Per 13 Februari 2026, Himawan Sutanto tercatat menggenggam sebanyak 700,03 juta (700.030.900) lembar saham BAPI atau setara dengan kepemilikan 12,52%.

Adapun, mengacu pada Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Januari 2026, tidak ada nama Himawan Sutanto dalam jajaran pemegang saham BAPI di atas 5%.

Di sisi lain, PT Nugraha Prima Griyatama pada saat yang sama tercatat melepas sebanyak 700 juta lembar saham BAPI sehingga kepemilkannya di Bhakti Agung Propertindo tergerus dari 1,66 miliar (1.663.542.650) lembar atau setara dengan 29,75% menjadi 963,54 juta (963.542.650) lembar atau setara dengan 17,23%.

Adapun, transaksi jual beli saham BAPI oleh Himawan Sutanto dan Nugraha Prima Griyatama tercatat dilakukan lewat PT KB Valbury Sekuritas.

Sebagai gambaran, berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Januari 2026, hanya ada dua nama dalam pemegang saham di atas 5% BAPI, yakni Nugraha Prima Griyatama dengan kepemilikan 1,66 miliar lembar (29,75%) dan PT Grha Agung Propertindo sebanyak 2,25 miliar (2.250.675.350) lembar atau setara dengan 40,25%.

Di lantai Bursa Efek Indonesia, saham BAPI pada perdagangan kemarin, Rabu (18/2/2026) ditutup dengan harga Rp36 per lembar, setelah dibuka dengan harga Rp39 per lembar. Sepanjang perdagangan, harga saham BAPI bergerak di rentang Rp36—Rp39 per lembar, dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp201,31 miliar.

Sejak awal tahun (year-to-date/YtD) harga saham BAPI tercatat menguat tujuh poin atau naik 24,14%, begitu juga dalam 6 bulan terakhir terpantau menguat 24 poin atau naik 200%.v

----

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.