Jakarta: Pelaporan SPT Tahunan kini semakin mudah dengan sistem Coretax. Per 18 Februari 2026, tercatat sudah 2.906.662 wajib pajak yang melaporkan SPT.

“Per 18 Februari 2026 pukul 08.07 WIB, progres pelaporan SPT Tahunan PPh tercatat 2.906.662,” ujar Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP dalam siaran resmi.

Dari jumlah itu, sebagian besar adalah wajib pajak orang pribadi 2,55 juta karyawan dan 270.960 non-karyawan

Sementara untuk wajib pajak badan, tercatat 82.229 melapor dalam rupiah dan 92 melapor dalam dolar AS

Untuk pajak beda tahun buku yang dimulai 1 Agustus 2025, ada 594 laporan badan dalam rupiah dan 16 laporan dalam dolar AS.

Aktivasi Akun Coretax Tembus 13,9 Juta

DJP juga mencatat bahwa 13,9 juta akun Coretax telah diaktifkan. Mayoritas adalah akun orang pribadi (12,94 juta), diikuti badan (892 ribu), instansi pemerintah (89,5 ribu), dan perdagangan elektronik (225 akun).

Wajib pajak bisa mengaktifkan akun Coretax sendiri lewat panduan resmi di media sosial DJP. Bagi yang membutuhkan bantuan, tersedia layanan Kring Pajak di nomor 1500200 atau pendampingan langsung di kantor pajak terdekat.

Jangan Telat, Ada Denda!

DJP mengingatkan, keterlambatan pelaporan SPT tahunan akan berakibat pada denda: Rp100 ribu untuk orang pribadi dan Rp1 juta untuk badan. Jadi, segera aktifkan akun Coretax dan laporkan SPT tepat waktu.

(SAW)

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja perekonomian Indonesia tetap solid sepanjang 2025. Ekonomi nasional tercatat tumbuh 5,11 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), didukung aktivitas konsumsi masyarakat dan investasi yang terus bergerak positif.

Pertumbuhan tersebut tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) yang mencapai Rp13.580,5 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp12.920,5 triliun.

"Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp13.580,5 triliun," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta dikutip dari Antara, Kamis, 5 Februari 2026.

Konsumsi rumah tangga masih jadi motor utama

BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

Dari sisi pengeluaran, kontribusi kedua komponen ini secara akumulatif mencapai 82,65 persen.

"Hal ini terutama didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang menyebabkan kenaikan pengeluaran untuk makan dan minum, transportasi dan komunikasi, serta penambahan barang modal berupa mesin dan perlengkapan,” jelasnya.

Secara rinci, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 2,62 persen. Sepanjang 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98 persen.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran restoran dan hotel yang mencapai 6,38 persen, seiring meningkatnya aktivitas wisata pada periode libur akhir tahun.

Investasi dan PMTB ikut menguat

PMTB menjadi kontributor kedua terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sumbangan 1,58 persen. Secara keseluruhan, PMTB tumbuh 5,09 persen sepanjang 2025.

Pertumbuhan tertinggi pada komponen ini berasal dari subkomponen mesin dan perlengkapan yang melonjak 17,99 persen, didorong oleh peningkatan impor barang modal serta menguatnya produksi industri mesin dalam negeri.

Kinerja ekspor beri tambahan dorongan

Selain konsumsi dan investasi, net ekspor turut menyumbang 0,74 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sepanjang 2025, ekspor Indonesia tumbuh 7,03 persen, ditopang oleh peningkatan ekspor barang nonmigas dan jasa.

Sejumlah komoditas nonmigas mencatat kenaikan nilai dan volume ekspor, di antaranya lemak dan minyak hewani atau nabati, besi dan baja, mesin dan peralatan listrik, serta kendaraan dan bagiannya.

Struktur PDB masih didominasi konsumsi

Berdasarkan distribusi pengeluaran, konsumsi rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam struktur PDB, yakni 53,88 persen. Sementara itu, PMTB menyumbang 28,77 persen, dan ekspor berkontribusi 22,85 persen terhadap total PDB.

Industri pengolahan jadi penopang lapangan usaha

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi 1,07 persen dan tumbuh 5,30 persen sepanjang 2025.

Sektor perdagangan tumbuh 5,49 persen dengan kontribusi 0,72 persen, sedangkan sektor pertanian mencatat pertumbuhan 5,33 persen dan berkontribusi 0,60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ini didorong oleh membaiknya industri penghasil komoditas ekspor seperti CPO dan logam dasar, serta meningkatnya produksi tanaman pangan, peternakan, dan perikanan,” ujarnya.

(ANN)

Jakarta: Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD) sukses menggelar acara Ekonomi Pancasila Forum 2026 (EPF 2026) di Assembly Hall, Menara Mandiri, Jakarta dengan tema ”Reaktualisasi Ekonomi Pancasila Menuju Indonesia Emas 2045”.

Forum ini menjadi ruang diskusi strategis lintas sektor untuk membahas arah kebijakan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi Indonesia.

Ketua Umum IKA UNPAD yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi, Ferry Juliantono pada kesempatan terpisah menegaskan EPF 2026 merupakan bagian dari komitmen IKA UNPAD dalam mendorong dialog nasional strategis terkait kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Wakil Rektor UNPAD Maman Setiawan, yang hadir memberi sambutan mewakili universitas, menekankan pentingnya peran alumni dan perguruan tinggi dalam memperkaya diskursus kebijakan publik nasional.

Forum ini juga dibuka oleh sambutan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan yang juga merupakan Alumni FEB UNPAD Angkatan 1987 menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan EPF 2026 oleh IKA UNPAD yang mendorong dialog kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Selanjutnya, Dewan Penasihat IKA UNPAD Omay K. Wiraatmadja menilai EPF 2026 sebagai inisiatif strategis yang perlu dijaga keberlanjutannya. Menurutnya, Ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep normatif, melainkan harus menjadi kerangka kebijakan yang konsisten dan terukur dalam praktik pembangunan nasional.

Forum ini menghadirkan sejumlah moderator dan narasumber dari kalangan akademisi, praktisi, dan tokoh nasional yang membahas berbagai isu strategis, yaitu sebagai narasumber Pengamat Politik Rocky Gerung, Plt. Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari, Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB-Koperasi Yones William, Senior Vice President Bank Mandiri Bayu Trisno Arief S., Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa, dan Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza. Sedangkan untuk moderator yaitu Executive Director Indonesian Diaspora Network United (IDNU) Nuning P. Hallet dan Indonesian Railway Society Expert Krishna Amir Hamzah.

Diskusi berlangsung dinamis dengan antusiasme tinggi dari para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk profesional, akademisi, alumni, dan pelaku usaha. Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi bagian penting dalam memperkaya perspektif peserta terhadap isu-isu ekonomi nasional.

Melalui EPF2026, IKA UNPAD berharap dapat memperkuat kontribusi alumni dalam mendorong perumusan kebijakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa. Ketua Pelaksana EPF 2026 Adriastama N. Priajati menyampaikan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang dialog yang mengedepankan substansi dan kedalaman pembahasan.

IKA UNPAD merupakan wadah organisasi alumni Universitas Padjadjaran yang saat ini telah memiliki jumlah alumni sebanyak lebih kurang 500 ribu alumni dengan berbagai macam profesi baik di luar dan dalam negeri. Semenjak berdiri pada 24 September 1960, IKA UNPAD tercatat telah melakukan berbagai kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Dengan jumlah alumni kian membesar, IKA UNPAD memiliki potensi besar untuk mengulang dan meningkatkan kontribusinya terhadap Pembangunan Nasional di Indonesia.

(SAW)

Jakarta: Standard Chatered Indonesia menyampaikan proyeksi terhadap perekonomian global, regional dan indonesia.

Edward Lee, Chief Economist, ASEAN and South Asia, Standard Chartered; dan Aldian Taloputra, Senior Economist, Standard Chartered Indonesia, hadir untuk membagikan rangkuman dari laporan riset global terbaru dari Standard Chartered yang bertema “An Uneasy Calm”, yang menggambarkan kondisi saat ini di mana prospek ekonomi global masih relatif stabil, namun dibayangi ketidakpastian yang meningkat akibat risiko geopolitik yang semakin tinggi, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap keberlanjutan fiskal.

Aldian Taloputra memproyeksikan ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan siklikal dimana Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,2% di tahun 2026, atau meningkat dari 5% di tahun 2025, dengan didukung oleh konsumsi domestik yang stabil, pembelanjaan pemerintah yang tinggi, serta momentum investasi yang terjaga, khususnya yang sejalan dengan program prioritas pemerintah.

Konsumsi rumah tangga juga diperkirakan tumbuh sekitar 4,8% - 5,%, didukung oleh inflasi yang terkendali, belanja sosial pemerintah, serta perbaikan kondisi pasar tenaga kerja.Dari sisi kebijakan moneter, Standard Chartered memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan sikap yang berhati-hati sepanjang tahun 2026, dengan menyeimbangkan stabilitas eksternal serta dukungan terhadap pertumbuhan domestik.

Meskipun ruang penurunan diperkirakan semakin terbatas sebesar 25bps tahun ini, kebijakan likuiditas dan kebijakan makroprudensial akan tetap untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor-sektor prioritas.

Investasi diperkirakan tetap menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan, khususnya melalui pembangunan kapasitas industri hilirisasi, belanja modal pemerintah termasuk di dalamnya badan usaha dan investasi pemerintah serta infrastruktur. Namun, peran sektor swasta dan arus investasi asing langsung (FDI) akan menjadi semakin penting seiring terbatasnya ruang fiskal.

Outlook untuk tingkat global dan regional

Edward Lee menggarisbawahi bahwa perekonomian global diperkirakan tetap stabil di kisaran 3,4% di 2026, didukung oleh kebijakan moneter yang masih akomodatif, sikap fiskal yang suportif, serta meningkatnya investasi terkait AI.

Di kawasan ASEAN, pertumbuhan diproyeksikan sedikit melambat, terutama bagi negera yang lebih terekspos secara eksternal seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, seiring normalisasi percepatan ekspor ke Amerika Serikat dalam beberapa bulan ke depan.

Sebaliknya, negara-negara dengan basis permintaan domestik yang lebih kuat, termasuk Indonesia, India dan Filipina, diperkirakan relatif lebih tangguh. Edward juga menjelaskan restrukurisasi perdagangan yang tengah berlangsung serta fragmentasi geopolitik, akan terus membentuk arah arus modal dan keputusan invetasi di negara-negara berkembang.

Donny Donosepoetro OBE, CEO, Standard Chartered Indonesia, menjelaskan prospek pertumbuhan Indonesia tetap kuat memasuki tahun 2026, dengan ditopang oleh kuatnya permintaan domestik serta kerangka kebijakan makro yang relatif mendukung, meskipun sentimen global masih cenderung berhati-hati dan ketidakpastian geopolitik masih berlanjut.

Menurut Donny, di tengah kondisi di mana permodalan global semakin selektif, dunia usaha membutuhkan kejelasan arah, konektivitas lintas pasar, dan mitra jangka panjang.

“Melalui jaringan global kami, kehadiran regional yang kuat, serta kemampuan pembiayaan lintas negara dan pembiayaan berkelanjutan, Standard Chartered berada di posisi yang tepat untuk membantu korporasi di Indonesia untuk mengakses modal, mengelola risiko, dan berpartisipasi dalam rantai nilai regional maupun global,” imbuhnya.

(SAW)

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan di awal 2026. Tekanan global yang meningkat membuat mata uang Garuda itu mengalami pelemahan.

Bank Indonesia mencatat, nilai tukar rupiah pada 20 Januari 2026 berada di level Rp16.945 per USD. Posisi ini melemah 1,53 persen secara point to point (ptp) dibandingkan akhir Desember 2025. Meski demikian, BI menilai pelemahan tersebut masih dalam batas yang terkendali.

Faktor global jadi pemicu pelemahan rupiah

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, tekanan terhadap rupiah tidak terlepas dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Kondisi tersebut mendorong terjadinya aliran keluar modal asing dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Selain faktor eksternal, permintaan valuta asing (valas) di dalam negeri juga ikut menekan rupiah. Kebutuhan valas oleh sektor perbankan dan korporasi domestik meningkat seiring dengan aktivitas ekonomi yang terus berjalan.

Strategi BI menjaga stabilitas nilai tukar

Untuk meredam volatilitas rupiah, Bank Indonesia menempuh langkah stabilisasi secara intensif melalui berbagai instrumen pasar.

Intervensi dilakukan di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) baik di luar negeri (off-shore) maupun dalam negeri (DNDF), serta di pasar spot. Langkah tersebut dinilai efektif dalam menjaga pergerakan rupiah agar tetap sejalan dengan target inflasi nasional.

"Guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia menempuh intensitas langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar NDF baik di off-shore maupun on-shore (DNDF) dan pasar spot," jelas Perry.

Perry menjelaskan, respons kebijakan ini dapat menjaga volatilitas nilai tukar rupiah dan tetap konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi 2,5±1 persen pada 2026.

"Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah termasuk melalui intervensi terukur di transaksi NDF, DNDF, dan pasar spot, serta memperkuat strategi operasi moneter pro-market," ucap Perry.

(ANN)

Jakarta: Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75 persen.

Sementara untuk suku bunga Deposit Facility diputuskan sebesar 3,75 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50 persen.

"Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi," jelas Gubernur BI Perry Wajiyo dalam konferensi pers usai RDG BI, Rabu, 21 Januari 2026

Dia juga menjelaskan, ke depan Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini.

Selain itu Bank Indonesia juga tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth) termasuk dengan meningkatkan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah.

Selanjutnya, untuk kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.

(ANN)

Jakarta: Pergerakan rupiah kembali menjadi sorotan setelah mata uang Garuda mencatatkan level terlemahnya sepanjang sejarah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa, 20 Januari 2026.

Pelemahan ini terjadi di tengah kondisi indeks dolar AS justru berada dalam tren menurun.
Tekanan terhadap rupiah terutama dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap faktor domestik, khususnya terkait arah kebijakan fiskal dan independensi bank sentral.

Dikutip dari Channel News Asia, sepanjang Januari, rupiah tercatat melemah hampir 2 persen dan masuk dalam jajaran mata uang berkinerja terburuk di kawasan Asia berkembang.

Pelemahan ini memperpanjang tren negatif setelah rupiah turun sekitar 3,5 persen sepanjang 2025. Pada perdagangan intraday Selasa, nilai tukar sempat menyentuh Rp16.985 per dolar AS, menandai rekor terendah baru.

Secara historis, pergerakan rupiah sangat sensitif terhadap perubahan sentimen global. Namun dalam setahun terakhir, tekanan dari dalam negeri memainkan peran yang semakin besar.

Data fiskal terbaru menunjukkan defisit anggaran Indonesia pada 2025 mencapai 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini menjadi yang terbesar dalam hampir dua dekade terakhir, di luar periode pandemi COVID-19. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan fiskal di ekonomi terbesar Asia Tenggara, sekaligus mendorong arus keluar dana dari pasar obligasi.

Sentimen negatif kian menguat setelah Presiden Prabowo Subianto mencalonkan keponakannya, Thomas Djiwandono, sebagai anggota dewan Bank Indonesia. Langkah ini kembali memunculkan pertanyaan pasar mengenai potensi tergerusnya independensi bank sentral.

Sebagai respons atas meningkatnya risiko, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun melonjak ke level 6,33 persen pada Selasa, tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Di saat yang sama, permintaan dolar AS juga meningkat seiring kebutuhan impor menjelang bulan Ramadan yang diperkirakan dimulai pada pekan ketiga Februari.

Defisit Fiskal Jadi Sorotan Investor

Meski secara nominal defisit anggaran Indonesia masih relatif moderat dibandingkan banyak negara lain, kerangka hukum domestik menjadi faktor krusial bagi kepercayaan investor. Undang-undang keuangan negara membatasi defisit anggaran maksimal 3 persen dan rasio utang publik sebesar 60 persen terhadap PDB.

Aturan tersebut selama puluhan tahun menjadi jangkar stabilitas kebijakan fiskal Indonesia, khususnya sejak krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an. Namun, sejak sebelum Prabowo resmi menjabat pada Oktober 2024, pasar telah berspekulasi mengenai kemungkinan pelonggaran aturan fiskal untuk mengakomodasi program-program belanja besar, termasuk makan gratis dan peningkatan anggaran pertahanan.

Kekhawatiran tersebut tercermin dari aksi investor asing yang sepanjang tahun lalu mencatatkan penjualan bersih obligasi pemerintah Indonesia senilai sekitar US$6,4 miliar. Tekanan terbesar terjadi pada September, bertepatan dengan keputusan Prabowo mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom yang dikenal lebih berorientasi pada pertumbuhan.

Isu Independensi Bank Sentral

Perhatian pasar terhadap independensi Bank Indonesia juga meningkat sejak September lalu, ketika BI menyatakan kesediaannya mendukung pendanaan sejumlah program pemerintah, termasuk perumahan terjangkau, melalui skema pembagian beban bersama Kementerian Keuangan.

Di sisi lain, parlemen tengah membahas rancangan undang-undang yang berpotensi memperluas mandat BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Meski pemerintah dan otoritas moneter berulang kali menegaskan tidak ada intervensi terhadap kebijakan BI, kekhawatiran investor belum sepenuhnya mereda.

Setelah pencalonan Djiwandono, Purbaya kembali menegaskan bahwa BI akan tetap independen dan tidak akan digunakan untuk membiayai program pemerintah. Hingga saat ini, BI masih berada dalam fase pelonggaran kebijakan moneter, dengan total pemangkasan suku bunga mencapai 150 basis poin sejak 2024. Bank sentral diperkirakan akan menahan suku bunga pada pertemuan Rabu guna membatasi tekanan tambahan terhadap rupiah.

Sejumlah analis menilai rupiah masih berpotensi berada di bawah tekanan dalam jangka pendek. Permintaan dolar musiman untuk impor serta pembayaran dividen diperkirakan akan menjadi faktor penahan penguatan nilai tukar.

Namun, dukungan dinilai tetap tersedia. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan intervensi di pasar valuta asing. Pada akhir 2025, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USD56,5 miliar, mendekati rekor tertinggi sepanjang sejarah. Posisi ini berpotensi menguat seiring rencana pemerintah memperketat aturan penahanan devisa hasil ekspor.

Menteri Keuangan menyatakan optimisme bahwa rupiah akan kembali menguat ke depan, sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai tetap solid.

Hingga saat ini, depresiasi rupiah belum memberikan tekanan berarti terhadap inflasi. Laju inflasi masih berada dalam, bahkan di bawah, kisaran target Bank Indonesia sejak pertengahan 2023.

Meski demikian, pelemahan berkepanjangan berisiko membebani sektor-sektor yang sangat bergantung pada impor bahan baku, seperti industri farmasi, kosmetik, dan baja. Selain itu, data BI menunjukkan sektor manufaktur, keuangan, listrik dan gas, serta pertambangan memiliki eksposur utang luar negeri terbesar di sektor swasta.

Purbaya menilai dampak ekonomi dari pelemahan rupiah sejauh ini masih “minimal”. Namun, secara struktural, depresiasi nilai tukar berpotensi meningkatkan beban subsidi energi serta biaya pembayaran utang luar negeri, yang pada akhirnya dapat kembali menekan ruang fiskal pemerintah.

(SAW)

Jakarta: Ekonomi Amerika Serikat (AS) sedang memasuki era baru di mana dominasi fiskal semakin menonjol. AS alami defisit yang persisten dan utang yang terus meningkat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pembiayaan pemerintah akan mengaburkan kebijakan moneter.

Setiap pelemahan kemandirian Federal Reserve, baik yang nyata maupun yang dirasakan, dapat memicu kembali kekhawatiran inflasi dan memaksa pasar untuk menuntut premi risiko yang lebih tinggi.

Chief Investment Officer Bank DBS Hou Wey Fook menjelaskan pelonggaran fiskal dan moneter yang terus berlanjut tanpa kendali akan membuat tekanan harga akan semakin meningkat. Hal ini karena ketidakhadiran kerangka fiskal yang komprehensif untuk mengendalikan utang publik, bukan tarif atau kendala pasokan, merupakan pendorong utama inflasi.

“Bagi investor, ini bukan sekadar risiko teoretis, melainkan tantangan praktis. Melindungi nilai portofolio berarti berinvestasi pada aset riil. Infrastruktur, properti, komoditas, dan logam mulia secara historis berkinerja lebih baik selama siklus inflasi, sehingga menjadi elemen yang tak tergantikan dalam strategi saat ini,” tegas dia.

Namun, inflasi bukanlah satu-satunya pergeseran struktural yang membentuk kembali pasar. Deglobalisasi yang dipercepat oleh kebijakan proteksionis seperti “America First” telah menimbulkan dua dampak negatif yaitu aliran perdagangan yang melemah dan biaya produksi yang lebih tinggi.

Valuasi ekuitas global telah meningkat secara signifikan sejak aksi jual “Liberation Day”, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih terarah di 2026. Kami menyarankan untuk fokus pada pasar yang diperdagangkan dengan diskon valuasi yang tajam dan sektor-sektor yang didukung oleh penggerak pertumbuhan jangka panjang.

Pasar Asia di luar Jepang tetap menjadi pilihan utama di tengah pelemahan dolar dan valuasi yang menarik. Indeks DXY diperkirakan mencapai sekitar 94,8 pada kuartal keempat 2026, yang secara historis mendorong kinerja saham Asia melalui aliran modal masuk, biaya utang USD yang lebih rendah, dan harga komoditas yang lebih tinggi. Asia di luar Jepang diperdagangkan dengan diskon 32,4% dibandingkan pasar negara maju, dengan proyeksi pertumbuhan laba sebesar 18,9% di 2026.

“Kami juga menyukai saham pertahanan Eropa, seiring komitmen NATO untuk memodernisasi persenjataan dalam beberapa tahun ke depan (multi-year rearmament), yang mendorong pertumbuhan laba sebesar 24% dibandingkan 10% untuk pasar secara keseluruhan," tegas dia.

Terakhir, kami merekomendasikan paparan pada perusahaan adaptor AI yang memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan profitabilitas, dengan perusahaan berkapitalisasi besar lebih siap untuk skala dan menangkap keuntungan produktivitas.

Gencatan perdagangan dan penurunan suku bunga menjadi angin positif yang mendorong prospek makro komoditas lebih optimistis di 2026, meskipun tarif yang terus ada menuntut selektivitas. Logam industri, terutama tembaga dan unsur tanah jarang, tampak berada di posisi yang baik mengingat pentingnya secara strategis.

Permintaan kuat dari bank sentral dan arus masuk ETF diperkirakan akan menopang harga hingga 2026. Pada aset privat, kami menurunkan peringkat kredit privat menjadi netral karena spread yang terkompresi membuat timbal balik likuiditas (trade-off) kurang menarik. Sampai valuasi membaik, pertimbangkan strategi beta-neutral seperti hedge fund, yang menawarkan diversifikasi lebih baik dan potensi alpha di lingkungan saat ini.

Peluang Diversifikasi

Seperti yang telah disinggung di atas, dengan The Fed beralih ke pemotongan suku bunga dalam lingkungan non-resesi, tekanan harga kemungkinan akan terus meningkat. Aset riil tetap menjadi lindung nilai paling efektif terhadap inflasi yang persisten.

“Dengan membandingkan kinerja relatif perak dan S&P 500 sebagai proxy untuk aset riil dan aset keuangan yang lebih luas masing-masing, kita melihat posisi investor telah mencapai tingkat ekstrem, menciptakan peluang untuk diversifikasi. Singkatnya, memasukkan aset riil yang tangible merupakan langkah strategis dibandingkan sekadar langkah defensif,” tegas dia.

Akhirnya, kualitas itu penting. Aliran modal spekulatif ke sektor kecerdasan buatan (AI) dan teknologi pasca Hari Kemerdekaan telah mendorong saham-saham berisiko tinggi (high beta) ke level yang sangat tinggi, didukung oleh aliran dana ke ETF yang menggunakan leverage.

Pasar kredit juga mencerminkan kisah serupa, dengan kinerja unggul obligasi berimbal hasil tinggi (high yield) yang telah mencapai batasnya. Untuk kuartal-kuartal mendatang, ketahanan akan berasal dari fokus pada kualitas, yang mengarah pada rekomendasi kami untuk memprioritaskan saham-saham berkualitas dan obligasi dengan peringkat investasi (investment grade).

(SAW)

Jakarta: Pemerintah Indonesia resmi menjadikan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) sebagai salah satu instrumen insentif pajak utama tahun 2026.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025 (PMK 105/2025) dan dirancang sebagai stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang sektor-sektor padat karya di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Berbeda dengan pendekatan stimulus berbasis belanja negara langsung, PPh 21 DTP menempatkan insentif pajak sebagai alat intervensi ekonomi yang berdampak cepat ke konsumsi rumah tangga. Melalui skema ini, pemerintah mengambil alih kewajiban pajak atas penghasilan tertentu, sehingga pekerja menerima pendapatan bersih yang lebih tinggi tanpa membebani dunia usaha.

Insentif Pajak yang Lebih Terarah dan Berjangka Panjang

PMK 105/2025 memperluas cakupan sektor penerima dibandingkan kebijakan serupa di tahun-tahun sebelumnya. Insentif PPh 21 DTP diarahkan kepada lima sektor utama yang dinilai strategis namun rentan terhadap tekanan ekonomi, yakni industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta sektor pariwisata.

Secara administratif, kebijakan ini mencakup 133 kode klasifikasi lapangan usaha (KLU), termasuk subsektor perhotelan, restoran, agen perjalanan, hingga jasa MICE. Pendekatan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan insentif pajak tidak bersifat umum, melainkan tepat sasaran pada sektor dengan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dari sisi penerima manfaat, PPh 21 DTP 2026 difokuskan pada pekerja dengan tingkat penghasilan tertentu. Pegawai tetap berhak memperoleh fasilitas ini apabila memiliki penghasilan bruto tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10 juta per bulan, yang ditentukan pada masa pajak Januari 2026 atau bulan pertama bekerja.

Sementara itu, pegawai tidak tetap atau pekerja lepas memenuhi syarat apabila memiliki rata-rata upah harian maksimal Rp500 ribu atau penghasilan bulanan hingga Rp10 juta. Ketentuan ini menegaskan bahwa insentif pajak 2026 diarahkan untuk menopang kelompok pekerja yang paling sensitif terhadap kenaikan harga dan pelemahan ekonomi.

Insentif Pajak dengan Dampak Langsung ke Pendapatan

Salah satu karakter utama PPh 21 DTP sebagai insentif pajak adalah dampaknya yang langsung terasa. Pajak yang seharusnya dipotong dari gaji kini wajib dibayarkan pemerintah melalui mekanisme tunai oleh pemberi kerja kepada pegawai pada saat pembayaran penghasilan.

Dengan skema ini, pekerja diperkirakan memperoleh tambahan take home pay antara Rp60 ribu hingga Rp600 ribu per bulan, tergantung besaran penghasilannya. Pemerintah juga menegaskan bahwa dana PPh 21 DTP tidak boleh ditahan atau dimanfaatkan oleh perusahaan, sehingga manfaat insentif benar-benar jatuh ke tangan pekerja.

Menariknya, kenaikan penghasilan di bulan-bulan berikutnya, misalnya akibat promosi atau bonus, tidak otomatis menggugurkan hak atas insentif, selama kriteria penghasilan pada awal periode telah terpenuhi. Hal ini memberikan kepastian kebijakan bagi pekerja maupun pemberi kerja.

Implementasi PPh 21 DTP 2026 juga menjadi bagian dari konsolidasi sistem administrasi pajak melalui Coretax. Validasi dan integrasi NIK-NPWP menjadi syarat mutlak agar insentif dapat diklaim dan dilaporkan dengan benar.

Pemberi kerja diwajibkan melaporkan realisasi insentif melalui SPT Masa PPh 21/26 serta menggunakan e-Bupot 21/26 dengan kode khusus. Ketidakpatuhan administratif, bahkan hanya pada satu masa pajak, berpotensi menggugurkan hak perusahaan untuk memanfaatkan insentif sepanjang tahun 2026. Ini menandai pergeseran kebijakan dari sekadar insentif menuju insentif berbasis kepatuhan.

Secara makro, PPh 21 DTP 2026 mencerminkan strategi pemerintah dalam memanfaatkan instrumen perpajakan untuk menjaga konsumsi domestik, yang menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB) nasional. Dengan estimasi penerima manfaat sekitar 2,22 juta pekerja, kebijakan ini diharapkan memperkuat daya tahan sektor padat karya sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Lebih dari sekadar pengurangan pajak, PMK 105/2025 menempatkan insentif pajak sebagai alat kebijakan publik yang memiliki dampak sosial dan ekonomi langsung. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari realisasi fiskal, tetapi dari sejauh mana kebijakan ini mampu menjaga kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan industri di tengah dinamika global.

(SAW)

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menghadirkan Coretax DJP sebagai sistem administrasi perpajakan terbaru yang terintegrasi.

Melalui platform ini, wajib pajak orang pribadi dapat melaporkan SPT Tahunan secara online, tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Dengan Coretax, proses pelaporan pajak menjadi lebih praktis, cepat, dan minim tatap muka. Berikut cara isi SPT Tahunan di Coretax DJP yang bisa diikuti wajib pajak.

1. Login ke Sistem Coretax DJP

Langkah pertama, akses situs resmi coretaxdjp.pajak.go.id. Setelah itu kamu bisa login menggunakan NIK yang berfungsi sebagai NPWP, password akun, serta kode verifikasi (OTP) yang dikirimkan sistem.

Bagi wajib pajak yang belum memiliki akun, DJP menyediakan fitur pendaftaran dan aktivasi akun langsung melalui halaman utama Coretax.

2. Masuk ke Menu Pelaporan SPT Tahunan

Setelah berhasil login, pilih menu Pelaporan, lalu klik SPT Tahunan. Selanjutnya, tentukan tahun pajak yang akan dilaporkan, misalnya tahun pajak 2025.

Wajib pajak kemudian diminta memilih jenis formulir SPT sesuai kondisi penghasilan, yakni

- Formulir 1770 SS untuk karyawan dengan penghasilan hingga Rp60 juta per tahun.
- Formulir 1770 S untuk karyawan dengan penghasilan di atas Rp60 juta per tahun.
- Formulir 1770 untuk wajib pajak dengan usaha atau pekerjaan bebas.

3. Isi Data Penghasilan

Pada tahap ini, wajib pajak mengisi rincian penghasilan berdasarkan bukti potong resmi, seperti formulir 1721-A1 atau 1721-A2 dari pemberi kerja. Jika memiliki penghasilan lain di luar gaji, data tersebut juga wajib dicantumkan.

Melalui Coretax, sebagian data biasanya sudah muncul secara pre-filled, sehingga wajib pajak hanya perlu melakukan pengecekan dan penyesuaian bila diperlukan.

4. Laporkan Harta dan Utang

Selain penghasilan, Coretax juga mewajibkan pelaporan harta dan utang. Harta yang dilaporkan meliputi tabungan, kendaraan, properti, hingga investasi.

Sementara utang bisa berupa KPR, cicilan kendaraan, atau pinjaman lainnya. Pelaporan bagian ini tetap wajib dilakukan, meski nilainya relatif kecil.

5. Cek Hasil Perhitungan Pajak

Setelah seluruh data diisi, sistem akan menghitung status SPT secara otomatis. Hasil perhitungan dapat berupa nihil, kurang bayar, atau lebih bayar.

Jika statusnya kurang bayar, wajib pajak harus melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui e-Billing sebelum melanjutkan proses pelaporan SPT.

6. Kirim SPT dan Simpan Bukti

Tahap akhir dalam cara isi SPT Tahunan di Coretax adalah mengirim SPT dengan memasukkan kode verifikasi. Jika pengiriman berhasil, sistem akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda sah pelaporan pajak. Bukti ini sebaiknya disimpan sebagai arsip.

DJP menetapkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan sebagai berikut yakni Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 31 Maret dan Wajib Pajak Badan paling lambat 30 April.

Wajib pajak disarankan melaporkan SPT lebih awal untuk menghindari kendala teknis yang kerap terjadi menjelang batas akhir pelaporan.

(SAW)

Jakarta: Mulai tahun pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengintegrasikan seluruh layanan administrasi perpajakan ke dalam satu sistem digital bernama Coretax DJP.

Konsekuensinya, pelaporan SPT Tahunan 2025 yang jatuh tempo pada Maret 2026 untuk wajib pajak orang pribadi dan April 2026 untuk wajib pajak badan, wajib dilakukan melalui Coretax.

Agar tidak menemui kendala saat masa pelaporan tiba, DJP mengimbau wajib pajak untuk segera melakukan tiga tahapan penting, yakni aktivasi akun Coretax, pembuatan Kode Otorisasi DJP (KO DJP), serta validasi kode otorisasi. Semakin awal proses ini dilakukan, semakin kecil risiko hambatan teknis di kemudian hari.

Aktivasi Akun Coretax

Aktivasi akun Coretax hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Prosesnya dilakukan secara daring melalui laman resmi Coretax DJP.
Buka laman Coretax DJP, lalu pilih Aktivasi Akun Wajib Pajak lalu Centang pertanyaan Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?.

Masukan NPWP lalu mengisi alamat email dan nomor ponsel dalam basis data DJP. Data kontak ini berfungsi sebagai sarana verifikasi identitas sekaligus media pengiriman informasi resmi dari DJP.

Setelah proses verifikasi selesai, sistem akan mengirimkan email berisi kata sandi sementara ke alamat email terdaftar pastikan email berasal dari domain resmi @pajak.go.id. Wajib pajak kemudian diminta masuk kembali ke Coretax untuk mengganti kata sandi dan membuat passphrase sebagai pengaman tambahan. Aktivasi akun dinyatakan selesai setelah seluruh tahapan ini dilalui.

Mengajukan Kode Otorisasi DJP

Setelah akun Coretax aktif, langkah berikutnya adalah mengajukan Kode Otorisasi DJP (KO DJP). KO DJP merupakan tanda tangan elektronik resmi yang digunakan untuk mengesahkan seluruh dokumen perpajakan yang disampaikan melalui Coretax.

Permohonan KO DJP dilakukan dari menu Portal Saya di akun Coretax. Wajib pajak diminta memilih penyedia sertifikat digital, termasuk opsi sertifikat yang dikelola langsung oleh DJP, serta mengatur identitas penandatangan dan passphrase.

Jika pengajuan berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa sertifikat digital telah diterbitkan, lengkap dengan bukti penerimaan yang dapat diunduh.

Validasi Kode Otorisasi

Kode otorisasi yang telah diterbitkan masih perlu melalui tahap validasi. Proses ini dapat dilakukan melalui menu Profil Saya, pada bagian identifikasi eksternal dan sertifikat digital
Masuk ke Portal Saya yatu Profil Saya.

Pilih menu Nomor Identifikasi Eksternal lalu tab Digital Certificate.Wajib pajak perlu memastikan status sertifikat menunjukkan keterangan valid. Jika status masih belum aktif, sistem menyediakan opsi pengecekan ulang hingga proses validasi berhasil. Setelah valid, dokumen resmi penerbitan KO DJP akan tersedia di menu Dokumen Saya.

Dengan akun Coretax yang aktif dan KO DJP yang telah tervalidasi, wajib pajak dapat mengelola kewajiban perpajakan secara lebih praktis, aman, dan terintegrasi.

Seluruh layanan tersedia dalam satu platform, dilengkapi tanda tangan elektronik resmi DJP, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan maupun kesalahan administrasi. Langkah persiapan ini juga menjadi kunci agar wajib pajak dapat menghadapi musim pelaporan SPT Tahunan dengan lebih tenang dan tertib.

(SAW)

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan wajib pajak tetap dapat mengaktivasi akun Coretax meski lupa alamat email atau nomor handphone yang terdaftar. Otoritas pajak telah menyiapkan mekanisme resmi agar proses aktivasi tidak terhambat.

Alamat email terdaftar memegang peran krusial dalam penggunaan Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tanpa email yang aktif dan valid, wajib pajak berpotensi mengalami kendala dalam proses aktivasi hingga pemanfaatan layanan perpajakan digital tersebut.

Email menjadi identitas utama yang digunakan DJP untuk proses verifikasi akun Coretax. Setiap tahapan aktivasi, mulai dari pembuatan akun hingga pengamanan akses, mengandalkan pengiriman tautan, kode verifikasi, atau notifikasi resmi melalui alamat email yang terdaftar di sistem DJP.

Tak hanya saat aktivasi, email juga berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi antara DJP dan wajib pajak. Informasi penting seperti pemberitahuan sistem, pembaruan layanan, hingga konfirmasi perubahan data akan dikirimkan melalui email. Jika alamat email tidak aktif atau sudah lupa, risiko tertundanya layanan pun meningkat.

Selain itu, email terdaftar berperan penting dalam aspek keamanan akun Coretax. Dalam kondisi tertentu, seperti lupa kata sandi atau pemulihan akses akun, sistem akan mengirimkan instruksi pemulihan melalui email. Tanpa akses ke email tersebut, wajib pajak harus menempuh prosedur tambahan dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

DJP pun mengimbau wajib pajak untuk selalu memastikan email dan nomor handphone yang terdaftar tetap aktif dan diperbarui. Pembaruan data dapat dilakukan melalui KPP atau kanal layanan resmi DJP, seperti Kring Pajak 1500200 dan live chat, agar proses administrasi perpajakan digital berjalan lancar tanpa hambatan.

Bagi wajib pajak yang tidak lagi mengingat data kontak lamanya, langkah awal yang bisa dilakukan adalah melakukan konfirmasi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar. Petugas KPP akan membantu melakukan pengecekan data kontak dalam sistem DJP setelah wajib pajak menunjukkan identitas diri, seperti KTP dan NPWP.

Apabila email lama sudah tidak aktif atau benar-benar tidak dapat diakses, DJP memberikan opsi perubahan data kontak. Wajib pajak dapat mengajukan pembaruan alamat email maupun nomor ponsel dengan mengisi formulir perubahan data yang disediakan secara resmi dan melampirkan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengajuan perubahan data tersebut dapat dilakukan melalui berbagai saluran. Wajib pajak dapat datang langsung ke KPP, mengirimkan berkas melalui pos atau jasa kurir, atau memanfaatkan layanan jarak jauh seperti Kring Pajak 1500200 maupun live chat resmi DJP.

Cara Aktivasi Coretax Jika Lupa Email Terdaftar

Pertama, wajib pajak dapat mengonfirmasi data email ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar. Petugas KPP akan membantu pengecekan data kontak yang tercatat di sistem DJP setelah wajib pajak menunjukkan identitas, seperti KTP dan NPWP.

Kedua, jika email lama sudah tidak aktif atau benar-benar lupa, wajib pajak bisa mengajukan permohonan perubahan data email. Caranya dengan mengisi formulir perubahan data wajib pajak yang tersedia di DJP dan melampirkan dokumen pendukung sesuai ketentuan.

Ketiga, pengajuan perubahan data dapat dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu:
- Datang langsung ke KPP
- Mengirimkan berkas melalui pos atau jasa kurir
- Menghubungi Kring Pajak 1500200
- Menggunakan layanan live chat resmi DJP

Setelah data email diperbarui dan terverifikasi, wajib pajak dapat kembali melakukan aktivasi akun Coretax menggunakan email baru yang telah terdaftar.

DJP mengimbau wajib pajak untuk memastikan email dan nomor HP selalu aktif, karena keduanya menjadi sarana utama verifikasi dan komunikasi dalam penggunaan layanan Coretax.

Setelah data email atau nomor HP diperbarui dan dinyatakan valid, wajib pajak dapat kembali melanjutkan proses aktivasi akun Coretax menggunakan data kontak terbaru. DJP menegaskan bahwa email dan nomor ponsel memiliki peran penting sebagai sarana verifikasi dan komunikasi, sehingga wajib pajak diimbau untuk selalu memastikan data kontak yang terdaftar tetap aktif dan terkini.

(SAW)