JAKARTA - Langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membatasi anak dan remaja di media sosial (medsos) diapresiasi sejumlah kalangan. Meski demikian, orang tua tidak bisa sepenuhnya bergantung pada Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, penerbitan PP Tunas adalah wujud keseriusan negara dalam melindungi anak-anak di ruang digital. Langkah ini diambil didasari oleh data yang sangat mengkhawatirkan.

Penggunaan media sosial yang semakin dini karena akses mudah telah meningkatkan risiko anak menjadi korban kejahatan siber. Laporan National Center For Missing and Exploited Children (NCMEC) 2024 mengungkap fakta kelam, ditemukan 5.566.015 konten kasus pornografi anak di Indonesia hanya dalam periode 2021-2024.

Wiwik Ningsih (44), ibu dari seorang remaja yang baru saja mulai memahami dan menapaki jagad digital mengaku menghadapi sebuah situasi yang dilematis yakni bagaimana melindungi anaknya di internet tanpa harus memenjarakan rasa ingin tahunya.

Pemerintah saat ini memang sedang berupaya membatas akses remaja dan anak pada media sosial lewat PP Tunas. Bagi Wiwik, regulasi yang digagas Komdigi ini hanyalah sekadar pembuka jalan bukan solusi yang pas untuk remaja dan anak-anak hari ini, yang didaulat akan menjadi bagian penting dari generasi emas 2045.

“PP Tunas itu memang perlu, dan saya apresiasi langkah Komdigi yang mulai mengajak platform digital untuk memiliki tanggung jawab sosial pada perlindungan remaja dan anak-anak Indonesia. Tapi jujur saja, saya khawatir,” ucapnya, Kamis (19/2/2026).

Lihat video: Penjaga Masa Depan Bangsa, Tantangan Guru Kian Kompleks di Era Digital



“Jangan sampai dengan adanya aturan ini, kita sebagai orang tua malah berpikir tugas kita sudah selesai. Seolah-olah kalau sudah ada hukumnya, anak kita otomatis aman. Itu pola pikir yang berbahaya,” tambahnya.

Wiwik menekankan, perlindungan anak tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada kontrol administratif atau algoritma platform sebagaimana yang pemerintah maksudkan. Wiwik merefleksikan apa yang terjadi di Australia, di mana pelarangan total akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun justru memicu aksi kucing-kucingan digital secara masif.

“Kalau aturan sekeras itu saja tidak bisa sepenuhnya mencegah anak masuk ke media sosial, maka kita harus jujur bertanya, apa sebenarnya yang ingin kita capai? Apakah kita hanya ingin membersihkan layar ponsel anak-anak kita, atau kita ingin membangun karakter mereka,” ujarnya.

Di Australia, kata Wiwik, anak-anak tetap bisa akses dengan akun palsu atau mengakali verifikasi. Itu bukti kalau sekadar melarang itu sering kali cuma jadi simbolis, tapi belum tentu efektif di lapangan.

“Di rumah, saya tidak pakai cara pokoknya tidak boleh. Kami berdiskusi. Saya tanya anak saya, ‘Kamu tahu tidak risiko hoaks itu apa? Menurutmu kalau ada orang bicara kasar di kolom komentar, kamu harus gimana?’ Kami bahas topik tentang kekerasan, konten dewasa, sampai cyber bullying. Kami sepakat tentang aturan kapan dia boleh online di medsos, tapi yang paling penting adalah anak saya merasa aman untuk bercerita ke saya seandainya dia menemukan sesuatu yang mengganggu saat berselancar di medsos dan dunia maya,” tuturnya.

Bagi Wiwik, komunikasi yang sehat adalah kunci. Menurutnya, persoalan ini bukanlah soal memutus akses, melainkan membangun kepercayaan. Menurut Wiwik media sosial juga memiliki sisi positif sebagai ruang belajar dan belajar mengekspresikan diri, asalkan anak dibekali dengan etika dan pemikiran kritis.

“Menurut saya, peran negara adalah sebagai wasit bagi ekosistem, memastikan platform digital tidak nakal. Sekolah formal perlu dan sebagian telah mengajarkan etika digital. Tapi ujung-ujungnya, tetap orang tua yang jadi pendamping pertama dan utama. Kita tidak bisa cuma pasang pagar tinggi-tinggi karena anak-anak kita itu kreatif, mereka akan selalu menemukan cara untuk melompatinya kalau mereka tidak paham kenapa pagar itu ada,” tambahnya.

Wiwik berharap implementasi PP TUNAS nantinya tidak hanya membatasi secara teoritis, tapi benar-benar mendorong kolaborasi nyata yang memberdayakan orang tua seperti dirinya. Baginya, tanpa keterlibatan aktif keluarga, regulasi hanya akan menjadi selembar dokumen yang dingin, sementara anak-anak tetap berkelana di ruang digital tanpa petunjuk yang kuat

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart) berkomitmen mengembalikan spektrum frekuensi 900 MHz sebesar 2 x 7,5 MHz paling lambat pada Desember 2026. Apakah spektrum tersebut perlu langsung dilelang?

Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengatakan pengembalian tersebut merupakan konsekuensi dari evaluasi merger XL Axiata dan Smartfren menjadi XLSmart Telecom.

Menurut dia, setelah pengembalian spektrum dilakukan, pemerintah dapat menggelar lelang. Namun, pemerintah juga dinilai dapat mendahulukan lelang frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz pada tahun ini.

“Itu dikembalikan pada akhir 2026 sebesar 2 x 7,5 MHz. Jadi ya lelang 2,6 GHz atau 700 MHz bisa jalan duluan karena sudah bersih,” kata Heru kepada Bisnis pada Selasa (17/2/2026).

Heru menilai pita 2 x 7,5 MHz tergolong besar dengan cakupan yang cukup luas. Namun, menurutnya, tetap diperlukan realokasi untuk menyesuaikan antara pemenang lelang dan operator eksisting di pita 900 MHz tersebut.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala mengatakan penggunaan frekuensi diatur sebagai sumber daya terbatas milik negara. Setelah merger XL dan Smartfren ditelaah oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), entitas baru diminta mengembalikan kelebihan spektrum 900 MHz.

“Dan sudah disepakati XLSMART bulan Desember tahun 2026 dikembalikannya,” kata Kamilov saat dihubungi Bisnis pada Selasa (17/2/2026).

Menurut Kamilov, frekuensi 900 MHz tersebut dapat kembali dilelang. Dia mencontohkan hal serupa pernah terjadi ketika frekuensi milik XL bergabung dengan AXIS. Terkait rencana lelang frekuensi 700 MHz pada tahun ini yang telah disampaikan Komdigi, dia menyarankan agar pemerintah tetap konsisten melaksanakannya.

“Komdigi juga harus juga memastikan gelar lelang tersebut kepada pelaku usaha,” katanya.

Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menambahkan bahwa setelah konsolidasi operator seluler yang kini menyisakan tiga pemain, kepemilikan pita frekuensi relatif lebih berimbang.

Dengan demikian, menurutnya, pelaksanaan lelang akan lebih mempertimbangkan faktor ekonomi masing-masing operator seluler.

“Apakah akan dilelang serentak atau bertahap,” kata Agung kepada Bisnis pada Selasa (17/2/2026).

Agung juga menekankan perlunya mekanisme serta formula penentuan harga dasar sebelum lelang dilakukan. Terlebih, saat ini peserta lelang hanya tiga operator seluler, yakni XLSmart, Indosat, dan Telkomsel.

Sebelumnya, XLSmart menegaskan akan mematuhi ketentuan Komdigi terkait pengembalian spektrum 900 MHz. Direktur & Chief Regulatory Officer XL Smart Merza Fachys menyampaikan pengembalian tersebut akan diselesaikan paling lambat pada Desember 2026.

“Kami diminta untuk mengembalikan spektrum 900 (Mhz) paling lambat pada bulan Desember 2026,” kata Merza dalam konferensi pers Kamis (17/4/2025).

Dia menambahkan perseroan akan berupaya memenuhi ketentuan tersebut lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

“Jadi ya, kami akan insya Allah penuhi apa yang digariskan oleh pemerintah tersebut. Mudah-mudahan sebelum itu bisa kita kembalikan,” ucapnya.

Pengembalian 2 x 7,5 MHz di pita 900 MHz tersebut merupakan salah satu syarat merger. Keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan kalkulasi atas kebutuhan spektrum entitas gabungan.

Direktur & Chief Financial Officer XLSmart Antony Susilo menyebut penarikan pita 900 MHz berdampak positif terhadap bisnis perusahaan. Dengan pengembalian tersebut, perseroan dapat lebih fokus menyiapkan investasi untuk pengembangan layanan data berbasis 4G dan 5G.

“Dengan langkah ini bisa lebih fokus kepada 5G, dan jaringan digital, kami ingin fokus pada hal-hal yang bersifat pada pertumbuhan bisnis,” kata Anthony dalam Konferensi Pers Update Merger, Selasa (25/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan industri media nasional sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh informasi yang akurat dan terverifikasi di tengah derasnya arus konten digital.

Meutya menyatakan bahwa ruang redaksi dan proses jurnalistik yang berpegang pada kode etik menjadi pembeda utama antara media arus utama dan platform digital.

“Orang akan jengah, akan lelah, ketika terlalu banyak informasi-informasi yang tidak jelas, orang akan mencari sumber-sumber yang jelas. Di televisi, ruang redaksi memilihkan apa yang perlu, layak, dan baik ditonton oleh masyarakat,” ujar Meutya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (16/2/2026).

Pemerintah memastikan ekosistem industri media nasional tetap sehat dan berkelanjutan. Dirinya menekankan arti penting kesetaraan regulasi antara penyiaran nasional dan platform digital global.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah menerbitkan kebijakan publisher rights melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 32/ 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Regulasi ini mewajibkan platform digital yang memanfaatkan karya jurnalistik memberikan kompensasi kepada perusahaan pers melalui mekanisme kerja sama bisnis.

Melalui publisher rights, pemerintah melindungi hak ekonomi media nasional dan menjaga keberlanjutan ruang redaksi sehingga masyarakat tetap mendapat informasi yang akurat, terverifikasi, dan bertanggung jawab.

Meutya menegaskan kebijakan tersebut menyasar platform digital yang mengambil manfaat ekonomi dari karya jurnalistik, bukan masyarakat.

“Bukan masyarakatnya yang disasar, tapi platformnya. Jadi platform yang mengambil karya-karya jurnalistik,” tegasnya.

Adapun, kebijakan publisher rights berupa Perpres No. 32/ 2024 yang diteken oleh Joko Widodo pada 20 Februari 2024 tersebut bertujuan mengatur tanggung jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan.

Termasuk mendukung media nasional dengan tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang mengenai pers setelah menerima laporan melalui sarana pelaporan yang disediakan oleh Perusahaan Platform Digital.

Selain itu, platform digital juga bertanggung jawab atas memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz tidak dapat dibagi rata kepada tiga operator seluler. Saat ini, terdapat tiga operator yang beroperasi yakni Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi Denny Setiawan mengatakan pembagian spektrum secara merata berpotensi menimbulkan persepsi negatif seolah-olah pemerintah melakukan “bagi-bagi kue”.

“Kalau release [spektrum] 5G kan kami enggak bisa juga ya bagi rata. Nanti ini ada apa nih [Komdigi]. Bagi-bagi kue,” kata Denny dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Denny menekankan spektrum frekuensi bukan sekadar aset, tetapi juga pendorong ekonomi. Dia menyadari apabila salah satu operator tidak mendapatkan spektrum 5G, operator tersebut berpotensi tidak memiliki masa depan.

Terkait dengan pita 3,5 GHz, Denny menjelaskan persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah karena berbenturan dengan penggunaan satelit sehingga tidak mudah diselesaikan. Sementara itu, terdapat opsi low band di 700 MHz.

“Yang middle band ini yang kita kurang. Dan ini juga kita harus memikirkan bagaimana kompetisi yang sehat,” kata Denny.

Denny mengungkapkan seleksi penggunaan pita frekuensi radio dilakukan ketika permintaan lebih besar dibandingkan ketersediaan. Mekanisme ini bukan semata soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP), melainkan bagian dari tata kelola sumber daya terbatas agar dapat dimanfaatkan secara efisien melalui mekanisme pasar, sebagaimana diatur dalam PP No.43/2023 dan Peraturan Menteri Komdigi No.6/2024. Komdigi menargetkan lelang spektrum frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz pada tahun ini.

“Seleksi itu dilakukan bila permintaan lebih besar dari ketersediaan dan menjelaskan mekanisme pasar. Karena memang terbatas, pas kami tanya operator, jumlah yang diinginkan lebih banyak dari ketersediaan,” kata Denny.

Adapun, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Komdigi No.6/2024, seleksi pita frekuensi radio dirancang untuk mencapai tujuan strategis yang berorientasi pada penguatan layanan dan pembangunan jaringan.

Melalui mekanisme ini, pemerintah ingin memastikan penambahan pita frekuensi benar-benar berkontribusi pada peningkatan kapasitas jaringan penyelenggara telekomunikasi, mendorong peningkatan kualitas layanan yang diterima pengguna, mempercepat penggelaran jaringan sebagai bagian dari program pemerintah, memperluas cakupan wilayah layanan, serta memastikan pemanfaatan pita frekuensi radio berlangsung secara optimal.

Denny menegaskan bahwa tujuan tersebut menunjukkan seleksi spektrum memiliki dimensi pembangunan, bukan sekadar aspek fiskal.

“Selain PNBP, ada objektif-objektif lain, seperti peningkatan kualitas layanan, perluasan cakupan, dan mendorong penyelenggara jaringan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, regulasi mengatur tiga metode seleksi pita frekuensi radio, yakni lelang harga (auction), beauty contest, dan metode gabungan. Metode lelang harga menitikberatkan pada penawaran harga sebagai faktor penentu hasil akhir dan dinilai paling sederhana serta berbasis mekanisme pasar.

Namun, Denny mengingatkan bahwa jika tidak dirancang secara hati-hati, mekanisme ini berpotensi memicu perang harga dan bahkan membuat sebagian operator tidak memperoleh spektrum.

“Yang paling enak lelang harga. Pengadaan barang jasa sudah dibalik. Kalau PNBP saja kan paling rendah, kalau ini yang paling tinggi. Ini mekanisme pasar. Cuma kalau kita tidak hati-hati, ini bisa terjadi perang harga. Dan bisa jadi ada operator yang tidak dapat,” katanya.

Sementara itu, metode beauty contest menitikberatkan pada kualitas penawaran teknis dan manfaat jaringan yang ditawarkan peserta seleksi. Meski dinilai mampu mendorong outcome jaringan yang lebih baik, metode ini memiliki potensi sengketa yang tinggi. “Beauty contest ini ngeri-ngeri sedap. Potensi dispute-nya tinggi,” ujar Denny.

Selanjutnya, metode ketiga adalah metode gabungan yang mengombinasikan penilaian harga dan manfaat (outcome) secara bersamaan.

“Metode gabungan ini dimungkinkan oleh regulasi. Bagaimana kita mengombinasikan antara harga dan manfaat. Ini yang sedang kami eksplor. Tidak mudah,” kata dia.

Komdigi juga menjelaskan spektrum memiliki dua fungsi utama dalam “mesin digital”, yakni low band untuk jangkauan (coverage) dan middle band untuk kapasitas (capacity). Keduanya perlu dikelola secara seimbang agar mampu mendorong ekonomi digital secara optimal.

Pada 2021, struktur industri telekomunikasi masih dihuni tujuh operator dengan distribusi spektrum yang relatif timpang. Telkomsel menguasai total 135 MHz yang terdiri atas 30 MHz low band dan 105 MHz mid band, menjadikannya pemain dengan kepemilikan spektrum terbesar saat itu.

Sementara itu, XLSMART memiliki total 95 MHz yang terdiri atas 25 MHz low band dan 70 MHz mid band. Adapun Indosat menguasai total 90 MHz, dengan komposisi 15 MHz low band dan 75 MHz mid band.

Perbedaan alokasi ini menunjukkan tidak semua operator memiliki porsi low band yang memadai untuk menopang jangkauan nasional secara efisien. Memasuki 2025, lanskap industri berubah signifikan akibat konsolidasi sehingga hanya tersisa tiga operator utama.

Meskipun total bandwidth nasional tetap 452 MHz, distribusinya menjadi lebih terkonsentrasi pada tiga pemain besar. Telkomsel meningkatkan total spektrumnya menjadi 165 MHz, terdiri atas 30 MHz low band dan 135 MHz mid band.

XLSMART juga bertambah menjadi 135 MHz, dengan komposisi 25 MHz low band dan 110 MHz mid band. Indosat mencatatkan total 152 MHz, terdiri atas 37 MHz low band dan 115 MHz mid band.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima ratusan masukan terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Sebanyak 362 masukan dari 33 entitas diterima dalam konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sebagai aturan pelaksana PP Tunas.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengungkapkan, berdasarkan hasil kompilasi masukan publik yang telah dikelompokkan, substansi yang paling banyak mendapat perhatian adalah pengaturan terkait dengan penilaian risiko, tata kelola layanan, serta mekanisme kepatuhan dan pengawasan.

“Ketentuan-ketentuan tersebut dinilai berdampak langsung pada desain fitur, tata kelola internal, hingga model bisnis PSE [Penyelenggara Sistem Elektronik],” kata Alexander dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/2/2026).

Alexander menambahkan, isu pelindungan data pribadi anak juga menjadi sorotan penting. Dia mengatakan publik mendorong agar pengaturan verifikasi usia dan persetujuan orang tua tetap mengedepankan prinsip data minimization, privacy by design, dan keamanan data, sehingga pelindungan anak tidak menimbulkan risiko baru berupa pengumpulan data berlebihan.

Dalam aspek pengawasan, lanjut Alexander, masyarakat menekankan pentingnya kepastian proses, kewenangan yang proporsional, serta penerapan sanksi secara bertahap.

“Mekanisme klarifikasi dan keberatan administratif juga dinilai krusial untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan dalam implementasi kebijakan,” tuturnya.

Dia menilai, tingginya partisipasi tersebut mencerminkan perhatian luas masyarakat terhadap upaya menghadirkan ruang digital yang lebih aman bagi anak, terutama dalam menghadapi risiko konten berbahaya, eksploitasi data pribadi, serta desain platform yang belum sepenuhnya ramah anak.

Alexander mengatakan masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan regulasi agar adaptif terhadap dinamika teknologi.

“Kemkomdigi menghargai seluruh masukan yang disampaikan sebagai bagian dari partisipasi bermakna dalam pengembangan kebijakan, dan masukan tersebut menjadi bahan pengembangan dan penyempurnaan kebijakan,” kata Alexander.

Lebih lanjut, dia menjelaskan penyusunan RPM saat ini berada pada tahap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan regulasi terkait lainnya sebelum ditetapkan.

Dengan demikian, regulasi teknis tersebut diharapkan menjadi basis pelindungan anak di ruang digital yang efektif, berbasis risiko, dan memberikan kepastian hukum.

“Sekaligus menjaga ekosistem digital nasional tetap aman, sehat dan bertanggung jawab,” kata Alexander.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima 362 masukan dari 33 entitas untuk memperkuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau dikenal sebagai PP Tunggu Anak Siap (PP Tunas). Masukan itu diterima dalam konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sebagai aturan pelaksana PP Tunas.

Komdigi menilai partisipasi itu merupakan cerminan perhatian luas masyarakat terhadap upaya ruang digital ramah anak, terutama dalam menghadapi risiko konten berbahaya, eksploitasi data pribadi, serta desain platform yang belum sepenuhnya ramah anak. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyatakan bahwa seluruh masukan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan regulasi agar adaptif terhadap dinamika teknologi.

“Sebanyak 362 masukan dari 33 entitas yang kami terima menunjukkan ruang partisipasi yang terbuka dan komitmen untuk memastikan regulasi pelindungan anak di ruang digital relevan dengan dinamika teknologi digital,” kata dia dikutip, Minggu (15/02/2026).

Dia menyebutkan, hasil kompilasi masukan publik yang telah dikelompokkan, substansi yang paling banyak mendapat perhatian adalah pengaturan terkait penilaian risiko, tata kelola layanan, serta mekanisme kepatuhan dan pengawasan. Ketentuan-ketentuan tersebut dinilai berdampak langsung pada desain fitur, tata kelola internal, hingga model bisnis Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Selain itu, isu pelindungan data pribadi anak juga menjadi sorotan penting. Menurutnya, Publik mendorong agar pengaturan verifikasi usia dan persetujuan orang tua tetap mengedepankan prinsip data minimization, privacy by design, dan keamanan data, sehingga pelindungan anak tidak menimbulkan risiko baru berupa pengumpulan data berlebihan.

Dalam aspek pengawasan, masyarakat menekankan pentingnya kepastian proses, kewenangan yang proporsional, serta penerapan sanksi secara bertahap. Mekanisme klarifikasi dan keberatan administratif juga dinilai krusial untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan dalam implementasi kebijakan.

“Kemkomdigi menghargai seluruh masukan yang disampaikan sebagai bagian dari partisipasi bermakna dalam pengembangan kebijakan, dan masukan tersebut menjadi bahan pengembangan dan penyempurnaan kebijakan,” ujar dia.

Saat ini, kata dia, penyusunan RPM berada pada tahap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Proses ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan regulasi terkait lainnya sebelum ditetapkan.

“Sehingga regulasi teknis menjadi basis pelindungan anak di ruang digital yang efektif, berbasis risiko, dan memberikan kepastian hukum, sekaligus menjaga ekosistem digital nasional tetap aman, sehat dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak jajarannya menjadikan budaya bersih sebagai fondasi disiplin di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Salah satunya melalui pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Gerakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar lingkungan kerja yang tertib, sehat, dan aman sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang profesional.

Menurut Meutya, kebersihan bukan sekadar urusan teknis, melainkan cerminan tanggung jawab dan integritas aparatur negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Sesuai arahan Pak Presiden, kita bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui Gerakan Indonesia ASRI,” kata Meutya di Lapangan Anantakupa, Kantor Kementerian Komdigi, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Meutya menegaskan kebersihan kantor tidak boleh bergantung pada petugas kebersihan dan setiap pegawai harus membersihkan ruang kerjanya sendiri. Meutya mengajak seluruh pejabat dan pegawai membangun kebiasaan korve rutin agar budaya bersih menjadi bagian dari etos kerja.

“Hari ini kita sebarkan kegiatan ASRI sampai ke ruang kerja. Kebiasaan ini harus kita lakukan terus,” ujarnya.

Lihat video: Ancam Citra Wisata RI! Prabowo Kritik Tajam Sampah Bali, Sindir Nasib Kunjungan Turis



Menjelang Ramadan dan Imlek, Meutya meminta kegiatan korve dilakukan setiap Jumat pagi. Meutya ingin suasana kerja yang bersih menjadi bagian dari persiapan menyambut bulan ibadah dan hari besar keagamaan.

“Saya ingin setiap Jumat pagi kita lakukan pembersihan lingkungan kantor. Menjelang Ramadan dan Imlek, kita mulai dengan hati yang bersih,” tegasnya.

MALANG - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong generasi muda untuk memanfaatkan ruang digital secara positif, kreatif, dan bertanggung jawab. Sekaligus juga meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pelindungan anak di ruang digital.

Dorongan Kemkomdigi itu sejalan dengan pandangan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang Tri Joko saat menghadiri ajang CommuniAction yang diselenggarakan Direktorat Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi di Malang, Jawa Timur.

“Digitalisasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda,” kata Tri Joko dikutip Jumat (13/2/2026).

Tri Joko menjelaskan berbagai kasus seperti perundungan (bullying), penyebaran konten negatif, hingga pelanggaran UU ITE kerap berawal dari aktivitas di media sosial yang tidak disaring dengan baik. Pasal 27 UU ITE telah diatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten bermuatan negatif, termasuk konten asusila, perjudian, kekerasan, maupun perundungan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi pidana. Tri mewanti-wanti agar mahasiswa berhati-hati dalam mengunggah, membagikan, atau meneruskan informasi. “Saring terlebih dahulu sebelum membagikan, karena banyak perkara yang ditangani kejaksaan berawal dari konten di media sosial,” kata Tri.

Sementara itu, Child Protection Specialist UNICEF Naning Puji Julianingsih menyoroti tingginya intensitas interaksi anak dengan internet. Rata-rata anak mengakses internet selama 5,4 jam per hari, dan 70% di antaranya memiliki lebih dari satu akun media sosial.

Lihat video: Komdigi Kebut Aturan Pembatasan Medsos untuk Anak



Karena itu, pihaknya juga sangat mengapresiasi kegiatan CommuniAction dengan fokus pada tema pelindungan anak. Apalagi lewat segmentasi perserta generasi muda, diharapkan turut menjadi agen pelindungan anak di dunia digital. "Literasi digital penting agar konten yang dibuat tetap bertanggung jawab sesuai aturan," kata Naning.

Masih di ajang CommuniAction seri Malang, praktisi public relations, Reza A. Maulana, mengingatkan partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor krusial dalam mewujudkan pelindungan anak di ruang digital, seperti diamanatkan dalam PP Tunas. Kehadiran PP Tunas menjadi fondasi yang penting, mengingat tingginya angka kasus pornografi anak yang mencapai 5,5 juta kasus.

"Pendampingan terhadap anak serta tanggung jawab dari platform digital juga diperlukan supaya anak-anak benar-benar terlindungi di ruang digital," ujarnya.

Di sisi lain, kreator konten Hari Obbie mengimbau masyarakat untuk mewaspadai perundungan siber serta tidak asal mengejar popularitas saat membuat konten di media digital. Cara itu bisa terhindar dari konsekuensi hukum jika melanggar karena membuat konten yang tidak bertanggung jawab.

“Masyarakat harus peduli dengan konten yang dibuat dan jangan asal mengejar viral. Itulah pentingnya produksi konten yang bertanggung jawab,” kata Hari.

Tenaga Ahli Ditjen KPM Kemkomdigi Dwi Santoso atau Anto Motulz menegaskan pembuatan konten berbasis kecerdasan buatan (AI) harus tetap berpegang pada etika serta tanggung jawab kepada publik. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi AI tidak lantas menghilangkan kewajiban moral kreator untuk menjaga kualitas dan orisinalitas karya.

“AI memang mempermudah kerja termasuk pembuat konten kreator, namun harus tetap memperhatikan proses pembuatannya,” kata Motulz.

Motulz mendorong para kreator muda untuk tidak sekadar mengejar popularitas, tetapi juga menghadirkan nilai guna melalui kontennya. Salah satunya dengan mengangkat potensi lokal sebagai bahan utama dalam produksi konten digital. “Ceritakan potensi daerah serta tips yang produktif sehingga dapat memberikan inspirasi,” ujarnya.

Direktur Informasi Publik, Nursodik Gunarjo saat membuka CommuniAction seri Malangan mengatakan kegiatan ini dirancang untuk memperkuat komunikasi publik terkait perlindungan anak berbasis data, responsif, dan berdampak di tengah dinamika isu digital yang terus berkembang.

“Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat peran Komdigi sebagai penghubung dan penggerak dalam memfasilitasi peningkatan kualitas komunikasi publik antar-kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, hingga generasi muda,” tandas Nursodik.

Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara paling rentan terhadap penipuan dalam riset Global Fraud Index 2025. Ahli IT atau informasi dan teknologi menyoroti banyaknya data penduduk yang bocor.

“Kalau misalnya setiap hari kita meneerima telpon telemarketer maupun scam, kira-kira penyebabnya apa? Ya kemungkinan besar kebocoran data kependudukan yang masif di Indonesia,” kata Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya kepada Katadata.co.id, Jumat (13/2).

Alfons menjelaskan, kebocoran data kependudukan menjadi pintu masuk utama bagi pelaku kejahatan. Informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), alamat lengkap hingga data perpajakan diduga kerap dimanfaatkan untuk menyusun skenario penipuan yang meyakinkan.

Tak jarang, pelaku menyamar sebagai petugas pajak atau aparat Dukcapil untuk mengelabui korban, Tujuannya untuk mendapatkan akses ke rekening perbankan maupun dompet digital.

“Jadi pengelola data yang tidak becus, lalu datanya bocor, ya sekarang kita (masyarakat) menikmati penderitaannya. Kita jadi objek penipuan, spam, dan segala macam,” ujarnya.

Selain faktor kebocoran data, ia menyoroti lemahnya penegakan hukum. Meski Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, implementasinya dinilai belum optimal.

Selain itu, belum ada lembaga pelindungan data pribadi. Padahal, menurut amanat UU PDP, badan ini semestinya dibentuk maksimal dua tahun sejak diundangkan atau pada 2024.

Menurut dia, pemerintah perlu mendorong penindakan terhadap pelaku penipuan. “Penipu ya itu-itu saja (pelakunya). Semakin lama mereka merasa bahwa tidak ditindak, mereka akan makin besar kepala dan melakukan makin banyak penipuan,” kata Alfons.

Dengan posisi Indonesia yang kini berada di peringkat kedua dalam indeks global tersebut, ia menilai momentum ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola data dan memperkuat penegakan hukum. Hal ini demi melindungi masyarakat dari eksploitasi digital yang kian masif.

Komdigi Integrasikan Sistem Pencegahan Penipuan

Riset Global Fraud Index 2025 menunjukkan, dari total 112 negara yang diteliti, Indonesia mendapatkan skor indeks 6,53 dari skala 10, dengan intensitas aktivitas penipuan 4,93 dan intervensi pemerintah di level 0,57.

Pakistan menempati urutan pertama negara paling rentan penipuan. Skor indeks negara ini 7,48 dengan aktivitas penipuan di level 5 dan intervensi pemerintah 0,96.

Berikut daftar lengkap 10 negara yang rentan dari penipuan digital Global Fraud Index 2025:

Menanggapi hasil riset itu, Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi menyatakan tengah mengonsolidasikan berbagai layanan dan sistem pencegahan lintas-sektor. Selain itu, instansi menyiapkan penguatan regulasi verifikasi untuk menekan angka kejahatan penipuan.

Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komdigi Teguh Arifiyadi mencontohkan Otoritas Jasa Keuangan alias OJK yang memiliki sistem IASC. Komdigi dan Kepolisian juga mempunyai sistem pencegahan penipuan.

“Itu sedang kami upayakan konsolidasi,” kata Teguh saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/2).

Selain konsolidasi layanan, penguatan regulasi menjadi fokus utama. Pemerintah menilai ekosistem digital yang sehat hanya bisa terwujud jika sistem verifikasi berjalan kuat dan akurat.

Regulasi yang tengah didorong antara lain terkait verifikasi nomor seluler, verifikasi pengguna tanda tangan digital, serta verifikasi identitas dalam layanan pemerintah. “Karena ekosistem yang bagus itu ketika verifikasinya dilakukan dengan baik,” ujarnya.

Langkah itu dinilai penting karena mayoritas kasus penipuan di Indonesia bukan semata akibat kelemahan infrastruktur teknologi, melainkan faktor manusia. Teguh mengatakan, lebih dari 70% kasus penipuan terjadi melalui skema social engineering atau manipulasi psikologis yang memanfaatkan kelengahan dan kurangnya kehati-hatian korban.

“Mau teknologinya sudah cukup canggih, tapi kalau pemahaman terkait dengan kehatian-kehatian kurang, tetap akan terkena,” kata Teguh.

Bahkan, korban penipuan tidak terbatas pada kelompok dengan tingkat pendidikan rendah. Ia menyebut profesional seperti profesor, dokter, hingga tenaga ahli pun dapat menjadi sasaran jika lengah.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan potensi lonjakan penipuan digital menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Menteri Komdigi Meutya Hafid meminta seluruh jajarannya menguatkan koordinasi untuk mengantisipasi tren kejahatan siber yang kerap meningkat pada periode tersebut.

“Menjelang Ramadan dan Idulfitri, saya meminta penguatan koordinasi karena tren penipuan digital biasanya meningkat pada periode tersebut,” kata Meutya dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (11/2).

Meutya mengatakan agenda digital 2026 bergerak pada tiga fokus yaitu terhubung, tumbuh, dan terjaga. Ini dilakukan dengan sinergi erat bersama kepolisian untuk memastikan ruang digital Indonesia aman dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Tidak ada satu rupiah pun yang layak dikeluarkan untuk infrastruktur digital jika tidak berdampak pada pertumbuhan dan tidak menghadirkan perlindungan bagi masyarakat,” ujarnya.

Terlebih, laporan Global Fraud Index 2025 mengungkapkan Indonesia peringkat kedua di dalam daftar negara paling rentan penipuan di dunia. Global Fraud Indeks 2025 dirilis oleh Sumsub, perusahaan teknologi perangkat lunak asal Inggris yang berfokus pada pencegahan kejahatan finansial.

Dari total 112 negara yang diteliti, Indonesia mendapatkan skor indeks 6,53 dari skala 10, dengan intensitas aktivitas penipuan 4,93 dan intervensi pemerintah di level 0,57.

Pakistan menempati urutan pertama negara paling rentan penipuan. Skor indeks negara ini 7,48 dengan aktivitas penipuan di level 5 dan intervensi pemerintah 0,96.

Platform Digital Wajib Tunduk Hukum RI

Meutya menyatakan, platform digital global yang beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada hukum nasional. Selain itu, mereka harus memastikan algoritma dan kebijakan mereka tidak merugikan masyarakat Indonesia.

Dengan jumlah pengguna internet mencapai sekitar 229 juta orang, Meutya menyatakan Indonesia bukan sekadar pasar, melainkan yurisdiksi hukum yang harus dihormati.

“Internet memang tanpa batas. Tapi ketika platform mengambil traffic dan keuntungan dari Indonesia, maka mereka wajib patuh pada hukum Indonesia,” ujar Meutya.

Di sisi lain, sejak 20 Oktober pemerintah telah menurunkan sekitar tiga juta konten judi online atau judol. Data Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan nilai transaksi judol turun dari Rp 300 triliun menjadi Rp 150 triliun.

Menurut Meutya, capaian ini lahir dari kerja bersama Kemkomdigi dan Polri. “Kalau hanya penutupan tanpa penegakan hukum, tidak akan ada efek jera. Ini hasil kombinasi prevention dan law enforcement.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menonaktifkan tiga pejabat buntut dari bocornya data pelamar lowongan kerja (loker) yang viral di media sosial.

Ketiga pejabat yang dimaksud yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital setingkat Eselon II selaku penanggung jawab kegiatan pengadaan, Ketua Tim SDM dan Organisasi (SDMO) setingkat Eselon III dan Seorang staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Keputusan diambil setelah Inspektorat Jenderal Komdigi menyelesaikan proses investigasi dugaan kebocoran data pelamar loker. Dalam proses investigasi, Inspektorat Jenderal Komdigi menemukan fakta bahwa proses pengadaan jasa tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengadaan yang berlaku di lingkungan Komdigi, khususnya prinsip keadilan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan akuntabilitas.

Selain itu, pengadaan Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan atau PLJP terhadap sembilan posisi tenaga administrasi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), dilakukan tanpa menggunakan sistem pengadaan resmi yang telah disediakan oleh Kementerian Komdigi.

Temuan lainnya, yakni mekanisme pengadaan yang diterapkan berpotensi merugikan pihak tertentu atau menguntungkan pihak lainnya yang mengikuti proses pengadaan, sehingga bertentangan dengan asas keadilan dalam pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan temuan itu, proses pengadaan jasa terhadap posisi tenaga administrasi di lingkungan Sekretariat DJID, telah dihentikan karena tidak memenuhi ketentuan pengadaan yang berlaku.

“Pemeriksaan lanjutan sedang dilakukan sebagai dasar penjatuhan sanksi disiplin pegawai, termasuk kemungkinan penurunan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Komdigi Arief Tri Hardiyanto dalam keterangan pers, Selasa (10/2).

Inspektorat Jenderal Kementerian Komdigi menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pengadaan yang tidak adil dan tidak patuh terhadap ketentuan.

Instansi juga berkomitmen memastikan seluruh proses pengadaan di lingkungan kementerian dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi pada kepentingan publik.

Dugaan data pelamar loker Komdigi bocor itu disampaikan oleh influenser Abil Sudarman. Tautan pendaftaran disebut mengarahkan pelamar ke folder Google Drive, yakni penyimpanan berbasis komputasi awan (cloud storage) dari Google.

Di dalam folder itu, pelamar diminta mengunggah berbagai dokumen pribadi, antara lain curriculum vitae (CV), kartu tanda penduduk (KTP), surat lamaran kerja, surat keterangan sehat, transkrip nilai, serta surat pengalaman kerja. Namun Abil menyoroti akses data pelamar yang tidak dibatasi. Dia mengklaim seluruh folder milik pelamar lain dapat dibuka secara bebas oleh siapa pun yang mengakses tautan itu.

Konten viral itu dipertanyakan oleh anggota DPR Komisi I Nurul Arifin saat rapat dengan Kementerian Komdigi pada Rabu (4/2). "Pertanyaan saya, yang di jantungnya, yang di rumahnya saja seharusnya bisa memberikan keamanan digital malah kok terjadi kebocoran data seperti ini?” kata Nurul.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menonaktifkan tiga pejabat buntut dari bocornya data pelamar lowongan kerja (loker) yang viral di media sosial.

Ketiga pejabat yang dimaksud yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital setingkat Eselon II selaku penanggung jawab kegiatan pengadaan, Ketua Tim SDM dan Organisasi (SDMO) setingkat Eselon III dan Seorang staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Keputusan diambil setelah Inspektorat Jenderal Komdigi menyelesaikan proses investigasi dugaan kebocoran data pelamar loker. Dalam proses investigasi, Inspektorat Jenderal Komdigi menemukan fakta bahwa proses pengadaan jasa tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengadaan yang berlaku di lingkungan Komdigi, khususnya prinsip keadilan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan akuntabilitas.

Selain itu, pengadaan Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan atau PLJP terhadap sembilan posisi tenaga administrasi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), dilakukan tanpa menggunakan sistem pengadaan resmi yang telah disediakan oleh Kementerian Komdigi.

Temuan lainnya, yakni mekanisme pengadaan yang diterapkan berpotensi merugikan pihak tertentu atau menguntungkan pihak lainnya yang mengikuti proses pengadaan, sehingga bertentangan dengan asas keadilan dalam pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan temuan itu, proses pengadaan jasa terhadap posisi tenaga administrasi di lingkungan Sekretariat DJID, telah dihentikan karena tidak memenuhi ketentuan pengadaan yang berlaku.

“Pemeriksaan lanjutan sedang dilakukan sebagai dasar penjatuhan sanksi disiplin pegawai, termasuk kemungkinan penurunan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Komdigi Arief Tri Hardiyanto dalam keterangan pers, Selasa (10/2).

Inspektorat Jenderal Kementerian Komdigi menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pengadaan yang tidak adil dan tidak patuh terhadap ketentuan.

Instansi juga berkomitmen memastikan seluruh proses pengadaan di lingkungan kementerian dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi pada kepentingan publik.

Dugaan data pelamar loker Komdigi bocor itu disampaikan oleh influenser Abil Sudarman. Tautan pendaftaran disebut mengarahkan pelamar ke folder Google Drive, yakni penyimpanan berbasis komputasi awan (cloud storage) dari Google.

Di dalam folder itu, pelamar diminta mengunggah berbagai dokumen pribadi, antara lain curriculum vitae (CV), kartu tanda penduduk (KTP), surat lamaran kerja, surat keterangan sehat, transkrip nilai, serta surat pengalaman kerja. Namun Abil menyoroti akses data pelamar yang tidak dibatasi. Dia mengklaim seluruh folder milik pelamar lain dapat dibuka secara bebas oleh siapa pun yang mengakses tautan itu.

Konten viral itu dipertanyakan oleh anggota DPR Komisi I Nurul Arifin saat rapat dengan Kementerian Komdigi pada Rabu (4/2). "Pertanyaan saya, yang di jantungnya, yang di rumahnya saja seharusnya bisa memberikan keamanan digital malah kok terjadi kebocoran data seperti ini?” kata Nurul.