IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana kembali mengekspor ikan patin ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Komoditas ini dinilai memiliki peluang besar karena menjadi salah satu menu ikan yang paling banyak dikonsumsi selama musim haji.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud menjelaskan bahwa dalam penyediaan konsumsi jamaah haji di Mekkah, menu makanan tidak hanya terdiri dari daging, ayam, dan telur, tetapi juga ikan. Dan menurutnya, ikan patin menjadi pilihan utama untuk dikonsumsi jamaah.

"Jadi kalau kita di sana ya, kita kalau mengonsumsi di Mekkah sana, untuk haji itu mereka ada konsumsi salah satunya ikan. Jadi selain daging, ada ayam, ada telur juga ada ikan. Nah ikannya yang paling banyak memang adalah ikan patin gitu," kata Machmud dalam konferensi pers pada Kamis (19/2/2026).

Namun begitu, untuk ikan patin, pasokan saat ini masih didominasi oleh Vietnam. Machmud mengungkapkan Indonesia sebenarnya pernah memasok ikan patin untuk kebutuhan haji pada 2019. Saat itu, ekspor mencapai lebih dari 300 ton untuk melayani jamaah haji Indonesia.

Sayangnya, setelah pandemi Covid-19, ekspor sempat terhenti. Saat ini, pemerintah tengah berupaya memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan agar ekspor patin ke Arab Saudi bisa kembali dilakukan.

"Kita akan mencoba masuk lagi, ternyata ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mudah-mudahan syarat-syarat ini segera bisa selesai sehingga kita bisa melakukan ekspor patin lagi ke Arab Saudi sana," kata dia.

Mahmud memperkirakan kebutuhan ikan patin untuk sekitar 200 ribu jamaah haji Indonesia bisa mencapai 600-700 ton per musim haji. Sementara untuk kebutuhan umrah, potensinya dinilai lebih besar lagi, tergantung pada rotasi menu yang ditetapkan penyedia katering di Arab Saudi.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan prospek perekonomian global dalam tren melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi.

Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diprakirakan melambat dari 3,3 persen pada 2025 menjadi 3,2 persen dan dibarengi dengan divergensi pertumbuhan antarnegara.

"Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global terutama dipengaruhi oleh dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan berlanjutnya tensi geopolitik, kecuali AS yang diprakirakan meningkat dipengaruhi oleh besarnya stimulus fiskal dan tingginya investasi, termasuk investasi terkait artificial intelligence (AI)," ujar Perry dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Edisi Februari, Kamis (19/2/2026).

Ekonomi Eropa dan Jepang diprakirakan melambat dipengaruhi kinerja ekspor yang turun sejalan dengan perlambatan ekonomi global serta permintaan domestik yang belum kuat di tengah pengaruh investasi AI yang meningkat.

Ekonomi China juga tetap dalam tren melambat akibat konsumsi rumah tangga yang belum kuat, sementara ekonomi India juga belum kuat dengan menurunnya permintaan domestik dan kinerja sektor eksternal.

Dari pasar keuangan global, ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) tetap terbuka seiring pasar tenaga kerja yang masih lemah. Yield UST terutama tenor panjang tetap tinggi sejalan dengan peningkatan risiko fiskal AS.

Perkembangan ini mendorong aliran modal ke negara berkembang terjadi secara selektif, terutama ke saham dan obligasi jangka pendek. Indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) melemah di tengah kenaikan permintaan terhadap safe haven assets yang mendorong kenaikan harga emas.

"Ke depan, ketidakpastian perekonomian global diprakirakan tetap tinggi sehingga memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik dari rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi," kata Perry.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap progres pemulihan sarana perdagangan pascabencana Sumatera, khususnya pasar rakyat. Hingga pertengahan Februari 2026, sebesar 91,75 persen pasar rakyat terdampak bencana di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh telah kembali beroperasi.

Hal ini disampaikan Mendag dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra pada Rabu, (18/2/2026).

“Pemulihan sarana perdagangan, khususnya pasar rakyat, terus menunjukkan hasil nyata. Pasar rakyat adalah kunci pemulihan ekonomi lokal. Kami memastikan reaktivasi pasar berjalan cepat, terukur, dan menyeluruh,” ujar Mendag.

Pihaknya mendata, terdapat 194 pasar rakyat dan 18.065 pedagang yang terdampak bencana. Dari total 194 pasar tersebut, teridentifikasi sebanyak 95 unit pasar mengalami kerusakan ringan, 41 unit rusak sedang, dan 58 unit rusak berat. Hingga kini, sebanyak 178 pasar telah kembali beroperasi. Mayoritas pasar rakyat yang masih dalam pemulihan ada di wilayah Aceh.

Selain pemulihan pasar rakyat, sektor ritel turut berangsur pulih. Berdasarkan data yang dihimpun bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), terdapat 383 gerai toko swalayan yang terdampak. Sekitar 96 persen atau 368 gerai telah kembali beroperasi normal. Seluruh gerai ditargetkan pulih sepenuhnya pada akhir Februari 2026.

Mendag memaparkan, Kemendag telah melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan sarana perdagangan di wilayah terdampak bencana. Upaya tersebut meliputi pendataan pasar terdampak melalui sistem Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pelaksanaan aksi bersih pasar bersama pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga, serta penyaluran 100 unit tenda darurat.

Kemendag mengusulkan anggaran revitalisasi pasar bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.

Mendag menambahkan, terkait barang kebutuhan pokok (bapok) di Sumatra Utara, harganya tercatat stabil dan berada di bawah rata-rata nasional. Produk minyak goreng MinyaKita juga dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga membantu menjaga daya beli masyarakat di wilayah tersebut.

Sementara itu, di Sumatra Barat, harga bapok secara umum juga relatif stabil. Namun demikian, perlu perhatian khusus terhadap komoditas cabai, daging ayam, dan daging sapi yang berpotensi meningkat harganya seiring peningkatan permintaan masyarakat saat Ramadan.

“Untuk menjaga stabilitas distribusi dan ketersediaan bapok, Kemendag turut memperkuat koordinasi dengan ID FOOD dan Perum Bulog. Langkah ini untuk memastikan pasokan bapok di wilayah terdampak bencana tetap terjaga,” kata Mendag.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprediksi adanya penurunan produksi perikanan tangkap pada periode Januari-Maret 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi faktor musim dan kondisi cuaca yang kurang bersahabat.

Direktur Kepelabuhan Perikanan KKP Ady Candra mengatakan, prognosa produksi perikanan tangkap hingga Maret 2026 diperkirakan mencapai sekitar 7,3 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode normal, akibat pola musim tahunan.

"Ini sedikit agak turun memang karena pola musim dan juga pola penangkapan yang memang sangat tergantung dengan faktor cuaca," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, pada periode awal tahun Indonesia memasuki musim barat yang identik dengan curah hujan tinggi, angin, serta gelombang laut yang lebih besar. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas melaut dan penangkapan ikan menjadi terganggu.

Meski demikian, Ady menegaskan situasi ini merupakan pola musiman yang terjadi setiap tahun. Produksi diperkirakan kembali meningkat pada awal Maret seiring membaiknya kondisi cuaca dan menjelang Idulfitri terjadi peningkatan volume tangkapan.

"Biasanya di menjelang Idulfitri juga akan banyak kapal-kapal yang nanti akan kembali terutama di Pantura, sehingga ini juga akan mendorong peningkatan produksi dari sektor perikanan tangkap," kata Ady.

"Jadi ini pola musiman yang terjadi setiap tahunnya. Kalau kita mengacu, merujuk ke beberapa jenis ikan utama yang didaratkan, harga sebenarnya relatif stabil, tidak banyak peningkatan harga berjenis ikannya," ujar dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan harga komoditas hasil laut relatif stabil memasuki bulan suci Ramadan 2026. Meski terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas di beberapa daerah, namun secara nasional harga dinilai masih dalam level aman.

Direktur Kepelabuhan Perikanan KKP Ady Candra mengatakan, stabilitas harga terlihat pada sebagian besar jenis ikan utama yang didaratkan di berbagai pelabuhan perikanan.

“Kalau kita merujuk ke beberapa jenis ikan utama yang didaratkan, harga sebenarnya relatif stabil, tidak banyak peningkatan,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Dia menjelaskan, kenaikan harga tercatat pada komoditas ikan cakalang di sejumlah wilayah, terutama di Sulawesi. Namun secara nasional, harga cakalang masih tergolong stabil.

Hal serupa juga terjadi pada komoditas cumi yang mengalami kenaikan terbatas di Jakarta dan Jawa Tengah. Sementara itu, ikan kakap secara umum stabil, meskipun terdapat kenaikan di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, dan Jakarta.

Untuk komoditas ekonomis penting lainnya seperti tongkol, harga juga dominan stabil. Kenaikan hanya terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Harga tuna tercatat stabil secara nasional, dengan kenaikan terbatas di Sulawesi Utara yang memang menjadi salah satu sentra produksi sekaligus konsumsi lokal tuna.

"Tuna dominan stabil, kenaikan hanya di Sulawesi Utara. Ya memang dominan tuna di sana dan juga dominan dikonsumsi oleh masyarakat lokal di sana," kata dia.

Dari sisi produksi, Ady memprediksi adanya penurunan produksi perikanan tangkap pada periode Januari hingga Maret 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi faktor musim dan kondisi cuaca yang kurang bersahabat.

Dia menyampaikan, prognosa produksi perikanan tangkap hingga Maret 2026 diperkirakan mencapai sekitar 7,3 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode normal akibat pola musim tahunan.

"Ini sedikit agak turun memang karena pola musim dan juga pola penangkapan yang memang sangat tergantung dengan faktor cuaca," ujar Ady.

Dia menerangkan, pada periode awal tahun Indonesia memasuki musim barat yang identik dengan curah hujan tinggi, angin, serta gelombang laut yang lebih besar. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas melaut dan penangkapan ikan menjadi terganggu.

Meski demikian, Ady menegaskan situasi ini merupakan pola musiman yang terjadi setiap tahun. Produksi diperkirakan kembali meningkat pada awal Maret seiring membaiknya kondisi cuaca dan menjelang Idulfitri terjadi peningkatan volume tangkapan.

"Biasanya di menjelang Idul Fitri juga akan banyak kapal-kapal yang nanti akan kembali terutama di Pantura sehingga ini juga akan mendorong peningkatan produksi dari sektor perikanan tangkap," kata Ady.

"Jadi ini pola musiman yang terjadi setiap tahunnya. Kalau kita mengacu, merujuk ke beberapa jenis ikan utama yang didaratkan, harga sebenarnya relatif stabil, tidak banyak peningkatan harga berjenis ikannya," ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) senilai USD38,4 miliar antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Penandatanganan MoU itu dilakukan dalam sesi roundtable Business Summit yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council (US-ABC). Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Penandatanganan 11 MoU ini menjadi wujud konkret kolaborasi sektor pemerintah serta swasta kedua negara di berbagai bidang, mulai dari pertambangan dan hilirisasi, energi, agribisnis, tekstil dan garmen, hingga manufaktur furnitur dan pengembangan teknologi.

Berikut daftar lengkap nota kesepahaman yang ditandatangani:

1. Memorandum of Agreement tentang Critical Mineral, ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dan President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dan President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas.

2. MoU Oilfield Recovery antara Pertamina dan Haliburton, ditandatangani oleh CEO Pertamina Simon Mantiri dan President Director Haliburton Ankush Balla.

3. MoU di bidang Agrikultur (Jagung) antara PT. Cargill Indonesia, PT Arena Agro Andalan dan Cargill Inc, ditandatangani oleh Managing Director Amcham mewakili Fanny Hosea PT Sorini Agro Asia Corporindo (Cargill Indonesia) Donna Priadi dan Director International Government Relations (China & APAC) at Cargill Elizabeth Struse.

4. MoU tentang Cotton antara Busana Apparel Group dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh Chief Marketing Officer Busana Apparell Manish Virmani serta Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck.

5. MoU tentang Cotton antara Daehan Global dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh CEO of Daehan Global Boo Hyung Lee dan Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck.

6. MoU tentang Shredded Worn Clothing antara Asosiasi Garment dan Textile Indonesia, PT Pan Brothers dan Ravel, ditandatangani oleh CEO PT PAN Brothers Ludijanto Setijo dan CEO Ravel Zahlen Titcomb.

7. MoU tentang Furnitur antara ASMINDO (Indonesian Furniture Industry & Handicraft Association) dan Bingaman and Son Lumber, Inc, ditandatangani oleh CEO Vivere Group (ASMINDO) Dedy Rochimat dan Director of Exports Jeremy Roupp.

8. MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri dan Essence, ditandatangani oleh President Director Ahmad Maaruf Maulana dan President Director Chester Coleman.

9. MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri (GBI) dan Tynergy Technology Group, ditandatangani oleh Director GBI Kadafi Yahya Muhamad dan President Direkturr Yan Purba.

10. Transnational Free Trade Zone Friendship antara Galang Bumi Industri dan Solanna Group LLC, ditandatangani oleh Director Tjaw Hioeng dan Presiden Solana Gorup David Fordon.

11. MoU tentang Furnitur/Wood Product antara Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (HIMKI) dan American Hardwood Export Council, ditandatangani oleh Head of Promotion and Marketring for Americas Rudy Hartono dan American Hardwood Export Council Michael Snow.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto meyakini proses negosiasi perundingan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) dalam beberapa bulan terakhir menghasilkan kesepakatan yang solid.

“Saya berada di sini untuk menyelesaikan sebuah perjanjian perdagangan besar antara kedua negara kita. Kami telah bernegosiasi dengan sangat intens selama beberapa bulan terakhir dan saya rasa kita telah mencapai kesepakatan yang solid dalam banyak isu,” kata Prabowo saat memberi sambutan di Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, AS, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Prabowo berharap, perjanjian perdagangan ini dapat menjadi dorongan besar bagi kemitraan dan kerja sama ekonomi AS-Indonesia yang berkelanjutan.

“Sebagaimana Anda ketahui, kita telah menandatangani beberapa perjanjian penting antara mitra Indonesia dan AS, baik antarlembaga pemerintah maupun antarperusahaan. Di antaranya adalah perjanjian implementasi sebagai tindak lanjut dari poin-poin utama yang telah disepakati antara Indonesia dan AS mengenai keseimbangan perdagangan antara kedua negara,” ujar dia.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan meneken perjanjian tarif dagang dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington, DC, pada Kamis, 19 Februari 2026.

"Rencana kalau sesuai jadwal di tanggal 19 (Februari)," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Prasetyo menjelaskan, agenda utama Presiden Prabowo di AS adalah menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Setelah agenda tersebut, akan ada penandatanganan kerja sama tarif dagang antara kedua negara.

"Agenda Bapak Presiden yang pertama adalah menghadiri undangan mengenai meeting BOP ya, Board of Peace. Kemudian juga atas koordinasi kedua negara, salah satu tambahan agendanya adalah insyaAllah akan ada penandatanganan mengenai tarif dagang dengan pemerintah Amerika Serikat," ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan dan stabilitas harga ikan dalam kondisi aman selama Ramadan hingga Lebaran 2026.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, TB Haeru Rahayu, menyatakan pihaknya optimistis pasokan ikan hasil budidaya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode bulan suci. Optimisme itu didasarkan pada proyeksi produksi tiga bulan pertama 2026 yang menunjukkan tren positif.

"Kalau kita lihat ketersediaan hasil budidaya di 2026 ini, kami KKP, khususnya Dirjen Perikanan Budi Daya sangat optimistis. Kami bisa pastikan bahwa kebutuhan atau pasok ikan hasil budidaya dari sektor perikanan budidaya ini selama bulan puasa sampai nanti lebaran insyaallah bisa terpenuhi dengan baik," ungkapnya dalam konferensi pers, Kamis (19/2/2026).

Berdasarkan proyeksi Januari hingga Maret 2026, lanjutnya, sejumlah komoditas perikanan budidaya mengalami peningkatan produksi. Ikan kerapu tercatat naik 11,32 persen, kakap meningkat, dan lobster tumbuh 12,27 persen meski volumenya relatif terbatas.

Produksi udang juga disebut tetap positif 3,63 persen meskipun sempat terdampak isu cemaran cesium 137. Sementara itu, bandeng naik 0,84 persen dan nila melonjak 10,24 persen. Haeru menyebut, secara rata-rata, peningkatan produksi mencapai 19,09 persen.

Namun, terdapat catatan pada komoditas ikan mas yang mengalami penurunan sebesar 4,11 persen. Menurut Haeru, kondisi tersebut dipengaruhi curah hujan tinggi sepanjang 2025 yang berdampak pada sentra produksi.

"Kami punya modeling di Kerawang, luar biasa curah hujannya, untungnya ikan nila jauh lebih tahan dibandingkan dengan ikan yang lain secara umum. Jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman," tuturnya.

Dari sisi harga, Haeru memastikan tekanan inflasi relatif terkendali. Kenaikan harga berbagai jenis ikan diperkirakan hanya berada di kisaran 0,25 hingga 1,39 persen, mulai dari kerapu hingga papuyu.

"Kekhawatiran inflasi juga tidak perlu kita risaukan. Kenapa? Di data ini terjawab sudah, harga kenaikannya hanya di sekitaran 0,25 sampai 1,39 persen. Mulai dari ikan kerapu sampai ikan papuyu," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan memastikan sebagian besar harga komoditas pangan di Pasar Koja Baru, Jakarta Utara, sesuai harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan pembelian (HAP). Hal ini didapat setelah satgas melakukan sidak ke salah satu pasar tertua di utara Jakarta ini pada Kamis (19/2/2026).

"Seperti contohnya beberapa komoditi diatur dalam HET dan juga beberapa lainnya diatur dalam HAP," kata Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Ardila Amry saat selesai sidak di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Meski begitu, Ardila mengatakan ada beberapa temuan yang menjadi atensi seperti adanya penjualan daging yang diukur tidak berdasarkan satuan berat, melainkan ukuran. Masih ditemukan pedagang ayam, misalnya, yang menjual secara per ekor, bukan per kilogram.

"Harga ayam ras itu maksimal HAP-nya itu adalah Rp40 ribu per kilogram. Namun tadi di pedagang, mereka menjualnya bukan dalam satuan kilogram tetapi dalam bentuk ekor. Sedangkan kalau ditimbang itu beratnya bisa mencapai satu setengah kilogram," kata dia.

Selain itu, satgas juga menemukan hal serupa pada penjualan beras. Pedagang menjual beras secara kilogram, sedangkan aturan penjualan beras dilakukan secara per liter.

Ardila menegaskan kepolisian yang termasuk bagian satgas memantau secara rutin ketersediaan dan harga pangan di pasaran sesuai aturan berlaku. Setiap harinya, Polda Metro Jaya bersama pihak Bapanas hingga Bulog melakukan sidak di puluhan pasar yang menjadi domisili pengawasan.

"Selain langkah preemtif, kami juga ada upaya ataupun langkah preventif. Selain itu juga ada teguran secara administrasi yang dilakukan oleh rekan-rekan kami dari Dinas Perdagangan kepada para pedagang yang tidak menjual komoditi tersebut sesuai dengan HET ataupun HAP," ujarnya.

Ke depan, kata dia, satgas tidak segan menindak tegas pihak-pihak yang menjual pangan di atas harga sesuai aturan pemerintah. Bagi pedagang yang melakukan pelanggaran, satgas bakal mencabut izin usahanya.

"Namun tidak berhenti di situ, kami pun juga melakukan upaya represif. Upaya represif ini kepada para pedagang yang kami maksud upaya represif di sini adalah bagi mereka yang melakukan penimbunan, ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 terkait dengan Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 berkaitan dengan Pangan," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Indonesia tengah bersiap menyambut babak baru hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS) melalui penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai kesepakatan yang mencakup penetapan tarif resiprokal sebesar 19 persen bagi produk Indonesia di pasar AS tersebut harus dipandang sebagai peluang besar untuk melakukan lompatan kualitas pada sektor ekspor nasional.

Meskipun tarif 19 persen menjadi tantangan biaya masuk ke pasar Amerika, dia optimistis momentum itu dapat dikelola sebagai motor penggerak transformasi industri yang lebih kompetitif dan bernilai tambah tinggi.

“Tarif 19 persen harus dibaca sebagai alarm untuk percepatan diversifikasi ekspor dan peningkatan nilai tambah. Pemerintah perlu memastikan sertifikasi, logistik, produktivitas, dan kepatuhan asal barang menjadi kekuatan, bukan beban,” ujar Achmad dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/2/2026).

Dia menyoroti bahwa keterbukaan pasar ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk naik kelas. Dengan adanya penurunan tarif dari angka sebelumnya bagi komoditas unggulan dan komitmen pembukaan pasar, Indonesia dapat memperkuat posisi tawarnya melalui mandat hilirisasi yang tertuang dalam UU Minerba.

Strategi ini memastikan bahwa akses pasar yang diberikan kepada Amerika Serikat berujung pada investasi pengolahan di dalam negeri, pemindahan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

“Jika Indonesia membaca ini sebagai arsitektur baru hubungan dagang yang menyentuh standar, rantai pasok, regulasi, dan ruang kebijakan, maka kita bisa menempatkan kepentingan nasional sebagai panglima,” tuturnya.

Terkait rencana transaksi komersial antar perusahaan (Business to Business) yang tercatat dalam kerangka ART, mulai dari sektor penerbangan hingga energi, Achmad melihat hal ini sebagai pintu masuk penguatan infrastruktur ekonomi digital dan fisik Indonesia.

Ia menekankan bahwa setiap komitmen pembelian harus dibarengi dengan transfer kemampuan yang memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri.

“Daftar B2B harus diposisikan sebagai pintu masuk investasi, penguatan rantai pasok, dan transfer kemampuan, bukan sekadar belanja,” ujarnya.

Dalam era digital, Achmad mendukung langkah pemerintah untuk tetap menyelaraskan kesepakatan internasional dengan regulasi domestik, seperti UU Pelindungan Data Pribadi (PDP). Menurutnya, perdagangan yang sehat adalah perdagangan yang menghormati kedaulatan hukum nasional, sehingga pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tetap memiliki pondasi pengawasan yang kuat.

Dengan visi yang jernih, dia meyakini bahwa Indonesia mampu melewati "gerbang tol" pasar Amerika tanpa kehilangan arah kebijakan industrialisasinya.

“Perdagangan modern tidak lagi tentang siapa menurunkan tarif paling cepat. Ia tentang siapa paling siap menegosiasikan standar, data, rantai pasok, dan ruang kebijakan,” katanya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim bahwa kebijakan tarifnya secara signifikan mengurangi defisit perdagangan negara tersebut.

“Defisit perdagangan Amerika Serikat telah berkurang sebesar 78 persen karena tarif yang dikenakan kepada perusahaan dan negara lain," kata Trump di platform Truth Social, dilansir dari Money Control pada Kamis (19/2/2026).

"Defisit akan memasuki wilayah positif tahun ini, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini," katanya.

Pernyataan Trump disampaikan menjelang rilis data perdagangan resmi untuk Desember.

AS diproyeksikan mencatatkan surplus perdagangan bulanan sekitar USD55,5 miliar pada Desember. Jika benar, itu akan menjadi surplus bulanan pertama sejak 1975.

AS diperkirakan mencatatkan defisit perdagangan lebih dari USD800 miliar pada 2025, lebih rendah dari USD1,2 triliun di 2024.

Para analis mengaitkan sebagian besar pengurangan defisit dengan lonjakan impor selama kuartal pertama, karena bisnis mempercepat pengiriman menjelang tarif "Hari Pembebasan" Trump yang diperkenalkan pada April. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Akselerasi pengembangan green industrial park dinilai bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan. Transformasi menuju kawasan industri rendah karbon juga menjadi bagian penting dalam mendukung target Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Chief Executive Officer (CEO) SUN Energy Jefferson Kuesar menegaskan, pendekatan energi berkelanjutan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Menurutnya, langkah ini perlu ditempuh untuk menjaga daya saing kawasan industri Indonesia di pasar global.

“Akselerasi green industrial park bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menjaga daya saing kawasan industri Indonesia di pasar global,” ujar Jefferson dalam keterangan resminya, dikutip pada Kamis (19/2/2026).

“Melalui pendekatan Energy-as-a-Solution, kami tidak hanya menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), tetapi membangun fondasi energi terbarukan yang lebih stabil, efisien, dan rendah emisi bagi tenant dan pengelola kawasan industri. Inilah kontribusi kami dalam mempercepat transisi energi dan mendorong implementasi kawasan industri hijau di Indonesia," katanya.

Menurutnya, pengembangan PLTS di kawasan industri menjadi fondasi awal dalam membangun ekosistem industri hijau. Sebagai pusat aktivitas manufaktur dan konsumsi energi berskala besar, kawasan industri memegang peran strategis dalam menurunkan emisi operasional sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Laporan Center for Global Sustainability mencatat, sedikitnya 21 kawasan industri di Indonesia telah menggunakan atau merencanakan pemanfaatan PLTS sebagai bagian dari strategi energi bersih. Salah satu implementasi yang berkembang terlihat di Kawasan Industri Jababeka.

Di kawasan tersebut, SUN mengembangkan PLTS dengan kapasitas total 1,8 megawatt (MW) yang dimanfaatkan oleh tenant lintas sektor, mulai dari industri material bangunan, komponen otomotif, farmasi, laboratorium inspeksi, hingga industri kemasan. Model ini dinilai berpotensi menjadi pilot project bagi pengembangan kawasan industri rendah karbon di Indonesia.

Selain pengembangan PLTS, elektrifikasi transportasi logistik dan operasional kawasan industri juga menjadi elemen penting dalam dekarbonisasi.

CEO SUN Mobility Karina menyebut solusi ekosistem kendaraan listrik atau EV membantu industri ke operasional yang selaras dengan target Net Zero Emissions (NZE) 2060.

“Selain mengembangkan sistem energi surya, kami memandang elektrifikasi transportasi logistik dan operasional turut menjadi elemen penting dalam upaya dekarbonisasi kawasan industri," ujar Karina.

“Melalui solusi EV ecosystem yang kami kembangkan, kami melengkapi strategi Energy-as-a-Solution dari SUN. Tujuan kami adalah membantu tenant industri beralih ke operasional yang lebih efisien, lebih bersih, dan selaras dengan target Net Zero," kata dia.

(Dhera Arizona)