REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta melakukan penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany & Co. Hal itu dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value goods, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang," kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto, dalam keterangan yang diterima pada Kamis (19/2/2026)

Pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap tiga toko perhiasan Tiffany & Co. Ia menyampaikan bahwa pemilik (owner) atau pihak manajemen perusahaan perhiasan tersebut dapat memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta.

Selain toko perhiasan Tiffany & Co di Plaza Senayan yang dilakukan penindakan, terdapat dua toko lainnya dari merek (brand) perhiasan kelas dunia tersebut di Plaza Indonesia dan Pacific Place.

Ia menegaskan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penindakan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan wilayah Jakarta.

"Untuk saat ini tiga toko. Terkait perkembangan ke depan dimungkinkan akan bertambah lagi. Tidak cuma satu outlet," ungkapnya.

Bisnis.com, MALANG — Bea CukaiMalang berhasil menggagalkan peredaran 20.080 batang rokok ilegal senilai Rp394,58 juta lewat perusahaan jasa ekspedisi dan penyisiran di jalan tol.

Kepala Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan pada Senin (16/2/2026) sekitar pukul 01.00 WIB, Tim Bea Cukai Malang menerima informasi terkait adanya sarana pengangkut berupa mobil barang model pickup warna hitam yang diduga membawa Barang Kena Cukai (BKC) ilegal dan akan melintasi wilayah Malang.

“Menindaklanjuti informasi tersebut, tim melakukan penyisiran dan menemukan kendaraan dimaksud saat melintas di Jalan Tol Malang,” katanya, Rabu (18/2/2026).

Petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kendaraan tersebut. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan di Jalan Ki Ageng Gribig, Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Dari hasil pemeriksaan, kata dia, kendaraan tersebut kedapatan mengangkut BKC hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM) berbagai merek, antara lain Marbol, M Mild, dan M Class, tanpa dilekati pita cukai. Total barang yang diamankan sebanyak 9.800 bungkus atau setara dengan 196.000 batang rokok ilegal.

Atas temuan tersebut, petugas melakukan penindakan dan mengamankan barang bukti untuk diproses lebih lanjut di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dari penindakan ini, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp146.216.000 dengan total perkiraan nilai barang sebesar Rp291.060.000,” ucapnya.

Sebelumnya, pada Kamis (12/2/2026), sekitar pukul 13.00 WIB, Tim Bea Cukai Malang melaksanakan kegiatan patroli darat rutin dengan fokus pengawasan pada jasa ekspedisi di wilayah Kabupaten Malang. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan BKC ilegal yang kerap memanfaatkan jalur distribusi pengiriman barang.

Tim kemudian melakukan pemeriksaan di salah satu jasa ekspedisi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dalam proses pemeriksaan terhadap sejumlah paket kiriman, petugas menemukan adanya pengiriman BKC hasil tembakau (HT) jenis SKM berbagai merek, antara lain SA dan GA, yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil pendalaman, total barang yang diamankan sebanyak 4 koli atau 460 bungkus, setara dengan 9.080 batang rokok ilegal. Atas temuan tersebut, tim segera melakukan tindakan penindakan dan mengamankan seluruh barang untuk selanjutnya dibawa ke KPPBC Tipe Madya Cukai Malang guna proses penelitian dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dari penindakan ini, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp6.773.680, dengan total perkiraan nilai barang sebesar Rp13.483.800,” ucapnya.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai operasi penindakan rokok ilegal pada jalur distribusi ini setidaknya mengurangi arus pergerakan peredaran rokok tersebut, meskipun jika diamati lebih mendalam, penindakan pada jalur distribusi ini kurang signifikan memutus peredaran rokok ilegal.

Namun demikin, kata dia, operasi yang terus dilakukan oleh tim bea cukai menunjukkan komitmen tinggi untuk menutup kebocoran penerimaan negara akibat praktik rokok ilegal. Menurutnya, dengan penguatan pada penindakan rokok ilegal inilah yang akan menjadi kunci penerimaan cukai meningkat karena market akan terlindungi dari serangan masif rokok illegal sehingga akan mendorong peningkatan produksi pabrikan rokok legal.

Dampak akhirnya, pemesanan pita cukai akan meningkat dan dipastikan penerimaan negara dari cukai meningkat pula. Oleh karena itu, tim bea cukai jangan dibiarkan sendiri berperang melawan praktik illegal ini, pemerintah pusat, APH, Masyarakat, media, dan pemerintah daerah harus bersinergi menutup kebocoaran penerimaan negara akibat rokok illegal.

“Penguatan pemberantasan juga disertai dengan alokasi pendanaan DBHCHT yang lebih besar untuk penegakkan hukum dalam pemberantasan rokok ilegal, karena saat ini penegakkan hukum menjadi prioritas, bukan menambah kegaduhan dengan rencana memberi karpet merah pada rokok ilegal melalui penambahan layer,” ucapnya. (K24)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bantuan kemanusiaan dapat dibebaskan dari ketentuan kepabeanan selama ada keterangan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Selama ada keterangan dari BNPB, bisa kita bebaskan. BNPB bilang barang untuk bantuan bencana, Bea Cukai akan melepaskan itu," kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera bersama Pimpinan DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Pernyataan tersebut merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengungkapkan kalau, bantuan kemanusiaan dari diaspora Aceh di Malaysia untuk korban bencana di Aceh tertahan di pelabuhan, karena proses administrasi dan pemeriksaan oleh Bea Cukai.

Bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan pokok hingga pakaian dan perlengkapan lainnya dengan nilai ratusan miliar rupiah.

"Ini diaspora mereka kumpul warga Aceh di sana (Malaysia). Barangnya sudah ada di Port Klang, mereka mohon bisa dikirimkan ke pelabuhan di Lhokseumawe," kata Tito dalam kesempatan yang sama, Rabu (18/2).

Ia menjelaskan bantuan yang dikumpulkan warga Aceh di Malaysia itu antara lain minyak goreng sekitar 3.000 liter senilai Rp1 miliar, gula pasir senilai Rp50 juta, air mineral senilai Rp672 juta, makanan siap saji 5.000 dus senilai Rp1 miliar, serta Al-Quran senilai Rp1 miliar.

Selain itu, terdapat bantuan pakaian baru sekitar 3.000 karung dengan nilai sekitar Rp166 miliar dan perlengkapan kloset toilet senilai Rp4,8 miliar.

Menurut Tito, bantuan tersebut bukan berasal dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), melainkan dari komunitas keluarga diaspora Aceh. Pemerintah, kata dia, berupaya menjaga hubungan baik dengan para donatur selama barang yang dikirim tidak melanggar ketentuan.

"Kami mohon ini menjadi perhatian untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga, karena bukan dari pemerintah, bukan dari LSM juga, tapi dari kumpulan keluarga. Sepanjang tidak ada barang terlarang seperti narkoba atau senjata, semua harus diperiksa baru boleh masuk," ujarnya.

Tito menjelaskan Bea Cukai meminta persyaratan tambahan sebelum bantuan dapat masuk ke Indonesia. Untuk komoditas minyak goreng dan gula pasir, misalnya, diperlukan persetujuan dari kementerian teknis, yakni Kementerian Pertanian.

Selain itu, otoritas kepabeanan juga menyoroti bantuan pakaian baru bernilai besar agar tidak mengganggu produksi dalam negeri. Pemerintah daerah, kata Tito, siap melakukan pengawasan ketat agar bantuan tersebut langsung disalurkan kepada pengungsi dan tidak diperjualbelikan.

Ia menambahkan bantuan beras sempat diusulkan, namun ditolak pemerintah karena Indonesia telah mencapai swasembada beras.

Ke depan, Tito menyatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan BNPB untuk menerima dan menyalurkan bantuan tersebut. BNPB direncanakan menjadi pihak yang menerima sekaligus mendistribusikan bantuan kepada korban bencana di Aceh.

 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita uang Rp5 miliar yang tersimpan dalam lima koper. Penyitaan ini seusai penggeledahan safe house terkait kasus dugaan korupsi impor barang di Ditjen Bea Cukai di kawasan Ciputat , Tangerang Selatan, Banten.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, uang dalam koper itu ditemukan di salah satu safe house . "Uang dalam koper yang diamankan pada saat penyidik melakukan giat geledah, adalah di safe house," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Budi menyebutkan, pihaknya akan mendalami perihal temuan uang Rp5 miliar dalam koper tersebut. Termasuk siapa pemilik safe house yang diduga digunakan untuk menyimpan uang hasil korupsi tersebut.

"Termasuk juga penggunaan safe house, sebagaimana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan pada pekan sebelumnya. Dimana para pihak juga menggunakannya untuk menempatkan uang-uang yang diduga terkait dengan perkara ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyita uang lebih dari Rp5 miliar dalam berbagai pecahan mata uang. Uang tersebut disita dari lima koper terkait dugaan korupsi impor barang di Ditjen Bea dan Cukai.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, pihaknya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi para pihak terkait di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan.

"Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan barang bukti 5 koper berisi uang tunai senilai Rp5 miliar lebih. Uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar AS, dolar Singapura, dolar Hong Kong, hingga ringgit," kata Budi.

Selain uang, kata Budi, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik lainnya.

Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap impor barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Penetapan ini kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Rabu, 4 Februari 2026.

Dalam OTT di wilayah Jakarta dan Lampung itu, awalnya KPK menangkap 17 orang. Namun, setelah proses penyidikan, enam orang dijadikan tersangka dalam perkara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penyitaan Rp5 miliar dalam kasus dugaan suap impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diamankan di "Safe House" yang terletak di Ciputat, Tangerang.

Adapun penyitaan berlangsung pada Jumat, (13/2/2026) yang menyita uang dalam bentuk pecahan Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Hong Kong Dolar, hingga Ringgit.

"Uang dalam koper yang diamankan pada saat penyidik melakukan giat geledah adalah di safe house. Penyidik tentunya akan mendalami temuan 5 koper berisi uang tersebut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2/2026).

Budi menjelaskan pendalaman juga menyasar penggunaan safe house. Termasuk aliran dana dan peran-peran pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Pasalnya, ini merupakan safe house kedua yang ditemukan penyidik KPK di mana yang pertama saat tim lembaga antirasuah melakukan kegiatan tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026), dengan menyita sejumlah uang dan emas yang total nilainya mencapai Rp40,5 miliar.

"Betul, beda dengan sebelumnya," jelas Budi.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan 6 tersangka dengan rincian sebagai berikut:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan pada Oktober 2025, Orlando, Sisprian, John, Andri, dan Dedy merencanakan upaya meloloskan barang impor.

Orlando memerintahkan Filar selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun ruleset pada angka 70%. Sebab, barang yang melewati jalur merah harus diperiksa secara fisik dengan ketat oleh petugas.

"Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan &Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untukdimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesinpemeriksa barang)," jelas Asep.

Pengkondisian tersebut membuat barang-barang PT BR diduga masuk tanpa pemeriksaan fisik sehingga barang ilegal berpotensi masuk ke Indonesia.

Asep menyebutkan bahwa pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai selama Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Bahkan terkuak bahwa oknum pegawai DJBC menyewa "safe house" untuk menyimpan uang hingga emas. Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar.

IDXChannel - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten menerbitkan izin fasilitas Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) kepada Nusantara International Convention Exhibition (NICE) pada Kamis (5/2/2026).

Pusat Meeting, Incentive, Convention, Exhibitions (MICE) di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) tersebut dikelola oleh PT Industri Pameran Nusantara, anak usaha PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK).

Fasilitas TPPB memungkinkan penyelenggaraan pameran menampilkan barang impor tanpa dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor pada tahap awal. Fasilitas ini tidak hanya menguntungkan peserta pameran asing, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal produk-produk global secara langsung.

Pemberian fasilitas tersebut dilakukan setelah perusahaan melalui serangkaian tahapan penilaian, mulai dari pemeriksaan dokumen administrasi, pemeriksaan fisik lokasi, hingga pemaparan proses bisnis.

Selama proses tersebut, Kanwil Bea Cukai Banten secara aktif memberikan asistensi dan pendampingan guna memastikan pengajuan izin TPPB berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini menjadi bagian dari komitmen Bea Cukai dalam mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Kepala Kanwil Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo, secara langsung menyerahkan izin fasilitas TPPB yang telah disetujui dalam rapat penilaian kelayakan.

“Hasil penilaian dari pemaparan proses bisnis menunjukkan bahwa Nusantara International Convention Exhibition (NICE) memenuhi kriteria untuk mendapatkan izin fasilitas sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat," katanya dikutip Selasa (17/2/2026).

Dengan adanya fasilitas TPPB tersebut, NICE diperkirakan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian melalui peningkatan devisa dan pendapatan nasional dari kegiatan pameran yang dilaksanakan.

Selain itu, keberadaan TPPB di kawasan PIK 2 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar, termasuk membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan aktivitas sektor pendukung seperti perhotelan, transportasi, jasa katering, hingga pelaku UMKM lokal.

Direktur Utama PT Industri Pameran Nusantara, Yohanes Edmond Budiman menambahkan, Bea Cukai, khususnya Bea Cukai Banten telah memberikan layanan prima melalui asistensi berkelanjutan selama proses pengajuan perizinan.

“Bea Cukai Banten menunjukkan pelayanan yang responsif dan sigap, terutama dalam memberikan asistensi serta informasi yang kami perlukan sepanjang proses pengajuan izin,” ujar Yohanes.

Pemberian izin fasilitas TPPB merupakan wujud nyata dari misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yaitu industrial assistance dan trade facilitator yang berdampak positif pada beban biaya industri serta memberikan efek berganda bagi perekonomian sekitar wilayah operasional.

Melalui pemanfaatan TPPB, penyelenggaraan pameran internasional dapat menjadi lebih efisien, kompetitif serta adaptif terhadap perubahan dan perkembangan kebutuhan industri.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA - Direktorat Interdiksi Narkotika, Kanwil Bea Cukai Jakarta, dan Bea Cukai Pasar Baru bersama Bareskrim Polri berhasil menggagalkan penyelundupan sekaligus membongkar laboratorium pembuatan metamfetamina/sabu di Jakarta Utara. Total barang bukti narkoba yang disita mencapai lebih dari 13 kilogram sabu.

"Pengungkapan kasus ini merupakan hasil rangkaian pengawasan barang kiriman internasional dan pengembangan informasi yang berlangsung selama tiga hari, Jumat-Minggu, 13-15 Februari 2026. Operasi dilakukan di beberapa lokasi, yakni apartemen di kawasan Pluit dan Sunter, serta sebuah rumah makan di Jakarta Timur," ungkap Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, R. Syarif Hidayat, Selasa (17/2/2026).

Kasus bermula dari kecurigaan petugas Bea Cukai saat memeriksa barang kiriman pos asal Iran menggunakan mesin pemindai (x-ray) di Kantor Pos Pasar Baru, pada Kamis, 12 Februari 2026. Petugas menemukan kristal biru yang disembunyikan di dinding kemasan peti kulit dan setelah diuji terbukti positif mengandung narkotika golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 11,56 kilogram.

Barang bukti tersebut kemudian diserahterimakan kepada Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan controlled delivery. Dari pengembangan kasus tersebut, pada Jumat 13 Februari 2026 di sebuah apartemen di Pluit aparat mengamankan seorang warga negara Iran berinisial KKF yang bertindak sebagai penerima paket.

Pengembangan selanjutnya pada Sabtu, 14 Februari 2026 mengarah pada penangkapan tersangka lain berinisial SB warga negara Iran yang diduga berperan sebagai peracik sabu serta pengungkapan sebuah apartemen di Sunter yang difungsikan sebagai clandestine lab.

Lihat video: Prabowo Minta ke Kapolri Ikut Penggerebekan Pabrik Narkoba



Dari lokasi laboratorium tersebut, petugas menemukan tambahan sabu seberat 1.683 gram beserta berbagai peralatan produksi seperti kompor portabel, timbangan, cairan kimia, alat penggiling serbuk, dan limbah sisa pengolahan. Kemudian pada Minggu, 15 Februari 2026 tim gabungan melaksanakan olah TKP forensik.

"Temuan ini menegaskan bahwa jaringan tersebut berperan sebagai penerima barang, sekaligus memproduksi ulang narkotika di dalam negeri," tambah Syarif.

Syarif juga menegaskan pengungkapan ini memiliki makna penting bagi keselamatan publik. “Penindakan ini menjadi bentuk nyata perlindungan terhadap masyarakat. Setiap kilogram narkotika yang berhasil digagalkan peredarannya berarti kita mencegah potensi kerusakan ribuan generasi muda serta menjaga ketahanan sosial keluarga Indonesia,” ujar Syarif.

Keberadaan laboratorium narkotika di kawasan hunian padat penduduk, menurut Syarif juga menimbulkan risiko besar, seperti penyalahgunaan obat terlarang serta potensi bahaya kebakaran dan paparan bahan kimia beracun. Karena itu, pengungkapan clandestine lab dinilai memberi manfaat langsung berupa peningkatan rasa aman warga sekitar serta pencegahan risiko kesehatan lingkungan.

Seluruh barang bukti dan tersangka kini dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Aparat masih melakukan pendalaman guna menelusuri jaringan internasional yang terlibat.

"Sinergi lintas instansi ini diharapkan terus mempersempit ruang gerak peredaran narkotika sekaligus memastikan masyarakat memperoleh lingkungan yang lebih aman, sehat, dan produktif," ucapnya.

DPR mendukung langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyegel sejumlah gerai toko perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta karena diduga melanggar administrasi barang impor.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengungkapkan rakyat Indonesia telah menunggu lama gebrakan tegas DJBC Kemenkeu dalam memberantas korupsi dan impor ilegal.

"Saya mendukung penuh langkah hukum yang dilakukan Kakanwil Bea Cukai DKI Jakarta. Harus jadikan ini model dan contoh untuk daerah-daerah lain," kata Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman kepada wartawan pada Senin (16/2).

Benny juga menyebut gebrakan yang dilakukan DJBC  sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam rangka membasmi mafia hukum dan praktik korupsi yang berkembang di sektor kepabeanan tersebut.

"Untuk membersihkan bea cukai dari praktik korupsi dibutuhkan langkah tegas seperti itu. Rakyat telah menunggu lama gebrakan tegas seperti ini," ucap Anggota Komisi III DPR ini.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menuturkan pelanggaran kasus impor dan ekspor memang marak terjadi.

Modus yang sering digunakan adalah merekayasa kewajiban pemberitahuan impor barang. Hal ini untuk memperoleh selisih harga dari kewajiban yang seharusnya wajib dibayar sesuai Undang-undang Kepabeanan

"Misalnya, mulai dari klasifikasinya, atau juga mungkin barang setengah jadi dinyatakan sebagai barang jadi. Ini menghindari kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan oleh importir," tutur dia.

Menurut Zaenur, praktik seperti ini jelas merugikan negara. Pasalnya, mereka tidak membayar cukai dan pajak dengan ketentuan yang seharusnya.

Zaenur juga mengimbau Bea Cukai memeriksa internal apakah ini juga melibatkan oknum aparat. Dalam hal ini, Bea Cukai dapat bekerja sama dengan PPATK untuk mengetahui adanya potensi TPPU dan juga dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, KPK ataupun Kejaksaan.

Lebih lanjut, Zaenur mengapresiasi langkah dari Bea Cukai untuk menegakkan ketentuan di dalam Undang-Undang kepabeanan. Namun, ia meminta agar langkah ini juga menjadi momentum untuk bersih-bersih.

"Memang betul bisa dikenakan denda hingga seribu persen terhadap mereka yang mengelabui ketentuan-ketentuan impor, tetapi yang jadi pertanyaan publik, ini sekadar kecanggihan si importir mengelabui aparat, atau aparatnya yang sudah masuk angin karena terkena suap atau gratifikasi? Jadi sekalian saja kalau menurut kami, misalnya Menteri Keuangan Purbaya memang mau bersih-bersih secara sungguh-sungguh, ungkap saja semuanya," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta sebelumnya menyegel tiga toko Tiffany & Co di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place pada Rabu (11/2).

Penyegelan dilakukan dalam rangka operasi pengawasan terhadap barang-barang bernilai tinggi (high value goods) yang diduga tidak diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang 'high value good', yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto mengutip Antara, Kamis (12/2).

Siswo menyebut tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penindakan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta.

Penindakan tersebut menindaklanjuti instruksi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar melakukan penggalian potensi penerimaan di luar yang memang sudah terbiasa dilakukan di kepabeanan maupun cukai.

"Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di 'store' atau 'outlet' mereka untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus penyegelan gerai perhiasan mewah Tiffany & Co oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kanwil Jakarta menjadi sorotan pubik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kasus ini karena adanya dugaan praktik impor ilegal dan manipulasi nilai barang (underinvoicing) yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

“Saya tanya ke Bea Cukai, bagaimana sih itu. Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang enggak bayar. Dicurigai ini barang selendupan atau enggak,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Kronologi penyegelan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta menyegel sejumlah toko perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Penyegelan dilakukan karena dugaan pelanggaran administrasi atas barang impor.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Kristyanto mengatakan penindakan merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggali potensi penerimaan negara.

“Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” katanya di butik Tiffany & Co di Plaza Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026).

Setelah penyegelan tersebut, petugas Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) meminta pihak toko menunjukkan dokumen perdagangan atau formulir kepabeanan sebagai bukti legalitas impor.

Namun, dokumen tersebut disebut tidak bisa ditunjukkan secara lengkap. Purbaya menjelaskan, tidak semua barang masuk tanpa pembayaran sama sekali.

“Disuruh kasih lihat formulir perdagangannya, mereka enggak bisa tunjukkan. Jadi memang itu barangnya, ada yang betul-betul selundupan, ada yang bayarnya underinvoicing. Itu kelihatan semua,” katanya.

Gerai Tiffany & Co yang disegel antara lain di Plaza Senayan, Plaza Indonesia dan Pacific Place.

“Untuk saat ini 3 toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi. Tidak cuma 1 outlet,” ungkapnya.

Tamparan keras pelaku usaha

Menurut Purbaya, kasus ini menjadi pesan keras bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan praktik bisnis secara adil dan transparan.

Purbaya menegaskan seluruh pelaku usaha harus mematuhi aturan. Upaya ini ditujukan agar iklim usaha tetap kondusif dan tidak ada yang dirugikan akibat praktik ilegal.

Menurutnya, praktik semacam itu berkontribusi terhadap penurunan penerimaan negara dari sektor bea cukai dan pajak.

Saat ditanya apakah ada pelaku usaha lain yang menjadi target pemeriksaan, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan mengejar semua praktik ilegal tanpa pandang bulu. “Pokoknya yang ilegal akan kita kejar. Itu saja,” ucapnya.

Ia juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam proses tersebut.Namun, Purbaya menegaskan pihaknya akan menelusuri lebih lanjut siapa saja yang terlibat.

"Sepertinya ada (kongkalikong) nanti kita lihat siapa yang terlibat itu," jelasnya.

Tiffany & Co. milik siapa?

Mulanya Tiffany & Co. sebagai rumah perhiasan kelas dunia bermula dari sebuah toko kecil di New York pada 1837.

Dilansir dari laman resminya, brand ini didirikan oleh Charles Lewis Tiffany dan John B. Young dengan modal pinjaman 1.000 dollar AS dari ayah Tiffany.

Pada era 1830-an, New York tengah mengalami pertumbuhan pesat.

Di tengah hiruk-pikuk kota yang dipenuhi kereta kuda dan jalan sempit, Tiffany menghadirkan gaya Amerika yang berbeda dari estetika Eropa yang saat itu didominasi kemewahan era Victoria.

Sejak awal, semangat inovasi menjadi fondasi yang membentuk identitas merek tersebut.Tonggak penting terjadi pada 1845 ketika Tiffany & Co menerbitkan Blue Book, katalog penjualan langsung pertama di Amerika Serikat.

Awalnya memuat berbagai produk, Blue Book kemudian berkembang menjadi ajang pamer koleksi perhiasan kelas tinggi (High Jewelry) yang menampilkan batu permata langka dan keahlian pengerjaan tingkat tinggi.

Pengakuan internasional datang pada 1867 saat Tiffany meraih medali perunggu untuk kategori perak di Paris Exposition Universelle.

Pertama kalinya rumah desain Amerika mendapat penghargaan dari juri asing. Perusahaan ini juga menjadi yang pertama di AS menerapkan standar perak Inggris (92 persen kemurnian).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan di balik penyegelan sejumlah gerai Tiffany & Co di Jakarta oleh Bea Cukai.

Menurut dia, langkah tersebut diambil setelah aparat menemukan indikasi pelanggaran kepabeanan dan perpajakan atas barang impor yang dijual di gerai tersebut.

Purbaya mengaku telah meminta penjelasan langsung kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dari laporan yang diterimanya, terdapat dugaan barang impor yang tidak membayar bea masuk serta praktik manipulasi nilai barang.

“Saya tanya ke Bea Cukai, bagaimana sih itu. Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang enggak bayar. Dicurigai ini barang selendupan atau enggak,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Ia menuturkan, petugas sempat meminta pihak toko menunjukkan formulir perdagangan atau dokumen kepabeanan sebagai bukti legalitas impor. Namun, dokumen tersebut disebut tidak dapat ditunjukkan secara lengkap.

“Disuruh kasih lihat formulir perdagangannya, mereka enggak bisa tunjukkan. Jadi memang itu barangnya, ada yang betul-betul selundupan, ada yang bayarnya underinvoicing. Itu kelihatan semua,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan, temuan tidak hanya soal barang yang sama sekali tidak membayar kewajiban. Ada pula barang yang hanya membayar sebagian serta diduga menekan nilai impor untuk mengurangi beban bea masuk dan pajak.

Ia menilai praktik tersebut merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, pemerintah menjadikan kasus ini sebagai peringatan bagi pelaku usaha agar menjalankan kegiatan bisnis secara adil dan transparan.

“Ini pesan yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair. Ke depan hal seperti itu enggak bisa mereka lakukan lagi. Sebagian katanya sudah insaf, ada yang mau bayar,” ujarnya.

Terkait kemungkinan adanya pelaku usaha lain yang diperiksa, Purbaya menegaskan pemerintah akan menindak setiap praktik ilegal tanpa pandang bulu.

“Pokoknya yang ilegal akan kita kejar. Itu saja,” ucapnya.

Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam proses tersebut. “Sepertinya ada (kongkalikong), nanti kita lihat siapa yang terlibat itu,” katanya.

Di sisi lain, DJBC Kantor Wilayah Jakarta sebelumnya telah lebih dulu melakukan penyegelan pada Rabu (11/2/2026). Penindakan dilakukan atas dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang impor bernilai tinggi.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto, mengatakan operasi tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Keuangan untuk menggali potensi penerimaan negara.

“Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” katanya di butik Tiffany & Co di Plaza Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026).

Kementerian Keuangan, lanjut Purbaya, saat ini juga melakukan evaluasi internal di lingkungan DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan reformasi kelembagaan.

(Tim Redaksi: Sakina Rakhma Diah Setiawan, Erlangga Djumena)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya soal Penyegelan Toko Tiffany & Co: Diduga Barang Selundupan dan Underinvoicingdan Disegel Purbaya, Ini Jejak Panjang Tiffany & Co.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tindakan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) masih dipengaruhi oleh keputusan pejabat untuk kegiatan tertentu atau diskresi.

Selain itu, lembaga antirasuah juga memandang bahwa korupsi masih terjadi di Ditjen Bea Cukai karena lemahnya sistem integrasi data.

"KPK memandang praktik korupsi terkait impor barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih dipengaruhi ruang diskresi dan integrasi data yang belum sepenuhnya real-time," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Minggu (15/2/2026).

Budi menjelaskan berdasarkan laporan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada periode triwulan III 2025-2026, ditemukan praktik serupa di mana dalam implementasi sistem Indonesia Single Risk Management (ISRM), yang seharusnya memetakan risk profiling eksportir dan importir secara objektif, justru dimanfaatkan melalui praktik ‘pengkondisian’ agar pelaku usaha masuk kategori risiko rendah.

Budi mengatakan kondisi tersebut membuka peluang pengaturan administratif oleh oknum aparat untuk meloloskan izin masuknya barang.

"Kondisi tersebut menjadi ruang negosiasi administratif oleh oknum aparat dalam proses risk profiling, yang memicu praktik rent-seeking dalam penerbitan izin maupun proses clearance, terutama pada komoditas dengan ketentuan Larangan dan Pembatasan (Lartas) barang-barang yang kegiatannya diatur secara ketat dan memerlukan izin khusus untuk diperdagangkan," jelas Budi.

Budi mengimbau agar sektor impor dan kepabeanan melakukan pembenahan untuk menjaga ekonomi negara, melindungi pelaku usaha, serta memastikan setiap arus barang lintas negara berlangsung secara transparan.

KPK, katanya, akan terus memantau penerapan penguatan tata kelola ini, mengingat pola korupsi di sektor kepabeanan kerap berulang dengan memanfaatkan celah sistem dan diskresi teknis.

"Sehingga sejumlah catatan tersebut, dapat menjadi basis maupun pengayaan untuk koreksi di lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," tandasnya.

Kasus Korupsi di Direktorat Bea dan Cukai

Sebelumnya, pada Rabu (4/2/2026), KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kasus yang ditangani, yakni dugaan suap untuk meloloskan impor barang tanpa melalui pemeriksaan fisik secara detail. Alhasil, KPK menetapkan 6 tersangka dengan rincian sebagai berikut:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala 3. Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal 4. Bea dan Cukai.

5. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

6. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

7. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR

8. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan pada Oktober 2025, Orlando, Sisprian, John, Andri, dan Dedy merencanakan upaya meloloskan barang impor.

Orlando memerintahkan Filar selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjuti dengan menyusun rule set pada angka 70%. Sebab barang yang melewati jalur merah harus diperiksa secara fisik dengan ketat oleh petugas.

"Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan & Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang)," jelas Asep.

Pengkondisian tersebut membuat barang-barang PT BR diduga masuk tanpa pemeriksaan fisik, sehingga barang ilegal berpotensi masuk ke Indonesia.

Asep menyebutkan bahwa pengkondisian jalur merah tersebut terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai selama Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Bahkan terkuak bahwa oknum pegawai DJBC menyewa "safe house" untuk menyimpan uang hingga emas. Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa area perbatasan atau border hingga pascaperbatasan atau post border masih menyimpan celah korupsi. Praktik lancung tersebut bisa berdampak langsung pada penerimaan negara dan stabilitas perdagangan nasional.

Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Ditjen Bea Cukai beberapa waktu lalu. “Peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi pemantik untuk memperkuat pembenahan tata kelola sektor impor dan layanan kepabeanan nasional ke depannya," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/2/2026).

"Perkara ini mengungkap area perbatasan hingga pascaperbatasan masih menyimpan celah korupsi yang berdampak langsung pada penerimaan negara dan stabilitas perdagangan nasional," sambungnya.

Budi mengungkapkan, modus perkata tersebut merekayasa jalur impor melalui manipulasi parameter jalur merah dan jalur hijau, termasuk pengaturan rule set sebelum dimasukkan ke mesin pemindai. “Modus ini memungkinkan sejumlah barang 'otomatis lolos' dari pemeriksaan fisik semestinya, termasuk barang yang terindikasi palsu dan ilegal," ujarnya.

Selain itu, KPK pun menemukan dugaan setoran rutin dari pihak perusahaan kepada sejumlah oknum pada Ditjen Bea dan Cukai untuk mempertahankan pengaturan jalur impor. "Atas temuan ini, tanpa sistem pengawasan digital yang kuat dan terintegrasi, diskresi teknis aparat dapat menjadi titik rawan penyimpangan, sehingga integritas individu harus diperkuat oleh sistem yang mampu menutup ruang transaksional," ucapnya.

Budi menyebutkan, modus serupa sempat dipetakan KPK melalui kajian terkait ‘Potensi Korupsi Dalam Tata Niaga Impor Produk Hortikultura periode 2016–2020’. Dalam kajian tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diposisikan sebagai pintu masuk utama arus barang impor, sehingga pengawasan di sektor ini menjadi krusial agar tata niaga tidak berjalan serampangan.

"Pada konteks tersebut, KPK menekankan pentingnya pengawasan terpadu atas komoditas hortikultura, tidak hanya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tetapi juga oleh Kementerian Pertanian sebagai otoritas teknis komoditas serta Kementerian Perdagangan terkait penerbitan persetujuan impor," tuturnya.

Di sisi lain, KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) juga memotret praktik serupa di sektor ekspor-impor pada capaian pencegahan korupsi periode Triwulan III 2025-2026. Dalam implementasi sistem Indonesia Single Risk Management (ISRM), yang seharusnya memetakan risk profiling eksportir dan importir secara objektif, justru dimanfaatkan melalui praktik ‘pengkondisian’ agar pelaku usaha masuk kategori risiko rendah.

"Kondisi tersebut, menjadi ruang negosiasi administratif oleh oknum aparat dalam proses risk profiling, yang memicu praktik rent-seeking dalam penerbitan izin maupun proses clearance, terutama pada komoditas dengan ketentuan Larangan dan Pembatasan (Lartas) barang-barang yang kegiatannya diatur secara ketat dan memerlukan izin khusus untuk diperdagangkan," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Salah satunya Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024 sampai dengan Januari 2026.

Penetapan ini kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) lembaga antirasuah pada Rabu 4 Februari 2026.

Dalam OTT di wilayah Jakarta dan Lampung itu, awalnya KPK menangkap 17 orang. Namun, setelah proses penyidikan enam orang dijadikan tersangka dalam perkara tersebut.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan enam orang sebagai tersangka," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers, Kamis (5/2/2026) malam.

Kemudian tersangka lain yakni, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC).

Lalu Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC); John Field selaku Pemilik PT BLUERAY; Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT BLUERAY; Deddy Kurniawan selaku Manager Operasional PT BLUERAY.

Asep menjelaskan, pada Oktober 2025, terjadi permufakatan jahat antara Orlando Hamonangan, Sisprian, John Field, Andri, Deddy Kurniawan untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia.