Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani membeberkan rencana pemerintah menyalurkan produk Perhutanan Sosial ke dapur-dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rencana ini berpotensi membuka peluang ekonomi besar bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Bila merujuk pada laporan Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 19 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias penyelenggara dapur MBG.

“Madu bisa kami sachet-kan, kami masukkan ke SPPG. Untuk daya tahan tubuh anak, daya tahan ibu-ibu, manula,” kata Catur, dalam diskusi bertajuk Aksi Kolaborasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Pascabencana di Jakarta, pada Kamis (19/2).

Pihaknya juga merencanakan penggabungan beberapa KUPS berdasarkan komoditasnya untuk menjadi Koperasi Usaha Perhutanan Sosial. Koperasi ini akan menjadi bagian dari Koperasi Desa Merah Putih (KSMP).

“Kalau dimasukkan dalam gerai KDMP, penjualannya lebih meluas,” ucapnya. Jadi, bila sebelumnya KDMP menjual produk-produk buatan industri, perlahan bisa beralih menjual produk-produk hasil Perhutanan Sosial.

Untuk itu, rencana-rencana ini harus dicantumkan dalam dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS).

Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra akhir tahun lalu tak hanya merusak permukiman, tapi juga menyapu ribuan hektare lahan Perhutanan Sosial di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di tengah kondisi prihatin di pengungsian, anggota-anggota Kelompok usaha Perhutanan Sosial atau KUPS mulai menyusun rencana penghijauan untuk pemulihan lingkungan dan pendapatan masyarakat.

"Kami ke depannya ingin membuat program untuk menghijaukan kembali dengan kopi, alpukat, kulit manis, dan buah-buahan markisa,” kata Perwakilan KUPS Renggali dari Desa Uning Mas, Aceh, Masmiko dalam diskusi tentang Perhutanan Sosial di Jakarta, Kamis (19/2).

Masmiko menjelaskan, bencana banjir dan longsor membuat desanya luluh lantak. "Luas hutan kami di Desa Uning Mas berjumlah 369 hektare. Sekarang tidak tahu jumlahnya berapa, karena tiga dusun di Desa Uning Mas hampir 80 persen terbawa longsor dan banjir,” ujarnya. Saat ini, banyak anggota KUPS masih tinggal di pengungsian.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani menyatakan dukungan terhadap upaya pemulihan Sumatra lewat perhutanan sosial. Dia merencanakan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai.

“Akan kami komunikasikan, dari KUPS butuhnya apa, kemudian pemerintah daerah butuh komoditas apa untuk diunggulkan, juga dari dunia usaha, kira-kira membutuhkan apa,” ucapnya. “Hasil yang ditanam itu selain untuk pemulihan ekologi, juga untuk pemulihan ekonomi dan sosial,” kata dia menambahkan.

Sungai Melebar hingga 180 Meter, Penghijauan Pascabencana Hadapi Tantangan

Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Ferdinal Asmi, menyatakan siap untuk menghijaukan kembali area terdampak bencana di wilayahnya. Tapi, dirinya meminta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, untuk membenahi sungai-sungai yang ada.

Pasalnya, imbas bencana banjir dan longsor, sungai-sungai menjadi sangat lebar. “Kalau menanam itu kami sangat siap, tapi sepanjang sungainya belum dikendalikan, percuma kami menanam di kiri-kanan sungai,” ucap dia.

Berdasarkan cerita Masmiko, sungai di desanya melebar dari sebelumnya 2-3 meter menjadi 150 meter atau bahkan 180 meter. Dia juga meminta pemerintah pusat turun tangan untuk menjaga aliran sungai. “Agar sungai itu bisa dimanfaatkan di kemudian hari,” kata dia.

Kementerian Kehutanan melaporkan sudah ada belasan ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Namun, mayoritas bisnis masih di tahap awal sehingga manfaat ekonominya belum optimal. Maka itu, program-program pendampingan menjadi kunci penting keberhasilan bisnis.

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan negara maupun hutan adat oleh mashyarakat setempat. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Hingga awal 2025, sebanyak 8,3 juta hektare hutan di seluruh Indonesia sudah dilabeli status Perhutanan Sosial dan lebih dari 15 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) terbentuk. Namun, sekitar 90 persen bisnis KUPS masih di tahap awal, yaitu kategori biru dan perak.

Sebagai informasi, terdapat empat kategori KUPS yaitu biru, perak, emas, dan platinum. Biru bagi KUPS yang baru mendapat hak pengelolaan. Perak bagi kelompok yang sudah menyusun rencana kerja usaha dan melakukan kegiatan usaha.

Emas untuk kelompok yang sudah memiliki unit usaha dan memasarkan produk. Sedangkan, platinum adalah kelompok usaha yang sudah memiliki pasar luas baik nasional maupun internasional.

Kerja Sama WRI dan Norway, Pendampingan di Lima Provinsi

Salah satu program pendampingan digawangi oleh WRI Indonesia bersama KKI Warsi dan Kawal Borneo Community Foundation (KBCF). Program yang diberi nama Enhancing Community Forest Tenure and Sustainable Livelihoods ini mencakup sekitar 57.854 hektare perhutanan sosial yang tersebar di Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Program ini berjalan sejak 2021, dengan dukungan pendanaan dari Norway’s International Climate and Forest Initiative, yang disalurkan melalui Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD). Setelah berjalan lima tahun, program ini dilaporkan telah membantu kelompok-kelompok usaha dalam menghasilkan produk Perhutanan Sosial yang beragam.

Managing Director WRI Indonesia Arief Wijaya memaparkan, 50 ribuan hektare Perhutanan Sosial tersebut terdiri dari 19 unit skema Hutan Desa, 14 unit skema Hutan Kemasyarakatan, dan empat unit skema Hutan Adat. Total terdapat 86 unit KUPS dari berbagai komunitas yang didampingi lewat program ini untuk menghasilkan beragam produk agroforestri maupun kegiatan ekowisata.

“Antara lain kopi, madu, ekowisata, dan berbagai produk hasil hutan bukan kayu,” kata Arief, dalam Lesson Learned Workshop “Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera”, di Jakarta, pada Kamis (19/2).

Program juga mendorong keterlibatan perempuan dan kelompok muda, salah satunya di KUPS Padusi Etnobotani dari Padang, Sumatera Barat. KUPS ini berisikan 19 orang perempuan yang mengelola hasil hutan menjadi berbagai produk, termasuk produk herbal.

Arief mengatakan, program ini masih akan terus berjalan. "Berkelanjutan sebagaimana mandat nota kesepahaman antara WRI Indonesia dengan Kementerian Kehutanan,” ujarnya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berharap keberhasilan perogram ini bisa direplikasi di tempat lain. “Ini cerita-cerita baik yang akan kami sebarkan ke tempat-tempat lain, yang direplikasi tempat lain, sehingga 16.000 KUPS yang lain bisa lebih berdaya lagi,” ucapnya.

Peneliti McGill University menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi pada teknologi pengubah urin manusia menjadi listrik. Teknologi ini bisa jadi alternatif solusi untuk menangani masalah sanitasi dan kelistrikan di daerah terpencil, Kawasan kumuh, hingga rumah sakit.

Teknologinya menggunakan microbial fuel cell (MFC), yaitu sistem bioelektrokimia yang memanfaatkan bakteri untuk mengubah limbah organik, dalam hal ini urin manusia, menjadi listrik. Studi terbaru McGill menemukan semakin pekat kadar urin, semakin optimal kemampuan teknologi tersebut dalam menghasilkan listrik.

Tim McGill menguji empat MFC dua ruang dengan campuran air limbah sintetis dan urin dengan kadar 20 persen, 50 persen, dan 75 persen. Sistem diuji selama dua pekan untuk mengukur produksi listrik, efektivitas penguraian polutan, dan dinamika mikroba di dalamnya.

Hasilnya menunjukkan bahwa kadar urin lebih tinggi, yaitu 50 hingga 75 persen, menghasilkan listrik lebih besar dibandingkan kadar rendah.

“Urin mengandung ion dan senyawa organik penting yang mempercepat aktivitas mikroba,” kata peneliti Vijaya Raghavan yang juga adalah Profesor di bidang Bioresouce Engineering, seperti dikutip dari laman situs McGill, Jumat (19/2). Dengan kata lain, bakteri bekerja lebih optimal ketika “makanan”-nya lebih kaya.

Studi ini juga menemukan dominasi mikroba yang berbeda untuk kadar urin yang berbeda. Pada kadar 50 persen urin, Sediminibacterium lebih banyak ditemukan. Sedangkan pada konsentrasi 75 persen, Comamonas menjadi kelompok yang dominan.

Perubahan dominasi spesies diduga memengaruhi perbedaan jumlah listrik yang dihasilkan.

Selain menghasilkan energi, teknologi ini berpotensi difungsikan sebagai biosensor murah. Perubahan sinyal listriknya dapat mencerminkan tingkat polusi organik, sehingga dapat membantu pemantauan kualitas air limbah tanpa peralatan yang kompleks.

“Memanfaatkan urin sebagai sumber daya mendukung sanitasi berkelanjutan dan pemulihan nutrisi sekaligus mengurangi tekanan pada sistem air tawar,” kata Vijaya.

Pemanfaatan Teknologi MFC di Berbagai Negara

Teknologi berbasis MFC ini sudah mulai dikomesialisasikan. Salah satu yang terkenal yaitu PEE Power yang dikembangkan oleh tim akademisi dari University of the West of England (UWE Bristol).

Sejak 2015, PEE Power ini diuji coba di berbagai festival musik di Inggris. Uji coba ini bukan hanya untuk mendemonstrasikan kemampuannya menghasilkan listrik dari urin, tapi meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya sanitasi berkelanjutan.

Pada 2018, PEE Power resmi masuk tahap komersialisasi. Teknologi tersebut kemudian diperkenalkan ke sekolah-sekolah di wilayah terpencil atau daerah yang belum terjangkau layanan listrik di sejumlah negara berkembang.

Mengutip situs UWE Bristol, sistem PEE Power telah dipasang di sekolah menengah, sekolah berasrama, serta komunitas off-grid di Uganda, Kenya, dan Afrika Selatan. Secara keseluruhan, instalasi tersebut melayani lebih dari 3.600 siswa dan anggota komunitas.

Sebelum sistem MFC dipasang, masyarakat setempat melaporkan kekhawatiran terkait keamanan. Banyak siswa merasa tidak aman menggunakan toilet pada malam hari karena tidak adanya penerangan yang memadai.

Kualitas udara Serpong, Banten, tercatat tidak sehat pagi ini, Kamis (19/2). Pontianak di Kalimantan Barat dan Bandung di Jawa Barat juga masuk dalam kategori kualitas udara serupa.

Berdasarkan pantauan situs IQAir pukul 07.30 WIB, poin AQI di ketiga wilayah tersebut lebih dari 150 atau menunjukkan kualitas udara tidak sehat. Pada kualitas udara yang tidak sehat, masyarakat umum terutama kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, orang hamil, atau penderita penyakit jantung dan paru rentan mengalami efek kesehatan.

“Ketika kualitas udara dikategorikan tidak sehat, masyarakat umum, terutama kelompok yang sensitif, mungkin mulai mengalami efek kesehatan,” kata IQAir, Kamis (19/2).

IQAir menyarankan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dalam kondisi ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga beberapa kali mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker, khususnya jika berada di lokasi dengan tingkat pencemaran udara tinggi.

Berikut daftar lima kota besar di Indonesia dengan kualitas udara terburuk pagi ini:

1. Serpong, Banten, dengan poin AQI 175 atau dalam kategori tidak sehat
2. Pontianak, Kalimantan Barat, dengan poin AQI 169 atau dalam kategori tidak sehat
3. Bandung, Jawa Barat, dengan poin AQI 153 atau dalam kategori tidak sehat
4. Bogor, Jawa Barat, dengan poin AQI 117 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif
5. Bekasi, Jawa Barat, dengan poin AQI 104 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif

Sementara itu, Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah memiliki kualitas udara paling sehat pagi ini dengan poin AQI 8. Kota Pekanbaru di Riau berada di urutan kedua dengan poin AQI 38 dan Kabupaten Badung di Bali di urutan berikutnya dengan poin AQI 46. Kualitas udara ketiga wilayah itu tergolong baik.

Di lingkup global, kota besar dengan kualitas udara paling sehat memiliki poin AQI 6, tepatnya di Portland, Amerika Serikat. Berikutnya disusul dua kota masih dari Amerika Serikat, ada Salt Lake City dengan poin AQI 7 dan San Fransisco dengan poin AQI 9.

Sedangkan pada daftar kota besar dunia dengan kualitas udara terburuk pagi ini, dipimpin oleh Lahore, Pakistan. Kualitas udara kota ini bahkan masuk kategori sangat tidak sehat. Berikut daftarnya:

1. Lahore, Pakistan, dengan poin AQI 273 atau dalam kategori sangat tidak sehat
2. Dhaka, Bangladesh, dengan poin AQI 266 atau dalam kategori sangat tidak sehat
3. Kolkata, India, dengan poin AQI 209 atau dalam kategori sangat tidak sehat
4. Delhi, India dengan poin AQI 186 atau dalam kategori tidak sehat
5. Wuhan, Cina, dengan poin AQI 170 atau dalam kategori tidak sehat

Indeks AQI merupakan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Rumus indeks umumnya mempertimbangkan enam polutan utama, yaitu PM2.5, PM10, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah.

Kategori baik memiliki rentang skor AQI 0-50, kategori sedang memiliki rentang skor 51-100, dan kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang skor 101-15o.

Sedangkan kategori tidak sehat dengan rentang skor AQI di angka 151-200, kategori sangat tidak sehat 200-299, dan kategori berbahaya pada rentang 300-500.

Kualitas udara dalam kategori sangat tidak sehat dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Sementara itu, kualitas udara kategori berbahaya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Wahana Visi Indonesia (WVI) meningkatkan akses air bersih dan sanitasi dasar untuk keluarga di Sumba Barat Daya melalui Proyek Sehat Cerdas. Intervensi proyek ini memindahkan perjalanan air ke dalam pipa di tengah topografi Sumba Barat Daya yang berbukit-bukit dan minimnya material teknis dari luar wilayah.

Proyek ini membangun tiga system Jaringan Air Bersih (JAB) dengan sumur bor sebagai sumber air, menggunakan pompa bertenaga surya untuk mendorong air ke bak penampung di menara. Air ini lalu didistribusiian dengan gravitasi melalui pipa sepanjang 8.000 meter ke permukiman. Kombinasi kedua tenaga alam ini memanfaatkan elevasi alami sehingga tidak memerlukan pompa berjenjang dan memastikan titik keran ditempatkan pada radius yang mudah dijangkau rumah tangga.

Dengan cara ini, sistem mampu membawa air ke area permukiman meski harus melewati lereng dan jalur berbatu. Uji kualitas air dan uji laboratorium lanjutan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan juga dilakukan untuk memastikan mutu air yang layak guna.

Sebanyak 2.094 orang kini dapat mengakses titik air minum dasar di tiga desa dampingan, ditopang 17 keran umum. Ardo, seorang anak dari kampung setempat, kini bisa mandi rutin, berangkat sekolah tepat Waktu, dan focus belajarnya meningkat.

"Dulu kalau musim kering, saya ikut bantu ambil air ke bawah, jalannya licin dan jauh. Sekarang air dekat, saya bisa mandi pagi dan tidak terlambat. Di kelas rasanya lebih segar, lebih semangat dengar guru," ujar Ardo.

Komite Air Memastikan Layanan Air Bersih Tetap Berjalan

WVI Bersama masyarakat setempat dan perangkat desa menyusun sembilan komite air untuk memastikan layanan tetap berjalan setelah masa pendampingan WVI berakhir. Komite air bertugas menerapkan iuran pengguna untuk operasional dan pemeliharaan, mulai dari perawatan pompa atau Menara, pengecekan pipa, hingga pembukuan sederhana. Tujuannya, untuk memastikan pengelolaan harian Kembali berada di tangan masyarakat dan mendorong sikap bertanggung jawab dalam menjaga kualitas air secara mandiri.

"Wahana Visi Indonesia (WVI) percaya setiap anak berhak untuk tumbuh dengan sehat dan memiliki akses air yang layak. Namun, sayangnya akses air masih terasa seperti privilege di beberapa titik di Indonesia, termasuk di Sumba Barat Daya," ujar Yacobus Runtuwene, Technical Sectors Director WVI, dalam keterangan resmi, Rabu (18/2).

Selain memberikan akses terhadap air bersih, WVI dan masyarakat juga membangun 26 toilet keluarga yang dilengkapi fasilitas cuci tangan untuk mendorong praktik gaya hidup bersih dan sehat. Misalnya, mandi rutin, cuci tangan pakai sabun, dan menggunakan air matang untuk minum.

Ketersediaan air di dekat rumah juga mengurangi waktu dan tenaga untuk mengambil air sehingga membuka peluang ekonomi baru, seperti kebun sayur keluarga. Praktik higienis ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara akses layak dan air aman secara kualitas dan berkelanjutan.

Isu keselamatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih meninggalkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sejarah menunjukkan kecelakaan reaktor nuklir Fukushima di Jepang pada 2011 bahkan kecelakaan Chernobyl di Ukraina pada 1986 silam menjadi momok bagi pengembangan energi nuklir.

Kepala Organisasi Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syaiful Bakhri mengatakan, pada dasarnya PLTN didesain dengan aspek keselamatan yang sangat tinggi. Hal ini terlihat pada reaktor generasi III, III plus, atau yang lebih baru, aspek keselamatan telah diperhitungkan.

Sebelum membangun PLTN, kesiapan lokasi ikut diperhitungkan. Misalnya, daerah dengan likuifaksi tinggi dan potensi erosi besar, serta daerah yang rawan gempa bumi akan dicoret dari daftar proyeksi.

Selain menghindari daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, PLTN sudah dilengkapi dengan fitur-fitur untuk menekan risiko bahaya.

“PLTN sudah didesain untuk bisa mengantisipasi kondisi seismik, gempa, kehilangan catu daya, atau kondisi-kondisi yang disebabkan ulah manusia,” kata Syaiful kepada Katadata, saat ditemui di Kantor BRIN beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, mengingat Indonesia akan mengadopsi teknologi ini dari luar negeri, Syaiful menegaskan prioritas pemerintah untuk memilih teknologi yang sudah teruji.

“Yang sudah beroperasi, yang sudah ada izinnya, kita tahu rantai pasoknya seperti apa,” ucap dia. Hal itu turut menjadi bentuk mengutamakan aspek keamanan dari PLTN.

Syaiful mencontohkan, ketika terjadi kerusakan pada bahan bakar PLTN, kerusakan ini akan ditahan oleh pengungkung berlapis agar tidak tereskalasi. Ada juga prinsip redudansi, penyediaan sistem atau komponen cadangan, berjaga-jaga apabila kegagalan terjadi.

Kemudian, pembangunan PLTN didasarkan pada prinsip non-proliferasi atau resistan terhadap proliferasi. “Artinya, bahan nuklir yang ada didalamnya kecil kemungkinan untuk disalahgunakan untuk tujuan di luar tujuan damai.”

Mengutip data Our World in Data yang mengampu informasi dari jurnal ilmiah serta lembaga internasional, nuklir termasuk energi yang memiliki risiko penyebab kematian rendah di dunia. Risiko tertinggi justru berasal dari sumber energi batu bara, di mana terdapat 24,6 kematian per terawatt-jam produksi listrik.

Energi minyak memiliki risiko terbesar kedua dengan 18,4 kematian; gas alam 2,8 kematian; biomassa 4,6 kematian; tenaga air 1,3 kematian; tenaga angin 0,04 kematian; baru energi nuklir 0,03 kematian; serta tenaga matahari 0,02 kematian.

Sementara itu, energi nuklir juga paling rendah menghasilkan emisi karbon, sekitar 6 ton CO2 ekuivalen per gigawatt-jam listrik selama siklus hidup pembangkit listrik. Emisi karbon dari energi batu bara bahkan 160 kali lipat dibandingkan angka tersebut, yaitu mencapai 970 ton CO2 ekuivalen.

Belum Tepat Diterapkan di Indonesia

Yayasan CERAH melalui laman Transisi Energi Berkeadilan menyatakan, kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan cincin api atau gugusan gunung api dunia membuatnya rentan gempa dan tsunami. Karena itu, operasional PLTN cukup berbahaya.

Beberapa wilayah yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan PLTN, termasuk Kalimantan Barat dan Kepulauan Bangka Belitung pun tak lepas dari risiko bencana alam serta iklim ekstrem.

Seperti yang diketahui, RUPTL 2025-2034 telah memetakan 28 wilayah potensial pembangunan PLTN. Kalimantan Barat dan Kep. Bangka Belitung menjadi kandidat terpilih. Ini dipicu kekayaan uranium, bahan bakar PLTN, yang melimpah di lokasi tersebut.

WALHI juga sempat mengutarakan penolakan serupa. Besarnya biaya investasi PLTN, potensi kecelakaan, ditambah posisi Indonesia yang rawan gempa, seolah meletakkan PLTN pada kepentingan industri, alih-alih ketahanan energi.

WALHI turut menyoroti rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat maupun wilayah lainnya, yang cenderung tidak utuh dan tidak berimbang, sehingga menimbulkan ‘sesat pikir’ di masyarakat.

“Sesat pikir paling krusial juga terlihat ketika energi nuklir dianggap sebagai bagian dari energi terbarukan oleh promotor PLTN,” kata WALHI dalam salah satu rilis resminya.

Ancaman krisis energi masa depan, menurut WALHI, lebih tepat diatasi dengan potensi energi terbarukan yang Indonesia miliki, sembari menjalankan komitmen efisiensi energi di segala lini.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyiapkan kebijakan dan implementasi instrumen High Integrity Biodiversity Credits atau kredit keanekaragaman hayati berintegritas tinggi, untuk penguatan pembiayaan keanekaragaman hayati nasional.

Kebijakan tersebut sekaligus dalam rangka transformasi menuju pembangunan dengan pendekatan nature positive atau berdampak positif pada alam. Prosesnya akan dikembangkan oleh Tim Teknis yang bakal dibentuk KLH.

Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing, yang dihadiri Pemerintah Inggris, mitra pembangunan, akademisi, lembaga keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan.

“Indonesia sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya.” kata Hanif, dikutip pada Rabu (18/2).

Menurutnya, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati tidak bisa lagi ditunda. Bukan hanya aset ekologis, keanekaragaman hayati merupakan sumber daya alam bernilai tinggi yang harus dikelola berkelanjutan. Hasilnya bisa mendukung ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan pembangunan nasional.

“Penguatan perlindungan harus berjalan seiring dengan tata kelola yang adil, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan,” ucap Hanif.

Instrumen biodiversity credits dinilai sebagai mekanisme berbasis hasil yang dapat mendorong kontribusi sektor publik dan swasta secara transparan dan akuntabel. Khususnya perihal konservasi, restorasi ekosistem, serta perlindungan spesies dan habitat prioritas.

Serupa dengan skema kredit karbon, namun kali ini objeknya adalah keanekaragaman hayati dan ekosistem. Singkatnya, proyek yang dapat menjaga atau meningkatkan kualitas ekosistem dapat menerbitkan kredit ini.

Kredit ini , harus dikembangkan di atas prinsip kredibilitas ilmiah, inklusivitas sosial, tata kelola transparan, dan penerapan high integrity safeguards termasuk di dalamnya sistem measurement, reporting, and verification. Tujuannya, proyek tersebut lepas dari klaim palsu atau greenwashing.

KLH juga akan mengembangkan potensi pilot project implementasi kredit keanekaragaman hayati di Indonesia. Pengembangannya mempertimbangkan aspek kesiapan ekosistem dan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi tinggi.

Hal itu dilakukan sembari melakukan dialog dan kolaborasi intensif dengan para pemangku kepentingan serta dalam forum-forum internasional seperti Policy Forum International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) dengan Pemerintah Inggris, Prancis, dan mitra lainnya.

Perkuat Instrumen Lainnya

Selain kredit keanekaragaman hayati, KLH bersama mitra juga turut memperkuat instrumen pembiayaan lainnya, termasuk Access and Benefit Sharing sumber daya genetik. Ini dilakukan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil sesuai konvensi keanekaragaman hayati dan Protokol Nagoya, serta Kunming Montreal Global Biodiversity Framework.

Penguatan sistem data dan informasi termasuk yang direncanakan, di antaranya melalui pengembangan Indonesian Biodiversity Data Centre, supaya muncul transparansi, standarisasi data, serta kesiapan Indonesia dalam berbagai skema pendanaan global.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia juga menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi IAPB dan pembentukan Indonesia Biodiversity Credits Chapter pada Juni 2026.

Bermula dari ketertarikannya pada kendaraan listrik, Ilham Bachtiar seorang warga asal Bandung makin tertarik untuk beralih sepenuhnya ke energi terbarukan. Bertahap, mulai dari suplai kendaraan listrik, lampu luar, CCTV, dan WiFi, kini kebutuhan energi listrik seantero rumahnya memanfaatkan energi surya.

Ilham mulai mengadopsi sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap off-grid (luar jaringan PLN) di rumahnya pada awal 2024. Ia memilih tak menggunakan jasa vendor dan merakit pemasangan PLTS atap secara mandiri.

Prosesnya dimulai dari perakitan baterai, pemasangan solar charge controller, inverter, hingga pemasangan panel surya beserta alat-alat monitoring PLTS.

Kini, total sudah terpasang panel surya 5.640 Watt-peak, dengan baterai 48 Volt 750 ampere-hour atau setara 36 kilowatt/hour dan inverter 6 kilowatt + 10 kilowatt.

Dengan kapasitas tersebut, PLTS atap di rumahnya bisa menggantikan peran listrik dari PLN. Sebut saja peralatan dengan kebutuhan energi besar seperti mesin cuci, AC, water heater, air fryer, microwave, atau penggunaan alat elektronik sehari-hari seperti TV, kulkas, penanak nasi, hingga tiga unit motor listrik, semuanya disuplai PLTS.

“Sebelumnya, tagihan listrik (PLN) saya mencapai Rp 700 ribu sampai Rp 1 juta per bulan, sekarang dalam setahun saya hanya keluar biaya sekitar Rp 250 ribu saja,” kata Ilham kepada Katadata.

Listrik dari PLN hanya digunakan sesekali, saat energi dari PLTS yang tersimpan di baterai sedang melemah.

Meski begitu menurut dia, pemasangan PLTS atap bukan semata-mata untuk menghemat biaya. Pasalnya, biaya awal pemasangan PLTS Atap tergolong cukup besar. Peralihan ini lebih cocok dipandang sebagai gaya hidup cerdas atau smart lifestyle.

“Hingga saat ini modal yang dikeluarkan kisaran lebih dari Rp 80 juta,” ucap Ilham.

Yang perlu dicatat, sistem yang terpasang dirakit oleh Ilham secara mandiri. Jika menggunakan jasa vendor, Ilham memperkirakan biayanya akan jauh lebih mahal.

Jika dihitung-hitung berdasarkan nilai ekonomis murni saat ini, biaya listrik dengan mengandalkan PLN masih lebih murah. Ia bahkan memperkirakan, baru bakal balik modal delapan tahun ke depan.

Tapi Ilham menegaskan, PLTS tetap menjadi pilihan, bila tujuannya ke arah transisi energi.

REALISASI PEMBANGUNAN PLTS ATAP (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.)

Tetap Menyala Saat Kanan-Kiri Padam

Dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya @bapakcanggih, Ilham memperlihatkan rumahnya tetap menyala di malam hari, saat rumah-rumah lain di kompleknya gelap karena pemadaman listrik PLN.

“Enaknya pakai PLTS off-grid, waktu siang produksi listrik, malamnya kita menikmati listrik gratis,” kata Ilham dalam unggahan tersebut.

Dia menambahkan, implementasi PLTS juga memberikan dampak baik berupa ‘kendali’. Pasalnya, ia tidak lagi bergantung pada suplai listrik PLN.

Di unggahan lainnya ia bercerita, PLTS atap masih bisa menghasilkan listrik ketika turun hujan, meskipun energinya tidak maksimal. Dengan bantuan baterai sebagai penyimpan energi, pasokan listrik masih bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan rumahnya.

Sejauh ini, Ilham menyatakan tak menemukan kendala berarti. Apalagi, perawatan PLTS atap tidak sulit. “Cukup bersihkan panel surya dari debu setiap tiga bulan sekali, serta rutin membersihkan debu di area inverter dan baterai.”

Mengisi Celah Saat On-Grid Dibatasi

Pemasangan PLTS atap off-grid menjadi salah satu jalan keluar di tengah penerapan kuota PLTS atap yang tersambung ke jaringan PLN (on-grid). Managing Director Xurya Daya Indonesia Eka Himawan mengatakan sistem ini juga mulai ramai dipilih para pengembang.

“Tugas kita sebagai pelaku industri adalah mencari opsi-opsi baru, salah satunya kita mulai ke off-grid,” kata dia, beberapa waktu lalu.

Diketahui, Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 telah mengatur mengenai permohonan dan pembangunan PLTS atap on-grid dua kali dalam setahun. Tepatnya pada Januari dan Juli.

Untuk Januari 2026, kuota PLTS atap on-grid ditetapkan sebesar 485 Megawatt (MW). Besaran tersebut kemudian terbagi menjadi dua alokasi. Kuota 304 MW untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang telah masuk dalam daftar tunggu, sisanya dibuka untuk pelanggan baru yang belum terdaftar.

Bila pelanggan tak mendapat bagian di periode tersebut, maka harus ikut pendaftaran di periode berikutnya pada Juli mendatang.

Potensi Besar PLTS Atap di Indonesia

Mengutip Antara, Kementerian ESDM mencatat adanya potensi PLTS hingga 3,3 Terawatt di Indonesia. Akan tetapi, baru sekitar 1 Gigawatt yang dimanfaatkan, baik melalui PLTS atap, PLTS terapung, maupun PLTS yang terpasang di tanah atau groundmounted.

Padahal, PLTS atap terus didorong karena dianggap lebih praktis dibandingkan solusi energi terbarukan lainnya. Pembangkit listrik tenaga hidro atau panas bumi misalnya, perlu masa konstruksi yang panjang dan kebutuhan lahan yang besar. Sementara, PLTS bisa ‘nangkring’ di atap-atap rumah masyarakat.

Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna juga menyampaikan, saat ini harga panel surya semakin kompetitif. Ini menjadi ruang yang memudahkan berbagai pihak mengadopsi PLTS atap.

Sebagai informasi, PLTS atap termasuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN. Dalam rentang 2025-2030, kuota pengembangan PLTS atap ditargetkan mencapai 3,9 GW.

Jalanan dan area pertanian warga di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah berubah menjadi lembah dengan kedalaman sekitar 100 meter. Lubang tersebut diperkirakan akan terus memanjang terutama saat musim hujan, sehingga dikhawatirkan mencapai permukiman.

Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Adrin Tohari mengatakan, lubang tersebut bukan berupa sinkhole, melainkan tanah endapan material gunung api atau tufa yang longsor dipicu gempa bumi.

Bukan terbentuk baru-baru ini, longsoran terbentuk sejak gempa bumi melanda kawasan tersebut pada 2013 silam.

“Akibat goncangan gempa tahun 2013, karena kondisi tanahnya tidak padat, seiring dengan waktu ada hujan, lama-lama longsoran itu membesar dan maju,” kata Adrin kepada Katadata, pada Rabu (18/2).

Longsoran tersebut kemudian membentuk gawir atau tebing vertikal yang sangat curam. Selain tanah yang rapuh, tebing itu rentan rontok saat diterpa air hujan. “Rontok ini enggak berhenti, karena memang rapuh sekali,” ucapnya.

Aliran air di dasar tebing juga membuat ‘kaki’ gawir menjadi rapuh dan mudah rontok. Pergerakan runtuhan baru diperkirakan akan melambat ketika musim kemarau, sebab aliran air di permukaan ikut menipis. Bukan berhenti total, rontokan tanah itu hanya akan melambat.

Oleh sebab itu, Adrin menyarankan segala aktivitas di sekitar wilayah itu harus dihentikan mengingat risiko lubang itu yang akan terus memanjang. Jika mulai menyentuh pemukiman, warga disarankan segera direlokasi.

Beberapa Cara Tahan Runtuhan Tanah

Untuk menahan laju runtuhan, dapat dilakukan metode grouting untuk membantu menstabilkan lereng. Namun, metode ini baru bisa dilakukan ketika musim kemarau, karena sulit dilakukan saat musim hujan.

Semen disuntikkan ke tanah melalui metode grouting, kemudian akan menjadi padat dan menambah kekuatan tanah. “Ketika tanah sudah padat, baru diamankan menggunakan dinding penahan,” ucap Adrin.

Penerapan metode tersebut harus dilakukan dengan cermat, menentukan di mana titik yang tepat untuk diinjeksi, lalu seberapa cepat material akan mengikat tanah, sehingga efektivitasnya harus dievaluasi.

“Jadi ketika sudah di-grouting, nanti harus dibor, diambil sampelnya, apakah tanah itu sudah berubah atau tidak terhadap kekuatannya.”

Selain itu, aliran air tanah juga perlu dikontrol dengan metode pumping. Dengan begitu, tidak mengganggu kekuatan tanah yang telah dibentuk. Air tanah akan disedot menggunakan pompa, agar selalu berada di bawah bidang lincir atau lapisan tanah yang labil. Saat musim hujan, air tidak memengaruhi kestabilan lereng.

Sudut rumah bernuansa merah itu disebut-sebut menjadi titik paling ‘kotor’ di hunian itu. Letaknya pun berada paling belakang, namun perannya cukup besar mengolah sampah.

Berbagai macam sampah organik mulai dari sisa makanan, kulit buah, bagian tak termakan dari sayur-sayuran, atau sampah dedaunan dikumpulkan dalam kotak semen berukuran 60 x 60 cm. Bagian atasnya hanya dipasang kawat jaring-jaring untuk membiarkan udara masuk.

Hingga dua bulan sampah tersebut didiamkan, sehingga terurai menjadi kompos organik yang bermanfaat menjadi media tanam. Selain dengan udara, proses penguraian juga dibantu larva Black Soldier Fly (BSF) atau maggot.

Arief Sabdo Yuwono, pemilik rumah sekaligus Profesor Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University, telah membangun ‘sistem’ tersebut sejak 2003 lalu, di rumahnya di kawasan Margajaya, Kota Bogor, Jawa Barat.

“Ya, namanya baru 23 tahun,” ujar dia. Arief menjelaskan bagaimana dia dan keluarganya tak membiarkan sampah organik lolos dari gerbang rumah. Prinsipnya, sampah bukan untuk dibuang, namun dikelola.

Di rumahnya terdapat tiga kotak untuk mengelola sampah organik, masing-masing akan penuh selama sembilan bulan, menampung sampah organik dari empat orang penghuni rumah. Jika kotak pertama penuh, maka pengumpulan sampah dilakukan pada kotak kedua, dan seterusnya.

Kebiasaan itu membantu mengurangi timbulan sampah dari rumahnya ke tempat pembuangan akhir (TPA). Bukan hanya dari sisi volume, kebiasaan ini juga mencegah sampah organik masuk ke truk sampah dan berakhir ke TPA, sekaligus mengurangi limbah air lindi dan bau tidak sedap.

“Karena yang mengeluarkan air lindi itu sampah organik, kalau truk sampah hanya mengangkut sampah anorganik, tidak ada air lindi atau bau tidak sedap,” kata Arief, saat Katadata berkunjung ke rumahnya beberapa waktu lalu.

Sampah yang telah terurai kemudian dapat dijadikan kompos. Setidaknya, kompos buatan sendiri itu membantu pertumbuhan 170 tanaman pot di rumahnya. Sisanya, memiliki nilai ekonomi yang membuatnya laku dijual.

Untuk sampah plastik, Arief mengolahnya dengan cara pirolisis untuk diubah menjadi bahan bakar minyak atau barang lainnya, seperti piring, cawan, atau pot. Plastik yang dilelehkan juga bisa dimanfaatkan untuk pengganti batu pecah dalam pembuatan beton.

“Kami uji kuat tarik, kuat tekan, kuat lentur. Malah sedikit lebih bagus daripada beton biasa,” ucapnya.

Untuk sisa sampah yang tidak bisa dikelola, Arief menyalurkannya pada pengepul.

Bak beton penampung sampah organik (Katadata/Ajeng Dwita Ayuningtyas)

Menularkan Kebiasaan Baik di Belakang Rumah

Setelah keluarganya terbiasa memilah sampah, Arief menularkan kebiasaan ini kepada masyarakat di sekitarnya. Kira-kira sudah sejak 15 tahun lalu. Arief menyebutnya School of Waste Management atau SWAM.

Di belakang rumahnya, Arief membuat empat kolam sampah organik yang masing-masing berukuran 50 meter persegi. Saat ini ada 34 kartu keluarga yang turut berpartisipasi. Usai memilah sampah dari rumah, warga secara otomatis membawa sampah organik ke kolam komunal tersebut.

Prinsipnya sama, dengan metode aerobik, sampah akan diuraikan dengan bantuan udara dan larva BSF. Arief mengatakan, tidak perlu membolak-balik sampah untuk mendapat kompos berkualitas. Cukup diamkan saja, ini membantu mengurangi bau tak sedap yang ditimbulkan sampah.

Arief menyebutnya sebagai metode ‘SABDO’ atau Sebelas detik Aja Biodegradasi Organik. “Bawa food waste, buka (kotak), masukkan. Setelah itu tutup. Itu sepuluh sampai sebelas detik,” ucapnya.

“Tanpa mesin, tanpa bahan bakar, manual.”

Biasanya, masing-masing kolam itu akan penuh setelah lima bulan. Butuh waktu sekitar dua bulan untuk menanti sampah organik terurai menjadi kompos. Selama itu, sampah tak perlu diaduk atau dipindahkan, cukup diamkan saja.

Hasil penguraian sampah akan dimasukkan ke alat penyaring, untuk mendapatkan kompos yang siap dimanfaatkan.

Alat penyaring tersebut Arief susun sedemikian rupa agar tidak memerlukan tenaga berlebih. Cukup memutar tuas, alat akan berputar dan menanggalkan sampah yang belum sempurna terurai. Hasil uraian yang masih terlalu besar atau belum sempurna itu, akan kembali dimasukkan ke kolam sampah.

Sementara hasil kompos yang sudah cukup ‘matang’ ini kemudian dikemas dalam kantong, dijual senilai Rp 50.000 tiap empat kantongnya. Arief memastikan, produk ini sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

“(Mengandung) nitrogen, kalium, fosfor, unsur makro dan unsur mikro yang diperlukan oleh tanaman,” ujarnya.

Mengolah sampah organik menjadi kompos (Katadata/Ajeng Dwita Ayuningtyas)

Ditawar Jadi Living Laboratorium

Inovasi yang telah dikembangkan Arief selama 15 tahun itu, mendapat kesempatan untuk dijadikan living laboratorium oleh IPB University.

“Living lab adalah laboratorium lapangan, yang sudah berjalan dan mempertemukan antara akademisi dengan masyarakat, untuk menyelesaikan masalah. Ini masalahnya waste management,” kata dia.

Arief menyambut baik rencana tersebut, terutama dalam rangka mengembangkan fasilitas dan segala komponen pendukung SWAM. Pasalnya, sudah sejak lama pula SWAM dikunjungi masyarakat, lembaga pemerintahan, mahasiswa, dan berbagai pihak lainnya. Mereka punya tujuan serupa, ingin belajar memilah dan mengolah sampah sehingga kesehatan lingkungannya lebih terjaga.

Uni Eropa resmi melarang perusahaan menghancurkan pakaian dan alas kaki yang tidak terjual. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menekan produksi berlebihan industri fesyen sekaligus mendorong praktik ekonomi sirkular, yaitu model produksi yang menekankan pakai ulang, perbaikan, dan daur ulang.

Komisioner Bidang Lingkungan, Air, dan Ekonomi Sirkular Kompetitif di Komisi Eropa Jessika Roswall mengatakan, perlu upaya nyata untuk menanggulangi sampah dari industri tekstil. “Dengan langkah baru ini, sektor tekstil akan didorong untuk bergerak menuju praktik yang berkelanjutan dan sirkular, sehingga kita bisa meningkatkan daya saing serta mengurangi ketergantungan kita,” ujar Roswall, dikutip dari situs resmi European Comission, Senin (16/2).

Masalah limbah tekstil memang tidak kecil. Menurut program lingkungan PBB (UNEP), mengacu pada Ellen MacArthur Foundation, sekitar 92 juta ton limbah tekstil dihasilkan secara global setiap tahun. Ini termasuk pakaian yang tidak terjual dan yang tidak pernah dipakai. Bila diangkut dengan kapal kontainer terbesar dunia yang berkapasitas sekitar 2 juta ton, maka butuh sekitar 46 kapal untuk mengangkut sampah seberat ini.

Limbah fesyen ini berkontribusi pada pencemaran lingkungan serta pemborosan sumber daya seperti air dan energi. Di Eropa,sekitar 4-9 persen tekstil yang tidak terjual dihancurkan setiap tahunnya. Penghancuran ini disestimasi menghasilkan 5,6 juta ton karbon dioksida, hampir setara emisi bersih (net emisi) Swedia tahun 2021.

Larangan Berlaku Juli 2024

Larangan tersebut merupakan turunan dari Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) yang mulai berlaku pada Juli 2024. Regulasi ini mengatur agar produk yang beredar di pasar Uni Eropa lebih tahan lama, mudah diperbaiki, dapat digunakan kembali, serta lebih efisien dalam penggunaan sumber daya.

Melalui ketentuan terbaru Komisi Eropa, perusahaan dilarang memusnahkan tekstil dan alas kaki yang tidak laku dijual di pasar Uni Eropa. Aturan ini berlaku bagi perusahaan besar mulai 19 Juli 2026. Perusahaan menengah akan menyusul pada 2030. Sementara itu, usaha kecil dan mikro untuk sementara dikecualikan.

Komisi Eropa menyatakan, aturan ini dirancang agar perusahaan lebih bertanggung jawab dalam mengelola stok. Alih-alih dimusnahkan, produk yang tidak terjual didorong untuk dijual kembali, didonasikan, diperbaiki, diproduksi ulang (remanufacturing), atau didaur ulang. Pemusnahan hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas, misalnya karena alasan keselamatan atau produk sudah rusak berat.

Selain itu, perusahaan diwajibkan melaporkan jumlah barang konsumsi yang tidak terjual dan dibuang, beserta alasan pemusnahannya. Format pelaporan dibuat seragam untuk memudahkan pengawasan dan meningkatkan transparansi.

ESPR sendiri mencakup hampir seluruh produk fisik yang dipasarkan di Uni Eropa, kecuali makanan, pakan, dan obat-obatan. Bagi industri fesyen, yang selama ini dikenal memiliki siklus produksi cepat dan volume besar, kebijakan ini menandai berakhirnya era “produksi banyak, jual cepat, buang sisanya”, setidaknya untuk pasar Eropa.

Di Indonesia, sampah tekstil masih jadi problem besar. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia menghasilkan sekitar 2,3 juta ton limbah tekstil setiap tahun, dengan hanya 300 ribu ton atau sekitar 10 persennya yang didaur ulang. Sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau dibakar.