SURABAYA, KOMPAS.com – Memasuki awal bulan Ramadhan, gudang-gudang kurma biasanya sudah mulai bersantai dengan kesibukan yang padat.

Sebab agen besar sudah memesan lebih awal satu bulan sebelum bulan puasa, toko ritel menyiapkan stok, dan distribusi bergerak dari pelabuhan hingga ke daerah. Namun tahun ini, geliat itu terasa melambat.

CEO PT Usaha Utama Bersaudara, Yasir Salim, menyebut kondisi penjualan kurma tahun 2026 ini lebih berat dibandingkan sebelumnya.

Menurutnya, keluhan tidak hanya datang dari perusahaannya, tetapi sesama pedagang kurma di dalam negeri bahkan di luar negeri mengalami situasi serupa.

“Ya memang tahun ini agak susah beberapa teman sama-sama mengeluh padahal kalau sudah masuk bulan Ramadhan sudah tinggal sedikit. Kan biasanya orang-orang beli kurma untuk dijual lagi sebelum Ramadhan," ujar pengusaha yang biasa disapa Yasir itu kepada Kompas.com, Rabu (19/2/2026) siang.

"Untuk ritel seminggu sebelum puasa sudah beli tapi kalau grosir satu bulan sebelumnya. Kan pengiriman ada yang seminggu atau dua minggu lamanya. Kita kan biasa ngirim ke agen besar Mereka pasti packing juga,” imbuhnya.

Faktor Ekonomi Jadi Tekanan Utama

Ia menilai pelemahan daya beli menjadi faktor dominan. Diperkirakan mencapai 15 persen penurunan penjualan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Sepertinya karena faktor ekonomi karena yang ngeluh bukan saya sendiri. Sesama penjual kurma saya tanya begitu, teman saya di Malaysia juga gitu mengeluh jadi global sepertinya,” kata Yasir Salim.

Meski begitu, ada sedikit penopang di tengah tekanan pasar. Dimana permintaan dari instansi dan kebutuhan MBG ikut membantu menjaga pergerakan stok.

KOMPAS.COM/SUCI RAHAYU Beberapa pekerja perusahaan penjualan kurma, PT Usaha Utama Bersaudara sedang bersantai di jam istirahat di gudang yang terletak di kawasan Ampel Surabaya, Jawa Timur.

“Banyak SSPG yang cari kurma. Jadi tahun ini kita kirim juga untuk instansi termasuk beberapa daerah banyak yang cari. Lumayan lah untuk mengobati dan membantu biar tidak terlalu sakit dengan penurunan dan penjualan tahun ini,” sambungnya.

Tren Sehat Belum Mampu Angkat Daya Beli

Selain itu di tengah kampanye hidup sehat, kurma sebenarnya mendapat perhatian lebih sebagai sumber energi alami. Namun ia melihat dampaknya belum cukup kuat untuk menahan tekanan ekonomi.

“Sebetulnya iya tapi dibandingkan dengan keadaan ekonomi ini ya cukup besar. Ada peningkatan tapi kan masih belum signifikan. Sebenarnya ini hal positif tapi tekanan ekonomi, jumlah orang beli itu berkurang dan merata customer-customer kita di seluruh daerah,” tutur pengusaha asli Surabaya itu.

Artinya, kesadaran konsumsi sehat meningkat, tetapi kemampuan belanja masyarakat masih tertahan.

Distribusi dari Aceh hingga Papua

Sebagai perusahaan yang berdiri sejak 1957 dan berpusat di Surabaya, Jawa Timur, PT Usaha Utama Bersaudara memiliki dua divisi utama yaitu grosir dan ritel. Perusahaan ini memasok toko kelas menengah hingga kecil yang belum mampu mengimpor kurma secara langsung.

“Awalnya kita mulai Indonesia Timur, untuk dua tahun terakhir kita masuk ke Jakarta dan Sumatera. Jadi setelah kita impor sendiri ini pengiriman dari Aceh sampai Papua,” kata Yasir Salim.

Sedangkan strategi stok juga disesuaikan dengan kebutuhan pasar kurma apa saja yang diminati di setiap daerah.

“Ya kita kan sudah membaca ya pasarnya seperti apa kebutuhannya berapa persen untuk jenis A berapa persen jenis B yang kita siapin,” sambungnya.

Sementara itu Nadia pemilik toko kurma di Sidoarjo mengatakan pada tahun ini membeli sesuai pesanan dari pelanggannya yang sudah order awal bulan Februari 2025 lalu. Kebanyakan dari pesanan tersebut ia mengambil kurma dengan harga yang cukup relatif murah.

"Tahun ini pembelian lumayan banyak dari sebelumnya, tapi kebanyakan pesan yang harganya paling murah, kebanyakan mereka untuk kebutuhan keluarga saja," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) mengumumkan pengangkatan Naresh Krishnan sebagai presiden direktur yang efektif mulai 26 Januari 2026.

Naresh menggantikan Kumaran Chinan, yang telah pensiun setelah berkarier di perusahaan serta industri asuransi.

Naresh memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman kepemimpinan di bidang asuransi dan manajemen aset di Asia, termasuk Indonesia, Filipina, Hong Kong, dan India.

Ia memiliki rekam jejak yang sukses dalam mendorong pertumbuhan bisnis, membangun tim berkinerja tinggi, serta menghadirkan solusi inovatif.

Sebagai Presiden Direktur, Naresh akan berfokus untuk memperkuat posisi Chubb Life Indonesia sebagai mitra asuransi terdepan dengan menyediakan solusi dan layanan asuransi yang inovatif dan personal bagi nasabah.

President Southeast Asia & New Zealand Chubb Life, Sang Lee, mengatakan, Naresh akan membangun fondasi perusahaan yang kuat, serta memimpin perusahaan menuju fase pertumbuhan berikutnya.

“Kami sangat senang menyambut Naresh ke dalam tim. Keahlian dan visi strategisnya yang luas akan sangat berperan penting saat kami terus menghadirkan solusi asuransi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang dan memperkuat posisi perusahaan di pasar Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kumaran atas kontribusi luar biasa yang telah diberikan selama delapan tahun terakhir,” kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026)

Sebelum bergabung dengan Chubb, Naresh sempat menjabat sebagai Presiden Direktur di Principal Asset Management Indonesia.

Ia juga pernah memegang berbagai posisi kepemimpinan senior, termasuk Direktur Partnership Distribution di AIA Financial Indonesia, Presiden & CEO Sun Life Grepa Financial, Inc. Filipina, Presiden & CEO Manulife China Bank Life Assurance Corporation Filipina, serta Presiden Direktur Manulife Aset Management Indonesia.

Dari sisi pendidikan, ia meraih gelar MBA dari Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning dan gelar Bachelor of Science dari Loyola College, Madras University.

CILEGON, KOMPAS.com - Anak perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel Pipe Industries menggarap proyek jaringan pipa gas bumi sepanjang 540 kilometer di Sumatera.

Direktur Komersial Krakatau Steel Pipe Industries, Rony Yanuardi mengatakan, pipa tersebut akan menghubungkan jaringan gas dari Dumai, di pesisir timur Riau ke Sei Mangkei di Sumatera Utara atau disebut Dusem.

“Panjangnya sekitar 540 kilometer, dengan total berat mungkin sekitar 83.000 ton,” kata Rony saat ditemui di pabriknya, Cilegon, Banten, Kamis (19/2/2026).

Pipa tersebut merupakan pesanan proyek dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Krakatau Steel Pipe Industries diminta mensuplai pipa 20 inci dengan spesifikasi API X52.

Perusahaan pelat merah itu menyatakan siap jika produksi diminta selesai pada Juni mendatang namun pihaknya masih perlu menyesuaikan dengan pihak kontraktor.

Rony mengakui, untuk memenuhi permintaan Kementerian ESDM, pihaknya melibatkan perusahaan swasta melalui Kerja Sama Operasi (KSO) dengan tetap menjaga kualitas produk.

“Tapi intinya dari kami, dari KS, Krakatau Steel, semuanya menargetkan di paling enggak di semester satu semua udah selesai,” tutur Rony.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Migas, Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menjelaskan, pembangunan pipa Dusem bertujuan untuk mendistribusikan sumber gas bumi yang baru ditemukan di Blok Andaman.

Titik eksplorasi itu terletak di laut utara Aceh dengan potensi gas diperkirakan mencapai 10 triliun kaki kubik (TFC).

Jika pipa gas Dumai-Sei Mangkei itu tersambung, maka sebagian gas dari Andaman akan disalurkan ke Aceh.

“Nah, yang ke arah selatan inilah yang nanti melewati pipa ini. Jadi, pipa ini sangat penting agar gas dari Blok Andaman bisa masuk dan bisa dinikmati oleh konsumen nanti,” kata Laode.

Jika jalur pipa Dumai-Sei Mangkei ini terpasang, maka jaringan pipa gas bumi dari Aceh sampai ujung Sumatera akan terhubung.

Sementara, Pulau Jawa telah dihubungkan jaringan gas Cirebon-Semarang (Cisem).

“Cisem 2, juga sudah akan selesai. Jadi Pulau Jawa kita bereskan satu pipa, sehingga gas masuk dari mana pun bisa kita akomodasi,” kata dia.

Menurut Laode, nilai investasi pembangunan pipa gas Dumai-Sei Mangkei ini mencapai Rp 6,3 triliun.

Sementara, pihak PT Krakatau Steel menyebut, dari total nilai investasi itu sebanyak 60 persen di antaranya menjadi kontrak pembangunan pipa.

“Itu kurang lebih sekitar Rp 3 sampai Rp 4 triliun,” ujar Rony.

SUDAH waktunya kita menegaskan bahwa laut bukanlah ruang kosong tanpa struktur, melainkan ruang produktif yang dikendalikan oleh izin, modal, dan teknologi.

Dalam industri perikanan tangkap skala besar, para pelaku usaha mengoperasikan armada modern dengan wilayah tangkap yang teridentifikasi, berulang, dan menghasilkan manfaat ekonomi signifikan.

Karena itu, pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas pemanfaatan ruang laut oleh korporasi semacam ini bukan hanya sah, tetapi juga adil.

Dan penting untuk ditegaskan bahwa kebijakan ini sudah berjalan sejak lama. Jangan sampai justru dihapuskan.

PBB subsektor perikanan tangkap telah diterapkan bagi pemilik Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dengan kapal berukuran di atas 30 Gross Tonnage (GT).

Ini adalah batas proporsional yang tidak membebani nelayan kecil, melainkan menyasar pelaku usaha besar yang jelas-jelas menggunakan ruang laut secara terstruktur.

Skema ini mencerminkan keadilan fiskal karena menarik kontribusi dari pihak yang memperoleh manfaat paling besar dari ruang publik.

Namun, dalam beberapa diskusi kebijakan, muncul kecenderungan untuk mempertanyakan dasar pengenaannya.

Argumen yang sering diajukan adalah bahwa laut tidak dapat dimiliki secara eksklusif, dan karena itu tidak layak menjadi objek PBB.

Pendekatan ini berbahaya. Ia mengabaikan bahwa dalam hukum perpajakan, eksklusivitas formal (hak milik atau hak pakai) bukanlah satu-satunya syarat pengenaan.

Hal yang menjadi dasar pengenaan dapat berupa penguasaan nyata atas ruang dan adanya manfaat ekonomi.

Sebagai analogi sederhana, bayangkan seseorang membeli tiket masuk ke kebun binatang untuk melihat harimau.

Ia berdiri bersama pengunjung lain, menikmati pemandangan fauna tersebut secara langsung. Tidak ada batas yang melarang orang lain berdiri di tempat yang sama.

Namun, bayangkan jika seseorang menyewa seluruh area kandang harimau untuk acara pribadi. Selama waktu itu, orang lain tak bisa masuk.

Maka wajar jika ia membayar lebih, bukan sekadar tiket masuk, tetapi juga biaya atas hak penggunaan eksklusif.

Dalam kasus perikanan tangkap skala besar, pelaku usaha bukan sekadar "penonton umum". Mereka telah menyewa ruang produksi, dengan armada besar, teknologi pencari ikan, dan dukungan logistik yang memungkinkan mereka kembali ke titik yang sama dari waktu ke waktu.

Mereka menguasai ruang laut secara de facto, meskipun tidak secara hukum eksklusif. Dan penguasaan seperti itu cukup menjadi dasar pengenaan pajak.

Dalam perpajakan, prinsip yang berlaku bukan hanya legalitas formal, tetapi juga realitas ekonomi.

Banyak sektor lain dikenai PBB, meski tidak memiliki tanah secara formal, misalnya sektor kehutanan, pertambangan, bahkan pengelolaan kawasan industri.

Intinya adalah siapa yang menggunakan ruang negara untuk mendapat keuntungan, wajib memberikan kontribusi berdasarkan asas kemanfaatan.

Dengan demikian, pengenaan PBB dalam industri perikanan tangkap skala besar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga logis secara ekonomi dan etis secara sosial.

Ia merupakan cerminan dari asas keadilan horizontal di mana mereka yang menerima manfaat, harus berkontribusi secara sebanding.

Penting juga untuk diluruskan bahwa PBB pada subsektor ini tidak menyasar nelayan kecil. Mereka yang tidak memiliki SIUP dan banyak armada, tidak mengoperasikan kapal besar, dan tidak menguasai ruang secara tetap, bukan merupakan subjek pajak atas objek pajak PBB subsektor perikanan tangkap.

Mengingat para nelayan kecil yang paling sering tergeser dari ruang laut akibat ekspansi industri penangkapan skala besar, PBB diarahkan hanya kepada pelaku usaha dengan daya tangkap tinggi dan akses eksklusif (secara praktik) terhadap ruang laut tertentu.

Selain itu, dalam konteks fiskal, PBB berperan sebagai alat koreksi. Ia memperhalus ketimpangan dalam pemanfaatan ruang laut, serta menjadi instrumen kontrol terhadap intensitas penggunaan.

Ia bukan sekadar alat pungutan, melainkan penyeimbang antara pemanfaatan ruang publik dan kontribusi privat.

Karena itu, dorongan untuk menghapuskan atau melemahkan skema PBB subsektor perikanan tangkap justru kontraproduktif.

Apa yang sudah berjalan, yaitu pengenaan kepada pemilik SIUP dengan kapal >30 GT, adalah pendekatan yang moderat dan terukur.

Jika dihapus, maka negara bukan hanya kehilangan penerimaan, tetapi juga kehilangan alat untuk menegakkan keadilan spasial di laut.

Reformasi perpajakan seharusnya tidak selalu berarti pembebasan, tetapi penajaman instrumen yang sudah ada.

Dalam hal ini, PBB subsektor perikanan tangkap bukan instrumen baru, melainkan kebijakan yang sudah berlaku secara terbatas, tapi tepat sasaran. Maka tugas kita bukan menghapus, tapi memperkuat dan menjaga akurasinya.

Pajak adalah cermin dari struktur ekonomi. Jika laut kini telah menjadi arena dominasi industri, maka wajarlah jika sebagian nilainya dikembalikan untuk publik melalui pajak. Tanpa itu, kita membiarkan ruang bersama dijadikan sumber akumulasi privat tanpa kontribusi.

Dengan demikian, argumen bahwa PBB tak layak dikenakan karena tiadanya eksklusivitas formal, perlu diluruskan. Dalam perpajakan, eksklusivitas tidak harus mutlak.

Hal yang perlu diperhatikan adalah penguasaan nyata, berulang, dan menguntungkan secara ekonomi, dan semua itu sudah terpenuhi dalam operasi perikanan tangkap skala besar.

Maka PBB yang telah berjalan saat ini, bukan hanya layak dipertahankan, tetapi juga dijadikan pijakan untuk membangun tata kelola laut yang lebih adil dan setara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pemicu kenaikan harga ikan di pasaran.

Pemerintah memastikan pasokan masih mencukupi untuk menopang kebutuhan puluhan juta penerima program tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud, mengatakan ketersediaan ikan seperti lele dan nila saat ini dalam kondisi aman dan tidak mengganggu keseimbangan pasar.

“Sampai seperti itu belum karena posisinya untuk lele dan nila juga itu posisinya sudah ada gitu ya di situ jadi tidak tidak mengganggu pasar di sana,” ujar Machmud saat konferensi pers di gedung KKP, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, pemerintah juga tengah memperkuat kapasitas produksi melalui sejumlah program strategis, misalnya budidaya ikan nila salin (BINS), hingga revitalisasi tambak di kawasan pantai utara Jawa (Pantura), yang diharapkan mampu meningkatkan suplai ikan nasional, termasuk memenuhi kebutuhan MBG.

“Ke depan dengan adanya program strategis yang dikembangkan ya seperti BINS yang akan banyak. Kemudian juga ada juga revitalisasi Pantura, ke depan ya sumber protein ikan kita juga akan semakin banyak, sehingga kalau nanti kebutuhan untuk MBG yang 82,9 juta ya kalau nanti ikan kita siap," paparnya.

Pemerintah memastikan ketersediaan ikan secara nasional dalam kondisi aman sepanjang Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Meski produksi sempat tertekan cuaca ekstrem pada awal tahun, KKP memproyeksikan stok perikanan tangkap tetap mencukupi kebutuhan masyarakat.

Harga ikan di pasar dipengaruhi oleh tingkat produksi dan ketersediaan pasokan di masing-masing daerah. Ketika hasil tangkapan atau produksi meningkat, suplai di pasar bertambah sehingga harga cenderung stabil bahkan bisa turun.

Dalam kondisi terbaru, justru terdapat beberapa jenis ikan yang mengalami penurunan harga. Contohnya ikan kembung, selar, dan layang.

“Bahkan kemarin ada beberapa ikan yang harganya turun, jadi tergantung dari produksi. Kemarin yang turun harganya contoh adalah misalkan kembung, selar itu kemudian layang kemarin kami lihat itu harganya turun,” paparnya.

Ia menyebut kenaikan harga yang terjadi lebih disebabkan oleh lonjakan permintaan menjelang Ramadhan, bukan karena kekurangan pasokan.

Menjelang bulan puasa, konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan, termasuk ikan, biasanya meningkat tajam sehingga perputaran barang di pasar menjadi jauh lebih cepat.

Tingginya permintaan itu terlihat dari volume penjualan yang melonjak signifikan.

Bahkan, satu pedagang saja mampu menjual sekitar 700 hingga 800 kuintal dalam waktu singkat, padahal di pasar tersebut terdapat sekitar 200 pedagang.

Artinya, daya serap pasar sangat besar dan stok yang tersedia cepat habis. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya penyesuaian harga secara alami akibat tingginya permintaan.

“Itu karena permintaan ya, permintaan menjelang Ramadhan itu cukup tinggi, sehingga kemarin saja satu pedagang itu bisa menjual hampir 700-800 kuintal ya, itu satu pedagang. Padahal di situ ada 200 pedagang, permintaan dan cepat habis,” beber Machmud.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rasio utang pemerintah sebesar 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto masih dalam batas aman. Posisi utang per 31 Desember 2025 tercatat Rp 9.637,90 triliun.

Purbaya membandingkan rasio tersebut dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Thailand mencatat rasio utang 63,5 persen. Malaysia 64 persen. Singapura berada di kisaran 165 hingga 170 persen.

"Dengan standar itu, kita (RI) masih aman. Enggak apa-apa, memang kenapa? Singapura berapa? 100 persen, Malaysia berapa? Lebih dari 60 persen. Thailand berapa? Kalau dengan standar itu kita masih aman," tegas Purbaya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Purbaya menjelaskan strategi pemerintah berfokus pada dorongan pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara. Pemerintah memaksimalkan ruang defisit fiskal untuk menggerakkan ekonomi.

Defisit fiskal mendekati batas 3 persen dipilih sebagai bagian dari strategi tersebut.

"Strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada, untuk memaksimalkan ekonomi berbalik arah. Itu di triwulanan IV tahun lalu, kan? Dan terbukti, kan, ekonomi berbalik arah, kan? Itu sebetulnya strategi yang amat pintar. Kita enggak lewatin 3 persen," lanjutnya.

Pemerintah, kata dia, sengaja memperlebar defisit untuk memperkuat ekspansi fiskal melalui stimulus ekonomi bagi masyarakat.

"Ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik. Tinggal kita lari. Kita tinggal atur ke depan seperti apa yang nama ekonominya. (Tapi) enggak seperti kemarin lagi, di mana kita mau hancur," tutup Purbaya.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menunjukkan posisi utang pemerintah akhir 2025 sebesar Rp 9.637,90 triliun.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di laman resminya, dikutip Jumat (13/2/2026).

Komposisi utang didominasi Surat Berharga Negara senilai Rp 8.387,23 triliun atau 87,02 persen dari total utang. Pinjaman menyumbang Rp 1.250,67 triliun atau 12,98 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan ketersediaan ikan secara nasional dalam kondisi aman sepanjang Ramadhan hingga Idul Fitri 2026.

Meski produksi sempat tertekan cuaca ekstrem pada awal tahun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksikan stok perikanan tangkap tetap mencukupi kebutuhan masyarakat.

Direktur Kepelabuhanan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Ady Candra, menyebut secara prognosis produksi perikanan tangkap hingga Maret 2026 mencapai 7,3 juta ton. Angka ini sedikit menurun dibandingkan periode sebelumnya akibat faktor musim.

Menurutnya, periode Januari-Maret 2026 bertepatan dengan musim barat yang ditandai curah hujan tinggi, angin kencang, serta gelombang besar. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas penangkapan ikan yang menjadi lebih terbatas. Namun pola itu bersifat musiman dan terjadi setiap tahun.

“Terkait dengan ketersediaan stok di sektor hulu di perikanan tangkap sampai dengan Maret 2026 ini prognosis kita ada sekitar 7,3 juta ton produksi hingga Maret 2026 ini. Ini sedikit agak turun memang karena pola musim dan juga pola penangkapan yang memang sangat terganggu dengan faktor cuaca,” ujar Ady Candra saat konferensi pers di gedung KKP, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).

KKP memperkirakan produksi akan kembali meningkat pada awal Maret seiring membaiknya kondisi cuaca. Selain itu, menjelang Idul Fitri, kapal-kapal nelayan, terutama di wilayah pantai utara Jawa (Pantura), biasanya kembali melaut secara intensif, sehingga mendorong kenaikan produksi perikanan tangkap.

“Jadi diproyeksikan nanti di awal Maret juga akan mulai meningkat. Dan biasanya menjelang Idul fitri juga akan banyak kapal-kapal yang nanti akan kembali, terutama di pantura sehingga ini juga akan mendorong peningkatan produksi dari sektor perikanan tangkap. Jadi ini pola musim yang terjadi setiap tahunnya,” paparnya.

Dari sisi harga, KKP mencatat pergerakan relatif stabil untuk sebagian besar komoditas utama. Ikan cakalang memang mengalami kenaikan harga di sejumlah wilayah Sulawesi, tetapi secara nasional masih terkendali. Hal serupa terjadi pada cumi yang mengalami kenaikan harga di Jakarta dan Jawa Tengah, sementara daerah lain relatif stabil.

Komoditas ikan kakap juga tercatat dominan stabil, dengan kenaikan harga terbatas di Jawa Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, dan Jakarta. Ikan tongkol mengalami kenaikan di beberapa daerah di Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Adapun tuna relatif stabil secara nasional, dengan kenaikan harga di Sulawesi Utara, yang konsumsi lokalnya cukup tinggi.

Berikut rincian volume produksi hingga harga rata-rata ikan di Indonesia.

Dari sisi volume produksi terbesar, Jawa Tengah tercatat sebagai daerah dengan produksi tertinggi sebesar 40.490 ton. Posisi berikutnya ditempati DKI Jakarta dengan 26.471 ton, disusul Jawa Timur sebesar 20.737 ton. Sulawesi Utara mencatat produksi 11.501 ton, sementara Bali sebesar 10.189 ton.

Sebaliknya, untuk volume produksi terkecil ada di Bengkulu dengan persentase 8 ton. Jambi berada di angka 11 ton, Papua Barat 75 ton, Sumatera Selatan 96 ton, dan Sulawesi Barat menjadi yang terendah dengan 1 ton.

Dari sisi harga, rata-rata harga produsen tertinggi tercatat di Maluku sebesar Rp 69.884 per kilogram. Papua Barat menyusul dengan Rp 68.879, Sulawesi Utara Rp 62.690, DKI Jakarta Rp 55.333, dan Sumatera Selatan Rp 39.156.

Sementara itu, rata-rata harga produsen terendah tercatat di Banten sebesar Rp 360 per kilogram. Jambi berada di Rp 1.336, Kalimantan Timur Rp 1.798, Kalimantan Tengah Rp 2.441, dan Kepulauan Riau Rp 4.200.

KOMPAS.com – PT Merdeka Gold Resources Tbk (BEI: EMAS), anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk (BEI: MDKA), membuktikan kesiapan operasionalnya yang solid dengan melakukan penuangan emas perdana (first gold pour) di Tambang Emas Pani, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Sabtu (14/2/2026).

Pencapaian tersebut menjadi tonggak penting karena EMAS merealisasikan proyek lebih awal dari target yang semula direncanakan pada akhir kuartal I-2026.

“Pencapaian ini diraih lebih cepat dari jadwal yang sebelumnya kami sampaikan kepada publik, mencerminkan disiplin eksekusi proyek dan kesiapan operasional yang solid,” ujar Presiden Direktur EMAS Boyke Poerbaya Abidin dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (19/2/2026).

Pernyataan itu disampaikan Boyke saat prosesi penuangan emas perdana yang dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Syahidah beserta jajarannya, di Tambang Emas Pani, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Sabtu (14/2/2026).

Pada kesempatan tersebut, ia mengatakan bahwa percepatan itu menandai keberhasilan EMAS bertransisi dari tahap pengembangan proyek menuju operasi emas komersial sejak akuisisi aset pada 2020.

Penuangan emas perdana tersebut menghasilkan dore bullion, yakni emas batangan setengah jadi yang diperoleh melalui proses pelindian (heap leach) dan pemulihan emas di fasilitas Adsorption, Desorption, and Recovery (ADR). Tahap ini menandai dimulainya produksi emas komersial di Tambang Emas Pani.

Pada tahun pertama operasinya, EMAS menargetkan produksi di Tambang Emas Pani mencapai 110.000 hingga 115.000 ons emas, melampaui target awal perseroan sebesar 80.000 ons sepanjang 2026.

Tambang yang dikelola dengan metode tambang terbuka itu memiliki cadangan sekitar 4,8 juta ons emas dan sumber daya mineral lebih dari 7 juta ons emas. Dengan potensi ini, Tambang Emas Pani dinilai sebagai salah satu tambang emas primer yang paling menjanjikan di Indonesia.

Boyke menegaskan bahwa penuangan emas perdana di Tambang Emas Pani merupakan pencapaian strategis bagi perseroan dan Grup Merdeka.

“Beroperasinya Tambang Emas Pani juga menjadi fondasi bagi peningkatan kapasitas produksi ke tahap berikutnya," ucapnya.

Tak hanya mempercepat produksi awal, EMAS juga mempercepat pembangunan fasilitas carbon-in-leach (CIL). Konstruksi CIL dengan metode penggalian tanah yang semula akan dimulai pada 2027 telah dikerjakan sejak awal 2026.

Pengembangan fasilitas CIL berkapasitas 12 juta ton bijih per tahun kini ditargetkan selesai pada 2028. Sebelumnya, tahap pertama berkapasitas 7 juta ton direncanakan selesai pada 2029 dan ekspansi menjadi 12 juta ton pada 2032.

Dengan percepatan ini, target produksi sebesar 500.000 ons emas per tahun yang semula diprediksi tercapai pada 2032, kini optimis bisa diraih pada 2029.

Menjelang fase produksi penuh, Tambang Emas Pani dinyatakan siap memasuki tahap produksi emas komersial karena telah menyelesaikan seluruh tahapan pengembangan dan commissioning utama, termasuk penambangan awal, fasilitas pabrik persiapan bijih (ore preparation plant/ OPP), heap leach, serta fasilitas ADR.

Dorong pembangunan ekonomi Gorontalo

Boyke mengungkapkan bahwa keberadaan Tambang Emas Pani tidak hanya memperkuat portofolio emas Grup Merdeka, tetapi juga berkontribusi terhadap produksi emas Indonesia serta pembangunan ekonomi Gorontalo melalui penciptaan lapangan kerja dan program pemberdayaan masyarakat.

“Seluruh kegiatan operasi kami jalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip good mining practices (GMP) serta standar lingkungan, sosial, dan tata kelola environmental, social, and governance (ESG) yang tinggi,” katanya.

Senada dengan Boyke, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail optimistis kehadiran industri pertambangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

“Saya optimis dengan adanya industri pertambangan, pertumbuhan ekonomi provinsi bisa mencapai enam persen lebih asal dikelola dengan baik,” ucapnya.

Gusnar menambahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo mencapai 5,71 persen.

Dengan pertumbuhan tersebut, ia berharap angka kemiskinan di daerahnya dapat terus menurun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaporkan kebutuhan pendanaan rencana aksi kementerian dan lembaga untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 56,3 triliun.

Dana tersebut dialokasikan untuk 2.108 kegiatan selama tiga tahun ke depan.

“Ini yang sudah setidaknya matching antara apa yang dibutuhkan (oleh masing-masing pemerintah daerah) dan apa yang sudah dirancang juga oleh teman-teman di pusat,” ujar Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam saat menyampaikan laporan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Penyusunan rencana induk mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026. Dokumen ini dilengkapi Rencana Aksi kementerian dan lembaga.

Rencana tersebut telah diselaraskan dan diverifikasi berdasarkan Kajian Kebutuhan Pascabencana yang disusun 53 pemerintah daerah terdampak di tiga provinsi.

Total kebutuhan berdasarkan Kajian Kebutuhan Pascabencana mencapai Rp 205,3 triliun untuk 142.712 kegiatan. Angka tersebut masih memerlukan verifikasi lanjutan dan penyesuaian dengan kondisi lapangan.

Rencana aksi dari 32 kementerian dan lembaga mencatat 6.545 kegiatan dengan total pembiayaan Rp 68,9 triliun.

Hasil penyelarasan menghasilkan kesepakatan pembiayaan sekitar Rp 56,3 triliun yang akan dijalankan pemerintah pusat pada Tahun Anggaran 2026, 2027, dan 2028.

Perbedaan antara kebutuhan dan rencana aksi membuat dokumen Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera masih berstatus sementara atau versi pertama.

Dokumen tersebut akan disesuaikan jika hasil verifikasi lanjutan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan perubahan kebutuhan.

Aceh membutuhkan dana Rp 20,37 triliun, Rp 14,53 triliun, dan Rp 10,92 triliun dalam tiga tahun. Sumatera Utara membutuhkan Rp 817,11 miliar, Rp 1,13 triliun, dan Rp 155,17 miliar. Sumatera Barat membutuhkan Rp 4,35 triliun, Rp 2,28 triliun, dan Rp 1,73 triliun.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagaimana kita memverifikasi data-data yang memang saat ini dinamis sekali terkait dengan kebencanaan ini. Saya yakin akan ini masih akan terus bergerak. Oleh karena itu, kami menyebutnya dokumen ini (Renduk PRRP) versi pertama,” ujar Medrilzam.

Status versi pertama mempertimbangkan perubahan data di daerah yang masih perlu verifikasi dan validasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus berjalan setelah 90 hari masa transisi darurat selesai.

Tambahan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 diperlukan untuk pelaksanaan tahun pertama. Kebutuhan juga akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027.

Dokumen versi berikutnya disusun setelah data kerusakan terverifikasi.

Pelaksanaan rencana berlangsung tiga tahun dan hanya mencakup fase rehabilitasi serta rekonstruksi dengan prinsip build back better, safer, dan sustainable. Fase darurat dan transisi tidak termasuk.

Periode April 2026 hingga Desember 2028 ditargetkan untuk perbaikan fasilitas umum, pemulihan ekonomi dan ekosistem, rehabilitasi sosial, serta pembangunan kembali perumahan dan infrastruktur permanen.

Sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Belanja Tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 dan 2028, pinjaman luar negeri, Surat Berharga Syariah Negara, hibah luar negeri, pooling fund bencana, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta dukungan Badan Usaha Milik Negara dan filantropi.

Sejumlah opsi kelembagaan disiapkan, mulai dari pemanfaatan struktur Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera, penguatan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bappenas juga menyusun peta Zona Rawan Bencana berbasis peta INA RISK dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diperbarui dengan peta terkini. Peta tersebut mencakup 53 kabupaten dan kota dengan skala 1:50.000.

Zona dibagi menjadi dua lapis, yakni rawan hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan longsor, serta rawan multibahaya yang mencakup sesar, gunung api, abrasi, dan tsunami.

Klasifikasi wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri dari zona aman, rendah, sedang, dan bahaya.

“Kita betul-betul mencoba menerapkan prinsip build back better, safer, dan sustainable, makanya kita mengeluarkan apa yang namanya peta Zona Rawan Bencana. Jadi kita tentunya, kalau memang sudah tidak dimungkinkan lagi dibangun di wilayah tersebut, harus direalokasi, dan ini dikonsultasikan terus terutama dengan teman-teman daerah,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) pada level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Februari 2026.

Dengan demikian, suku bunga deposit facility tetap 3,75 persen dan suku bunga lending facility tetap 5,5 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan tersebut ditempuh sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tngginya ketidakpastian global.

Selain itu, keputusan ini juga untuk mendukung inflasi tahun ini agar tetap sesuai target dan mendorong pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan target yang telah ditentukan.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 dan 19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75 persen," ujarnya dalam konferensi pers RDG BI, Kamis (19/2/2026).

Di sisi lain, BI tetap melanjutkan upaya memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah dijalankan sebelumnya.

Perry bilang, ruang penurunan suku bunga acuan masih terbuka ke depan, seiring inflasi 2026 dan 2027 yang diperkirakan tetap berada dalam sasaran 1,5 persen sampai 3,5 persen.

"BI tetap mencermati ruang penurunan BI Rate lebih lanjut, sejalan dengan prakiraan inflasi yang terkendali rendah dalam sasaran dan upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ucapnya.

Sementara pelonggaran kebijakan makroprudensial diperkuat dengan meningkatkan efektivitas implementasi pemberian likuiditas kepada perbankan untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit pembiayaan ke sektor riil khususnya sektor-sektor prioritas pemerintah.

Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.

"Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk tetap mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan lain," tuturnya.

Untuk diketahui, BI telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak lima kali sepanjang 2025, dengan total penurunan mencapai 125 basis poin dari 6 persen pada akhir tahun 2024 menjadi 4,75 persen.

KOMPAS.com – Di dunia pertambangan, risiko adalah bayangan yang mengikuti setiap langkah, mulai dari bahaya fisik hingga ancaman kesehatan pekerja.

Namun, di tengah tantangan itu, PT Merdeka Copper Gold Tbk (IDX: MDKA) membuktikan keandalannya dalam menjaga keselamatan pekerja dengan mencatatkan Hampir 50 juta jam kerja tanpa cedera secara kumulatif.

Capaian itu menjadi refleksi komitmen kuat Grup Merdeka dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara konsisten dan terintegrasi di seluruh lini operasional.

Head of Corporate Communications Merdeka Tom Malik menegaskan, keselamatan merupakan tanggung jawab bersama dan bagian tak terpisahkan dari jati diri Grup Merdeka.

“Seluruh pekerja di grup MDKA memegang peran penting. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk saling menjaga, mematuhi standar, dan membangun budaya kerja yang aman dan berkelanjutan,” jelas Tom dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (12/2/2026).

Bagi Grup Merdeka, keselamatan bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi budaya kerja yang inklusif dan strategis.

Nilai tersebut tertuang dalam values GReAtNESS, yaitu Growth, Respect, Accountability, Collaboration, Excellence, Safety, and Sustainability.

Nilai “Safety” menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan operasional, dan perilaku kerja sehari-hari di seluruh organisasi.

Puluhan juta jam tanpa cedera

Keandalan sistem keselamatan kerja Grup Merdeka tecermin dari rendahnya tingkat insiden keselamatan dan kesehatan kerja di berbagai site operasional.

Tambang Emas Tujuh Bukit mencatatkan 19,7 juta jam kerja tanpa lost time injury (LTI). Tambang Emas Pani menyusul dengan 18,2 juta jam kerja, dan Tambang Nikel Konawe dengan 10,7 juta jam kerja tanpa kecelakaan yang menyebabkan kehilangan waktu kerja.

Sebagai informasi, LTI merupakan kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja cedera dan tidak dapat melanjutkan tugas rutinnya atau kehilangan satu hari kerja penuh akibat insiden.

Selain itu, sepanjang 2025, Serious Potential Incident Frequency Rate (SPIFR) di MDKA tercatat sangat minim. Capaian tersebut menunjukkan potensi risiko besar di site dapat dikelola dengan baik melalui sistem, pengawasan, serta perilaku kerja yang disiplin.

Atas konsistensi tersebut, salah satu anak usaha MDKA, PT Bumi Suksesindo (BSI), menerima penghargaan K3 dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Perusahaan pengelola Tambang Emas Tujuh Bukit itu memperoleh penghargaan setelah mencatatkan 19,7 juta jam kerja tanpa kecelakaan.

Sistem terstandar internasional

Keandalan Merdeka dalam menjaga keselamatan pekerja diperkuat melalui penerapan Sistem Manajemen K3 berstandar internasional ISO 45001:2018 di seluruh operasi tambang.

Sistem tersebut memastikan pengelolaan risiko kerja dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan peringatan Bulan K3 Nasional 2026, MDKA juga menggelar berbagai kegiatan untuk memperkuat budaya keselamatan yang proaktif dan kolaboratif.

Dengan mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3/Keselamatan Pertambangan Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif”, Merdeka menyelenggarakan safety riding training, first aid training, donor darah, serta web seminar (webinar) Manajemen Risiko dan Kontraktor yang melibatkan seluruh karyawan grup.

Kegiatan tersebut dilanjutkan di seluruh site dengan webinar kesehatan, olahraga lari santai, dan hari refleksi K3.

Ke depan, MDKA dan seluruh anak usahanya akan terus memperkuat komitmen K3 yang antisipatif, adaptif, dan strategis seiring pertumbuhan bisnis dan pengembangan proyek-proyek baru.

Pencapaian 19 juta jam tanpa cedera menjadi bukti bahwa komitmen keselamatan yang dijalankan secara konsisten mampu menjaga pekerja tetap aman sekaligus mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

JAKARTA, pertengahan Februari 2026. Di ruang-ruang rapat yang dingin oleh pendingin udara dan angka-angka, Rancangan Undang-Undang Keuangan Negara dibahas dengan nada yang, di permukaan, terdengar teknokratis.

Namun di balik itu, terselip satu kekhawatiran: perubahan aturan ini berpotensi melemahkan apa yang selama ini menjadi jangkar fiskal Indonesia.

Pernyataan itu datang bukan dari politisi, melainkan dari para ekonom. Jika mekanisme penerimaan negara diubah, maka yang ikut berubah bukan hanya arus kas, melainkan disiplin itu sendiri.

Selama ini, dividen BUMN—puluhan triliun rupiah setiap tahun—masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, mengalir langsung ke kas. Ia menjadi bantalan, semacam cadangan napas ketika belanja harus tetap berjalan.

Kini, dalam desain baru, sebagian aliran itu bisa dibelokkan. Ditahan. Diputar kembali melalui entitas seperti Danantara. Negara tidak lagi sepenuhnya memegang hasilnya sebagai kas.

Argumennya terdengar masuk akal: negara tidak hanya memanen, tapi juga menanam. Dividen tidak dihabiskan, melainkan diinvestasikan untuk nilai jangka panjang.

Namun, seperti semua janji investasi, ia berdiri di atas dua syarat: transparansi dan akuntabilitas. Tanpa keduanya, angka bisa tampak besar di laporan, tapi kosong di kas.

Jika penerimaan kas berkurang, pilihan klasik segera muncul: menaikkan pajak, menambah utang, atau memangkas belanja. Dalam sejarah fiskal, pilihan-pilihan itu tak pernah netral. Ia selalu datang dengan ongkos sosial.

Di sinilah persoalan berubah: bukan lagi aritmetika kas, melainkan geometri kepercayaan.

Fiskal bukan sekadar soal masuk dan keluar, tapi pagar yang menahan negara dari godaan melampaui dirinya sendiri.

Ketika penerimaan bergeser ke ruang yang lebih samar, disiplin tak lagi dijaga oleh sistem, melainkan oleh niat. Dan niat, seperti kita tahu dari sejarah anggaran di banyak negeri, sering goyah ketika berhadapan dengan tekanan politik dan janji-janji populis.

Maka, yang dipertaruhkan bukan hanya angka defisit, melainkan kredibilitas itu sendiri: sesuatu yang tak tercatat dalam tabel, tapi menentukan bagaimana pasar, lembaga pemeringkat, dan pada akhirnya rakyat, memandang kewarasan negara.

Selama ini, Indonesia memiliki jangkar itu. Batas defisit 3 persen Produk Domestik Bruto dan rasio utang maksimal 60 persen adalah garis demarkasi, antara kewarasan dan kegilaan fiskal.

Ia mengingatkan pada Kriteria Maastricht di Uni Eropa, yang sejak 1992 menetapkan patok serupa. Namun jangkar itu kini terasa bergetar.

Pada awal Februari 2026, Moody’s menurunkan outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Sebuah isyarat yang tidak berteriak, tapi cukup untuk membuat pasar menoleh.

Penurunan outlook itu bukan alarm yang keras. Ia lebih mirip bisikan pelan—bahwa sesuatu dalam mesin fiskal kita mulai bergetar. Maka pertanyaannya: apakah kita memang sedang menuju bahaya?

Piter Abdullah mungkin benar saat menyebut bahwa batas 3 persen hanyalah ukuran kedisiplinan, bukan indikator kiamat (Kontan, 13 Januari 2026).

Juga tidak salah, jika kita menengok ke luar jendela, rasio utang pemerintah Indonesia yang berada di kisaran 39,8 persen pada akhir 2024 sebenarnya masih tampak "santun" dibandingkan banyak negara berkembang lain.

Dokumen resmi RAPBN mencatat rasio utang Indonesia 39,8 persen pada 2024, sementara Vietnam 32,9 persen, Thailand 63,7 persen, Malaysia 70,4 persen, Brasil 76,5 persen, dan Argentina 83,2 persen (Kemenkeu, Nota Keuangan RAPBN 2026, tabel perbandingan 2020–2024, terbit 2 Juli 2025).

Namun, pasar bukan penonton yang pemaaf. Ia tidak menilai apa yang kita miliki hari ini, melainkan ke mana kita sedang menuju. Lebih jauh, mereka melihat apa yang ada di balik cadar angka-angka tersebut.

Kekhawatiran itu berakar pada orkestrasi kebijakan yang menyerap ruang anggaran yang besar. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82,9 juta peserta merayap masuk ke dalam postur anggaran dengan kebutuhan dana mencapai Rp 335 triliun pada 2026 (Nota Keuangan RAPBN TA 2026).

Di sisi lain, kita terjepit oleh realitas bahwa pendapatan pajak kita masih rendah (Tempo.co, 6 Februari 2026).

Di titik ini, persoalan fiskal bukan lagi soal kecukupan angka, melainkan soal batas kemampuan negara menanggung dirinya sendiri.

Ironinya justru di sini: kita menarik utang baru senilai Rp 832,20 triliun, sementara pembayaran bunga utang diperkirakan menembus Rp 599,4 triliun di tahun yang sama (Nota Keuangan RAPBN TA 2026).

Ekonom Awalil Rizky bahkan memperingatkan bahwa rasio utang terhadap pendapatan negara mencapai hampir 350 persen, jauh di atas batas aman internasional sebesar 90-150 persen (Kompas.com, 16 Januari 2026).

Di tengah tekanan itu, muncul satu nama yang kini disebut dengan nada ganda, antara harapan dan curiga: Danantara.

Reuters melaporkan Danantara menyiapkan proyek pemrosesan SDA bernilai 19 miliar dollar AS dan sedang mengupayakan peringkat kredit dari lembaga pemeringkat (Reuters, 13 Feb 2026).

Ia dirancang seperti sovereign wealth fund, menjanjikan investasi hingga miliaran dolar AS.

Namun di sisi lain, ekonom Yusuf Rendy Manilet dari CORE mengingatkan munculnya "anggaran bayangan" (shadow budget) jika dividen BUMN tak lagi mengalir langsung ke kas negara melalui APBN (Kontan, 17 Februari 2026).

Tanpa keterlacakan yang jelas, arus dana publik ini dikhawatirkan berubah menjadi "kotak hitam" yang rawan salah alokasi.

Dalam literatur krisis, ini bukan hal baru. Banyak krisis fiskal bermula dari sesuatu yang tidak tercatat dengan jelas.

Di titik ini, pertanyaan lama republik kembali muncul: ketika uang makin besar, apakah terang pengawasan ikut membesar?

Masalahnya tidak berhenti di situ. Pajak, yang seharusnya menjadi tulang punggung, masih rapuh. Modernisasi sistem melalui Coretax bahkan sempat tergelincir oleh gangguan teknis.

Reuters mencatat peluncuran sistem pajak “Coretax” pada 1 Januari 2025 mengalami keluhan gangguan dan glitches, bahkan otoritas pajak meminta maaf atas disrupsi layanan (Reuters, 14 Januari 2025).

Namun, upaya perpajakan tidak berhenti dari sekadar teknis. Kemenkeu menyatakan Indonesia mulai menerapkan pajak minimum global 15 persen mulai tahun pajak 2025 (Kemenkeu, siaran pers Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, 16 Jan 2025).

Ketentuan itu juga tercermin dalam regulasi yang menyebut mulai berlaku 1 Januari 2025 (JDIH Kemenkeu, PMK 136/2024).

Ini langkah penting, setidaknya untuk menunjukkan bahwa kita tidak sekadar “memungut”, tapi juga “menjaga basis”. Meski upaya itu pun belum cukup untuk menutup jurang antara ambisi belanja dan kapasitas penerimaan.

Di luar angka-angka makro, republik juga punya “angka-angka kecil” yang justru menentukan rasa hidup: koperasi, desa, rantai distribusi, tengkulak.

Dokumen RAPBN menyebut agenda penguatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, termasuk narasi tentang rantai distribusi panjang, ketergantungan pada tengkulak, dan jeratan rentenir (Kemenkeu, Nota Keuangan RAPBN 2026, bagian Koperasi Merah Putih, terbit 2 Jul 2025).

Di sini ekonomi berhenti menjadi grafik; ia menjadi harga sembako, dan martabat.

Untuk mencegah rumah besar ini rubuh, solusi tak bisa lagi sekadar kosmetik. Perluasan basis pajak melalui sistem Coretax dan penerapan Pajak Minimum Global 15 persen harus menjadi nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas (Nota Keuangan RAPBN TA 2026).

Kita juga harus berani menghapus subsidi energi yang tidak tepat sasaran dan mengalihkannya menjadi bantuan langsung tunai agar daya beli 40 persen penduduk terbawah tetap tegak (Nota Keuangan RAPBN TA 2026).

Yang terpenting, Danantara dan BUMN harus tetap berada dalam radar pengawasan parlemen dan audit BPK agar transparansi tidak dikorbankan demi efisiensi korporasi (Kontan, 17 Februari 2026).

Karena, ekonomi bukanlah sekadar urusan tabel dan grafik sensitivitas yang menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak mentah (ICP) sebesar 1 dollar AS per barel akan menambah belanja negara sebesar Rp 10,3 triliun (Nota Keuangan RAPBN TA 2026).

Ekonomi adalah nasib jutaan orang di lebih dari 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang merindukan keadilan.

Seperti kata Camus, “Di tengah musim dingin, aku akhirnya menyadari bahwa di dalam diriku ada musim panas yang tak terkalahkan.”

Mungkin harapan kita juga demikian. Kita tidak sedang merawat angka untuk menyenangkan para bankir di New York atau London, melainkan untuk memastikan bahwa ketika badai global benar-benar tiba, dapur-dapur rakyat kecil tidak akan berhenti mengepul hanya karena kita lalai menjaga jangkar.

Sejarah akan mencatat apakah kita adalah nahkoda yang waspada atau sekadar penumpang yang tertidur di atas geladak yang bocor.