Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya blak-blakan mengenai peran krusial Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel (nickel ore) di awal tahun 2020.

Bahlil menyebut Luhut sebagai "otak" di balik fondasi hilirisasi yang kini dinikmati Indonesia, bahkan ia mengaku rela kehilangan potensi keuntungan pribadi sebesar US$7,5 juta demi mengeksekusi visi besar tersebut.

Bahlil menceritakan momen krusial saat ia dipanggil oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Luhut yang kala itu menjabat Menko Marves. Bahlil mengisahkan bagaimana Luhut secara langsung menantangnya untuk segera menutup keran ekspor mentah guna menarik investasi manufaktur masuk ke tanah air.

“Sama Opung, Pak Luhut Menko saya, hebat beliau. ‘Lil, kau bisa nggak stop itu ekspor ore nikel?’ Saya bilang itu bukan kewenangan saya. Dia bilang, ‘kau ini yang mengepalai investasi, kita ingin investasi masuk’,” ungkap Bahlil dalam kuliah umum di Jakarta, dikutip Minggu (15/2/2026).

Meski saat itu perusahaan pribadi Bahlil tengah bersiap mengekspor 500.000 ton nikel dengan harga sekitar US$15 per ton, ia memilih mengeksekusi arahan tersebut demi kepentingan nasional. Bahlil mengakui secara terbuka bahwa keputusan tersebut mematikan potensi keuntungan bisnisnya sendiri saat itu.

“Saya putuskan melarang ekspor ore nikel. Di saat bersamaan, perusahaan saya dulu ada 500 ribu ton di pelabuhan. Untungnya waktu itu US$15 dolar per ton, ya sekitar US$7,5 juta,” ujarnya.

Keputusan "nekat" yang didorong Luhut tersebut terbukti menjadi game changer bagi ekonomi Indonesia. Data menunjukkan lonjakan nilai tambah yang fantastis, di mana nilai ekspor nikel yang pada tahun 2019 masih berupa bijih mentah berkisar US$ 3,3 miliar, meroket tajam di tahun 2024 ke angka US$ 33–34 miliar per tahun setelah hilirisasi berjalan.

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar angka di Jakarta, melainkan mesin pertumbuhan di daerah. Maluku Utara misalnya mencatat pertumbuhan ekonomi bombastis di level 24–30%. Hal ini juga diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah hilirisasi khususnya di Sulteng, Sultra, dan Sulsel seiring masifnya pembangunan smelter.

“Daerah-daerah yang tadinya pertumbuhan ekonominya rendah menjadi tinggi. Itulah penciptaan lapangan kerja,” tutur Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengkaji penghentian ekspor timah sebagai upaya penguatan program hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintah.

Ia menegaskan ekspor bahan mentah harus digantikan dengan produk hasil pengolahan di dalam negeri guna memperkuat struktur ekonomi nasional.

"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," ujar Bahlil saat Bahlil pada Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/2).

Bahlil mengungkapkan hilirisasi merupakan mesin pertumbuhan ekonomi nasional dengan mencontohkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2018-2019. Keputusan itu dinilai mampu mendongkrak nilai ekspor secara signifikan.

Ia menyebut total ekspor nikel Indonesia pada 2018-2019 hanya sekitar US$3,3 miliar, namun setelah kebijakan larangan ekspor diberlakukan, nilainya melonjak menjadi US$34 miliar pada 2024 atau meningkat sekitar 10 kali lipat dalam lima tahun.

"Meningkat 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun. Inilah kemudian yang menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan pekerjaan," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan total nilai investasi mencapai Rp618 triliun. Proyek tersebut mencakup sektor strategis, mulai dari hilirisasi bauksit dan nikel, gasifikasi batu bara, hingga pembangunan kilang minyak.

Produk hasil hilirisasi itu ditargetkan mampu menggantikan barang impor atau menjadi substitusi impor di pasar domestik.

Bahlil juga mengundang investor dalam negeri, termasuk sektor perbankan, untuk berpartisipasi membiayai proyek strategis nasional tersebut agar nilai tambah hilirisasi tidak didominasi pihak asing.

"Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri," ucapnya.

Secara jangka panjang, hingga 2040 program hilirisasi diproyeksikan menarik investasi hingga US$618 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar US$498,4 miliar berasal dari subsektor mineral dan batu bara, serta US$68,3 miliar dari minyak dan gas bumi.

Program ini juga diperkirakan mampu mendorong ekspor hingga US$857,9 miliar, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$235,9 miliar, serta menyerap lebih dari 3 juta tenaga kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan keputusan terkait status izin tambang emas Martabe akan diumumkan pekan depan.

Bahlil bilang, pemerintah saat ini tengah meneliti ada tidaknya pelanggaran dalam operasional tambang milik PT Agincourt Resources (PTAR) tersebut. Penelitian ini yang akan menentukan kepastian nasib izin tambang Martabe.

"Kalau memang dalam penelitiannya itu tidak menemukan sebuah pelanggaran yang berarti, maka pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya," ujarnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Pemerintah juga tengah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap aspek perizinan, termasuk izin usaha pertambangan (IUP) atau kontrak karya.

Kemudian juga terkait perizinan lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Selama proses kajian tersebut belum selesai, maka pemerintah belum resmi mencabut izin operasional Agincourt di tambang emas Martabe.

"Kasih kami waktu 1-2 hari ini, kalau sudah clear, kami akan umumkan," kata Bahlil. "Insya Allah minggu depan (diumumkan)," imbuhnya.

Menurut Bahlil, pemerintah akan bersikap objektif dalam mengambil keputusan. Jika ditemukan pelanggaran, maka sanksi akan dijatuhkan sesuai ketentuan.

"Kalau memang ada masalah, harus ada sanksi. Tapi kalau tidak ada masalah, jangan juga kita memberikan sanksi kepada yang tidak berhak mendapat sanksi," tukasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pencabutan izin usaha 28 perusahaan tambang dan kehutanan pada 20 Januari 2026.

Langkah itu dikaitkan dengan penertiban kawasan hutan dan kepatuhan lingkungan, serta membuka spekulasi soal pengalihan pengelolaan sejumlah aset tambang strategis.

Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa 28 perusahaan tersebut akan dicabut izinnya karena terbukti melanggar peraturan, salah satunya Agincourt Resources.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan target Indonesia ke depan hanya mengimpor minyak mentah (crude), sementara seluruh produk turunannya diproduksi di dalam negeri. Kebijakan ini menjadi bagian dari desain besar ketahanan dan kedaulatan energi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menjelaskan, strategi tersebut ditempuh melalui peningkatan lifting minyak, penguatan kapasitas kilang, program campuran bahan bakar nabati, serta percepatan hilirisasi migas. Pemerintah ingin menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap.

“Maka yang akan kita lakukan, di samping menaikkan lifting, kita dorong etanol E20 pada 2028. Dengan demikian impor kita akan berkurang. Semua desain besar ini kita arahkan agar ke depan kita hanya impor crude. Barang jadi semuanya diproduksi di dalam negeri, termasuk avtur,” kata Menteri ESDM di Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2025).

Ia memaparkan konsumsi bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Produksi dalam negeri baru sekitar 14 juta kiloliter sehingga impor masih berada di kisaran 25 juta kiloliter. Menurut Bahlil, tanpa terobosan kebijakan, ketergantungan tersebut sulit ditekan. Program etanol E20 pada 2028 disiapkan untuk mengurangi impor bensin sekaligus memperkuat bauran energi domestik.

Untuk avtur, pemerintah menargetkan penghentian impor mulai 2026. Produksi dalam negeri akan diperkuat melalui optimalisasi kilang dan peningkatan kapasitas infrastruktur penyimpanan. “Avtur akan kita dorong 2026 tidak lagi impor. Termasuk bensin RON 92, 95, dan 98,” ujarnya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengkaji rencana penghentian ekspor timah dalam beberapa tahun ke depan dalam rangka memperkuat ekonomi di dalam negeri. Ia menjelaskan, ekspor barang mentah harus digantikan dengan komoditas hasil industri hilirisasi dalam negeri demi memperkuat posisi ekonomi Indonesia.

Bahlil mencontohkan, pelarangan ekspor bijih nikel pada tahun 2018-2019, berbuah manis dengan total ekspor nikel mencapai 10 kali lipatnya pada periode 2023-2024. Pemerintah Mau Larang Ekspor Timah, Ini Saran Ahli Agar Perusahaan Tak Rugi



"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," ujar Bahlil dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2).

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp618 triliun. Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor strategis dan ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini, termasuk hlirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batubara, hingga kilang minyak.

Produk hasil hilirisasi ini ditargetkan menjadi barang yang dapat menggantikan barang-barang impor dari luar negeri. Bahlil pun mengundang investor nasional, termasuk sektor perbankan, untuk masuk menyuntikkan dananya pada proyek strategis nasional ini.

6 Smelter Rampasan Korupsi Rp300 Triliun Diserahkan ke PT Timah, Prabowo: Kita Selamatkan untuk Rakyat



"Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri," pungkasnya.

Hingga 2040 mendatang, program hilirisasi di berbagai sektor diprediksi akan mendatangkan investasi hingga USD618 miliar. Dari jumlah itu, USD498,4 miliar datang dari subsektor mineral dan batubara (minerba) dan USD68,3 miliar dari minyak dan gas bumi.

Hilirisasi juga diproyeksikan mendatangkan ekspor USD857,9 miliar, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) USD235,9 miliar, hingga lebih dari 3 juta tenaga kerja.

Program hilirisasi menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, memandang hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan total kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter (KL) per tahun. Dari jumlah tersebut, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 14 juta KL.

Artinya, lebih dari separuh kebutuhan bensin nasional masih harus dipenuhi melalui impor. “Kita impor 25 juta kiloliter. Sampai ayam tumbuh gigi, kalau tidak kita kreatif untuk membuat ini, tidak akan bisa kita produksi dalam negeri semua,” kata Bahlil dalam paparannya di Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Pernyataan itu ia sampaikan dalam konteks upaya pemerintah mendorong ketahanan dan kedaulatan energi sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menjelaskan, salah satu kunci menekan impor adalah meningkatkan lifting minyak nasional.

Ia memetakan kondisi sumur migas Indonesia yang sebagian besar telah berusia tua. Dari sekitar 40 ribu sumur yang ada, hanya sekitar 18 ribu yang masih aktif berproduksi. Sisanya merupakan sumur idle yang belum dimanfaatkan optimal.

Strategi pertama, pemerintah mendorong intervensi teknologi pada sumur tua melalui kolaborasi dan penerapan enhanced oil recovery (EOR). Strategi kedua, sumur-sumur yang tidak dikelola kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) akan ditawarkan kepada pihak swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang memiliki kemampuan teknis dan pendanaan. Strategi ketiga, pemerintah memberi ultimatum terhadap wilayah kerja yang sudah menyelesaikan plan of development (POD) namun belum masuk tahap konstruksi dan produksi.

“Ada 301 wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi dan belum jalan. Kalau tidak ada progres, kami evaluasi, bahkan bisa kami cabut,” ujar Bahlil.

Ia mencontohkan proyek Blok Masela yang dikelola Inpex. Setelah evaluasi dan dorongan percepatan, proyek tersebut mulai menunjukkan perkembangan dengan nilai investasi sekitar 18 miliar dolar AS.

Selain meningkatkan lifting, pemerintah juga menyiapkan strategi substitusi impor melalui pengembangan bahan bakar campuran etanol (E20) yang ditargetkan berjalan pada 2028. “Maka kita akan lakukan, di samping kita naikkan lifting, kita akan dorong namanya etanol E20 2028, dengan demikian akan mengurangi impor kita,” tutur Bahlil.

Menurut dia, desain besar tersebut diarahkan agar Indonesia pada akhirnya hanya mengimpor minyak mentah (crude), sementara seluruh produk turunan diolah di dalam negeri. Ia juga menyebut pemerintah menargetkan pada 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor avtur, termasuk untuk bensin dengan RON 92, 95, dan 98, seiring penguatan kapasitas kilang dan pembangunan fasilitas penyimpanan.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah akan mencabut izin pengelolaan ratusan wilayah kerja minyak dan gas (migas) yang tidak menunjukkan progres pengembangan. Langkah tegas ini menjadi bagian dari strategi mempercepat ketahanan dan kedaulatan energi nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menyebut terdapat 301 wilayah kerja migas yang sudah mendapatkan persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development/POD), namun belum juga beroperasi. Pemerintah kata dia, telah memberikan ultimatum kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) agar segera merealisasikan investasi dan produksi.

"Ada 301 wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi dan belum jalan-jalan, sekarang kita kasih ultimatum. Kalau tidak (jalan) kita cabut," ujar Bahlil dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2).

Menurut Bahlil, kebijakan ini diperlukan karena produksi minyak nasional terus mengalami penurunan sejak puncaknya pada 1996–1997 yang mencapai sekitar 1,5-1,6 juta barel per hari. Penurunan tersebut dipicu berbagai faktor, terutama kondisi sumur yang menua.

Dari sekitar 40 ribu sumur migas di Indonesia, hanya sekitar 18 ribu yang masih aktif, sementara sisanya tidak berproduksi (idle well). Ia mencontohkan proyek gas besar di Blok Masela yang dikelola Inpex.

Menurutnya proyek tersebut baru menunjukkan perkembangan setelah pemerintah memberikan tekanan agar investasi segera direalisasikan. Nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar USD18 miliar.

PHE dan Petronas Sepakati FOA Kontrak Bagi Hasil Blok Bobara di Papua Barat



Selain ultimatum, pemerintah menyiapkan strategi lain untuk mendongkrak produksi migas nasional, seperti mengaktifkan kembali sumur tua dengan teknologi baru dan kolaborasi mitra. Lalu menawarkan blok yang tidak digarap kepada investor lain, baik domestik maupun asing.

Ditambah serta melegalkan sumur rakyat yang jumlahnya diperkirakan mencapai 45 ribu unit agar bisa berkontribusi pada produksi sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat.

Langkah percepatan ini menjadi krusial karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor energi, khususnya BBM dan LPG. Pemerintah menilai peningkatan produksi domestik merupakan kunci untuk menekan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

Bahlil menegaskan, kebijakan tegas terhadap blok migas mangkrak bukan semata penertiban administratif, melainkan strategi ekonomi nasional. "Sumber daya alam harus dikelola optimal untuk kepentingan rakyat," katanya.

Pemerintah menargetkan kombinasi peningkatan lifting migas, hilirisasi energi, dan percepatan investasi dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) masih tinggi. Produksi LPG nasional saat ini hanya memenuhi sekitar 24 persen atau di bawah 2 juta metrik ton (MT) dari total kebutuhan dalam negeri.

Dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2), Bahlil menyampaikan konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta MT per tahun. Sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 1,6-1,97 juta MT.

"LPG kita konsumsinya sekitar 8,5 juta ton per tahun. Industri dalam negeri kita itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 juta. Jadi kita masih impor sekarang 7 juta sampai 7,5 juta ton," ujar Bahlil.

Data Kementerian ESDM menunjukkan impor LPG nasional mencapai 6,91 juta MT. Sekitar 90 persen dari jumlah tersebut merupakan LPG subsidi untuk rumah tangga.

Ketergantungan impor itu dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama karena subsidi energi menjadi salah satu komponen belanja terbesar. Selain itu, tingginya impor membuat APBN rentan terhadap fluktuasi harga energi global dan nilai tukar rupiah.

Untuk menekan impor, pemerintah mendorong substitusi energi melalui hilirisasi berbasis sumber daya domestik. Salah satunya pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara sebagai pengganti LPG.

"Kalau kita mau tunggu kita punya hasil gas untuk kita bangun LPG, enggak mungkin terjadi. Maka mau tidak mau kita harus membangun hilirisasi dengan substitusi impor dengan memakai batubara, DME," katanya.

Bahlil menyebut kebijakan ditujukan untuk mengurangi beban subsidi energi dan menekan volume impor LPG ke depan.

Tak hanya LPG, ketergantungan impor juga terjadi pada bensin. Berdasarkan data ESDM, impor bensin masih mencapai 61,73 persen dari total kebutuhan nasional. Konsumsi bensin tercatat sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 14 juta kiloliter.

Untuk mengurangi ketergantungan itu, pemerintah menyiapkan program pencampuran bioetanol dalam bensin melalui skema E20. Kebijakan tersebut melengkapi implementasi biodiesel B40 pada solar.

"Maka kita akan dorong namanya etanol. E20, C48. Dengan demikian akan mengurangi impor kita," ujar Bahlil.

Di sektor solar, pemerintah menargetkan penghentian impor seiring peningkatan kapasitas kilang, termasuk melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Ia menyebut dengan beroperasinya proyek tersebut, impor solar mulai ditekan pada tahun ini.

"Tahun ini dengan operasinya RDMP di Balikpapan, untuk solar kita mulai tidak impor lagi," pungkas Bahlil.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengkaji rencana penghentian ekspor timah dalam beberapa tahun ke depan dalam rangka memperkuat ekonomi di dalam negeri.

Bahlil menjelaskan, ekspor barang mentah harus digantikan dengan komoditas hasil industri hilirisasi dalam negeri demi memperkuat posisi ekonomi Indonesia. Dia mencontohkan, pelarangan ekspor bijih nikel pada 2018-2019, berbuah manis dengan total ekspor nikel mencapai 10 kali lipatnya pada periode 2023-2024.

"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," ujarnya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp618 triliun. Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor strategis dan ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini, termasuk hlirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batubara, hingga kilang minyak.

Produk hasil hilirisasi ini ditargetkan menjadi barang yang dapat menggantikan barang-barang impor dari luar negeri. Bahlil pun mengundang investor nasional, termasuk sektor perbankan, untuk masuk menyuntikkan dananya pada proyek strategis nasional ini.

"Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri," kata dia.

Hingga 2040 mendatang, program hilirisasi di berbagai sektor diprediksi akan mendatangkan investasi hingga USD618 miliar. Dari jumlah itu, USD498,4 miliar datang dari subsektor mineral dan batubara (minerba) dan USD68,3 miliar dari minyak dan gas bumi.

Hilirisasi juga diproyeksikan mendatangkan ekspor USD857,9 miliar, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) USD235,9 miliar, hingga lebih dari 3 juta tenaga kerja.

Program hilirisasi menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Bahlil memandang hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sedang mengkaji untuk menambah jenis komoditas tambang yang dilarang untuk diekspor.

“Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit, dan tahun ke depan kita mengkaji untuk beberapa komoditas lain,” ujar Bahlil dalam acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Menurut Bahlil, larangan ekspor mineral mentah akan membuka keran investasi hilirisasi di dalam negeri, sebagaimana yang terjadi pada industri nikel di Indonesia.

Melalui paparannya, dampak hilirisasi terhadap nilai tambah produk nikel menunjukkan peningkatan. Pada 2017, ekspor produk turunan nikel senilai 3,3 miliar dolar AS.

Setelah penerapan larangan ekspor nikel pada 2020, nilai ekspor produk turunan nikel mencapai 33,9 miliar dolar AS per 2024.

“Silakan teman-teman mau bangun investasi di dalam negeri. Sudah cukup negara kita ini dijajah oleh Belanda 3,5 abad,” ucap Bahlil.

Melihat progres hilirisasi nikel, Bahlil berupaya untuk mereplika keberhasilan tersebut kepada komoditas tambang lainnya. Salah satu langkah yang telah ia tempuh adalah berkomunikasi dengan CEO Danantara Rosan Roeslani.

“Ada 18 komoditas yang sudah kami serahkan (sebagai Satgas Hilirisasi), dan beliau sekarang mau menjalankan dua-tiga bulan lagi ke depan. Dan kami ada membuat lagi beberapa komoditas lain untuk kita dorong,” ujar Bahlil yang juga merupakan Ketua Satgas Hilirisasi.

Diwartakan sebelumnya, Bahlil menyerahkan dokumen prastudi kelayakan 18 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 22 Juli 2025.

Kemudian, pada Februari 2026, enam dari 18 proyek hilirisasi telah memasuki tahap pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking).

Selanjutnya, Bahlil menyampaikan telah merumuskan beberapa proyek hilirisasi tambahan di luar 18 proyek hilirisasi yang telah menjadi prioritas pemerintah.

"Kami sebagai ketua satgas juga sudah merumuskan beberapa program hilirisasi baru tambahan, karena (yang) kita dorong adalah bagaimana bisa semua kebutuhan dalam negeri, yang selama ini kita impor, itu bisa kita produksi dalam negeri, dan sekaligus untuk penciptaan nilai tambah," ujar Bahlil selepas rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (11/2).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan strategi besar pemerintah untuk menekan defisit neraca perdagangan, akibat tingginya impor energi.

Langkah utama yang akan diambil adalah melalui proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), dan pengembangan campuran bahan bakar nabati E20.

Bahlil mengungkapkan, saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG, karena keterbatasan spesifikasi gas bumi domestik.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan mendorong hilirisasi batu bara sebagai substitusi impor gas.

"Maka mau tidak mau kita harus membangun hilirisasi dengan substitusi impor, dengan memakai batubara, DME."

"Ini pasti importir, mohon maaf ya, yang biasanya 8 juta ke depan akan berkurang nih," kata Bahlil di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Selain masalah LPG, sektor transportasi juga menjadi perhatian serius.

Bahlil menyebut kebutuhan bensin nasional mencapai 40 juta kiloliter, sementara produksi dalam negeri hanya 14 juta kiloliter.

Untuk menutup celah 25 juta kiloliter yang diimpor, pemerintah akan mengandalkan peningkatan produksi etanol.

"Maka kita akan lakukan adalah di samping kita naikkan lifting, kita akan dorong namanya etanol E20 2028, dengan demikian akan mengurangi impor kita," jelasnya.

Bahlil menargetkan desain besar ini akan membuat Indonesia hanya mengimpor minyak mentah (crude) saja di masa depan, sementara produk olahannya diproduksi penuh di dalam negeri.

"Sampai ayam tumbuh gigi, kalau enggak kita kreatif untuk membuat ini, enggak akan bisa kita dalam negeri semua," imbuh Bahlil. (*)

---

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah memperluas pelarangan ekspor komoditas mentah.

Setelah nikel dan bauksit, pemerintah kini tengah mengkaji pelarangan ekspor untuk komoditas timah, guna mendorong investasi hilirisasi di dalam negeri.

Bahlil menyampaikan, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan Indonesia tak lagi hanya menjadi penyedia bahan baku bagi negara lain, sebagaimana yang terjadi di masa kolonial.

Ia menekankan pentingnya menciptakan nilai tambah di dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit, dan tahun ke depan kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain termasuk timah, enggak boleh lagi kita ekspor barang mentah," ujar Bahlil dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Bahlil juga mengingatkan agar Indonesia belajar dari sejarah panjang penjajahan yang mengeksploitasi sumber daya alam tanah air.

Ia meminta para pelaku usaha mulai bersiap membangun fasilitas pengolahan di dalam negeri.

"Sudah cukup negara kita ini dijajah oleh Belanda 3,5 abad, itu hanya untuk mengambil rempah-rempah dan bahan baku kita."

"Jangan kita sudah merdeka masih pula kita kirim barang mentah," tegasnya.

Bahlil menyatakan akan konsisten mengawal peta jalan hilirisasi pada 28 komoditas strategis.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam merupakan kunci bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara maju.

"Dunia telah mengajarkan kita tidak ada satu negara di dunia ini, negara berkembang yang punya sumber daya alam menjadi negara maju tanpa ada industrialisasi dan hilirisasi," papar Bahlil. (*)