Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan program Magang Nasional bagi calon angkatan kerja baru.

“Salah satu yang penting adalah peningkatan kualitas pendidikan. Dengan kualitas pendidikan yang meningkat, maka orang itu punya kesempatan untuk meningkatkan opportunity atau kesempatan untuk mendapatkan income yang lebih besar,” kata Esther saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Adapun pemerintah melalui program Magang Nasional yang diluncurkan pada tahun lalu, berupaya agar program ini tidak hanya menjadi kegiatan administratif, melainkan benar-benar memberi pengalaman kerja nyata yang dibutuhkan lulusan baru sebelum terjun ke pasar kerja.

Para peserta yang merupakan lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi nantinya akan diberikan uang saku setara upah minimum kota/kabupaten (UMK) dalam program berdurasi enam bulan tersebut.

Namun, Esther menyoroti pentingnya aspek keberlanjutan dari program ini, agar para peserta bisa naik kelas untuk mendapatkan pekerjaan formal yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari, baik di universitas maupun saat menjalani magang.

“Magang memang sifatnya temporer. Artinya apakah dengan setelah dia magang itu, kalau tidak ada program magang lagi, apakah dia bisa sustain atau mendapatkan income yang sustaining,” ujar Esther.

“Program atau kebijakan yang bagus adalah memberikan ‘pancingan’, bukan ketergantungan,” katanya lagi.

Sementara itu, baru-baru ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan adanya penyesuaian uang saku peserta Magang Nasional (Maganghub) dengan kenaikan Upah Minimum (UM) Tahun 2026.

Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan program magang sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta.

Uang saku dalam program ini berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan atau institusi/lembaga.

Dengan adanya kenaikan UM 2026, besaran uang saku peserta pun turut mengalami peningkatan sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa uang saku peserta magang nasional akan naik menyesuaikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan program pemagangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta.

“Alhamdulillah, karena UMP 2026 ini mengalami kenaikan, maka uang saku peserta pemagangan juga naik,” kata Yassierli di RS Universitas Andalas melalui keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (14/2/2026).

Dia lantas mencontohkan skema kenaikan uang saku peserta magang di Provinsi Sumatra Barat. UMP Sumatra Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp3.182.955, naik dari UMP tahun sebelumnya yang senilai Rp2.994.193.

Yassierli menyebut, penyesuaian tersebut berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta pemagangan di wilayah tersebut.

Menurutnya, uang saku dalam program pemagangan nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan atau institusi/lembaga.

Yassierli pun mengingatkan kepada peserta pemagangan agar uang saku yang diterima dapat dimanfaatkan secara bijak dan produktif.

"Kita ingin anak-anak muda kita benar-benar siap kerja, punya pengalaman langsung di lapangan, dan kompetensinya sesuai kebutuhan industri. Jadi ini strategi besar menyiapkan SDM unggul dan menurunkan tingkat pengangguran," ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program magang nasional akan kembali dibuka pada 2026.

Airlangga belum menjelaskan kapan pastinya program magang fresh graduate itu kembali dibuka pada 2026. Kendati demikian, dia memastikan bahwa target kepesertaan sebanyak 100.000 lulusan baru perguruan tinggi, sama seperti target 2025.

“Tentunya kita akan lanjutkan program ini di tahun depan dengan [target] 100.000 juga. Kita ketahui biasanya perusahaan masa percobaan 3 bulan, tetapi ini enam bulan kita berikan kesempatan,” ujar Airlangga dalam Kompas100 CEO Forum, Rabu (26/11/2025).

KOMPAS.com-Kementerian Ketenagakerjaan menyesuaikan uang saku peserta program magang nasional mengikuti kenaikan upah minimum 2026.

Langkah ini diklaim sebagai dukungan terhadap keberlanjutan program dan kesejahteraan peserta.

"Alhamdulillah, karena upah minimum (UM) 2026 mengalami kenaikan, maka uang saku peserta magang nasional juga naik," kata Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli saat kunjungan kerja di Kota Padang, Jumat (13/2/2026).

Yassierli menjelaskan uang saku berfungsi membantu biaya hidup selama peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan, institusi, atau lembaga.

Kenaikan upah minimum 2026 membuat besaran uang saku ikut menyesuaikan ketentuan di tiap wilayah.

Ia mencontohkan upah minimum Provinsi Sumatera Barat pada 2025 sebesar Rp 2.994.193. Angka itu naik menjadi Rp 3.182.955 pada 2026. Kenaikan tersebut berdampak pada penyesuaian uang saku peserta magang di daerah itu.

Yassierli mengingatkan peserta memanfaatkan uang saku secara bijak dan produktif, antara lain untuk menabung atau membantu orang tua.

Program magang nasional disebut menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan generasi muda siap kerja dan memiliki pengalaman lapangan sesuai kebutuhan industri.

"Jadi ini strategi besar dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan menurunkan tingkat pengangguran," tegasnya.

Kementerian Ketenagakerjaan berencana terus mengevaluasi program agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri serta menjembatani pendidikan dan dunia kerja.

"Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia agar siap bersaing dan berkontribusi bagi bangsa," ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan penyesuaian uang saku peserta programmagang nasional seiring kenaikan upah minimum 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah mendukung keberlangsungan program tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta.

"Alhamdulillah, karena upah minimum (UM) 2026 mengalami kenaikan, maka uang saku peserta magang nasional juga naik," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam kunjungan kerjanya di Padang, Sumatra Barat, Jumat (13/2/2026).

Yassierli mengatakan uang saku dalam program magang nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama para peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan, institusi, atau lembaga. Dengan adanya kenaikan UM 2026, ujar dia, besaran uang saku peserta juga turut mengalami peningkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

Sebagai contoh, jelas dia, UM Provinsi Sumatera Barat pada 2025 sebesar Rp 2.994.193 atau naik menjadi Rp 3.182.955 pada 2026. Dengan adanya kenaikan itu, penyesuaian berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta magang di wilayah tersebut.

Lebih jauh, ia mengingatkan peserta magang nasional agar memanfaatkan uang saku secara bijak dan produktif, baik untuk menabung, memberikan kepada orang tua, maupun keperluan bermanfaat lainnya.

Secara umum, Yassierli menjelaskan program magang nasional merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar generasi muda di Tanah Air benar-benar siap kerja, memiliki pengalaman langsung di lapangan, serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Jadi ini strategi besar dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan menurunkan tingkat pengangguran," tegasnya.

Ke depan, tambah dia, Kemnaker berharap program itu semakin berkualitas, adaptif terhadap kebutuhan industri, serta mampu menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

"Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia agar siap bersaing dan berkontribusi bagi bangsa," ujarnya.

Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan penyesuaian uang saku peserta program magang nasional dengan kenaikan upah minimum 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah mendukung keberlangsungan program tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta.

"Alhamdulillah, karena upah minimum (UM) 2026 mengalami kenaikan, maka uang saku peserta magang nasional juga naik," kata Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli dalam kunjungan kerjanya di Kota Padang, Jumat.

Prof Yassierli mengatakan uang saku dalam program magang nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama para peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan, institusi atau lembaga.

Dengan adanya kenaikan UM 2026, ujar dia, besaran uang saku peserta juga turut mengalami peningkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

Sebagai contoh, jelas dia, UM Provinsi Sumatera Barat pada 2025 ialah sebesar Rp2.994.193 atau naik menjadi RpRp3.182.955 pada 2026. Dengan adanya kenaikan itu, maka penyesuaian berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta magang di wilayah tersebut.

Lebih jauh, ia mengingatkan peserta magang nasional untuk dapat memanfaatkan uang saku secara bijak dan produktif, baik itu untuk menabung, memberikan kepada orang tua maupun hal-hal bermanfaat lainnya.

Secara umum, Yassierli menjelaskan program magang nasional merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar generasi muda di Tanah Air dapat benar-benar siap kerja, punya pengalaman langsung di lapangan serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Jadi ini strategi besar dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan menurunkan tingkat pengangguran," tegasnya.

Ke depan, tambah dia, Kemenaker berharap program itu semakin berkualitas, adaptif terhadap kebutuhan industri serta mampu menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

"Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia agar siap bersaing dan berkontribusi bagi bangsa," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyesuaikan uang saku peserta Program Pemagangan Nasional (Maganghub) dengan kenaikan Upah Minimum (UM) Tahun 2026.

Uang saku dalam Program Pemagangan Nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan atau institusi/lembaga. Dengan adanya kenaikan UM 2026, besaran uang saku peserta pun turut mengalami peningkatan sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

"Alhamdulillah, karena UM 2026 ini mengalami kenaikan, maka uang saku peserta pemagangan juga naik," kata Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dalam keterangan resmi, Jumat (13/2/2026).

Ia mencontohkan di Provinsi Sumatera Barat. Pada 2025 Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2.994.193 dan pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp3.182.955. Oleh karenanya, penyesuaian tersebut berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta pemagangan di wilayah tersebut.

Kepada peserta pemagangan, Menaker mengingatkan agar uang saku yang diterima dimanfaatkan secara bijak dan produktif. "Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, ya. Menabung, ngasih orang tua, atau hal-hal manfaat lainnya," pesannya kepada para peserta.

Ke depan, Kementerian Ketenagakerjaan berharap Program Pemagangan Nasional semakin berkualitas, adaptif terhadap kebutuhan industri, serta mampu menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia.

"Program Pemagangan Nasional diharapkan semakin adaptif, berkualitas, dan menjadi jembatan kuat menuju dunia kerja. Dengan dukungan yang tepat, generasi muda Indonesia siap bersaing dan berkontribusi bagi bangsa," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai program Magang Nasional dapat diperluas bagi lulusan baru (fresh graduate) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tidak hanya bagi lulusan perguruan tinggi.

“Harapan kami, pertama kuota (diperbanyak). Lalu, kami harapkan bukan hanya diperluas untuk yang S1 saja, tapi mungkin bisa diperluas juga dari sisi jumlah atau penambahan kuota khusus untuk anak-anak SMK supaya mereka juga mendapatkan skill yang lebih baik lagi,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Sarman menilai upaya peningkatan kompetensi bagi lulusan SMK juga perlu menjadi perhatian khusus untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis (5/2) mengungkapkan dari 7,35 juta orang pengangguran per November 2025, lulusan SMK menyumbang tingkat pengangguran terbanyak sebanyak 8,45 persen, disusul lulusan jenjang SMA di angka 6,55 persen.

Program Magang Nasional yang berdurasi selama enam bulan tersebut, lanjut Sarman, diharapkan bisa dimanfaatkan peserta magang dengan baik. Karena tidak hanya mendapatkan uang saku dan persiapan menjelang memasuki dunia kerja, tapi sekaligus memperluas jejaring dan akses.

“Tentu kita harapkan dalam jangka enam bulan ini, harapan kita tentu para anak-anak magang sudah mendapat pekerjaan baru yang sesuai apa yang mereka dapatkan selama mereka ikut magang di perusahaan (yang mereka masuki),” ujar Sarman.

“Katakanlah misalnya kalau mereka magang di sektor hospitality seperti hotel dan restoran, ke depan juga mereka sudah bisa mendapatkan pekerjaan yang sama. Tentu yang kita dorong itu adalah bagaimana supaya berbagai program-program strategis pemerintah ini itu betul-betul bisa dipercepat prosesnya,” imbuhnya.

Senada, pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, akses magang yang diperluas untuk lulusan SMK penting karena mereka berada di usia produktif yang harus dibekali dengan kompetensi tambahan agar bisa bersaing di dunia kerja.

“Magang Nasional ini menurut saya lebih difokuskan karena memang faktanya pengangguran terbuka kita tinggi dan mereka adalah lulusan SMA/K dan kuliah yang belum punya skill karena di dunia pendidikannya tidak dibekali, belum punya pengalaman, belum punya modal dan jejaring,” kata Timboel.

“(Jika tidak difasilitasi) Maka mereka akan semakin susah mendapatkan pekerjaan formal,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kepastian mengenai hak Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja magang menjelang Lebaran 2026 banyak dicari. Berdasarkan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, status hukum pemagang berbeda dengan pekerja dalam hubungan kerja, sehingga berimplikasi pada hak finansial yang diterima.

Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR hanya wajib diberikan kepada pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih.

"THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu [PKWTT] atau perjanjian kerja waktu tertentu [PKWT],” bunyi beleid tersebut, dikutip Minggu (8/2/2026).

Lebih lanjut, aturan itu juga mengatur kriteria utama penerima THR. Yakni adanya upah yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja. Sementara itu, pemagang dikategorikan sebagai peserta pelatihan kerja yang didasarkan pada perjanjian pemagangan, bukan perjanjian kerja.

Secara spesifik, Pasal 1 angka 11 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu. Karena tujuannya adalah penguasaan keterampilan, maka pemagang tidak menerima upah melainkan uang saku.

Kementerian Ketenagakerjaan melalui berbagai sosialisasi regulasi menegaskan bahwa uang saku yang diterima pemagang mencakup uang transpor, uang makan, dan insentif pelatihan, namun tidak termasuk dalam komponen upah yang menjadi dasar perhitungan THR.

Oleh karena itu, perusahaan secara hukum tidak memiliki kewajiban untuk membayar THR kepada pekerja magang.

Kendati demikian, dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, pengusaha diperbolehkan memberikan fasilitas atau kesejahteraan tambahan di luar uang saku.

Hal ini berarti pemberian dana serupa THR kepada pemagang bersifat opsional dan bergantung pada kebijakan masing-masing internal perusahaan atau perjanjian pemagangan yang ditandatangani di awal.

Hingga saat ini, belum ada informasi lanjutan dari pemerintah. Dengan demikian, aturan bakal tetap mengacu pada instrumen regulasi tersebut guna memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Jakarta (ANTARA) - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk membuka program magang yang dikhususkan pada bidang teknologi kecerdasan buatan (AI) dan skema antarbisnis atau business-to-business (B2B) bagi mahasiswa melalui Digistar Class Intern.

"Program ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang relevan, aplikatif, dan selaras dengan kebutuhan industri, sehingga peserta memiliki kesiapan yang lebih matang saat memasuki dunia kerja," ujar Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adapun Digistar Class Intern yang baru memasuki tahap (batch) pertama ini merupakan program magang intensif selama lima bulan yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar berbasis kerja nyata (real work experience).

Mahasiswa yang lolos seleksi akan terlibat langsung dalam proyek-proyek strategis di unit kerja TelkomGroup dan mendapatkan pendampingan dari para mentor profesional.

Willy mengatakan pendekatan ini memungkinkan peserta untuk tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mengaplikasikannya dalam konteks bisnis dan operasional perusahaan secara langsung.

"Pengalaman kerja tersebut diperkuat dengan modul pembelajaran terstruktur yang mengombinasikan penguatan hard skills, soft skills, serta pemahaman budaya kerja, sehingga proses pembelajaran tidak berhenti pada teori, tetapi berorientasi pada kesiapan profesional dan kebutuhan industri," ujarnya.

Tahun ini, Digistar Class Intern kembali dibuka bagi mahasiswa aktif minimal semester enam. Fokus pengembangan kompetensi di bidang AI dan B2B diharapkan bisa menjadi bekal peserta untuk menghadapi dinamika industri digital yang semakin kompetitif.

Pendaftaran Digistar Class Intern 2026 Batch 1 dibuka mulai 31 Januari hingga 8 Februari 2026, dan seluruh proses pendaftaran serta informasi program dapat diakses melalui platform resmi Kementerian BUMN di https://magenta.bumn.go.id.

Pada Digistar Class Intern 2025, para peserta berkesempatan untuk menyelesaikan real use case TelkomGroup dan mengikuti kelas khusus (special class) dari para praktisi industri.

Salah satu kolaborasi strategis tahun lalu dilakukan bersama Palo Alto Networks, perusahaan global terkemuka di bidang keamanan siber.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengumumkan program magang nasional berlanjut pada 2026. Kuota yang disiapkan untuk lusan baru alias fresh graduate mencapai 100 ribu.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, program pemagangan nasional memberi manfaat bagi peserta, mulai dari pengalaman hingga keterampilan kerja sebagai bekal setelah lulus kuliah.

"Pemerintah akan kembali membuka kesempatan bagi para lulusan baru perguruan tinggi pada pertengahan tahun 2026 dengan kapasitas minimal 100 ribu peserta pemagangan," ujar Teddy dalam keterangan resmi, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, program ini dirancang untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat keterkaitan kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.

"Yang terpenting, peserta pemagangan benar-benar belajar langsung di perusahaan/instansi pemerintah, didampingi mentor, memperoleh pengalaman kerja nyata, dan menerima uang saku sesuai upah minimum kabupaten/kota setempat," tutur dia.

Menaker Yassierli mengatakan pada semester pertama 2026 akan ada tambahan minimal 100.000 peserta pemagangan. Yassierli berharap, seiring bertambahnya mitra penyelenggara, kesempatan lulusan perguruan tinggi untuk mengikuti program ini makin luas.

"Hal ini semakin meyakinkan bahwa program pemagangan menjadi instrumen penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing untuk jangka panjang," ujar Yassierli.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa program magang nasional bagi lulusan baru perguruan tinggi alias fresh graduate akan berlanjut pada tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa akan ada tambahan minimal 100.000 peserta pemagangan pada semester pertama 2026. Hal ini disampaikannya setelah meninjau pelaksanaan program magang di Paragon Corp, Jakarta bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Hal ini semakin meyakinkan bahwa program pemagangan menjadi instrumen penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing untuk jangka panjang,” kata Yassierli dalam keterangan resmi, Selasa (27/1/2026).

Lebih lanjut, dia berharap agar kesempatan lulusan perguruan tinggi untuk mengikuti program magang semakin luas seiring dengan bertambahnya mitra penyelenggara.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengutarakan bahwa program magang dirancang untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat keterkaitan kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.

Peserta magang disebutnya dapat belajar langsung di perusahaan/instansi pemerintah, didampingi mentor, memperoleh pengalaman kerja nyata, dan menerima uang saku sesuai upah minimum kabupaten/kota (UMK) setempat.

“Pemerintah akan kembali membuka kesempatan bagi para lulusan baru perguruan tinggi pada pertengahan tahun 2026 dengan kapasitas minimal 100.000 peserta pemagangan,” ujar Teddy.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program magang nasional akan kembali dibuka pada 2026.

Airlangga belum menjelaskan kapan pastinya program magang fresh graduate itu kembali dibuka pada 2026. Kendati demikian, dia memastikan bahwa target kepesertaan sebanyak 100.000 lulusan baru perguruan tinggi, sama seperti target 2025.

“Tentunya kita akan lanjutkan program ini di tahun depan dengan [target] 100.000 juga. Kita ketahui biasanya perusahaan masa percobaan tiga bulan, tetapi ini enam bulan kita berikan kesempatan,” ujar Airlangga dalam Kompas100 CEO Forum, Rabu (26/11/2025).

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah mempersiapkan kuota sebanyak 100 ribu peserta untuk bergabung pada program Magang Nasional tahun 2026.

“Pemerintah akan kembali membuka kesempatan bagi para lulusan baru perguruan tinggi pada pertengahan tahun 2026 dengan kapasitas minimal 100 ribu peserta magang,” kata Seskab Teddy dalam keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Teddy menilai program pemagangan nasional memberi manfaat bagi peserta, mulai dari pengalaman hingga keterampilan kerja sebagai bekal setelah lulus kuliah.

Menurutnya, program ini dirancang untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat keterkaitan kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.

“Yang terpenting, peserta pemagangan benar-benar belajar langsung di perusahaan/instansi pemerintah, didampingi mentor, memperoleh pengalaman kerja nyata, dan menerima uang saku sesuai upah minimum kabupaten/kota setempat,” ujar Teddy.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pada semester pertama 2026 akan ada tambahan minimal 100 ribu peserta Magang Nasional.

Yassierli berharap, seiring bertambahnya mitra penyelenggara, kesempatan lulusan perguruan tinggi untuk mengikuti program ini makin luas.

“Hal ini semakin meyakinkan bahwa program pemagangan menjadi instrumen penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing untuk jangka panjang,” ujar Yassierli.

Sementara itu, program Magang Nasional dirancang pemerintah untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta akan menjalani magang selama enam bulan dan menerima uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Selain itu, peserta mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026