Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia bersama pelaku usaha meneken sedikitnya 11 nota kesepahaman (MoU) investasi dalam ajang Indonesia–US Business Summit yang digelar di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) malam waktu setempat.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian sesi Gala Iftar usai buka puasa bersama. Forum bisnis yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia bersama US-Asean Business Council dan USINDO itu mempertemukan pejabat tinggi dan pimpinan korporasi dari kedua negara guna memperkuat kerja sama investasi dan perdagangan, termasuk implementasi rencana Perjanjian Perdagangan Resiprokal RI–AS.

Total nilai kerja sama yang ditandatangani dalam forum tersebut mencapai US$38,4 miliar atau sekitar Rp650,07 triliun yang ditargetkan mendorong pertumbuhan investasi lintas sektor, khususnya pangan, industri, energi, dan teknologi.

Hadir dalam acara tersebut para pemimpin perusahaan dan asosiasi pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat antara lain Ketua KADIN Indonesia Anindya Bakri, Ketua APINDO Shinta Widjaja Kamdani, CEO USABC Brian McFeeters, President USINDO David Merrill, Senior Vice President U.S. Chamber of Commerce John Murphy, Chairman Freeport Mc Moran Richard Adkerson, CEO S&P Global Martina Cheung, President Exxon Mobil Indonesia Wade Floyd, Senior Vice President Caterpillar Inc. Kathryn Karol, Senior Vice President Cargill Kelsey Freeman Saelens, dan Vice President PepsiCo Caroline Berson.

Dorong Kemitraan Ekonomi Strategis

Kegiatan ini diawali dengan exclusive business roundtable yang membahas penguatan kolaborasi ekonomi kedua negara melalui sinergi pemerintah dan sektor swasta. Fokus utama diskusi mencakup relaksasi kebijakan dan peluang investasi yang diharapkan meningkatkan arus perdagangan bilateral.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan ramah bagi mitra internasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara.

Dengan nilai investasi yang signifikan dan cakupan sektor yang luas, kesepakatan ini diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi serta memperdalam hubungan ekonomi Indonesia–Amerika Serikat di masa mendatang.

Berikut daftar 11 MoU kesepakatan strategis penting yang diteken antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat:

1. Mineral kritis — MoU Critical Mineral Freeport antara McMoran dengan Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan Roeslani.
2. Pemulihan ladang minyak (oilfield recovery) — MoU Oilfield Recovery antara Pertamina dan Haliburton
3. Komoditas jagung — Cargill AS dengan PT Sorini Agro Asia Corporindo (Cargill Indonesia).
4. Kapas (cotton) — Busana Apparel Group dengan National Cotton Council.
5. MoU kapas antara Daehan Global dan US National Cotton Council
6. MoU pakaian bekas (shredded worn clothing) tekstil daur ulang — Pan Brothers dengan Ravel.
7. MoU Furnitur — ASMINDO dengan Bingaman & Son Lumber.
8. MoU furnitur antara HIMKI dan American Hardwood Export Council
9. MoU Semiconductor antara Galang Bumi Industri dan Essence
10. Semikonduktor — proyek hilirisasi di Batam oleh PSN Wiraraja/Galang Bumi Industri dengan Tynergy Technology Group.
11. Transnational Free Trade Zone Friendship Pact — kerja sama kawasan perdagangan bebas antara Galang Bumi Industri dan Solanna Group LLC.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pihaknya akan membahas rencana kerja sama bidang energi dan sumber daya mineral dengan Amerika Serikat (AS).
Hal itu dia sampaikan saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Washington DC. Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan hubungan Indonesia-AS serta penjajakan kerja sama strategis di berbagai bidang, termasuk bidang energi dan sumber daya mineral.
Bahlil pun mengatakan, sektor energi memegang peran sentral dalam memperkuat daya saing industri nasional dan menjaga stabilitas perekonomian, serta akan menjadi salah satu fokus dalam agenda pertemuan tersebut.

"Diplomasi yang akan dilakukan presiden merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global. Di sektor energi, kami akan memastikan setiap peluang kerja sama dapat mendukung ketahanan energi dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional," ujar Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Kamis (19/2/2026).
Dia menyebut, dalam rangkaian agenda di Washington DC akan dilakukan komunikasi strategis terkait penguatan kerja sama di sektor energi dan sumber daya mineral. Pihaknya menegaskan bahwa seluruh bentuk kolaborasi yang dijajaki akan diarahkan untuk memperkuat kapasitas nasional serta mendukung ketahanan energi jangka panjang.
"Kami akan mendorong kolaborasi yang berorientasi pada peningkatan investasi, transfer teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Prinsipnya adalah kemitraan yang saling menguntungkan dan tetap berpijak pada kepentingan nasional," kata Bahlil.
Menurut Bahlil, langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai target net zero emission (NZE) 2060 melalui penguatan bauran energi yang lebih beragam, efisien, dan berkelanjutan.
Pemerintah, kata Bahlil, memastikan bahwa setiap kebijakan dan kerja sama yang dibangun tetap mengedepankan kedaulatan energi serta kepentingan rakyat Indonesia.
"Ketahanan dan kemandirian energi adalah fondasi utama pembangunan. Karena itu, setiap langkah diplomasi energi ke depan harus memperkuat industri dalam negeri dan meningkatkan produktivitas nasional," kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan produksi ikan mencapai 1,73 ton selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.

Direktur Kepelabuhanan Perikanan KKP Ady Candra mengatakan secara terperinci, produksi ikan tangkap pada Januari 2026 diperkirakan sebesar 0,54 juta ton dan meningkat menjadi sekitar 0,59 juta ton pada Februari.

Produksi diproyeksikan kembali naik pada Maret menjadi sekitar 0,60 juta ton seiring mulai membaiknya kondisi laut.

“Ini sedikit agak turun memang karena pola musim dan juga pola penangkapan yang memang sangat tergantung dengan faktor cuaca,” kata Ady dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan pola musiman yang terjadi setiap tahun. Namun, memasuki Maret, KKP memperkirakan terjadi transisi menuju musim peralihan, sehingga aktivitas penangkapan ikan diproyeksikan mulai meningkat dan mendorong kenaikan produksi ikan tangkap.

Selain itu, Ady menuturkan menjelang momentum Idulfitri, banyak kapal penangkap ikan, terutama di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) kembali ke pelabuhan pangkalan, sehingga mendorong peningkatan produksi.

Berdasarkan volume produksi per provinsi, Jawa Tengah menjadi kontributor terbesar dengan produksi mencapai 40.490 ton, disusul Jakarta sebanyak 26.471 ton, 20.737 ton di Jawa Timur, 11.501 ton di Sulawesi Utara, dan 10.189 ton Bali.

Dari sana, harga produsen rata-rata tertinggi terjadi di Maluku senilai Rp69.884 per kilogram, Papua Barat Rp68.879 per kilogram, Sulawesi Utara Rp62.690 per kilogram, Jakarta Rp55.333, dan Sumatra Selatan Rp39.156 per kilogram.

Di sisi lain, produksi terendah berada di Bengkulu, Jambi, Papua Barat, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Barat, dengan harga produsen terendah di Banten, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta Kepulauan Riau.

“Dapat disimpulkan bahwa pasokan ikan selama Ramadan dan hari Raya nantinya di Idulfitri 1447 H tersedia dalam kondisi aman dan harga ikan relatif stabil sesuai dengan permintaan pasar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan pengawasan ikan selama Ramadan dilakukan secara menyeluruh oleh unit pelaksana teknis di bawah KKP, yang mencakup pasar tradisional, pasar modern, hingga pemasok (supplier), baik di pusat maupun daerah.

Terlebih, dia menambahkan, KKP juga melakukan pengujian meliputi uji organoleptik, mikrobiologi, kimia, serta pemeriksaan formalin dan histamin. Dengan pengawasan itu, KKP memastikan ikan yang beredar di pasar berada dalam kondisi segar dan layak konsumsi.

“Pembeli juga harus cerdas bagaimana memilih ikan yang segar, matanya masih segar, masih merah, pencet kulitnya juga masih bagus. Ada tips-tips untuk itu,” pungkas Ishartini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memicu kenaikan harga ikan di pasar.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud mengatakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu hingga saat ini dampaknya belum terlihat.

“Menurut kami belum. Belum. Sampai sekarang itu belum [memicu kenaikan harga ikan karena MBG], karena posisinya untuk lele dan nila juga itu posisinya sudah ada di situ. Jadi tidak mengganggu pasar di sana,” kata Machmud saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Adapun, untuk periode Ramadan 2026, Machmud menyebut sebagian pelaksana MBG justru mengganti menu dengan ikan kering atau olahan, sehingga tidak menekan pasar ikan segar.

Saat ini, KKP mencatat hampir 100 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memasok ikan, terutama lele dan nila.

Ke depan, KKP juga menyiapkan penguatan pasokan melalui program strategis seperti budidaya tematik, budi daya ikan nila salin, serta revitalisasi perikanan Pantura guna memastikan ketersediaan protein ikan, termasuk untuk mendukung kebutuhan MBG yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima.

Berdasarkan pemantauan di sejumlah lokasi, termasuk di Pasar Pabean Surabaya, KKP mencatat harga ikan mengalami kenaikan meski tidak signifikan.

“Itu harga-harga ikan menjelang lebaran ini, terjadi kenaikan tapi tidak terlalu besar kenaikannya, bahkan kemarin ada beberapa ikan yang harganya turun,” tuturnya.

Machmud menuturkan faktor utama yang mendorong kenaikan harga tersebut berasal dari sisi permintaan yang meningkat menjelang Ramadan. Menurut dia, tingginya minat konsumsi membuat perputaran ikan di pasar berlangsung sangat cepat.

“Kemarin saja satu pedagang itu bisa menjual hampir 700–800 kuintal, padahal di situ ada 200 pedagang, permintaan dan cepat habis, waktu itu cepat habis hanya beberapa jam kemudian sudah habis, memang permintaan sangat tinggi,” ujarnya.

Namun, lanjut dia, beberapa komoditas justru tercatat mengalami penurunan harga seperti kembung, selar, dan layang, seiring pasokan yang melimpah. Sementara itu, ikan budidaya seperti nila dan lele relatif stabil di kisaran Rp25.000–Rp30.000 per kilogram karena produksi yang terjaga.

“Jadi para pedagang kemarin menyampaikan ke kami, bila produksi kemudian distribusi itu lancar, itu harga-harga stabil,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap membutuhkan alokasi anggaran jumbo guna memenuhi pengadaan 26.969 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa total kebutuhan dana untuk merealisasikan pembangunan seluruh unit hunian tersebut diproyeksikan tembus Rp8,525 triliun.

"Kami sudah mendata, yang didata oleh petugas kami ada 26.969 unit [huntap yang perlu dibangun] dengan kebutuhan anggaran Rp8,525 triliun,” ujar Maruarar saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (18/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa strategi pembangunan huntap di Sumatra akan difokuskan pada konsep satu hamparan lahan yang terintegrasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas pemukiman yang lebih tertata dibandingkan pola pembangunan yang terpisah-pisah.

Akan tetapi, mempertimbangkan keterbatasan APBN dalam membiayai proyek tersebut, Kementerian PKP menekankan berencana memperkuat keterlibatan sektor swasta melalui program gotong royong.

Pada saat yang sama, Ara juga menargetkan percepatan konstruksi agar sebagian unit hunian di Sumatra dapat segera fungsional dalam waktu dekat.

Target tersebut ditetapkan guna merespons kebutuhan mendesak warga, terutama agar ratusan keluarga sudah bisa menempati rumah permanen tersebut sebelum memasuki periode Lebaran mendatang.

“Ini langkah terobosan kami, karena kita juga ingin sebelum lebaran sudah ada berapa ratus keluarga yang masuk ke rumah yang bersifat hunian tetap. Itu adalah sinergi dari arahan Presiden Prabowo, supaya kita mengambil langkah-langkah dengan cepat,” jelas Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Yayasan Buddha Tzu Chi juga telah merealisasikan pembangunan 2.603 unit hunian tetap yang diperuntukkan bagi korban bencana alam di wilayah Sumatra.

Sementara itu, mengacu pada data Kementerian PKP terdapat 139.485 unit rumah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Wilayah Aceh menjadi yang paling besar mengalami kerusakan. Sebanyak 38.553 unit rumah rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat dan 4.295 unit rumah hanyut. Dengan demikian, total rumah masyarakat wilayah Aceh terdampak bencana banjir hingga longsor tembus 100.569 unit rumah.

Kemudian, terdapat 29.766 unit rumah terdampak bencana di Sumatra Utara. Perinciannya, 19.936 unit rusak ringan, 4.304 unit rusak sedang, 4.351 unit rusak berat dan 1.135 unit hanyut.

Terakhir, total rumah terdampak wilayah Sumatra Barat mencapai 9.150 unit. Di antaranya 5.634 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat dan 765 unit dinyatakan hanyut.

Bisnis.com, JAKARTA — Stimulus diskon tiket pesawat menjelang masa libur Lebaran kembali digulirkan pemerintah. Namun, efektivitas kebijakan tersebut dalam menarik penumpang dan menekan inflasi dipertanyakan, sedangkan margin keuntungan maskapai dan operator bandara ikut dipertaruhkan.

Pemerintah berharap melalui stimulus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dapat mendorong daya beli masyarakat untuk menggunakan pesawat sehingga meningkatkan mobilitas dan ekonomi.

Data Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa dengan diskon 13%–14% untuk penerbangan domestik pada Nataru 2025/2026 lalu, jumlah penumpang justru turun sebesar -0,91% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Belum lagi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga tiket pesawat termasuk 10 besar penyumbang inflasi Desember 2025, dengan kontribusi sebesar 0,02% secara bulanan.

Dalam skema stimulus Lebaran tahun ini, pemerintah memberikan diskon lebih besar melalui Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) secara penuh.

Pemerintah juga memberikan potongan tarif sebesar 50% terhadap Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) alias Passenger Service Charge (PSC), serta Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) bagi maskapai nasional.

Selain itu, pemerintah menurunkan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge (FS) untuk pesawat jet sebesar 2% dan untuk propeller sebesar 20%.

Pengamat penerbangan Alvin Lie memandang kebijakan ini terbukti tidak efektif dan justru memberatkan pelaku industri tersebut.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports mengaku kerugian perusahaan mencapai Rp250 miliar saat diskon pada Nataru yang lalu.

Meski pemerintah memang menghapus 100% PPN terhadap tiket, PPN terhadap avtur tetap berlaku untuk penerbangan domestik. Melalui pemangkasan PJP2U dan PJP4U, pendapatan bandara turut dipangkas.

“Pelaku industri ini juga butuh laba untuk bertahan. Kalau setiap high season ini pendapatannya dipangkas, padahal biaya operasi pada high season naik, khawatir kualitas layanannya jadi turun,” jelasnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, jika pemerintah memang berniat menurunkan harga tiket pesawat dan mendorong daya beli masyarakat, perlu penghapusan PPN tiket dan avtur sepanjang tahun.

Hal itu termasuk memperbarui kebijakan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB), sehingga harga tiket lebih fleksibel, bahkan dapat turun lebih rendah saat low season. Dirinya menilai kebijakan tersebut lebih bersifat insidental ketimbang solusi konkret.

“Perbaiki TBA-TBB, hapus PPN, bebaskan bea masuk untuk komponen pesawat. Nanti akan sepanjang tahun sistemik biaya terbang kita akan turun dan tidak perlu setiap kali [diskon] insidental dan maaf saya melihatnya ini hanya untuk pencitraan saja,” tegasnya.

Senada, Ketua Institut Studi Transportasi sekaligus pengamat transportasi Ki Darmaningtyas memandang diskon ini membebankan operator untuk mendapatkan masukan tambahan kala musim ramai permintaan.

“Ini kesempatan bagi operator untuk mendapatkan masukan yang lebih banyak untuk menutup pengeluaran pada hari-hari biasa yang sepi,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah mengaku telah memastikan kebijakan ini tidak merugikan maskapai.

Menhub: Maskapai Tak Rugi

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa tak ada kerugian bagi maskapai dengan adanya stimulus yang diberikan pemerintah.

Maskapai hanya perlu patuh, karena selisih dari adanya diskon tersebut dibayar pemerintah menggunakan kas negara.

“Airlines harus mematuhi, karena sebenarnya tidak dirugikan. Pemerintah yang memberikan stimulus. Kami tidak mengganggu biaya ataupun revenue dari para maskapai,” ucap Dudy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (18/2/2026).

Bahkan, pemerintah berencana memberikan sanksi kepada maskapai nakal yang menaikkan harga terlebih dahulu sebelum periode diskon.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menegaskan, denda administrasi akan menanti maskapai, meski besarannya belum ditentukan.

“Kami akan rapatkan juga dengan bagian hukum untuk ditentukan berapa besaran dendanya,” tuturnya.

Respons Pelaku Usaha

Mengingat stimulus merupakan arahan langsung dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, para pelaku usaha mengaku siap menjalankan mandat tersebut.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) sekaligus Direktur Utama PT TransNusa Aviation, Bayu Sutanto, melihat penumpang paling diuntungkan dengan adanya diskon ini.

“Pendapatan maskapai ya seperti diatur melalui TBA dan TBB yang berlaku. Jadi enggak ada istilah harga tiket naik dan mahal sepanjang tidak melebihi TBA,” ungkapnya.

Senada, Direktur Utama PT Citilink Indonesia, Darsito Hendroseputro, menyampaikan perusahaan mematuhi arahan pemerintah terkait pemberian stimulus berupa diskon tiket pesawat pada masa Angkutan Lebaran 2026.

“Sesuai arahan pemerintah, stimulus untuk Lebaran berlaku mulai tanggal 14 sampai 29 Maret. Penurunan harga sekitar 18% sampai 21%,” ujarnya saat ditemui di Garuda Maintenance Facility (GMF), Jumat (13/2/2026).

Sebagai contoh, harga tiket pesawat rute Jakarta–Medan yang rata-rata senilai Rp1,9 juta, dengan adanya stimulus tersebut turun menjadi Rp1,6 juta.

Meski demikian, efektivitas kebijakan diskon tarif tiket pesawat baru akan terlihat setelah Lebaran 2026. Apakah benar mampu mendongkrak jumlah penumpang dan memperkuat pemulihan penerbangan domestik—yang juga masih berjuang bangkit dari pandemi Covid-19—atau justru tidak memberikan dampak signifikan bagi industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia melanjutkan reli setelah mencatat kenaikan harian terbesar sejak Oktober. Kenaikan ditopang oleh laporan bahwa intervensi militer Amerika Serikat terhadap Iran bisa terjadi lebih cepat dari perkiraan.

Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis (19/2/2026), harga minyak jenis Brent kontrak pengiriman April naik 0,2% menjadi US$70,50 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret menguat 0,3% ke level US$65,38 per barel.

Minyak Brent bertahan di atas US$70 per barel setelah melonjak 4,3% pada Rabu, sedangkan WTI diperdagangkan di atas US$65. Media asal AS, Axios, melaporkan setiap operasi militer AS kemungkinan berupa kampanye selama beberapa pekan, serta pemerintah Israel mendorong skenario yang menargetkan perubahan rezim di Republik Islam Iran.

Potensi konflik bersenjata berisiko mengganggu pasokan dari kawasan yang menyumbang sekitar sepertiga produksi minyak dunia. Namun, Presiden AS Donald Trump menghadapi risiko tekanan politik menjelang pemilu paruh waktu tahun ini jika lonjakan harga minyak mendorong kenaikan harga bensin di tingkat konsumen.

Perundingan antara kedua pihak sejauh ini belum menghasilkan terobosan. Teheran menyatakan telah mencapai “kesepakatan umum” dengan Washington terkait kerangka potensi kesepakatan nuklir. Seorang pejabat AS menyebut negosiator Iran akan kembali ke Jenewa dalam dua pekan dengan proposal baru.

Di sisi lain, AS juga mengumumkan pembatasan visa terhadap pejabat dan eksekutif Iran menyusul tindakan keras terhadap aksi protes baru-baru ini.

“Gagalnya penyelesaian isu-isu inti yang menjadi sumber perselisihan terus meningkatkan peluang terjadinya konfrontasi militer,” tulis analis RBC Capital Markets, termasuk Helima Croft, dalam catatannya.

Di luar Timur Tengah, pembicaraan untuk mengakhiri perang di Ukraina berakhir kurang dari 90 menit tanpa kejelasan hasil. Sementara itu, Rusia—anggota aliansi OPEC+—mengalami perlambatan pengeboran yang berpotensi menekan produksi minyak lebih lanjut.

Dari sisi pasokan AS, persediaan minyak mentah turun 609.000 barel pada pekan lalu, menurut data American Petroleum Institute. Data resmi pemerintah dijadwalkan dirilis pada Kamis waktu setempat.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya berhasil menghemat anggaran negara sekitar US$18 miliar atau sekitar Rp303,14 triliun dalam beberapa bulan pertama masa kepemimpinannya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Business Summit US–Asean di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Kamis (19/2/2026).

Menurut Prabowo, penghematan tersebut berasal dari pemangkasan inefisiensi dan pembatalan proyek-proyek yang dinilai tidak produktif. Dia menilai langkah ini sejalan dengan upaya efisiensi birokrasi yang juga menjadi perhatian sejumlah negara lain.

“Saya merasa menjadi salah satu Presiden Indonesia yang dalam tiga bulan pertama pemerintahannya berhasil menghemat US$18 miliar secara tunai,” ujarnya.

Prabowo mengungkapkan bahwa salah satu langkah efisiensi dilakukan dengan mengurangi pengeluaran untuk kegiatan seremonial di instansi pemerintah. Dia menilai tradisi perayaan hari ulang tahun lembaga dan daerah sering menghabiskan anggaran besar tanpa dampak langsung bagi masyarakat.

Dia meminta perayaan dilakukan secara sederhana di lingkungan kantor, misalnya dengan makan siang bersama, guna menjaga rasionalitas penggunaan anggaran.

Selain itu, pemerintah juga memangkas biaya perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya mencapai miliaran dolar. Prabowo menyoroti praktik studi banding ke luar negeri yang dinilai tidak efektif dan tidak relevan dengan kebutuhan Indonesia.

Kepala negara pun mencontohkan kunjungan tim studi banding ke Australia untuk mempelajari pengentasan kemiskinan, yang menurutnya tidak tepat mengingat negara tersebut termasuk salah satu negara terkaya di dunia. Ia juga menyinggung kunjungan ke Jepang pada masa libur Natal yang membuat agenda diskusi tidak berjalan optimal.

Prabowo mengakui kebijakan efisiensi tidak mudah diterapkan. Dia menyebut sempat muncul demonstrasi yang menentang langkah tersebut, yang menurutnya menjadi fenomena tidak lazim.

“Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah dunia ada demonstrasi yang menentang efisiensi pemerintah,” katanya.

Kendati demikian, dia menegaskan komitmennya untuk terus memangkas pemborosan demi menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menilai investor tidak akan masuk ke negara dengan ketidakpastian dan lemahnya penegakan hukum.

“Menurut pendapat saya sebagai orang yang juga pernah menjadi investor asing di negara ini tidak ada yang mau masuk ke dalam ekonomi yang penuh ketidakpastian, atau yang tidak memiliki kepercayaan pada proses hukum dan penegakan hukum. Ini adalah salah satu hal terpenting,” tuturnya.

Di sisi lain, Presiden Ke-8 RI itu juga menyoroti perubahan pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di era digital. Dia mengaku sering menerima pesan langsung dari warga, termasuk anak-anak desa yang menyampaikan kondisi infrastruktur di daerah mereka.

Pernyataan tersebut menegaskan fokus pemerintahan Prabowo pada efisiensi anggaran, tata kelola yang rasional, serta respons cepat terhadap kebutuhan rakyat sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik dan daya tarik investasi.

Prabowo menilai akses informasi yang makin terbuka menuntut pemerintah untuk merespons cepat kebutuhan masyarakat agar kehadiran negara benar-benar dirasakan.

“Kami harus bereaksi cepat agar mereka merasa bahwa pemerintah pusat dan Presiden mereka mendengarkan dan bertindak,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya mengungkap alasan defisit anggaran pada tahun 2025 bisa menembus angka 2,92% dari produk domestik bruto (PDB).

Purbaya mengatakan bahwa defisit anggaran tahun lalu yang nyaris menyentuh batas 3% sengaja dimaksimalkan untuk memastikan pembalikan arah pertumbuhan ekonomi.

Alhasil, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi tumbuh 5,11% sepanjang tahun dan mencapai rekor tertinggi pascapandemi pada kuartal IV/2025 yakni 5,39%.

"Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kami enggak lewatin [batas] 3%, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik. Tinggal kami lari, tinggal atur ke depan seperti apa yang ramai ekonominya," tutur Purbaya dikutip, Kamis (19/2/2025).

Di sisi lain, Purbaya juga mengatakan bahwa rasio utang pemerintah pusat masih dalam batas aman kendati angkanya telah menembus 40,46% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia kemudian membandingkannya dengan beberapa negara kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang rasio utangnya berada di atas 50%.

"Enggak apa-apa. Memang kenapa? Singapura berapa? [Lebih dari 100%]. Malaysia berapa? [Lebih dari 60%]. Thailand berapa? Coba cek aja Thailand berapa. Dengan standar itu, kami masih aman," terangnya Purbaya kepada wartawan usai rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Saran dari IMF

Adapun Dana Moneter Internasional (IMF) menekankan pemerintah Indonesia perlu berhati-hati melakukan ekspansi belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan target menjadi negara maju pada 2045.

Berdasarkan laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini.

IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Terlebih, IMF menekankan jika pemerintah mengkombinasikannya dengan reformasi struktural maka pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi dan penerimaan yang pada gilirannya akan semakin menekan defisit.

"Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan, meningkatkan seleksi proyek melalui penilaian proyek yang ketat dengan mempertimbangkan dampak rambatan positif, sembari memastikan perlindungan pengawasan yang tangkas untuk meminimalkan risiko sekaligus menghindari hambatan," simpul laporan tersebut.

Strategi Purbaya Tekan Defisit

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan ikut menekan defisit APBN sekaligus rasio utang pemerintah.

Purbaya tidak menampik bahwa saat ini kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB. Kendati demikian, dia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.

Dia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%.

"Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat maka secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio alias rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi.

Alasannya, sambung Purbaya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.

"Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya," jelasnya.

Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan 'bersih-bersih' organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.

Dia pun mengaku optimis strategi memacu swasta bisa membuahkan hasil, berkaca capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

"Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia memulai babak baru pengembangan industri semikonduktor dengan menggandeng investor Amerika Serikat (AS). Proyek dengan nilai investasi awal US$4,9 miliar atau sekitar Rp82,88 triliun (asumsi kurs Rp16.915 per US$) ini diinisiasi PT Galang Bumi Industri sebagai pengelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja GESEIP bersama mitra strategis AS.

Adapun, kesepakatan kerja sama tersebut juga disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam ajang Indonesia–US Business Summit yang digelar di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) malam waktu setempat.

Direktur Utama PT Galang Bumi Industri Akhmad Ma'ruf Maulana mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah konkret hilirisasi industri berbasis energi hijau dan teknologi semikonduktor di Indonesia.

"Ekosistem yang dibangun dalam PSN Wiraraja GESEIP ini mencakup hilirisasi kuarsa silika menjadi produk bernilai tambah tinggi, mulai dari pemurnian bahan baku kaca hingga produksi polysilicon untuk kebutuhan semikonduktor dan solar cell," kata Ma'ruf dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Penandatanganan perjanjian bisnis strategis antara PSN Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco-Industrial Park (GESEIP) di Galang, Batam ini menandai babak baru kolaborasi industri berteknologi tinggi dan energi berkelanjutan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Proyek ini menggandeng sejumlah mitra strategis, termasuk Essence Global Group dan Tynergy Technology Corporation USA. Perjanjian Pengembangan Bersama (Joint Development Agreement) tersebut secara resmi ditandatangani pada 18 Februari 2026 serta perjanjian lanjutan dengan Tynergy Technology Corp.

Dia menerangkan, pihaknya bersama dengan Tynergy Group of Companies (PT Tynergy Technology Group – Indonesia) akan mengembangkan ekosistem hilirisasi yang mencakup pemurnian kuarsa silika untuk industri kaca melalui PT Quantum Luminous Indonesia, serta pemurnian polysilicon melalui PT Essence Global Indonesia.

"Pada tahap awal, nilai investasi yang digelontorkan mencapai US$4,9 miliar," tuturnya.

Apabila tahap awal berjalan lancar, maka akan ada tambahan investasi sebesar US$26,7 miliar yang akan direalisasikan untuk memproduksi ingot wafer, wafer slicing, hingga fabrikasi untuk melengkapi siklus produksi semikonduktor secara terintegrasi di Indonesia.

Dalam perjanjian yang ditandatangani, disebutkan bahwa kerja sama mencakup investasi dan pengembangan infrastruktur manufaktur di Galang, perluasan proyek energi terbarukan, pengembangan tenaga kerja, serta riset dan pengembangan teknologi mutakhir.

Investasi awal Tynergy Technology Corp ditargetkan hingga US$250 juta untuk pembangunan fasilitas manufaktur di Galang dengan proyeksi penciptaan sekitar 2.500 lapangan kerja terampil.

Untuk menjamin pasokan energi yang memadai, Tynergy Group juga akan membentuk PT Energy Tech Indonesia guna membangun fasilitas penyimpanan energi berbasis sodium ion dengan kapasitas hingga 150 MW energi berkelanjutan untuk mendukung operasional kawasan industri.

Selain itu, guna memperlancar transfer teknologi semikonduktor dan sel surya, Tynergy Technology Corporation USA membentuk kerja sama pengembangan antara dua zona ekonomi bebas, yakni PSN Wiraraja GESEIP di Galang, Batam, dan Solanna Akimel 7 Technopark di kawasan metropolitan Phoenix, Arizona.

Komitmen kerja sama transnasional tersebut juga ditegaskan dalam Pakta Persahabatan Zona Ekonomi Khusus Transnasional antara kedua kawasan.

Ma'ruf meyakini kolaborasi ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri semikonduktor dan energi terbarukan, sekaligus mendukung agenda pengembangan pusat data berbasis kecerdasan artifisial (AI) serta transisi energi berkelanjutan di kedua negara.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menyambut baik penandatanganan perjanjian yang berlangsung di kantor US Chamber & Commerce itu sebagai wujud konkret diplomasi ekonomi dan penguatan kemitraan strategis Indonesia–Amerika Serikat.

Investasi besar dalam sektor hilirisasi dan energi hijau tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri Indonesia di tingkat global.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR tengah memroses Rancangan Perubahan Ketiga UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah seperempat abad, pembaruan ini menjadi langkah penting menjawab tantangan ekonomi baru, terutama platform digital besar dan struktur pasar yang makin kompleks.

DPR tengah memroses Rancangan Perubahan Ketiga UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah seperempat abad, pembaruan ini menjadi langkah penting menjawab tantangan ekonomi baru, terutama platform digital besar dan struktur pasar yang makin kompleks.

Bagi masyarakat luas, isu persaingan mungkin terasa jauh dari keseharian. Padahal, ketika persaingan tidak sehat terjadi, konsekuensinya langsung dirasakan konsumen. Karena itu, hukum persaingan yang efektif menjadi prasyarat ekonomi yang sehat dan inklusif.

Hukum persaingan adalah bauran antara ekonomi dan hukum. Itu sebabnya banyak negara menempatkan analisis ekonomi sebagai inti penegakan hukum persaingan modern. Tujuannya sederhana: melindungi persaingan demi kepentingan publik, bukan pelaku usaha tertentu. Hukum ini menilai apakah suatu perilaku merugikan konsumen dan menghambat persaingan. Pendekatannya berbasis dampak ekonomi, dan ini telah menjadi praktik terbaik di tingkat global.

Maka persoalan intinya adalah kualitas penegakan hukum tersebut, bukan sekadar isi teks undang-undang. Sebagus apa pun UU baru nanti, ia akan tumpul jika dioperasikan oleh lembaga yang tidak diperlengkapi standar pembuktian yang memadai. Revisi UU No. 5/1999 memberi kesempatan bagi Indonesia untuk menyelaraskan diri dengan standar tersebut. Keberhasilan reformasi tak hanya bergantung pada isi UU, tetapi pada cara otoritas menjalankannya.

Selama ini, Indonesia menganut model penegakan terintegrasi di mana satu lembaga (KPPU) bertindak sebagai penyelidik, penuntut, sekaligus pemutus perkara. Model ini dapat bekerja dengan baik, tetapi memerlukan tiga syarat utama: kompetensi ekonomi yang kuat, prosedur yang jelas, dan mekanisme keberatan ke pengadilan yang efektif. Karena KPPU merangkap fungsi penyelidik dan pemutus, mekanisme keberatan di pengadilan harus diperkuat demi menjaga kepastian hukum.

Dalam literatur ekonomi politik dan hukum, kualitas penegakan hukum persaingan dipahami sebagai bagian dari kualitas institusi dan tata kelola (governance). Kualitas ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tetapi juga oleh konsistensi penerapan, transparansi prosedural, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kesalahan penegakan (khususnya false positives).

False positives terhadap perilaku pro-persaingan akan menciptakan efek gentar jangka panjang. Pelaku usaha, termasuk investor asing, akan menghindari yurisdiksi yang memiliki risiko ini.

Dalam konteks Asean, efek ini diperkuat oleh fakta bahwa investor memiliki banyak opsi di kawasan yang sama. Jika risiko false positives di satu negara dianggap tinggi, investor akan memilih untuk menanamkan modal di negara Asean lain yang penegakan hukumnya lebih dapat diprediksi.

PERSAINGAN DI ASEAN

Dalam kerangka Asean Economic Community (AEC), investor asing tidak lagi memandang negara-negara Asean sebagai pasar yang berdiri sendiri, melainkan sebagai ruang investasi regional yang saling bersaing. Mereka membandingkan dengan biaya, risiko, dan kualitas institusi antarnegara Asean.

Konsekuensinya, perbedaan kualitas penegakan hukum persaingan menjadi salah satu faktor pembeda utama dalam penentuan alokasi penanaman modal asing (PMA) di kawasan ini. Investor sangat sensitif terhadap ketidakpastian regulasi dan penegakan hukum persaingan yang dianggap melebihi batas kewajaran. Dalam konteks ini, penegakan hukum persaingan tidak saja menjadi instrumen perlindungan pasar domestik, tetapi juga sebagai sinyal institusional bagi investor asing.

Di kawasan Asean, Vietnam adalah negara yang cenderung dipersepsikan investor sebagai yurisdiksi yang lebih berhati-hati dalam menegakkan hukum persaingan dan pro-investasi. Sebaliknya, Indonesia dipersepsikan sebagai yurisdiksi dengan penegakan aktif tetapi dengan risiko ketidakpastian yang lebih tinggi.

Saat ini, jumlah PMA di Indonesia masih mengalahkan Vietnam. Pemerintah kita menyebutkan angka 38,9 triliun dolar AS untuk tahun 2025, sedangkan Vietnam mencatat angka 31.52 triliun dolar A.S. untuk periode waktu yang sama. Namun, penguatan kebijakan persaingan Vietnam akan terus menjadi faktor penarik PMA, terutama di sektor teknologi tinggi.

Di berbagai negara, kombinasi antara UU yang kuat dan otoritas yang kompeten terbukti meningkatkan kualitas pasar. Oleh karena itu, revisi UU 5/1999 menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki hukum persaingan yang modern, berimbang, dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Langkah DPR perlu didukung, dengan penguatan kompetensi kelembagaan, bukan sekadar kewenangan KPPU. Tanpa itu, tujuan besar memperkuat persaingan dan menyehatkan ekonomi sulit diwujudkan.

Pada akhirnya, persaingan usaha yang sehat adalah milik kita bersama. Ia menentukan harga barang, kualitas layanan, hingga kesempatan usaha generasi muda. Inilah saatnya Indonesia membangun fondasi hukum persaingan yang kokoh, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam pelaksanaannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Freeport-McMoRan Inc (FCX) resmi menandatangani kesepakatan terkait divestasi tambahan 12% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan pemerintah Indonesia.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait perpanjangan hak operasi PTFI yang ditandatangani dalam rangkaian agenda Indonesia–US Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington, D.C., Rabu (18/2) waktu setempat. Penandatanganan turut disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam MoU ditegaskan bahwa FCX akan mengalihkan 12% kepemilikan sahamnya di PTFI kepada pemerintah Indonesia tanpa biaya.

Namun, pihak yang menerima saham tersebut wajib mengganti kepada FCX biaya proporsional yang telah dikeluarkan berdasarkan nilai buku, untuk investasi yang manfaatnya masih berlanjut setelah tahun 2041.

Adapun, proses pengalihan saham baru dilakukan pada 2041. Oleh karena itu, FCX masih akan mempertahankan kepemilikan saat ini di PTFI sebesar 48,76% hingga 2041. Nantinya, kepemilikan FCX pada saham PTFI selepas 2041 menjadi sekitar 37%.

"Struktur tata kelola dan operasional yang berlaku saat ini, serta ketentuan dalam perjanjian pemegang saham, IUPK [izin usaha pertambangan khusus], dan perjanjian lain yang masih berlaku, akan tetap berjalan selama umur cadangan," tulis manajemen FCX melalui keterangan resmi, dikutip Kamis (19/2/2026).

Sebagai bagian dari kesepakatan, PTFI akan diberikan perpanjangan hak operasi selama umur cadangan di kawasan mineral Grasberg selepas 2041.

Dengan penandatanganan MoU ini, PTFI segera menyelesaikan proses pengajuan perpanjangan IUPK sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.