IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merilis data terbaru mengenai kepatuhan wajib pajak di awal tahun 2026. Hingga tanggal 18 Februari 2026 pukul 08:07 WIB, tercatat lebih dari 2,9 juta Wajib Pajak (WP) telah menunaikan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti menyampaikan, partisipasi masyarakat terus menunjukkan tren positif, terutama dari kalangan WP Orang Pribadi (OP).

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode s.d. 18 Februari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 2.906.662,” tulis Inge dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (18/2/2026).

Total laporan SPT Tahunan yang masuk mencapai 2.906.662. Dari jumlah tersebut, mayoritas laporan berasal dari kelompok wajib pajak orang pribadi yang merupakan karyawan.

Rinciannya, WP OP Karyawan 2.552.771 laporan, WP OP) Non-Karyawan 270.960 laporan, dan WP Badan 82.931 laporan (termasuk WP dalam mata uang Rupiah maupun dolar AS).

Selain pelaporan tahun buku reguler (Januari-Desember), DJP juga mencatat pelaporan dari WP dengan tahun buku berbeda yang telah dimulai sejak 1 Agustus 2025, dengan total 610 laporan badan.

Di sisi lain, DJP terus mendorong transisi sistem perpajakan ke arah digital melalui implementasi Coretax. Hingga saat ini, sebanyak 13.924.414 wajib pajak tercatat telah melakukan aktivasi akun Coretax mereka secara nasional.

"Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 13.924.414," kata Inge.

Pencapaian aktivasi ini didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan rincian sebagai berikut, WP Orang Pribadi 12.942.290 akun, WP Badan 892.396 akun, WP Instansi Pemerintah 89.503 akun dan WP PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) 225 akun.

DJP terus menghimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan pelaporan SPT Tahunan lebih awal guna menghindari kepadatan sistem menjelang batas akhir pelaporan pada 31 Maret bagi orang pribadi dan 30 April bagi wajib pajak badan.

(Rahmat Fiansyah)

Viral di media sosial pengguna akun Instagram @mandharabrasika perihal penipuan dengan modus coretax dengan kerugian ratusan juta rupiah. Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan kemudian merilis daftar enam modus pelaku berdasarkan laporan korban.

Ida Bagus Mandhara Brasika melalui akun Instagram@mandharabrasika bercerita penipuan bermula ketika salah seorang timnya menerima telepon atas nama Ditjen Pajak Kemenkeu. “Memanfaatkan kebingungan masyarakat tentang coretax, mereka bilang ada kesalahan,” tulis dia dikutip dari Instagrampribadinya, Rabu (18/2).

Coretax atau Core Tax Administration System (CTAS) adalah sistem informasi perpajakan terbaru yang dikembangkan Ditjen Pajak untuk memodernisasi administrasi pajak Indonesia melalui integrasi berbagai layanan, seperti pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan SPT, dalam satu platform terpadu, menggantikan sistem lama.

Saat ini, baru wajib pajak badan yang wajib membuat akun coretax sejak diperkenalkan pada awal 2025. Akan tetapi, wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan pembayaran pajaknya paling lambat Maret 2026, sehingga harus terintegrasi dengan sistem baru supaya bisa melapor.

Bagus menyoroti pelaku penipuan yang menyebutkan data-data terkait pajak, misalnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sesuai. Hal ini membuat korban yakin bahwa yang menelepon merupakan pegawai Ditjen Pajak.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Ida Bagus Mandhara Brasika (@mandharabrasika)

Selanjutnya, pelaku mengirimkan tautan untuk mengunduh aplikasi. Bagus mengatakan pelaku meminta korban memasukan data ke aplikasi itu.

“Kemudian mereka membuat korban bingung, dan berpura-pura menawarkan bantuan dengan cara berbagi layar. Inilah bagian paling kritis karena dengan berbagi layar, mereka akan tahu semua informasi paling rahasia yaitu PIN, username, dan password,” tulis Bagus.

Dengan data-data itu, pelaku dengan mudah meretas ponsel korban. Dalam hitungan menit, saldo di dalam rekening kosong.

Bagus mengatakan pelaku menekan psikologi sehingga korban merasa dalam situasi mendesak, dan tidak sempat bertanya kepada orang lain.

Katadata.co.id meminta izin kepada Bagus melalui fitur pesan langsung atau direct message (DM) Instagram, untuk mengutip ceritanya, namun belum ada tanggapan.

Direktur Penyuluhan, pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengakui ada banyak penipuan mengatasnamakan instansi. “DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP,” tulis DJP Kemenkeu melalui surat yang ditandatangani pada 15 Januari.

Ppada akhir pekan lalu, Ditjen Pajak mengeluarkan surat imbauan untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan pajak. Hal ini tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-18/PJ.09/2026 tentang Waspada Penipuan Mengatasnamakan Direktorat jenderal Pajak.

Latar belakang yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut berupa pemadanan Nomor Induk Kependudukan atau NIK dan NPWP serta konfirmasi data perpajakan. Selain itu juga implementasi aplikasi Coretax DJP hingga mutasi atau promosi pejabat dan pegawai DJP.

Modus penipuan yang digunakan oleh oknum penipu antara lain:

1. Menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk mengunduh file dengan format Apk
2. Menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk mengunduh aplikasi M-Pajak dengan mengirim tautan palsu
3. Menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk melunasi tagihan pajak
4. Menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk memproses pengembalian kelebihan pajak
5. Menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk membayar meterai elektronik dengan mengklik atau mengakses tautan palsu
6. Menelepon masyarakat dan meminta transfer sejumlah uang dengan mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP

Jika menerima permintaan dengan modus tersebut, DJP Kemenkeu meminta masyarakat untuk melakukan konfirmasi melalui kanal berikut:

• Kantor pajak terdekat
• Kring Pajak 1500200
• Email pengaduan@pajak.go.id
• Akun X @kring_pajak
• Situs https://pengaduan.pajak.go.id
  Live chat pada https://www.pajak.go.id

Masyarakat juga dapat melaporkan penipuan melalui saluran Kementerian Komunikasi dan Digital yang terdiri atas aduan mengenai nomor telepon penipu dilakukan pada laman https://aduannomor.id. Sementara aduan mengenai konten, tautan, dan atau aplikasi penipuan dilakukan pada laman https://aduankonten.id. Begitu juga melalui saluran pengaduan atau pelaporan aparat penegak hukum.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai aksi penipuan pajak yang mengatasnamakan instansi otoritas pajak.

“ DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menurut Inge, penipu menawarkan layanan perpajakan palsu dengan berbagai modus penipuan.

Berdasarkan data yang dihimpun DJP, latar belakang yang digunakan oleh penipu umumnya berupa pemadanan NIK dan NPWP serta konfirmasi data perpajakan, implementasi aplikasi Coretax DJP, hingga mutasi atau promosi pejabat dan pegawai DJP.

Modus penipuan yang digunakan mencakup menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk mengunduh file dengan format .apk, mengunduh aplikasi M-Pajak dengan mengirim tautan palsu, melunasi tagihan pajak, memproses pengembalian kelebihan pajak, serta membayar meterai elektronik dengan mengklik atau mengakses tautan palsu.

Cara lain yang juga digunakan termasuk menelepon masyarakat dan meminta transfer sejumlah uang dengan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP.

Bila masyarakat mengalami permintaan serupa dari oknum yang mengaku pejabat/pegawai DJP, masyarakat dapat mengonfirmasi kebenarannya melalui kantor pajak terdekat, Kring Pajak 1500200, dan email pengaduan@pajak.go.id.

Masyarakat juga bisa melakukan verifikasi melalui akun X @kring_pajak, situs https://pengaduan.pajak.go.id, atau live chat pada https://www.pajak.go.id.

Di samping itu, DJP juga mengajak masyarakat untuk melaporkan penipuan melalui saluran Kementerian Komunikasi dan Digital maupun aparat penegak hukum.

Untuk saluran Komdigi, masyarakat bisa mengakses aduan mengenai nomor telepon penipu dilakukan pada laman https://aduannomor.id dan aduan mengenai konten, tautan, dan/atau aplikasi penipuan dilakukan pada laman https://aduankonten.id.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 2.906.662 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax per 18 Februari 2026.

“Per tanggal 18 Februari 2026 pukul 08:07 WIB, progres pelaporan SPT Tahunan PPh (pajak penghasilan) tercatat 2.906.662,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Untuk pajak tahun buku Januari—Desember 2026, rincian pelaporan SPT Tahunan berasal dari 2.552.771 wajib pajak orang pribadi karyawan, 270.960 wajib pajak orang pribadi non-karyawan, 82.229 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 92 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sedangkan untuk pajak beda tahun buku yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025, jumlah laporan sebanyak 594 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 16 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sementara itu, progres aktivasi akun Coretax DJP tercatat mencapai 13.924.414 wajib pajak.

Rinciannya, sebanyak 12.942.290 akun merupakan wajib pajak orang pribadi, 892.396 wajib pajak badan, 89.503 wajib pajak instansi pemerintah, dan 225 wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Untuk melaporkan SPT tahunan, wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax secara mandiri dengan mengikuti tutorial dan langkah-langkah yang tersedia melalui akun media sosial resmi DJP.

Bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan lebih lanjut, DJP menyediakan kanal layanan Kring Pajak di 1500200 atau pendampingan petugas di kantor pajak terdekat.

DJP juga mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan agar segera mengaktivasi akun Coretax dan menyampaikan SPT secara tepat waktu.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pegawainya.

"Latar belakang yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut berupa: pemadanan NIK dan NPWP serta konfirmasi data perpajakan; implementasi aplikasi Coretax DJP; atau mutasi atau promosi Pejabat dan Pegawai DJP," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati dalam keterangan yang dirilis Minggu (15/2) lalu.

Inge merinci pelaku bisa melakukan berbagai modus untuk melancarkan aksinya. Pertama, pelaku menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk mengunduh file dengan format .apk.

Kedua, pelaku menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk mengunduh aplikasi M-Pajak dengan mengirim tautan palsu.

Ketiga, pelaku menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk melunasi tagihan pajak. Keempat, pelaku menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk memroses pengembalian kelebihan pajak.

Kelima, pelaku menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk membayar meterai elektronik dengan mengklik atau mengakses tautan palsu.

Keenam, pelaku menelepon masyarakat dan meminta transfer sejumlah uang dengan mengatasnamakan Pejabat/Pegawai DJP.

Inge mengingatkan apabila menerima permintaan sebagaimana tersebut di atas, masyarakat dapat terlebih dahulu melakukan konfirmasi kebenarannya.

Konfirmasi itu bisa ke kantor pajak terdekat, Kring Pajak 1500200, email [email protected], akun X @kring_pajak; laman pengaduan pajak https://pengaduan.pajak.go.id; hingga live chat pada https://www.pajak.go.id.

Masyarakat juga dapat melaporkan penipuan melalui, saluran Kementerian Komunikasi dan Digital untuk 1) aduan mengenai nomor telepon penipu dilakukan pada laman https://aduannomor.id; dan/atau 2) aduan mengenai konten, tautan, dan/atau aplikasi penipuan dilakukan pada laman https://aduankonten.id.

Tak hanya itu, masyarakat juga bisa mengadukan ke saluran pengaduan/pelaporan Aparat Penegak Hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal PajakKementerian KeuanganBimo Wijayanto mewanti-wanti jajaran pegawai pajak (fiskus) untuk mengantisipasi lonjakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan.

Bimo menyadari bahwa jam operasional dan waktu pelayanan otoritas pajak selama bulan puasa akan lebih singkat. Kendati demikian, dia menegaskan hal tersebut tidak boleh menjadi dalih bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak di tengah tenggat waktu yang kian mepet.

"Ini mengingat batas lapor SPT Tahunan Orang Pribadi pada 31 Maret 2026 dan 30 April 2026 untuk batas lapor SPT Tahunan Badan. Kita paham bulan Ramadan ini mempersingkat waktu pelayanan, tetapi hal itu tidak mengurangi pelayanan prima kepada wajib pajak," kata Bimo dalam acaraKick Off Ngabuburit Spectaxcular 2026di Jakarta, yang dikutip dari rilis DJP, Selasa (17/2/2026).

Untuk menyiasati tantangan operasional tersebut, otoritas pajak meluncurkan kampanye simpatik bertajukNgabuburit Spectaxcular 2026: Kami Dampingi Sampai Berhasil. Langkah ini menggandeng 500 Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) serta 55 pembinatax centerdi wilayah Jabodetabek yang disiapkan untuk turun gunung membantu fiskus mengasistensi masyarakat.

"Kami yakin adik-adik [Renjani] ini mampu jadi duta kami, yang mampu menjelaskan secara simpel seputar kewajiban perpajakan dan manfaat pajak. Harapannya kolaborasi DJP dan Renjani menjadi kegiatan penuh integritas dan keimanan," pesannya.

Ujian Perdana Sistem Coretax

Selain tantangan waktu pelayanan, pelaporan SPT tahun ini juga menjadi krusial lantaran merupakan fase pengujian perdana bagi implementasi sistem inti administrasi perpajakan yang baru alias Coretax.

Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (Pertapsi) Darussalam menyoroti bahwa masa lapor kali ini merupakan pengalaman baru bagi fiskus maupun wajib pajak yang harus bersinggungan langsung dengan sistem digital anyar tersebut.

"Tahun 2026 adalah pengalaman pertama antara petugas pajak dan wajib pajak dalam menghadapi era pelaporan SPT Tahunan dengan Coretax DJP. Harapan saya, Renjani mampu mendampingi wajib pajak melaporkan SPT Tahunan dengan Coretax sampai berhasil," ucapnya.

Menurut Darussalam, DJP tidak bisa berdiri sendiri dalam mengemban amanat penerimaan negara. Pajak, lanjutnya, adalah tanggung jawab bersama masyarakat yang manfaatnya akan direalisasikan dalam bentuk pembangunan.

Di sisi lain, Direktur P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti menuturkan bahwa kampanye Spectaxcular tahun ini memanfaatkan momen Ramadan untuk menciptakan ruang interaksi yang lebih religius dan humanis. Layanan asistensi, sambungnya, akan disulap layaknya kegiatan warga yang sedang menunggu waktu berbuka puasa.

"Sambil beribadah kita mengasistensi wajib pajak. Kita dampingi wajib pajak sampai selesai melakukan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 memanfaatkan Coretax DJP. Nanti, kita siap memberikan asistensi dan edukasi sambil ngabuburit menanti buka puasa," jelas Inge.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah segera mewajibkan platform perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE lokal memungut Pajak Penghasilan atas transaksi pedagang di marketplace dalam negeri. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan aturan teknis kebijakan ini telah rampung dan kini menunggu persetujuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Aturan sudah siap, tinggal menunggu Pak Menteri berkenan meluncurkan kebijakan ini,” ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, kepada wartawan, Senin (16/2/2026).

Kebijakan ini menyasar pedagang daring di marketplace domestik, termasuk pelaku usaha kecil, dengan mekanisme pemungutan PPh dilakukan langsung melalui platform tempat mereka berjualan. Pemerintah berharap sistem ini membuat tata kelola perpajakan sektor ekonomi digital lebih tertib dan menciptakan perlakuan yang setara dengan PMSE asing yang lebih dulu dikenakan kewajiban serupa.

Pemerintah menilai penerimaan dari sektor digital penting untuk mendukung pembiayaan program publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kebijakan ini memberi kepastian bagi pedagang terkait kewajiban perpajakan mereka.

Dalam konteks target penerimaan pajak 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis capaian dapat melampaui sasaran jika tren awal tahun terjaga. Bimo mencatat, realisasi pajak Januari 2026 tumbuh 30 persen dibanding periode sama tahun lalu.

“Ceteris paribus, kalau kita pertahankan 30 persen, pasti bisa,” katanya.

Bimo mengingatkan, penerimaan pajak bersifat fluktuatif, seperti tahun lalu yang sempat terkontraksi hingga 40 persen. Pada awal tahun, restitusi biasanya belum banyak dibayarkan sehingga realisasi tampak lebih tinggi.

Sepanjang 2025, restitusi pajak mencapai Rp361 triliun dan tahun ini DJP berupaya membuat proses restitusi lebih teratur. “Kami adjust supaya kalau restitusi segitu, bruto penerimaan harus lebih tinggi,” jelas Bimo.

Untuk menjaga momentum, DJP menyiapkan sejumlah langkah seperti ekstensifikasi wajib pajak, percepatan elektronifikasi layanan, penguatan sistem Coretax, serta pembenahan administrasi.

“Kami butuh extra effort untuk perluas basis, perbaiki administrasi lebih efisien dan cepat,” tegasnya.

DJP juga menekankan pentingnya integritas aparatur pajak untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung peningkatan penerimaan negara.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menerbitkan peringatan resmi bagi seluruh wajib pajak agar meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi penipuan yang mengatasnamakan instansi tersebut. Modus yang digunakan para pelaku kini semakin beragam, mulai dari isu pemadanan NIK hingga pengiriman file berbahaya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh sembarangan menanggapi permintaan data atau transfer uang yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai pajak.

“DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pejabat/Pegawai DJP,” tegas Inge dalam pengumuman resminya, Minggu (15/2/2026).

Para pelaku penipuan diketahui memanfaatkan isu-isu terkini di bidang perpajakan untuk menjebak korban. Setidaknya ada tiga latar belakang utama yang sering digunakan, yakni pemadanan NIK-NPWP, implementasi sistem baru Coretax DJP, hingga isu mutasi atau promosi pejabat di lingkungan DJP.

Narasi penipuan yang kerap muncul di lapangan meliputi, mengirimkan file dengan format .apk melalui WhatsApp yang dapat mencuri data pribadi, kemudian mengarahkan masyarakat mengunduh aplikasi M-Pajak melalui tautan (link) palsu.

Selanjutnya ada juga dengan menghubungi wajib pajak untuk segera melunasi tagihan pajak atau memproses pengembalian kelebihan pajak (restitusi), meminta pembayaran meterai melalui akses tautan ilegal dan menelepon langsung dan meminta sejumlah uang dengan dalih urusan kedinasan.

Jika masyarakat menerima pesan atau telepon mencurigakan tersebut, DJP mengimbau agar segera melakukan verifikasi melalui kanal resmi dan tidak melakukan transaksi atau klik apa pun.

“Apabila menerima permintaan sebagaimana tersebut di atas, masyarakat dapat melakukan konfirmasi kebenarannya melalui kantor pajak terdekat, Kring Pajak 1500200, atau situs resmi www.pajak.go.id,” jelasnya.

Selain konfirmasi, masyarakat dapat melaporkan nomor telepon dan konten penipuan melalui saluran Kementerian Komunikasi dan Digital di laman aduannomor.id dan aduankonten.id, serta melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan peringatan kepada masyarakat dan wajib pajak terkait maraknya tindak penipuan yang mengatasnamakan institusi otoritas pajak maupun para pejabatnya.

Peringatan tersebut disampaikan lewat Pengumuman No. PENG-18/PJ.09/2026 yang ditandai Direktur P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti pada Minggu (15/2/2026). Dalam pengumuman itu, otoritas pajak membeberkan bahwa oknum penipu kerap memanfaatkan momentum atau kebijakan terbaru sebagai latar belakang aksinya.

Beberapa isu yang dijadikan dalih penipuan meliputi proses pemadanan NIK dan NPWP, konfirmasi data perpajakan, implementasi aplikasi Coretax DJP, hingga kabar terkait mutasi atau promosi pejabat dan pegawai DJP.

"DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pejabat/Pegawai DJP," tulis pengumuman resmi tersebut.

Ragam Modus Penipuan

Otoritas pajak mencatat sejumlah modus operandi yang paling sering digunakan oleh oknum penipu. Wajib pajak diimbau untuk sangat berhati-hati apabila mendapati indikasi berikut.

Pertama, penerima pesan melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengunduh file dengan format .apk.

Kedua, dihubungi via Whatsapp dan diminta mengunduh aplikasi M-Pajak melalui pengiriman tautan palsu.

Ketiga, penerima tagihan pajak atau instruksi untuk memproses pengembalian kelebihan bayar pajak melalui pesan Whatsapp.

Keempat, penerima pesan Whatsapp yang berisi instruksi pembayaran meterai elektronik dengan keharusan mengklik atau mengakses tautan palsu.

Kelima, mendapatkan panggilan telepon dari pihak yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP, di mana penelepon tersebut pada akhirnya meminta transfer sejumlah uang.

Kanal Konfirmasi dan Pelaporan Penipuan

Apabila masyarakat menerima permintaan yang mencurigakan seperti modus di atas, DJP mengimbau agar wajib pajak segera melakukan konfirmasi kebenaran informasi tersebut.

Konfirmasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran resmi, mulai dari mendatangi kantor pajak terdekat, menghubungi call center Kring Pajak di 1500200, atau mengirim email ke pengaduan@pajak.go.id. Selain itu, wajib pajak juga bisa memanfaatkan akun X (sebelumnya Twitter) di @kring_pajak, mengakses situs https://pengaduan.pajak.go.id, atau menggunakan layanan live chat di laman resmi https://www.pajak.go.id.

Lebih lanjut, DJP juga mendorong masyarakat yang menjadi target penipuan untuk proaktif melapor. Laporan terkait nomor telepon yang digunakan penipu dapat diadukan melalui saluran Kementerian Komunikasi dan Digital di laman https://aduannomor.id.

Sementara itu, apabila penipuan melibatkan konten, tautan, atau aplikasi palsu, masyarakat dapat melapor melalui laman https://aduankonten.id. Wajib pajak juga dipersilakan untuk menindaklanjuti kasus ini melalui saluran pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, dugaan kebocoran pajak di sektor industri baja mencapai Rp 4 triliun per tahun.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan, dugaan kehilangan pendapatan negara itu timbul dari berbagai jenis baja.

“Kalau kita hari ini kan baja, baja itu potensi kehilangannya setiap tahun sekitar Rp 4 triliun kalau enggak salah,” kata Bimo saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Bimo menuturkan, modus beberapa kasus pengemplangan pajak terkait industri baja pada umumnya mirip dengan temuan Kemenkeu di Cikupa, Tangerang, Banten.

Di sana, Kemenkeu mendapati tiga perusahaan asal China yang diduga menyembunyikan omzet penjualan untuk menghindari atau memperkecil pungutan pajak.

Pelaku diduga menggunakan rekening karyawan, pengurus, atau pemegang saham untuk menyembunyikan omzet penjualan.

Mereka juga memanipulasi dokumen penawaran barang baik dengan maupun tanpa pajak pertambahan nilai (PPN).

Ketiga pabrik itu adalah PT Power Steel Mandiri, PT Power Steel Indonesia, dan PT VPM.

“Dua perusahaan itu rata-rata (kebocoran pajak) sekitar Rp 250 sampai Rp 260 miliar kerugiannya. Kemudian satu perusahaan sekitar Rp 40 sampai 50 miliar. Jadi in total sih ya sekitar hampir Rp 560 miliar, baru dari tiga perusahaan yang satu grup,” tutur Bimor.

Sementara itu, berdasarkan temuan Kemenkeu, terdapat sekitar 40 perusahaan yang diduga melakukan modus yang sama.

Saat ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jenderal Pajak sedang mendalami puluhan perusahaan tersebut.

Pihaknya telah mengantongi bukti permulaan dari beberapa perusahaan baja tersebut.

“Itu yang sudah ada indikasi pidananya kuat,” ujar Bimo.

Selain itu, beberapa temuan dugaan manipulasi pajak juga tengah diaudit dan telah bergulir di tahap penyidikan.

Ditjen Pajak bertekad menekan kebocoran pajak di sektor industri baja hingga nol.

Dengan demikian, ekosistem industri baja nasional diharapkan bisa sehat dan tumbuh.

“Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu supaya level of playing field industri baja nasional jadi lebih kompetitif secara sehat,” kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan secara prinsip terkait ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhinya, termasuk tidak adanya benturan kepentingan.

"Secara prinsip, ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk tidak adanya benturan kepentingan serta kepatuhan terhadap kewajiban sebagai ASN," ujar Inge kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/2).

Meski begitu, DJP Kemenkeu menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan menunggu penjelasan resmi terkait hal tersebut.

"Terkait pernyataan yang disampaikan oleh KPK, kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu penjelasan resmi dari KPK sebagai pihak yang berwenang," tambahnya.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan.

Karenanya, lembaga antirasuah itu akan melakukan pendalaman lebih lanjut dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (BKB) yang menjerat Mulyono.

"Yang pertama itu tentu nanti akan dilihat secara etiknya oleh internal di Kementerian Keuangan ya apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/2).

Mulyono sendiri telah buka suara mengenai proses hukum di KPK tersebut. Dia mengaku bersalah sudah menerima suap terkait restitusi pajak PT BKB.

"Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, negara tidak rugi apa-apa. Tapi, saya menerima janji atau hadiah atau uang, itu saya salah," kata Mulyono yang sudah mengenakan rompi oranye tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (5/2) malam.

Mulyono menyatakan siap bertanggung jawab menghadapi proses hukum.

"Kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik," imbuhnya.

Dua tersangka lain ialah Dian Jaya Demega selaku fiskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor alias Venzo selaku Manajer PT BKB.

Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Pasal 606 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara Venzo disangkakan melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) UU Penyesuaian Pidana.

Para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama hingga 24 Februari 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kasus ini dibongkar KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Rabu (4/2) lalu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan secara prinsip terkait ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhinya, termasuk tidak adanya benturan kepentingan.

"Secara prinsip, ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk tidak adanya benturan kepentingan serta kepatuhan terhadap kewajiban sebagai ASN," ujar Inge kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/2).

Meski begitu, DJP Kemenkeu menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan menunggu penjelasan resmi terkait hal tersebut.

"Terkait pernyataan yang disampaikan oleh KPK, kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu penjelasan resmi dari KPK sebagai pihak yang berwenang," tambahnya.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan.

Karenanya, lembaga antirasuah itu akan melakukan pendalaman lebih lanjut dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (BKB) yang menjerat Mulyono.

"Yang pertama itu tentu nanti akan dilihat secara etiknya oleh internal di Kementerian Keuangan ya apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/2).

Mulyono sendiri telah buka suara mengenai proses hukum di KPK tersebut. Dia mengaku bersalah sudah menerima suap terkait restitusi pajak PT BKB.

"Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, negara tidak rugi apa-apa. Tapi, saya menerima janji atau hadiah atau uang, itu saya salah," kata Mulyono yang sudah mengenakan rompi oranye tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (5/2) malam.

Mulyono menyatakan siap bertanggung jawab menghadapi proses hukum.

"Kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik," imbuhnya.

Dua tersangka lain ialah Dian Jaya Demega selaku fiskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor alias Venzo selaku Manajer PT BKB.

Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Pasal 606 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara Venzo disangkakan melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) UU Penyesuaian Pidana.

Para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama hingga 24 Februari 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kasus ini dibongkar KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Rabu (4/2) lalu.