Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak organisasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator, yang salah satunya akibat besarnya restitusi pajak.

Purbaya menekankan bahwa otoritas pajak saat ini berada dalam posisi sulit karena bersentuhan langsung dengan dinamika dunia usaha. Menurutnya, DJP harus mampu menjaga keseimbangan antara mengejar target penerimaan negara dan mempertahankan kepercayaan publik.

"Penerimaan pajak harus kuat, tapi tidak boleh merusak kepercayaan. Harus naik, tapi tidak membuat dunia usaha ragu dan harus optimal, tapi prosesnya harus bersih. Jadi pegawai-pegawai Ditjen Pajak itu posisinya susah sekali," ujar Purbaya dalam arahan usai pelantikan di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Bendahara negara menyoroti dilema yang dihadapi pegawai pajak di lapangan. Menurutnya, jika fiskus malas maka akan dianggap tak kerja; sementara jika 'kerajinan' maka diprotes.

Menariknya, ketika dikonfirmasi awak media, Purbaya tidak menampik bahwa perombakan pejabat pajak berkaitan dengan upaya penertiban klaim restitusi pajak yang pada tahun lalu membengkak di sejumlah kantor pelayanan.

Dia mengonfirmasi bahwa mutasi ini merupakan tindak lanjut dari deteksi internal terhadap unit kerja yang mencatatkan angka restitusi paling besar.

"Kita deteksi siapa sih yang paling besar itu. Jadi kita rotasi lah, biar mereka mengerti bahwa pemberian itu harus lebih bertanggung jawab ke depannya," ungkap Purbaya.

8 Jajaran Pejabat yang Dilantik untuk Mengisi Posisi Baru:

1. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Lindawaty

2. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan Ihsan Priyawibawa

3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Suparno

4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muh. Tunjung Nugroho

5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Paryan

6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak Edward Hamonangan Sianipar

7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Dessy Eka Putri

8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Devi Sonya Adrince

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik sejumlah pejabat tingkat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dan pejabat administrator (eselon III) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Selasa (12/5). Purbaya berpesan kepada para pejabat pajak itu agar jangan sampai ada titipan.

Daftar pejabat pajak yang dilantik Purbaya adalah sebagai berikut:

1. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, Lindawaty

2. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, Ihsan Priyawibawa

3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Suparno

4. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Tunjung Nugroho

5. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, Paryan

6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Edward Harmonangan Sianipar

7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Dessy Eka Putri

8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, Devi Sonya Adrince

Kepada para pejabat baru tersebut, Purbaya mengingatkan untuk menjaga kinerja dan menjauhi sikap culas saat menjalankan tugas.

“Saya ingatkan di sini, jangan ada titipan, jangan ada transaksi, jangan ada perlakuan khusus. Jangan ada angka yang terlihat bagus, tapi hasil dari proses yang tidak berintegritas,” kata Purbaya dalam pidato sambutannya, di Jakarta, Selasa (12/5).

Pada kesempatan yang sama, Purbaya juga menyinggung kembali keputusannya untuk tidak akan menjalankan lagi tax amnesty atau pengampunan pajak.

“Kecuali ada perintah dari Presiden, ya, saya tidak akan menjalankan tax amnesty lagi selama saya jadi menteri,” kata dia.

Ia menyebut, salah satu alasan hal itu agar para anak buahnya tenang dalam menjalankan tugas dengan menjaga integritas.

“Supaya Anda bisa bekerja dengan tenang, jalankan saja yang ada sekarang dengan disiplin dan menjaga integritas terus,” kata Purbaya.

Purbaya menilai tax amnesty membuat anak buahnya berada dalam area abu-abu dalam sebuah proses hukum.

“Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga enggak disogok, tapi diperiksa terus. Sehingga, saya melihat orang-orang itu, kasihan,” kata dia. Purbaya memilih untuk memperketat pengelolaan penarikan pajak dengan menjalankan prosedur pajak dengan benar.

Purbaya memberi waktu hingga akhir 2026 bagi para peserta tax amnesty sebelumnya yang telah berkomitmen untuk merepatriasi asetnya ke Indonesia tetapi masih menaruh kekayaan di luar negeri. Ia akan menindak tegas jika batas waktu ini tak dipatuhi.

Di sisi lain, Purbaya memastikan pemerintah tidak akan melakukan ‘perburuan’ baru terhadap peserta tax amnesty maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang telah mengungkapkan hartanya sesuai ketentuan.

“Yang sudah tax amnesty, ya sudah. Yang di-amnesty tidak akan digali-gali lagi. Ke depan mereka hanya bayar sesuai perkembangan bisnisnya seperti biasa,” katanya.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menindak tegas pejabat yang dinilai gagal mengendalikan proses pencairan restitusi pajak.

Purbaya mengatakan, Kemenkeu telah melakukan investigasi mendalam terhadap sejumlah pejabat tinggi yang memiliki otoritas besar dalam penerbitan restitusi, menyusul adanya lonjakan pencairan yang dinilai tidak terkendali.

Dari hasil penelusuran terhadap lima pejabat dengan kewenangan tertinggi, Purbaya memastikan dua di antaranya akan segera dibebastugaskan dari jabatannya dalam waktu dekat.

"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua akan saya copot," kata Purbaya di kantornya, Senin (4/5/2026).

Langkah pencopotan ini dimaksudkan sebagai peringatan serius bagi seluruh jajaran di bawah Kementerian Keuangan agar lebih disiplin dalam menjalankan instruksi dan tidak sembarangan dalam mengeluarkan kebijakan fiskal.

Purbaya menekankan pentingnya aspek kehati-hatian agar kebijakan tidak dijalankan secara berlebihan atau tanpa pengawasan yang ketat.

"Message-nya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jor-joran. Jadi saya gak main-main. Ada dua yang saya akan copot," katanya.

Purbaya menyoroti bahwa salah satu akar permasalahan utama terletak pada lemahnya sistem pelaporan serta adanya misinformasi dari jajaran internal.

Dia membeberkan pengalaman tahun lalu di mana realisasi restitusi di lapangan membengkak jauh melampaui estimasi awal yang disampaikan oleh stafnya saat rapat koordinasi.

"Jadi gini, tahun lalu saya salah menebak total resistusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya," kata dia.

"Staf saya bilang sedikit. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan," lanjut Purbaya.

Kesalahan prediksi tersebut, kata Purbaya, kini menjadi landasan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan menyeluruh pada sistem pengawasan dan akurasi data fiskus.

Purbaya menegaskan bahwa ke depannya tidak boleh ada lagi celah informasi yang dapat berujung pada pengambilan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

"Itu yang akan kita perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mencopot dua pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Pajak imbas dari tidak terkendalinya pencairan restitusi, terutama ke perusahaan batu bara hingga membebani kas negara sekitar Rp25 triliun.

Purbaya blak-blakan bahwa langkah tersebut merupakan buntut dari ketidakakuratan laporan yang diberikan jajaran di bawahnya terkait proyeksi pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) pada tahun lalu.

Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lima pejabat pajak yang tercatat paling banyak mengeluarkan persetujuan restitusi.

"Saya serius banget dengan restitusi itu, karena keluarnya agak tidak terkendali. Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua [pejabat] akan saya copot," tegas Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Bendahara negara menjelaskan sanksi pencopotan ini menjadi peringatan keras bagi aparatur pajak agar menjalankan instruksi secara akurat dan tidak serampangan atau jor-joran dalam menyetujui restitusi tanpa pelaporan yang jelas ke pimpinan.

Dia menceritakan, pada tahun lalu Kementerian Keuangan sempat salah memproyeksikan total restitusi akibat informasi yang tidak akurat dari para staf. Saat rapat evaluasi, potensi restitusi dilaporkan bernilai kecil, namun realisasi di akhir tahun justru melonjak berkali-kali lipat.

"Jadi itu yang kita akan perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi," tambahnya.

Audit Investigasi BPKP

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang baru-baru ini memangkas ambang batas restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat untuk pengusaha kena pajak (PKP) tertentu dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar, serta pembatasan restitusi oleh PKP hanya pada masa pajak dengan jumlah penyerahan di atas Rp0—Rp4,2 miliar.

Langkah tersebut, sambungnya, diambil sembari menunggu hasil audit investigasi menyeluruh yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pencairan restitusi pajak dari periode 2016 hingga 2025.

Purbaya menyoroti secara khusus besaran restitusi PPN yang ditarik oleh korporasi di sektor pertambangan batu bara yang dinilainya janggal.

"Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya, net. Jadi saya bayar. Kan ada yang tidak benar hitungannya," ungkap Purbaya.

Dia menegaskan tidak akan segan menindak pihak-pihak yang terbukti bermain di balik lonjakan angka pengembalian pajak tersebut. Terkait dengan hasil audit, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan laporannya belum keluar dan dirinya berencana segera melakukan pertemuan lanjutan dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Adapun terkait identitas kedua pejabat yang akan dicopot serta detail pelanggaran mereka, Purbaya menyatakan hal tersebut masih bersifat rahasia dan akan dibuka ke publik setelah proses pencopotan resmi dieksekusi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mencopot pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) yang kongkalikong dengan wajib pajak (WP) terkait dengan permohonan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi.

Untuk diketahui, pemerintah termasuk di dalamnya Kemenkeu saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak atau restitusi dipercepat.

Purbaya mengatakan bahwa ke depannya manajemen restitusi akan lebih diawasi lebih saksama. Sebab, dia menduga terjadinya kebocoran pada pengembalian lebih bayar pajak 2025 yang mencapai Rp361 triliun.

Oleh sebab itu, dia menyebut tujuannya memperketat aturan adalah untuk menerapkan prinsip keadilan dalam manajemen restitusi. Utamanya bagi restitusi WP eksportir sumber daya alam (SDA) seperti batu bara.

"Misalnya kalau industri batu bara bayar PPN, direstitusi, jangan sampai yang dibayar kebalik. Yang saya bayar ke sana lebih tinggi daripada yang saya terima. Kan tekor. Bahkan ada yang bilang ekspornya belum keluar, restitusinya udah keluar. Jadi saya dirampok. Itu yang saya mau kendalikan," terangnya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenkeu (BPPK), Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Berdasarkan catatan Bisnis.com, eksportir batu bara menjadi sorotan Purbaya sejak dia makin menyoroti manajemen restitusi. Kendati ada faktor moderasi harga komoditas tahun lalu, dia ingin memastikan ke depannya tidak ada kebocoran.

Untuk itu, pengetatan manajemen restitusi dijanjikan tak hanya menyasar WP. Purbaya turut memastikan agar pegawainya tidak bermain-main dalam kebijakan restitusi. Dia menyebut akan mendalami lebih lanjut kantor pelayanan pajak yang ditemukan melayani restitusi dengan nilai terlalu besar.

"Jadi kalau ada tempat, pajak yang restitusi kekencangan dan kami investigasi, ada [ditemukan] masalah, otomatis langsung saya pindahin kepalanya. Saya enggak bisa pecat sih," kata mantan Ketua Lembagan Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Meski demikian, pada kesempatan tersebut Purbaya langsung mendengar konfirmasi dari Sekjen Kemenkeu Robert Leonard Marbun bahwa pencopotan atau non-job bisa dilakukan.

Dia menyebut bahwa Sekjen sebelum Robert, yakni Heru Pambudi, menjelaskan bahwa kementerian tidak bisa menerapkan non-job kepada pegawainya. Oleh karena itu, opsi yang bisa diambil sebelumnya terhadap pegawai 'nakal' yaitu dimutasi ke tempat lain. Ini disebutnya juga sejalan dengan penjelasan Kementerian PAN-RB.

"Tetapi [Sekjen] yang baru bilang boleh di-non-job kan. Perintah Presiden juga gitu. Kalau perlu, kalau memang ini, ya non-job-kan. Kasih gaji, suruh tinggal di rumah. Lebih kecil loss-nya untuk kami. Sekarang saya bisa kerjakan itu, dan saya akan kerjakan," pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 40 pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta tiga pejabat di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Jumat (6/2/2026).

Purbaya mengatakan, pelantikan tersebut merupakan bagian dari strategi pembenahan organisasi dengan menempatkan orang-orang terbaik pada jabatan strategis dan di tempat yang tepat.

“Rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi. Tujuannya untuk penyegaran, baik bagi pegawai maupun organisasi,” ujarnya.

Dia tak menampik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menghadapi tantangan yang sangat kompleks sehingga membutuhkan pegawai dan organisasi yang selalu prima.

“Saya mengapresiasi seluruh jajaran yang telah bekerja dengan baik, penuh dedikasi, dan integritas. Kemenkeu membutuhkan orang-orang yang siap memberikan seluruh pikiran serta jiwa raga untuk bangsa dan negara,” kata dia.

Menurutnya, rotasi pejabat akan terus dilakukan di lingkungan DJP. Kebijakan serupa juga akan diterapkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Rotasi ini akan berlangsung secara berkelanjutan. Di DJP dan DJBC, rotasi merupakan hal yang lumrah. Ketika Anda menunjukkan kinerja yang baik, Anda akan dipromosikan ke tempat yang lebih baik. Jadi jangan takut dan jangan putus asa. Ini adalah hal yang biasa,” kata Purbaya.

Berikut daftar pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilantik Purbaya hari ini:

Direktorat Jenderal Pajak

1. Nurbaeti Munawaroh sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal
2. Irawan sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
3. Eureka Putra sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
4. Ihsan Priyawibawa sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
5. Heru Narwanta sebagai Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
6. Eka Sila Kusna Jaya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur
7. Hestu Yoga Saksama sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II
8. Arif Yanuar sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I
9. Sekti Widihartanto sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku
10. Rosmauli sebagai Direktur Peraturan Perpajakan I
11. Samingun sebagai Direktur Penegakan Hukum
12. Inge Diana Rismawanti sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
13. Eddi Wahyudi sebagai Direktur Data dan Informasi Perpajakan
14. Mukhammad Faisal Artjan sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis
15. Dwi Astuti sebagai Direktur Perpajakan Internasional
16. Kurniawan Nizar sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
17. Samon Jaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
18. Syamsinar sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia
19. R. Dasto Ledyanto sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
20. Arif Mahmudin Zuhri sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I
21. Imam Arifin sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II
22. Ahmad Djamhari sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh
23. Belis Siswanto sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
24. Dionysius Lucas Hendrawan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II
25. YFR Hermiyana sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau
26. Mekar Satria Utama sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau
27. Tarmizi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi
28. Retno Sri Sulistyani sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
29. Sigit Danang Joyo sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung
30. Kindy Rinaldy Syahrir sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat
31. Yunirwansyah sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I
32. Max Darmawan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I
33. Arridel Mindra sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II
34. Lindawaty sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III
35. Dudi Efendi Karnawidjaya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat
36. Anton Budhi Setiawan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah
37. Paryan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara
38. Imanul Hakim sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
39. Ardiyanto Basuki sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
40. Judiana Manihuruk sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara

Direktorat Jenderal Anggaran

‎1. Riko Amir sebagai Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara‎
‎2. Didik Kusnaini sebagai Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
‎3. Kurnia Chairi sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali membenahi internal bendahara negara dengan melantik pegawai pajak, pada Jumat sore (6/2/2026). Menkeu resmi merombak jajaran pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melantik 40 pejabat dalam posisi baru.

Pelantikan ini menjadi yang ketiga kalinya dalam sebulan terakhir, sebuah sinyal kuat bahwa Kemenkeu tengah berada dalam fase pembersihan besar-besaran untuk mengembalikan integritas institusi.

"Saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta.

Purbaya tidak menutupi fakta bahwa perombakan ini berkaitan erat dengan serangkaian tindakan hukum yang menimpa pegawainya baru-baru ini.

Dia secara terbuka menyindir adanya penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum di Ditjen Pajak dan Bea Cukai sebagai alasan percepatan rotasi ini.

"Ini yang gampangannya, itu kan ya, omong-omong muluk-muluk. Ini kita lihat kan beberapa hari terakhir ini, ada penggeledahan ke pajak, biaya cukai oleh KPK. Artinya ada sementara pegawai-pegawai kita yang belum menjalankan kerjaannya dengan lurus, dengan baik dan lurus ya," katanya.

Meskipun pejabat yang dilantik merupakan orang-orang lama di lingkungan DJP, Purbaya menegaskan bahwa pergeseran tempat tugas ini adalah hal lumrah untuk memastikan organisasi tetap fit dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks.

Berikut ini daftar pejabat DJP yang baru dilantik:

1. Nurbaeti Munawaroh sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal
2. Irawan sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
3. Eureka Putra sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
4. Ihsan Priyawibawa sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
5. Heru Narwanta sebagai Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
6. Eka Sila Kusna Jaya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur
7. Hestu Yoga Saksama sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II
8. Arif Yanuar sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I
9. Sekti Widihartanto sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku
10. Rosmauli sebagai Direktur Peraturan Perpajakan I
11. Samingun sebagai Direktur Penegakan Hukum
12. Inge Diana Rismawanti sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
13. Eddi Wahyudi sebagai Direktur Data dan Informasi Perpajakan
14. Mukhammad Faisal Artjan sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis
15. Dwi Astuti sebagai Direktur Perpajakan Internasional
16. Kurniawan Nizar sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
17. Samon Jaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
18. Syamsinar sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia
19. R. Dasto Ledyanto sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
20. Arif Mahmudin Zuhri sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I
21. Imam Arifin sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II
22. Ahmad Djamhari sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh
23. Belis Siswanto sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
24. Dionysius Lucas Hendrawan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II
25. YFR Hermiyana sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau
26. Mekar Satria Utama sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau
27. Tarmizi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi
28. Retno Sri Sulistyani sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
29. Sigit Danang Joyo sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung
30. Kindy Rinaldy Syahrir sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat
31. Yunirwansyah sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I
32. Max Darmawan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I
33. Arridel Mindra sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II
34. Lindawaty sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III
35. Dudi Efendi Karnawidjaya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat
36. Anton Budhi Setiawan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah
37. Paryan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara
38. Imanul Hakim sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
39. Ardiyanto Basuki sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
40. Judiana Manihuruk sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perpajakan dan kepabeanan secara menyeluruh.

Menurutnya, kasus tersebut tidak akan berdampak pada pelemahan kinerja pajak dan bea cukai. Sebaliknya, Purbaya mengatakan, OTT menjadi pintu masuk pembenahan sistem di internal instansi tersebut.

"Itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai saya sudah obrak-abrik, kan yang dapet yang di pinggir kan udah terdeteksi emang sebelumnya, emang ada sesuatu yang aneh di situ," ujarnya saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Terkait kemungkinan pemberhentian pejabat yang terlibat, Purbaya membuka peluang tersebut jika memang telah terbukti bersalah secara hukum. Namun, dia menekankan keputusan akan diambil berdasarkan proses hukum yang berjalan.

“Tapi kalau itu boleh diberhentikan ya? Kalau sudah terbukti salah, boleh diberhentikan nggak? Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan sekarang,” ujarnya.

Purbaya menekankan, Kementerian Keuangan akan menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Dia memastikan tidak akan ada upaya intervensi terhadap proses hukum yang tengah berjalan.

Meski demikian, Purbaya menyatakan Kemenkeu tetap akan memberikan pendampingan hukum kepada jajarannya yang terseret kasus tersebut. Pendampingan itu, kata dia, diberikan sebagai bentuk tanggung jawab institusi, bukan untuk menghalangi proses hukum.

"Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja akan ada pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan. Tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai," ujar Purbaya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bakal melakukan rotasi terhadap sekitar 70 pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) pekan depan.

Purbaya mengatakan rotasi ini bakal melanjutkan yang sebelumnya sudah dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebanyak total 31 orang. Dia mengatakan itu menjadi salah satu upayanya dalam perbaikan ekonomi dan kinerja penerimaan negara.

"Minggu depan mungkin sekitar 70 orang orang pajak saya akan putar, yang ketahuan main main saya akan putar ke tempat yang lebih sepi. Jadi kami melakukan perbaikan yang sungguh-sungguh," kata Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Sekadar informasi, rotasi yang dilakukan Purbaya di Bea Cukai meliputi pejabat setingkat Direktur hingga Kepala Kantor di beberapa wilayah. Kemudian, dia juga merotasi sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Dengan demikian, ada total 36 pejabat di lingkungan Kemenkeu yang dirotasi dan resmi dilantik Purbaya pekan ini.

Adapun upaya perbaikan ekonomi dan kebijakan fiskal di bawahnya juga ditempuh dengan memimpin debottlenecking dunia usaha. Hal ini lantaran Purbaya menjadi salah satu menteri yang memimpin Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).

Untuk itu, Purbaya meyakini perbaikan fondasi perekonomian sedang dilakukan. Dia juga mengeklaim koordinasi dengan Bank Indonesia (BI)) selaku otoritas moneter juga sudah lebih dekat.

"Kami juga sudah berkomunikasi lebih dekat dengan central bank sehingga likuidasi pasar juga cukup untuk ekonomi tumbuh 6% tahun ini," terangnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik empat pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Jakarta Utara sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal dan menjaga kesinambungan layanan perpajakan kepada masyarakat.

Pelantikan itu berlangsung di tengah penertiban internal DJP, yang antara lain berkaitan dengan penanganan jabatan agar layanan publik tidak terganggu.

“Ini kita ada penggantian pejabat-pejabat pajak, (karena) ada yang masih KPK dan lain-lain. Kalau sibuk di KPK kan bisa mengganggu servis ke publik. Jadi kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya,” kata Purbaya usai pelantikan di aula Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam operasi tangkap tangan atas dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021–2026.

Ia menegaskan pelantikan tersebut menjadi pengingat bagi jajaran pimpinan bahwa tanggung jawab pengawasan melekat pada atasan.

“Kalau anak buahnya bermasalah dan tidak terdeteksi, bukan berarti atasannya lepas dari tanggung jawab,” tegas dia.

Purbaya mengatakan unit DJP merupakan garis depan pelayanan, tempat wajib pajak dan dunia usaha datang, sehingga kepercayaan negara dipertaruhkan.

Ia menyampaikan Kementerian Keuangan mendorong penerapan pengawasan berlapis melalui three lines of defense, mulai dari pimpinan dan pegawai operasional, pengendalian internal dan manajemen risiko, hingga audit internal.

Purbaya juga mengingatkan kepercayaan publik terhadap institusi pajak tidak dibangun melalui slogan atau seremoni, melainkan melalui perilaku profesional, transparan, dan akuntabel yang konsisten.

"Pelantikan ini bukan sekadar formalitas, tetapi momentum untuk menegaskan kembali kepercayaan negara dan masyarakat kepada aparatur pajak,” tuturnya

Dalam konteks 2026, ia menyebut APBN akan menantang dan kebutuhan belanja negara harus tetap terjaga, sehingga penerimaan negara perlu kuat dan ditopang kepercayaan publik.

Ia mengatakan penataan organisasi dan penguatan pengawasan akan dilakukan secara terukur dan strategis, termasuk langkah lanjutan dalam satu hingga dua bulan ke depan.

“Penguatan pengawasan ini bukan pilihan, tetapi mandat untuk memastikan target penerimaan negara dapat diamankan,” ungkap dia.

Berikut adalah rincian jabatan nama-nama pejabat yang dilantik:

1. Untung Supardi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara

2. Gorga Parlaungan sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utara

3. Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya

4. Andika Arisandi sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda KPP Madya Jakarta Utara.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutasi sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Purbaya melantik empat pejabat dalam rangka mutasi tersebut di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Kamis (22/1/2026).

Pertama, Untung Supardi yang dilantik menjadi kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara melalui Keputusan Menteri Keuangannya No. KMK-22/2026.

Kedua, Gorga Parlaungan sebagai kepala KPP Madya Jakarta Utara Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KMK-6/SJ/2026.

Ketiga, Hadi Suprayitno sebagai kepala seksi pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara, Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-13/PK/2026.

Keempat, Andi Arisandi sebagai pejabat fungsional penilai pajak ahli muda KPP Madya Jakarta Utara, Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-14/PJ/2026.

Mereka dilantik usai KPK menetapkan tiga pejabat pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara sebagai tersangka dalam kasus suap pajak PT Wanatiara Persada yaitu eks Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; eks Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; dan eks Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar.

Usai melantik para pejabat tersebut, Purbaya menyebut pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum pembersihan internal di tengah sorotan publik terhadap integritas Kementerian Keuangan.

"Satu orang yang menyimpang bisa merusak kerja ribuan orang. Karena itu, saya tidak ragu menyampaikan sikap bahwa pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangan akan dikenakan sanksi keras. Mulai dari mutasi ke wilayah terpencil, sampai penghentian," tegas Purbaya dalam arahannya usai pelantikan.

Dia bahkan membocorkan rencana perombakan struktur yang lebih masif dalam waktu dekat. Purbaya menyebut langkah ini sebagai upaya penyegaran sekaligus pembersihan organisasi dari elemen yang menghambat kinerja.

"Ini bukan yang terakhir. Kita akan lakukan dalam 1—2 bulan ini yang lebih ramai lagi, yang lebih besar-besar lagi. Bukan semata karena ada indikasi penyelewengan, tapi kita lihat ada beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana seharusnya," ungkapnya.

Purbaya juga menyinggung teori Fraud Triangle yaitu tekanan, kesempatan, dan pembenaran sebagai akar korupsi. Dia meminta para pimpinan unit untuk mengenali profil risiko pegawainya, tidak hanya dari sisi pekerjaan, tetapi juga gaya hidup.

Bendahara negara itu mengaku telah memeriksa data tabungan para pejabat, yang sekilas tampak wajar. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa dirinya dan tim pengawas internal memiliki akses informasi yang lebih luas untuk mendeteksi ketidakwajaran aset

"Saya rasa orang keuangan sudah jago me-manage saldo di tabungan. Tapi, jangan Anda anggap enteng. Saya masih bisa lihat dari tempat yang lain," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kasus suap yang menjerat tiga orang pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) berujung ke proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga evaluasi besar-besaran secara internal.

Setelah lembaga antirasuah menggeledah beberapa ruangan di kantor pusat DJP Kemenkeu, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (13/1/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi di tubuh otoritas pajak.

Purbaya mengemukakan pihaknya akan melakukan rotasi di tubuh DJP Kemenkeu setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menetapkan total lima orang tersangka dugaan suap pengaturan pajak bumi dan bangunan (PBB). Tiga orang di antaranya yang kini berujung di rutan KPK adalah pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Utara.

"Kalau yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, diputer-puter lah yang kelihatan terlibat, yang kami akan taruh di tempat terpencil atau dirumahkan saja. Nanti kami lihat seperti apa," terangnya kepada wartawan saat ditemui di IDN HQ, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Namun demikian, rotasi ini tidak berlaku bagi mereka yang diduga kuat terlibat dalam praktik suap. Dia memberi sinyal petugas pajak yang ditemukan terlibat kasus tersebut akan diberikan sanksi lebih berat.

"Kalau udah jahat dirotasi kan enggak ada gunanya. Kami sedang nilai itu," terang Menkeu yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto September 2025 lalu itu.

Purbaya juga menyatakan bakal mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Dia mengaku akan memberikan pendampingan hukum lantaran tiga orang tersangka yang merupakan anak buahnya itu belum diputus bersalah di pengadilan.

Hal itu kendati DJP Kemenkeu menyebut tiga orang pejabat KPP Madya Jakarta Utara itu telah diberhentikan sementara sejalan dengan berlangsungnya proses penyidikan.

"Sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan dia masih pegawai [Kementerian] Keuangan. Jadi kan kami dampingi terus, tetapi enggak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka [KPK]. Setop ini, stop itu," tuturnya.

KPK GELEDAH 2 DIREKTORAT

Sebanyak 12 unit mobil berwarna gelap masuk ke kantor pusat DJP Kemenkeu sekitar pukul 16.30 WIB, Selasa (13/1/2026). Belasan mobil tersebut berbondong-bondong masuk ke basement pusat otoritas pajak itu guna menjemput para tim penyidik KPK.

Para penegak hukum tersebut diketahui sudah berada di kantor yang berlokasi di Gatot Subroto itu sejak siang hari. Sekitar pukul 16.55 WIB, belasan orang mengenakan rompi krem bertuliskan 'KPK' keluar dari lobi DJP didampingi sejumlah petugas keamanan.

Beberapa dari penyidik terlihat membawa sejumlah berukuran sedang. Ada yang berwarna hitam hingga biru muda. Koper yang diduga berisi barang bukti terkait dengan kasus suap pengaturan pajak itu langsung dibawa ke markas KPK yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap bahwa penggeledahan yang dilakukan siang hingga sore itu tepatnya di Direktorat Peraturan Perpajakan serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Ada beberapa barang bukti yang dibawa penyidik untuk kebutuhan pembuktian perkara dugaan korupsi tersebut.

"Tim mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, di mana dokumen dan barang bukti elektronik tersebut diduga terkait dengan konstruksi perkara ini," terang Budi kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

Upaya paksa yang dilakukan penyidik tak hanya dilakukan di kantor pusat otoritas pajak. Tim penyidik pun turut menggeledah rumah tersangka dari pihak swasta, yang diduga memberikan suap kepada para fiskus di KPP Madya Jakarta Utara itu.

"Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah uang yang diduga bersumber dari pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi terkait dengan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara," lanjut Budi.

Adapun DJP Kemenkeu menyatakan bakal menghormati dan mendukung proses penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK.

"Sehubungan dengan kegiatan penggeledahan oleh penyidik KPK di lingkungan DJP, kami bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan yang diperlukan sepenuhnya sesuai ketentuan," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli melalui keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026).

Rosmauli enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai upaya paksa KPK itu, maupun detail penanganan perkara dugaan rasuah itu.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK," terang eselon II di lingkungan DJP Kemenkeu itu.

KPK TETAPKAN 5 TERSANGKA

Adapun, KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan suap pemeriksaan pajak terhadap WP badan yakni PT Wanatiara Persada, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan (smelting) nikel di Maluku Utara.

Lima orang tersangka itu yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin; serta Staf PT WP Edy Yulianto.

Berdasarkan konstruksi perkaranya, KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan PT Wanatiara Persada Rp75 miliar.

Namun, bukannya melakukan penagihan, tersangka Agus justru diduga meminta agar PT WP membayarkan pajak "all in" sebesar Rp23 miliar. Kode "all in" itu diduga merujuk pada jatah Rp8 miliar dari total Rp23 miliar, yang akan dibagi-bagikan ke petugas pajak.

Usai PT WP keberatan, pada Desember 2025 tercapai kesepakatan untuk pembayaran Rp15,7 miliar. Nilai tersebut turun sekitar Rp59,3 miliar atau sebesar 80% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang signifikan.

Sebagai modus untuk memenuhi fee itu, maka PT WP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan yang dimiliki oleh tersangka Abdul.

Fee yang diterima oleh para tersangka yakni Rp4 miliar dan ditukarkan dalam bentuk mata uang Singapura.

"Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya," terang Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Adapun KPK dalam proses tangkap tangan menemukan bukti dengan total nilai mencapai Rp6,38 miliar, dengan rincian uanh tunai Rp793 juta; SGD165.000 atau setara Rp2,16 miliar; dan Logam Mulia seberat 1,3 kg atau senilai Rp3,42 miliar.

Kedua pemberi suap disangkakan melanggar telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 Undang-Undang No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, ketiga pejabat pajak selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) UU No.1/2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 UU No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).