Jakarta: PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) baru saja merilis laporan keuangan tahunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025.

Emiten pengelola kawasan wisata Ancol ini mencatatkan performa yang cukup unik dengan pendapatan usaha mengalami penurunan, perseroan tetap mampu membukukan kenaikan laba bersih dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data laporan keuangan dikutip dari Bursa Efek Indonesia (BEI), PJAA membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp1,12 triliun pada tahun 2025. Angka ini mengalami penurunan sekitar 11,4% dibandingkan perolehan tahun 2024 yang mencapai Rp1,26 triliun.

Di sisi lain, beban pokok pendapatan justru mengalami kenaikan tipis menjadi Rp609,5 miliar. Hal ini menekan Laba Bruto perseroan ke angka Rp511,6 miliar, turun signifikan dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp666,7 miliar.

Meski operasional inti terlihat tertekan, performa laba PJAA terbantu oleh lonjakan tajam pada pos Penghasilan Lainnya. Tercatat, pos ini melesat dari hanya Rp23,2 miliar pada 2024 menjadi Rp224,6 miliar di akhir 2025.

Lonjakan instrumen ini menjadi bantalan utama yang menahan kejatuhan Laba Usaha, sehingga perseroan masih bisa mengantongi Laba Usaha sebesar Rp324,8 miliar.

Faktor lain yang memperkuat laba bersih adalah keberhasilan perseroan menekan biaya-biaya di bawah garis operasional. Beban Keuangan terpantau menyusut menjadi Rp72 miliar (dari sebelumnya Rp95,6 miliar), sementara Beban Pajak Penghasilan juga turun drastis menjadi Rp44,9 miliar.

Berkat kombinasi penghasilan non-operasional dan efisiensi biaya bunga/pajak tersebut, PJAA berhasil menutup tahun 2025 dengan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp179,96 miliar. Angka ini tumbuh tipis 2,08% dibandingkan laba bersih tahun lalu.

(SAW)

Jakarta: Program Waste-to-Energy (WtE) sudah memasuki fase tender. Terdapat 24 peserta yang merupakan perusahaan internasional berpengalaman. Perusahaan-perusahaan yang lolos menjadi peserta tender ini diwajibkan membentuk konsorsium.

Lead of Waste-to-Energy Danantara Indonesia, Fadli Rahman, menjelaskan konsorsium yang nantinya dibentuk oleh peserta tender ini diharapkan bisa memberikan transfer teknologi kepada perusahaan lokal atau pemerintah daerah (pemda). Untuk tahap pertama, Danantara Indonesia memfokuskan pengembangan program WtE di empat kota, yakni Bali, Bogor, Bekasi, dan Yogyakarta.

“Tender ini menunjukkan dalam menjalankan prosesnya Danantara selalu memastikan adanya tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang transparan dan berbasis mitigasi risiko,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/02/2026).

Dari sejumlah perusahaan yang menjadi peserta tender WtE, tiga di antaranya berasal dari Prancis, Tiongkok, dan Jepang. Untuk memahami latar belakang serta rekam jejak global masing-masing peserta, berikut gambaran singkat mengenai ketiga perusahaan tersebut.

1. Veolia Environmental Services Asia Pte Ltd (Prancis)

Berdiri di Singapura pada 13 Desember 1997, Veolia Environmental Services Asia Pte Ltd merupakan perusahaan berbentuk Private Company Limited by Shares atau Perusahaan Terbatas. Perusahaan ini tergabung di dalam grup multinasional Veolia asal Prancis yang bergerak di bidang pengelolaan air, limbah, dan energi. Dalam skala global, mereka hadir di 50 negara dengan jutaan pelanggan di seluruh dunia.

Di Indonesia, perusahaan ini hadir melalui entitas bisnis bernama PT Veolia Services Indonesia. Perusahaan ini mendirikan pabrik daur ulang Polyethylene Terephthalate (PET) berkapasitas 25.000 ton per tahun di Kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Pabrik ini memproduksi PET food grade yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Lewat kerja sama yang dilakukan dengan PT Tirta Investama (Danone-AQUA), PT Veolia Services Indonesia menangani solusi untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Keduanya membentuk pabrik daur ulang botol plastik PET pada akhir Juni 2021. Pabrik ini diresmikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersama CEO Veolia Southeast Asia Sven Beraud-Sudreau an Presiden Direktur Danone-AQUA Connie Ang.

2. China Conch Venture Holding Limited (Tiongkok)

China Conch Venture Holding Limited adalah perusahaan yang berasal dari Wuhu, Provinsi Anhui, Tiongkok. Berdiri sejak 2013, perusahaan berfokus pada pelestarian energi, perlindungan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur.

Perusahaan ini sudah terdaftar di Bursa Efek Hong Kong dengan kode saham 0586, dan berafiliasi cukup erat dengan Grup Anhui Conch Group Co., Ltd., salah satu grup usaha ternama di Tiongkok dalam industri material seperti bahan bangunan, semen, dan konstruksi.

Ada 5 bidang usaha utama yang digeluti perusahaan ini, yakni: 1) Waste-to-Energy (WtE) atau proyek limbah energi, 2) jasa logistik pelabuhan (port logistics services), 3) material bangunan baru (new building materials), 4) energi baru, dan 5) bidang investasi dan aset strategis.

China Conch Venture Holding Limited menjadikan bisnis WtE sebagai segmen utama. Termasuk solusi insinerasi limbah atau pembakaran limbah untuk mengubahnya menjadi energi, pengolahan limbah padat untuk menghasilkan energi panas dan listrik, dan produksi dan penjualan peralatan pembangki energi sisa panas.

China Conch Venture Holding Limited diketahui pernah menjalin kerja sama dengan perusahaan di Indonesia. Salah satunya dengan PT Conch South Kalimantan Cement (PT CSKC), perusahaan yang juga bernaung di bawah Anhui Conch Group Co., Ltd. PT CSKC pernah mendapatkan anugerah sebagai ‘Wajib Pajak Besar’ dan memiliki kegiatan yang melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah di Kalimantan Selatan.

3. Mitsubishi Heavy Industries Environmental and Chemical Engineering (Jepang)

Mitsubishi Heavy Industries Environmental and Chemical Engineering (MHIECE) adalah pemain lama dalam proyek lingkungan dan energi bersih di dunia. Jejak anak perusahaan ini sudah dikenal di Singapura untuk program Waste-to-Energy (WtE), yakni di Tuas South. Proyek senilai 750 juta dolar Singapura yang dikenal dengan TuasOne Waste-to-Energy Plant Project ini adalah salah satu contoh bagi sejumlah tempat yang memulai program pengolahan sampah menjadi energi, termasuk Indonesia.

Di Tiongkok, MHIECE mengembangkan proyek Lao Gang fase kedua di Shanghai yang merupakan salah satu proyek WtE terbesar di dunia senilai 11 miliar yen. Di Shanghai, MHIECE mengolah 6000 ton sampah setiap hari untuk 144 megawatt listrik.

Di Jepang, perusahaan ini menandatangani kontrak baru pada 2025 untuk peningkatan efisiensi energi listrik di pusat insinerasi limbah padat di kota kelahirannya, Kanazawa, dan Miyazaki. Di Kanazawa energi listrik yang dihasilkan dari sampah sebesar tiga MegaWatt dari 250 ton sampah per hari.

Sementara, Indonesia sudah menggunakan mesin pengolah sampah produk MHIECE berkapasitas 100 ton sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sejak 2019 bersama dengan PLN Nusantara Power. Energi listrik yang dihasilkan adalah 750 kilowatt per jam untuk penerangan di sekitar tempat pembuangan.

Metode WtE yang dilakukan MHIECE di lebih dari 300 pabrik seluruh dunia adalah dengan mesin pembakaran atau insinerator tingkat tinggi yang mampu membakar lumpur limbah dengan berbagai berat.

(SAW)

Jakarta: Lubrizol bersama PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) membuka babak baru kolaborasi industri pertambangan melalui penyelenggaraan dialog bertema operasional pertambangan berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan ini menandai pengenalan awal Alliance for Sustainable Mining Operations, sebuah inisiatif yang digagas dan dipimpin oleh pelaku industri.

Forum dialog ini menghadirkan diskusi panel lintas pemangku kepentingan sekaligus peluncuran sebuah Green Paper yang memetakan area prioritas serta arah strategis untuk mendorong praktik pertambangan yang lebih berkelanjutan.

Dokumen tersebut dirancang sebagai titik awal diskusi bersama, bukan sebagai panduan yang bersifat final, sehingga terbuka terhadap masukan dari mitra industri dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai salah satu sektor kunci perekonomian nasional, industri pertambangan Indonesia memainkan peran penting dalam rantai pasok global.

Namun, besarnya kontribusi tersebut turut diiringi dengan tuntutan yang semakin tinggi terhadap kinerja lingkungan, efisiensi operasional, keselamatan kerja, serta dampak sosial di sekitar wilayah tambang.

Tantangan utama yang dihadapi industri saat ini bukan lagi pada ketersediaan komitmen atau kebijakan, melainkan pada bagaimana menerjemahkan prinsip keberlanjutan ke dalam praktik nyata di lapangan yang kerap menghadapi kondisi operasional yang beragam.

Menjawab kebutuhan tersebut, Lubrizol dan VKTR sebagai founding partners menginisiasi Soft Launch Alliance & Dialogue for Sustainable Mining Operations. Platform ini dirancang sebagai ruang dialog terbuka yang dipimpin oleh industri, dengan melibatkan perwakilan pemerintah dan pelaku usaha, guna mendorong pertukaran perspektif dan pengalaman dalam memperkuat praktik pertambangan berkelanjutan.

Vice President Asia Pacific Lubrizol, Henry Liu, menegaskan bahwa isu keberlanjutan di sektor pertambangan tidak dapat diselesaikan secara parsial.

“Pertambangan berkelanjutan melibatkan tantangan operasional, lingkungan, dan sosial yang saling berkaitan. Melalui dialog dan aliansi ini, kami ingin menghadirkan wadah kolaboratif untuk menyatukan pandangan, mengonsolidasikan keahlian lintas pemangku kepentingan, dan mendorong terciptanya ekosistem pertambangan yang lebih terintegrasi serta efisien dalam jangka panjang,” ujarnya.

Aliansi ini dirancang sebagai kerangka kolaborasi jangka panjang dengan fokus pada empat pilar utama. Pilar tersebut mencakup pembangunan kapabilitas, termasuk dukungan terhadap transisi energi yang lebih bersih dalam operasional pertambangan, seperti pemanfaatan biodiesel; adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus keselamatan pada peralatan dan mesin berat; penguatan infrastruktur melalui penerapan ilmu material maju guna meningkatkan efisiensi proses kimia, pengolahan air, dan pengelolaan bahan kimia; serta pengembangan masyarakat dengan penekanan pada pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ke depan, Alliance for Sustainable Mining Operations akan terus berinteraksi dengan para pemangku kepentingan industri untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan. Seluruh inisiatif tersebut akan mengacu pada hasil dialog serta peta jalan yang tertuang dalam Green Paper, dengan tujuan memastikan dampak yang terukur dan berkelanjutan, melampaui sekadar kegiatan peluncuran.

Chief of Corporate Affairs VKTR, Indah Permatasari Saugi, menambahkan bahwa cara pandang dunia usaha terhadap keberlanjutan juga tengah mengalami pergeseran.

“Selama ini, keberlanjutan sering dipersepsikan sebagai beban tambahan. Kini, semakin banyak pelaku usaha yang melihatnya sebagai bagian integral dari strategi bisnis. Melalui aliansi ini, terdapat peluang untuk memastikan bahwa praktik keberlanjutan tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga relevan, aplikatif, dan selaras dengan dinamika rantai nilai pertambangan,” tuturnya.

(SAW)

Jakarta: Program Waste-to-Energy (WtE) yang dipimpin Danantara Indonesia dinilai bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan sampah nasional, khususnya sampah yang bersumber dari limbah pangan.

Meski demikian, implementasi program ini perlu dijalankan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan serta manfaat nyata bagi masyarakat.

"Masalah sampah yang sudah lama dan terus meningkat ini memang harus dicarikan jalan keluar. Kami melihat program Waste-to-Energy bisa dijadikan salah satu solusi untuk mengatasi masalah sampah," kata Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah dikutip dari keteranganya.

Merujuk data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), timbulan sampah nasional pada 2025 mencapai 56,6 juta ton. Komposisi terbesar berasal dari limbah rumah tangga, terutama sisa makanan sebesar 40,79 persen dan plastik sebesar 19,95 persen.

Sementara itu, kajian food loss and waste (FLW) di Indonesia periode 2000–2019 mencatat timbulan sampah sebesar 115–184 kilogram per kapita per tahun. Dari sisi rantai pasok, timbulan terbesar terjadi di tahap konsumsi. Jika diakumulasi, total FLW pada periode tersebut mencapai 23-48 juta ton per tahun.

Kajian yang sama juga menunjukkan bahwa total emisi dari timbulan FLW pada 2000–2019 diperkirakan mencapai 1.702,9 Mt CO₂ atau setara dengan 23 persen dari total emisi nasional. Rata-rata kontribusi per tahunnya setara dengan 7,29 persen emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia. Sebanyak 77 persen dari total emisi FLW tersebut berasal dari limbah pangan. Hal tersebut turut menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp213–551 triliun per tahun atau setara dengan 4–5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Berdasarkan fakta yang ada, Said menilai perlu adanya edukasi yang harus dilakukan secara partisipatif kepada seluruh warga dan keluarga. "Pendekatannya tidak hanya sekadar kampanye memilah sampah tapi mulai memberikan kesadaran bagaimana sampah itu menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan," ujar pengisi acara gelar wicara Sapa Bumi RRI Pro 2 FM Bogor ini.

Libatkan partisipasi masyarakat

Said mengatakan program WtE yang diinisiasi Danantara Indonesia perlu memikirkan bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat. Pendekatan yang partisipatif menjadi kunci sukses program WtE dalam memberikan solusi permasalahan sampah. Dengan demikian kemanfaatan yang dihasilkan juga bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Secara ideal, sebuah program itu harus bisa melibatkan banyak pihak. Paling tidak dalam proses awal, Danantara bisa memastikan adanya partisipasi publik secara terbuka bagi program Waste-to-Energy ini," kata lulusan Program Studi Komunikasi dan Pembangunan Pedesaan IPB ini.

Terjadinya pro dan kontra terhadap sebuah gagasan program, menurut Said, adalah dinamika sosial yang lazim terjadi. Untuk itu, Said menyarankan Danantara Indonesia agar membuka ruang dialog warga secara terbuka dengan menjelaskan segala macam potensi yang muncul dari adanya pengelolaan sampah melalui program WtE. Selain itu, Ia juga menekankan perlunya menyebarluaskan informasi terkait program ini secara kuat ke publik.

Said juga menitikberatkan penggunaan teknologi yang sedapat mungkin memberikan keamanan dan menjaga kelestarian lingkungan. Adopsi keberhasilan sejumlah negara seperti Jepang, Singapura, Denmark, maupun Jerman menjadi salah satu cara efektif agar memastikan program WtE bisa menjadi solusi terhadap permasalahan sampah di Indonesia.

"Harus ada benchmark yang jelas. Lalu, pastikan bahwa kehadiran program ini bisa memberikan nilai manfaat dan ruang partisipasi secara terbuka kepada masyarakat. Perhatikan juga aspek keamanan lingkungannya. Ketika semua itu bisa dijalankan, rasanya tak perlu ada yang menyangsikannya," ujar Said.

(SAW)

Jakarta: Standar keberlanjutan global pelan tapi pasti mengubah peta persaingan industri teknologi. Di tengah tekanan pelanggan internasional yang makin ketat terhadap praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola, perusahaan teknologi tak lagi dinilai hanya dari kecanggihan solusi, melainkan dari cara mereka tumbuh dan bertanggung jawab.

Di titik inilah Global Infotech Solution (GIS) memosisikan diri. Perusahaan sistem integrator ini mencatatkan peningkatan reputasi keberlanjutan setelah berhasil naik peringkat dalam penilaian EcoVadis dari badge Committed pada 2025 menjadi Bronze Medal. Lonjakan ini menempatkan GIS dalam kelompok 35 persen teratas dari lebih dari seribu perusahaan global yang dievaluasi lembaga independen tersebut.

EcoVadis menilai keberlanjutan perusahaan melalui empat dimensi utama yakni pengelolaan lingkungan, praktik ketenagakerjaan dan hak asasi manusia, etika bisnis, serta pengadaan berkelanjutan. Peningkatan skor GIS menunjukkan bahwa pendekatan ESG tidak berhenti di level kebijakan, tetapi mulai terintegrasi ke dalam proses operasional dan pengambilan keputusan bisnis.

Managing Director Global Infotech Solution, Amon Fernandes, menilai ESG kini telah bergeser menjadi license to operate bagi pelaku industri teknologi.

“Kepercayaan pelanggan global hari ini sangat ditentukan oleh konsistensi perusahaan dalam menjalankan prinsip keberlanjutan. EcoVadis membantu kami mengukur sejauh mana pertumbuhan bisnis tetap sejalan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan,” ujarnya.

Fondasi capaian tersebut dibangun sejak 2025, ketika GIS mulai merapikan kerangka ESG internal melalui berbagai kebijakan dan standar internasional. Perusahaan ini mengantongi sertifikasi ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan dan ISO 45001 untuk keselamatan serta kesehatan kerja, sekaligus memperoleh pengakuan eksternal lewat Top CSR Award 2025.

Namun, transformasi keberlanjutan GIS tidak berhenti pada sertifikasi. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, perusahaan ini menjalankan serangkaian inisiatif lintas fungsi, mulai dari penggunaan kendaraan listrik di level manajemen, penguatan prinsip Diversity, Equity, and Inclusion (DEI), hingga program pelestarian lingkungan seperti penanaman mangrove.

Di sisi operasional, GIS juga mengembangkan program daur ulang limbah melalui GIS Recycling serta memperluas dampak sosial lewat GIS Scholarship untuk mendukung pendidikan teknologi informatika.

Upaya efisiensi energi, digitalisasi proses internal guna menekan konsumsi kertas, peningkatan standar keselamatan kerja, hingga pelibatan pemasok yang menerapkan prinsip pengadaan berkelanjutan menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran peran GIS dari sekadar penyedia solusi teknologi menjadi mitra transformasi yang sadar dampak.

Di tengah industri teknologi Indonesia yang semakin terkoneksi dengan rantai pasok global, konsistensi dalam mempertahankan penilaian EcoVadis menjadi sinyal penting bagi pasar. Bagi GIS, keberlanjutan bukan sekadar kepatuhan, melainkan strategi untuk menjaga relevansi dan daya saing di era ketika transparansi dan tanggung jawab menjadi mata uang baru dalam bisnis teknologi.

(SAW)

Jakarta: Penanganan krisis sampah nasional melalui kebijakan Waste-to-Energy (WtE) menjadi hal yang penting untuk diimplementasikan di Indonesia. Program WtE dapat dikembangkan secara lebih rasional sebagai solusi awal pengelolaan sampah perkotaan sekaligus menjadi bagian penting dari transisi energi nasional.

Hal ini menjadi benang merah dari kajian yang dilakukan Tenggara Strategics. Kajian bertajuk “Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik” yang dilakukan pada 2025. Riset ini disusun berdasarkan analisis kebijakan dan data sekunder, dengan menelaah kerangka regulasi pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Kajian ini hadir untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ada mampu mendorong pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, kajian ini membandingkan praktik waste-to-energy di sejumlah negara seperti Tiongkok, Singapura, dan Swedia, serta mengevaluasi pengalaman proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Indonesia.

Senior Researcher Tenggara Strategics Intan Salsabila Firman menyatakan program WtE perlu ditempatkan secara proporsional dalam bauran kebijakan publik.

Menurutnya, WtE merupakan instrumen kebijakan lintas sektoral yang dapat digunakan untuk penanganan awal sampah yang tidak dapat direduksi melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), sekaligus mendukung transisi energi nasional.

“Tantangannya bukan hanya teknologi, melainkan integrasi kebijakan, tata kelola, dan penerimaan publik,” jelas Intan.

Hasil kajian mengungkapkan, kata Intan, saat ini Indonesia menghasilkan 56,98 juta ton sampah per tahun, namun hanya 33,74 persen yang berhasil dikelola. Sisanya, sekitar 66,26 persen, berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping. Kondisi ini berdampak langsung pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan kasus diare hingga 72 persen dan asma sebesar 40 persen di sekitar TPA, serta berkontribusi terhadap 2–3 persen emisi gas rumah kaca nasional dari metana.

Kajian ini dihadirkan juga sebagai respons terhadap terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang memperbarui kerangka kebijakan, pembiayaan, dan standar teknologi proyek PLTSa. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan 33 PLTSa hingga 2029, dengan tujuh unit yang akan dibangun pada 2026. Setiap PLTSa dirancang untuk mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan 20 MW listrik.

Melalui Perpres 109/2025, pemerintah juga menetapkan kebutuhan investasi sekitar Rp2–3 triliun per unit PLTSa serta menaikkan harga beli listrik oleh PLN menjadi 20 sen dolar AS per kWh guna meningkatkan kelayakan finansial proyek dan menarik minat investasi swasta.

Agenda Penting Danantara Indonesia

Program Waste-to-Energy (WtE) menjadi salah satu agenda strategis yang mendapat perhatian serius dari Danantara Indonesia. Fadli Rahman, Lead of Waste-to-Energy Danantara Investment Management, menegaskan bahwa peran Danantara dimulai sejak tahap awal perencanaan proyek, khususnya dalam memastikan kualitas tata kelola dan pemilihan teknologi.

“Bagi Danantara Indonesia, WtE bukan sekadar proyek teknologi, melainkan bagian dari kebijakan publik lintas sektor. Karena itu, fokus kami adalah memastikan tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko,” ujarnya.

Sementara itu, Arief Sabdo Yuwono, Guru Besar IPB University, menyoroti aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menurutnya, teknologi WtE modern dapat diterapkan secara aman di Indonesia dengan prasyarat yang ketat.

“Insinerator modern mampu mengurangi volume sampah hingga lebih dari 90 persen dengan standar pengendalian emisi yang ketat. Kunci keberhasilannya terletak pada pemilihan teknologi yang sesuai dengan karakteristik sampah nasional serta pengawasan lingkungan yang transparan dan berkelanjutan,” katanya.

Kajian ini juga membandingkan praktik WtE di berbagai negara. Swedia hanya membuang kurang dari 1 persen sampah ke TPA, Singapura mengandalkan empat fasilitas WtE untuk mengurangi volume sampah hingga 90 persen, sementara Tiongkok telah meningkatkan jumlah PLTSa menjadi 696 unit dan mencapai rasio pengolahan sampah 100 persen melalui WtE. Pembelajaran global ini menunjukkan bahwa WtE dapat berjalan efektif apabila didukung oleh kebijakan yang konsisten dan tata kelola yang kuat.

Temuan ini menegaskan bahwa waste-to-energy dapat menjadi solusi awal yang rasional dalam pengelolaan sampah perkotaan. Dengan kerangka kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten, WtE dapat berperan sebagai instrumen pengelolaan sampah sekaligus mendukung transisi energi nasional.

(SAW)

Jakarta: Banjir besar yang melanda beberapa wilayah di Sumatera, termasuk Aceh, tidak hanya menimbulkan kerugian material yang masif, tetapi juga menghasilkan limbah dalam volume luar biasa.

Kayu hanyut, lumpur menumpuk, dan sisa material bangunan berserakan di mana-mana. Bagi sebagian orang, ini adalah masalah lingkungan yang serius. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang ekonomi yang bisa digarap oleh pengusaha kecil dan pelaku UMKM melalui konsep ekonomi sirkular.

Pendekatan ekonomi sirkular berbeda dari ekonomi linear konvensional yang sekadar“ambil ,pakai, buang.” Dalam model sirkular, material yang semula dianggap limbah bisa dimanfaatkan kembali, diolah, atau didaur ulang untuk menjadi sumber daya produktif.

Dengan begitu, limbah pascabencana bukan hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga membuka ruang usaha baru, menekan biaya pemulihan, dan memperkuat perputaran ekonomi di tingkat lokal. UMKM, yang berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional, menjadi aktor utama dalam rantai daur ulang ini dari pengumpulan material hingga pengolahan awal.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya ekonomi sirkular melalui Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular 2025–2045. Lima sektor prioritas yang diidentifikasi meliputi pangan, tekstil, elektronik, konstruksi, dan kemasan plastik.

Peta jalan ini menetapkan indikator utama seperti tingkat input sirkular nasional, tingkat pemakaian, dan tingkat daur ulang, dengan acuan standar ISO 59000. Strategi ini selanjutnya dijadikan landasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Leonard Tiopan Panjaitan, peneliti dan konsultan di Trisakti Sustainability Center (TSC), menyoroti potensi ekonomi dari limbah pascabencana.

“Banjir di Sumatera meninggalkan jutaan meter kubik lumpur dan kayu. Jika dikelola dengan benar, lumpur bisa digunakan sebagai tanggul alami untuk sungai, laut, atau jembatan. Lumpur ini bisa dicampur dengan tanah dan beton setelah dibersihkan dari kontaminan dan dipadatkan agar stabil. Proses ini membuka peluang usaha lokal, mulai dari jasa pengolahan material hingga konstruksi skala kecil,” ujarnya.

Sementara itu, kayu hanyut atau rusak yang masih layak pakai dapat diolah menjadi furnitur, material bangunan sederhana, atau bahkan produk kreatif lainnya, dengan proses pengeringan yang tepat.

"Kayu harus dijaga agar sirkulasi udara tetap optimal di dalam batangnya, dan perlakuan terhadap rayap, jamur, serta larva harus dilakukan agar kualitasnya terjaga. Kayu yang tidak layak pakai tetap memiliki nilai, misalnya diolah menjadi biomassa atau arang untuk co-firing batubara di boiler, yang bisa melibatkan pengusaha mikro di sektor energi alternatif," tegas dia.

Pemerintah juga ikut mendorong pemulihan infrastruktur. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebutkan sebanyak 117 unit jembatan Aramco telah dikirim untuk mempercepat akses wilayah terisolasi. Salah satu contohnya adalah Jembatan Bailey Jamur Ujung di ruas Bireuen-Takengon yang kini sudah bisa dilalui kendaraan roda empat.

Libatkan Pengusaha Kecil

Agar ekonomi sirkular berjalan efektif, keterlibatan pengusaha kecil dan pelatihan teknis menjadi kunci. Annie Wahyuni, Packaging and Waste Collection Manager di Danone Indonesia, menekankan pentingnya membangun ekosistem yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

“Efek pengganda bisa tercipta dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengurangan beban lingkungan. Pelaku usaha kecil harus dilibatkan sejak awal,” jelasnya.

Contoh nyata keberhasilan skema ekonomi sirkular dapat dilihat dalam program Inclusive Recycling Indonesia (IRI) yang dijalankan Danone. Pemulung, pelapak, dan pengelola TPS3R dilatih meningkatkan kualitas pemilahan sampah, keselamatan kerja, literasi keuangan, serta mendapatkan akses asuransi kesehatan BPJS. Hasilnya, harga jual lebih baik, omzet meningkat, dan kelompok rentan memperoleh penghidupan lebih layak.

Model serupa bisa diterapkan pada limbah pascabencana banjir Sumatra. Dengan pelatihan teknis, akses pasar, dan dukungan kebijakan, limbah bisa diubah menjadi sumber penghidupan baru bagi pengusaha kecil, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

Leonard menambahkan skema ini tidak hanya berlaku untuk limbah kayu atau lumpur, tetapi juga untuk sektor makanan dan minuman. Misalnya, ampas kopi bisa dijadikan pupuk kompos, atau sampah nasi diolah menjadi pupuk cair melalui proses penguraian alami menggunakan bakteri atau eco-enzym. Namun, dia mengingatkan, proses ini harus profesional karena salah penanganan bisa menimbulkan bau dan menurunkan kualitas.

Pendekatan ekonomi sirkular, meski masih dalam tahap awal, menawarkan strategi jangka panjang untuk memanfaatkan limbah pascabencana secara produktif. Limbah yang diolah kembali menjadi peluang usaha tidak hanya membantu pemulihan daerah terdampak, tetapi juga menguatkan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkenalkan praktik berkelanjutan dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

Dengan dukungan regulasi, pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar, UMKM tidak lagi menjadi penerima dampak, melainkan aktor utama dalam pembangunan berkelanjutan dan pemulihan ekonomi pascabencana.

(SAW)

Jakarta: Masalah sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Pada 2024, dari 343 kabupaten/kota, timbulan sampah nasional tercatat mencapai 38,2 juta ton. Ironisnya, baru sekitar 34,74 persen yang berhasil dikelola dengan baik.

Situasi ini diproyeksikan akan semakin menantang. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPN 2025–2045 yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), volume sampah nasional diperkirakan meningkat menjadi 63 juta ton pada 2025 dan melonjak hingga 82,2 juta ton pada 2045.

Untuk merespons persoalan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan pengolahan sampah menjadi energi melalui program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Program ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Dalam implementasinya, Danantara menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan tersebut dengan berinvestasi pada proyek waste-to-energy (WtE) berteknologi mutakhir.

Dalam Investment Forum 2025 yang digelar pada akhir tahun lalu, Managing Director Investment Danantara, Stefanus Ade Hadiwidjaja, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, program WtE berpotensi mengurangi sekitar 10 persen persoalan sampah di Indonesia.

Sejumlah negara di Asia telah lebih dulu membuktikan bahwa WtE dapat menjadi solusi nyata bagi pengelolaan sampah perkotaan. Pengalaman mereka dapat menjadi rujukan penting bagi Indonesia, khususnya dalam pengembangan proyek-proyek PSEL ke depan.

Singapura

Dengan keterbatasan lahan yang ekstrem, Singapura menjadi contoh bagaimana pengelolaan sampah dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Negara-kota ini mengoperasikan sejumlah fasilitas WtE berskala besar, salah satunya Tuas South Incineration Plant, yang merupakan fasilitas pengolahan sampah terbesar di Singapura. Pabrik ini mampu mengolah sekitar 3.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik hingga 80 megawatt (MW).

Fasilitas lainnya adalah TuasOne WtE Plant yang mulai beroperasi pada 2021. Pabrik ini memiliki kapasitas pembakaran hingga 3.600 ton sampah per hari dan mampu memproduksi listrik sebesar 120 MW. Teknologi yang digunakan memungkinkan pengolahan sampah dengan tingkat emisi yang sangat rendah.

Selain itu, Keppel Seghers Tuas menjadi contoh sukses kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan WtE. Dengan kapasitas 800 ton sampah per hari, fasilitas ini menghasilkan listrik sebesar 22 MW melalui skema pembiayaan yang inovatif.

Model Singapura menunjukkan bahwa keterbatasan lahan bukan penghalang bagi kota padat seperti Jakarta atau Surabaya. Keterlibatan sektor swasta juga membantu mengurangi beban investasi pemerintah.

Jepang

Jepang dikenal sebagai salah satu negara paling konsisten dan maju dalam pengembangan WtE di Asia. Di Tokyo saja, terdapat sejumlah fasilitas yang terintegrasi dengan sistem perkotaan. Salah satunya adalah Hikarigaoka Plant, yang mampu mengolah sekitar 300 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik melalui turbin uap berkapasitas 9 MW. Selain listrik, fasilitas ini juga menyediakan energi panas untuk kawasan sekitarnya.

Fasilitas lainnya, Toshima Plant, memiliki kapasitas pengolahan sekitar 400 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik sebesar 7,8 MW. Energi yang dihasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik puluhan ribu rumah tangga di Tokyo. Pendekatan Jepang menekankan efisiensi teknologi, kontrol emisi yang ketat, serta integrasi fasilitas WtE dengan lingkungan perkotaan yang padat.

Korea Selatan

Korea Selatan juga menjadi contoh penting dalam pengelolaan sampah perkotaan berbasis energi. Negara ini mengoperasikan lebih dari 35 pembangkit WtE termal yang beroperasi di bawah standar lingkungan yang sangat ketat.

Keunggulan Korea Selatan terletak pada sistem pengelolaan yang terintegrasi dalam bentuk jaringan, sehingga WtE tidak hanya berfungsi sebagai solusi sampah, tetapi juga sebagai sumber pasokan listrik yang stabil. Pendekatan ini mendapatkan penerimaan publik yang relatif baik.

Bersama Jepang, Korea Selatan menunjukkan kemampuan teknologi WtE dalam menangani limbah dengan kadar air dan kandungan organik yang tinggi—karakteristik yang serupa dengan komposisi sampah perkotaan di Indonesia.

Tiongkok

Dalam 15 tahun terakhir, Tiongkok menjelma menjadi salah satu pemain utama dunia dalam pengembangan WtE. Ratusan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi telah dibangun dan dioperasikan di berbagai kota sebagai respons atas pesatnya urbanisasi dan lonjakan limbah perkotaan.

Keberhasilan Tiongkok tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah yang kuat, penyederhanaan regulasi, serta strategi pembiayaan yang agresif. Banyak fasilitas WtE dibangun secara paralel di berbagai wilayah, menciptakan efisiensi skala sekaligus mempercepat alih teknologi.

Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa negara dengan populasi besar dan tingkat urbanisasi tinggi tetap mampu mengelola sampah secara efektif. Dengan perencanaan yang matang, limbah justru dapat diubah menjadi sumber energi yang mendukung kebutuhan hidup masyarakat.

Keempat negara tersebut memperlihatkan bahwa program waste-to-energy bukan sekadar konsep, melainkan solusi yang telah terbukti. Bagi Indonesia dan Danantara, pembelajaran dari Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok dapat menjadi pijakan penting dalam merancang proyek WtE yang realistis, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik sampah perkotaan nasional.

(SAW)

Tangerang Selatan: Sebagai bentuk komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, Cermati Fintech Group melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada pengurangan dan pemanfaatan sampah, Kamis (8/1/2026). Melalui kolaborasi bersama bank sampah Kertabumi, program CSR ini menjadi sebuah langkah konkret perusahaan dalam mewujudkan prinsip ekonomi sirkular.

Melalui ekosistem entitas yang mencakup Cermati, Cermati Protect, Cermati Invest, Indodana Finance, dan Indodana Fintech, Cermati Fintech Group berkontribusi dalam pengadaan mesin pengolah sampah anorganik di Kertabumi Recycling Center, Tangerang Selatan.

Selain dukungan mesin, Cermati Fintech Group juga turut berfokus pada pengelolaan sampah anorganik dari berbagai material operasional mulai dari kertas, kain, hingga plastik & impraboard. Inisiatif program ini berhasil mengumpulkan hingga 660 kilogram dari sampah gabungan yang akan diolah kembali melalui tangan rekan-rekan kertabumi yang terampil, warga setempat yang tergabung dalam Karang Taruna dan PKK menjadi produk kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi.

Selanjutnya, kerajinan tangan ini akan dipasarkan di galeri dan juga melalui media sosial Kertabumi. Cermati Fintech Group sangat mengapresiasi komitmen Kertabumi bahwa setiap rupiah yang dihasilkan dari hasil penjualan akan diputar kembali untuk mendukung operasional dan kesejahteraan warga, memastikan bahwa roda ekonomi sirkular ini terus bergerak dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Program pengelolaan sampah ini menjadi langkah konkret bahwa visi besar perusahaan tidak hanya terbatas pada solusi finansial digital, tetapi juga mencakup kontribusi aktif bagi ekosistem keberlanjutan di Indonesia.

CEO Cermati Fintech Group, Andhy Koesnandar percaya pertumbuhan bisnis tidak boleh mengesampingkan tanggung jawab terhadap kelestarian alam dan lingkungan.

"Melalui pemanfaatan material branding menjadi produk fungsional, kami mengambil pendekatan kreatif untuk meminimalisir jejak karbon operasional dan memastikan material promosi kami memiliki siklus hidup yang lebih panjang dan bermanfaat," tegas dia.

Direktur Utama Indodana Fintech, Ronny Wijaya, menambahkan inisiatif ini merupakan langkah nyata kami dalam membangun ekosistem teknologi finansial yang berkelanjutan.

"Kami ingin kehadiran solusi digital kami di masyarakat berjalan beriringan dengan dampak positif bagi kelestarian ekosistem alam, sehingga inovasi dan alam dapat tumbuh bersama secara harmonis,” tegas dia.

Direktur Indodana Finance, Iwan Dewanto, menekankan selain aspek kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan masa depan terdapat aspek pemberdayaan masyarakat yang harus kita jalankan. Melalui program ini, kami ingin mengubah paradigma bahwa sampah bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari nilai baru.

Dengan pengolahan yang tepat sampah dapat diolah menjadi barang jadi yang memiliki manfaat, nilai ekonomi dan daya guna bagi masyarakat.

“Fokus kami bukan sekadar pada mesin pengolah sampah, melainkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakatnya. Melalui dukungan ini, kami berharap warga sekitar Kertabumi Recycling Center dapat mengasah potensi ekonomi kreatif mereka, sehingga sampah yang dikelola mampu memberikan manfaat nilai tambah finansial serta dapat melihat peluang usaha yang dapat tumbuh dari proses daur ulang untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat," tegas dia.

(SAW)

Jakarta: Perubahan iklim kini tidak lagi terasa sebagai isu abstrak. Banjir, cuaca ekstrem, dan bencana ekologis yang kian sering terjadi membuat banyak orang mulai bertanya bukan hanya apa yang salah, tetapi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah ini.

Di tengah keresahan itu, pendekatan terhadap keberlanjutan pun ikut bergeser dari sekadar kampanye, menuju aksi yang bisa dijalani dalam kehidupan sehari-hari.

Transformasi cara pandang tersebut menjadi benang merah dalam Impact Report Langkah Membumi Ecoground 2025, laporan yang dirilis oleh Blibli Tiket Action, payung program ESG dari ekosistem Blibli, tiket.com, Ranch Market, dan Dekoruma.

Laporan ini tidak sekadar merekam angka, tetapi menandai evolusi Langkah Membumi dari sebuah acara tahunan menjadi ruang pembelajaran kolektif tentang bagaimana keberlanjutan bisa diterapkan secara nyata.

Memasuki tahun keempat penyelenggaraannya, Langkah Membumi Ecoground 2025 tampil dengan pendekatan yang lebih membumi. Olahraga, gaya hidup, dan komunitas dipadukan dalam satu ekosistem yang memungkinkan pengunjung mengalami praktik keberlanjutan, bukan hanya mendengarnya. Empat zona utama yakni Eco Motion, Eco Market, Eco Labs, dan Eco Stage yang dirancang sebagai simulasi kehidupan sehari-hari yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

“Keberlanjutan tidak harus terasa rumit atau jauh dari keseharian. Ketika ruang publik dirancang dengan lebih sadar dampak, kebiasaan baru bisa tumbuh dari pilihan-pilihan sederhana,” ujar COO & Co-Founder Blibli Lisa Widodo.

Menurutnya, Impact Report ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar seringkali berawal dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.

Pendekatan tersebut tercermin dalam pengelolaan acara secara menyeluruh. Keberlanjutan tidak ditempatkan sebagai pesan tambahan, melainkan menjadi dasar pengambilan keputusan, mulai dari pemanfaatan infrastruktur eksisting, pengelolaan limbah, hingga penyediaan fasilitas publik.

Selama dua hari pelaksanaan, seluruh limbah acara berhasil dipilah dan dikelola, dengan 187 kilogram sampah tidak berakhir sebagai limbah tak terkelola. Kehadiran 12 water refill station menyediakan 741 liter air minum dan mencegah penggunaan lebih dari seribu botol plastik sekali pakai.

Untuk memastikan dampak tersebut terukur, Blibli bekerja sama dengan Life Cycle Indonesia (LCI) melakukan evaluasi berbasis standar internasional ISO 14040/44 untuk lingkungan dan ISO 14075 untuk aspek sosial. Hasilnya, total emisi acara tercatat sebesar 94,1 kg CO₂e, angka yang ditekan melalui efisiensi energi dan praktik penggunaan ulang material.

Namun, Langkah Membumi tidak berhenti pada pengurangan jejak karbon acara. Melalui kolaborasi lintas komunitas dan mitra, terkumpul donasi 110.500 pohon mangrove yang dalam delapan tahun mendatang diperkirakan mampu menyerap hingga 3.635,5 ton CO₂. Pohon-pohon tersebut berasal dari partisipasi pengunjung, komunitas olahraga, hingga dukungan brand dan mitra keberlanjutan.

Yang paling menarik, dampak Langkah Membumi justru terlihat pada perubahan sikap pengunjung. Survei internal menunjukkan mayoritas peserta berasal dari generasi muda, dan lebih dari separuh menyatakan niat untuk mengubah perilaku keberlanjutan mereka setelah menghadiri acara. Temuan ini menegaskan bahwa pengalaman langsung di ruang publik dapat menjadi pemicu transisi dari kesadaran menuju tindakan.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI, Diaz Hendropriyono, menilai pendekatan tersebut sebagai contoh praktik edukasi lingkungan yang relevan dengan zaman.

“Saya mengapresiasi Langkah Membumi Ecoground sebagai ruang edukatif yang tidak hanya mengajak masyarakat memahami isu lingkungan, tetapi juga menunjukkan praktik nyata, termasuk pengelolaan acara yang bertanggung jawab,” ujar dia.

Peran generasi muda juga diperkuat melalui program Langkah Membumi Goes to University, hasil kolaborasi Blibli Tiket Action dengan Act of Love dan inisiatif keberlanjutan yang diinisiasi Cinta Laura Kiehl. Program ini telah menjangkau lebih dari 800 mahasiswa di tiga universitas, membuka ruang dialog sekaligus mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing.

“Impact Report membuktikan bahwa saat satu orang melakukan satu micro habit dan itu dilakukan oleh banyak orang, hal tersebut menjadi ripple effect yang menghasilkan dampak jangka panjang,” ujar Cinta Laura Kiehl, Changemaker Partner Langkah Membumi.

Momentum awal 2026 menjadi konteks penting bagi perilisan laporan ini. Saat banyak orang menyusun resolusi baru, Langkah Membumi mengajak publik untuk memulai dari langkah-langkah yang realisti mengurangi limbah, lebih sadar dalam memilih produk, dan terlibat aktif dalam komunitas.

Pesan serupa disampaikan Sandiaga Uno, Founder Yayasan Indonesia Setara, yang terlibat dalam kolaborasi penanaman pohon bersama Langkah Membumi. Menurutnya, tantangan lingkungan hanya bisa dijawab melalui aksi bersama yang konsisten dan berjangka panjang.

Melalui Impact Report Langkah Membumi Ecoground 2025, Langkah Membumi menegaskan satu hal bahwa keberlanjutan bukan sekadar agenda tahunan atau jargon hijau. Ia adalah proses membangun kebiasaan, dimulai dari ruang publik, diperkuat oleh kolaborasi, dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari.

(SAW)

Jakarta: Edena Capital Nusantara, operator bursa efek digital, menjadi co-host Carbon Digital Conference (CDC) 2025 bersama Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) pada 8-9 Desember di Bandung, Indonesia.

Sebagai Ultimate Sponsor dan Co-Host eksklusif dari KTT yang didukung pemerintah ini, EDENA menunjukkan peran krusialnya dalam mengembangkan infrastruktur pasar karbon di 70 negara. Konferensi ini secara resmi didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Acara dua hari ini menghadirkan lebih dari 400 pemimpin global, termasuk Bapak Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia; Bapak Muhammad Farhan, Walikota Bandung; duta besar dari Rusia, Korea, dan Inggris; serta delegasi provinsi Hainan, Tiongkok. Peserta korporasi mencakup eksekutif dari BP, Shell, ExxonMobil, POSCO, Hyundai E&C, serta perwakilan dari World Bank IFC, KOTRA, dan JETRO.

CEO Edena Capital Nusantara Wook Lee menyampaikan sambutan pembukaan bersama para menteri dan duta besar, mempresentasikan visi EDENA untuk menghubungkan negara-negara berkembang yang kaya karbon dengan modal institusional global.

Pada hari kedua, Yayang Ruzaldy, Vice President Edena, tampil sebagai keynote speaker dan meresmikan kemitraan strategis melalui penandatanganan MOU dengan IDCTA. "Pasar karbon telah mencapai titik balik di mana kredit karbon menjadi kelas aset yang sesungguhnya," kata Wook Lee.

"Seperti halnya pemerintah Korea yang baru-baru ini memberikan manfaat kredit karbon kepada pemilik kendaraan listrik perorangan, kita menyaksikan transformasi global di mana aksi lingkungan diterjemahkan langsung menjadi nilai ekonomi. EDENA membangun infrastruktur untuk memfasilitasi transformasi ini di 70 negara." tegas dia.

Konferensi ini menampilkan diskusi intensif tentang kerangka regulasi pasar karbon Indonesia, perkembangan proyek CCS/CCUS global, dan kerja sama pasar karbon trilateral antara Korea, Jepang, dan Indonesia. Sesi Carbon Bazaar memamerkan 15 proyek karbon besar, sementara segmen Business Matching memfasilitasi negosiasi langsung antara pengembang proyek dan investor.

Posisi strategis EDENA membentang dari Indonesia sebagai hub ASEAN hingga Mesir sebagai gerbang ke MENA dan Afrika. Perusahaan ini mengembangkan bursa efek digital yang disetujui pemerintah di berbagai yurisdiksi, melakukan tokenisasi tidak hanya kredit karbon tetapi juga ekuitas perusahaan, emas, real estat, dan aset dunia nyata lainnya.

Kesuksesan menjadi co-host CDC 2025 memperkuat kepemimpinan EDENA dalam ekosistem pasar karbon yang berkembang pesat dan komitmennya untuk mempercepat pembiayaan iklim melalui infrastruktur digital yang inovatif.

EDENA Capital Nusantara mengoperasikan bursa efek digital yang berspesialisasi dalam tokenisasi aset dunia nyata. Dengan operasi yang mencakup 70 negara, perusahaan ini merintis konvergensi keuangan tradisional dan teknologi blockchain untuk menciptakan pasar yang dapat diakses, transparan, dan likuid untuk aset lingkungan dan keuangan.

(SAW)

Jakarta: Pollux Hotels Group Tbk (POLI) resmi mencatatkan Obligasi Terkait Keberlanjutan atau Sustainability-Linked Bond (SLB) I Tahun 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini menjadikan Pollux sebagai pengembang properti hospitality pertama di Indonesia yang menghadirkan instrumen pendanaan berstandar ESG di pasar modal.

Luthfi Andhika, Group Head Capital Market Korea Investment and Securities Indonesia (KISI), menyebut SLB Pollux “unik dan bersejarah” bagi pasar obligasi domestik.

“Framework-nya fokus pada penurunan emisi karbon melalui solar panel dan efisiensi operasional. Ini langkah nyata transisi energi di sektor properti,” ujarnya.

Associate Director KISI, Syubban Aqdam, menambahkan minat pasar sangat kuat. Dengan jaminan CGIF, permintaan obligasi POLI oversubscribe hampir dua kali dari target Rp500 miliar.

“Sebagian besar investor memilih tenor lima tahun. Ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap Pollux dan jaminan CGIF. Bahkan, obligasi lima tahun ini menjadi satu-satunya bond CGIF dengan kupon di bawah 7 persen,” kata Syubban.

Director of Social and Environmental Compliance Pollux, Jo Diana Po, mengatakan penerbitan ini memperlihatkan kesiapan investor terhadap instrumen ESG.

“Mayoritas investor memilih tenor panjang. Ini menandakan kesadaran Indonesia sedang bergerak menuju standar keberlanjutan global,” ujarnya.

Ia menekankan penguatan komitmen ESG menjadi semakin mendesak, terutama setelah bencana di Sumatera yang menelan hampir seribu korban jiwa.

“Ini pengingat bahwa keberlanjutan bukan sekadar tren, tapi kebutuhan,” katanya.

Menurut Diana, keberhasilan SLB ini harus menjadi dorongan bagi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, industri, hingga masyarakat, untuk mempercepat penerapan praktik ramah lingkungan.

Sebagian dana SLB akan dialokasikan untuk proyek keberlanjutan Pollux, termasuk pengurangan emisi dan peningkatan pengelolaan air. Sisanya digunakan untuk refinancing fasilitas kredit.
Dengan kode emiten POLI, Pollux berharap penerbitan SLB ini menjadi rujukan baru dalam pembiayaan hijau di sektor properti.

“Kami ingin instrumen ini memberi nilai tambah bagi investor dan menjadi contoh konkret bagi
industri,” tutup Handojo.

Presiden Direktur Pollux Hotels Group, Handojo K. Setyadi, menyebut penerbitan SLB senilai Rp500 miliar ini sebagai tonggak penting bagi strategi pembiayaan perusahaan.
Obligasi tersebut mendapat penjaminan penuh (full guarantee) dari Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), lembaga trust fund di bawah Asian Development Bank (ADB), serta meraih peringkat tertinggi dari Pefindo.

“Listing ini merupakan langkah penting karena untuk pertama kalinya kami menerbitkan obligasi terkait keberlanjutan dengan jaminan penuh dari CGIF. Ini mencerminkan kualitas kredit tertinggi dan risiko yang minimal bagi investor,” ujar Handojo.

SLB diterbitkan dalam dua tenor: 3 tahun dengan kupon 5,85% dan 5 tahun dengan kupon 6,25%. Pollux menegaskan bahwa instrumen ini bukan hanya sekadar pendanaan, melainkan komitmen untuk memperkuat praktik environmental, social, and governance (ESG) di sektor hospitality.

Peningkatan Efisiensi Energi

Perusahaan menargetkan peningkatan efisiensi energi dan pengelolaan air, termasuk perbaikan sistem pendingin, pemantauan kebocoran air, hingga perluasan daur ulang kondensat dan grey water. Pada 2025–2029, Pollux juga akan memasang panel surya berkapasitas 40 kWp yang diproyeksikan dapat menekan emisi hingga 184.320 kg CO₂ ekuivalen.

“Kami percaya pertumbuhan finansial dan keberlanjutan harus berjalan seiring. Pollux ingin menjadi pelopor model bisnis hijau di sektor properti Indonesia,” lanjut Handojo.

Investment Specialist CGIF, Boniaga Mangin, mengapresiasi penerbitan SLB perdana Pollux. CGIF, tegasnya, memberikan penjaminan penuh atas seluruh pembayaran bunga dan pokok obligasi.

“Dukungan ini menunjukkan pengakuan atas posisi pasar, kekuatan finansial, dan komitmen keberlanjutan Pollux. Kami berharap keberhasilan ini mendorong lebih banyak emiten mengakses pasar obligasi berkelanjutan,” katanya.

Boniaga menilai pencatatan ini sebagai pencapaian penting dalam memperluas pasar obligasi nasional dan meningkatkan minat terhadap instrumen berbasis ESG.

(SAW)