Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penyesuaian outlook oleh terhadap sejumlah bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak mencerminkan pelemahan fundamental kinerja perbankan nasional.

Regulator memastikan peringkat kredit (rating) bank-bank Himbara tetap berada pada level investment grade dengan kondisi permodalan, likuiditas, dan kualitas aset yang solid.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae menjelaskan perubahan outlook tersebut lebih dipengaruhi faktor eksternal, terutama penurunan outlook sovereign Indonesia serta dinamika makroekonomi global. Dengan demikian, penyesuaian itu bukan disebabkan oleh penurunan kinerja internal masing-masing bank.

“Peringkat kredit tetap dipertahankan pada level investment grade, yang menunjukkan keyakinan kuat terhadap kondisi permodalan yang solid, likuiditas memadai, kualitas aset terjaga, serta profitabilitas yang resilien,” kata Dian, Senin (16/2/2026).

Hingga akhir 2025, Dian mencatat bahwa tingkat permodalan bank-bank Himbara tercatat berada pada kisaran 19% sampai dengan 21%. Angka ini jauh di atas ketentuan minimum sesuai profil risiko masing-masing bank.

Selain itu, mayoritas permodalan tersebut ditopang modal inti alias bank tier satu dengan rasio sekitar 17% sampai 20%, memberikan ruang ekspansi sekaligus bantalan dalam mengantisipasi potensi risiko ke depan.

Dari sisi likuiditas, rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat berada di atas ambang batas yang ditetapkan, masing-masing melampaui 50% dan 10%. Sementara itu, Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) juga berada di atas 100%, mencerminkan kecukupan likuiditas jangka pendek maupun menengah-panjang.

Pertumbuhan kredit mayoritas bank Himbara juga masih berada pada kisaran double digit dan melampaui rata-rata industri yang tercatat 9,69% secara tahunan.

Di sisi pendanaan, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sejumlah bank Himbara juga tumbuh dua digit, sejalan dengan perbaikan rasio dana murah (CASA) yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Kualitas aset pun relatif terkendali dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross berada pada kisaran di bawah 1% hingga 3%, disertai pembentukan pencadangan yang memadai. OJK menilai hal tersebut mencerminkan penerapan manajemen risiko yang prudent di tengah tekanan suku bunga global dan dinamika ekonomi domestik.

Bagi investor, potensi tekanan terhadap margin bunga bersih (NIM) dan kenaikan biaya dana menjadi perhatian utama. Namun demikian, Dian memandang prospek profitabilitas bank-bank besar, termasuk Himbara, tetap berada pada jalur positif dan berkelanjutan.

Diversifikasi pendapatan melalui peningkatan fee-based income, optimalisasi transaksi digital, serta struktur pendanaan yang didominasi giro dan tabungan menjadi faktor penopang stabilitas laba.

Dian menambahkan, kerangka regulasi dan pengawasan perbankan nasional telah diselaraskan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Penerapan tersebut secara berkala juga dievaluasi melalui asesmen internasional guna memastikan konsistensi dan efektivitas pengawasan.

Dengan fundamental yang kuat dan pengawasan yang konsisten, Dian optimistis bank-bank Himbara tetap memiliki kapasitas memadai untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan tidak terdapat perubahan arah kebijakan prudensial maupun relaksasi standar pengawasan menyusul masuknya Danantara sebagai pemegang saham baru bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae memastikan seluruh kebijakan strategis dan ekspansi usaha bank tetap tunduk pada ketentuan permodalan, kualitas aset, manajemen risiko, serta batasan eksposur yang berlaku.

Dian menyatakan telah melakukan koordinasi dengan perwakilan Danantara untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), kapasitas dan profesionalisme pengurus, serta kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas utama.

“Tidak terdapat perubahan arah kebijakan prudensial maupun relaksasi atas standar pengawasan. Setiap keputusan strategis, bisnis, operasional, dan ekspansi usaha bank tetap harus tunduk pada berbagai regulasi yang berlaku,” kata Dian kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Dian menekankan perubahan struktur kepemilikan tidak mengubah mekanisme pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) yang selama ini diterapkan. Direksi dan komisaris bank tetap menjalankan fungsi fiduciary duty secara profesional, sementara koordinasi dengan pemegang saham pengendali dilakukan dalam kerangka menjaga stabilitas sistem keuangan, bukan dalam bentuk intervensi terhadap operasional bank.

“OJK menjalankan mandatnya secara independen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang OJK. Penguatan kewenangan melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan semakin mempertegas kepastian arah regulasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan,” tegas Dian.

OJK Soal Outlook Moody’s ke Bank Himbara

Di sisi lain, OJK juga mencermati penyesuaian outlook oleh terhadap sejumlah bank besar nasional, termasuk bank-bank Himbara, seiring dengan perubahan outlook sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Dian menilai penyesuaian tersebut lebih dipengaruhi faktor eksternal, terutama keterkaitan dengan profil sovereign Indonesia dan dinamika makroekonomi global. Sementara itu, peringkat kredit (rating) masing-masing bank Himbara tetap dipertahankan pada level investment grade.

Dian mengatakan, OJK menegaskan bahwa penyesuaian outlook tidak disebabkan oleh penurunan fundamental kinerja bank. Hingga akhir 2025, tingkat permodalan bank Himbara berada pada kisaran 19%–21%, dengan rasio modal inti alias tier satu sekitar 17%–20%, jauh di atas ketentuan minimum sesuai profil risiko masing-masing bank.

Selain itu, rasio likuiditas seperti AL/NCD dan AL/DPK tercatat berada di atas ambang batas yang ditetapkan, serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) berada di atas 100%. Kualitas aset juga terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross pada kisaran kurang dari 1% hingga 3%, disertai pembentukan cadangan yang memadai.

OJK memandang penyesuaian outlook tersebut bersifat reversible seiring dengan membaiknya prospek ekonomi domestik dan global. Dengan fundamental yang solid dan pengawasan yang konsisten, regulator optimistis bank-bank Himbara tetap memiliki kapasitas memadai untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pembiayaan perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penyesuaian outlook oleh terhadap sejumlah bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak mencerminkan pelemahan fundamental kinerja perbankan nasional.

Regulator memastikan peringkat kredit (rating) bank-bank Himbara tetap berada pada level investment grade dengan kondisi permodalan, likuiditas, dan kualitas aset yang solid.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae menjelaskan perubahan outlook tersebut lebih dipengaruhi faktor eksternal, terutama penurunan outlook sovereign Indonesia serta dinamika makro ekonomi global. Dengan demikian, penyesuaian itu bukan disebabkan oleh penurunan kinerja internal masing-masing bank.

“Peringkat kredit tetap dipertahankan pada level investment grade, yang menunjukkan keyakinan kuat terhadap kondisi permodalan yang solid, likuiditas memadai, kualitas aset terjaga, serta profitabilitas yang resilien,” kata Dian kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Hingga akhir 2025, Dian mencatat bahwa tingkat permodalan bank-bank Himbara tercatat berada pada kisaran 19% sampai dengan 21%. Angka ini jauh di atas ketentuan minimum sesuai profil risiko masing-masing bank.

Selain itu, mayoritas permodalan tersebut ditopang modal inti alias bank tier satu dengan rasio sekitar 17% sampai 20%, memberikan ruang ekspansi sekaligus bantalan dalam mengantisipasi potensi risiko ke depan.

Dari sisi likuiditas, rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat berada di atas ambang batas yang ditetapkan, masing-masing melampaui 50% dan 10%. Sementara itu, Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) juga berada di atas 100%, mencerminkan kecukupan likuiditas jangka pendek maupun menengah-panjang.

Pertumbuhan kredit mayoritas bank Himbara juga masih berada pada kisaran double digit dan melampaui rata-rata industri yang tercatat 9,69% secara tahunan.

Di sisi pendanaan, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sejumlah bank Himbara juga tumbuh dua digit, sejalan dengan perbaikan rasio dana murah (CASA) yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Kualitas aset pun relatif terkendali dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross berada pada kisaran di bawah 1% hingga 3%, disertai pembentukan pencadangan yang memadai. OJK menilai hal tersebut mencerminkan penerapan manajemen risiko yang prudent di tengah tekanan suku bunga global dan dinamika ekonomi domestik.

Bagi investor, potensi tekanan terhadap margin bunga bersih (NIM) dan kenaikan biaya dana menjadi perhatian utama. Namun demikian, Dian memandang prospek profitabilitas bank-bank besar, termasuk Himbara, tetap berada pada jalur positif dan berkelanjutan.

Diversifikasi pendapatan melalui peningkatan fee-based income, optimalisasi transaksi digital, serta struktur pendanaan yang didominasi giro dan tabungan menjadi faktor penopang stabilitas laba.

Dian menambahkan, kerangka regulasi dan pengawasan perbankan nasional telah diselaraskan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Penerapan tersebut secara berkala juga dievaluasi melalui asesmen internasional guna memastikan konsistensi dan efektivitas pengawasan.

Dengan fundamental yang kuat dan pengawasan yang konsisten, Dian optimistis bank-bank Himbara tetap memiliki kapasitas memadai untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian global.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 1-31 Januari 2026 mencapai 7.312 unit secara nasional, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp912,4 miliar.

Dari total tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjadi penyalur terbesar dengan 4.160 unit, melampaui capaian bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya.

Berdasarkan data BP Tapera, setelah BTN, penyaluran FLPP pada Januari 2026 diikuti Bank Syariah Nasional sebanyak 861 unit, Bank Mandiri 699 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) 616 unit, serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) 587 unit.

Namun, berdasarkan data internal BTN, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP perseroan hingga akhir Januari 2026 tercatat lebih tinggi, yakni 6.749 unit. Perbedaan angka tersebut terjadi karena sebagian kredit yang telah diakadkan masih dalam proses penagihan ke BP Tapera.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kinerja awal tahun ini melanjutkan konsistensi BTN sepanjang 2025, di mana perseroan berhasil menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 192.208 unit. Rekam jejak tersebut memperkuat posisi BTN sebagai bank dengan pengalaman dan jaringan terluas dalam pembiayaan perumahan rakyat.

"Dominasi BTN pada Januari 2026 menunjukkan kesiapan sistem, jaringan, dan kemitraan yang telah kami bangun secara konsisten. Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari peran BTN sebagai mitra strategis pemerintah," ujar Nixon.

Pada 2026, lanjut Nixon, pemerintah menetapkan kuota nasional FLPP sebesar 350.000 unit. Dari jumlah tersebut, BTN memperoleh alokasi sebanyak 172.000 unit.

Karena itu, Nixon menegaskan, BTN siap mengoptimalkan alokasi kuota yang diberikan dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, BP Tapera, serta mitra pengembang di berbagai wilayah.

"Transformasi digital dan optimalisasi jaringan distribusi akan terus kami dorong agar proses pembiayaan semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran," tutur Nixon.

Dengan konsistensi kinerja sejak 2025 hingga awal 2026, BTN menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembiayaan perumahan rakyat serta institusi perbankan dengan kapasitas terbesar dalam mendukung pemerataan akses hunian layak dan terjangkau di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewajibkan 58,03% atau sekitar Rp34,57 triliun dari pagu anggaran dana desa senilai Rp60,57 triliun untuk program Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih.

Ketentuan itu tertuang dalam
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Aturan itu mengubah ketentuan sebelumnya alias PMK No. 145/2023, yang belum mengatur alokasi khusus untuk program koperasi di desa.

Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026 secara spesifik menyatakan bahwa penyesuaian alokasi Dana Desa akibat kebijakan pemerintah untuk mendukung implementasi KDMP ditetapkan sebesar 58,03% dari pagu Dana Desa setiap Desa, atau mencapai total nominal sebesar Rp34,57 triliun.

Dengan total pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar Rp60,57 triliun, sisa anggaran—di luar untuk Koperasi Merah Putih—tinggal sebesar Rp25 triliun. Besaran tersebut dialokasikan sebagai pagu Dana Desa reguler.

"Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan: ... e. dukungan implementasi KDMP," sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e aturan tersebut.

Penggunaan dana tersebut secara rinci diarahkan pada pembayaran angsuran dalam rangka pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP.

Seiring dengan besarnya alokasi tersebut, skema pencairannya pun dipisahkan secara eksklusif. Berdasarkan Pasal 22 ayat (4), penyaluran Dana Desa untuk dukungan implementasi KDMP tidak lagi ditransfer lewat Rekening Kas Daerah (RKUD), melainkan disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampung penyaluran dana.

Sebagai insentif tambahan, pemerintah juga memasukkan status pembentukan KDMP dan kinerja usahanya sebagai kriteria krusial. Desa yang memiliki kinerja usaha KDMP berpeluang mendapatkan kucuran tambahan berupa Insentif Desa yang diambil dari alokasi dana sebesar Rp1 triliun yang dihitung pada tahun anggaran berjalan seperti yang diatur Pasal 7 ayat (3).

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," tutup Pasal 65 peraturan yang diteken Purbaya pada 9 Februari 2026 dan diundangkan pada 12 Februari 2026 itu.

Duit SAL untuk Himbara

Selain dana desa, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan PMK No.63/2025. Total ada Rp16 triliun duit yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih alias SAL APBN 2025 yang disuntikkan ke Himbara untuk mendukung pembiayaan KDMP.

Aturan itu terbit saat jabatan menteri keuangan masih dipegang oleh Sri Mulyani Indrawati. Pada waktu itu, Sri Mulyani menuturkan bahwa penempatan dana itu dilakukan supaya tidak ada lagi alasan keterbatasan likuiditas dari Himbara.

"Itu adalah dananya pemerintah yang tadinya ada di Bank Indonesia. Kami ambil, kami taruh di Himbara. Sehingga Himbara tidak ada alasan likuiditas yang tidak ada, mereka bisa menyalurkan ke koperasi," jelasnya pada rapat bersama DPD, Selasa (2/9/2025).

Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan bahwa dana Rp83 triliun akan ditempatkan ke Himbara untuk disalurkan ke Kopdes dengan suku bunga kecil sekitar 2%. Sri Mulyani, menuturkan bahwa suntikan modal ke Kopdes akan memunculkan entrepreneur.

Dia juga berharap para kepala desa yang dalam hal ini adalah sebagai pengampu juga memiliki perhatian dan juga komitmen serta kepemilikan terhadap program tersebut.

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berkoordinasi dengan Menteri Desa terkait dengan penggunaan Dana Desa sebagai jaminan. Pada tahun depan, Dana Desa dianggarkan Rp60 triliun. "Untuk tadi dana desa kami juga bekerja sama dengan Menteri Desa. Untuk menjelaskan kalau dana desanya sekian X rupiah, jangan sampai nanti kalau sampai koperasinya enggak bisa nyicil," paparnya.

Aturan Dana Desa Sebelumnya

Selain ketentuan di atas, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengubah fokus prioritas penggunaan Dana Desa 2025 melalui implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/2025.

Beleid baru itu mewajibkan pemerintah desa untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran dana desa tahun anggaran 2025 sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, perlu perubahan atas PMK 108/2026," tertulis dalam pertimbangan PMK 81/2025.

Sebelumnya dalam PMK 108/2024, prioritas Dana Desa hanya difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan dan hewani, pencegahan stunting, serta permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kini, aturan baru menambahkan dukungan bagi Koperasi Merah Putih sebagai prioritas baru.

Komitmen Kepala Desa Jadi Syarat Penyaluran

Perubahan signifikan terlihat pada persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I. Kepala Desa kini diwajibkan melampirkan Surat Pernyataan Komitmen sebagai syarat administratif.

Dalam surat tersebut, Kepala Desa harus menyatakan komitmennya untuk mendukung pembentukan koperasi merah putih melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Jika belum teranggarkan dalam APBDes murni maka pemerintah desa wajib memuatnya dalam APBDes Perubahan atau peraturan penjabaran APBDes seperti yang diatur dalam lampiran PMK 81/2025.

Adapun ketentuan teknis penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (earmarked) tetap dilakukan dalam dua tahap, yaitu Tahap I sebesar 60% (paling lambat Juni) dan Tahap II sebesar 40% (paling cepat April), sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1).

Dana Desa sebagai Penjamin

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa pembangunan fisik 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang disalurkan ke pemerintah desa lewat Dana Desa.

Purbaya menjelaskan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) akan menjadi pelaksana pembangunan fisik Kopdes/Kel Merah Putih. Adapun, dana pembangunan akan dikucurkan oleh bank-bank BUMN alias Himbara sebagai pinjaman.

Kendati demikian, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan Himbara tidak perlu khawatir Agrinas gagal bayar karena akan dijamin oleh APBN.

"Agrinas pinjem ke Himbara, nanti setiap tahun pemerintah cicil Rp40 triliun atau lebih untuk pembayaran pinjaman tadi, setiap tahun selama 6 tahun ke depan. Jadi pinjamannya secure [terjamin], perbankan enggak menghadapi risiko yang signifikan," kata Purbaya kepada wartawan, Minggu (16/11/2025).

Artinya, jika pemerintah menyicil Rp40 triliun ke Himbara selama enam tahun maka total dana APBN yang akan dipakai untuk pembangunan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih mencapai Rp240 triliun.

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan pihaknya akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur selama baru pendanaan pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih tersebut.

"Itu gampang kok [penerbitan PMK-nya], cuma coret 1-2 baris, selesai," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri mengungkap skema pembiayaan terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan skema pembiayaan pembangunan itu berasal dari tiga sumber. Misalnya, dari dana koperasi Polda atau Polres yang dikelola anggota.

"Kedua menggunakan dana pinjaman bank himbara dan ketiga kerja sama dengan mitra YKB [Yayasan Kemala Bhayangkari]," ujar Isir saat dihubungi, Jumat (13/2/2025).

Kemudian, Johnny mengungkap sejauh ini Polri telah memiliki 1.179 SPPG. Dari ribuan itu 411 di antaranya telah beroperasi, 162 SPPG masih persiapan operasional, 499 SPPG tahap pembangunan, dan 107 SPPG masih tahap groundbreaking.

Dia juga merincikan secara total SPPG korps Bhayangkara tersebar di Jawa Tengah. Diikuti Jawa Timur sebanyak 131 SPPG, Sumatra Utara 117 SPPG, Banten 63 SPPG dan Jawa Barat 62 SPPG.

Di samping itu, Kasatgas MBG Polri, Irjen Nurworo Danang mengemukakan soal rencana pembangunan dapur MBG atau SPPG di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).

Namun, pembangunan SPPG di wilayah 3T ini memiliki tantangan yang berkaitan dengan faktor keamanan, seperti potensi penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB), khususnya wilayah Papua Tengah atau Papua Pegunungan.

Oleh sebab itu, pihak Polri bakal terlebih dahulu untuk melakukan survei pada lokasi yang akan menjadi lokasi pembangunan SPPG Polri. Selain itu, koordinasi aparat setempat, pemerintah daerah hingga tokoh masyarakat bakal dilakukan secara intensif untuk membahas pembangunan dapur MBG ini.

"Sepanjang memungkinkan itu bisa dibangun SPPG, Polri akan berupaya memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, khususnya di wilayah terpencil," ujar Danang.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menilai pergerakan harga saham himpunan bank milik negara atau Himbara akan mengikuti kekuatan fundamental masing-masing perusahaan meski pasar sedang berfluktuasi tinggi.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria meyakini bahwa fundamental emiten bank pelat merah menunjukkan performa yang solid.

Hal tersebut didasarkan pada pemahaman mendalam lembaga tersebut terhadap struktur aset dan liabilitas setiap entitas perbankan yang dikelola.

“Buat saya saham itu akan mengikuti fundamental. Dan saya sangat percaya bahwa fundamental perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk perbankan, saat ini sangat baik,” ujar Dony di Jakarta, Selasa (10/2/2026) malam.

Dia menjelaskan kondisi fundamental yang kuat itu tecermin dari kinerja aset maupun liabilitas bank BUMN yang menunjukkan performa positif.

Menurutnya, hal ini dapat tercapai lantaran Danantara melakukan pengendalian secara intensif terhadap perusahaan yang berada dalam pengelolaannya.

Secara spesifik, Dony menyoroti kinerja dua raksasa perbankan Tanah Air, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). Dia menilai kedua emiten bank tersebut menunjukkan performa fundamental yang sangat terjaga dan luar biasa.

“Dari sisi fundamentalnya saja, keyakinan Danantara sangat bagus, karena baik aset maupun liabilitasnya menghadapi performa yang luar biasa,” lanjutnya.

Meski memberikan sinyal positif terhadap prospek Himbara, Dony yang juga menjabat Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN menuturkan dirinya tidak dalam posisi untuk memengaruhi keputusan investasi publik di pasar saham.

Dia menyebutkan bahwa keterbukaan informasi tersebut murni berdasarkan data pengelolaan yang dilakukan Danantara secara institusional.

“Silakan kepada masyarakat, saya tidak bisa memengaruhi. Tetapi paling tidak saya bisa menyampaikan bahwa perbankan BUMN hari ini secara fundamental berada dalam kondisi yang baik,” pungkasnya.

Dalam perkembangan sebelumnya, Bank Mandiri membukukan laba yang diatribusikan kepada pemilik senilai Rp56,3 triliun pada 2025. Angka ini naik 0,93% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp55,78 triliun.

Sementara itu, BNI meraup laba bersih tahun berjalan sebesar Rp20,11 triliun hingga Desember 2025. Raihan tersebut menyusut 7,15% year on year (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp21,66 triliun.

Adapun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) tercatat membukukan laba bersih konsolidasian senilai Rp3,5 triliun dengan aset mencapai Rp527,79 triliun, tumbuh 12,4% secara tahunan. Di sisi lain, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) diketahui belum merilis kinerja sepanjang tahun lalu.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mengonfirmasi rencana pertemuan dengan lembaga pemeringkat Moody’s Ratings sebagai respons atas revisi prospek lima bank besar di Indonesia yang turun dari posisi stabil menjadi negatif.Otoritas menekankan bahwa tidak ada masalah mendasar maupun struktural yang perlu dicemaskan dalam sektor perbankan nasional .

Kendati belum pasti pertemuan yang direncanakan tersebut, OJK memastikan bakal terbuka menjabarkan data dan kondisi yang terjadi. Moody's Revisi Outlook 5 Bank Besar Indonesia, BTN Angkat Suara



"Sebenarnya cukup dengan data informasi yang jelas dan arah kebijakan yang akan kita lakukan. Mulai dari rules, regulation, data, sampai outlook kebijakan, itu semua akan kita siapkan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Rae kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dian berpandangan bahwa perubahan prospek ini tidak menggambarkan adanya kelemahan pada kondisi bank secara perorangan. Rapor Moody’s Rating jadi Momentum Pemerintah Benahi Kebijakan Fiskal

“Kami tidak khawatir, karena secara struktural tidak ada isu. Secara fundamental juga tidak ada isu yang terkait dengan panggilan kita itu,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa pertemuan dengan Moody’s nantinya akan berfungsi sebagai forum klarifikasi yang tidak hanya dilakukan oleh OJK sendiri, melainkan juga menggandeng Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Penyampaian informasi yang didukung data dianggap sebagai faktor kunci untuk memaparkan kondisi sebenarnya perbankan nasional kepada lembaga pemeringkat global tersebut.

“Ini homework bersama. KSSK juga mungkin ikut bertanggung jawab untuk menjelaskan. Kita sudah familiar dengan cara kerja Moody’s, termasuk penilaian terhadap faktor prudential, governance, dan manajemen risiko,” ucapnya.

Di mata OJK, menjelaskan sektor perbankan kepada lembaga pemeringkat cenderung lebih mudah sebab aturannya tidak hanya mengacu pada regulasi dalam negeri, namun juga standar internasional. Aspek tata kelola (governance) hingga manajemen risiko dianggap sudah berjalan dalam koridor yang kokoh.

“Kalau mereka menanya secara individual bank, justru lebih gampang menjelaskannya. Dari sisi prudential, governance, sampai risk management, semuanya ada,” ungkap Dian.

Walaupun waktu pasti pertemuan dengan Moody’s belum ditetapkan, OJK berkomitmen menyusun data dan informasi yang menyeluruh, mencakup regulasi, kondisi terkini industri perbankan, serta arah kebijakan di masa depan.

OJK juga meyakini bahwa langkah Moody’s ini tidak akan mengguncang stabilitas perbankan nasional secara signifikan. Perubahan prospek ini dianggap hanya sebagai cerminan dari penurunan prospek Indonesia secara umum.

“Saya optimistis tidak akan ada dampak signifikan. Ini konsekuensi dari penurunan outlook secara keseluruhan, karena outlook Indonesia berubah, tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjelaskan,” katanya.

Adapun lima bank terdampak yang masuk penilaian Moody's adalah empat bank himbara, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan satu bank swasta, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Seperti BTN yang dalam penilaian Moody's tengah menghadapi tantangan struktural, seperti soal tingginya porsi restrukturisasi kredit dan rendahnya tingkat likuiditas.

Pengamat Perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan menekankan, Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan menjadi penting dalam isu koreksi outlook perbankan oleh Moody's. Ini karena bank merupakan lembaga intermediasi yang sangat bergantung pada kepercaya masyarakat.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk proyek pembangunan rumah susun bersubsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat.

"Saya dua hari lalu ketemu sama Pak Rosan (CEO Danantara). Danantara akan support betul," kata Ara saat ditemui di kantor kementerian PKP, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dia juga meminta dukungan bank yang tergabung dalam Himbara untuk mengalokasikan anggarannya dalam pembiayaan rusun bersubsidi Meikarta.

Menurutnya, perkembangan pembangunan rusun kian serius seiring dilakukannya land clearing sejak awal 2026.

Ara mengatakan sedikitnya ada 18 tower rusun, dengan total 30 lantai di setiap towernya. Total rusun yang dibangun bisa mencapai 141 ribu unit. "Itu sudah pasti rumah susun subsidi terbesar di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Ara memastikan implementasi proyek program rumah susun bersubsidi di lahan bekas apartemen Meikarta bakal berlandaskan tata kelola yang transparan. Ini merujuk proyek Meikarta yang digarap Lippo Group dulu menimbulkan masalah dengan konsumen.

"Jangan mengulangi cara yang sudah tahu salah, sudah tahu gagal, diulang-ulangi terus dengan orang yang sama dan metode yang sama," kata Ara.

Ara menekankan soal pembiayaan yang menjadi satu di antara isu realisasi rusun bersubsidi Meikarta. Oleh karena itu, perlu ada intervensi dari perbankan mendukung pembiayaan.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com – Petrokimia Gresik memperkuat transformasi bisnis melalui penerapan digital Supply Chain Financing (SCF) untuk mendorong efisiensi pengelolaan keuangan dan menjaga kelancaran rantai pasok.

Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik Adityo Wibowo mengatakan, penerapan SCF menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi pembayaran sekaligus memperkuat ketahanan finansial mitra usaha. Program ini dijalankan dengan menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Implementasi SCF ini juga terbukti mampu mendukung kelancaran pasokan barang dan jasa, sehingga proses produksi dan distribusi ke depan dapat berjalan semakin baik dan lancar, dalam upaya melanjutkan swasembada pangan nasional,” ujar Adityo melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/2/2026).

Program digital SCF tersebut diarahkan untuk memastikan proses bisnis di sepanjang rantai pasok berjalan lebih tertata, seiring meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dan ketepatan arus kas dalam kegiatan operasional perusahaan.

Selain itu, Petrokimia Gresik menilai penguatan sistem pembiayaan rantai pasok menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan input produksi dan distribusi produk ke berbagai wilayah.

Skema Pembayaran Lebih Cepat untuk Mitra

Adityo menambahkan, penerapan SCF juga sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta komitmen perusahaan dalam membangun kemitraan berkelanjutan dengan para pemasok.

Melalui skema SCF, mitra kerja dapat memperoleh percepatan pembayaran atas tagihan yang telah terverifikasi, dengan biaya pembiayaan yang lebih kompetitif dibandingkan mekanisme konvensional.

Dengan peran perusahaan sebagai anchor company, skema ini dinilai mampu memberikan kepastian arus kas bagi pemasok, sekaligus mendukung kelancaran operasional di seluruh ekosistem grup.

Petrokimia Gresik mengembangkan SCF melalui pemanfaatan sistem digital terintegrasi serta kerja sama dengan lembaga keuangan, sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh mitra usaha.

Perkuat Kolaborasi Jangka Panjang

Transformasi digital di sektor pembiayaan ini juga diharapkan memperkuat kolaborasi jangka panjang antara perusahaan dan mitra usaha, seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem rantai pasok yang efisien dan berdaya saing.

“Program ini tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi mitra usaha, sebagai bagian penting dari rantai pasok perusahaan,” tutur Adityo.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) akan memfokuskan bisnisnya pada segmen consumer banking, usai resmi menyandang status persero.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan kehadiran BSI melengkapi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang sudah ada saat ini.

“Kami bersyukur mendapatkan amanah untuk menjadi BUMN baru. Jadi BSI ini melengkapi Himbara yang sudah ada saat ini,” kata Anggoro dalam Konferensi Pers Kinerja Tahun 2025 BSI secara daring, Jumat (6/2/2026).

Untuk diketahui, status baru ini merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Desember 2025 terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum pada 23 Januari 2026 serta disampaikan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia.

Dia menjelaskan, sejauh ini, sejumlah Himbara yang sudah lebih dulu ada memiliki fokus segmennya masing-masing, menyesuaikan kapabilitas perusahaan. Misalnya, Bank Mandiri fokus pada segmen wholesale, BRI pada segmen UMKM, dan BTN yang fokus pada segmen perumahan.

Guna melengkapi bank BUMN yang sudah ada, Anggoro menyebut bahwa perseroan akan memfokuskan bisnisnya pada segmen consumer banking serta islamic ecosystem.

“Kami di bangsa Indonesia tentu saja melengkapi produk-produk layanan di masyarakat dengan memfokuskan diri pada consumer banking. Consumer banking yang juga fokus pada islamic ecosystem,” ungkap Anggoro.

Mengingat BSI telah mengantongi license bullion bank pada Februari tahun lalu, maka bullion banking juga menjadi fokus BSI pada tahun ini.

Khusus untuk islamic ecosystem, Anggoro menjelaskan bahwa pihaknya akan menyasar Muhammadiyah, NU, rumah sakit, sektor pendidikan, hingga IHC. Ini sektor-sektor yang kita fokuskan.

“Jadi inilah ceruk pasar yang menjadi fokus kami di bangsa Indonesia, melengkapi dari Himbara yang saat ini sudah memiliki segmen masing-masing,” tuturnya.

Dia mengharapkan status baru BSI sebagai BUMN baru diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih lengkap kepada masyarakat Indonesia serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terus mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada UMKM. Perbankan diharapkan tidak hanya memacu kredit ke kelompok konglomerasi.

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza mengatakan Himbara mendapatkan penugasan porsi penyaluran KUR lebih dari 90%. Untuk itu, Helvi berharap bank pelat merah konsisten menggenjot penyaluran KUR tersebut.

“Kemarin Bapak Presiden dalam amanahnya, beliau menekankan bagaimana kedisiplinan yang harus dilakukan oleh Himbara, karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan dalam konteks semata-mata untuk bisnis konglomerasi,” kata Helvi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).

Namun, Helvi menyampaikan pemerintah melalui Kementerian UMKM membuat kebijakanCorporate Business Responsibility(CBR) jika Himbara ingin mengucurkan pembiayaan kepada usaha besar maupun konglomerasi.

“Kalau Himbara mau membantu usaha besar maupun konglomerasi, mereka harus melakukan beberapa program CBR yang bermuara kepada kemitraan dengan usaha menengah. Menengah membina usaha kecil, kecil membina usaha mikro,” terangnya.

Menurutnya, skema tersebut menjadi kunci untuk memperkuat keterhubungan UMKM Indonesia ke rantai nilai global (global value chain) yang hingga kini masih lemah.

“Ini maksudnya yang sudah besar itumonggobersainglah di tingkat internasional, tetapi rantai pasoknya yaitu UMKM itu harus dibina,” tuturnya.

Jika menengok kinerja 2025, nilai penyaluran KUR tercatat sebesar Rp270 triliun dengan 2,26 juta debitur penerima KUR. Dari sana, porsi penyaluran sektor produksi mencapai 60,7% dan telah memenuhi target 60%.

Dari sisi debitur, Kementerian UMKM mencatat terdapat 2,75 juta debitur baru tercatat dan 1,54 juta debitur graduasi. Per Desember 2025, tercatat penerbitan 3,07 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), 2,86 juta sertifikat halal, dan 1,03 juta SNI BINA UMK.

Adapun, rasio kredit UMKM Indonesia baru mencapai18,05% dengan suku bunga sekitar 5,50%. Angkanya masih tertinggal dibanding negara pembanding seperti Korea Selatan (32,3%, bunga 2,5%) dan China (42,22%, bunga 3%). Pada saat yang sama, SDGs Score Indonesia sebesar 66,95% masih berada di bawah negara lain yang berada pada kisaran 70–78%.