Pemerintah menarik utang mencapai Rp 40 triliun melalui lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu (18/2). Penarikan utang ini lebih besar dibandingkan target indikatif sebesar Rp 33 triliun meski penawaran yang masuk cenderung turun dibandingkan lelang sebelumnya.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menunjukkan, total penawaran yang masuk sebesar Rp 63.061 triliun. Angka ini lebih kecil dari penawaran yang masuk dalam lelang sebelumnya pada 3 Februari 2025 sebesar Rp 76,58 triliun, dan semakin turun dibandingkan lelang pada 20 Januari 2026 sebesar Rp 82,9 triliun.

DJPPR Kemenkeu melaporkan, lelang periode 18 Februari 2025 dilakukan untuk seri SPN01260322 (new issuance), SPN03260521 (new issuance), SPN12270204 (reopening), FR0109 (reopening), FR0108 (reopening), FR0106 (reopening), FR0107 (reopening), FR0102 (reopening) dan FR0105 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Serapan terbesar berasal dari seri FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp 16,4 triliun dari penawaran masuk Rp24,16 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,67712% dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Serapan terbesar berikutnya dari seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp 12,3 triliun dari penawaran masuk Rp 21,07 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,37998% dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp 3,25 triliun dari seri FR0106 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp 4,34 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,59975% dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Dari seri SPN12270204 (pembukaan kembali), pemerintah menyerap dana senilai Rp2,5 triliun dari penawaran masuk Rp 4,78 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,76800% dengan jatuh tempo 4 Februari 2027.

Kemudian, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 1,65 triliun dari seri FR0105 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp 2,18 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,77991% dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Pemerintah menyerap nominal yang sama dari dua seri, yakni FR0107 (pembukaan kembali) dan FR0102 (pembukaan kembali), masing-masing sebesar Rp 1,6 triliun.

Untuk seri FR0107, penawaran masuk yang tercatat sebesar Rp 3,3 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,66957% dan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Sedangkan untuk seri FR0102, penawaran masuk tercatat sebesar Rp 2,23 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,74988% dan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Serapan terakhir berasal dari seri SPN01260322 (penerbitan baru) yang diserap penuh dari penawaran masuk Rp 700 miliar. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 4,5% dengan jatuh tempo 22 Maret 2026.

Sementara dari seri SPN03260521 (penerbitan baru), pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski menerima penawaran masuk sebesar Rp 300 miliar.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG turun 0,43% atau 36,15 poin ke level 8.274 pada penutupan perdagangan hari ini, Kamis (19/2). Harga saham perbankan ditutup lesu saat Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75%.

Harga saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) jeblok 3,79% ke level Rp 5.075; dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) turun 1,37% ke level Rp 7.175. Sementara harga saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) terkoreksi 1,57% ke level Rp 3.770; dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) melemah 0,89% ke level Rp 4.450.

Merujuk data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), volume transaksi perdagangan sepanjang hari ini mencapai 53,30 miliar saham dan frekuensi sebanyak 3,33 juta kali. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp 14.998 triliun dengan total nilai transaksi sebesar Rp 26,23 triliun. Sebanyak 326 saham menguat, 366 saham terkoreksi dan 127 saham stagnan.

Sebanyak lima dari 11 sektor yang ada di BEI parkir di zona merah. Selain sektor keuangan, harga saham-saham emiten sektor teknologi juga terpantau turun 1,16% secara sektoral. Misalnya, harga saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) turun 1,95% ke level Rp 2.510; PT DCI Indonesia Tbk (DCII) anjlok 5,68% ke level Rp 212.000, dan; PT Wir Asia Tbk (WIRG) turun 1,19% ke level Rp 83.

Di samping itu, harga saham emiten industri logam mulia emas justru naik. Harga saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik 4,44% ke level Rp 4.230; PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) naik 4,13% ke level Rp 1.765; dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) naik 7,29% ke level Rp 3.530.

Dari sisi banyaknya nilai perdagangan, saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) paling banyak ditransaksikan hari ini, yaitu Rp 2,88 triliun. Disusul oleh PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) yang diperdagangkan sebesar Rp 1,15 triliun dan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) sebesar Rp 1,05 triliun.

Daftar top gainers hari ini:

• PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) naik 15,29% ke level Rp 905.
• PT Merry Riana Edukasi Tbk (MERI) naik 9,72% ke level Rp 158.
• PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) naik 7,30% ke level Rp 9.550.

Daftar top losers hari ini:

• PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) turun 6,02% ke level Rp 125.
• PT DCI Indonesia Tbk (DCII) turun 5,68% ke level Rp 212.000.
• PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) turun 4,17% ke level Rp 46.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan sebanyak 267 perusahaan tercatat belum memenuhi free float sebanyak 15%. Hal itu terungkap dalam Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham per 31 Desember 2025 yang disampaikan oleh perusahaan tercatat kepada BEI.

Free float adalah porsi saham perusahaan terbuka (emiten) yang dimiliki oleh publik atau masyarakat dan tersedia untuk diperdagangkan secara bebas, tidak termasuk saham yang dikuasai pengendali, direksi, komisaris, atau karyawan. OJK menetapkan kenaikan batas free float menjadi minimal 15% untuk meningkatkan likuiditas dan transparansi pasar.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, berdasarkan pemantauan bursa terhadap laporan tersebut, terdapat 267 emiten yang telah memenuhi ketentuan free float minimum 7,5%, namun masih belum mencapai batas 15%.

“Potensi tambahan market cap dari ke-267 perusahaan tercatat tersebut yang harus diserap oleh pasar untuk memenuhi free float 15% sekitar Rp 187 triliun,” kata Nyoman dalam keterangannya, Kamis (19/2).

Adapun BEI juga telah melaporkan hampir 900 emiten telah memenuhi kewajiban kepemilikan saham publik atau free float dengan batas minimal 7,5% dari total saham tercatat. Data tersebut merujuk pada dokumen yang sama, yaitu Laporan Bulanan Registrasi Kepemilikan Efek (LBRE) per 31 Desember 2025.

Informasi tersebut disampaikan BEI melalui Pengumuman Nomor Peng-S-00006/BEI.PLP/02-2026 terkait status pemenuhan ketentuan jumlah saham free float dan jumlah pemegang saham.

Berdasarkan laporan tersebut, terdapat 894 perusahaan tercatat yang telah menyampaikan LBRE dan memenuhi ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A serta Peraturan Bursa Nomor I-V. Ketentuan V.1.1 Peraturan Bursa Nomor I-A mengatur bahwa perusahaan tercatat di Papan Utama dan Papan Pengembangan wajib memiliki saham free float paling sedikit 50 juta saham dan minimal 7,5% dari total saham tercatat.

Adapun pada Papan Akselerasi, sesuai Peraturan Bursa Nomor I-V, jumlah saham free float minimal sebesar 7,5% dari total saham tercatat. Sementara itu, ketentuan V.1.2 dalam kedua peraturan tersebut mewajibkan perusahaan tercatat memiliki sedikitnya 300 pemegang saham yang tercatat sebagai nasabah pemilik Single Investor Identification (SID).

“Pemantauan atas pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan berdasarkan data LBRE yang disampaikan oleh perusahaan tercatat sesuai ketentuan Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,” tulis BEI dalam pengumumannya, dikutip Kamis (19/2).

Untuk data jumlah pemegang saham yang merupakan nasabah pemilik SID, BEI mengacu pada data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Di sisi lain, BEI mengungkapkan 49 perusahaan tercatat belum memenuhi ketentuan tersebut.

Secara terperinci, sebanyak 18 perusahaan telah menyampaikan LBRE, namun belum memenuhi persyaratan free float dan atau jumlah pemegang saham. Sementara 31 perusahaan lainnya tidak menyampaikan LBRE per 31 Desember 2025 sehingga dinyatakan tidak memenuhi ketentuan karena tidak terdapat data yang dapat ditelaah oleh bursa.

Selain itu, terdapat 13 perusahaan tercatat yang dikecualikan dari kewajiban pemenuhan ketentuan V.1.1 dan/atau V.1.2 dalam kedua peraturan tersebut.

Sebelumnya, BEI telah membekukan perdagangan saham terhadap 38 perusahaan tercatat per 29 Januari 2026. Sanksi tersebut disampaikan melalui Pengumuman Bursa Nomor Peng-S-00003/BEI.PLP/01-2026 tertanggal 30 Januari 2026 terkait pemenuhan kewajiban free float per 31 Desember 2025.

Di antara emiten-emiten yang belum memenuhi ketentuan tersebut antara lain PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI), PT Cahaya Bintang Medan Tbk (CBMF), PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Dewata Freightinternational Tbk (DEAL) hingga PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL).

Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat ke 3,2% di 2026, dipicu oleh tarif resiprokal Amerika Serikat dan tensi geopolitik.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan prospek perekonomian global masih berada dalam tren melambat disertai ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Selain tertekan oleh tarif resiprokal AS dan tensi geopolitik global, perlambatan juga dibarengi oleh perbedaan kinerja pertumbuhan antarnegara.

Perrry mengatakan perekonomian AS diperkirakan meningkat, ditopang oleh stimulus fiskal dan investasi melimpah di bidang artificial intelligence (AI). Sementara itu, ekonomi Eropa dan Jepang diproyeksikan melambat akibat penurunan kinerja ekspor, sejalan dengan perlambatan ekonomi global serta permintaan domestik yang belum kuat.

Ekonomi Tiongkok juga masih dalam tren melambat akibat konsumsi rumah tangga yang belum pulih kuat. Di sisi lain, ekonomi India dinilai belum menunjukkan penguatan berarti, dengan permintaan domestik dan kinerja sektor eksternal yang cenderung menurun.

Dari sisi pasar keuangan global, Perry menilai ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) masih terbuka seiring kondisi pasar tenaga kerja AS yang melemah. Namun demikian, imbal hasil US Treasury (UST), khususnya tenor panjang, tetap tinggi akibat meningkatnya risiko fiskal AS.

“Perkembangan ini mendorong aliran modal ke negara berkembang terjadi secara selektif, terutama ke saham dan obligasi jangka pendek,” katanya.

Di tengah kondisi tersebut, indeks dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) terpantau melemah, sementara permintaan terhadap aset safe haven meningkat dan mendorong kenaikan harga emas.

Ke depan, Perry menegaskan ketidakpastian ekonomi global diperkirakan masih tinggi. Karena itu, diperlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik dari dampak rambatan global.

“Diperlukan penguatan respons kebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi,” kata Perry.

Investor ramai-ramai menjual saham kontraktor tambang PT Hillcon Tbk (HILL). Hingga kini, harganya sudah merosot hingga 66,47% dalam sebulan terakhir.

Tak hanya itu, antrean jual tembus 2,16 juta lot tatkala saham HILL anjlok menyentuh auto reject bawah (ARB) 15% dan terjun ke Rp 68 pada perdagangan Rabu (18/2) kemarin. Padahal, jika melihat sahamnya pada awal tahun lalu, HILL sempat bertengger di Rp 468 pada 3 Januari 2025.

Lalu apabila menilik antrian jual pada perdagangan sesi pertama hari ini, Kamis (19/2) sebanyak 1,97 lot antre jual saham HILL. Tak hanya itu, sahamnya kini ARB lagi atau rontok 14,71% ke Rp 58.

Jika menilik kepemilikan sahamnya per Januari 2026, masyarakat menggenggam sebanyak 1,71 miliar saham atau 11,64%. Sementara PT Hillcon Equity Management (HEM) menguasai sebanyak 6,30 miliar saham atau 42,76%; PT CGS International Sekuritas Indonesia 2,95 miliar atau 20,02%, dan; PT Bukit Persada Indonesia sebanyak 2,38 miliar saham atau 16,,15%. Kemudian, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk menggenggam sebanyak 1,39 miliar atau 9,43% saham HILL.

Sebelumnya, anak usaha HILL yakni PT Hillconjaya Sakti terjerat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Hillconjaya Sakti menerima panggilan sidang pertama dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara Permohonan PKPU Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Jkt.Pst. Permohonan PKPU tersebut diajukan oleh PT Tri Nusantara Petromine.

RKAB PT Weda Bay Nickel (WBN) Dipangkas 71,43%

Pemerintah belum lama ini memangkas produksi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) PT Weda Bay Nickel (WBN) hingga 71,43% menjadi hanya 12 juta ton tahun ini. Padahal sebelumnya produksi WBN dalam RKAB tahun lalu mencapai 42 juta ton.

Hillcon (HILL) adalah kontraktor pertambangan Weda Bay Nickel. Pada 1 September 2021, anak usaha HILL yakni PT Hillconjaya Sakti (HS) menandatangani kontrak dengan PT Weda Bay Nickel (WBN) untuk pekerjaan penambangan nikel selama empat tahun, mencakup land clearing hingga ore hauling dan barging di area konsesi WBN.

Berdasarkan addendum tertanggal 1 April 2024, masa kerja sama tersebut diperpanjang selama empat tahun.

Adapun Weda Bay merupakan tambang nikel yang berlokasi di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Tambang ini dimiliki oleh Tsingshan Holding Group Co, Eramet SA Prancis, dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Bila menilik laporan keuangannya, Weda Bay Nickel berkontribusi ke pendapatan HILL dengan nilai mencapai Rp 387,68 miliar sepanjang Januari 2025–September 2025.

Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyita 148,25 hektare lahan tambang milik PT Weda Bay Nickel, karena lahan tersebut beroperasi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffry Huwae menyebut penertiban perusahaan nikel itu menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam menjaga tata kelola energi dan sumber daya mineral.

"Mereka punya izin tambang, tapi mereka tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Hutan," kata Jeffri dalam keterangan resmi pada 2025 lalu.

Di samping itu, HEM selaku pengendali HILL sempat melepas sebagian kepemilikan sahamnya di emiten kontraktor pertambangan itu pada Senin (9/2) pekan lalu. Transaksi tersebut menyebabkan porsi kepemilikan saham dan hak suara HEM di HILL turun tipis.

Jumlah saham yang dilego dalam transaksi tersebut sebanyak 1.267.500 saham di harga Rp 140 per unit melalui skema repurchase agreement alias REPO. Pascapenjualan, kepemilikannya berkurang menjadi 6,2 miliar saham atau setara 42,09%. HEM tetap akan mempertahankan pengendaliannya atas HILL.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani membeberkan rencana pemerintah menyalurkan produk Perhutanan Sosial ke dapur-dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rencana ini berpotensi membuka peluang ekonomi besar bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Bila merujuk pada laporan Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 19 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias penyelenggara dapur MBG.

“Madu bisa kami sachet-kan, kami masukkan ke SPPG. Untuk daya tahan tubuh anak, daya tahan ibu-ibu, manula,” kata Catur, dalam diskusi bertajuk Aksi Kolaborasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Pascabencana di Jakarta, pada Kamis (19/2).

Pihaknya juga merencanakan penggabungan beberapa KUPS berdasarkan komoditasnya untuk menjadi Koperasi Usaha Perhutanan Sosial. Koperasi ini akan menjadi bagian dari Koperasi Desa Merah Putih (KSMP).

“Kalau dimasukkan dalam gerai KDMP, penjualannya lebih meluas,” ucapnya. Jadi, bila sebelumnya KDMP menjual produk-produk buatan industri, perlahan bisa beralih menjual produk-produk hasil Perhutanan Sosial.

Untuk itu, rencana-rencana ini harus dicantumkan dalam dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS).

Bank Indonesia mencatat, nilai tukar rupiah melemah 0,56% sepanjang bulan ini ke level 16.880 per dolar AS hingga Rabu (18/2). Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai, posisi rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued.

Menurut Perry, pelemahan rupiah dipengaruhi tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Selain itu, menurut dia, meningkatnya permintaan valas dari korporasi domestik seiring kenaikan aktivitas ekonomi turut menekan rupiah.

Meski begitu, Perry menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Inflasi masih berada dalam sasaran 1,5%-3,5% pada 2026 dan 2027.

Untuk itu, ia mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan intensitas stabilisasi rupiah melalui intervensi di pasar non-deliverable forward (NDF) luar negeri (offshore) serta transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar domestik.

“Ke depan BI memandang nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat, didukung langkah stabilisasi yang konsisten serta fundamental ekonomi yang kuat," ujar Perry dalam konferensi pers, Kamis (19/2).

Rupiah, menurut dia, juga berpotensi menguat seiring imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik, inflasi rendah, dan prospek pertumbuhan yang meningkat

Di samping itu Perry juga menyampaikan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2026 tetap tinggi, yakni sebesar US$ 154,6 miliar. Angka tersebut setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

“Cadangan devisa kita berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor,” kata Perry.

Microsoft mengonfirmasi bahwa layanan AI Copilot telah mengekspos email rahasia pengguna. Perusahaan menyampaikan hal ini disebabkan oleh bug pada Office.

Bug memungkinkan AI Copilot merangkum email rahasia pelanggan selama berminggu-minggu tanpa izin.

Kerentanan itu pertama kali dilaporkan oleh Bleeping Computer, yang menyebutkan Copilot Chat membaca dan menguraikan isi email sejak Januari, bahkan jika pelanggan memiliki kebijakan pencegahan kehilangan data untuk mencegah masuknya informasi sensitif mereka ke dalam model bahasa besar alias large language model (LLM) Microsoft.

Copilot Chat memungkinkan pelanggan Microsoft 365 berbayar untuk menggunakan fitur obrolan berbasis AI di produk perangkat lunak Office, termasuk Word, Excel, dan PowerPoint.

Microsoft menyatakan bahwa bug, yang dapat dilacak oleh administrator dengan kode CW1226324, berarti bahwa draf dan pesan email terkirim ‘yang diberi label rahasia diproses secara tidak benar oleh obrolan Microsoft 365 Copilot’.

Raksasa teknologi itu mengatakan telah mulai meluncurkan perbaikan untuk bug di AI Copilot pada awal Februari. Juru bicara Microsoft tidak menanggapi permintaan komentar, termasuk pertanyaan tentang berapa banyak pelanggan yang terpengaruh oleh bug tersebut.

Awal pekan ini, departemen TI Parlemen Eropa memberi tahu para anggota parlemen bahwa mereka telah memblokir fitur AI bawaan pada perangkat kerja, dengan alasan kekhawatiran bahwa alat AI tersebut dapat mengunggah korespondensi yang berpotensi bersifat rahasia ke cloud.

Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra akhir tahun lalu tak hanya merusak permukiman, tapi juga menyapu ribuan hektare lahan Perhutanan Sosial di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di tengah kondisi prihatin di pengungsian, anggota-anggota Kelompok usaha Perhutanan Sosial atau KUPS mulai menyusun rencana penghijauan untuk pemulihan lingkungan dan pendapatan masyarakat.

"Kami ke depannya ingin membuat program untuk menghijaukan kembali dengan kopi, alpukat, kulit manis, dan buah-buahan markisa,” kata Perwakilan KUPS Renggali dari Desa Uning Mas, Aceh, Masmiko dalam diskusi tentang Perhutanan Sosial di Jakarta, Kamis (19/2).

Masmiko menjelaskan, bencana banjir dan longsor membuat desanya luluh lantak. "Luas hutan kami di Desa Uning Mas berjumlah 369 hektare. Sekarang tidak tahu jumlahnya berapa, karena tiga dusun di Desa Uning Mas hampir 80 persen terbawa longsor dan banjir,” ujarnya. Saat ini, banyak anggota KUPS masih tinggal di pengungsian.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani menyatakan dukungan terhadap upaya pemulihan Sumatra lewat perhutanan sosial. Dia merencanakan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai.

“Akan kami komunikasikan, dari KUPS butuhnya apa, kemudian pemerintah daerah butuh komoditas apa untuk diunggulkan, juga dari dunia usaha, kira-kira membutuhkan apa,” ucapnya. “Hasil yang ditanam itu selain untuk pemulihan ekologi, juga untuk pemulihan ekonomi dan sosial,” kata dia menambahkan.

Sungai Melebar hingga 180 Meter, Penghijauan Pascabencana Hadapi Tantangan

Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Ferdinal Asmi, menyatakan siap untuk menghijaukan kembali area terdampak bencana di wilayahnya. Tapi, dirinya meminta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, untuk membenahi sungai-sungai yang ada.

Pasalnya, imbas bencana banjir dan longsor, sungai-sungai menjadi sangat lebar. “Kalau menanam itu kami sangat siap, tapi sepanjang sungainya belum dikendalikan, percuma kami menanam di kiri-kanan sungai,” ucap dia.

Berdasarkan cerita Masmiko, sungai di desanya melebar dari sebelumnya 2-3 meter menjadi 150 meter atau bahkan 180 meter. Dia juga meminta pemerintah pusat turun tangan untuk menjaga aliran sungai. “Agar sungai itu bisa dimanfaatkan di kemudian hari,” kata dia.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebanyak Rp 276 triliun yang digelontorkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke sejumlah bank BUMN, beberapa bulan lalu, ternyata belum cukup mendorong kredit perbankan. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu mengatakan, saat ini pertumbuhan kredit masih di bawah 10%, tepatnya di sekitar di 7,9%.

Menurut dia, sejumlah kebijakan pemerintah yang memengaruhi perekonomian tahun ini, termasuk peningkatan likuiditas melalui penempatan dana SAL di perbankan, belum sepenuhnya berdampak pada penyaluran kredit. Menurutnya, tambahan likuiditas tersebut sejauh ini belum diterjemahkan ke perbankan.

“Jadi belum kelihatan dampaknya kepada peningkatan kredit,” kata Mari dalam acara OJK Institute Economic Outlook 2026 secara virtual, Kamis (19/2).

Di samping itu, Mari juga mengatakan pelonggaran kebijakan moneter juga belum mampu mendorong pertumbuhan kredit perbankan domestik. Ia menjelaskan Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan (BI rate) dari 6% menjadi 4,75% sepanjang 2025.

Namun, kebijakan tersebut belum cukup efektif menurunkan suku bunga kredit yang dinilai masih relatif tinggi. Ia menilai tingginya bunga kredit itu menjadi salah satu faktor yang menahan laju pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2025.

Selain itu, ia menyebut persoalan daya beli masyarakat juga turut menyebabkan lambatnya permintaan kredit. Defisit neraca pembayaran yang menekan nilai tukar rupiah juga menjadi faktor lain yang membebani stabilitas sektor keuangan dan berdampak pada perlambatan kredit domestik.

Ia menilai kondisi tersebut membuat pelaku usaha dan rumah tangga cenderung menahan ekspansi maupun konsumsi berbasis pembiayaan. Menurutnya, meskipun neraca perdagangan masih mencatatkan surplus, arus keluar modal (capital outflow) justru lebih dominan. Hal itu menyebabkan nilai tukar rupiah melemah sekitar 4% sepanjang tahun lalu.

“Jadi ini apakah masalah supply? Masalah supply sudah teratasi, tapi masalah demand untuk kredit ini mungkin ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan melemahnya daya beli dan seterusnya,” katanya.

Seiring dengan itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Hery Gunardi mengatakan, pertumbuhan kredit secara tahunan atau year-on-year (YoY) per Desember 2025 masih berada di level single digit. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi industri perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi.

Berdasarkan data survei Bank Indonesia, kata Hery, melambatnya kredit saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor permintaan (demand). Permintaan kredit baru tercatat menurun di sebagian besar segmen, terutama kredit konsumsi turun dari 62,9% menjadi 13,4%, serta segmen UMKM melemah dari 78,4% menjadi 58,8%.

Di sisi lain, rata-rata undisbursed loan justru meningkat menjadi sekitar 10,22%. Artinya, fasilitas kredit yang telah disetujui bank dan likuiditas sebenarnya tersedia, namun realisasi penarikan dana masih tertahan karena lemahnya permintaan.

“Ini mencerminkan sikap wait and see dari dunia usaha dan juga rumah tangga sebagai nasabah individu,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, Hery menegaskan tantangan perbankan saat ini bukan berada pada sisi pasokan dana, melainkan pada tingkat kepercayaan dan prospek usaha ke depan. Menurutnya yang dibutuhkan kini bukan sekadar tambahan likuiditas, tetapi menguatkan keyakinan pelaku usaha agar kembali berani melakukan ekspansi.

Ia menyoroti dua tren yang bergerak berlawanan, khususnya di segmen UMKM. Pertumbuhan kredit terus melambat sepanjang 2024 hingga 2025. Di saat yang sama, rasio kredit bermasalah (NPL) mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi.

“Hal ini menunjukkan tekanan arus kas pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih,” ucap Hery.

Ia juga menambahkan, pelemahan kredit sangat berkaitan dengan perlambatan di tiga sektor utama penyumbang produk domestik bruto (PDB), yakni manufaktur, pertanian, dan perdagangan.

“Ketiga hal ini memiliki porsi besar terhadap PDB sekaligus menyerap tenaga kerja signifikan sehingga kami melihat pertumbuhan ini melambat, permintaan pembiayaan juga ikut tertahan,” katanya.

Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18-19 Februari 2026. Keputusan ini diambil di tengah arus modal asing keluar dari aset portofolio di Indonesia.

Suku bunga deposit facility diputuskan tetap sebesar 3,75% dan lending facility tetap sebesar 5,50%.

"Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (19/2).

Perry mencatat, nilai tukar rupiah pada Rabu (18/2) bertengger di level 16.880 per dolar AS, melemah 0,56% dibandingkan akhir bulan lalu. Ia menjelaskan, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah meningkatnya permintaan valas korporasi domestik sejalan kenaikan kegiatan ekonomi.

"Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah telah dinilai rendah atau undervalued dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia," kata dia.

Di sisi lain, menurut Perry, inflasi terkendali sesuai sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027. Untuk itu, menurut dia, Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui intervensi di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri.

"Ke depan, Bank Indonesia memandang nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat dengan langkah-langkah stabilisasi yang terus dilakukan," kata dia.

BI pun memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2025 akan berada di kisaran 4,7%-5,5%. Sedangkan pada tahun depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat ke kisaran 4,9%-5,7%.

Film Indonesia kian kompetitif di pasar global dan domestik. Konten lokal mulai menyaingi popularitas drama Korea Selatan alias drakor di platform streaming video, sementara film AI berjudul ‘Nusantara: Gajah Mada’ raih penghargaan di Palme d'Or di Festival Film Cannes 2025.

Film AI berjudul ‘Nusantara: Gajah Mada’ itu diproduksi oleh Neyra Vision. Film buatan platform AI ini mendapatkan anugerah Film Dokumenter Terbaik di Festival Film Internasional AI selama Festival Cannes.

Dikutip dari saluran Neyra Vision di YouTube, film AI Nusantara berdasarkan kisah nyata yakni mengangkat perjalanan epik Gajah Mada tokoh legendaris yang mempersatukan nusantara.

“Film ini dibuat dengan kekuatan AI, memadukan sejarah, mitos, semangat, dan ketangguhan Indonesia kuno,” demikian dikutip dari channel YouTube Neyra Vision.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Indra Yudhistira (@indrayr)

Neyra Vision merupakan studio film AI. Perusahaan ini menggabungkan kecerdasan buatan, pembuatan film, dan pendidikan untuk membangun ekosistem kreatif berkelanjutan yang selaras dengan Indonesia Emas 2045.

Konten serial drama maupun film Indonesia juga mulai menyamai popularitas drama Korea Selatan alias drakor di aplikasi streaming video, seperti Netflix, VIU hingga Vidio.

Laporan terbaru dari Media Partners Asia (MPA) melalui platform pengukurannya, AMPD, menunjukkan langganan video on demand atau VOD premium di Asia Tenggara tumbuh 19% secara tahunan alias year on year (yoy) menjadi lebih dari 61 juta pelanggan berbayar di Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura.

Perubahan terbesar terjadi pada pola konsumsi konten. Untuk pertama kalinya, pada kuartal IV 2025, konten lokal Indonesia mencapai tingkat penonton yang setara dengan drama Korea Selatan atau drakor di layanan streaming premium.

Keduanya masing-masing mencatat pangsa sekitar 30% dari total penonton, dengan jangkauan mencapai 47% – 48% pengguna. Pencapaian ini menandai pergeseran struktural dalam preferensi penonton di Asia Tenggara, sekaligus menunjukkan meningkatnya daya tarik cerita lokal.

Sejumlah konten orisinal Indonesia bahkan masuk daftar tayangan paling banyak ditonton, terutama melalui platform Vidio. Tren ini memperlihatkan kekuatan komersial penceritaan domestik dalam mendorong pertumbuhan pelanggan dan keterlibatan pengguna.

Analis utama MPA Dhivya T menyebut fenomena ini sebagai perubahan besar dalam industri streaming di Asia Tenggara. Menurut dia, meskipun drama Korea atau drakor masih menjadi daya tarik utama di Asia Tenggara, produksi lokal kini memainkan peran yang jauh lebih penting dalam menarik pelanggan baru dan meningkatkan loyalitas penonton.

Indonesia menjadi contoh paling menonjol, karena judul lokal mampu bersaing langsung dengan drakor puncak peringkat layanan streaming premium. Indonesia menjadi pasar terbesar dan pendorong utama pertumbuhan streaming Asia Tenggara sepanjang 2025.

Jumlah pelanggan layanan premium mencapai 26,9 juta, menyumbang sebagian besar pelanggan baru dan total jam menonton di kawasan. Pertumbuhan ini didukung oleh berbagai platform global dan regional, termasuk Netflix, Viu, Vidio, dan iQIYI.

Kenaikan popularitas konten lokal Indonesia menjadi sorotan utama, karena menandai perubahan preferensi penonton regional dari dominasi konten impor menuju produksi domestik.

Kinerja konten Indonesia yang mampu menyamai drama Korea atau drakor menunjukkan kematangan industri kreatif nasional, mulai dari kualitas produksi hingga distribusi digital.

Perubahan itu menandai era baru industri streaming Asia Tenggara, di mana konten lokal semakin berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan pasar. Jika tren ini berlanjut, Indonesia berpotensi menjadi pusat produksi konten digital terbesar di kawasan sekaligus pemain penting dalam industri hiburan global.