JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa ajudan dan mantan ajudan dari Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada Selasa (12/5/2026). Penyidik lembaga antirasuah itu menduga keduanya mempunyai peran untuk membantu penerimaan gratifikasi Fadia.

Adapun ajudan Fadia yakni Aji Setiawan (AS) sementara mantan ajudannya yaitu Siti Hanikatun (SH). Siti yang juga merupakan orang kepercayaan Fadia didalami soal pengoordinasian para kadis agar menggunakan perusahaan tertentu sebagai penyedia jasa outsourcing.

"Dalam pemeriksaan kali ini, saksi SH selaku orang kepercayaan Bupati, didalami terkait pengkoordinasian kepada para Kadis agar PT RNB masuk sebagai penyedia jasa Outsourcing di dinas-dinas," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (13/5/2026).

"Kemudian untuk saksi AS dimintai keterangan soal pengetahuan dan perannya dalam operasional PT RNB, termasuk dalam proses pengadaan," lanjut Budi

Budi menyebut keduanya diduga membantu Fadia dalam melakukan penerimaan gratifikasi. Penyidik, kata Budi, masih melakukan penyidikan terkait kasus ini melalui pemeriksaan saksi lainnya.

"Keduanya juga diduga membantu Bupati melakukan penerimaan-penerimaan gratifikasi. Penyidik masih akan terus melakukan penelusuran dan pendalaman kepada para saksi lainnya," tandas dia.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Penetapan ini seusai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang pada Selasa (3/3/2026).

Dalam operasi senyap tersebut, total 14 orang ditangkap di Semarang dan Pekalongan. "KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026).

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan produser film Agung Winarno (AW) sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang di kasus suap dan gratifikasi eks pejabat MA Zarof Ricar. Adapun keduanya menjadi produser film yang berjudul “Sang Pengadil”.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan keduanya saling mengenal dan terlibat dalam sebuah proyek bersama.

"Jadi tersangka AW ini bersama-sama dengan terpidana Zarof Ricar ini ada sebuah proyek pada saat itu dan pada saat proyek itu mereka sudah intens berkomunikasi," kata Syarief dalam konferensi pers, Kamis (16/4/2026).

Pada 2025, kata dia, Zarof kemudian menghubungi Agung untuk menitipkan sejumlah asetnya mulai dari sertifikat tanah, deposito, uang hingga logam mulia emas. Syarief mengatakan aset itu diserahkan Zarof ke kantor milik Agung.

"AW dihubungi oleh Zarof Ricar untuk menitipkan dokumen-dokumen berupa sertifikat tanah, deposito atau uang, dan lain-lain dan diantar ke kantor milik AW," ujar dia.

Lihat video: LIVE | Sindo Prime | Terjerat Suap, Zarof Ricar Dihukum 16 Tahun Penjara



Dalam kasus ini, Syarief menyebut Agung sejak awal juga sudah mengetahui bahwa penitipan aset itu dilakukan Zarog untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul perolehan.

"Sejak awal sudah menduga bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh Saudara Zarof Ricar," jelasnya.

Dia menambahkan, dari hasil penggeledahan di kantor Agung penyidik turut menyita dokumen-dokumen berupa bukti kepemilikan tanah, deposito, emas dan uang tunai milik Zarof Ricar.

JAKARTA - Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko Cs segera menjalani persidangan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sebab, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo.

"Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK melakukan limpah perkara dugaan suap proyek di Kabupaten Ponorogo ke PN Ponorogo," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (3/4/2026).

Dengan pelimpahan ini, pihaknya tinggal menunggu penetapan sidang perdana perkara yang dimaksud. Selain Sugiri, berkas tersangka yang dilimpahkan yaitu Agus Pramono (AGP) selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Yunus Mahatma (YUM) selaku Direktur RSUD Harjono Ponorogo,

"Maka kemudian kami menunggu untuk penetapan jadwal sidangnya untuk tiga tersangka dalam perkara ini," ujarnya.

Kasus ini bermula pada awal 2025 saat Yunus Mahatma menerima informasi Sugiri akan melakukan pergantian posisinya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harjono Ponorogo.

Mengetahui hal itu, Yunus langsung berkoordinasi dengan Agus Pramono untuk menyiapkan uang yang akan diserahkan ke Sugiri agar tidak diganti.

Lihat video: Usut Suap Jabatan, KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Ponorogo

Februari 2025, terjadi penyerahan pertama dari Yunus ke Sugiri melalui ajudannya sebesar Rp400 juta. Periode April-Agustus 2025, Yunus kembali melakukan penyerahan uang kepada Agus Pramono senilai Rp325 juta.

Kemudian, terjadi penyerahan uang Rp500 juta melalui kerabat Sugiri pada November 2025. Total, terjadi penyerahan uang sebesar Rp1,25 miliar yang dibagi untuk Sugiri Rp900 juta dan Agus Rp325 juta.

Dilepas ke masyarakat gratis semuanya. Jadi kuponnya gratis. Diserahkan, diberikan gratis oleh pemerintah kepada masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog bersama ID FOOD menyalurkan 100 ribu paket sembako gratis kepada masyarakat DKI Jakarta, melalui Bazar di kawasan Monumen Nasional (Monas) sebagai dukungan pada program “Bazar Dari Istana Untuk Rakyat”.

"Dilepas ke masyarakat gratis semuanya. Jadi kuponnya gratis. Diserahkan, diberikan gratis oleh pemerintah kepada masyarakat," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ditemui di sela-sela kegiatan bazar tersebut di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan kegiatan itu merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas pangan dan membantu masyarakat.

“Program Bazar Dari Istana Untuk Rakyat ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan kualitas yang baik," ujarnya.

Kegiatan Bazar itu berlangsung selama enam jam, mulai pukul 15.00 WIB hingga 21.00 WIB, dengan jumlah peserta mencapai 100 ribu orang yang berasal dari seluruh wilayah kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak lima tenda yang terdiri dari 20 stan untuk masing-masing tenda atau total 100 stan disiapkan untuk melayani masyarakat, dengan estimasi setiap stan dapat melayani sekitar 1.000 peserta bazar.

Adapun dalam satu paket sembako yang disediakan pemerintah dalam program itu terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, daging ayam 1 ekor, telur ayam 1 kg, hingga sarden 1 kaleng.

Selain itu, setiap wilayah kota mendapatkan alokasi distribusi masing-masing sebanyak 20.000 paket sembako guna memastikan pemerataan akses bagi masyarakat.

Bulog bersama ID FOOD memastikan ketersediaan 100 ribu paket sembako itu dapat tersalurkan dengan baik, tepat sasaran, dan tepat waktu, khususnya momentum pasca Lebaran 1447 Hijriah.

Lebih lanjut Rizal mengatakan pada program Bazar Dari Istana Untuk Rakyat itu, masyarakat mendapatkan paket sembako senilai kurang lebih Rp300.000 secara gratis tanpa perlu membayar.

Melalui kegiatan ini, Bulog dan ID FOOD terus memperkuat peran dalam mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

"Jadi selain paket sembako, masyarakat juga mendapatkan sejumlah undian hadiah non-sembako berupa sepeda dan motor listrik hingga pakaian kelengkapan sekolah yang disiapkan pemerintah," imbuh Rizal.

Naufal Panigoro, warga Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan mengaku sangat bersyukur bisa mendapatkan bantuan paket sembako tersebut.

"Dengan adanya Bantuan ini, warga khususnya DKI Jakarta menjadi terbantu. Khususnya bagi kami yang kurang mampu, semoga ke depannya dan seharusnya akan ada program-program seperti ini," kata Naufal.

Kebahagiaan Naufal juga semakin bertambah setelah mendapatkan hadiah motor listrik. Ia mengantre sejak pukul 14.00 WIB dan berhasil mendapatkan bantuan tersebut sekitar pukul 15.30 WIB.

"Senang banget karena sebelumnya saya pengen beli motor listrik tadinya. Alhamdulillah rezeki," kata Naufal.

Asri, warga Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, mengaku bersyukur bisa mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah.

Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang bagi masyarakat.

"Alhamdulillah, senang bisa dapat bantuan sembako gratis ini, semoga ke depannya bisa kembali diadakan seperti ini," kata Asri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberangkatkan 340 peserta mudik gratis menuju Aceh dan Medan dalam program mudik Lebaran 1447 Hijriah menggunakan transportasi darat guna memberikan kemudahan khususnya bagi pemudik yang menuju wilayah terdampak bencana pada November 2025.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Muiz Thohir mengatakan program Mudik Gratis Kemenhub 2026 tujuan Sumatera diadakan untuk mempermudah masyarakat mudik, khususnya ke wilayah yang terdampak bencana pada akhir 2025 lalu.

"Sesuai arahan Pak Menhub (Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi) mudik gratis tujuan Aceh dan Medan ini sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang ingin mudik, terutama bagi warga yang memiliki keluarga di daerah terdampak bencana,” kata Muiz dalam pelepasan peserta mudik tersebut di Terminal Tipe A (TTA) Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten.

Muiz mengatakan program Mudik Gratis Angkutan Lebaran 2026 tujuan Aceh dan Medan diadakan untuk memastikan keselamatan masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman dari perantauan.

Pemerintah memfasilitasi agar pergerakan masyarakat selama mudik Lebaran bisa berjalan aman, selamat dan lancar sampai tujuan. Program itu juga diadakan agar masyarakat tidak menggunakan kendaraan sepeda motor saat mudik karena dinilai rentan dari aspek keselamatan.

Kemenhub menyediakan 10 unit bus untuk mengangkut total 340 peserta program mudik gratis tujuan Aceh dan Medan yang diberangkatkan dari Terminal Tipe A (TTA) Pondok Cabe.

Adapun selain Aceh dan Medan, program mudik gratis tujuan Sumatera tahun ini juga akan menyasar wilayah Sumatera Barat yang akan diberangkatkan pada 17-18 Maret 2026 dari TTA Jatijajar, TTA Pulo Gebang, TTA Kampung Rambutan, dan TTA Poris Plawad.

“Hari ini kita melepas saudara-saudara kita yang akan mudik ke arah Sumatera yaitu Aceh dan Medan. Insya Allah juga besok kita akan melepas saudara kita yang akan ke Padang di Terminal Pulo Gebang,” ujar Muiz

Pemerintah berupaya penyelenggaraan mudik gratis bisa terus dilaksanakan agar meringankan beban masyarakat yang ingin mudik. Ia turut mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Mudik Gratis Kemenhub 2026.

“Kita berharap penyelenggaraan mudik gratis bisa berjalan baik dan mudah-mudahan tahun depan juga kita masih berkesempatan untuk menyelenggarakan lagi," ucapnya.

Muiz berterima kasih kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, TNI-Polri hingga organisasi angkutan darat (Organda) yang memfasilitasi kendaraan-kendaraan yang digunakan dalam perjalanan mudik gratis tahun ini.

Ia optimistis perjalanan peserta mudik gratis dari Terminal Tipe A Pondok Cabe menuju Aceh dan Sumatera berjalan aman dan lancar.

"Mudah-mudahan perjalanan mudik ini berjalan lancar dan selamat sampai tujuan sehingga mereka bisa berkumpul dengan sanak saudara di momen Lebaran nanti," kata Muiz.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengapresiasi Kemenhub yang sukses menyelenggarakan program mudik gratis dari tahun ke tahun.

Ia mengatakan program mudik gratis itu merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan perjalanan mudik warga berlangsung aman dan lancar.

“Program mudik gratis ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Tangerang Selatan bersama Kemenhub untuk memastikan mudik berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar, semoga semua peserta dapat berkumpul bersama keluarga di kampung halaman masing-masing,” kata Pilar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Melalui program Mudik Gratis ini, kami ingin membantu masyarakat agar dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman,

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) memberangkatkan 200 pemudik gratis menuju Purwokerto, Jawa Tengah, dalam program Mudik Gratis Bersama Pelindo Group 2026 guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran.

"Ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang bertujuan membantu masyarakat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman dengan aman dan nyaman," kata Direktur Utama PTP Nonpetikemas Indra Hidayat Sani dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan, dalam program tersebut pihaknya menyediakan empat unit bus dengan rute Jakarta-Purwokerto (pergi-pulang/PP) yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Keberangkatan peserta mudik dilakukan melalui kegiatan flag off yang digelar oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Buffer Area Tanjung Priok, Jakarta, pada Senin (16/3), serentak dilaksanakan dengan Pelindo Group.

Indra mengatakan, program mudik gratis menjadi salah satu bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekaligus bagian dari implementasi program TJSL yang secara konsisten dijalankan perusahaan.

“Melalui program Mudik Gratis ini, kami ingin membantu masyarakat agar dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wujud nyata komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat sosial bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Program Mudik Gratis Bersama Pelindo Group tahun ini mengusung tema “Mudik Aman, Berbagi Harapan.”

Melalui partisipasi dalam program ini, PTP Nonpetikemas berharap dapat terus berkontribusi dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung kelancaran tradisi mudik yang menjadi bagian penting dari perayaan Idul Fitri di Indonesia.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan, kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen Pelindo Group melalui program TJSL untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode arus mudik Lebaran.

Menurutnya antusiasme masyarakat terhadap program mudik gratis Pelindo Group terus meningkat, pada tahun 2026 jumlah peserta meningkat menjadi 7.570 orang, dari pada tahun 2025 program ini memberangkatkan 7.198 peserta, dengan berbagai tujuan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Selain menyediakan fasilitas transportasi, pihaknya juga menghadirkan berbagai hiburan di area keberangkatan, termasuk zona ramah anak serta penampilan cosplay dan badut.

"Ini untuk menciptakan suasana yang lebih hangat dan menyenangkan bagi para peserta sebelum memulai perjalanan menuju kampung halaman," katanya.

Trianto, salah seorang peserta Mudik Bersama Pelindo 2026 tujuan Purwokerto, mengaku senang dapat mengikuti program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pelindo.

Ia mengatakan, awalnya dirinya tidak mendapatkan tiket untuk mengikuti program tersebut. Namun pada akhirnya ia berkesempatan bergabung dan dapat pulang ke kampung halaman melalui layanan mudik gratis.

Trianto juga menyampaikan apresiasi kepada PT Pelabuhan Tanjung Priok Nonpetikemas dan Pelindo yang telah menyediakan fasilitas mudik gratis bagi masyarakat, khususnya bagi warga yang berangkat dari wilayah Jakarta.

Menurutnya, program mudik gratis tersebut sangat membantu masyarakat. Ia berharap ke depan layanan serupa dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi pelayanan maupun koordinasi seluruh pihak yang terlibat.

“Ini pertama kalinya saya ikut program mudik gratis dari Pelindo. Awalnya sebenarnya kami tidak mendapatkan tiket, tapi Alhamdulillah akhirnya bisa ikut program ini dan tentu saja sangat senang," kata Trianto.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id –  PT TASPEN (Persero) mengambil langkah tegas dalam menjaga integritas institusi menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H. Hal ini dilakukan dengan mengimbau seluruh peserta, mitra kerja, dan rekan perusahaan untuk tidak memberikan hadiah, bingkisan, maupun parsel dalam bentuk apa pun kepada jajaran insan TASPEN maupun anak perusahaan. 

Langkah ini merupakan bagian dari wujud nyata komitmen TASPEN dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), dan mencegah potensi konflik kepentingan di hari yang fitri ini. 

Corporate Secretary TASPEN, Henra menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan penerapan ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah diimplementasikan oleh PT TASPEN (Persero) sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan integritas organisasi.

“Kami di TASPEN terus konsisten membangun budaya kerja yang profesional dan menjunjung tinggi integritas. Karena itu, kami meminta kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung semangat 'Zero Gratification' dengan tidak memberikan bingkisan dalam bentuk apa pun menjelang Idulfitri ini," ujar Henra. 

Baca Juga

TASPEN Mulai Salurkan THR 2026 bagi Penerima Pensiun, Tekankan Prinsip 5T

Lebih lanjut, TASPEN juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya TASPEN dalam mengimplementasikan ketentuan terbaru terkait pengendalian gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Regulasi tersebut memperkuat mekanisme pelaporan serta pengendalian gratifikasi guna mendorong tata kelola yang lebih berintegritas dan akuntabel. Apabila masyarakat menemukan adanya oknum dari jajaran TASPEN yang meminta atau menerima hadiah atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, laporan dapat disampaikan melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS) yang telah disediakan oleh perusahaan.

Pengaduan dapat disampaikan melalui beberapa kanal, antara lain melalui email [email protected], SMS/WhatsApp 08111446666, serta melalui website wbs.taspen.co.id. Seluruh identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sebagai bentuk perlindungan bagi pelapor.

Sepanjang 2025, TASPEN juga telah melaksanakan berbagai inisiatif penguatan budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi, antara lain melalui penyelenggaraan sosialisasi antikorupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), kegiatan Compliance Movie Day, sosialisasi Budaya Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, program e-learning integritas, hingga kampanye digital internal yang menekankan penerapan prinsip 5 NO (No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality, No Conflict of Interest).

Berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TASPEN dalam membangun ekosistem kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Melalui langkah ini, TASPEN berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari langkah TASPEN dalam memperkuat budaya integritas perusahaan sekaligus menegaskan perannya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial aparatur negara, yang senantiasa mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik, serta pelayanan profesional bagi seluruh peserta.

Dalam implementasinya, TASPEN menargetkan terwujudnya Zero Fraud di lingkungan perusahaan, sehingga partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk turut mengawasi serta melaporkan apabila ditemukan indikasi pelanggaran integritas.

Editor: Rizqa Leony Putri

JAKARTA - Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa dalam kasus dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Japto keluar Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan batik cokelat dibalut jaket hitam sekitar pukul 13.26 WIB. Japto diperiksa penyidik selama 4,5 jam sejak kedatangannya pukul 09.00 WIB.

Japto enggan memberikan keterangan atau menjawab pertanyaan awak media saat ditemui di halaman gedung KPK. Dia juga enggan mengomentari penyitaan 11 mobilnya. "Jangan tanya sama saya dong. Tanya penyidik," ujar Japto.

Kedatangannya untuk memenuhi tanggung jawab di mata hukum. "Saya datang memenuhi tanggung jawab hukum saya kan," tegas Japto sambil berjalan menuju mobilnya.

Dalam kasus ini, KPK menelisik aliran dana gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan bakal mengonfirmasi aliran dana kasus tersebut ke Ketua Umum MPN PP Japto Soerjosoemarno.

"Ini masih terus kami telusuri, termasuk kaitannya dengan penyitaan yang penyidik lakukan terhadap kendaraan-kendaraan dalam penguasaan saudara JP," kata Budi, Selasa (10/3/2026).

Sebelumnya, KPK telah menggeledah kediaman Japto di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025). Penyidik menyita 11 mobil hingga uang saat penggeledahan tersebut.

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menggratiskan semua transportasi umum di Ibu Kota saat Lebaran 2026 atau Idulfitri 1447 H. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat membantu memudahkan warga bepergian di Jakarta.

Kebijakan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat membuka Kick Off Jakarta Ramadan Festival di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (27/2/2026). Pramono menyatakan semua transportasi umun gratis ini untuk memudahkan mobilitas warga saat Lebaran. Sekaligus daya tarik agar warga tetap merayakan Lebaran di Ibu Kota.

"Pada saat Idulfitri, kami akan menggratiskan transportasi yang ada di Jakarta," kata Pramono dalam jumpa pers usai acara.

Adapun, tema Ramadan Festival ialah 'Mudik ke Jakarta'. Tema tersebut dipilih untuk mengajak masyarakat agar tetap merayakan Idulfitri di Ibu Kota. Pramono telah memikirkan agar warga tetap bertahan di Ibu Kota dengan memberikan diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta.

Bagi pusat perbelanjaan yang memberikan diskon terbaik, maka Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan pajak.

"Kami akan memberikan kemudahan insentif pajak bagi pusat-pusat perbelanjaan, hotel, dan sebagainya, agar mereka kemudian bisa memberikan diskon yang signifikan. Bahkan nanti pada puncaknya, saya yakin diskonnya bisa sampai 70," ucap Pramono.

Sebagai percontohan dari tema yang diangkat, Guberbur DKI Jakarta memastikan dirinya tidak akan pulang ke kampung halamannya di Kediri, Jawa Tengah. Pramono memilih bertahan di Jakarta untuk merasakan suasana Idulfitri di Ibu Kota.

"Kalau mau berlebaran, bisa sekarang dengan video call. Saya juga akan video call dengan keluarga saya. Jadi artinya, kami tetap di Jakarta untuk menikmati Jakarta," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Budiman Bayu Prasojo (BBP), Jumat (27/2/2026). BBP merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang.

“KPK selanjutnya menahan BBP untuk 20 hari pertama sejak 27 Februari hingga 18 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Jumat (27/2/2026).

Dalam proses penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi barang di DJBC Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Salisa Asmoaji (SA) selaku pegawai Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai diduga menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir.

SA melakukan hal tersebut atas perintah BBP dan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS). “Uang yang dikumpulkan dan dikelola SA disimpan di apartemen Jakarta Pusat sebagai safe house yang telah disewa SA sejak pertengahan tahun 2024 atas arahan langsung BBP dan SIS,” ungkap Asep.

Uang tersebut diduga berasal dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan jalur masuk importasi barang (kepabeanan) dan pengurusan cukai.

Awal Februari 2026, BBP memerintahkan SA untuk membersihkan safe house yang berlokasi di Jakarta Pusat. Mendapatkan perintah tersebut, SA memindahkan uang tersebut ke safe house lainnya atau apartemen di Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

"Penyidik kemudian menggeledah dua lokasi safe house dimaksud. Penyidik menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan rupiah dengan total lebih dari Rp5,19 miliar yang disimpan dalam 5 koper," ujar Asep.

Dalam konferensi pers, KPK turut menampilkan uang hasil sitaan tersebut. Mayoritas uang yang disita yakni pecahan rupiah nominal Rp100 ribu.

KPK menyimpulkan BBP dan SIS turut serta melakukan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, termasuk menerima pemberian yang berkaitan langsung dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya pada periode 2024-2026.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) buka suara perihal aktivitas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa live di akun TikTok anaknya dan mendapat hadiah atau gift. Kata KPK, penerima gift tersebut adalah anak Purbaya.

"Dalam konteks ini, bahwa kita melihat penerimanya adalah anaknya, gitu ya. Yang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan tugas, fungsi, dan jabatan ayahnya sebagai menteri, sebagai penyelenggara negara," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).

Budi melanjutkan, perkembangan teknologi juga sejalan dengan modus gratifikasi. Menurutnya, KPK membuka pintu jika terdapat keraguan atas dugaan penerimaan gift tersebut.

"Jika memang masih ada keraguan, silakan dapat berkonsultasi ataupun melaporkan kepada KPK. Karena tentu nanti setiap laporan akan kami analisis, dan hasil analisisnya nanti akan menentukan apakah menjadi milik penerima atau menjadi milik negara," ujarnya.

Di sisi lain, Budi mengapresiasi sikap Purbaya yang aware atas potensi gratifikasi dalam tayangan live Tiktok-nya. "Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih, karena dalam tayangannya Pak Menteri juga sudah peduli, sudah aware terkait dengan potensi adanya gratifikasi. Karena memang gratifikasi itu beragam bentuknya, beragam modusnya," ucapnya.

Diketahui, media sosial belakangan ini ramai soal Menkeu Purbaya live Tiktok bersama anaknya. Dalam potongan yang tersebar di media sosial, tayangan live tersebut mendapat sejumlah gift, termasuk paus yang nilainya ditaksir mencapai jutaan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar tidak dikenai pasal gratifikasi . Sebab, dia telah melapor ke KPK sebelum 30 hari sejak tanggal dugaan penerimaan gratifikasi.

Diketahui, Nasaruddin menggunakan jet pribadi milik Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) saat kegiatan meresmikan gedung di Sulawesi Selatan pada pertengahan Februari 2026.

"Beliau menyampaikan sebelum dari 30 hari kerja sesuai Pasal 12 C juga disampaikan apabila kurang dari 30 hari kerja, di situ artinya Pasal 12B-nya tidak berlaku," ujar Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Arif Waluyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Nasaruddin memiliki 20 hari kerja guna melengkapi laporannya hari ini. Sementara itu, KPK memiliki 30 hari kerja untuk menganalisis laporan tersebut.

Nasaruddin Umar mendatangi Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Senin (23/2/2026). Kedatangannya guna melaporkan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi saat berkunjung ke Takalar, Sulawesi Selatan.

"Kali ini saya datang lagi untuk menyampaikan terkait kemarin, kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, di Makassar dengan menggunakan pesawat khusus itu ya," ujar Nasaruddin.

Penggunaan jet pribadi lantaran waktu pemberangkatan yang hampir tengah malam. Di sisi lain, dia juga harus balik ke Jakarta esok paginya.

Dengan hal ini menjadi contoh baik bagi pegawai Kementerian Agama maupun penyelenggara negara lainnya. "Mari kita menjadi penyelenggara negara yang baik. Laporkan apa pun yang mungkin subhat buat kita, laporkan apa adanya," ucapnya.