Perjalanan jarak jauh menuju Jawa Timur, termasuk Malang dan sekitarnya selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) membuat masyarakat banyak memanfaatkan waktu istirahat di rest area jalur tol. Menjawab kebutuhan tersebut, Pertamina Patra Niaga menghadirkan Serambi MyPertamina di Rest Area KM 66A Tol Pandaan–Malang sebagai tempat singgah gratis yang nyaman bagi pengguna jalan.

Berbagai layanan gratis dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, makanan dan minuman ringan, kursi pijat, kids corner, barbershop, manicure dan nail-art, musala, game console, hingga penukaran poin MyPertamina dengan merchandise exclusive, cukup dengan menunjukkan aplikasi MyPertamina.

Adanya Serambi MyPertamina di Rest Area KM 66A Tol Pandan-Malang ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Diki Dwitomo, pemudik asal Cilacap yang melakukan perjalanan bersama keluarga menuju Malang, mengaku Serambi MyPertamina menjadi tempat istirahat yang nyaman di tengah perjalanan panjangnya.

“Sangat nyaman. Kalau ada Serambi MyPertamina, kita bisa istirahat, fasilitasnya juga lengkap. Ada kursi pijat, tempat istirahat, bahkan main game juga. Ada makanan ringan, es krim, dan juga tukar poin MyPertamina dapat tumbler Chako Lab. Menurut saya ini sangat menguntungkan. Anak-anak bisa istirahat dan saya juga bisa refresh sebelum melanjutkan perjalanan lagi,” ucap Diki.

Pengalaman serupa juga disampaikan Erla, pengunjung yang memanfaatkan layanan di Serambi MyPertamina saat beristirahat di rest area KM 66A Tol Pandan-Malang. “Di sini enak banget, nyaman. Tadi lagi capek, pegal-pegal, terus bisa pijat gratis di kursi pijat. Ada banyak fasilitas, nail art, hiburan, semuanya gratis. Menurut aku ini worth it banget,” ungkap Erla.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menjelaskan bahwa layanan tambahan ini disiapkan untuk mendukung kenyamanan masyarakat selama perjalanan libur Nataru.

“Di sini ada layanan gratis yang sudah kami persiapkan, mulai dari potong rambut, perawatan kuku, pijat, hingga makan dan minum gratis yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang sedang melakukan perjalanan mudik dan juga kembali. Masyarakat tinggal masuk, menunjukkan aplikasi MyPertamina, kemudian bisa menikmati semua secara gratis di Serambi MyPertamina ini,” jelas Roberth.

Informasi lengkap mengenai lokasi dan layanan Serambi MyPertamina selama periode Nataru dapat diakses melalui aplikasi MyPertamina atau dengan menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Forum Energy Outlook 2026 bertajuk "Strengthening Indonesia’s Energy Supply Chain" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) berkolaborasi dengan Satgas Energi BPP Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta baru-baru ini menjadi forum strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor mulai dari pemerintah, pelaku industri energi, hingga akademisi untuk berdiskusi, berbagi wawasan, serta menjajaki peluang kolaborasi dalam menghadapi dinamika global sektor energi.

Ketua Umum ASPEBINDO Anggawira melalui sambutan pembukanya pada Diskusi Panel 1 dengan tema “Security & Efficiency in Fossil Energy Supply Chain”, menyampaikan bahwa energi merupakan tulang punggung pembangunan. Tidak ada industrialisasi tanpa energi yang andal dan terjangkau, serta tidak ada keadilan sosial tanpa akses energi yang merata. Jika rantai pasok energi rapuh, biaya logistik akan melonjak, daya saing industri menurun, ketimpangan antar wilayah melebar, dan ketahanan energi tidak akan tercapai.

ASPEBINDO menegaskan komitmennya untuk mendorong dialog konstruktif dan solusi konkret dalam menghadapi tantangan sektor energi. Forum ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi pemerintah dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan serta langkah nyata untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia secara berkelanjutan.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman yang hadir sebagai Keynote Speaker pada Diskusi Panel 1, menyampaikan bahwa di tengah peningkatan konsumsi energi nasional dan upaya menuju net zero emission, gas bumi menjadi energi transisi yang sangat strategis. Tantangannya adalah memastikan pasokan, infrastruktur, dan rantai pasok gas berjalan kuat agar dapat menopang pembangkit, industri, dan kebutuhan domestik secara berkelanjutan.

Pemerintah berkomitmen mewujudkan swasembada energi melalui peningkatan produksi migas, percepatan pembangunan infrastruktur gas, serta penguatan rantai pasok energi nasional yang didukung kolaborasi lintas sektor, regulasi yang adaptif, dan iklim investasi yang kondusif.

Sementara itu, Ferry Juliantono, Menteri Koperasi Republik Indonesia dan juga aktif sebagai Ketua Dewan Pengawas ASPEBINDO yang juga hadir sebagai Keynote Speaker menyampaikan bahwa ketahanan rantai pasok energi nasional harus diperkuat secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.

Koperasi, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam distribusi dan pengelolaan energi, seiring meningkatnya peran Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Pemerintah mendorong sinergi nyata antara industri besar dan koperasi, baik di sektor energi terbarukan maupun konvensional, agar pengelolaan energi berjalan efisien, adil, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Di tempat yang sama, Nanang Abdul Manaf, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Eksplorasi dan Peningkatan Produksi Migas, sekaligus Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas menekankan, bahwa ketahanan energi nasional tidak mungkin terwujud tanpa cadangan migas yang cukup, dan cadangan hanya bisa diperoleh melalui eksplorasi. Tanpa eksplorasi, tidak akan ada produksi, dan tanpa produksi, kemandirian energi sulit tercapai.

Ditambahkan olehnya, eksplorasi migas saat ini membutuhkan investasi besar, sehingga pemerintah menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel, insentif yang kompetitif, serta perbaikan data dan regulasi agar Indonesia tetap menarik bagi investor global.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin sebagai Keynote Speaker pada Diskusi Panel 2 dengan tema “Financing Bioenergy for Sustainable Growth”, memperkenalkan gagasan green democracy dan menekankan, bahwa kebijakan energi tidak boleh hanya didikte oleh mekanisme pasar, tetapi harus menghadirkan keadilan wilayah. Guna menghadirkan keseimbangan, Sultan menyampaikan bahwa DPD RI mendorong pembentukan Dana Investasi Bioenergi Nasional dengan skema blended finance.

"Kita butuh insentif fiskal khusus agar investor memiliki bantalan risiko atau risk cushion yang cukup saat masuk ke wilayah yang infrastrukturnya belum mapan. Transisi energi hanya akan berhasil jika daerah penghasil biomassa menikmati nilai tambahnya secara langsung,” kata Sultan.

“Transisi energi bukanlah sekadar penambahan alternatif sumber energi, namun di dalamnya terdapat perubahan sistem, perubahan perilaku, dan terutama perubahan cara kita berinvestasi,” ujar Jay Singgih, Kasatgas Energi BPP HIPMI saat menyampaikan Sambutan Pembuka pada Panel Diskusi 2 yang membahas pendanaan, peran sektor swasta, serta dukungan kebijakan pemerintah diantaranya melalui Bank Himbara untuk mendorong pengembangan bioenergi sebagai bagian dari bauran energi nasional.

Dikatakan oleh Jay Singgih, bahwa dunia saat ini berada di titik krusial yang dituntut untuk mengamankan pasokan energi, menurunkan emisi sekaligus menjaga lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi.

“Indonesia dianugerahi sumber daya biomassa yang melimpah, mulai dari limbah pertanian, residu kelapa sawit, bahan organik, hingga potensi biofuel dan biogas yang semuanya dapat menjadi kekuatan besar dalam agenda transisi energi kita jika ditata dan dikelola dengan baik,” kata Jay Singgih yang juga menjabat Wakil Ketua Umum ASPEBINDO.

Jay Singgih yang juga Ketua Umum INTRAMIGAS (Asosiasi Infrastruktur dan Transportasi Migas), menegaskan bahwa dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, serta dukungan pembiayaan yang tepat untuk memaksimalkan potensi yang ada. Tantangannya bukan hanya membangun infrastruktur dan fasilitas bioenergi, tetapi sekaligus menciptakan ekosistem pendanaan yang dapat memastikan proyek-proyek yang layak, bankable, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta lingkungan.

Untuk itu, sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga permodalan, perbankan serta non-perbankan menjadi kunci keberhasilan transisi energi. Dukungan pembiayaan yang tepat, inklusif, dan berkelanjutan akan memastikan bahwa transisi energi tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga adil dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

“Melalui pembiayaan yang terarah dan kolaboratif, bioenergi dapat mendorong terciptanya lapangan kerja, memperkuat ekonomi desa, serta memberdayakan UMKM sebagai bagian dari ekosistem energi nasional,” ujarnya.

Jay Singgih menyampaikan, HIPMI dan ASPEBINDO memiliki peran penting sebagai kolaborator dan motor penggerak, khususnya mendorong peluang bisnis energi terbarukan dalam mewarnai ketahanan energi nasional, seperti biomassa untuk cofiring pembangkit listrik, berkolaborasi dalam transportasi dengan produsen biofuel, serta membantu pengusaha muda nasional mengambil peluang usaha, mengembangkan jaringan, dan memfasilitasi sinergi, antara industri dan kebijakan energi bersih untuk mencapai target energi terbarukan nasional.

Melalui Satgas Energi BPP HIPMI, berbagai inisiatif telah dijalankan untuk meningkatkan kapasitas pengusaha muda, memperluas jejaring usaha, serta mendorong keterlibatan UMKM dalam rantai nilai bioenergi, termasuk melalui kegiatan workshop dan kunjungan lapangan pengembangan bioenergi.

Menutup sambutannya, Jay Singgih menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama di kawasan dalam pengembangan bioenergi. Ia berharap Forum Energy Outlook 2026 dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, memperluas kolaborasi, dan mempercepat implementasi kebijakan energi berkelanjutan yang selaras dengan Asta Cita dan Program Strategis Nasional.

“Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, bioenergi dapat menjadi fondasi penting bagi ketahanan energi nasional sekaligus sebagai salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia,” tutup Jay.

PT Tripatra Engineering (TRIPATRA), sebagai pelaku utama di bidang jasa energi berkelanjutan, dalam kurun waktu terakhir telah memulai inisiatif untuk lebih memusatkan perhatian pada proyek-proyek energi baru terbarukan, termasuk Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar pesawat ramah lingkungan.

Sebagai wujud kontribusi terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan komitmen nasional untuk mengurangi emisi dari industri transportasi khususnya penerbangan, Tripatra turut serta dalam Studi Global CAEP/14 ICAO mengenai Life Cycle Assessment (LCA) untuk jalur POME–HEFA (Palm Oil Mill Effluent-Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) yang berlokasi di Indonesia.

Berdasarkan studi tersebut, International Civil Aviation Organization (ICAO) telah memasukkan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF) ke dalam dokumen resmi “CORSIA Default Life Cycle Emissions Values for CORSIA Eligible Fuels”.

Studi ini diajukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan dengan dukungan Kementerian Luar Negeri, dengan tim ahli yang berasal dari TRIPATRA bersama IPOSS (Indonesia Palm Oil Stategic Studies), Proses pengajuan POME dimulai sejak bulan November 2024, mencakup pengumpulan data lapangan pada pabrik kelapa sawit (PKS), penyusunan working paper untuk ICAO Working Group 5, serta diskusi teknis dengan berbagai negara anggota.

POME diajukan sebagai residu proses pengolahan sawit yang tidak memiliki beban Indirect Land Use Change (ILUC), sehingga dinilai memenuhi kriteria keberlanjutan ICAO untuk jalur HEFA.

Setelah proses evaluasi teknis selama satu tahun, dengan melalui perbandingan dengan studi akademik dari Hasselt University dan verifikasi oleh Joint Research Centre (JRC), POME memperoleh nilai Life Cycle Assessment (LCA) sebesar 18,1 gCO₂e/MJ, yang menunjukkan emisi lebih rendah dibandingkan avtur konvensional. Nilai ini selanjutnya dapat digunakan sebagai default value dalam skema CORSIA bagi produsen SAF di seluruh dunia.

Raymond Rasfuldi, President Director & CEO, Tripatra mengatakan, “Limbah cair industri kelapa sawit yang selama ini berpotensi menghasilkan emisi metana juga dapat dikonversi menjadi bahan bakar penerbangan berkelanjutan SAF dengan emisi lebih rendah, seperti telah diakui oleh ICAO. Pendekatan ini menggambarkan penerapan ekonomi sirkular dimana limbah industri diolah menjadi produk energi bernilai tinggi yang memberi manfaat ekonomi sekaligus menekan dampak lingkungan," ujarnya.

"Melalui keterlibatan dalam studi internasional dalam pengembangan POME di Indonesia, Tripatra menegaskan komitmen dan posisinya sebagai katalis kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem SAF dan mendukung visi Indonesia menuju transisi energi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Selain itu, hasil tersebut juga menunjukkan peran strategis Tripatra sebagai pengembang SAF berbasis POME yang berkontribusi langsung terhadap upaya dekarbonisasi sektor transportasi dan energi nasional," tambahnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri penerbangan global menghadapi tekanan besar untuk menurunkan emisi tekanan besar untuk menurunkan emisi karbon dioksida (CO₂). Terlebih lagi menurut data dari International Air Transport Association (IATA), industri penerbangan bertanggung jawab atas sekitar 3% dari total emisi karbon dioksida (CO₂) global. Emisi ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil oleh pesawat terbang, yang menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti CO2 dan nitrogen oksida (NOx).

Sebagai upaya untuk sektor aviasi dan transisi energi berkelanjutan dunia, International Civil Aviation Organization (ICAO) melalui skema CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) menginisiasi langkah konkret untuk mencapai net-zero carbon emissions pada tahun 2050, salah satunya dengan mendorong penggunaan SAF bagi penerbangan internasional.

Hal ini penting, mengingat SAF bisa menjadi solusi utama untuk mendekarbonisasi penerbangan karena dapat digunakan langsung (drop-in fuel) tanpa perlu modifikasi mesin pesawat maupun infrastruktur bandara.

Selain itu, SAF juga dapat diproduksi dari berbagai bahan baku terbarukan, salah satunya dari POME. Terlebih lagi, ketersediaan kelapa sawit melimpah di Indonesia sehingga bisa menjadikan POME sebagai bahan baku potensial untuk SAF, baik untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun global.

Dikutip dari siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F Laisa menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara anggota ICAO berkomitmen untuk menjadi salah satu produsen utama SAF mengingat besarnya potensi bahan baku (feedstock) yang kita miliki oleh karena itu kita mengusulkan perhitungan nilai default LCA.

“Persetujuan ICAO ini menegaskan bahwa POME secara resmi diakui sebagai bahan baku SAF dengan nilai emisi yang sangat kompetitif, mampu memberikan emission saving hingga 80% dibandingkan bahan bakar fosil. Ini adalah momentum besar bagi Indonesia untuk memasuki pasar SAF global,” jelasnya.

Lebih lanjut Lukman menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif. “Kami berterima kasih atas dukungan Kementerian Luar Negeri serta kontribusi teknis dari Tripatra dan IPOSS. Upaya lintas institusi ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam memperjuangkan posisi nasional di forum internasional.”

Dengan pengalaman yang luas lebih dari 50 tahun dalam proyek energi, Tripatra telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan dalam ekosistem biofuel di Indonesia, termasuk dalam memproduksi SAF.

“Tripatra percaya bahwa penguatan industri biofuel nasional adalah kunci untuk mencapai ketahanan energi dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Dengan dukungan dan sinergi yang kuat dari berbagai pihak, kami optimis bahwa Indonesia dapat menjadi key player dalam pengembangan energi terbarukan, kususnya ekosistem industri SAF,” tutup Raymond.

Upaya mencari sumber energi terbarukan terus berkembang di Indonesia. Salah satu inisiatif yang belakangan menarik perhatian adalah Bobibos, bahan bakar alternatif berbasis jerami.

Jerami yang selama ini kerap dianggap limbah pascapanen dan bahkan dibakar di sawah, ditawarkan sebagai sumber energi baru.

Inisiator Gree Merah Putih Fauzan Rachmansyah menilai upaya dan usaha masyarakat Indonesia dalam menciptakan energi terbarukan merupakan usaha yang bagus. Apalagi dengan inovasi Bobibos.

"Jerami bisa menjadi energi terbarukan itu memberikan dampak yang sangat positif,” kata Fauzan kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

"Masyarakat akan berbondong-bondong menanam padi, padinya jadi beras dan dijual dan jeraminya yang selama ini para petani bingung mau diapakan bisa menjadi sesuatu nilai tinggi,” imbuhnya.

Tetapi, kata dia, ada juga petani yang memanfaatkan jerami untuk pakan sapi. Jadi, jika dikelola dengan benar, pendekatan ini berpotensi mengurangi pencemaran udara, menambah nilai ekonomi limbah pertanian, serta membuka lapangan kerja di desa.

Fauzan melanjutkan, di sisi kebijakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai cukup memberikan perhatian terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan.

Arah kebijakan yang menempatkan sustainability sebagai agenda penting membuka ruang bagi riset dan inovasi energi alternatif.

“Semakin banyak pihak yang melakukan riset dan mencari solusi, semakin besar peluang Indonesia menemukan jalan keluar dari persoalan energi dan lingkungan,” katanya.

Senada dengan Fauzan, pengamat otomotif Bebin Juana menilai, transisi energi merupakan keharusan strategis.

Namun, keberhasilan energi alternatif tidak dapat ditentukan oleh popularitas atau uji coba semata, melainkan oleh kesiapan skala ekonomi, pasokan bahan baku, dan kemampuan memenuhi kebutuhan nasional.

"Minyak bumi pasti akan habis. Tapi mencari penggantinya tidak bisa sekadar berdasarkan tren. Energi alternatif harus layak secara ekonomi, bisa diproduksi massal, dan tidak membebani konsumen," ujar Bebin.

Bebin mencontohkan, Brazil berhasil menggunakan energi terbarukan karena mereka surplus tebu dan didukung kebijakan negara yang konsisten. Bebin menilai Bobibos yang berdasarkan jerami memiliki potensi ke arah sana.

"Secara konsep, ada potensi karena jerami adalah limbah. Tapi kita belum tahu apakah jumlahnya cukup untuk kebutuhan nasional dan apakah pasokannya stabil. Yang penting itu kualitas dan volumenya harus konsisten," kata dia.

Jerami adalah residu pertanian yang selama ini tidak memiliki nilai ekonomi tinggi. Jika bisa diolah menjadi bahan bakar, itu akan mengurangi biaya bahan baku sekaligus memberi nilai tambah pada sektor pertanian.

Di Indonesia ada sekitar 11 juta hektare sawah dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tentu ini lebih mudah didapat daripada aren atau sawit.

Selain itu, Bebin menilai bahan bakar berbasis aren memiliki keterbatasan dari sisi volume dan kesinambungan pasokan. Kebutuhan energi nasional, kata dia, tidak hanya untuk kendaraan darat, tetapi juga sektor perikanan, logistik dan industri.

"Berapa banyak aren di Indonesia? Kebutuhan bahan bakar itu besar sekali, bukan hanya untuk kendaraan darat, tapi juga kapal nelayan. Lalu masyarakat di media sosial membandingkan dua hal ini secara sederhana, padahal kasusnya tidak sesederhana itu," tuturnya.

Untuk biodiesel, Bebin mengakui Indonesia surplus minyak sawit sehingga logis untuk dibuat. Tetapi nyatanya harus berhati-hati karena tidak ada merek mobil yang siap menerima B35.

"Ketika persentasenya dinaikkan terlalu tinggi, itu berbahaya. Tidak ada merek mobil yang siap menerima B35. Harus berhati-hati agar konsumen tidak rugi. Selain itu ada unsur politis dalam urusan kilang minyak dan kualitas BBM kita yang tertinggal dibanding negara lain," katanya.

PLN mengirimkan tower emergency melalui pesawat Hercules dan jalur darat–laut untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik di Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor.

Selaras dengan arahan pemerintah pusat, PLN mengerahkan seluruh sumber daya terbaik untuk memulihkan jaringan listrik di Aceh pascabencana banjir bandang dan tanah longsor. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa seluruh kekuatan perusahaan dikerahkan demi mempercepat proses recovery.

“Kami mendapat arahan dari Bapak Presiden bahwa seluruh kekuatan PLN harus dikerahkan untuk membantu pemulihan bencana di Aceh. Untuk itu, kami semua berkolaborasi,” ujar Darmawan, Senin (1/12/2025).

Salah satu langkah krusial PLN adalah pengiriman tower emergency dari Jakarta menuju Banda Aceh menggunakan pesawat Hercules TNI AU. Pengiriman juga dilakukan melalui jalur darat dan laut dengan dukungan penuh dari TNI AD dan Kepolisian.

Langkah ini menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan ulang jaringan listrik yang rusak parah akibat bencana.

PLN bersama TNI dan Polri bahkan menyiapkan operasi udara menggunakan helikopter untuk mengangkut berbagai material ke titik-titik sulit yang tidak dapat ditembus kendaraan darat.

“Ada helipad yang perlu dibuka, dan di sana TNI dan Polri ikut membantu. Kekompakan ini menjadi kekuatan besar dalam percepatan pemulihan,” kata Darmawan.

Pemulihan listrik di Aceh berjalan dalam sinergi lintas instansi. Pemprov Aceh, Kodam Iskandar Muda, TNI AU, Polda Aceh, dan BPBD terlibat langsung di lapangan.

Selain infrastruktur kelistrikan, berbagai dukungan kemanusiaan turut disiapkan, mulai dari posko darurat, dapur umum, hingga pendistribusian bantuan.

“Seluruh komponen kekuatan Indonesia bergerak bersama. Semoga Aceh segera pulih,” kata Darmawan

Darmawan menambahkan dengan pengiriman tower emergency, dukungan alutsista TNI, serta kerja terpadu lintas sektor, PLN menargetkan proses pemulihan jaringan listrik di titik-titik terdampak bisa dipercepat secara signifikan.

"Kolaborasi total ini menjadi bukti komitmen negara untuk memastikan Aceh segera bangkit dan kembali terang," ujar Darmawan

Diwartakan sebelumnya, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa pemulihan listrik merupakan aspek mendesak karena sangat memengaruhi aktivitas masyarakat terdampak.

Ia mengapresiasi respons cepat PLN dan menyatakan pemerintah akan menambah dukungan helikopter dan logistik demi percepatan pemulihan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya stabilisasi layanan publik, termasuk kelistrikan.

“Kebutuhan listrik ini sangat krusial. Pemerintah bersama TNI, Polri, dan PLN terus mempercepat pemulihan agar masyarakat segera merasakan kembali layanan listrik,” tutup Tito.

Indonesia mencatatkan tonggak baru dalam transformasi digital sektor komoditas dengan meluncurkan proyek tokenisasi aset perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia. Inisiatif ini merupakan hasil kemitraan strategis antara PT Pratama Intercipta dari Indonesia dan perusahaan teknologi asal Dubai, Neurixor Primetech FZCO LLC.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) berlangsung di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai, Jumat pekan lalu, dan disaksikan langsung oleh perwakilan diplomatik Indonesia. Kolaborasi ini menargetkan penghimpunan dana investasi hingga Rp200 miliar.

Proyek perdana akan melakukan tokenisasi pada lahan awal seluas 21.000 hektare, dengan rencana ekspansi bertahap hingga mencapai 500.000 hektare dalam lima tahun ke depan.

Komisaris Utama PT Pratama Intercipta, Steviani Tjandra, menyatakan langkah ini sebagai lompatan transformatif bagi sektor perkebunan yang selama ini dinilai konservatif.

“Kerja sama ini merupakan langkah transformasional bagi PT Pratama Intercipta. Melalui tokenisasi, sektor perkebunan Indonesia memasuki era baru yang lebih transparan, inklusif, dan terbuka bagi investasi global. Kami yakin langkah ini akan mempercepat pertumbuhan dan membuka akses nilai yang lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Di sisi lain, CEO Neurixor Primetech, Bayu Putro Utomo Onodera, menekankan peran teknologi blockchain dalam mendorong modernisasi industri komoditas.

“Kami merasa terhormat dipercaya untuk mendampingi PT Pratama Intercipta dalam proyek tokenisasi aset riil terbesar di dunia di sektor perkebunan. Ini menunjukkan bagaimana teknologi blockchain dapat menghadirkan modernisasi bagi industri tradisional sekaligus membuka akses investasi global yang aman dan terstruktur,” kata Bayu.

Dukungan kuat juga disampaikan oleh Pemerintah Indonesia. Konsul Jenderal RI untuk Dubai dan Emirat Utara, H.E. Denny Lesmana, menilai kesepakatan ini sebagai bukti kesiapan Indonesia berkompetisi di tingkat global.

“Dana investor di Timur Tengah sangat besar jumlahnya. Tantangan utama selama ini bukan kurangnya minat investor, melainkan kesiapan para investee dari Indonesia untuk hadir dengan standar global, struktur yang solid, dan eksekusi profesional. Hari ini, PT Pratama Intercipta menunjukkan bahwa Indonesia siap melangkah ke level tersebut,” tegas Denny.

Pendapat senada disampaikan Konsul Ekonomi KJRI Dubai, Wicaksono. Ia menyebut tokenisasi sebagai terobosan penting untuk meningkatkan daya saing nasional.

“Langkah PT Pratama Intercipta mengadopsi tokenisasi menjadi contoh nyata bagaimana inovasi dapat meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global. Kami berharap inisiatif seperti ini terus bertambah,” ujarnya.

Proyek ini menciptakan sinergi strategis antara kekuatan sektor perkebunan Indonesia dan dinamika ekosistem inovasi digital Dubai. Keberhasilannya diprediksi akan membuka era baru tokenisasi aset riil berskala besar di pasar komoditas global.

Pertamina Patra Niaga memastikan seluruh langkah yang diperlukan terus dioptimalkan untuk menjaga kelancaran suplai BBM kepada masyarakat. Hal ini dilakukan menyusul tertundanya proses sandar dua kapal pengangkut BBM yang sejak 23 November 2025 belum dapat melakukan bongkar muat akibat cuaca ekstrem di perairan Belawan.

Selama tiga hari terakhir, kondisi gelombang tinggi dan angin kencang di area Single Point Mooring (SPM) Belawan menyebabkan dua kapal yang membawa pasokan Pertalite dan Biosolar belum dapat sandar, meskipun secara posisi keduanya sudah berada di titik siap sandar. Proses tidak dapat dilakukan karena aspek keselamatan operasional menjadi prioritas utama ketika cuaca berada pada kategori tidak aman.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga mengambil langkah kesiapsiagaan cepat untuk menjaga distribusi energi bagi masyarakat tetap berjalan optimal.

“Kami melakukan pemantauan intensif dan penyesuaian pola suplai sesuai kondisi di lapangan, termasuk koordinasi erat dengan pemerintah daerah, aparat, serta pihak penanganan kebencanaan,” ujar Roberth.

Pertamina mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap membeli BBM maupun LPG sesuai kebutuhan. “Kami memastikan seluruh langkah percepatan terus dilakukan, dan suplai diharapkan akan segera kembali normal begitu kondisi cuaca memadai untuk proses sandar,” tambah Roberth.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menjelaskan bahwa Pertamina Patra Niaga terus melakukan percepatan mitigasi agar distribusi BBM tetap terjaga.

“Pertamina melakukan segala upaya yang diperlukan untuk memastikan suplai tetap aman. Kami telah menyiapkan alih suplai dari Fuel Terminal terdekat serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Saat ini tantangan terbesar adalah kondisi cuaca ekstrem yang membuat proses sandar belum dapat dilakukan,” ungkap Fahrougi.

Sebagai bentuk mitigasi, Pertamina telah melakukan alih suplai (RAE) Pertalite dan Biosolar dari IT Lhokseumawe, FT Siantar, dan IT Dumai. Skema prioritas penyaluran juga diterapkan untuk menjaga ketersediaan di SPBU yang memasuki kategori stok kritis. Selain itu, penyaluran produk alternatif seperti Pertamax dan Pertamina Dex turut dimaksimalkan untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat selama proses pemulihan suplai.

Pertamina juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan aparat terkait untuk memastikan situasi di lapangan tetap kondusif. Apabila cuaca mulai memungkinkan dan proses sandar dapat dilakukan hari ini, maka penyaluran Biosolar diperkirakan kembali normal malam (26/11), sementara Pertalite diproyeksikan normal pada hari ini (27/11).

Fahrougi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan, serta selalu berhati-hati saat melintas di jalur yang masih dalam penanganan. Jika terdapat kendala layanan, silakan hubungi Pertamina Contact Center 135.

Pertamina Patra Niaga akan terus mengawal kondisi suplai energi hingga situasi di lokasi terdampak kembali normal sepenuhnya.

Pemerintah Kabupaten Siak, Riau, membuat forum khsusus untuk kemajuan sektor kelapa sawit.

Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, petani, koperasi, dan pemangku kepentingan untuk mempercepat akses pendanaan pusat dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Jadi ini kita namakan sebagai forum percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui program peremajaan dan pengembangan perkebunan sawit rakyat berkelanjutan di Kabupaten Siak,” kata Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli saat membuka forum, Rabu (26/11).

Afni menjelaskan forum ini dibentuk bertujuan mencari solusi persoalan yang dihadapi para petani sawit seperti kebutuhan perkebunan hingga infrastruktur jalan produksi yang harus dipenuhi.

"Peluang pendanaan ini justru tersedia luas di pusat, khususnya melalui BPDP," ujarnya.

Kebutuhan dasar demi keberlangsungan sawit rakyat di Siak memang harus dipenuhi. Sebab, dari luasan lahan perkebunan sawit di Siak didominasi oleh perkebunan rakyat sekitar 220.974 hektar.

Namun banyak persoalan mendasar yang dikeluhkan masyarakat seperti pembangunan jalan produksi yang tidak bisa ditangani sepenuhnya oleh APBD Siak.

“Mari kita perjuangkan bersama-sama, kita jemput, karena anggarannya sudah tersedia. Perjuangan kita harus lewat non-APBD,” ungkapnya.

Afni juga tidak tidak menampik bahwa capaian Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Siak masih rendah, baru sekitar 1.226 hektar atau 0,6 persen dari total potensi.

Ia menilai hambatan ini dipengaruhi karena keterbatasan SDM, perubahan regulasi, dan lemahnya koordinasi kelembagaan petani.

“Nah, forum ini harus hidup. Kita harus menyesuaikan dengan setiap perubahan kebijakan dari pusat. Dan jangan tinggalkan petani kita meraba-raba sendirian,” tegas Afni.

Bahkan Afni meminta agar dibentuk sekretariat kecil forum di bawah Bapperida sehingga ada ruang konsultasi bagi petani dan koperasi yang kesulitan menyiapkan dokumen teknis, terutama terkait program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan Sarpras.

“Kita pemerintah ini simpul dari semua kepentingan. Tugas kita membantu, mempermudah, bukan menyulitkan,” tambahnya.

Sementara Kepala Bidang Ekonomi dan SDA di Bapperida, Andi Darmawan, ST, MT menegaskan forum ini menjadi ruang penting untuk mempercepat proses administrasi proposal PSR, Sarpras, dan berbagai bantuan perkebunan sawit lainnya.

Andi juga mengaku banyak proposal petani dan koperasi selama ini tertunda karena kendala teknis seperti penyusunan peta, gambar, dan perhitungan teknis jalan produksi.

“Kendala utama yang disampaikan petani adalah mereka tidak bisa membuat peta dan gambar. Melalui sekretariat forum ini, kita bisa meminta bantuan ke Dinas PU Tarukim Siak untuk menghitung dengan sertifikasi teknis yang dibutuhkan,” jelasnya.

Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melui Sub Holding PTPN IV mendapat kepercayaan sebagai mitra pelatihan lapangan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor perkebunan, setelah BP3MI dan Balai Pelatihan Pertanian Lampung (BAPELTAN) menetapkan Kebun Rejosari, Regional VII, sebagai lokasi praktik lapangan untuk pelatihan budidaya sawit modern.

Pelatihan yang digelar pada beberapa Waktu lalu ini diikuti ratusan peserta yang dipersiapkan bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia.

Materi pelatihan mencakup tahapan budidaya dari hulu hingga hilir, mulai dari perbenihan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan, hingga teknik panen dan pengelolaan hasil panen. Seluruh sesi dilakukan dalam bentuk praktik langsung agar peserta mengenal proses kerja sebenarnya di perkebunan sawit.

Direktur Utama PTPN IV Jatmiko K. Santosa menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung penyiapan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.

"Sektor perkebunan kelapa sawit terus membutuhkan tenaga kerja terampil. Melalui kerja sama ini, peserta memperoleh gambaran langsung mengenai standar kerja dan proses operasional di kebun sawit skala besar," ujar Jatmiko.

Ia menambahkan bahwa penyediaan area kebun sebagai tempat praktik lapangan bertujuan memberi pengalaman nyata bagi peserta sebelum memasuki dunia kerja internasional.

“Kami berharap pengetahuan dasar yang diperoleh di kebun PTPN IV dapat membantu peserta beradaptasi lebih cepat saat bertugas di negara tujuan," imbuhnya.

Dalam kesempatan terpisah, SEVP Operation PTPN IV menjelaskan bahwa pelatihan disusun untuk memperkenalkan sistem kerja perkebunan yang mengedepankan keselamatan, efisiensi, dan ketelitian.

“Para peserta diperkenalkan alur operasional, struktur kerja kebun, serta risiko-risiko yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan," ungkapnya.

Sementara itu, Widyaiswara BAPELTAN Lampung Suhadi Saptoyo mengapresiasi kolaborasi yang telah berjalan. Ia menilai praktik lapangan memberi nilai tambah bagi peserta, terutama karena sektor perkebunan di luar negeri sangat menekankan keterampilan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Ilmu praktik menjadi bekal penting bagi calon PMI. Peserta bisa melihat langsung bagaimana pekerjaan dijalankan di lapangan, termasuk standar keselamatan dan cara kerja yang sesuai prosedur,” ujarnya.

BP3MI dan BAPELTAN menilai pelatihan ini relevan dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja perkebunan di Malaysia dan negara lain yang mengandalkan tenaga kerja asing di sektor kelapa sawit.

Program pelatihan ini diharapkan membantu calon PMI beradaptasi dengan tuntutan industri sawit global. Dengan pendekatan berbasis praktik, peserta memperoleh pengalaman awal mengenai kondisi kerja di perkebunan skala besar sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum berangkat ke negara tujuan.

Kegiatan di Rejosari ditutup dengan sesi diskusi antara peserta dan instruktur lapangan, yang menjadi ruang bagi peserta untuk mengonfirmasi hal teknis, memahami budaya kerja, serta membangun kesiapan menghadapi tantangan kerja di luar negeri.

Kolaborasi PTPN IV, BP3MI, dan BAPELTAN ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk memastikan penyiapan SDM yang kompeten dan siap bersaing di sektor perkebunan internasional.

PT PLN Indonesia Power (PLN IP) resmi meluncurkan Beyond Energy Solution, sebuah inisiatif yang menandai transformasi perusahaan dari penyedia listrik menjadi mitra solusi energi terintegrasi. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan global terkait dekarbonisasi dan digitalisasi, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia menuju energi bersih.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, mengatakan melalui inisiatif ini, PLN IP menawarkan solusi energi terintegrasi yang melampaui penyediaan listrik dalam bentuk kWh.

Adapun, fokus dari inisiatif tersebut mencakup layanan yang mendukung dekarbonisasi, efisiensi, dan digitalisasi. Produk yang ditawarkan meliputi Operation & Maintenance (O&M) untuk pengelolaan pembangkit listrik berstandar tinggi, Maintenance, Repair & Overhaul (MRO), solusi PLTS mulai dari studi kelayakan hingga EPC dan penyediaan panel surya Tier-1, perdagangan karbon melalui penyediaan SPE-GRK terverifikasi, serta digitalisasi dan manajemen aset melalui penerapan Reliability and Efficiency Optimization Center (REOC) berbasis kecerdasan buatan.

"PLN IP juga menghadirkan pelatihan dan pengembangan SDM yang telah bekerja sama dengan klien internasional, termasuk Petros Malaysia, serta layanan manajemen energi primer dan kepelabuhanan untuk pengelolaan rantai pasok energi primer, mencakup biomassa untuk co-firing," ujar Bernardus dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (25/11/2025).

Bernardus, menegaskan kesiapan perusahaan memimpin transformasi energi nasional.

“Dunia energi berubah cepat. Pelanggan kini menuntut energi yang bersih, efisien, dan didukung layanan digital yang andal. Beyond Energy Solution adalah komitmen kami untuk memimpin perubahan ini. Kami memposisikan PLN IP sebagai mitra strategis yang menyediakan solusi cerdas untuk dekarbonisasi dan efisiensi energi,” ujarnya.

Program ini tidak hanya menyasar sektor industri, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Solusi PLTS memungkinkan rumah tangga dan UMKM mengakses energi bersih dengan biaya lebih terjangkau. Perdagangan karbon membantu perusahaan menekan emisi, sementara digitalisasi pembangkit meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi kegiatan ekonomi dan sosial.

Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Melalui Beyond Energy Solution, PLN IP memperkuat peran dalam mendukung transformasi energi sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan hingga ke tingkat masyarakat.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama manajemen Posco International, GS Caltex, Wakil Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, dan Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas'ud, meresmikan pabrik pengolahan turunan minyak sawit milik PT AGPA Refinery Complex (ARC), Rabu (19/11/2025). Peresmian berlangsung di Kawasan Interport Business Park, Kariangau, Balikpapan.

ARC yang merupakan investasi dari Korea Selatan ini digadang-gadang menjadi salah satu penopang hilirisasi industri sawit di Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Wamen ESDM menyampaikan selamat dan apresiasi atas penerapan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan di fasilitas baru tersebut.

Ia menekankan bahwa komitmen perusahaan terhadap keselamatan kerja dan keberlanjutan lingkungan sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam membangun kawasan industri yang tertata, aman, dan berwawasan lingkungan.

Hadirnya teknologi bersih dan sistem pengolahan modern yang diusung PT ARC merupakan langkah maju bagi transformasi industri pengolahan di daerah.

“Dengan kapasitas produksi hingga 500 ribu ton per tahun, kami berharap PT AGPA Refinery Complex mampu memberikan nilai tambah signifikan bagi hilirisasi sawit nasional, memperkuat rantai pasok industri, serta meningkatkan daya saing daerah,” ujar Wamen usai peresmian.

Wamen ESDM juga menegaskan bahwa pembangunan industri pengolahan tidak hanya dinilai dari kemampuan produksinya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat sekitar. Pemerintah berharap kehadiran fasilitas ini dapat membuka lapangan kerja baru, mendukung pemberdayaan masyarakat lokal, dan memperkuat sinergi dengan lingkungan.

“Industri yang tumbuh itu penting, tapi industri yang tumbuh bersama masyarakat itu jauh lebih bermakna,” tegasnya. “Pembangunan bukan hanya soal berdirinya gedung dan mesin, tetapi bagaimana kehadirannya dapat memberi manfaat bagi banyak orang.”

ARC Siap Jadi Pusat Produksi Biofuel Berkapasitas 500 Ribu Ton per Tahun

Di sisi lain, manajemen PT ARC menyatakan bahwa fasilitas ini didukung oleh sumber daya manusia profesional dan sistem manajemen berstandar internasional. Perusahaan menargetkan produksi yang stabil, efisien, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

Keberadaan ARC dinilai menjadi angin segar bagi penguatan sektor energi terbarukan berbasis sawit, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap produk ramah lingkungan. ARC ditargetkan menjadi pusat produksi strategis dalam mendukung industri energi bersih Indonesia.

Presiden Direktur sekaligus CEO Posco International, Kye In Lee, mengatakan ARC merupakan langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.

“ARC akan memberikan nilai tambah bagi industri sawit nasional. Tidak hanya menghasilkan bahan baku, tetapi juga menciptakan value chain melalui proses pemurnian dan pengolahan berstandar tinggi,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan ARC merupakan kelanjutan dari kerja sama panjang antara Posco Group dan Indonesia, termasuk dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua.

“Peresmian hari ini adalah bukti nyata kepercayaan dan kolaborasi yang terus kami bangun,” kata Kye.

Proyek ARC merupakan sinergi antara GS Caltex, pemilik teknologi energi kelas dunia, dengan jaringan global Posco International. Melalui fasilitas ini, perusahaan berkomitmen mendukung transisi energi bersih dan pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

Komitmen untuk Transformasi Energi Hijau

Pada kesempatan yang sama, President & CEO GS Caltex, Saehong Hur, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan, atas dukungan penuh sejak tahap investasi hingga penyelesaian pembangunan.

“Dukungan dan kerja sama dari pemerintah memungkinkan proyek ini berjalan lancar dan akhirnya dapat kita resmikan hari ini,” ujar Saehong Hur.

Ia menjelaskan bahwa GS Caltex berkomitmen penuh terhadap Transformasi Hijau (Green Transformation), termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengembangan teknologi energi bersih seperti hidrogen, CCUS, daur ulang plastik, dan energi terbarukan berbasis biomassa.

Sejak 2010, GS Caltex juga telah membangun bisnis biofuel melalui CS Bio, yang memasok produk ramah lingkungan ke berbagai negara. Saat ini perusahaan memperluas produksi ke bahan bakar generasi baru seperti bio-avtur dan bahan bakar kapal berbasis bio.

Menurut Saehong Hur, pabrik ARC yang diresmikan ini akan mengolah minyak sawit menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti minyak nabati dan bahan bakar bio, yang sebagian besar akan diekspor.

“Kami berharap fasilitas ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja di Kalimantan Timur,” katanya.

Ia menambahkan bahwa ekspansi bisnis biofuel GS Caltex di Indonesia merupakan strategi utama dalam memperkuat fondasi bisnis internasional perusahaan, termasuk penguasaan rantai nilai mulai dari bahan baku hingga pemurnian dan distribusi global.

“Kami berharap kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana industri dapat berperan dalam transisi energi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan,” tutur Saehong Hur.

Saehong Hur menegaskan komitmen GS Caltex dan POSCO International untuk terus memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam membangun ekosistem bioindustri yang ramah lingkungan.

Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi salah satu pelopor tata kelola komoditas berkelanjutan di Indonesia. Melalui penerapan pendekatan yurisdiksi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), pemerintah daerah bersama masyarakat dan organisasi masyarakat sipil membangun model tata kelola yang menggabungkan perlindungan hak masyarakat dengan praktik kebun sawit lebih bertanggung jawab.

Sejak memulai proses sertifikasi yurisdiksi, Seruyan menghadapi warisan izin-izin perkebunan kelapa sawit yang terbit sejak 2007. Beberapa izin tersebut masih menyisakan persoalan terkait hak masyarakat dan tata kelola lingkungan, yang hingga kini tampak melalui dinamika sosial dan proses penyelesaian konflik lahan.

Tantangan ini juga memperlihatkan keterbatasan kapasitas dialog antara masyarakat dan perusahaan, sehingga mendorong pemerintah kabupaten dan mitra untuk memperkuat kemampuan negosiasi seluruh pihak.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Seruyan mengembangkan berbagai inovasi kelembagaan, termasuk panduan penyelesaian konflik perkebunan, prosedur penanganan pengaduan, unit lintas sektor, serta sistem daring untuk registrasi dan pemantauan konflik.

Upaya ini diperkuat oleh sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Bupati No. 11/2021, Peraturan No. 48/2022, dan SK Bupati No. 188.45/190/2023 yang menjadi landasan hukum penanganan konflik secara transparan dan akuntabel.

Kolaborasi multipihak melalui platform bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten, perusahaan, serta organisasi seperti CNV-International, HCVN, SPKS, Forest Peoples Programme (FPP), dan Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) turut mendorong penguatan tata kelola ini.

Namun perubahan paling signifikan justru berawal dari desa. Pada 2022, pemerintah dan masyarakat meluncurkan gerakan Gawi Bapakat sebagai wadah kolaboratif untuk memastikan pembangunan desa berjalan secara inklusif dan berkeadilan. Melalui gerakan ini, Seruyan berhasil membangun jaringan paralegal desa, yang kini hadir di lebih dari 50 desa dan menjadi salah satu jaringan paralegal desa terbesar di Indonesia.

Para paralegal bertugas mendokumentasikan kasus, memfasilitasi mediasi, serta memastikan proses pembangunan menghormati hak masyarakat, termasuk penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) di wilayah masyarakat adat.

Pada 2025, jaringan paralegal ini memperkuat diri melalui pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hatantiring. Lembaga ini menyediakan pelatihan, pendampingan hukum, serta akses bantuan hukum pemerintah untuk memastikan layanan hukum menjangkau hingga tingkat desa. Subkelompok kerja sosial di tingkat kabupaten juga dibentuk untuk memperluas fokus pada isu-isu seperti hak pekerja, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan masyarakat adat.

Dari tapak, sejumlah tokoh menegaskan bahwa perubahan yang terjadi di Seruyan tumbuh dari pengalaman dan kerja kolektif masyarakat. Dr. Marcus Colchester, antropolog sosial dan pendamping masyarakat adat selama lebih dari empat dekade, mengakui bahwa pada awal pendampingan, timnya sempat skeptis dengan efektivitas sistem yang dibangun. Namun menurutnya, Seruyan kini menunjukkan kemajuan luar biasa, baik dari sisi perubahan regulasi, perspektif, maupun mobilisasi masyarakat. Ia menyoroti peran penting perempuan sebagai penggerak perubahan di wilayah tersebut.

Rija’el Pahlepi, Ketua LBH Hatantiring sekaligus paralegal dari Desa Pematang Limau, menjadi contoh bagaimana perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Setelah 15 tahun bekerja di perkebunan sawit, ia pulang ke desa dan belajar hukum hingga akhirnya memimpin gerakan akses keadilan di tingkat desa. Ia menegaskan bahwa para paralegal berupaya melakukan perubahan dari apa yang mampu mereka jangkau, sembari berharap kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan mitra seperti Kaleka terus berlanjut.

Sementara itu, Thomas P. G. Tukan, Manajer Tata Kelola Gawi Bapakat, menyebut Seruyan sebagai satu-satunya kabupaten dengan jaringan paralegal desa terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 300 paralegal di 79 desa. Menurutnya, jaringan ini tidak dibentuk dari atas, tetapi tumbuh sebagai gerakan akar rumput yang memperjuangkan keadilan dan kemudian membangun institusinya sendiri.

Sebagai bagian dari upaya berbagi pembelajaran, sebuah seminar bertajuk “Memperjuangkan Hak Masyarakat Desa — Pembelajaran dari Seruyan dalam Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan” diselenggarakan pada 17 November 2025 di Jakarta.

Seminar ini menghadirkan Dr. Marcus Colchester, Thomas P. G. Tukan, dan Rija’el Pahlepi untuk membahas perjalanan Seruyan dalam mengintegrasikan keadilan sosial ke dalam tata kelola perkebunan berkelanjutan, termasuk tantangan dan pembelajaran penting dari proses ini.

Perubahan di Seruyan masih terus berlangsung. Namun satu hal kini semakin jelas: kabupaten ini sedang menjemput keadilan, langkah demi langkah, dimulai dari desa dengan masyarakat sebagai penggerak utamanya.